2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PERADI, DAN SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA SELASA, 19 MEI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ikhwan Fahrojih 2. Aris Budi Cahyono 3. Muadzim Bisri ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Peradi, dan Saksi Pemohon (IV) Selasa, 19 Mei 2015 Pukul 14.10 – 15.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Aswanto Patrialis Akbar Suhartoyo Manahan Malontige Pardamean Sitompul

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ikhwan Fahrojih 2. Suyanto 3. Victor Santoso Tandiasa B. DPR: 1. I Putu Sudiartana 2. Agus Trimarawulan 3. Pradina Kurnia C. Pemerintah: 1. Budijono 2. Tri Rahmanto D. Pihak Terkait: 1. Viator Harlen Sinaga 2. Happy SP Sihombing 3. Jou Hasyim Waimahing

(Peradi) (Peradi) (AAI)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 32/PUUXIII Tahun 2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek hadir? Siapa yang hadir? Silakan.

2.

kehadirannya.

Pemohon

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ikhwan Fahrojih, Pemohon sekaligus Kuasa Para Pemohon. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Dari DPR yang hadir?

4.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Sudiartana I Putu A 442 dari Komisi III dan Pak Agus sama Dina. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Putu. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir. Saya Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM dan Saudara Tri Rahmanto. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kemudian, Pihak Terkait dari Peradi yang hadir?

2

8.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Yang hadir, saya Viator Harlen Sinaga dan rekan sebelah kiri saya.

9.

PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SP SIHOMBING Saya Happy SP Sihombing, Yang Mulia. Terima kasih.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian yang dari AAI yang hadir?

11.

PIHAK TERKAIT (AAI): JOU HASYIM WAIMAHING Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR terlebih dahulu, kemudian Pihak Terkait. Tapi yang sudah harus kita dengar terlebih dahulu adalah Peradi. Untuk kemudian AAI, kita dengar pada persidangan yang berikutnya, ya. Kemudian, Mahkamah juga sudah menerima keterangan tertulis, keterangan tertulis dari ahli atau saksi tadi? Ahli dari Pemohon ini, ya? Sumali, S.H., ya? Ya, keterangan tertulis sudah diterima, ya. Keterangan tertulis yang tidak di … keterangan ahli tidak di bawah sumpah sudah kita terima, ya? Ya, baik. Saya persilakan terlebih dahulu keterangan dari DPR, Pak Putu, saya persilakan.

13.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Assalamualaikum wr. wb. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIII/2015. Jakarta, 19 Mei 2015. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

3

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015 tanggal 28 November 2014 telah menugaskan Pimpinan Komisi III DPR RI, yaitu: 1. Dr. H. Muhammad Aziz Samsuddin, S.H., M.H. Nomor Anggota A 248. 2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Nomor Anggota A 127. 3. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. Nomor Anggota A 376. 4. Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H. Nomor Anggota A 444. 5. Mulfachri Harahap, S.H. Nomor Anggota A 45. 6. Putu Sudiartana, Nomor A 442. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan oleh Ikhwan Fahrojih, S.H. Pemohon I, sekaligus menerima kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Suyanto, S.H., M.H., dan Victor Santoso Tandiasa, S.H., masing-masing Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor ISN Law Firm yang memilih domisili hukum di Perum Taman Anyelir III, Blok M 3, Nomor 7, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Berdasarkan kuasa khusus tanggal 16 Februari 2015 bertindak untuk dan atas nama: 1. Ikhwan Fahrojih, S.H. Pekerjaan sebagai Advokat, selanjutnya disebut Pemohon I. 2. Aris Budi Cahyono, S.H. Pekerjaan sebagai Advokat, selanjutnya disebut Pemohon II. 3. Muadzim Bisri, S.H. Pekerjaan sebagai Advokat, selanjutnya disebut Pemohon III. Selanjutnya disebut Para Pemohon, dengan ini DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. Terhadap alasan-alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pemohon a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. I. Kedudukan Hukum (legal standing). Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR berpandangan: 1. Bahwa Para Pemohon yang terdiri atas Ikhwan Fahrojih, S.H. Pemohon I sekaligus penerima kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III Suyanto, S.H., M.H., dan Victor Santoso Tandiasa, S.H., adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan/atau Konsultan Hukum. 2. Bahwa dalam bagian kedudukan hukum Para Pemohon hanya menjelaskan mengenai hak suara yang dimiliki setiap advokat in casu Para Pemohon dalam memilih pengurus Peradi, in casu Ketua Umum Peradi dan implikasi dari tidak diberikan hak suara kepada setiap advokat atau in casu Para Pemohon dalam memilih 4

pengurus Peradi atau in casu Ketua Umum Peradi, tetapi tidak menjelaskan mengenai pasal dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, serta pasal dan Undang-Undang Advokat yang dianggap Para Pemohon telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon ... saya ulang, Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. Penguji Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengenai Pengujian Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. 2) Bahwa menurut Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1908 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 3) Bahwa Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Nomor 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan. 4) Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang mendelegasikan peraturan mengenai susunan organisasi advokat untuk ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara yuridis telah memenuhi ketentuan Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1908 dan Nomor 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5

5) Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang tidak mengatur mengenai susunan organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya dengan memberikan hak suara yang sama kepada semua advokat, in casu Para Pemohon, melalui system one man one vote, tetapi mendelegasikan pengaturan mengenai hal tersebut kepada para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimaksudkan untuk menghormati profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam memilih pengurus organisasi advokat, termasuk tata cara pemilihan kepengurusannya tanpa campur tangan pihak luar. 6) Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat yang telah dimaknai secara kurang tepat oleh Peradi dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar Peradi yang justru membentuk sistem pemilihan yang tidak menjamin kesetaraan hak atas suara bagi setiap advokat, one man one vote dalam pemilihan pengurus Peradi atau in casu Ketua Umum Peradi hanya berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat dan tidak berkaitan dengan konstitusi yang jelas … konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat. 7) Bahwa dalam petitum, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil dengan menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah konstitusional sepanjang dibaca organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, di mana pengurus pusatnya dipilih secara langsung oleh para anggota profesi advokat secara demokratis dan bebas melalui pemungutan suara secara individual yang berarti Para Pemohon telah menghapus frasa satu-satunya dan frasa yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum karena dalam posita Para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan mengenai penghapusan frasa tersebut. 8) Bahwa dengan tidak diuraikan alasan-alasan mengenai penghapusan frasa tersebut oleh Para Pemohon, maka DPR tidak memandang perlu untuk menyampaikan keterangan mengenai hal dimaksud. 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Advokat tidak bertentangan

6

dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UndangUndang NRI Tahun 1945. Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara a quo, serta dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan Para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan, 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kuasa Hukum DPR RI I Putu Sudiartana, 442. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Putu. Berikutnya dari Pihak Terkait dari Peradi saya persilakan. Baik, saya persilakan. Perlu saya sampaikan, untuk halaman 2 … halaman 2 kemudian I, II, III, IV, dianggap telah dibacakan karena itu adalah permohonan Pemohon. Langsung saja pada halaman 6, V, yang berupa tanggapan atau penolakan terhadap dalil-dalil Para Pemohon dan seterusnya, ya.

15.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Ya, terima kasih, Yang Mulia.

16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk yang selebihnya, dianggap telah dibacakan ya. Baik, silakan.

17.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dalam Perkara Nomor 32/PUUXIII/2015 atas Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 7

Fakta yang dijadikan alasan Para Pemohon. Bahwa bila dicermati, alasan-alasan Para Pemohon didapatkan beberapa alasan penting untuk mendukung permohonannya, yaitu (…) 18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini anu … karena posita Pemohon sudah tidak perlu dibacakan, petitum Para Pemohon juga tidak perlu. Langsung ke halaman 6.

19.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Terima kasih, Yang Mulia.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, V itu, silakan.

21.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Ya. Tanggapan dan/atau Penolakan terhadap Dalil-Dalil Para Pemohon. A. Peradi Satu-Satunya Organisasi Advokat. 1. Dalil Para Pemohon bahwa paling tidak ada 2 organisasi advokat yang sama-sama mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat tidak benar dan haruslah diluruskan karena berpotensi mengarahkan masyarakat pada tatanan berpikir yang keliru. 2. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikatakan, “Advokat hanya ada satu atau satu-satunya organisasi advokat, yaitu dalam sekarang itu Perhimpunan Advokat Indonesia yang telah dibentuk dan didirikan oleh 8 organisasi advokat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.” Karena itu, pernyataan bahwa Pemohon … pernyataan Para Pemohon bahwa dua organisasi advokat yang mengaku sebagai satu-satunya organisasi advokat merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengikuti perkembangan keadvokatan. 3. Bahwa ada tiga argumen untuk mendukung pendapat terkait Peradi, yaitu: a. Pendirian. b. Subjek hukum yang mendirikan organisasi advokat. c. Hanya ada satu organisasi advokat. a. Waktu pendirian.

8

Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, organisasi advokat telah terbentuk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan 5 April 2003. KAI didirikan pada 30 Mei 2008. Dinyatakan Para Pemohon dalam dalilnya, dari segi waktu, pendirian KAI telah lewat waktu karena KAI tidaklah … tidak memenuhi syarat sebagai organisasi advokat. b. Subjek hukum yang mendirikan. Sesuai Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada delapan organisasi advokat yang melakukan tugas sementara dibentuknya organisasi advokat, yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI. Kedelapan organisasi advokat inilah yang mendirikan Peradi. Para Pemohon sendiri mengakui dalam angka 13 dalilnya. Bahwa KAI dideklarasikan oleh empat organisasi advokat, yaitu IPHI, Ikadin, HAPI, dan APSI. Khusus untuk Ikadin, yang sah di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan, pada waktu itu tidak pernah mendirikan atau mendeklarasikan KAI karena telah mendeklarasikan pendirian Peradi. c. Hanya ada satu organisasi advokat. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dengan demikian, hanya ada satu organisasi advokat. Karena itu, KAI bukanlah organisasi advokat dimaksud Undang-Undang Advokat. 4. Bahwa selain di atas, Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: a. Dalam Putusan Nomor 14, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun. Dengan telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak lagi relevan dipersoalkan konstitusionalitasnya. b. Dalam Putusan Nomor 66, yang menegaskan bahwa Peradi sebagai satu … sebagai organ negara, dalam arti seluasluasnya, yang bersifat mandiri, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, 9

pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan advokat dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun. Dengan telah terbentuknya Peradi sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak lagi dipersoalkan konstitusionalitasnya. B. Dugaan Perpecahan Organisasi Profesi Advokat Bukan karena One Man One Vote. 1. Bahwa dugaan perpecahan di Peradi bukan karena one man one vote. Karena itu, haruslah dicari fakta hukum sesungguhnya. 2. Dari alasan-alasan Para Pemohon dari huruf C.3 angka 11 sampai dengan 16, dapatlah diketahui bahwa ada upaya untuk melakukan pemilihan Ketuan Umum Peradi dengan one man one vote dan berdirinya KAI karena persoalan one man one vote. 3. Pernyataan Para Pemohon tersebut di atas, tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Sebab, beberapa permohonan ke Mahkamah atau gugatan ke pengadilan negeri, baik itu yang mengajukan, yang mengaku advokat di bawah naungan KAI atau telah dilantik sebagai Anggota KAI, namun seringkali dipertanyakan statusnya dalam persidangan di pengadilan. 4. Yang menjadi inti permohonan pada Mahkamah Konstitusi bukanlah bukan … bukanlah soal one man one vote, tetapi permintaan pada Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu Peradi satu-satunya sebagai organisasi advokat atau terkait Peradi. Dengan pembatalan tersebut, KAI diakui sebagai organisasi advokat, maka KAI mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, melakukan pengujian, dan pengangkatan. 5. Bahwa hal di atas, diketahui dari permohonan dan/atau gugatan putusan di bawah ini, yaitu: a. Dalam Putusan Nomor 101, diajukan Para Pemohon yang mengaku anggota kongres … mengaku advokat yang lulus atas ujian yang diselenggarakan oleh KAI, tetapi tidak dapat beracara karena tidak disumpah oleh pengadilan tinggi. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu harus dibatalkan. Inti petitumnya dari Pemohon itu, ialah:  Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

10

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai … 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat. b. Dalam Perkara Nomor 71 yang diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia (KAI) permohonan tersebut secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap sejumlah pasal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Petitum dari Pemohon di atas, yaitu:  Menyatakan Pasal 32 ayat (3), ayat (4), juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  Menyatakan Pasal 32 ayat (3), ayat (4), juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat. c. Dalam Perkara Nomor 79 diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai lulusan Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang kemungkinan besar tidak lulus dalam ujian yang dilakukan oleh Peradi. Permohonan ini secara singkat merupakan upaya untuk melakukan pembatalan terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Inti petitumnya, ialah menyatakan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 sepanjang menyangkut frasa satu-satunya dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. d. Dalam Perkara Nomor 3 … 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, di mana pihak-pihak, yaitu H.F. Abraham Amos, Djamhur sebagai para penggugat, Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai tergugat IV. Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Tergugat I, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Tergugat II, Dewan Pengurus Kongres Advokat Indonesia sebagai Tergugat III. Petitum Para Penggugat pada intinya menyatakan dengan dikeluarkannya surat-surat keputu … Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, juncto Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juli 2010 yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, perbuatan tersebut bersifat arogan dan termasuk kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat dalam arti seluas-luasnya dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah … dengan Putusan Perkara Nomor 101. 

11

Dengan paparan di atas, tidak benar dalil para Pemohon bahwa karena one vote … one man one vote tidak dilaksanakan, maka KAI berdiri dan terjadi perpecahan advokat. 6. Bahwa mengenai klaim perpecahan di Peradi yang disebut para Pemohon ada keterkaitan dengan one man one vote, perlu ditambahkan bahwa dalam sejarah organisasi advokat, dugaan alasan perpecahan tidaklah dalam kaitan dengan one man one vote. Yang tidak bisa dipungkiri, yaitu:  Bahwa para advokat dahulu ingin bersatu dalam satu wadah yang memang akhirnya dijadikan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat. Karena itu tidak bicara dan bukan soal one man one vote.  Sebagian advokat tidak pernah mengakui dengan lapang dada bahwa kalau ada seorang telah terpilih sebagai ketua umum dan mendukung untuk perkembangan advokat. C. Fakta yang Dikemukan Para Pemohon One Man One Vote untuk Rencana Penyatuan antara Peradi dengan KAI Tahun 2010. 1. Bahwa Para Pemohon mencoba memukakan soal one man one vote dalam kaitan dengan rencana penyatuan antara Peradi dengan KAI tahun 2010, sebagai fakta yang memperkuat argumen untuk dikabulkan permohonan norma Pasal 28 UndangUndang Advokat dengan menarasikan pertemuan (diketahui dari angka 13 sampai 16 positanya). 2. Perlu diluruskan yang dikemukan oleh Para Pemohon, meskipun dengan frasa one man one vote, namun tidaklah dalam konteks sebagaimana cara memilih ketua umum dalam Munas, dari paparan di bawah ini. a. Wacana one man one vote dikemukakan Para Pemohon berkaitan dengan telah sebagian Pengurus Organisasi Advokat Peradi yang dahulu mendirikan Peradi, menyatakan keluar dari Peradi dengan perbagai alasan yang justru berpotensi melemahkan kedudukan advokat dan kemudian mendirikan KAI. KAI telah melakukan pendidikan dan pengangkatan advokat, namun dalam pendampingan pemeriksaan di kepolisian dalam mewakili klien dalam persidangan di pengadilan, anggota KAI tersebut tidak diperbolehkan beracara. Karena tidak disumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Advokat. b. Lulusan yang berlatar belakang Pendidikan Hukum Advokat yang telah mengikuti PKPA di Peradi, lulus ujian mempunyai status sebagai advokat. Namun de facto, KAI memang ada dan telah melakukan pendidikan dan ujian dan mengangkat 12

advokat meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Maka … maka pertemuan yang disajikan Para Pemohon berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bagaimana jalan keluar atas masalah tersebut. c. Maka akhirnya, Ketua Umum Peradi Dr. Otto Hasibuan dan Presiden KAI Indra Sahnun Lubis menandatangani Piagam Nota Kesepahaman tanggal 24 Juni 2010. d. Dalam nota kesepahaman … dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dihadiri oleh Mahkamah Agung yang disaksikan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Kapolri, dan perwakilan Jaksa Agung pada tanggal 24 Juni 2010. e. Inti kesepahaman itu untuk pengajuan untuk menjadi penyumpahan advokat melalui terkait Peradi. Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada kaitan antara pendirian KAI dengan one man one vote. Namun demikian, jika Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskan one man one vote untuk menjadikan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat, maka penting dipahami apakah permintaan tersebut merupakan materi yang menjadi wewenang dan harus diselesaikan Mahkamah. Dan apakah itu perlu dibuat dalam undang-undang? D. Permohonan One Man One Vote dan Pelaksanaan Sistem atau Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Peradi bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Kewenangan Musyawarah Nasional atau dalam Hal Ini Munas. 1. Untuk memastikan apakah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sejauh tidak dibuat norma kaitan dengan norma berintikan one man one vote untuk pemilihan Ketua Umum Peradi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 tertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 juga bahwa kewenangan konstitusionalitas dimaksud Pasal 51 UndangUndang Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:  Adanya hak kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  Hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian.

13

  

Kerugian konstitusionalitas tersebut harus bersifat spesifik dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak ada atau tidak lagi terjadi.

2. Bahwa dari hal-hal di atas, substansi permohonan Para Pemohon tidak menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena substansi permohonan dari Para Pemohon bukan masalah konstitusionalitas, namun yang menjadi substansi persoalan adalah timbulnya masalah antara Pemohon dengan Termohon, Terkait Peradi dalam pelaksanaan sistem atau cara pemilihan Ketua Umum Peradi. 3. Bahwa selain di atas, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Perundang-Undangan materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu: a. Peraturan suatu undang-undang diatur dengan undangundang. b. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. c. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau d. Permohonan kebutuhan hidup masyarakat. 4. Bahwa dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dan materi muatan dimuat dalam undang-undang di atas, dapatlah dipastikan bahwa soal one man one vote bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, yang dimohonkan Para Pemohon tidak perlu dibuat dalam … dan harus dibuat dalam satu undang-undang dalam norma Pasal 28 Undang-Undang Advokat. 5. Bahwa pemilihan dan tata cara pemilihan ketua umum tidak … tidaklah kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Musyawarah Nasional yang menjadi lembaga tertinggi yang mengambil keputusan pada Peradi. 6. Bahwa ditegaskan lagi bahwa mengenai one man one vote tidaklah materi dalam pengujian terhadap norma pada Mahkamah karena hal tersebut merupakan materi yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam kehidupan atau dinamika dalam organisasi. Konkritnya, substansi yang diajukan Para Pemohon adalah hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau diputuskan oleh Peradi pada Musyawarah Nasional yang akan ditentukan pada waktunya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Peradi. 14

E. Sistem One Man One Vote telah Dilaksanakan Secara Berjenjang. 1. Bahwa Sistem one man one vote telah dilaksanakan dalam pemilihan Ketua Umum Peradi secara berjenjang. 2. Bahwa pelaksanaan sistem atau cara pemilihan Ketua Umum Peradi telah diatur antara lain dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (6) Anggaran Dasar Peradi, yaitu:  Berbunyi ayat (1), “Tiap-tiap cabang berhak mengajukan sebanyak-banyaknya tiga orang calon ketua umum dengan ketentuan bahwa Munas akan melakukan pemilihan calon ketua umum yang calonkan oleh sedikit-sedikitnya lima cabang.”  Ayat (2) berbunyi, “Calon ketua umum tersebut di cabang dipilih oleh rapat anggota cabang yang khusus untuk itu oleh DPC, kemudian DPC mengajukan nama calon ketua umum tersebut dalam pemilihan di Munas.”  Ayat (6) berbunyi, “Tata cara pemilihan ketua umum akan diatur lebih lanjut dalam peraturan rumah tangga.” b. Bahwa sistem one man one vote dalam pemilihan ketua umum sebenarnya telah dilaksanakan dan diakomodir dalam rapat anggota cabang, Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh anggota Peradi di cabang. Di mana setiap anggota cabang dalam pemilihan suara di Munas untuk memilih Ketua Umum, di mana untuk perhitungan suara atau vote mewakili 30 anggota sebagai utusan dari cabang di Munas dengan maksimal 25 suara, hal mana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Anggaran Dasar Peradi. Jadi, dalam rapat anggota cabang tersebut, setiap anggota Peradi mempunyai satu suara untuk memilih calon Ketua Umum Peradi di Munas. F. Para Pemohon Tidak Mengalami Kerugian. 1. Bahwa mengenai kerugian karena tidak dengan menggunakan sistem one man one vote, sebagai warga negara tertentu para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan ke Mahkamah ini. Namun bila argumennya hanya menyatakan tidak tenang karena dalam pemilihan ketua umum tidak dengan sistem one man one vote, tentu hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena penyebab ketidaktenangan tersebut bukanlah sebagai salah satu hal yang pasti. Lagi pula, dari argumen Pihak Terkait di atas, dugaan perpecahan di kalangan advokat ternyata tidaklah karena soal one man one vote. 2. Bahwa dengan argumen di atas, tidaklah didapatkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Advokat karena

15

kerugian konstitusionalitas seperti yang didalilkan Para Pemohon tidak jelas. 3. Bahwa sebagai tambahan tanggapan kami, perlu kami kemukakan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan sekaligus menanggapi dalil Para Pemohon dengan menyitir pendapat Saldi Isra yang didasarkan pada pendapat Frank B. Cross mengenai beberapa alasan mengapa permohonan diajukan. 4. Bahwa kami tidak anti one man one vote sejauh dipertimbangkan tiga hal. Pertama, hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah, artinya apakah yang dipersoalkan Para Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah? Kami berpendirian bahwa hal tersebut tidaklah merupakan kewenangan dari Mahkamah karena hal tersebut merupakan pelaksanaan dari norma dari dinamika organisasi untuk memutuskan dalam Munas. One man one vote tidak perlu dibuat sebagai bagian dari norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat karena undang-undang bersifat umum, maka pelaksanaan norma tidak dalam suatu undang-undang diserahkan perkembangan … diserahkan pada perkembangan zaman. Kami berpendirian bahwa tidak ada satu organisasi profesi di dunia ini yang menentukan bahwa tata cara pemilihan ketuanya dibuat dalam satu undang-undang, tetapi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi profesi tersebut. Kedua, bila Mahkamah Agung … bila Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya, Mahkamah sepatutnya mempertimbangkan sebagai suatu yang terbaik untuk advokat. Kami berpendapat bahwa sistem one man one vote tidak perlu diputuskan oleh Mahkamah karena hal tersebut diputuskan anggota organisasi profesi yang notabene disebut sebagai noble profession, sebagai noble profession, cara pengurusan organisasi … organisasinya dalam hal ini pemilihan ketuanya diserahkan kepada kesepakatan para anggota. Ketiga. Bahwa tidak ada satu organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta organisasi politik partai politik Indonesia yang jumlah anggotanya telah berjumlah puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang menggunakan sistem one man one vote memilih ketua umumnya, sebagaimana dikehendaki oleh para Pemohon, tetapi dengan pemilihan sistem pemilihan one man one vote di dewan pengurus. Jumlah anggota Peradi yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini berjumlah 35.000 telah memilih calon ketua umum secara one man one vote dalam rapat anggota cabang. Organisasi profesi seperti Kadin, IDI, INI, dan Ikatan Ikahi menganut sistem perwakilan, bukan one man one vote. Organisasi parpol, misalnya 16

Golkar, PDIP yang mempunyai anggota puluhan ribu atau ratusan ribu anggota menentukan bahwa tata cara pemilihan ketua umumnya dilakukan dengan cara perwakilan, bukan one man one vote. 5. Berdasarkan hal-hal di atas, sistem pemilihan ketua umum sekarang ini tidaklah diskriminatif. Sebab setiap anggota atau … setiap anggota atau Advokat Peradi telah memilih calon ketua umumnya di tingkat cabang dalam rapat anggota cabang. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang 1945. 6. Demikian pula bila dalam pemilihan ketua umum menggunakan sistem perwakilan,sebagaimana disepakati anggota Peradi yang dituangkan dengan mekanisme dan tata cara ditentukan dalam Anggaran Dasar, bukanlah bersifat perlakuan yang bersifat diskriminatif atau … dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang 1945. 7. Terakhir, dari fakta-fakta di atas dan dalam kaitan dengan penundaan Munas Peradi di Makassar, kita menyaksikan dengan jelas bagaimana kejadian tersebut didramatisir dan diarahkan karena one man one vote, serta bagaimana advokat mengklaim diri sebagai Ketua Umum Peradi, serta dengan paparan para Pemohon bahwa advokat menjadi tiga kubu. Padahal Munas Peradi belum dimulai. Namun, seorang peserta langsung mengaku sebagai ketua umum dan beberapa orang mengatakan membentuk Caretaker. Penundaan Munas II Peradi di Makassar adalah karena alasan keamanan yang tidak kondusif, yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh advokat yang menyatakan diri sebagai profesi mulia, noble profession. Hal-hal tersebut perlu disikapi dan diputuskan Mahkamah dengan arif agar tidak membuat situasi advokat yang selama ini sudah mulai dibenahi, antara lain dengan sistem pengangkatan advokat yang terpercaya. VI.

Kesimpulan. 1. Peradi satu-satunya organisasi advokat. 2. Dugaan perpecahan organisasi bukan karena one man one vote. 3. Fakta yang dikemukakan Para Pemohon one man one vote, untuk rencana penyatuan antara Peradi dengan KAI tahun 2010. 4. Dalam sistem pemilihan ketua umum sekarang ini, tidaklah diskriminatif, sebab setiap anggota atau advokat Peradi telah memilih calon ketua umum di tingkat cabang dalam rapat anggota cabang. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 17

5. Para Pemohon tidak mengalami kerugian. 6. Permohonan one man one vote dalam pelaksanaan sistem tata cara pemilihan Ketua Umum Peradi bukan kewenangan Mahkamah, tetapi kewenangan Munas Peradi. 7. Sistem one man one vote telah dilaksanakan secara berjenjang. Terakhir adalah Permohonan, VII. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Terkait Peradi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dan Yang Mulia, agar sudilah kiranya menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Peradi Viator Harlen Sinaga, Happy SP Sihombing. 22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari meja Hakim, apakah ada hal-hal yang perlu diperdalam atau ditanyakan pada baik DPR maupun ke Pihak Terkait? Pak Yang Mulia, silakan.

23.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini saya dari … apa ... untuk Peradi ya, untuk Peradi. Saya hanya ingin minta klarifikasi dan sekaligus data-data sesuai dengan yang disampaikan tadi keterangannya. Pertama, tadi bahwa tanggal 24 Juli 2010, di Mahkamah Agung diresmikan kehadiran Peradi ya, yang dihadiri oleh berbagai macam instansi. Saya ingin pada sidang berikutnya supaya pertama, Peradi tolong membuat … apa namanya ... membawa draf kesepakatan bersama antara Peradi, KAI, yang dibuat di ruangan Ketua Mahkamah Agung. Jadi bukan pada peresmian, tapi pada di ruangan Ketua Mahkamah Agung, draf originalnya itu sepengetahuan saya waktu itu ada catatan-catatan kesepakatan, ya. Jadi tolong diiingat draf kesepakatan antara Peradi dengan KAI di ruangan Ketua Mahkamah Agung, 24 Juli 2010. Ini sesuai dengan apa yang Saudara katakan tadi ada peresmian. Yang kedua, waktu tanggal 24 Juli 2010 itu di Mahkamah Agung, ini pertanyaan. Apakah itu baru sekadar peresmian dibentuknya Peradi secara bersama ataukah juga peresmian pengurus, susunan pengurus Peradi pada saat itu? Dicatat saja ya, nanti untuk dijawab. Dan apakah pada saat itu sudah ada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Peradi ya pada waktu peresmian itu?

18

Yang ketiga, tentang masalah pemilihan. Yang Saudara sampaikan tadi bahwa one man one vote itu sudah dilaksanakan oleh Peradi di cabang-cabang ya. Pertanyaannya adalah apakah sudah pernah ada, apa tadi istilahnya? Munas atau kongres, ha? Munas ya? Apakah sudah pernah ada Munas Peradi dilakukan setelah tanggal 24 Juli 2010? Ya. Tadi kan Saudara mengatakan bahwa Peradi sudah melakukan itu. Ya, jadi kapan … apa namanya ... kalau sudah ada, tentu nanti coba dibawa ininya ... apa namanya … bukti-buktinya. Kalau belum, kapan pengurus Peradi yang dikatakan tadi one man one vote itu dipilih menjadi ketua umum? Ya, dan apa … termasuk pola atau tata cara pemilihannya? Itu saja Pak Ketua, jadi saya mengambil ini dari keterangan Pihak Terkait Peradi, sesuai dengan apa yang disampaikan, untuk memperdalam ya. Terima kasih. 24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik terima kasih, Yang Mulia. Dari Hakim cukup. Saya persilakan Peradi akan dijawab sekarang secara lisan atau dicatat sesuai dengan permintaan Hakim, bisa dijawab tertulis, nanti diserahkan pada persidangan berikutnya, atau mau dijawab sekarang? Silakan kalau ada jawaban lisan yang bisa disampaikan sekarang.

25.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Begini, Yang Mulia. Mengenai kesepakatan antara Peradi dan KAI, tentu drafnya nanti kami harus cari, tetapi ada kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Peradi dan Ketua Umum KAI, yang salah satu inti kesepakatan tersebut ialah bahwa dalam mengajukan untuk penyumpahan dilakukan melalui Peradi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bahwa setelah dilakukan rapat pada tanggal 24 Juni 2010 tersebut, diputuskan dan direncanakan akan dilakukan pemilihan dan/atau kepengurusan secara bersama. Namun, info yang saya dapat ... kami dapat pada waktu itu, dari pihak KAI tidak bersedia untuk menjadi pengurus, maka pengurus dari Peradi yang sekarang ada itu ialah semua dari Peradi yang memang telah dibentuk. Artinya, dari KAI itu tidak ada pengurus di ... untuk apa ... untuk kepengurusan yang sekarang. Mengenai kepengurusan Peradi, telah dilakukan pertama kali Munas Tahun 2010 dan di situ telah dilakukan di Pontianak dan telah dibentuk kepengurusan. Kepengurusan yang ada tahun 2010 itu berakhir 2015, bulan Mei kalau enggak salah, Majelis. 30 ... dipilih kalau tidak keliru, 1 Mei 2010. Kepengurusan yang ada sekarang ialah kepengurusan yang masih berdasarkan Munas di Pontianak, yang sedianya akan dilakukan pemilihan ketua umum pada bulan yang lalu, tetapi karena 19

sesuatu hal itu tidak dapat dilakukan. Maka kepengurusan itu nanti akan dilakukan pemilihan ketua umumnya pada bulan Juli mendatang. Dokumen yang berkaitan dengan ini, tentu saja nanti akan kami lampirkan, Yang Mulia, untuk melengkapi keterangan lisan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. 26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tambah sedikit, Pak Ketua.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi kesepakatan untuk memilih pengurus Peradi yang baru, itu tolong juga dibawa, ya. Tadi kan katakan ada kesepakatan kan yang ditandatangani oleh KAI dan Peradi, itu juga dibawa dokumennya. Karena yang dicatat resmi di dalam sidang ini, dalam risalah kita, nanti coba di … apa ... dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terlepas dari … apa namanya ... dari persoalan yang ada sekarang ini, enggak apa-apa ini kita harus terbuka, beberapa orang di antara kami juga mengetahui adanya undangan peresmian Peradi baru yang dipimpin oleh Juniver Girsang. Ya, ini coba nanti tolong ditanggapi juga. Karena ini masih berkaitan dengan Peradi ini, ya, masih berkaitan dengan Peradi. Itu ada undangan resmi yang sudah beredar kemana-mana. Jadi kalau mau diklarifikasi, boleh. Kalau memang mau dijawab nanti tertulis, juga boleh. Jadi bukan hanya dengan KAI, antar Peradi juga nampaknya ada masalah sekarang.

29.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Kami berikan klarifikasi, Yang Mulia, bila diizinkan. Klarifikasi pertama ialah supaya nanti tidak salah saya dalam memberikan keterangan. Mengenai bahwa akan dibentuk kepengurusan antara KAI dengan Peradi, saya tidak langsung berhubungan karena itu antara ketua dan ketua. Kami hanya mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, jadi (...)

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan, kesepakatan tertulisnya katanya ditandatangani tadi?

20

31.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Kalau kesepakatan itu hanya berada ... hanya beberapa ... hanya setengah lembar.

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak apa-apa, seperempat lembar juga enggak apa-apa, yang penting ada. Karena Saudara menyampaikan secara resmi, kita minta surat itu.

33.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Ya.

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Seperempat lembar pun juga enggak apa-apa.

35.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Maksud kami, Yang Mulia, mengenai pembentukan kepengurusan itu, saya tidak me ... saya hanya mendengarkan saja, tidak ada ... saya tidak langsung berhubungan. Karena itu berdasarkan keterangan dari Bang Otto, artinya berbicaranya secara verbal. Maksudnya, kami memberikan keterangan supaya kami tidak salah memberikan keterangan karena kami tidak dalam posisi untuk berbicara langsung dengan …apa ... dengan Pihak KAI (suara tidak terdengar jelas). Jadi kami harus klarifikasi. Yang kedua ialah (...)

36.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tadi kalau enggak salah, disebutkan juga waktu ... tertulis, waktu memberikan keterangan ada MoU juga?

37.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Kalau kesepakatan itu ada, Yang Mulia.

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada, ya.

21

39.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Tetapi tidak mengatur mengenai kepengurusan.

40.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

41.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Itu yang kami mau katakan tadi.

42.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi kesepakatan untuk membentuk pengurus bersama?

43.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ... tidak ada dalam kesepakatan itu tidak ada. Tidak ada dalam apa itu ... tidak ada. Hanya se ... hanya menyangkut secara inti ialah pengajuan untuk menjadi penyumpahan itu dilakukan melalui Peradi.

44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu ada?

45.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Ada, Majelis.

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, maksud saya itu dibawa.

47.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Ada, ada.

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu dibawa.

22

49.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Akan kami bawa.

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sekarang kan begini, ya. Ini kan Saudara terlepas dari Kuasa Hukum Peradi, tapi kan Saudara kan juga Anggota Peradi, kan, justru itulah yang sekarang dipersoalkan oleh sebagian anggota advokat yang mengakui juga anggota Peradi, ini mereka-mereka ini kan mengaku anggota Peradi, tapi mereka tidak pernah merasakan bagaimana mereka bisa juga memilih Ketua Umum Peradi itu, itu yang mereka persoalkan, kan begitu, ya. Tapi nanti terserah KAI bisa tanggapan secara tersendiri waktu ke depan. Jadi gitu, lho, ya. Jadi tolong, Pihak Terkait, Kuasa Hukum, jelaskan apa yang diketahui saja. Kalau Saudara memang enggak paham, dicatat, nanti dijawab pada persidangan berikutnya. Kalau enggak, kita mau kejar terus itu nanti, Saudara tadi bilang ada kesepakatan, terus Saudara bilang enggak punya, ini kan pertanggungjawabannya agak sulit, walaupun tertulis juga ada tadi MoU-nya, ya. Yang Peradi yang lain-lain, itu ada dua lagi informasinya bagaimana? Mau langsung dijawab lagi boleh atau tertulis juga boleh, silakan.

51.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Kami berikan informasi, tegaskan lagi, kesepakatan itu ada, Yang Mulia. Tetapi kesepakatan itu tidak ada mengatur pembentukan kepengurusan ... apa ... soal pembentukan kepengurusan, saya hanya mendengarkan melalui keterangan dari Bang Otto, jadi saya enggak lihat. Tapi kalau sebagai bukti ada piagam kesepakatan itu, kami dapat mengajukannya pada persidangan berikut. Yang kedua ialah mengenai Juniver Girsang, bila Hakim Yang Mulia kami boleh terangkan sedikit mengenai kepengurusan Peradi, yaitu kebetulan kami sendiri, saya sendiri adalah koordinator seksi acara. Pada saat akan dimulai Munas di Makassar, secara terang bahwa Munas itu belum memasuki angenda pembahasan mengenai pleno dalam hal ini menyangkut kuorum, lebih-lebih mengenai siapa yang bisa hadir di kuorum dan apakah telah memenuhi syarat atau tidak, dan tidak ada dilakukan pemilihan ketua umum karena pertanggungjawaban dari Ketua Umum Peradi pun tidak ... belum dibacakan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu dan yang dihadiri oleh notaris yang menyaksikan persidangan tersebut, kita dapat melihat akta yang dibuat menyatakan memang karena keadaan tidak kondusif, maka persidangan

23

tidak ... maka Munas belum ... tidak dilanjutkan dan belum memasuki pembahasan materi. 52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dapatkah Saudara menyampaikan sedikit saja keadaan tidak kondusif itu maksudnya apa?

53.

PIHAK TERKAIT (PERADI): VIATOR HARLEN SINAGA Begini, Majelis. Kebetulan saya sebagai seksi acara dan ... begini, dalam persidangan itu ditentukan, dalam Munas itu ditentukan bahwa yang bisa masuk ke dalam ruangan persidangan ialah mereka yang menjadi utusan yang ditentukan oleh cabang. Tetapi, ada beberapa orang yang tidak menjadi anggota utusan, baik peninjau, baik sebagai pengurus, itu memaksakan diri untuk masuk ke dalam ruangan dan keamanan tidak dapat membendungnya. Mereka itu banyak dan semua memakai one man one vote. Dan yang kedua ialah disinyalir juga bahwa pertukaran dari ... apa ini ... tanda masuk ini dipalsukan, sehingga dimasuki oleh orang yang tidak bisa lagi kita dapat lagi mengendalikannya. Saya sendiri sebetulnya sebagai seksi acara di situ ikut menyaksikan secara jelas dan pada saat dilakukan penundaan yang pertama, itu memang tidak bisa karena keadaan seperti itu. Yang kedua lagi, diminta untuk keluar, tetapi mengatakan kami adalah advokat, anda tidak berhak untuk mengusir-usir kami, menyuruh kami untuk keluar. Untuk tidak terlalu meng ... apakan ... diri, saya sendiri adalah orang disorot yang dibagian Tv yang dikawal oleh polisi, yang menyatakan bahwa tidak boleh ... saya menyatakan dalam ... apa ... dalam Munas itu bahwa mohon agar yang tidak jadi utusan, supaya dapat meninggalkan ruangan. Tetapi, begitu saya berbicara di forum itu, tiga orang telah menyambar mik dan mematikan, sehingga saya harus dikawal polisi untuk keluar dari ruangan. Dan begitulah untuk ditunda dan ditunda lagi. Namun, juga pada saat penundaan terakhir pun situasinya tidak kondusif, Yang Mulia. Begitu, Yang Mulia.

54.

PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SP SIHOMBING Saya tambahkan, Yang Mulia. Ada tambahan sedikit lagi, Yang Mulia. Apa yang diterangkan oleh rekan kami tadi, tambahannya seperti ini, Yang Mulia. Bahwa setelah acara pembukaan dilaksanakan, memasuki acara pemilihan kuorum, peserta yang mengaku-ngaku sebagai utusan itu melakukan keadaan “kerusuhan”. Setelah Munas ditutup oleh Ketua Umum, ditunda sampai dengan tiga hingga enam bulan, diketuk palu. 24

Beberapa oknum yang mengatakan dirinya, yang kita sudah tahu, Juniver Girsang mengadakan pertemuan di suatu tempat di ruangan di hotel ... di hotel tersebut dan mengklaim dirinya melakukan Munas dan terpilih dalam Munas dia sebagai Ketua Umum. Padahal, Munas tidak dilaksanakan dan sudah ditutup untuk dilaksanakan bulan Juni yang akan datang. Begitu, Yang Mulia. Jadi, dia hanya mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Dewan ... Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Munas belum dilaksanakan dan ada akta penutupan Berita Acara penundaan Munas yang dihadiri oleh (suara tidak terdengar jelas). Sedangkan Juniver Girsang hanya datang ke notaris mengklaim, me-declare dirinya sebagai ketua umum terpilih, padahal Munas belum terlaksana. Jadi, kami juga akan mencanangkan untuk melaporkan Juniver Girsang … Peradi … melakukan perbuatan bohong (…) 55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup, terima kasih.

56.

PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SP SIHOMBING Terima kasih, Yang Mulia.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, keterangan sudah kita dengar. Ada beberapa hal yang menyangkut konstitusionalitas, tapi banyak juga yang kasus-kasus konkret yang kita mendengarkan. Baik, saya kira sudah cukup persidangan pada siang hari ini. Saya akan menanyakan kembali pada Pemohon. Pemohon, saksinya enggak jadi ya? Di persidangan yang lalu, itu 3 orang saksi, tapi tidak jadi, hanya satu ahli tertulis, ya?

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Mohon diberikan waktu untuk sidang berikutnya, Yang Mulia.

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ndak … ha?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Untuk sidang berikutnya, mohon (…)

25

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang berikutnya apa yang mau dianukan?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Saksi dan ahli.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Ahli 2, saksi 2.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, masalahnya harus kita agendakan dan itu harus pasti. Ternyata ini yang dijanjikan saja enggak … meleset ini. Nanti kita agendakan lagi, ternyata meleset lagi? Padahal terus menutup kemungkinan yang lain untuk segera bisa kita selesaikan. Harus pasti.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Baik, Yang Mulia. Kemarin harusnya kan minggu yang lalu koordinasinya, tetapi ada penundaan, sehingga ada masalah koordinasi dengan saksi, Yang Mulia.

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Saksi berapa? Ahli berapa kalau begitu? Ini pasti lho, ya? Kalau enggak, nanti anu.

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Saksi 2 dan ahli 2, Yang Mulia.

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi 2, ahli 2, sudah pasti?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Ya, Yang Mulia. 26

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahlinya siapa?

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Dr. Sirajudin, S.H., M.H.

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sirajudin, S.H., M.H., dari mana ini?

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Yang Mulia.

75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dia akan menjelaskan apa?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Akan menjelaskan berkaitan dengan apakah persoalan yang sedang diajukan ini menjadi persoalan konstitusional atau ini hanya persoalan implementasi.

77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang satunya siapa?

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Satunya adalah Muhammad Najih, Ph.D.

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Muhammad Najih, Ph.D., dari mana?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Unmuh, ya. 27

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Yang beliau akan menjelaskan tentang organisasi provesi advokat dalam sistem peradilan pidana.

83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Kemudian, saksinya yang dua, siapa?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Saksi ada Jamil Burhan dan Iskandar Zurkanaen.

85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jamil Burhan, ini advokat ini? Ya, baik. Sudah pasti, ya?

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Baik, Yang Mulia.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti Curriculum Vitae-nya ahli dan KTP atau identitas dari saksi dilampirkan, ya, pada persidangan berikutnya, ya?

88.

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH Baik. Kami juga akan mencoba menghubungi pihak dari AAI supaya fakta berkaitan dengan yang disampaikan bisa terungkap semua.

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti … yang itu nanti dulu, ya. Baik kalau begitu, agenda pada persidangan berikutnya kita akan mendengarkan dua orang ahli dan dua orang saksi dari Pemohon, dan juga Pihak Terkait AAI, ya, besok persidangan yang berikutnya. Baik, nanti setelah itu, baru nanti dari Pemerintah dan selanjutnya bagaimana. Persidangan berikutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Juni 2015, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli 2 orang dan 2 orang saksi dari Pemohon, dan mendengarkan terlebih dahulu sebelumnya keterangan dari Pihak Terkait AAI, ya, baik. Sudah cukup, ya, pada tanggal 4 Juni 2015, ya.

28

Saya kira sidang sudah selesai. Saya tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB Jakarta, 20 Mei 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

29