2016, tanggal 07 Januari 2016 PENGUMUMAN KEPUTUSAN TRANSFER SERTIFIKAT : PT SURYA PAMENANG

Lampiran Surat No : 009.1/EQ.S/I/2016, tanggal 07 Januari 2016

PENGUMUMAN KEPUTUSAN TRANSFER SERTIFIKAT PT SURYA PAMENANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan keputusan transfer Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : : : :

PT EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan transfer sertifikat Terhadap : II. Nama IUI SK IUI Jenis Usaha Produk Kapasitas Lokasi Alamat

: : : : : : :

PT SURYA PAMENANG No. 03/T/INDUSTRI/1995 tanggal 04 Januari 1995 Industri Kertas Budaya dan Kertas Industri Ivory Coated Board 150.000 ton/tahun Kabupaten Kediri Jl. Raya Kediri – Kertosono Km. 07, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri

III. Hasil Keputusan

:

PT Surya Pamenang (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT SGS Indonesia Nomor: SGS-ID-LKI-0091 yang berlaku dari tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, melalui transfer sertifikasi ke PT EQUALITY Indonesia telah dinyatakan “LULUS” dan mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT EQUALITY Indonesia Nomor : 166/EQCVLK/I/2016 Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 selama PT Surya Pamenang (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 07 Januari 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Sub. Div S-LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 194/EQI-KEP.Cert/I/2016 TENTANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT SURYA PAMENANG DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR: 03/T/INDUSTRI/1995 TANGGAL 04 JANUARI 1995 KAPASITAS PRODUKSI 150.000 TON/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan permohonan transfer sertifikasi LK PT Surya Pamenang (Auditee) dari LVLK PT SGS Indonesia kepada LVLK PT EQUALITY Indonesia; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan kajian dokumen terhadap PT Surya Pamenang (Auditee) tanggal 30 s.d. 31 Desember 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan verifikasi lapangan terhadap PT Surya Pamenang (Auditee) tanggal 02 Januari 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Surya Pamenang Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 002/EQI-F090 tanggal 04 Januari 2016; e. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 002/EQI-F037 tanggal 04 Januari 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 173/EQI-F039 tanggal 04 Januari 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 192 tanggal 04 Januari 2016 menunjukkan PT Surya Pamenang telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf f, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Surya Pamenang telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5


6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui Halaman 2 dari 5


dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 189/EQI-F065/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT SURYA PAMENANG DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR: 03/T/INDUSTRI/1995 TANGGAL 04 JANUARI 1995 KAPASITAS PRODUKSI 150.000 TON/TAHUN. PERTAMA : PT Surya Pamenang (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT SGS Indonesia Nomor: SGS-ID-LKI0091 yang berlaku dari tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, melalui transfer sertifikasi ke PT EQUALITY Indonesia telah dinyatakan “LULUS” dan mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT EQUALITY Indonesia Nomor : 166/EQC-VLK/I/2016. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 selama PT Surya Pamenang (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan Halaman 3 dari 5


nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 04 Januari 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Surya Pamenang, di Kediri; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014

g. Tim Audit

: 1. Artha Aryesta, S.Hut 2. Ir. Bagus Edhianto

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

Identitas Auditee a. Nama PemegangIzin

: PT SURYA PAMENANG

b. Nomor & Tanggal SK

: 03/T/INDUSTRI/1995, tanggal 4 Januari 1995

c. Kapasitas d. Alamat kantor dan Pabrik.

: 150.000 Ton /Tahun : Jl. Raya Kediri Kertosono Km7 Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: : :

f. Pengurus - Komisaris - Presiden Direktur - Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

: : : :

Susilo Wonowidjojo Juni Setiawati Wonowidjojo Hendra Hudiono Anita Muktiwidjojo

Halaman 1 dari 13

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan -

Tidak ada

Kajian Dokumen

Tanggal 30 - 31 Desember  Pengkajian dokumen Hasil Audit 2015 di ruang rapat PT Penilaian Awal yang disampaikan oleh Equality Indonesia auditee.

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 2 Januari 2016 di  Pertemuan dilaksanakan diruang rapat ruang rapat PT Surya PT Surya Pamenang. Dengan genda Pamenang yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen

Tanggal 2 Januari 2016 di  Tim Audit menghimpun, mempelajari ruang rapat PT Surya data dan dokumen dan menggunakan Pamenang kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014.  Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 2 Januari 2016 di  Menyampaikan ucapan terima kasih ruang rapat PT Surya kepada PT Surya Pamenang atas Pamenang kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 4 Januari 2016 di  Rapat pengambilan keputusan Ruang Meeting PT EQUALITY meninjau dokumen verifikasi yang Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 13

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

4. Verifier 1.1.1.d EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

PT Surya Pamenang telah memiliki : AKTA PENDIRIAN. Perseroan Terbatas PT Surya Pamenang didirikan atas dasar Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Suroso.SH. Nomor 47 tanggal 26 November 1990, dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2642.HT.01.01.Th.91 tanggal 2 Maret 1991 AKTA PERUBAHAN Akta perubahan Nomor 37 tanggal 14 Agustus 2012, Notaris Sudarti Budiono, S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Surya Pemenang. Akta perubahan tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.10-34799, tanggal 26 September 2012 serta telah mendapat Nomor Daftar Perseroan : AHU0085065.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 September 2012. Auditee adalah perusahaan pemilik izin yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995 khususnya dalam Diktum ketiga poin 2 bahwa Izin Tetap berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian /penjualan dalam negeri dan ekspor. Auditee telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor : 503/094/418.68/2012, tanggal 24 Maret 2012. Auditee telah melakukan daftar ulang Izin Gangguan sesuai surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan Nomor : 503.02.02/267/418.68/2015, tanggal 5 Februari 2015. Masa berlaku Izin Gangguan sampai dengan tanggal 28 Januari 2018. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki Halaman 3 dari 13

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).

MEMENUHI

MEMENUHI

Not Applicable

Auditee, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupatgen Kediri dengan Nomor 13.28.1.2100027 tanggal 1 Oktober 2014. TDP ini sah masih berlaku sampai 14 April 2018 dengan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri kertas budaya dan kertas industri. Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 01.450.751.1-092.000 dengan wajib pajak tercantum PT Surya Pamenang, Jl. Raya Kediri Kertosono Km7 Ngebrak Gampenngrejo Kabupaten Kediri. Terdaftar pada tanggal 1 April 2007. Auditee juga telah memiliki dokumen perpajakan lainnya yaitu : 1. SKT Nomor : PEM-000062/WPJ.19/ KP.0203/2007 2. SPPKP Nomor : KEP.000053/ WPJ.19/ KP.0203/2007 Dokumen pajak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 16 Maret 2007. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan Nomor : 650.1/643/418.69/2010, tanggal 19 April 2010, Auditee telah membuat laporan pengelolaan UKL UPL untuk periode Semester I dan II Tahun 2014 dilengkapi surat pengantar sebagai bukti penyerahan laporan yang ditandatangani oleh petugas penerima dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kediri. Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995, tanggal 4 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 4 Januari 1995. Masa berlaku IUI berlaku selama perusahaan masih berproduksi. Auditee adalah produsen produk kertas dimana bahan bakunya bukan dari kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memilikiizin sah,berupa eksportir produsen

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 13

9. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor : 02.ET-01.13.0506 untuk Pulp dan Kertas atas nama PT Surya Pamenang, yang ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan pada tanggal 24 April 2013, berlaku sampai 24 April 2018. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri atau produk yang terdapat di ETPIK.

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 10. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dokumen API-P yang dimiliki Auditee dengan Nomor : 130601087-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2012. API-P berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence) 11. Verifier 1.2.2. Kewajiban pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir belum diberlakukan dengan demikian Panduan/pedoman/ Not verifier tersebut tidak diterapkan. prosedur pelaksanaan dan bukti Applicable pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Indikator 1.3.1.Kelompok memilikiakte notaris pembentukankelompokatau dokumenpembentukan kelompok 12. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 13. Verifier 2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku periode Maret 2014 – Februari 2015 diperoleh hasil bahwa seluruh pembelian bahan baku berupa pulp, baik lokal maupun impor telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Untuk setiap pengiriman pemenuhan Order, Suplier mengirimkan data invoice, packing list dan dokumen lain terkait pengiriman barang yang dipesan Auditee. Selanjutnya Auditee melakukan pembayaran sesuai Halaman 5 dari 13

dengan perjanjian dalam PO secara transfer sebagai sahnya jual beli. 14. Verifier 2.1.1.b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable

MEMENUHI

MEMENUHI

Bahan baku yang diterima auditee berupa pulp, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Bahan baku yang diterima auditee berupa Pulp yang pengirimannya disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan setiap penerimaan bahan baku dibuatkan Laporan Penerimaan Barang yang menjelaskan informasi sesuai yang tercantum dalam Pesanan Order dan ditanda tangani oleh Staff Gudang Bahan Baku. Berdasarkan pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku pulp selama periode bulan Maret 2014 sampai Februari 2015 telah dibuatkan Laporan Penerimaan Barang dan melengkapi Surat Jalan, sebagai bukti barang sudah diterima oleh auditee. Bahan baku yang diterima Auditee adalah Pulp, dimana pengirimannya dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan yang memuat informasi identitas angkutan, jumlah barang serta hasil penimbangan. Pemeriksaan jumlah bahan baku yang tercantum dalam dokumen Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang, telah sesuai dengan Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama.

17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP 18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pemasok bahan baku yang menyuplai auditee, dalam periode pengiriman bulan Maret 2014 – Februari 2015, telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dalam hal ini : 1. PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TEL) telah memiliki sertifikat legalitas kayu dengan nomor No.SGS-ID-LKI-0003. 2. PT. RAPP dengan sertifikat Nomor : LVLK003/MUTU/LK-058

19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 13

3.

PT. Intiguna Primatama dengan sertifikat Legalitas kayu Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-059 4. PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dengan sertifikat Legalitas kayu Nomor : 824 302 120015. Sedangkan untuk pemasok impor merupakan pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC. 20. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.

Not Applicable

Auditee adalah industri kertas dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 21. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

MEMENUHI

22. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

MEMENUHI

23. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)

MEMENUHI

24. Verifier 2.1.2.d Invoice

MEMENUHI

25. Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor

Not Applicable

26. Verifier 2.1.2.f Rekomendasi impor

Not Applicable

27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable

28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang

Not Applicable

EQI-F103.1.0/20120126

relevan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku impor selama periode Maret 2014 – Februari 2015, telah dilengkapi 169 dokumen PIB yang menyertai impor produk pulp selama periode Januari – Desember 2014, dengan volume sebanyak. 72.287.505,1 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan 169 dokumen Packing List (P/L) yang menyertai produk impor periode Maret 2014 – Februari 2015, dengan volume sebanyak 72.287.505,1 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan 169 dokumen Invoice yang menyertai produk impor selama periode Maret 2014 – Februari 2015 dengan volume sebanyak 72.287.505,1 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan 169 dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai produk impor selama periode Maret 2014 – Februari 2015 dengan volume sebanyak 72.287.505,1 Kg dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, PIB). Peraturan yang mengatur deklarasi Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Peraturan yang mengatur Rekomendasi Impor belum diberlakukan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang diterima auditee, tidak termasuk produk yang terkena bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Bahan baku impor yang diterima oleh Auditee dilengkapi dengan dokumen lain yang relevan dengan menjelaskan jenis asal usul jenis kayu yang Halaman 7 dari 13

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor

menjadi dasar produksi Pulp. Dimana bahan baku kayu dari jenis Akasia, Pinus, Eukaliptus dan Siprus, yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdaganngannya. MEMENUHI

Dalam proses produksi auditee telah melakukan pencatatan, diawali dengan Bon Permintaan dan Penyerahan Barang Pulp, yang memberikan informasi sumber bahan baku yang jelas termasuk yang berasal dari impor. Laporan Bon Permintaan dan Penyerahan Barang Pulp membuktikan penggunaan bahan baku impor.

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

MEMENUHI

MEMENUHI

32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

MEMENUHI

33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sistem administrasi produksi, Auditee telah menerapkan pemakaian tally sheet dalam tiap bagian kerja mulai dari Penerimaan Barang sampai penyerahan ke bagian pengiriman. Pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produki auditee dapat menunjukan ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku pulp dan hasil produksi realisasi produksi selama periode Maret 2014 – Februari 2015, sebagai berikut: Total Pemakaian Bahan Baku: 165.754.082 Kg Total Hasil Produksi sebesar : 138,181,206 Kg, rendemen 83 % . Nilai rendemen untuk produksi kertas tidak diatur dalam standar Perdirjen BPK No 12/VI-BPPHH/2014, namun terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang diproses dengan hasil produksi. Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI Auditee dengan Nomor : : 03/T/INDUSTRI/1995 tanggal 04 Januari 1995 adalah sebesar 150.000 ton/tahun untuk jenis produk kertas. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Maret 2014 – Februari 2015 sebesar 138,181,206 Kg dengan jenis produksi berupa kertas. Hasil pemeriksaan menunjukan, jenis produk yang diproduksi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam dokumen IUI dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, untuk hal ini Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode Maret 2014 – Februari 2015, pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya Halaman 8 dari 13

Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator 2.1.4.

Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP

Not Applicable

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable


37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable


38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not Applicable


39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3.

Not Applicable


Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Seluruh penjualan hasil produk tujuan domestik periode Maret 2014 – Februari 2015 sebesar 103.501,52735 ton, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Packing List maupun Surat Jalan. Produk yang dikirim adalah produk kertas maka tidak ada kewajiban dalam setiap pengiriman memakai dokumen angkutan hasil hutan.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembelian bahan baku, hasil produksi serta penjualan dan laporan mutasi produksi dalam periode Maret 2014 – Februari 2015 terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian hasil produksi kertas yang diekspor Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Maret 2014 sampai Halaman 9 dari 13

(PEB).

dengan Februari 2015 (dua belas bulan) dengan volume ekspor sebesar 21.379,70370 ton dengan nilai USD 18.760,901,07 dan EUR 770.831,59, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).

43. Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).

MEMENUHI

44. Verifier 3.2.1.d Invoice.

MEMENUHI

45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

MEMENUHI

46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Not Applicable

Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 (dua belas bulan) dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading) dan telah ditandatangani oleh Kabag. Shipping Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 (dua belas bulan), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading dan telah ditandatangani oleh Kabag. Shipping. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 (dua belas bulan), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List). Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen VLegal dalam pelaksanaan ekspor mulai periode bulan Januari 2015, dengan mekanisme Inspeksi oleh lembaga sertifikasi yaitu PT BRIK. Data/informasi yang terdapat dalam V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice. Pelaksanaan stuffing seluruhnya dilakukan di lokasi gudang Auditee. Seluruh penerbitan dan penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.14/VI-BPPHH/2014 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/MDAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk kertas dengan pos tarif/HS 4810.13.99.90 dan 4810.13.99.90 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Halaman 10 dari 13

48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Not Applicable

49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

MEMENUHI

Produk kertas yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk kertas selama periode Maret 2014 sampai dengan Februari 2015, bahan baku berupa pulp yang berasal dari jenis kayu Pinus spp., Eucalyptus spp. dan Acacia mangium. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal 50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan tanda V – Legal, pada saat verifikasi awal dilakukan, belum terdapat implementasi Tanda V-Legal, Auditee masih dalam proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3. 51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan pedoman maupun prosedur K3, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dimana terdapat dua prosedur yaitu : 1. Prosedur Tanggap Darurat, Nomor Dokumen: PR.GAF.05.02, tanggal 17 Januari 2015, Revisi ke 02. 2. Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor : PR.GAF.01.14, tanggal 17 Januari 2015, Revisi ke 14. Auditee juga telah memiliki P2K3 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor : 566/29/418.54/2015, tanggal 16 Januari 2015 dan telah memiliki personil Ahli K3 dengan nama : Kustriwi Ratnaning Hapsari No. Reg. 6259/PK3/AJ/35/2014/P1 tanggal 23 September 2014 yang berlaku s.d. 23 September 2017.

Halaman 11 dari 13

52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

MEMENUHI

53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang dicatat dalam Daftar Inventaris K3 Periode 2015 yang meliputi Alat Pelindung Diri (APD), Slogan/Sign/Tanda Peringatan, Spill Kit, Kotak P3K, Safety Shower dan Lemari Asam. Auditee juga melakukan pengecekan Tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sehingga diketahui kondisi dan masa berlakukunya dan telah dituangkan dalam lay out pabrik. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan. Setiap kejadian kecelakaan kerja, baik kecelakaan yang terjadi dilokasi industri maupun perjalanan dari dan menuju ke industri. Selama periode Juli 2014 – Desember 2014 terdapat sejumlah kejadian kecelakaan kerja baik yang terjadi di dalam gudang maupun diluar gudang dengan total sebanyak 4 kasus dengan katagori ringan 3 kasus dan sedang 1 kasus. Karyawan telah memperoleh perawatan di Rumah Sakit terdekat dan telah bekerja kembali.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Karyawan Auditee telah membentuk Serikat Pekerja yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri telah dicatat dengan nomor : 038.TC/SP.SB/VII/2002, tertanggal 2 Juli 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kediri. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP029/13.05/2013 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Juli 2013 telah dikukuhkan komposisi personalian pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Surya Pamenang Kediri dengan masa bakti tahun 2013-2016. Selain SPSI Unit Kerja PT Surya Pamenang, karyawan Auditee juga membentuk Serikat Buruh yang bernama Basis Sarbumusi PT Surya Pamenang yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Tanda Bukti Pencatatan : 027-TC/SP-SB/III/2002 tanggal 11 Maret 2002

Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. 55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen KKB, Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor Pendaftaran : 560/591/418.54/2012 dengan masa berlaku mulai tanggal 28 Maret 2012 s/d 28 Maret 2014. Sehubungan dengan belum selesainya perundingan Halaman 12 dari 13

Perjanjian Kerja Bersama, maka pada tanggal 2 Februari 2015 kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap menggunakan atau memberlakukan PKB periode 28 Maret 2012 s/d 28 Maret 2014 sampai Perjanjian Kerja Bersama yang baru selesai dibuat atau diterbitkan. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data karyawan, diketahui jumlah karyawan Auditee berjumlah 940 orang yang terdiri dari 888 orang laki-laki dan 52 orang perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut, Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, dimana karyawan paling muda berumur 20 tahun.

Halaman 13 dari 13

2016, tanggal 07 Januari 2016 PENGUMUMAN KEPUTUSAN TRANSFER SERTIFIKAT : PT SURYA PAMENANG

Recommend Documents