PUTUSAN NOMOR: 013/IX/KIDIY-PS/2016 KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
1. IDENTITAS PARA PIHAK [1.1]Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 013/IX/KIDIY-PS/2016 yang diajukan oleh: 1. Nama
: Agus Artadi
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jl. Magelang No. 14, Cokrodiningratan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Nama
: Z. Siput Lokasari
Pekerjaan : Wiraswasta Alamat
: Jl. Kranggan No. 22 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon. Terhadap : Nama
: Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat
: Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada: 1. Nama Jabatan 2. Nama Jabatan 3. Nama Jabatan 4. Nama
: HERY KURNIYANTO, SH, M.Hum : Kepala Bagian Hukum, Setda Kab. Sleman : PURWATI, SH, MM : Kepala Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan Perizinan : Dra. SETYOWATI, MM : Kepala Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa : ISHADI ZAYID, SH 1
Jabatan 5. Nama Jabatan 6. Nama Jabatan
: Kasubbag. Dokumentasi Hukum, Setda Kab.Sleman : FUNTU RAHMATU, S.STP : Kepala Subbidang Izin Gangguan : ARIS JUNI KURNIAWAN, SH : Staf Subbag Bantuan Hukum Setda Kab.Sleman
selanjutnya disebut Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar jawaban Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah mendengarkan keterangan para saksi Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 31 Agustus 2016
yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal
September 2016 dengan register sengketa Nomor: 013/IX/KIDIY-PS/2016, menguraikan halhal sebagai berikut : Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Pemohon Sdr. Agus Artadi mengajukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPPT) Kabupaten Sleman berupa informasi terkait data arsip pangajuan izin gangguan Hotel Premiere Inn Satoria karena pihaknya yang berbatasan langsung dengan hotel, serta Surat Pernyataan pihak Hotel yang menyatakan bahwa pihaknya meminta tanahnya dibeli dengan harga tidak wajar. Surat permohonan informasi tersebut diterima Pegawai BPMPPT bernama Zula pada tanggal yang sama; [2.3] Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon mendapat undangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Termohon untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2016, dengan acara membahas Permohonan Informasi atas Izin Gangguan PT. Satoria Prima Persada, Jl.Laksda Adisutjipto Km. 8 RT.2 RW.22 Corongan Maguwoharjo, Depok,Sleman; (2.4) Bahwa pada Rapat yang diselenggaraan tanggal 18 Mei 2016 yang bertempat di Ruang Rapat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman itu terungkap Pemohon tidak dihubungi dan dimintai tanda tangan PT. Satoria Prima Persada sebagai persyaratan pengurusan izin gangguan;
2
(2.5) Bahwa pada saat Rapat tanggal 18 Mei 2016 itu juga terungkap adanya Surat Pernyataan yang dibuat PT. Satoria Prima Persada yang menyataan bahwa Pemohon tidak dimintai tanda tangan karena tanahnya minta dibeli dengan harga tidak wajar. Surat Pernyataan itu juga ditunjukkan Pimpinan Rapat bahwa Pemohon tidak menandatangani formulir pengajuan Izin Gangguan yang diajukan PT. Satoria Prima Persada tidak menghambat perizinan karena adanya Surat Pernyataan tersebut; (2.6) Bahwa setelah selesai Rapat tersebut, Pemohon juga mendapat informasi dari kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman bahwa pihak BPMPPT akan melakukan pertemuan (mediasi) antara Pemohon dengan piha PT. Satoria Prima Persada. Namun demikian pihak BPMPPT ditunggu Pemohon tidak memberitahukan pelaksanaan lanjutan tersebut . (2.7) Bahwa tindak lanjut Rapat tanggal 4 Juni 2016, Manajemen PT. Satoria Prima Perdana (Bp.Suwarno, Doni dan Fery) menemui Pemohon dengan maksud silaturahmi dan meminta maaf bila selama proses pengajuan izin gangguan Pemohon tidak berkenan. Namun salah satu dari mereka (Doni) juga menyataan yang ada unsur intimidasi kepada Pemohon. Pada tanggal 6 Juni 2016 Pemohon menemui Kepala BPMPPT dan mendapatkan informasi bahwa pihak manajemen Hotel Satoria juga telah menemui Kepala BPMPPT dan mereka menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah antara pihak Hotel Satoria dengan Pemohon. Pemohon juga menyampaikan secara lisan kepada Kepala BPMPPT permintaan dokumen dan dijanjikan akan segera diberikan; (2.8) Bahwa karena sudah lama ditunggu tidak ada respon positif dari Termohon, Pemohon pada tanggal 18 Juli 2016 mengajukan permohonan kepada Termohon agar izin gangguan nomor 503/008865.68.15/0042/162016 yang diajukan pihak hotel Satoria dicabut karena mengandung fitnah, keterangan palsu dan pencemaran nama baik; (2.9) Bahwa Termohon pada tanggal 18 Agustus 2016 Termohon mengirim surat jawaban kepada Pemohon dengan nomor 503/3451 yang isinya menyebutkan bahwa pemberian Izin Gangguan didasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Selain itu kegiatan Hotel Satoria Prima
Persada
telah
mendapat
izin
Kepala
BPMPPT
bernomor
503/008865.68.15/0042/IG/2016. Di samping itu keberatan yang disampaikan Pemohon tidak menyebabkan batalnya persyaratan perizinan. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Surat Pernyataan Manajemen Hotel Satoria, bukan merupakan persyaratan pengajuan Izin Gangguan dan tidak menjadi dasar penerbitan Izin Gangguan. Dalam surat jawaban itu juga disebutkan bahwa permohonan data arsip yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diberikan serta permohonan pencabutan/peninjauan kembali Izin Gangguan tidak dapat dilakukan, karena proses pemberian Izin Gangguan telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.10] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon karena menyangkut nama Pemohon dan Surat Keterangan yang dilampirkan mengandung unsur fitnah, keterangan palsu dan pencemaran nama baik Pemohon. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.11] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena Pemohon tidak puas terhadap upaya penyelesaian dan tanggapan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman atas perkara a quo. Petitum [2.12] Mohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan Keputusan : 1. Primer a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon, sebagai langkah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang menyangkut hak pemohon; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku. B. Alat Bukti Surat-surat Pemohon [2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: 1. Berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti bukti identitas diri (KTP) dan menyerahkan foto copynya serta menyerahkan foto copy kepemilikan atas tanah yang berada di Maguwoharjo Depok Sleman nomor 8097; 2. Bahwa Pemohon memberikan bukti foto copy surat permohonan informasi kepada Termohon tentang dokumen permohonan Izin Gangguan yang diajukan Hotel Premiere Inn Satoria; 3. Bahwa Pemohon mendapat undangan Rapat dari Termohon untuk membahas Permohonan Informasi atas Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria; 4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PeninjauanKembali Izin Gangguan PT.Satoria Prima Persada ; 4
5. Bahwa Pemohon mendapat jawaban dari Termohon pada tanggal 18 Agustus 2016 antara lain berisi: a. Proses pemberian Izin Gangguan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan; b. Kegiatan Hotel PT.Satoria Prima Persada di Pedukuhan Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman telah memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala BPMPPT bernomor 503/008865.68.15/0042/IG/2016; c. Terhadap keberatan Pemohon yang tidak/belum pernah dihubungi ataupun dimintai persetujuan terkait Izin Gangguan: 1. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui adanya permohonan Izin Gangguan suatu kegiatan usaha yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal atau kegiatan usahanya; 2. Ketentuan Pasal 34 ayat (5) huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan mengatur bahwa jika ada tetangga yang keberatan atas kegiatan usaha tertentu tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan; 3. Ketentuan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan mengatur bahwa pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha hanya diterima jika berdasarkan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha dimaksud; 4. Berdasarkan pengkajian administrasi permohonan Izin Gangguan dan pemeriksaan lapangan pada tanggal 3 Desember 2015 permohonan Izin Gangguan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan atas permohonan tersebut telah ada komunikasi dengan masyarakat termasuk tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal atau kegiatan usahanya. d. Bahwa surat pernyataan Sdr. Alim Satria yang ditujukan kepada Kepala BPMPPT bukan merupakan persyaratan pengajuan Izin Gangguan dan tidak menjadi dasar penerbitan Izin Gangguan; e. Terhadap permohonan data arsip pengajuan Izin Gangguan tidak dapat diberikan dan atas permohonan pencabutan/peninjauan kembali Izin Gangguan tidak dapat
5
dilakukan karena proses pemberian Izin Gangguan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dicatat dengan Nomor Register 013/IX/KIDIY-PS/2016. Keterangan Pemohon [2.15] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon tentang dokumen permohonan Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria, yang ada kolom tanda tangan Pemohon selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung di belakang hotel, karena Pemohon tidak diminta dan membubuhkan tanda tangan; b. Bahwa pemohon menyatakan keterangan yang dibuat pemohon Izin Gangguan (Hotel Premiere Inn Satoria) diduga mengandung unsur fitnah, keterangan palsu dan pencemaran nama baik ; c. Bahwa Pemohon mendapat undangan Rapat yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 18 Mei 2016 dan mendapatkan penjelasan dari Termohon bahwa Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan di blangko permohonan Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria karena ada surat keterangan yang menyebutkan bahwa tanahnya yang berada di belakang dan berbatasan langsung dengan hotel, diminta dibeli dengan harga tidak wajar; d. Bahwa dalam Rapat tersebut, Pemohon juga menyangkal bahwa Pemohon tidak pernah memberikan pernyataan tentang rencana penjualan tanahnya tersebut, sekaligus sebagai bantahan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat tersebut tidak benar; e. Bahwa Termohon juga menjanjikan akan dimediasi dengan pihak Hotel Premiere Inn Satoria, dan data yang diminta Pemohon akan diberikan melalui stafnya namun mediasi tidak terlaksana dan data yang diminta pun tidak diberikan; f. Bahwa Pemohon pernah didatangi pihak hotel yang diwakili manajemen dan penasihat hukumnya pada tanggal 4 Juni 2016, tetapi mereka menyatakan sekedar silaturahmi dan meminta maaf dan salah satu di antaranya menyatakan mereka bisa menyelesaikan dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Atas kedatangan mereka, Pemohon justru merasa terintimidasi; g. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Pemohon menemui Termohon untuk menyampaikan kedatangan pihak Hotel ke rumah Termohon yang tidak ada pembicaraan selain sekedar silaturahmi dan meminta maaf. Namun Pemohon justeru diberi tahu Termohon bahwa pihak Hotel menyatakan bertemuan berlangsung baik; h. Bahwa setelah pertemuan Pemohon dengan Termohon tanggal 6 Juni 2016 tersebut, Pemohon selalu menagih dan meminta kepada Termohon untuk memberikan data dan informasi yang diminta, tetapi selalu dijanjikan akan segera diberikan;
6
i. Bahwa karena hampir 2 (dua) bulan tidak ada respon positif, Pemohon mengirimkan surat permohonan agar Termohon mencabut/meninjau kembali Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria, karena dokumen yang dijadikan kelengkapan permohonan Izin Gangguan diduga mengandung unsur melawan hukum; j. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Termohon mengirimkan jawaban dari Termohon yang intinya menyebutkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diberikan, sedangkan permohonan pencabutan/peninjauan kembali Izin Gangguan tidak dapat dilakukan karena sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; k. Bahwa dokumen Izin Gangguan yang diminta sebenarnya adalah formulir permohonan Izin Gangguan yang ada kolom tanda tangan tetangga, dan Surat Pernyataan pihak Hotel Premiere Inn Satoria; l. Permohonan informasi dalam bentuk salinan dokumen tersebut akan dipergunakan untuk merestorasi nama baik Pemohon, karena ada keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan yang dibuat pihak Hotel Premiere Inn Satoria; Surat-surat Termohon [2.16] Menimbang Termohon mengajukan Surat-surat: 1. Undangan kepada Pemohon tertanggal 16 Mei 2016 untuk menghadiri Rapat di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu guna membahas Permohonan Informasi atas Izin Gangguan PT. Satoria Prima Persada, Jalan Laksda Adisutjipto Km 8, RT. 2 RW 22 Corongan Maguwoharjo, Depok Sleman; 2. Jawaban Kepala BPMPPT kepada Pemohon tanggal 18 Agustus 2016 yang antara lain berisi: a. Proses pemberian Izin Gangguan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan; b. Kegiatan Hotel PT.Satoria Prima Persada di Pedukuhan Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman telah memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala BPMPPT bernomor 503/008865.68.15/0042/IG/2016; c. Terhadap keberatan Pemohon yang tidak/belum pernah dihubungi ataupun dimintai persetujuan terkait Izin Gangguan: 1). Ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui adanya permohonan Izin Gangguan suatu kegiatan usaha yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal atau kegiatan usahanya; 2). Ketentuan Pasal 34 ayat (5) huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 7
Izin Gangguan mengatur bahwa jika ada tetangga yang keberatan atas kegiatan usaha tertentu tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan; 3). Ketentuan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan mengatur bahwa pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha hanya diterima jika berdasarkan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha dimaksud; a. Berdasarkan pengkajian administrasi permohonan Izin Gangguan dan pemeriksaan lapangan pada tanggal 3 Desember 2015 permohonan Izin Gangguan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan atas permohonan tersebut telah ada komunikasi dengan masyarakat termasuk tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal atau kegiatan usahanya. b. Bahwa surat pernyataan Sdr. Alim Satria yang ditujukan kepada Kepala BPMPPT bukan merupakan persyaratan pengajuan Izin Gangguan dan tidak menjadi dasar penerbitan Izin Gangguan; c. Terhadap permohonan data arsip pengajuan Izin Gangguan tidak dapat diberikan dan atas permohonan pencabutan/peninjauan kembali Izin Gangguan tidak dapat dilakukan karena proses pemberian Izin Gangguan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan; 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan; 5. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2016 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; 6. Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman kepada Kepala Bagian Humas Kabupaten Sleman, nomor 503/2320, tanggal 26 Mei 2016, tentang Permohonan Uji Konsekuensi; 7.
Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Nomor 503/2902 tanggal 18 Juli 2016 tentang Tambahan Informasi Uji Konsekuensi;
8. Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID/2016, tanggal 22 Juli 2016; 9. Notulen Rapat Koordinasi Penyusunan Draf SK Bupati tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi, Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa, tanggal 19 Juli 2016; Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 8
1.
Pemohon sudah diundang pada tanggal 18 Mei 2016 dan diberi penjelasan bahwa Pemohon selakupemilik tanah di belakang lokasi Hotel Premiere Inn Satoria karena sudah ada pernyataan dari pihak hotel bahwa tanah tersebut minta dibeli dengan harga tinggi/tidak wajar;
2.
Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentng Izin Gangguan khususnya Pasal 34 ayat (5) huruf d yang menyebutkan “jika ada tetangga yang keberatan atas kegiatan usaha tertentutidakmenjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan didakan pemeriksaan lapangan”;
3. Bahwa berdasarkan blangko permohonan Izin Gangguan yang diajukan PT.Hotel Premiere Inn Satoria, pemilik tanah di belakang lokasi tidak mencantumkan tanda tangan dan berdasarkan Pasal 34 ayat (5) huruf d, Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, maka tidak menjadi penghalang Izin Gangguan yang diajukan untuk dilanjutkan; 4. Bahwa Pihak PT. Hotel Premiere Inn Satoria menyampaikan surat pernyataan di atas meterai yang ditanda tangani Pimpinan Hotel dan diketahui Kepala Dusun Corongan, Kepala Desa Maguwoharjo maupun Camat Depok menunjukkan bahwa ada komunikasi dengan masyarakat sekitar, dan bagi BPMPPT substansi surat pernyataan itu ada komunikasi antara Hotel Satoria dengan pemilik tanah/masyarakat sekitar terlepas dari alasan menyetujui atau menyetujui, dan itu sudah dilakukan klarifikasi ; 5. Dalam Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/A Tahun 2016 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman jelas disebutkan bahwa Dokumen Perizinan merupakan Informasi yang Dikecualikan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Tambahan: [2.18] Keterangan Saksi-saksi: 1. Sdr. Hardiyanto, Satpol PP sebagai Anggota Tim menyebutkan: a. Tugas Tim antara lain meninjau lokasi sempat melihat berkas permohonan dan persyaratan yang disyaratkan. Ada yang tidak ditanda tangani, yaitu pada kolom pemilik belakang Hotel; b. Sudah ditanyakan kepada Ketua Tim Tinjau Lapangan tetapi dijawab bahwa ada ketentuan lain yang memungkinkan permohonan itu dapat terus diproses,meskipun ada yang belum tanda tangan; c. Surat keterangan hanya melengkapi, ada atau tidak adanya keberatan bukan menjadi penghalang untuk pemrosesan; d. Kesimpulan Tim Tinjau Lapangan permohonan dapat dilanjutkan, tetapi yang memutuskan adalah BPMPPT;
9
e. Keberadaan hotel jika ditinjau dari aspek social, tidak menyebabkan kemerosotan moral, karena di sekitar lokasi itu juga sudah ada hotel sperti Hotel Jayakarta, Quality dsb. 2. Sdr. Ali, Staf Seksi Usaha Jasa, Pariwisata dan Perfilman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan antara lain: a. Menjadi anggota Tim Tinjau lapangan sejak tahun anggaran 2016; b. Melakukan peninjauan 2(dua) kali yaitu pada tanggal 3 Desember 2015 masih dalam proses pembangunan (posisi kosong) dan 14 Januari 2016; c. Melihat berkas yang ada dan melihat ada kolom yang belum ditanda tangani, tetapi tidak menanyakan, karena ada surat keterangan yang juga ditanda tangani Kadus, Kades dan Camat; d. Dari aspek perekonomian dikatakan akan menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, memberikan/menunjang pariwisata; 3. Sdr. Sumaryanto, Kepala Dukuh Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, antara lain memberikan keterangan: a. Mengetahui akan didirikan bangunan untuk hotel dan pernah dimintai tolong untuk mengumpulkan warga masyarakat sekitar 30 orang dalam rangka sosialisasi, tetapi pihak hotel tidak datang, sehingga tidak bersedia lagi sewaktu diminta mengumpulkan warga; b. Sebagai Kepala Dusun ikut menanda tangani surat pernyataan yang dibuat pihak Hotel, karena menurut pihak Hotel kepada Saksi, pemilik tanah (sepengetahuan Saksi adalah Bpk. Hari Indarto) yang meminta tanahnya dibeli dengan harga mahal; c. Mengetahui Izin Gangguan ada kejanggalan tetapi karena dilampiri Surat Pernyataan, maka sepengetahuan Saksi sudah tidak diperlukan tanda tangan; d. Pihak hotel juga menjanjikan perbaikan jalan dan pemberian tenda untuk warga dan sudah dilaksanakan (direalisasikan). 4. Sdr. Supardi, Staf Bagian Pembangunan Desa Maguwoharjo, Depok Sleman dalam persidangan sebagai Saksi antara lain menyatakan: a. Proses pengajuan Izin Gangguan Hotel Satoria, Saksi mengetahui ada lampiran Surat Keterangan yang dilampirkan pada formulir permohonan Izin Gangguan; b. Sepengetahuan Saksi sudah dilakukan sosialisasi dan proses pengajuan Izin Gangguan sesuai ketentuan; c. Tidak kompensasi yang diterima Saksi maupun Pemerintah Desa Maguwoharjo atas proses pengurusan Izin Gangguan tersebut. 5. Sdr. Drs. Budiharjo, Camat Depok Kabupaten Sleman memberikan kesaksian antara lain: a. Pendirian fisik hotel sebelum Saksi bertugas sebagai Camat Depok;
10
b. Saksi menyetakan tahu dan sadar bahwa blangko permohonan Izin Gangguan yang diajukan Hotel Satoria ada yang belum ditandatangani pemilik tanah yang berbatasa langsung; c. Saksi mengetahui ada lampiran data sosialisasi pendirian hotel dan warga tidak berkeberatan; d. Sebelum ikut menandatangani Saksi mengkonfirmasi ke stafnya, termasuk Kepala Dukuh Corongan, karena KepalaDukuh merupakan mitra kerja Camat; e. Dalam ikut membubuhkan tanda tangan di Surat Pernyataan yang dibuat Manajemen Hotel Satoria, Saksi mengetahui permasalahan yang ada tetapi kewenangan penerbitan izin ada di BPMPPT. 6. Sdr. Subagya, Ketua RW 22 Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman memberikan keterangan sbb: a. Saksi menyatakan bahwa Ketua RT yang dulu (Suparno) pernah menghubungi Pemohon untuk minta tanda tangan, dan saksi juga pernah menghubungi Pemohon tetapi tidak berani menandatangani tanpa izin orang tuanya (Hari Indarto) yang pemilik King Motor, tempat Saksi bekerja; b. Saksi menirukan perkataan orang tua Pemohon yang mengatakan tidak usah tanda tangan, tetapi dibeli saja, tanpa menyebutkan harga dan rinciannya; c. Menurut Saski, permintaan tanah milik pemohon yang minta dibeli dengan harga Rp. 9 juta per meter 2, didapat dari Stefanus yang akan menyewa milik Pemohon tersebut. Jadi Saksi tidak pernah mendengar sendiri dari Pemohon, sebagai pemilik tanah. 7. Sdr. Dra. Sri Winarti sebagai Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah KabupatenSleman
dan Helmi Afianto, SIP, M.Si. sebagai Kepala Subbag
Dokumentasi dan Informasi, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Keduanya mendapat Surat Perintah Tugas dari Bupati Sleman. Dalam keterangannya Saksi antara lain mengatakan: a. Dalam kapasitasnya, Saksi berani mempertanggungjawabkan tanda tangan Bupati yang menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/2016 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan; b. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 53 sudah dilakukan melalui uji konsekuensi dengan mengacu pada Peraaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 dan juga Peraaturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Dalam uji konsekuensi PPID mengumpulkan seluruh SKPD dan form Informasi Yang Dikecualikan, kemudian daftar tersebut dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun/Kep.Sekda/2013 kemudian dilakukan update/disesuaikan dan dari BPMPPT mengusulkan tambahan informasi yang 11
dikecualikan, kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati agar mempunyai kekuatan yang memadai. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor d.
35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumnetasi di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah;
e. Prosedur penambahan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, pada awalnya Dokumen Perizinan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan atas usulan PPID Pembantu di BPMPPT kemudian dibahas bersama PPID dengan Bagian Hukum dan BPMPPT; f. Dokumen Perizinan dikecualikan selama izin tersebut masih dipergunakan, dan dapat dibuka apabila mendapat persetujuan pemilik izin atau untuk keperluan pemeriksaan; g. Pengecualian informasi merupakan seluruh dokumen perizinan, dengan alasan menjamin kepastian hukum investasi, menjamin rasa aman investor dan menjaga privasi pemegang izin; h. Sebagai pertimbangan pengecualian informasi dokumen perizinan ini mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 17 huruf j, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menghindari timbulnya dampak Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mampu melindungi investor dalam menanamkan investasinya dan dapat mengganggu legalitas investor khususnya sektor hotel dan restoran. Di samping itu juga untuk menjaga privasi sesuai dengan etika bisnis; i. Yang juga dikhawatirkan bila dibuka dikhawatairkan dapat menimbulkan konflik perdata maupun pidana, karena Pemohon dalam suratnya menengarai Surat Keterangan yang dibuat pemohon Izin Gangguan mengandung perbuatan melawan hukum, yaitu fitnah, keterangan palsu dan pencemaran nama baik ; j. Sebelum melakukan penetapan informasi yang dikecualikan, PPID membaca dan mencermati hanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik saja, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2013 tidak dijadikan acuan pencermatan, karena Peraturan Bupati lebih ke pelayanan informasi; k. Ketentuan masa berlakunya informasi yang dikecualikan selama izin tersebut masih dipergunakan, dan penetapan masa berlakunya pengecualian tidak dikaji berdasarkan PP 61 Tahun 2010, khsususnya Pasal 4 dan pasal 5.
12
3. KESIMPULAN PARA PIHAK (3.1) Kesimpulan Pemohon Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Kasus ini berawal dari info yang kami terima pada tanggal 29 April 2016 bahwa Hotel Premiere Satoria di Jalan Laksda Adi Sucipto Dusun Corongan Maguwoharjo Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan Grand Opening, dan kami selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi hotel tersebut merasa terkejut dan aneh karena selama ini kami tidak pernah merasa dihubungi, diberitahu dan disosialisasi . Namun kita hanya tahu hotel sudah berdiri dan beroperasi tepat di utara atau depan pekarangan SHM atas nama Agus Artadi atau pemohon . 2. Pada tanggal 02 Mei 2016 kami datang ke kantor BPMPPT Kabupaten Sleman untuk meminta info masalah perizinan Hotel Satoria, namun oleh pihak BPMPTT kami diharuskan mengajukannya secara resmi dan tertulis. Sehingga pada tanggal 02 Mei 2016 kami mengajukan surat permohonan untuk dapat memperoleh data-data arsip pengajuan HO hotel Satoria (Fotokopi surat terlampir). Atas surat permohonan tersebut, pihak BPMPPT mengundang kami untuk rapat membahasnya pada tanggal 18 Mei 2016 di kantor BPMPPT. 3. Pada rapat tanggal 18 Mei 2016 yang dipimpin langsung oleh Kepala BPMPPT Bapak Purwatno Widodo dan dihadiri perwakilan dari pihak hotel, Kepala Dukuh Corongan, Kepala Desa Maguwoharjo, Camat Depok, Biro Hukum Kabupaten Sleman dan BPN Sleman, memang terungkap bahwa selama proses permohonan izin HO pihak kami tidak pernah dihubungi dan dilibatkan sama sekali. Hal tersebut terbukti dengan masih kosongnya kolom tandatangan persetujuan tetangga di formulir pengajuan izin HO, menurut pihak BPMPPT disebutkan bahwa kolom tandatangan kami telah ditutup dengan Surat Pernyataan pemohon izin yang ditujukan kepada BPMPPT, yang isinya menyebutkan antara lain bahwa pemilik tanah di sebelah belakang tidak mau tanda tangan karena minta tanahnya dibeli dengan harga tidak wajar. Keberadaan surat itu pernah kami lihatsecarafisik dan saat ini belum tahu mengenai keberadaan surat itu. Hal tersebut langsung kami bantah di forum rapat karena kami merasa belum pernah bertemu atau dihubungi oleh pihak pemohon ijin, sehingga kami merasa bahwa surat pernyataan tersebut isinya sama sekali tidak benar. Atas bantahan kami, pihak BPMPPT menjanjikan akan berusaha mengklarifikasi surat tersebut kepada pihak hotel dan akan memediasikan kami dengan pihak hotel untuk menyelesaikan masalah ini. Atas permohonan kami, Kepala BPMPPT
menjanjikan akan memberikan data-data yang kami minta melalui
stafnya disertai jawaban tertulis. 4. Sekitar akhir Mei 2016 pihak BPMPPT memberitahu kami bahwa pemilik hotel dari Surabaya akan menemui kami secepatnya dalam rangka mediasi. Pada tanggal 04 Juni 13
2016, pihak manajemen pusat hotel Satoria yang diwakili Bapak Suwarno, Bapak Doni, Bapak Fery, menemui kami di rumah dan menyatakan sekedar silaturahmi dan mohon maaf bilamana selama proses pengajuan ijin dan pembangunan hotel ada hal-hal yang tidak berkenan. Dalam pertemuan tersebut Bapak Doni sempat menyampaikan bahwa pihak Satoria sudah biasa mengalami hal-hal seperti ini dan mereka menyelesaikannya bisa dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Saat itu terus terang kami malah merasa terintimidasi dengan kedatangan mereka karena tidak ada solusi samasekali menyangkut masalah yang kami ajukan ke badan Perizinan Sleman tersebut . Hal tersebut kami sampaikan kepada Kepala
BPMPPT pada lusanya, dan ternyata mereka juga telah
menemui Kepala BPMPPT dan menyatakan sebaliknya, bahwa pertemuan dengan kami telah berlangsung sangat baik dan familiar serta sudah tidak ada masalah. Dalam pertemuan tersebut dan beberapa pertemuan selanjutnya, kami secara lisan selalu menagih dan meminta data yang kami minta kepada Kepala BPMPPT, tetapi selalu dijanjikan akan segera
diberikan.
Karena selama hampir 2 bulan tidak ada respon positif dari pihak terkait atas permohonan kami, maka pada tanggal 18 Juli 2016 kami mengajukan Surat Permohonan Peninjauan Kembali Izin Gangguan Hotel Satoria, karena menurut kami dalam proses pengajuan izin tersebut pemohon izin diduga telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Perizinan dan memfitnah serta mencemarkan nama baik kami (Fotokopi surat terlampir). Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2016 dan 16 Agustus 2016 kami mengirim lagi Surat Permohonan untuk Mendapatkan Informasi (Fotokopi surat terlampir). 5. Pada tanggal 18 Agustus 2016 Kepala BPMPPT mengirimkan surat yang isinya menolak surat- surat
permohonan informasi kami karena menurut pihak BPMPPT proses
pengajuan dan pemberian izin gangguan Hotel Satoria telah sesuai prosedur dan surat pernyataan Alim Satria selaku pemohon izin bukan merupakan persyaratan pengajuan izin dan tidak menjadi dasar penerbitan izin gangguan. 6. Atas surat tanggapan Kepala BPMPPT tersebut kami sangat tidak puas karena tidak sesuai sama sekali dengan penjelasan Kepala BPMPPT dalam rapat tanggal 18 Mei 2016. Maka pada tanggal 01 September 2016 kami mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi DIY dengan termohon Kepala BPMPPT , agar kami bisa memperoleh data-data
yang menyangkut nama dan diri kami. Data- data
tersebut sangat kami
butuhkan dalam rangka kami menenpuh upaya lebih lanjut untuk kami guna mendapatkan keadilan dan memulihkan nama baik kami. 7. Untuk itu kami memohon dengan sangat kiranya Komisioner Komisi Informasi berkenan untuk menyelesaikan sengketa informasi antara kami selaku Pemohon dan Kepala BPMPPT selaku Termohon dengan seadil-adilnya, dan berkenan untuk mengabulkan permohonan kami selaku Pemohon agar dapat memperoleh data-data dan informasi yang terkait diri kami yaitu fotokopi formulir permohonan izin gangguan hotel Satoria yang
14
ada kolom tanda tangan kami dan potokopi Surat Pernyataan pemohon izin Alim Satria yang menyebut nama kami selaku pemilik tanah di belakang hotel.
8. Demikian hasil kesimpulan kami selaku Pemohon informasi atas sidang-sidang yang telah berlangsung di Komisi Informasi DIY selama ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. [3.2] Kesimpulan Termohon Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/3981 tanggal 21 September 2016 untuk dan atas nama Termohon dalam perkara a quo, perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan kesimpulan dalam sengketa informasi antara Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (Termohon) dengan Saudara Agus Artadi (Pemohon), sebagai berikut: PENDAHULUAN Perkara sengketa informasi publik dengen register nomor 013/IX/KIDIY-PS/2016 adalah permohonan informasi dari Sdr Agus Artadi (Pemohon) berupa dokumen izin gangguan hotel PT Satoria Prima Persada yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Sleman. Adapun dokumen yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Blangko Permohonan Izin gangguan 2. Surat Keterangan dari Sdr. Alim Satria yang menyangkut nama pemohon Informasi dan dijadikan kelengkapan pengajuan izin gangguan. Bahwa permohonan informasi tersebut berawal dari keberatan Sdr. Agus Artadi atas terbitnya izin gangguan kepada PT. Satoria Prima Persada untuk pembangunan Hotel Premier Inn Satoria Nomor 503/008865.68.15/0042/IG/2016 karena merasa tidak pernah dihubungi untuk dimintai persetujuannya. KRONOLOGI PENYELESAIAN. a. Penyelesaian oleh Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Bahwa sebelum menjadi sengketa informasi atas keberatan Pemohon melalui surat tanggal 2 Mei 2016 sudah difasilitasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dengan mengundang Pemohon dalam rapat tanggal 18 Mei 2016. Kepada Pemohon sudah diberikan akses untuk melihat dokumen perizinan dan dijelaskan bahwa izin telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas permasalahan tersebut akan dilakukan proses fasilitasi dan mediasi antar pihak oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
15
Berkaitan dengan Informasi yang diminta oleh Sdr. Agus Artadi, Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menyampaikan surat permohonan uji konsekuensi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Sleman dengan surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman nomor 503/2320 tanggal 26 Mei 2016 dan Surat Nomor: 503/2902 tanggal 18 Juli 2016. Bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman kemudian pada tanggal 22 Juli 2016 PPID melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dan data (dokumen izin gangguan Hotel Premier Inn Satoria) yang tertuang dalam Berita Acara uji Konsekuensi Nomor: 01/PPID/2016 tanggal 22 Juli 2016 (terlampir). Bahwa berdasarkan uji konsekuensi tersebut dinyatakan informasi/data izin gangguan Hotel Prima Inn Satoria digolongkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. Hasil uji konsekuensi inilah yang kemudian dijadikan dasar Termohon Informasi menjawab/menanggapi surat Pemohon Informasi tanggal 18 Juli 2016 dengan Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dengan surat nomor : 503/3451 tanggal 18 Agustus 2016. Atas jawaban tersebut Pemohon Informasi masih belum puas dan kemudian mengajukan sengketa informasi a quo melalui KIP DIY. b. Penyelesaian melalui sidang ajudikasi Bahwa setelah proses mediasi tidak mencapai kata sepakat maka para pihak sepakat untuk melanjutkan sengketa informasi a quo ke proses ajudikasi. Bahwa pada saat mediasi berlangsung maupun sidang ajudikasi terungkap fakta bahwa dokumen perizinan yang dimohon oleh Pemohon berdasarkan uji konsekuensi pada tanggal 22 Juli 2015 izin gangguan Hotel Premier Inn Satoria adalah digolongkan sebagai informasi yang dikecualikan (Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID/2016 tanggal 22 Juli 2015. Bahwa berdasarkan rapat tanggal 19 Juli 2016 di ruang rapat Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Sleman telah dibahas penyusunan draft SK Bupati tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Bahwa pada rapat tersebut dibahas mengenai dokumen perizinan yang belum termasuk dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13/Kep.Sekda/2015 tentang Daftar Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian disusunlah informasi yang dikecualikan di Kabupaten Sleman dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 53/Kep.KDH/2016 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
16
Bahwa dalam SK bupati tersebut sangat jelas diatur dokumen perizinan adalah termasuk salah satu informasi yang dikecualikan dan sampai dengan saat sengketa informasi a quo Keputusan Bupati tersebut masih sah berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan dua hal, yaitu uji konsekuensi tanggal 22 Juli 2016 dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/2016 tersebutlah sangatlah beralasan TERMOHON tidak dapat memenuhi permintaan informasi yang diminta PEMOHON. Bahwa disamping hal tersebut diatas juga telah didengar keterangannya dibawah sumpah para saksi dalam sidang ajudikasi, antara lain : 1.
Sdr. Hardiyanto (pensiunan Sat Pol PP)： a. Saksi adalah anggota tim tinjau lapangan pada permohonan ijin ho hotel Satoria; b. Saksi saat ini sudah pensiun; c. Sudah sering melakukan tinjau lokasi atas permohonan izin gangguan pada waktu kewenangan izin gangguan ada di Satpol PP. Saksi sudah banyak menanganai permohonan izin gangguan (HO); d. Pada saat mau tinjau lokasi melihat berkas permohonan dan mengetahui kalau dalam berkas pada formulir ada kolom yang kosong tidak ditandatangan； e. menanyakan kepada BPMPPT, dijawab bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sleman keberatan tidak menghalangi proses permohonan ijin selain itu saksi juga melihat ada berkas surat keterangan yang ditandatangani pemohon yang menerangkan tanah dibelakang tidak mau tanda tangan; f. Saksi mengetahui bahwa dalam aturan memang dimungkinkan permohonan untuk dilanjutkan karena adanya keberatan dari tetangga tidak menghalangi pengajuan permohonan ijin; g. Menurut saksi surat keterangan itu sifatnya hanya melengkapi ada dan tidak ada, tidak berpengaruh karena aturan yang berlaku seperti telah tadi saya sampaikan. h. Saksi sebagai anggota tim tidak klarifikasi kepada pemilik tanah yang tidak ada tandatangannya pada kolom persetujuan; i. Saat tinjau lokasi, tanah dibelakang rencana kegiatan yang dimohonkan izin gangguan (HO) berupa tanah pekarangan kosong, ada akses jalan. Tanah kosong tersebut tidak tertutup akses jalannya. j. Dari sisi sosial keberadaan hotel tidak menyebabkan adanya kemerosotan moral, selama ini disekitar situ juga sudah ada beberapa hotel sampai sekarang tidak bermasalah. 2. Sdr. Ali staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata a. Saksi adalah anggota tim tinjau lapangan pada permohonan ijin gangguan (HO) Hotel Satoria;
17
b. Menjadi anggota tim sejak 2016, sudah sering melakukan tinjau lokasi atas permohonan ijin ganggun (HO); c. Pada saat mau tinjau lokasi melihat berkas permohonan dan mengetahui kalau dalam berkas pada formulir ada kolom yang kosong tidak ditandatangani; d. Tidak menanyakan lebih lanjut karena saksi juga melihat ada berkas surat keterangan yang ditandatangani pemohon yang menerangkan tanah dibelakang tidak mau tandatangan. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Dukuh Corongan, Kades Maguwoharjo dan Camat Depok; k. Dibelakang rencana Hotel memang tanah kosong, sebagai anggota tim tidak klarifikasi ke pemilik tanah; l. Dari aspek ekonomi, hotel ini akan menambah pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, memberikan/menunjang pariwisata; m. Penilaian aspek sosial dilakukan Satpol PP. 3.
Sdr. Sumaryanto (Dukuh Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman):
a. Tahu ada Hotel Satoria; b. Pernah dihubungi oleh Bp. Feri dari perusahaan hotel pada saat mengurus ijin.; c. Kapan waktunya lupa karena sudah lama; d. Maksud kedatanggannya memberitahu bahwa akan mendirikan hotel dan sosialisasi; e. Mengetahui batas-batas tanah; f.
Sepengetahuan saksi tanah dibelakang hotel adalah milik Bp. Hari Indarto;
g. Ikut menanda tangani berkas setelah ada surat keterangan bahwa tidak ketemu orangnya (pemilik tanah) dengan alasan pemilik tanah keberatan karena tanahnya minta dijualkan; h. Izin gangguan (HO) ada kejanggalan, kemudian dilampiri surat pernyataan bahwa tanah yang dibelakang keberatan dan minta tanahnya dibeli dan bila tanah tersebut dibeli tidak perlu lagi tanda tangan di formulir ijin gangguan (HO); i.
Saksi ikut mengetahu dan menandatangani surat pernyataan keberatan.
j. Menurut keterangan Pak RW katanya pernah datang kerumah Agus Artadi dan ketemu tapi tidak mau tanda tangan.
4.
Sdr. Supardi (Staf Bagian Pembangunan Desa Maguwoharjo) menyatakan:
a. Dari sosialisasi mengetahui akan didirikan hotel; b. Tahu ada lampiran permohonan formulir permohonan ijin gangguan (HO); c. Tidak ada kompensasi ke Desa; d. Prosesnya sudah sesuai ketentuan.
5. Drs. Budiharjo (Camat Depok). 18
a. Ikut mengetahui dan menandatangani surat pernyataan; b. Tahu dan sadar ada kolom yng tidak ditandatangani; c. Pendirian hotel sebelum saksi menjabat; d. Ada lampiran sosialisasi pendirian hotel dan warga tidak keberatan; e. Tanya pada staf dan konfirmasi langsung dengan Dukuh Corongan, hasilnya sama dengan keterangan dukuh; f. Dukuh dan kepala desa adalah mitra kerja camat; g. Camat hanya mengetahui sedangkan kewenangan penerbitan ijin ada pada pemerintah kabupaten. 6. Sdr. Subagya (Ketua RW 22 Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman) a. Ikut menangani sosialisasi yang pertama; b. Yang diundang sosialisasi adalah pemilik tanah yang ditinggali; c. Sosialisasi yang ke II yang mengundang adalah Ketua RT yang dulu (Suparno); d. Sdr. Ayik adalah warga corongan dan bukan pengurus RT/RW; e. Tahu yang diundang sosialisasi dari daftar hadir; f. Yang mengedarkan undangan adalah pak RT lama; g. Pemilik tanah di belakang hotel tidak menyatakan mau minta harga mahal, tapi hanya menyebut nominal; h. Pada waktu mau disewa oleh Bapak Stefanus tidak boleh tapi menurut informasi dari Bapak Staefanus kalau dibeli boleh dengan harga 9 juta rupiah; i. Saksi pernah datang ke rumah pak Agus Artadi bersama isterinya untuk minta tanda tangan pada blangko (formulir) permohonan izin gangguan pada kolom mengetahui tetangga, tapi pak Agus tidak berani karena harus ijin dengan papahnya (Bapak Hari Indarto); j. Setelah itu ketemu dengan Bapak Hari Indarto dan dijawab tidak usah minta tanda tangan tapi tanahnya dibeli saja. 7.
Dra. Sri Winarti (Kabag Humas Setda Kabupaten Sleman) dan Sdr. Helmi Afianto, SIP, M.Si (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Humas Setda KabupatenSleman)
a. Menjabat sejak Januari 2015; b. Berani mempertanggungjawabkan tanda tangan Bupati tentang informasi yang dikecualikan; c. Dasar pengecualian ditanda tanganinya Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman oleh Bupati mendasarkan pada Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (2); d. PP 61 Tahun 2010 juga mengatur tentang pengklasifikasian informasi oleh PPID Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); e. Pemerintah Daerah adalah badan publik; 19
f. PPID mengumpulkan seluruh SKPD terkait pengklasifikasian informasi; g. Memberikan formulir tentang informasi yang dikecualikan; h. PPID Pembantu mengisi formulir dan dikumpulkan ke PPID sebagai bahan rapat; i. Ada satu permohonan dari BPMPPT menambah satu informasi yang dikecualikan; j. Telah dilakukan uji konsekuensi; k. Dibahas dengan bagian Hukum apakah masuk informasi yang dikecualikan; l. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan alasan agar dapat menaungi seluruh SKPD; m. Alasan dokumen perijinan dikecualikan adalah untuk: 1) Menjamin kepastian hukum investasi; 2) Menjamin rasa aman investor; 3) Menjaga privasi dari pemegang izin. Saksi tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 6 adalah merupakan saksi fakta proses penerbitan izin gangguan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Para saksi lebih banyak menjelaskan kronologi penerbitan izin gangguan dan surat peryataan dari Alim Satria (Pemohon izin gangguan). Tidak ada satupun keterangan saksi yang terkait dengan sengketa informasi, kesaksian para saksi tersebut lebih tepat apabila disampaikan
ketika
diperiksa di PTUN. Meskipun demikian ada satu hal yang menarik dan perlu digaris bawahi pada keterangan saksi Ketua RW 22 Corongan, Maguwoharjo, Depok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersama isterinya pernah mendatangi Sdr. Agus Artadi sebanyak dua kali untuk meminta tanda tangan pada formulir permohonan izin gangguan Hotel Premier Inn Satoria, namun Sdr. Agus Artadi tidak bersedia menandatangani karena harus izin dengan papahnya (Bapak Hari Indarto), yang kemudian setelah ketemu dengan Bapak Hari Indarto disampaikan bahwa tidak perlu tanda tangan tapi tanahnya dibeli saja. Bahwa kesaksian yang demikian tidak pernah disanggah/dibantah oleh Sdr. Agus Artadi pada sidang ajudikasi. Dengan demikian bahwa informasi sepihak dari Sdr. Agus Artadi bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihubungi pada saat proses penerbitan Izin Gangguan Hotel Premier Inn Satoria adalah pernyataan yang mengada-ada. Karena kenyataannya Sdr. Agus Artadi pernah didatangi paling tidak sebanyak dua kali oleh Ketua RW 22 Corongan (vide keterangan saksi Ketua RW 22 Corongan) Bahwa keterangan saksi yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi a quo adalah keterangan yang diberikan oleh Sdri. Dra. Sri Winarti (Kepala Bagian Humas Kabupaten Sleman) dan Sdr. Helmi Afianto, S. Ip., M. Si. (Kasubbag dokumentasi dan informasi Bagian Humas Setda Kabupaten Sleman). Bahwa kedua saksi tersebut menjelaskan proses penerbitan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/2016 dan dilakukannya uji konsekuensi pada 20
tanggal 22 Juli 2016 sebagai dasar bagi TERMOHON menutup informasi yang diminta oleh PEMOHON karena termasuk sebagai dokumen/informasi yang dikecualikan. Sehingga seharusnyalah keterangan kedua saksi inilah yang dijadikan komisioner sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa informasi. Dan oleh karena sudah ada produk hukum yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan maka seharusnya pulalah menjadi dasar bagai komisioner untuk memutus sengketa informasi ini, mengingat bahwa sampai dengan saat ini produk hukum tersebut masih sah berlaku dan belum pernah dinyatakan dicabut/dibatalkan. Bahwa terkait dengan bentuk informasi yang dikecualikan tersebut adalah dengan Keputusan Bupati adalah karena Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan Badan Publik dibawah Kementerian Dalam Negeri dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa: “informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas dan tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai bentuk formal informasi yang dikecualikan karena rujukan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sangat jelas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Dokumen/Informasi yang diminta oleh Sdr. Agus Artadi (PEMOHON) adalah masuk dalam klasifikasi yang dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi tanggal 22 Juli 2016 dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2016 tanggal 30 Agustus 2016. Bahwa dengan demikian TERMOHON tetap pada pendiriannya bahwa TERMOHON Informasi tidak dapat memberikan informasi yang dimohon oleh Sdr. Agus Artadi (PEMOHON). Dengan tidak mendahului kehendak dari Majelis Komisioner yang memutus sengketa informasi ini maka TERMOHON minta kepada yang mulia Majelis Komisioner untuk: 1. Menyatakan bahwa dokumen/informasi yang dimohon adalah Dokumen Yang Dikecualikan; 2. Menolak permohonan PEMOHON dengan pertimbangan dokumen yang diminta adalah dikecualikan. Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
4. PERTIMBANGAN HUKUM A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
21
[4.1] Menimbang
bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. I.
Menimbang: a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Bahwa hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
II.
Tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan / atau; g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : 22
1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta [4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5,6 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, [4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf adan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah,
Daerah Istimewa Yogyakarta
berwenang
menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) junctis Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan : 1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
NIK.
3471020510610002 atas nama Agus Artadi, beralamat Jalan Magelang No. 14, RT.003/RW.001, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta; 2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 2 Mei 2016; 3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016,
Pemohon mendapat
surat undangan rapat dari
Termohon, guna membahas permohonan informasi atas Izin Gangguan PT. Satoria Prima Persada; 4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon untuk mencabut/meninjau kembali Izin Gangguan yang diberikan kepada PT.Satoria Prima 23
Persada, karena dalam rapat tanggal 18 Mei 2016 terungkap bahwa PT. Satoria Prima Persada telah membuat surat keterangan yang diduga mengandung unsur fitnah, memberikan keterangan palsu dan pencemaran nama baik; 5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Termohon mengirimkan jawaban yang intinya menyebutkan bahwa informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan, sedangkan pemohonan pencabutan/peninjauan kembali Izin Usaha, tidak dapat dilakukan karena proses penerbitan Izin Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan;
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kedudukan Hukum Termohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.12] Menimbang bahwa Pemohon tidak mendapat informasi yang dimintakan, walaupun sudah melalui proses-proses rapat dan pertemuan antara Pemohon dengan Termohon; [4.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [4.14] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2016 dan di register tanggal 31 Agustus 2016 yaitu 10 hari dari batas waktu berakhirnya permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan : 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik. [4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya. [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf
[4.15], [4.16] dan [4.17],
Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.
25
D. Pokok Permohonan [4.19] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut: 1. Pemohon mendapatkan jawaban dari Termohon bahwa akan dilakukan fasilitasi dan mediasi antara Pemohon dengan Pemegang Izin Gangguan, namun kenyataannya tidak terwujud, karena Termohon setelah mengadakan Rapat tanggal 18 Mei 2016 tidak lagi menyelenggarakan pertemuan antara Pemohon dengan Pemegang Izin Gangguan, sebagai bentuk fasilitasi dan mediasi sebagaimana diucapkan Termohon; 2. Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap Surat Keterangan yang dibuat Pemegang Izin Gangguan, meskipun Termohon mengetahui bahwa Pemegang Izin Gangguan akan menemui Pemohon dan percaya begitu saja terhadap hasil yang dilaporkan Pemegang Izin Gangguan;
E. Fakta Persidangan Bahwa Informasi yang diminta Pemohon, tidak dapat diberikanTermohon disebabkan karena adanya ketentuan bahwa Dokumen Perizinan merupakan Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2016; [4.20]
Bahwa tanah yang berada di belakang Hotel Priemere Inn Satoria, seluruhnya
merupakan milik Pemohon; [4.21] Bahwa tidak ada seorangpun dari saksi-saksi yang mendengar dan mengetahui secara mengenai harga tanah milik Pemohon yang berada di belakang Hotel Premiere Inn Satoria; [4.22] Bahwa Termohon pada tanggal 26 Mei 2016 mengajukan permintaan kepada Kepala Bagian Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melakukan uji konsekuensi atas permintaan Pemohon berupa Dokumen Perizinan, konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi tersebut dibuka; [4.23] Bahwa Termohon pada tanggal 18 Juli 2016 mengirim surat bernomor 503/2902, kepada Kepala Bagian Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang isinya meminta agar PPID
melakukan uji konsekuensi pemberian informasi dokumen perizinan.
Pentingnya uji konsekuensi ini disampaikan Termohon kepada PPID karena adanya surat Pemohon yang meminta agar Izin Gangguan Hotel Satoria dicabut/ditinjau kembali; [4.24] Bahwa dalam melakukan penyusunan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, PPID menggunakan kerangka hukum yang lemah. PPID tidak mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tetapi lebih mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; [4.25] Bahwa dalam implementasi yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan, terdapat perbedaan antara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 26
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; [4.26] Bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon
dan tidak
memberikan alasannya, sebagaimana surat bernomor 503/3451, tanggal 18 Juli 2016 yang diberikan Termohon kepada Pemohon; [4.27] Bahwa Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/A/2016, tidak sinkron dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pedoman pengelolaan Informasi daan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam Pasal 15 disebutkan: “Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana disebutkan Pasal 13, PPID berwenang: d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidak dapat diakses oleh publik”. Dengan demikian maka Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/A/2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
merupakan
produk
hukum
yang
dikeluarkan
Pejabat
yang
melebihi
kewenangannya; [4.28] Bahwa jawaban Termohon kepada Pemohon pada sidang ajudikasi yang menyebutkan bahwa informasi yng diminta Pemohon tidak dapat diberikan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan, tanpa memberikan alasan; [4.29] Bahwa bukti Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID/2016 pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, dihadiri 3 orang yaitu Dra.Sri Winarti, Purwati, SH, MM. dan Aris Juni Kurniawan,SH, M. Kn, menyebutkan telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dan data berupa Dokumen Izin Gangguan Hotel Satoria. Sedangkan dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 53/Kep.KDH/A/2016 hanya disebutkan yang dikecualikan Dokumen Perizinan, tanpa menyebut nama pemegang izin, sebagaimana dalam Berita Acara Uji Konsekuensi yang dilakukan; [4.30] Bahwa dalam Notulen Rapat Koordinasi Penyusunan Draft SK Bupati tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Notulis Lilik Kuncahyo, ditulis hari, tanggal Selasa, 19 Juli 2016 pukul 08.30 s/d selesai. Hari dan tanggal ini berbeda dengan yang tertulis di Berita Acara, yaitu Jumat, tanggal 22 Juli 2016; [4.31] Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Pasal 27 menyebutkan: “Penetapan klasifikasi informasi harus melalui rapat dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi” . Sedang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa angka 15 disebutkan: “Tim Pertimbangan Informasi adalah beberapa pejabat yang ditunjuk dan dipimpin Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pertimbangan jika didalam pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi terjadi sengketa sebelum masuk pada Komisi Informasi Daerah”; 27
F. Pendapat Majelis [4.32] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi. Selanjutnya mendasarkan pada jawaban Termohon, bahwa informasi yang diminta tidak diberikan kepada Pemohon, [4.33] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.11]; [4.34] Menimbang bahwa di dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan alat buk ti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.12]; [4.35] Menimbang bahwa di dalam persidangan awal tanggal 22 September 2016 yang dihadiri Pemohon dan Termohon; [4.36] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi tanggal 22 September 2016, 1 November 2016, 8 November 2016, 14 November 2016, dan tanggal 22 November 2016 Komisi Informasi Daerah DIY telah melaksanakan sidang ajudikasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon, dan menghadirkan Saksi-saksi; [4.37] Menimbang bahwa Saksi-saksi yang diminta telah memberikan keterangan sepanjang yang mereka tahu; [4.38]
Menimbang bahwa Saksi yang menetapkan regulasi yang dijadikan dasar tidak
diberikannya informasi yang dimohonkan Pemohon; [4.39] Menimbang bahwa mekanisme yang dilakukan saksi dalam menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan; [4.40] Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan data yang bersifat pribadi Pemohon; [4.41] Bahwa dokumen yang menyangkut data pribadi Pemohon yang berupa lembar yang ada kolom tanda tangan Pemohon serta Surat Keterangan dari Hotel Premier Inn Satoria yang menyangkut data kepemilikan pribadi Pemohon, merupaka informasi yang terbuka bagi Pemohon; 5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
berwenang
untuk
menerima, memeriksa, dan memutus sengketa a quo; [5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; [5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai syarat dalam perkara a quo; [5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
28
[5.5] Bahwa dasar hukum dan mekanisme yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; [5.6] Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengetahui pernyataan/keterangan mengenai data dan kepemilikan pribadi Pemohon; [5.7] Bahwa dasar penolakan Termohon terhadap permohonan Pemohon merupakan aturan hukum yang tidak dapat dijadikan dasar, karena Surat Keputusan Bupati bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya: [6.2] Menyatakan formulir pengajuan Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria yang ada kolom tanda tangan Pemohon dan Surat Pernyataan yang dibuat Alim Satria yang dipergunakan sebagai lampiran permohonan Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria, merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon; [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan fotokopi dokumen formulir pengajuan Izin Gangguan Hotel Premiere Inn Satoria dan Surat Keterangan yang dibuat Alim Satria dalam waktu 10 hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 5 bulan Desember Tahun 2016 oleh Ketua merangkap Anggota Drs. Martan Kiswoto,MA, Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA, dan Warsono, SH masingmasing sebagai Anggota dan diucapkan pada Sidang Terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya telah disebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.
Ketua Majelis
Drs. Martan Kiswoto MA
Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
Dewi Amanatun Suryani,SIP. MPA.
Warsono, SH.
Panitera Pengganti,
Winarni, SH
29
Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Yogyakarta, 6 Desember 2016 Panitera Pengganti,
Winarni, SH
30
