EX-CC-AAJI-06-001
Bisnis Indonesia – 13/07/2016, hal. 19 (Berita Photo) Investasi Asuransi Jiwa
Bisnis Indonesia – 13/07/2016, hal. 19 AJB Bumiputera Bentuk Holding
Bisnis Indonesia – 13/07/2016, hal. 19 Produk Anuitas Belum Menarik
Oktaviano DB Hana Rabu, 13/07/2016 09:16 WIB Produk Anuitas Asuransi Jiwa Mesti Lebih Menarik http://finansial.bisnis.com/read/20160713/215/565292/produk-anuitas-asuransi-jiwa-mesti-lebihmenarik
JAKARTA – Hadirnya produk yang lebih inovatif di lini bisnis anuitas dinilai menjadi salah satu hal yang mesti segera direalisasikan pelaku industri asuransi jiwa guna menarik minat lebih banyak masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani menilai hingga saat ini masih banyak keluhan terkait pengembangan salah satu lini bisnis asuransi jiwa tersebut. Salah satunya, kata dia, layanan anuitas yang dipasarkan asuransi jiwa belum terlalu menarik minat para pensiunan. Padahal, Firdaus menyatakan produk anuitas merupakan representasi paling tepat dalam penyelenggaraan program pensiun. Pasalnya, melalui layanan anuitas para pensiunan akan mendapatkan jaminan pendapatan secara rutin. “Anuitas ini memang ada banyak keluhan. Rupanya, produk anuitas produk yang dikeluarkan asuransi ternyata kurang menarik,” ujarnya, Selasa (12/7/2016). Karena itu, Firdaus mengatakan pihaknya menghimbau para penyedia layanan anuitas untuk menyiapkan paket produk baru dan inovatif. Hal itu pun, jelasnya, sudah mendapat respon dari sejumlah pelaku yang segera melakukan kajian. Dia berharap nantinya produk anyar itu dapat menjadi model bagi penyedia layanan jasa anuitas lainnya sehingga lebih banyak pensiunan yang tertarik mengikuti program tersebut. “Ada yang bilang, sebaiknya uang pensiunan disimpan di deposito dan di-lock sepuluh tahun sehingga hasilnya lebih bagus. Tetapi, mesti kita kaji dulu sebab bagaimana keadaannya jia bunga deposito makin turun.” Di samping itu, Firdaus menuturkan hingga saat ini pihaknya belum memutuskan adanya perubahan akan ketentuan terkait batasan pembayaran dana pensiun. Sebagai informasi, Undang-Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun menyatakan jika besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh menteri maka nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus atau lump sum. Di sisi lain, peraturan itu juga memungkinkan peserta memeroleh pembayaran pertama maksimal 20% dari nilai manfaat pensiun untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun secara sekaligus. Sementara, sisanya diwajibkan untuk diserahkan kepada perusahaan anuitas untuk dibayarkan secara bulanan. Pembayaran manfaat pensiun, baik oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sekaligus itu kemudian di atur dalam sejumlah regulasi. Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.010/2012 terbit sebagai perubahan ketiga atas ketentuan itu. Aturan ini memberikan nilai batas minimum Rp1,5 juta bagi manfaat pasti dengan rumus bulanan dari DPPK agar dapat dibayarkan secara langsung. Sedangkan, pada program pensiun lainnya nilai total manfaat pasti kurang dari atau sama dengan Rp500 juta dapat diterima secara lump sum. “Ada yang bilang 20% sebagai bakal modal usaha pensiunan tidak cukup dan minta dinaikkan. Itu masih kita kaji,” ujar Firdaus. Editor : Mia Chitra Dinisari
Investor Daily – 13/07/2016, hal 23 Asuransi Jiwa Perbesar Investasi di Pasar Modal
Investor Daily – 13/07/2016, hal 23 Atur Kepemilikan Asing, OJK Usulkan Konsep Grandfather Theory
Kontan – 13/07/2016, hal. 24 Restrukturisasi Bumiputera Disiapkan
Tribun Pontianak – 12/07/2016, hal. 4 Asuransi Minta Insentif SUN
Tribun Timur – 12/07/2016, hal. 4 OJK Hitung Aset Bumi Asih Setelah Pailit
Sriwijaya Pos – 12/07/2016, hal. 4 Nasabah Bumi Asih Diminta Melapor
Harian Kompas – 13/07/2016, hal. 14 Pengampunan Pajak Bisa Tumbuhkan Dunia Usaha
WARTA EKONOMI 12 Juli 2016 15:59:00 WIB Target Pertumbuhan Pertumbuhan Kredit Ditopang Repatriasi Pajak Rubrik Pembiayaan http://wartaekonomi.co.id/berita106098/target-pertumbuhan-pertumbuhan-kredit-ditopang-repatriasipajak.html
Otoritas Jasa Keuangan memandang target pertumbuhan kredit perbankan antara 12-14 persen masih bisa tercapai, salah satu faktornya karena limpahan dana repatriasi pengampunan pajak yang akan melonggarkan likuiditas dan memacu permintaan pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon di Jakarta, Selasa (12/7/2016), meyakini semester II 2016 akan menjadi titik balik lompatan pertumbuhan kredit, setelah anjlok pada semester I. "Tumbuh 13 persen masih bisa," kata Nelson. "Dari 'Tax Amnesty' rasanya tidak perlu kita ragukan lagi, jumlahnya berapa tidak perlu saya prediksi," tambahnya. Bank Indonesia memperkirakan dana repatriasi yang masuk sejak Juli ini hingga 1 April 2017 akan mencapai Rp560 triliun. Sedangkan, Kementerian Keuangan memperkirakan jumlah yang lebih tinggi, melebihi Rp4000 triliun, dengan Rp165 triliun di dalamnya masuk ke penerimaan negara. Nelson mengatakan, perbankan akan dibanjiri likuiditas akibat limpahan dana tersebut. Perbankan memang disiapkan pemerintah sebagai salah satu pihak yang akan mengelola dana repatriasi. Dengan likuiditas yang melimpah, kata Nelson, seharusnya perbankan tidak lamban dalam memasok kredit. Untuk meningkatkan permintaan, Nelson mengatakan "sektor riil dengan paket-paket ekonomi pemerintah itu diharapkan sudah lebih siap untuk menyerap". Dengan kesiapan pelaku usaha di sektor riil untuk ekspansi, maka kredit baru perbankan akan bertambah. Selain itu, kata Nelson, hal itu juga akan mengurangi, kredit mubazir (undisbursed loan) perbankan yang selama semester I, belum cair. .Optimisme OJK untk pertumbuhan kredit juga didorong dengan cepatnya respon pelaku pesar pascadisetujuinya UU Pengampunan Pajak oleh parlemen. Dana asing yang masuk telah menopang penguatan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp13.100 dan membawa Indeks Harga Saham Gabungan BEI menembus level 5.000. "Ini sentimen yang baik untuk dan menunjukkan kepercayaan," ujar dia. Pada tahun lalu, industri perbankan nasional mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,1 persen (YOY). Hingga kuartal I/2016, kredit perbankan hanya tumbuh 8,4 persen secara tahunan (year on year/YOY) atau senilai Rp4.027,2 triliun. Statistik OJK menunjukkan, perlambatan terutama terjadi pada penyaluran kredit modal kerja (KMK). (Ant) Editor: Vicky Fadil Foto: Sufri Yuliardi
By Rezkiana Nisaputra on July 12, 2016 Soal Gugatan Tax Amnesty, OJK Nilai Amanat UU Jelas http://infobanknews.com/soal-gugatan-tax-amnesty-ojk-nilai-amanat-uu-jelas/
Jakarta – Meski sejumlah kalangan akan melakukan judicial review atas Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty), namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menginstruksikan industri untuk mempersiapkan instrumen penampung repatriasi dana tax amnesty. “UU itu (Pengampunan Pajak) sudah jadi. Amanatnya jelas. Jadi, fokus sekarang adalah untuk sosialisasi,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di Gedung OJK Jakarta, Selasa, 12 Juli 2016. Muliaman mengungkapkan, OJK sudah meminta kepada pelaku sektor keuangan untuk mempersiapkan dan mematangkan sejumlah instrumen investasi penampung dana repatriasi tax amnesty. “Secara keseluruhan, industri keuangan sudah mempersiapkan diri,” tukasnya. Menurutnya, pihaknya juga telah secara intensif melakukan sosialisasi kepada sekuritas, Manajer Investasi maupun bankir yang nantinya akan menawarkan produk investasi. “Secara keseluruhan saya minta Bursa Efek Indonesia (BEI) mempersiapkan diri dan juga bank-bank BUMN,” ucapnya. Nantinya, kata dia, BEI dan bank BUMN bisa menyediakan outlet bagi dana-dana repatriasi amnesti pajak. “Pada dasarnya, broker sudah siap. Nanti di tanya Pak Tito (Dirut BEI). Intinya, kami minta Bursa bikin guideline untuk broker yang mau menjadi mitra, termasuk asing,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso berencana mengajukan permohonan judicial review atas UU Pengampunan Pajak karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (*)
Editor: Paulus Yoga
