2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (V)

JAKARTA KAMIS, 9 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 158 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

Partai Hati Nurani Rakyat Partai Amanat Nasional Mat Suron Zuharman

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V) Kamis, 9 April 2015, Pukul 11.07 – 11.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Maria Farida Indrati Suhartoyo Aswanto I Gede Dewa Palguna Wahiduddin Adams Patrialis Akbar

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Zuharman B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ahmad Irawan C. Ahli dari Pemohon: 1. Veri Junaidi 2. Hasyim Asy’ari D. Pemerintah: 1. Jaya 2. Tri Rahmanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 7/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Pagi ini yang hadir kami sendiri selaku Kuasa Hukum Ahmad Irawan dan di sebelah kiri kami Pak Zuharman selaku Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Kuasa belum advokat?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Belum, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Karena kalau advokat harus pakai uniform-nya secara resmi. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6.

PEMERINTAH: JAYA Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang mewakili dari Kementerian Hukum dan HAM saya sendiri Jaya dan sebelah kiri saya Tri Rahmanto. Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kok tidak ada senior-seniornya, ke mana … pada ke mana ini?

8.

PEMERINTAH: JAYA Mohon izin, Pak Nasrudin ini tadi diperintahkan ada rapat.

1

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Pak Budijono juga enggak ada?

10.

PEMERINTAH: JAYA Pak Budijono sedang kurang enak badan.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu. Ya, sampaikan semoga cepat sembuh, ya.

12.

PEMERINTAH: JAYA Siap. Terima kasih.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon sudah hadir dua orang Saudara Veri Junaidi, S.H., M.H., dan Saudara Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ya. keduanya beragama Islam. Saya persilakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk mengambil sumpahnya.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, untuk diikuti. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

15.

PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara Pemohon siapa dulu yang akan memberikan keterangan?

2

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertama kami meminta Pak Veri Junaidi terlebih dahulu, Yang Mulia. Setelah itu Pak Dr. Hasyim Asy’ari. Terima kasih.

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya persilakan Pak Veri terlebih dahulu. Silakan.

19.

AHLI DARI PEMOHON: VERI JUNAIDI Bismillahirrahmaanirrahiim. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemerintah, dan DPR yang saya hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini terkait dengan tata cara pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah kabupaten kota induk dan kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan. Oleh karena itu, keterangan ini akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pengisian anggota DPRD baik di kabupaten/kota induk maupun yang dibentuk setelah pemilu selesai. Apakah mekanisme pengisian ini dilakukan dengan melakukan penataan sejak awal dengan penentuan BPP baru atau tidak? Begitu juga dengan concern waktunya, apakah penataan daerah pemilihan dilakukan sekarang atau untuk kebijakan ke depannya? Bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas kecamatan atau gabungan kecamatan di mana di setiap daerah pemilihan ini memiliki kursi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12. Namun jika penentuan daerah pemilihan dengan menggunakan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak dapat dilakukan, maka digunakan bagian kecamatan atau nama lainnya. Selain pembentukan daerah pemilihan sangat mungkin satu daerah pemilihan dihapuskan misalnya terjadi bencana alam yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan. Terhadap kasus ini, maka dilakukan alokasi kursi baru dengan menghitung kembali alokasi kursinya sesuai dengan jumlah penduduk, artinya suatu daerah pemilihan dapat dibentuk juga dapat hilang akibat terjadinya bencana alam. Dengan demikian jika terjadi suatu kejadian yang menyebabkan hilangnya daerah pemilihan, maka dilakukan penghitungan ulang terhadap alokasi kursi yang baru. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, penataan ulang terhadap daerah pemilihan juga sangat dimungkinkan jika terjadi pemekaran atau pembentukan daerah kota … daerah kabupaten/kota yang baru. Terhadap daerah kabupaten/kota baru ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. 3

Pembentukan kabupaten/kota baru setelah pemilu dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi di atas. Namun penentuan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten dan kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya, artinya proses penataan daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan baru tidak dilakukan serta merta setelah pemilihan umum berakhir. Lantas bagaimana mekanisme pengisian Anggota DPRD di Kabupaten Muara Enim dan Pali sebagai hasil Pemilihan Umum 2014 yang lalu. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah mengatur secara tegas bahwa penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan pada pemilu berikutnya, dengan demikian Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dprd Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Memilih Wilayah Muara Enim, harus tetap diberlakukan hingga pelaksanaan pemilu 2019 nantinya. Dengan demikian, alokasi kursi Kabupaten Muara Enim atau daerah induk pada pemilu tahun 2014 tetap mendasarkan pada jumlah penduduk sebesar 735.000 ribu jiwa dengan daerah pemilihan sejumlah lima daerah pemilihan dengan total 45 kursi DPRD yang sekarang berlaku. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Jumlah kursi di lima daerah pemilihan ini yang kemudian digunakan sebagai rujukan untuk penentuan bilangan pembagi pemilih, dengan cara membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan, konteks penyusunan BPP di Kabupaten Muara Enim ini dilakukan dengan mengikutkan lima daerah pemilihan termasuk Dapil II yang merupakan daerah baru yang berarti tidak ada penataan dan penghitungan BPP baru. Setelah BPP ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penetapan perolehan jumlah kursi setiap partai politik di setiap daerah pemilihan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama. Menghitung jumlah suara partai yang memenuhi BPP, jika suara partai sama atau lebih besar dari BPP, maka partai politik akan memperoleh kursi dengan kemungkinan adanya sisa suara yang akan diikutkan dalam penghitungan tahap kedua. Kedua. Jika suara partai politik lebih kecil dari BPP, maka suara partai politik itu dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diikutkan dalam penghitungan kursi tahap kedua jika masih ada sisa kursi. Ketiga. Penghitungan kursi tahap kedua, dilakukan jika masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama yang dilakukan

4

dengan cara membagi kursi satu per satu kepada partai politik sampai habis dimulai dari partai politik yang memiliki sisa suara terbanyak. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Mekanisme alokasi kursi di atas telah ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang sistem pemilu, yang salah satunya terkait dengan sistem alokasi kursi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hendaknya merujuk pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di daerah induk dan daerah baru setelah pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) harusnya disesuaikan dan tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 29 ayat (4) bahwa pertentangan terhadap Undang-Undang Pemilu justru akan memunculkan ketidakpastian hukum atas mekanisme alokasi kursi DPRD kabupaten/kota daerah induk dan wilayah baru setelah pemilihan umum. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sudah sangat tepat, dimana penataan daerah pemilihan yang berdampak pada mekanisme alokasi kursi dan penetapan perolehan kursi calon diperlakukan untuk pemilu ke depan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Dengan pemberlakukan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi seperti semula, maka alokasi kursi setiap partai politik juga anggota DPRD yang berhak menduduki kursi tersebut mestinya tidak mengalami perubahan dari mekanisme alokasi kursi yang ada. Berdasarkan mekanisme alokasi kursi yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mestinya juga diberlakukan untuk ke depan, bukan pada Pemilu 2014 ini. Hal ini tentunya juga sejalan dengan apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam kasus serupa tanggal 27 Agustus 2010 yang lalu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUUVII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengisian keanggotaan DPRD tidak dilakukan dengan membentuk dapil dan BPP baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait (KPU), pembentukan dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten atau kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya.” Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Sebagai penutup saya menyampaikan bahwa mekanisme pengisian 5

alokasi anggota DPRD untuk Kabupaten Muara Enim mestinya didasarkan pada alokasi kursi, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 98 dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2014 dengan tanpa menyusun BPP baru sebagai rujukan karena hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Pemerintah dan DPR yang saya hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian keterangan ini disampaikan, sekian. Wassalamualaikum wr. wb. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Veri. Selanjutnya, Pak Hasyim Asy’ari, saya persilakan.

21.

AHLI DARI PEMOHON: HASYIM ASY’ARI Assalamualaikum wr. wb.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

23.

AHLI DARI PEMOHON: HASYIM ASY’ARI Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi ini. Walaupun saya sudah menyiapkan beberapa lembar slide untuk disampaikan, tapi saya akan menyampaikan secara poin-poin utama saja. Ada dua hal utama yang saya sampaikan, yang pertama berkaitan dengan karakter pemilu demokratis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem pemilu. Yang pertama, karakter pemilu demokratis itu apabila memenuhi syarat predictable procedure but unpredictable result. Artinya adalah terdapat prosedur aturan hukum yang sudah pasti tetapi hasil dari pemilu itu tidak dapat diprediksi sebelumnya. Nah, kemudian apabila dari beberapa kategori itu yang paling membahayakan adalah apabila terjadi kondisi unpredictable procedure and unpredictable result, aturan mainnya tidak jelas, tidak bisa diprediksi, kemudian hasilnya juga tidak dapat diprediksi. Ini yang kemudian akan menimbulkan anarki atau chaos. Nah, ini yang kita hindarkan dalam sebuah pemilu. Parameter pemilu demokratis yang pertama adalah ada 6 setidaktidaknya, yang akan saya sampaikan adalah 3 hal penting yang bagian 6

pertama saja, yaitu pertama apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur semua tahap pemilu menjamin kepastian hukum (predictable procedure). Kemudian yang kedua, apakah peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu tersebut berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, transparan, dan akuntabel (free and fair elections). Kemudian yang ketiga adalah apakah peraturan perundangundangan dan pelaksanaan semua tahap pemilu menjamin integritas proses dan integritas hasil pemilu (electoral integrity). Langsung saja, berkaitan dengan integritas proses pemilu itu setidak-tidaknya ada 3 paramater atau ukuran. Yang pertama adalah kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahap pemilu yang disertai sanksi yang jelas terhadap pihak yang melanggarnya. Yang kedua adalah sistem pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan ... pelaksanaan semua tahap pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu, pemantau pemilu, media massa, peserta pemilu, pemilih, dan mekanisme pengawasan internal KPU. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penegakan hukum, baik itu berkaitan dengan pidana pemilu, administratif pemilu, dan kode etik pemilu, yang jelas oleh institusi yang jelas pula. Kemudian yang berikutnya adalah integritas hasil pemilu. Ukuran yang pertama adalah sarana konversi suara rakyat, baik itu format surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat memberi tanda pilihan tidak hanya menjamin kemudahan bagi pemilih, peserta, dan calon tetapi juga melindungi suara rakyat. Yang ketiga, proses ... yang kedua, proses pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak hanya dilakukan berdasarkan asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mengikuti prosedur yang standar, yang dirumuskan secara jelas operasional dan dilakukan secara akurat. Kemudian yang ketiga, hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU tidak berbeda secara signifikan dengan hasil quick count, exit poll, ataupun penghitungan menyeluruh yang menggunakan teknologi informasi tertentu. Kemudian yang keempat adalah ukuran integrasi ... integritas hasil pemilu adalah hasil pemilu yang ditetapkan KPU dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang pertama berkaitan dengan prinsip-prinsip parameter pemilu yang demokratis memenuhi integritas proses dan hasil. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu. Tugas sistem pemilu setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama adalah menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. Yang kedua adalah sistem pemilu bertindak 7

sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji wakil rakyat yang telah terpilih. Kemudian yang ketiga sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukan dengan cara yang tidak sama. Nah, berkaitan dengan tugas sistem pemilu ini yang berkaitan dengan ini, maka di situlah ada daerah pemilihan, ada alokasi kursi, kemudian ... apa namanya ... pemilih memilih partai atau calon di daerah pemilihan yang bersangkutan ini supaya kemudian bagaimana menerjemahkan suara menjadi kursi dan juga bagaimana sistem pertanggungjawaban antara wakil rakyat dengan rakyatnya pemilih itu dapat terpenuhi. Yang berikutnya, aspek strategis pemilu ini akan menentukan sebuah pemilu itu menggunakan sistem apa? Itu ditentukan oleh empat hal. Yang pertama adalah besaran daerah pemilihan. Yang kedua adalah metode pencalonan. Kemudian yang ketiga adalah metode pemberian suara. Yang keempat adalah metode penghitungan suara. Dalam Pemilu 2014 yang lalu, bila dilihat tujuan pemilu di antaranya adalah untuk memilih anggota DPRD, kemudian sistem pemilu yang digunakan terutama untuk pemilu untuk memilih anggota DPRD adalah sistem proporsional terbuka. Kemudian untuk sistem kepartaian yang muncul adalah moderat multi partai sistem. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPRD pada Pemilu 2014 kemarin adalah peserta pemilunya adalah partai politik, alokasi kursi ... ini salah tulis, yang betul adalah alokasi kursi untuk DPRD provinsi itu adalah 35-100 kursi, ini ditentukan oleh besaran jumlah penduduk di masing-masing daerah provinsi, kemudian lokasi kursi DPRD kabupaten/kota adalah min 20 paling sedikit dan paling banyak 50 kursi, itu pun juga ditentukan oleh berdasarkan jumlah penduduk daerah tersebut. Yang berikutnya daerah pemilihan daerah lokasi kursi, untuk daerah pemilihan DPRD ... saya langsung saja, DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau bukan kecamatan, jumlah kursinya adalah 3 minimal dan maksimal 12 kursi untuk setiap daerah pemilihan. Mekanisme pencalonan dilakukan oleh partai politik disusun berdasarkan nomor urut, kemudian metode pemberian suara mencoblos tanda gambar partai atau mencoblos tanda gambar partai dan atau calon dari partai yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah formula pemilihan, yaitu bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi. Perolehan kursi itu dilakukan dengan dua tahap, menggunakan sistem kouta dan sisa suara terbanyak, kemudian penetapan calon terpilih menggunakan metode atau formula atau rumus peringkat suara terbanyak calon dari partai yang bersangkutan di satu dapil tertentu. Nah, berdasarkan beberapa hal tersebut apabila kita gunakan untuk membaca perkara atau kasus yang terjadi di Muara Enim dan 8

Kabupaten Pali, maka pertanyaannya adalah sebetulnya tujuan Pemilu 2014 kemarin itu untuk memilih anggota DPRD mana? Dapat dipastikan bahwa yang digunakan ... tujuan untuk Pemilu 2014 kemarin adalah untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, bukan Kabupaten Pali. Pertanyaan berikutnya apakah terjadi pemilu di Pali pada Pemilu 2014? Sebetulnya tidak terjadi karena pada waktu itu yang sekarang menjadi Kabupaten Pali itu adalah masih menjadi bagian dari Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian setelah Pemilu 2014 dibentuk DPRD Kabupaten Pali dengan cara mengalokasikan kursi di Kabupaten Pali, kemudian mendasarkan kursi itu adalah jumlah penduduk yang semula adalah penduduk Kabupaten Muara Enim ini kemudian menjadi pertanyaan kalau kita melihat daerah pemilihan 2 Kabupaten Muara Enim yang kemudian dijadikan daerah pemilihan Kabupaten Pali atau wilayahnya Kabupaten Pali, maka sebelumnya daerah pemilihan itu hanya 10 kursi, tetapi kemudian setelah menjadi daerah baru atau pemekaran daerah itu ukurannya sama, jumlah penduduknya sama, kursinya menjadi 25 kursi walaupun atas nama kabupaten tersendiri. Ini jadi pertanyaan dari segi keterwakilan dan kemudian dari segi ... apa itu namanya ... kesetaraan dari jumlah penduduk yang diwakili. Jumlah penduduk yang sama, cakupan wilayahnya sama, mengapa kemudian kursinya menjadi 25, semula 10. Ini pasti ada kesenjangan antara kesenjangan dalam persoalan representaiveness atau keterwakilan. Demikian juga sebetulnya kalau menggunakan metode atau mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemda yang baru, ini menurut saya seolah-olah ada pemilu di Kabupaten Pali, padahal sebenarnya tidak ada pemilu di Kabupaten Pali, sehingga sekiranya kemudian Kabupaten Pali dibentuk dan kemudian dibentuk DPRD Kabupaten Pali sesungguhnya bagaimana pengisian Anggota DPRD Kabupatan Pali bukan menggunakan hasil Pemilu 2014, tetapi menggunakan hasil pemilu berikutnya setelah Pemilu 2014. Mengapa? Karena di dalam konstitusi disebutkan cara untuk mengisi anggota DPRD itu adalah menggunakan pemilu, sementara pembentukan DPRD Kabupaten Pali pengisian jabatannya tidak menggunakan hasil pemilu. Mengapa? Kalau kita menggunakan salah satu asas dalam pemilu, yaitu asas langsung, yaitu rakyat memilih langsung, menentukan suaranya kepada siapa, tentu saja intensi atau tujuan pemilih bukan untuk memilih partai atau Anggota DPRD Kabupaten Pali, tetapi sesungguhnya pada Pemilu 2014 kemarin yang dipilih adalah anggota DPR atau partai politik untuk mengisi jabatan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Sehingga, kemudian kalau hasil suara Pemilu 2014 dikonversi untuk mengisi jabatan anggota DPRD di Kabupaten Pali, ini sesungguhnya … sebetulnya pengisian anggota DPRD di Kabupaten Pali tidak memenuhi asas sebagaimana ditentukan dalam konstitusi bahwa untuk mengisi

9

anggota DPRD melalui pemilu. Karena sesungguhnya yang terjadi Pemilu 2014 adalah pemilu untuk DPRD Kabupaten Muara Enim. Apalagi kalau kemudian itu kita runtut dari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu kemarin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diundangkan pada 11 Mei 2012, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, itu artinya kalau pengisian anggota … pembentukan DPRD kabupaten baru, pengisian anggotanya menggunakan mekanisme atau rumus yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu sama halnya menggunakan hasil Pemilu 2014 yang sesungguhnya tidak ditujukan untuk mengisi jabatan anggota DPRD kabupaten baru. Sehingga, dalam konteks pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pali, semestinya itu nanti pada pemilu setelah Pemilu 2014. Analisis yang kedua, pembentukan DPRD di kabupaten/kota baru dengan cara penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan perolehan suara, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih setelah Pemilu 2014, artinya setelah tanggal 2 Oktober 2014 yaitu tanggal diundangkannya Undang-Undang Pemda, sebetulnya berbeda dengan proses dan hasil Pemilu 2014. Tentu saja hal ini tidak menjamin prinsip kepastian hukum pemilu karena hasil Pemilu 2014 … aturan main untuk Pemilu 2014 sudah ditentukan, hasilnya tidak bisa apa … diprediksi siapa akan dapat berapa, tetapi kemudian setelah adanya Undang-Undang Pemda ini kemudian lalu bisa menjadi diprediksi, partai mana yang bisa memperoleh suara berapa … memperoleh suara berapa, memperoleh kursi berapa, dan siapa yang akan jadi. Padahal prinsipprinsip pemilu demokrasi adalah hasilnya tidak bisa diprediksi. Yang kedua, suatu sistem pemilu itu dirancang untuk membangun sistem keterwakilan dengan prinsip kesetaraan. Suatu daerah pemilihan yang semula lokasinya … alokasi kursi adalah 10 kursi dalam Pemilu 2014 dan kemudian menjadi daerah baru, lalu beralokasi 25 kursi setelah Pemilu 2014, dan pengisian kursi menggunakan hasil Pemilu 2014 daerah induk, pasti ini melanggar prinsip keterwakilan dan kesetaraan sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya. Dengan demikian, maka dalam pandangan saya, kesimpulan pembentukan DPRD kabupaten/kota baru dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 daerah induk melanggar prinsip-prinsip pemilu demokratis, bahkan melanggar konstitusi karena sesungguhnya pengisian atau pembentukan DPRD kabupaten baru dan pengisian anggotanya itu tidak menggunakan hasil pemilu di daerah itu, tetapi menggunakan hasil pemilu di daerah lain. Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan untuk pengisian jabatan DPRD menggunakan mekanisme pemilu. Demikian beberapa pandangan dan pendapat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon 10

maaf, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum wr. wb. 24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Hasyim. Berikutnya sekarang saya mau menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon masih ada yang perlu didalami atau dimintakan klarifikasi kepada Ahli? Saya persilakan.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih banyak, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ahli maupun yang disampaikan oleh Pemerintah, itu sejalan dengan argumen yang kami sampaikan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) keliru dalam menafsirkan dan (...)

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu nanti kalau itu, nanti disampaikan dalam kesimpulan.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Baik. Yang kami ingin tanya kepada Ahli terkait dengan pengisian kursi … apa namanya … pengisian kursi di … di kabupaten induk, kalau kita misalnya … ini kan sudah terjadi di sini, di Muara Enim, tentu kan ada kekosongan-kekosongan beberapa anggota yang telah bergeser ke … apa namanya … menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pali. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya itu telah bergeser anggotanya, siapa yang semestinya untuk mengganti … mengganti anggota DPRD yang telah bergeser ke Kabupaten Pali? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya tidak … tidak perlu dibentuk BPP baru, itu kan secara otomatis bahwa komposisi perolehan kursi di DPRD induk seperti di Muara Enim tetap. Tentu kan ... kalau dia tetap mestinya kursi yang dimiliki oleh partai yang sebelumnya mendapatkan perolehan suara pada saat Pemilu 2014 itu jumlah kursinya tetap, apakah dengan problem yang dihadapi oleh partai itu merupakan sebuah bentuk kerugian hak konstitusional oleh partai yang kehilangan kursi pada saat mengikuti Pemilu 2014? Terima kasih. Itu saja, Majelis.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah, cukup?

11

29.

PEMERINTAH: JAYA Pemerintah cukup, Yang Mulia.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari meja Hakim ada Prof. Maria. Saya persilakan, Prof. Maria.

31.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau menanyakan bahwa kalau kita melihat dari permohonan ini, permohonan ini khusus untuk Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, ya. Jadi, memang permasalahan antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran. Walaupun, kalaupun Mahkamah itu kemudian memutuskan mengabulkan permohonan ini, tentu memang berlaku untuk semua. Permasalahannya, apakah hanya ada ini atau ada contoh-contoh yang lain, ada permasalahan mengenai daerah induk dan daerah pemekaran? Karena kalau kita melihat secara pemaparan Ahli sudah bisa dilihat bahwa memang akan terjadi seperti itu, tapi apakah itu satu-satunya kasus di daerah ini ataupun ada yang tempat yang lain? Saya rasa begitu.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sudah cukup dari meja Hakim. Saya persilakan, Ahli untuk berturut dari Pak Veri dulu atau dari Pak Hasyim dulu. Saya persilakan.

33.

AHLI DARI PEMOHON: VERI JUNAIDI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan persoalan di daerah yang lain, memang kalau kami masih belum mempelajari untuk daerah yang lain, apakah kemudian kejadian ini juga memang terjadi di wilayah yang lain atau tidak. Tapi yang pasti dengan adanya ketentuan di Pasal 29 ayat (4) itu sebenarnya potensi untuk kemudian terjadi di wilayah yang lain sangat mungkin itu akan terjadi. Karena itu sejak awal, pembentuk undang-undang sudah memprediksikan, jika kemudian tidak diatur ketentuan bahwa akan diberlakukan untuk wilayah yang lain tentu ini akan menimbulkan persoalan dalam pembentukan daerah pemilihan di wilayah tertentu. Terkait dengan pertanyaan yang lain, apakah kemudian ini merupakan bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon? Yang pasti secara faktual, apa yang kemudian diajukan oleh Pemohon ini secara pasti telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dimana sebelumnya Para Pemohon dan partai-partai yang kemudian mengajukan permohonan telah dilantik dan pengisian itu sudah dilakukan di daerah 12

Muara Enim, namun kemudian dengan keputusan baru yang dikeluarkan oleh KPU justru menimbulkan perdebatan yang kemudian muncul antara perdebatan dalam pengisian fraksi-fraksi di DPR. Nah, kedua orang Pemohon, misalnya dari Partai Hanura kan dengan alokasi kursi yang baru, penetapan BPP dan sebagainya itu kan kemudian menggeser perolehan kursi partai yang … yang kemarin sudah dibentuk. Kira-kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. 34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Hasyim.

35.

AHLI DARI PEMOHON: HASYIM ASY’ARI Terima kasih. Saya mulai dari Hakim Ibu Maria. Apakah ada daerah baru lain yang serupa? Saya mempelajari suatu daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu 2014 kemarin belum diikutkan dalam pemilu, dalam arti pengisian Anggota DPR Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan pemilu, tetapi menggunakan hasil pemilu dari Kalimantan Timur. Nah, itu yang saya ketahui karena saya mengikuti perkembangan kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ini sebagaimana pada waktu Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang terakhir sebelum pemilu legislatif itu berkaitan dengan siapa yang punya hak pilih, apakah 5 kabupaten/kota yang sudah ditetapkan menjadi bagian dari … atau menjadi daerah baru Provinsi Kalimantan Utara itu punya hak pilih dalam pemilu … dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu. Nah, yang berikutnya berkaitan apa yang disampaikan oleh … apa namanya … Kuasa Pemohon dan saya kira nanti juga bisa melengkapi pandangan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Hakim Ibu Maria. Yang pertama adalah mari kita membuka kembali rumus tentang apa yang dimaksud dengan bilangan pembagi pemilihan. Bilangan pembagi pemilihan itu adalah rumusnya perolehan suara sah semua partai politik di suatu daerah pemilihan dibagi dengan kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan itu. Artinya apa? Angka BPP ini adalah angka setara dengan nilai 1 kursi, sehingga apabila ada partai di daerah pemilihan itu memperoleh suara sama dengan BPP, maka dia berhak mendapatkan 1 kursi. Kalau kemudian dia memperoleh suara lebih dari BPP, maka akan dilihat dengan perbandingan dengan partai-partai lain, apakah perolehannya itu misalkan 2 kali BPP, maka dia otomatis akan dapat 2 kursi. Kalau kemudian hanya … apa namanya … suaranya itu katakanlah BPP-nya 10.000 dia mendapatkan 12.000, maka pada tahap pertama partai ini mendapatkan 1 kursi dan kemudian masih punya sisa suara 2.000 yang akan diperhitungkan pada tahap berikutnya.

13

Nah, pertanyaannya apakah di Pali kemarin ada pemilihan sehingga kemudian bisa disebut ada BPP? Karena yang namanya bilangan pembagi pemilihan itu digunakan manakala ada pemilu saja. Di daerah yang tidak ada pemilu, ya tidak ada itu. Apalagi alokasi kursi di daerah pemilihan di Kabupaten Pali kan ditentukan setelah pemilu, sehingga menurut saya tidak masuk akal kemudian ada istilah bilangan pembagi pemilihan baru untuk di daerah yang baru dan kemudian ada bilangan pembagi pemilihan baru untuk di daerah induk. Karena apa? Pemilu kan dilakukan di Kabupaten Muara Enim, sehingga yang namanya daerah pemilihan itu daerah pemilihan di daerah Muara Enim. Suara sah itu suara sah yang ada di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak bisa dalam hal hasil Pemilu 2014. Kalau misalkan itu dianggap satu cakupan yang terintegrasi sebuah kabupaten, maka makna perolehan kursi itu adalah makna keterwakilan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Sehingga pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan pergeseran kursi dan pergeseran anggota ada yang … ada yang kursinya hilang atau bergeser setelah adanya BPP baru di daerah induk, mestinya tidak boleh terjadi. Karena apa? Pergeserannya atas dasar apa? Bukan atas dasar pemilu. Sekali lagi saya hanya ingin bicara pada tingkat prinsip dulu ya, pada tingkat asas dulu. Bahwa yang namanya pengisian anggota DPRD itu adalah menggunakan pemilu dan kemudian untuk … apa namanya … mengatu … mengetahui hasil pemilu itu tahapan-tahapannya macammacam di antaranya sampai kemudian diperoleh apa … suara misalkan, kemudian sebelumnya harus diketahui daerah pemilihannya, sebelumnya harus diketahui alokasi kursinya, sehingga dari situ bisa ditentukan sebenarnya partai mana yang berhak mendapatkan kursi dan selanjutnya kemudian partai itu akan menempatkan siapa calon yang dinyatakan sebagai terpilih. Sehingga pergeseran kursi, hilangnya kursi, atau berkurangnya kursi dari satu daerah pemilihan di kabupaten induk yaitu di Muara Enim sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Pemilu 2014 dilakukan sebagai sebuah kawasan yang … kesatuan kawasan, kesatuan wilayah di Kabupaten Muara Enim. Demikian. 36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Pemohon, cukup ya? Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri persidangan ini, saya ucapkan terima kasih pada Pak Hasyim Asy’ari dan Pak Veri yang telah memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya tanyakan pada Pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli atau saksi, atau sudah cukup?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. 14

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Sudah jelas. Terima kasih.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sehingga rangkaian persidangan ini sudah selesai. Pemerintah enggak mengajukan ahli atau saksi, kan? Cukup, ya?

41.

Dari

PEMERINTAH: JAYA Misalkan ada, kami akan (…)

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho? Cukup, ya?

43.

PEMERINTAH: JAYA Ya.

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik, kalau begitu Pemohon dan Pemerintah karena persidangan … rangkaian persidangan sudah selesai, maka diharapkan segera bisa menyerahkan kesimpulan dari rangkaian hasil persidangan ini. Kesimpulan paling lambat diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 16 April tahun 2015, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi kembali, penyerahan kesimpulan diserahkan paling lambat pada pukul 14.00 WIB, hari Kamis, 16 April 2015, ya.

15

Dari Pemohon cukup, ya? Cukup. Pemerintah, cukup? Sekali lagi Ahli, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 9 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16