2016, tanggal 14 Januari 2016

Lampiran Surat No : 027/EQ.S/I/2016, tanggal 14 Januari 2016

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KTH MINDO SUMBER DAYA MANDIRI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II. Nama Kelompok Akta Jenis Kelompok Luas/Jumlah anggota Lokasi Lokasi

: KTH MINDO SUMBER DAYA MANDIRI : Akta Pendirian No. 3 Notaris Sujiati,S.H., M.Kn. tanggal 16 September 2015 : Hutan Hak : ± 715,8 Ha/ 23 Orang anggota : Kabupaten Sanggau : Dusun Sebandang RT 004/ RW 003 Desa Lumut, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

III. Waktu Pelaksanaan

:

21 s.d. 25 Desember 2015

IV. Hasil Verifikasi

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA KTH MINDO SUMBER DAYA MANDIRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERHAK MENDAPAT SERTIFIKAT LEG ALITAS KAY U.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 14 Januari 2016 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 195/EQI-KEP.Cert/I/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KTH MINDO SUMBER DAYA MANDIRI DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKTA PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 3 NOTARIS SUJIATI, S.H., M.Kn. TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015 LUAS ± 715,8 HEKTAR JUMLAH 23 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KTH Mindo Sumber Daya Mandiri Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 004/EQI-F090 tanggal 02 Januari 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 002/EQI-F037 tanggal 02 Januari 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 174/EQI-F039 tanggal 07 Januari 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 193 tanggal 07 Januari 2016 menunjukkan KTH Mindo Sumber Daya Mandiri telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, KTH Mindo Sumber Daya Mandiri telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4


8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Halaman 2 dari 4


Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 176/EQI-F065/XI/2015 tanggal 28 November 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KTH MINDO SUMBER DAYA MANDIRI DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT AKTA PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 3 NOTARIS SUJIATI, S.H., M.Kn. TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015 LUAS ± 715,8 HEKTAR JUMLAH 23 ANGGOTA. PERTAMA

: KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 167/EQCVLK/I/2016. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026 selama KTH Mindo Sumber Daya Mandiri (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 07 Januari 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok KTH Mindo Sumber Daya Mandiri, di Sanggau; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN.

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710

d. Nomor telepon

: 0251-7550722

e. Faks

: 0251-7550724

f. Website

: http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail

: [email protected]

h. Direktur

: Agustri Warsono, Ir.

i. Standar

: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit

: Agung Tofani, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee

: KTH “MINDO SUMBER DAYA MANDIRI”

b. Akte Notaris

: Sujiati, S.H., M.Kn

c. Nomor

: 3 Tanggal 16 September 2015

d. Luas dan Lokasi

: ± 715,80 Ha

e. Jumlah Anggota

: 25 Anggota

f. Alamat

: Jln. Trans Kalimantan Dusun Sebandang RT 004/003 Kec. Toba Kab. Sanggau - Provinsi Kalimantan Barat

g. Pengurus : 

Pengawas

: Sargiman



Ketua

: Vinsensius Unyil



Sekretaris

: Amer



Bendahara

: Eknolinus

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 7

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

21 Desember 2015 Aula Kantor Desa Lumut Kec. Tob Kab Sanggau

Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu,penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

21 s/d 24 Desember 2015

Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan terhadap sample 5 anggota .

Pertemuan Penutupan

24 Desember 2015 Aula Kantor Desa Lumut Kec. Tob Kab Sanggau

Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

07 Januari 2016

Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya. a. Dokumenkepemilikan/ penguasaan lahanyang sah(alas titel/dokumen yangdiakuipejabat yang berwenang) b. Dokumenlegalitas pemegangHGUyang sahyangmencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan,dokumenK3 sertaKKB/ Peraturan Perusahaanyang relevan. c. Peta/sketsaarealhutan hakdan batas-batasnya dilapangan.

d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri merupakan perorangan yang memiliki lahan dengan status hak milik berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPT) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan cap basah.

Not Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan karena anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri tidak ada yang menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).

MEMENUHI

KTH Mindo Sumber Daya Mandiri telah memiliki peta lahan hutan miliknya berupa Peta/sketsa lahan dari tiap anggota dan Peta Areal Hutan Rakyat KTH Mindo Sumber Daya Mandiri hasil telahaan dari BPKH Wilayah III yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan.

MEMENUHI

Akte Pendirian KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dengan Nomor No. 3 Tanggal 16 Septemberi 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sujiati, S.H., M.Kn Yang beralamat di Komp. Ruko Simpang Ampar Jl. Trans Kalimantan, Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-00589.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014. Akta tersebut telah didaftarkan Halaman 2 dari 7

di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 September 2015. 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan karena anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri belum melakukan penebangan.

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan. Buktipembayaranhaknegara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Not Applicable (NA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/MDAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara, sehingga pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok Akte atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 1.1.1.d Akte Pendirian KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dengan Nomor No. 3 Tanggal 16 Septemberi 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sujiati, S.H., M.Kn Yang beralamat di Komp. Ruko Simpang Ampar Jl. Trans Kalimantan, Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU00589.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014. Akta tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 September 2015.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yangberlaku Not Applicable (NA)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 pada pasal 11 dijelaskan bahwa yang wajib menerapkan atau menggunakan penandaan tanda V-Legal adalah pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang hutan hak yang tergabung dalam Koperasri Wana Kapuas Lestari yang baru melakukan verifikasi awal sehingga belum memperoleh S-LK atau SPHPL, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee belum wajib untuk menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayu yang dihasilkan dari lahannya.

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prrosedur K3

Not Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K

Not Applicable (NA)


EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 7

dan Alat Pelindung Diri c. Catatan kerja

kecelakaan

Not Applicable (NA)


K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2.

Not Applicable (NA)


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Not Applicable (NA)


2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Not Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU) dan hasil wawancara dengan Ketua KTH Mindo Sumber Daya Mandiri menyatakan tidak ada pekerja yang dibawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku). 3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI

KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sangau Badan Lingkungan Hidup dengan bukti penerimaan No. 142/SPPL/BLHD tanggal 23 Oktober 2015 , yang ditandatangani oleh Suherman K.S.

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.

Not Applicable (NA)

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not Applicable (NA)

EQI-F103.1.0/20120126

Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1. dokumen lingkungan yang dimiliki KTH Mindo Sumber Daya Mandiri yaitu SPPL yang hanya dilaporkan ke BPLHD sehingga tidak dapat diterapkan. Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1., KTH Mindo Sumber Daya Mandiri belum terdapat kegiatan penebangan sehingga tidak dapat diterapkan.

Halaman 4 dari 7

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN

BERKEKUATAN HUKUM YA

A. 1

Dokumen Kelembagaan Akte Notaris Ada

2

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Ada

v

Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK

Ada

v

Aturan untuk mengendalikan anggotanya : a. Hak dan kewajiban tanggung jawab

Ada

v

Ada

v

4

EQI-F103.1.0/20120126

v

KETERANGAN

TIDAK Akte Pendirian KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dengan Nomor No. 3 Tanggal 16 Septemberi 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sujiati, S.H., M.Kn Yang beralamat di Komp. Ruko Simpang Ampar Jl. Trans Kalimantan, Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU00589.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014. Akta tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 September 2015.  Terdapat struktur organisasi KTH Mindo Sumber Daya Mandiri.  Sudah disusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam menjalankan organisasi.  Pengurus dapat membentuk seksiseksi sesuai kebutuhan. Sudah dibuat AD/ART “KTH Mindo Sumber Daya Mandiri”. Pengurus “KTH Mindo Sumber Daya Mandiri” Pengawas : Sargiman Ketua : Vinsensius Unyil Sekretaris : Amer Bendahara : Eknolinus Pembentukan KTH Mindo Sumber Daya Mandiri diantaranya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan bernilai ekonomis tinggi, sehingga dalam rangka persiapan sertifikasi legalitas kayu, kemudian Akte Pendirian KTH Mindo Sumber Daya Mandiri dengan Nomor No. 3 Tanggal 16 Septemberi 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sujiati, S.H., M.Kn Yang beralamat di Komp. Ruko Simpang Ampar Jl. Trans Kalimantan, Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-00589.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 08 Oktober 2014. Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD/ART. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sbb : Hak Anggota  Berhak atas informasi yang Halaman 5 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN


anggota

b. Persyaratan menjadi anggota

Ada

v

c. Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota

Ada

v

d. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. B. Dokumen Teknis 1 Nama dan informasi setiap anggota

Ada

v

Ada

v

EQI-F103.1.0/20120126

KETERANGAN

TIDAK berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat  Mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan hutan rakyat  Berhak mengikuti kegiatan kelompok dan mendapat pembagian hasil usaha kelompok berdasarkan perannya  Memilih dan dipilih  Memperoleh perlindungan, pembelaan, serta bimbingan dari organisasi. Kewajiban Anggota  Tunduk, patuh dan melaksanakan ketentuan/ peraturan yang dibuat dan disepakati kelompok.  Menjaga kelestarian hutan rakyat milik masing-masing.  Melaporkan perkembangan potensi hutan rakyat di lahan miliknya kepada kelompok.  Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan kesepakatan-kesepakatan serta peraturan asosiasi.  Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas asosiasi. Persyaratan menjadi anggota diatur dalam ART yaitu pasal 3, yaitu :  Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri adalah petani pemilik hutan rakyat aktif. Keanggotaan berakhir diatur dalam AD Pasal 11, yaitu :  Meninggal dunia.  Mengundurkan diri.  Diberhentikan oleh pengurus asosiasi karena alasan-alasan sebagai berikut :  Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan aturan-aturan organisasi yang masih berlaku.  Melanggar aturan hukum tentang bidang kehutanan. Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART KTH Mindo Sumber Daya Mandiri

Informasi yang dicatat dalam daftar anggota KTH Mindo Sumber Daya Mandiri meliputi : Nama anggota, Halaman 6 dari 7

NO

JENIS DOKUMEN

KECUKUPAN DOKUMEN


KETERANGAN

TIDAK Alamat, Luas Pemilikan Lahan.

2 3 4

Rekaman pelatihan Peta kawasan hutan Bukti kepemilikan lahan

EQI-F103.1.0/20120126

Tidak Ada

v

Ada Ada

v v

Terdapat peta kawasan hutan Terdapat bukti kepemilikan lahan berupa SPPT dan rekomendasi dari Desa.

Halaman 7 dari 7

2016, tanggal 14 Januari 2016

Recommend Documents