2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, SAKSI PEMOHON, DAN AHLI PRESIDEN (VI)

JAKARTA SELASA, 1 DESEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 117/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)] juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ashwin Pulungan 2. Waryo Sahru 3. AA. Suwargi, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Saksi Pemohon, dan Ahli Presiden (VI) Selasa, 1 Desember 2015 Pukul 11.17 – 13.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Patrialis Akbar Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Suhartoyo Wahiduddin Adams

Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syuratman Usman 2. Rojikin 3. Sigit Pambudi B. Saksi dari Pemohon: 1. Hartono 2. Singgih Januratmoko 3. Bambang Priambodo 4. Hasanuddin C. Pemerintah: 1. Tri Handono Wihendro 2. Fauziah Hasani 3. Heni Susila 4. Jhon Indra Purba 5. Zulkifli 6. Riwantono 7. Nasrudin D. Ahli dari Pemerintah: 1. Ali Agus E. DPR: 1. I Putu Sudiartana

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Kami perkenalkan diri kami. Saya sendiri Syuratman Usman, S.H., sebelah kanan saya Rojikin, S.H., dan Sigit Pambudi, S.H. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari DPR belum datang, tapi informasinya akan datang memberikan keterangan. Dari Pemerintah yang hadir? Pak Nasrudin, saya persilahkan.

8.

PEMERINTAH: NASRUDIN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden. Dari sebelah ujung kanan saya itu Bapak Drs. Tri Handono Wihendro (Kepala Bagian Umum Setditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). Ibu Ir. Fauziah Hasani (Kasubdit Mutu Bibit Ternak Dirjen 1

Direktorat Perbibitan Ternak). Dilanjut Pak Heni Susila dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus dari ujung sebelah kiri saya Bapak Jhon Indra Purba (Kasubag Pertimbangan). Kepala Bagian Perjanjian Drs. Zulkifli. Dan Bapak Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bapak Ir. Riwantono), dan saya sendiri Nasrudin. Terima kasih, Yang Mulia. 9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR, saksi Pemohon dan ahli dari Presiden. Karena DPR belum hadir, maka kita akan mendengarkan saksi Pemohon dan ahli dari presiden. Saya mau menanyakan dulu pada Pemohon ini. Sesuai dengan apa yang diputus dalam persidangan yang lalu, itu saksi Pemohon hanya dua, ini kok ada empat yang hadir, bagaimana?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Yang Mulia, memang saksi fakta kita hari ini ada empat orang.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi persidangan yang lalu kan kita sudah hanya minta dua dari Pemohon?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Yang Mulia, di sidang yang lalu itu diminta lima orang saksi fakta.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu kita dengar seluruhnya saja, ya. Kemudian juga ahli dari Presiden. Silakan kalau begitu sebelum memberikan keterangan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak drh. Hartono, kemudian Pak Singgih Januratmoko, Pak Bambang Priambodo, Pak Hasanuddin. Saya persilakan untuk maju ke depan. Yang Muslim agak ke kiri saya. Kemudian yang Buddha, Pak Hartono agak ke sebelah kanan. Kemudian Ahli dari Presiden Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA. Saya persilakan maju. Yang paling kiri ya untuk Ahli dulu, Pak Rohaniwan. Ya untuk yang Muslim saya persilakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Ketua. 2

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli dulu ya, Ahli dulu.

16.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli ya Pak Prof. Ali Agus ya ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

17.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk Saksi. Untuk yang Muslim ada tiga orang. Saya persilakan, Yang Mulia.

19.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

20.

PARA SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Untuk Pak Drh. Hartono secara Agama Buddha menurut Agama Buddha. Saya persilakan Pak Dewa Gede Palguna.

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Hartono ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

3

Namo sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Shadu, shadu, shadu. 23.

SAKSI YANG BERAGAMA BUDDHA BERSUMPAH: “Namo sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Shadu, shadu, shadu.”

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Silakan. Terima kasih.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Pemohon, ini siapa dulu yang akan diminta memberikan keterangan? Kemudian, dipandu atau mereka dipersilakan untuk langsung memberi keterangan? Silakan.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Dipersilakan langsung saja memberi keterangan.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Langsung. Siapa dulu?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Yang pertama drh. Pak Hartono.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Hartono. Di meja atau di mimbar ini yang sudah ada? Silakan.

30.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Yang Mulia, kami ingin menceritakan bahwa sebelum tahun 2009, peternak ini berbudidaya ternak mengikuti ayunan dari musim dan harga. Relatif sangat mudah dan saat itu teman-teman kami berjumlah sampai 100.000-an orang peternak.

4

Setelah tahun 2009, situasi perlahan makin sulit, makin sulit, terjadi persaingan yang sangat luar biasa dengan gejolak harga jual yang luar biasa. Kami sangat merasakan adanya perubahan dari siklus berusaha. Yang tadinya sebagian teman-teman kami, tidak tahu terjadinya kenapa. Ya, makin sulit tiap tahun sampai dengan puncakpuncaknya tahun ini semakin sulit dan teman-teman kami ini yang tadinya berjumlah 100.000-an orang ini, turun terus. Ya, sekarang kalau kita mencari 2.000-an orang peternak broiler saja sangat sulit. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kalau kami lihat, tidak adanya perlindungan terhadap usaha kami, kompetisi yang tidak sehat karena peraturan dari yang melindungi peternak ini, atau menjadi semacam wasit, atau aturan main dari peternakan unggas ini, tidak jelas maupun tidak memihak kepada peternak UMKM atau dikenal dengan peternak rakyat. Terima kasih, Yang Mulia. 31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Silahkan duduk dulu, Pak Hartono. Kemudian, Pak Singgih. Itu Pemohon, ya? Pak Singgih, saya persilakan. Pak Singgih ini dari Sleman, ya? Baik.

32.

SAKSI DARI PEMOHON: SINGGIH JANURATMOKO Ya, Yogya, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin kami akan menambahkan sedikit dari Pak Hartono. Sebelum tahun 2009, di Yogyakarta dan sekitarnya … sekitarnya atau di Jawa Tengah, itu peternak mandiri yang berkapasitas 2000, 3000, sampai 10.000 itu banyak sekali. Tapi semakin ke sini, memang dengan persaingan yang ketat, dengan tidak adanya aturan yang mewadahi atau yang melindungi daripada peternak-peternak mandiri UMKM, semakin sedikit dan semakin tergerus. Sekarang kebanyakan peternak-peternak mandiri itu menjadi mitra-mitra atau plasma-plasma dari perusahaan besar. Sehingga apa … kedaulatan atas pangan yang dirasakan sekarang semakin terkikis. Dan kedua, para peternak-peternak itu seakan-akan menjadi buruh karena tidak bisa menentukan apa yang menjadi haknya atau menjadikan … menjadi haknya untuk berusaha. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan duduk kembali. Berikutnya, Pak Bambang Priambodo. Pak Bambang di … dari Cibubur, Jakarta Timur, ya? 5

34.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Betul Pak.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan.

36.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Assalamualaikum wr. wb.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

38.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Saya sebagai peternak, Pak, ini. Saya mewakili teman-teman saya sebagai peternak. Saya mulai beternak itu tahun 1989 …1989. Mulai dari 5.000 ekor, terus meningkat, meningkat sampai bisa 300.000, 400.000, Pak, waktu itu. Itu pasang-surut, Pak, saya … peternak itu pasang surut. Walaupun ada … ada krismon, ada flu burung segala, itu kita masih bisa … bisa survive, gitu, Pak. Kita malah bertambah. Kita bisa tadinya nyewa, bisa beli ... beli kandang itu sendiri. Jadi, perjuangan saya itu dari nol sampai bisa besar. Itu ngumpulin seperak, dua perak, Pak, ya. Ada keuntungan semenjak tahun 2009 … 2010-lah mulai saya rasakan, itu malah bukannya saya menambah kandang, tapi malah berkurang. Saya enggak … enggak tahu masalahnya apa waktu itu. Cuma, kok sekarang pasar saya sudah ... pelanggan saya itu pada lari ke perusahaan-perusahaan itu yang harganya lebih murah, gitu kan. (suara tidak terdengar jelas) itu dijual. Terus saya (suara tidak terdengar jelas) pedagang itu dari pasar basah, Pak. Pasar becek itu saya bina. Saya bina mulai dari kecil, jualan 200 ekor, 300 ekor, sampai bisa sampai 1.000 ekor, 2.000 ekor, gitu. Dan sekarang mereka sudah untuk bayar susah sekali. Akhirnya, uang saya dipakai untuk beli ke-cash, ke integrator, Pak. Itu yang saya rasakan agak berat bagi (suara tidak terdengar jelas). Terus kedua, kerugian saya itu semakin hari kok terasa banget, gitu. Jadi mulai saya jual sebagian kandang saya lagi, terus tabungan istri saya cabuti juga saya ambil lagi, gitu. Sampai terakhir saya sewakan kandang ini sebagian, sekarang ayam saya tinggal yang saya pelihara sekitar hampir 200.000-an, Pak. Tapi saya berusaha untuk tetap hidup, tapi saya yakin, saya yakin bahwa pemerintah akan membela peternak rakyat ini sendiri, gitu. Inilah yang saya rasakan, Pak. Terima kasih 6

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Bambang, terima kasih. Pak Hasannudin, saya persilahkan.

40.

SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDDIN Assalamualaikum wr. wb.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

42.

SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDDIN Saya peternak unggas atau ayam boiler dari Bekasi. Saya mulai beternak di tahun 1999 dan saya berhenti di awal tahun 2011. Saya memiliki kandang-kandang sebanyak 24 lokasi tersebar di Jawa Barat dengan kapasitas sekitar 490.000-an. Setiap minggu saya panen sekitar 30.000 sampai 40.000 ekor, dengan usia pemeliharaan saya antara 19 sampai 26 hari, dengan berat rata-rata 7 ons sampai 1 kg dan saya pasarkan sendiri rata-rata ke rumah makan padang dan sedikit ke broker-broker. Dari tahun 1999 sampai 2009 hampir semua kandang saya itu mengalami keuntungan mulai dari akhir 2009 sampai dengan 2010 beberapa lokasi kandang saya tidak menguntungkan, mengalami rugi sampai dengan di awal tahun 2011 juga begitu banyak rugi karena harga pokok atau break even-nya lebih tinggi ke banding harga jual. Saya sinyalir harga jual ini rendah karena stok di pasar berlimpah, sehingga saya tidak bisa menjual. Nah, terhitung dari Tahun 2011 pertengahan saya terpaksa harus memberhentikan ternak saya semua dengan operator-operator kandang saya, suami/istri beserta anaknya kira-kira ada di 75 orang terpaksa mereka ikut nganggur juga. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Assalammualaikum wr. wb.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Hasannudin. Sebelum, Pak Ali Agus memberikan keterangan, perlu saya sampaikan pada publik. Ini di belakang itu dihadiri oleh Peserta Short Course yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Silahkan berdiri, stand up you. Oke. Nah, ini Peserta Short Course yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi yang berasal dari berbagai negara, ada yang dari 7

Rusia, Turki, Timor Leste, dan seluruh anggota dari kawasan Asia. Jadi kebetulan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu Ketua MK se-Asia, jadi ini ada short course, mereka pada hari ini menyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Thank you, sit down please. Baik, silahkan, Pak Agus 44.

AHLI DARI PEMERINTAH: ALI AGUS Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalammualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Ketua dan Para Hakim Konstitusi dan Hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Pihak Pemerintah untuk hadir di sidang yang terhormat ini sebagai Saksi Ahli. Ketika saya dihubungi oleh Pemerintah melalui salah satu staf di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjadi salah satu saksi ahli saya menjawab bersedia dengan catatan bahwa saya tidak akan memihak kepada siapa-siapa, pihak penggugat atau pihak tergugat, akan tetapi saya akan menggunakan akal sehat saya, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman saya selama ini itupun sejauh yang saya mampu untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat sebagai Saksi Ahli atas perkara yang sedang disidangkan. Saya bersedia menjadi Saksi Ahli dengan harapan dapat sedikit berkontribusi atas penyelesaian permasalahan regulasi atau undangundang yang sedang disengkatakan ini secara baik dan bermartabat, dalam artian tidak memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak namun demi kebaikan bersama, keadilan, dan demi kepastian hukum yang melindungi seluruh rakyat Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum saya menyampaikan pandangan atau pendapat perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal sebagai pendahuluan. Undang-undang terkait peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia ini cukup unik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir setelah 42 tahun menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Ketenagaan dan Kesehatan Hewan. Proses penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memakan waktu sekitar 10 tahun karena saya sebagai Dosen dan Pengurus Ikatan Cabang … Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit banyak diikutkan, diiundang, dan/ atau mengikuti forum-forum pembahasan atau public hearing tentang rancangan undang-undang tersebut. Ketika telah berhasil disahkan oleh DPR Republik Indonesia tahun 2009 sebagai undang-undang pada saat itu pula beberapa pasal digugat oleh beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi dan sebagian gugatan 8

dikabulkan melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUVII/2009. Kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi kedua kali juga dilakukan pada tahun 2011 dengan keluarnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 yang mengabulkan sebagian tuntutan Pemohon. Pada tahun ini 2015, Undang-Undang Nomor 18 ini juga digugat lagi oleh beberapa pihak pada beberapa pasal gugatan yang berbeda. Yang unik lagi Undang-Undang Nomor 18 yang masih balita atau kurang dari 5 tahun, ini pun telah diamandemen dengan adanya perubahan di dalam pasal-pasalnya. Jika kita hitung, maka tidak kurang dari 25 pasal yang mengalami perubahan, penambahan, pengurangan, dan penghapusan. Perubahan yang terjadi pada pasal ketentuan umum yang menjadi dasar atau batasan istilah-istilah ide dalam undang-undang. Jika pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jumlah pasalnya ada 99 dan yang dilakukan perubahan sebanyak 25 pasal, artinya sekitar 25% isi undang-undang mengalami perubahan. Jika Majelis Hakim yang saya muliakan jadi, kita kalau mau mempelajari isi undang-undang terkait peternakan dan kesehatan hewan rupanya harus teliti dan seksama betul karena tidak cukup membaca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, akan tetapi juga secara bersamaan dengan hasil amandemennya. Yang Mulia Majelis Hakim, beberapa hal yang saya sampaikan tersebut apakah dapat diartikan jika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini belum sempurna dan memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, sehingga perlu disempurnakan mengantarnya perubahan atau adanya amandemen dapat memicu gugatan berikutnya atas hasil amandemen dan masih adanya ketidakpuasan beberapa pihak terkait termasuk adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat kali ini. Ataukah hal ini sebuah fenomenal belum terakomodasinya berbagai kepentingan atau bahkan adanya benturan kepentingan antar stakeholder ketenagaan. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum saya diminta sebagai Saksi di forum persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat ini terus terang saya kurang begitu memperhatikan apalagi mempelajari secara seksama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diamandemen pada tahun 2014. Namun setelah saya mempelajari secara seksama termasuk undangundang sebelumnya, yaitu Nomor 6 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 saya menemukan beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian penjelasan. Demikian pula jika kita membandingkan undang-undang tahun … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 yang telah berlaku hingga tahun 2009. Sehingga kita bisa lebih memahami spirit dari masing-masing undang-undang tersebut.

9

Pemahaman ini sangat penting sebelum saya memberikan kesaksian atas pasal-pasal yang sedang diskemakan. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebelum saya menyampaikan pendapat sebagai Saksi Ahli. Hal-hal dimaksud adalah terkait dengan beberapa kata kunci penting sebagaimana yang tertera dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, juncto Nomor 41 Tahun 2014 yaitu Peternak, Korporasi, Perusahaan Peternakan, Integrasi, Keterpaduan, dan Kondisi Usaha Peternakan. Terkait dengan kondisi usaha peternakan di Indonesia, baik sapi potong, sapi perah, ayam bertelur, atau ayam pedaging, sejak 5 tahun terakhir ini memang dirasakan adanya persoalan, seperti harga pakan naik, harga jual, daging ayam broiler, maupun telur di level peternak stagnan bahkan sering berfluktuasi, dan persaingan usaha semakin ketat dan akhirnya menyebabkan kerugian khususnya pada peternak skala usaha kecil dan/atau peternak mandiri. Perlu dijelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang usaha peternakan ayam, khususnya broiler ada dikotomi istilah yang sangat jelas antara peternak mandiri, peternak plasma, dan integrator. Peternak mandiri adalah peternak yang memelihara ayam dalam skala usaha tertentu secara mandiri dan tidak terikat kemitraan usaha dengan perusahaan pembibitan maupun pakan dan obat-obatan. Peternak Plasma adalah peternak ayam dengan skala usaha tertentu yang melakukan kemitraan dengan perusahaan pembibitan pakan dan obatobatan. Sementara istilah integrator adalah pelaku usaha umumnya berskala besar budi daya ayam yang terintegrasi dalam sebuah grup usaha yang memiliki satu atau lebih unit usaha lain entitas terpisah atau tergabung, seperti bibit, pakan, bahkan obat-obatan, dan/atau industri pengolahan hasil, seperti rumah potong ayam, daging olahan, seperti nugget, sosis, bakso, dan sebagainya. Masing-masing kategorisasi peternak tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti ada tidaknya jaminan pasar sehingga peternak masih bisa bertahan bahkan berkembang karena adanya jaminan pasar atau sebaliknya peternak mengalami kerugian bahkan kebangkrutan karena tidak adanya jaminan pasar. Yang Mulia Majelis Hakim, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyebab kerugian atau kebangkrutan dan menurunnya jumlah peternak kecil dan mandiri itu disebabkan karena akibat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ataukah kondisi usaha peternakan Indonesia yang sudah sangat kompetitif, sehingga yang tidak efisien akan kalah bersaing dan tersisih bahkan bangkrut dan mati. Memang tidak bisa dipungkiri di dalam era global dan pasar bebas, sedangkan Indonesia telah memasuki arena pasar bebas seperti Asean, Afta, WTO tersebut. Dalam era pasar bebas, pemenang persaingan adalah pihak yang paling efisien dalam usahanya. Sementara kunci efisiensi antara ini 10

adalah skala usaha, teknologi, kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Alinea 8 baris terakhir bahwa penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis. Di dalam pendekatan sistem agribisnis, maka maksimalisasi keuntungan, optimalisasi alokasi sumber daya, dan efisiensi usaha menjadi strategi, dan target utama yang harus dicapai dalam mengelola sebuah usaha. Bagi pelaku usaha yang tidak mengadopsi sistem agiribisnis, hampir pasti akan tersisih karena kalah efisien dengan pelaku usaha lainnya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, secara pararel ada kebijakan pemerintah untuk mendorong terjadinya dobel konsumsi daging ayam per kapita penduduk dari semula 7 kilogram tahun 2012 menjadi 14 kilogram per kapita per tahun tahun 2017. Jadi pemerintah melalui Wakil Menteri Pertanian, waktu itu Bapak Rusman Heriawan Tahun 2012 menyampaikan dalam sebuah forum, bertekad untuk mendongkrak konsumsi ayam dan telur menjadi 2 kali lipat atau double consumption dalam 5 tahun mendatang. Jadi, angka konsumsi daging ayam sekitar 7 kilogram per kapita per tahun, ditarget pada tahun 2017 menjadi 14 kilogram per kapita per tahun. Ini sumber di Agrina 16 Januari 2013. Kebijakan ini telah disambut para pelaku usaha dan investor, tentunya termasuk investor asing untuk investasi di sub sektor industri peternakan khususnya unggas mulai dari bibit, pakan, dan budidaya. Hal ini terbukti pertumbuhan sub sektor peternakan naik pesat dari hulu hingga hilir. Kondisi tumbuhnya investasi di industri perunggasan secara langsung maupun tidak langsung telah menciptakan kompetisi baru di antara para pelaku usaha peternakan. Yang Mulia Majelis Hakim, tadi saya telah menyampaikan beberapa istilah seperti peternak, korporasi, perusahan peternakan, integrasi, keterpaduan yang terdapat dalam undang-undang dan perlu mendapat perhatian. Di dalam ketentuan umum nomor 14, “Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.” Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Korporasi itu diartikan badan usaha yang sah atau badan hukum.” Dan istilah yang kedua, “Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.” Sementara, definisi peternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak. Misalnya kuda, lembu, ayam, dan sebagainya.” Nah, di dalam undang-undang ini nampak jika kedudukan peternak perorangan dan korporasi dapat dimaknai sejajar. Jika pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan terhadap peternak, maka dalam era pasar bebas dengan pendekatan sistem agribisnis, peternak akan tersisih dan habis akibat kalah bersaing dan yang eksis hanyalah perusahaan yang kompetitif. 11

Pada ketentuan umum nomor 15, “Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI, yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.” Dalam konteks ini, peternak perorangan dan korporasi levelnya sama yang semestinya dibedakan dari skala usahanya dan bentuk fasilitasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap peternak dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945. Yang Mulia, terkait Pasal 2 ayat (1) tentang Integrasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah integrasi antara satu komuditi dengan komuditi lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.” Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini kiranya tidak perlu dikhawatirkan menyebabkan timbulnya monopoli sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon, mengingat makna integrasi di sini bahwa peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan komoditas lainnya. Majelis Hakim yang kami hormati, kiranya dalam memahami persoalan ini, perlu memahami pada Pasal 2 yang memuat asas penyelenggaraan peternakan. Jadi meskipun demikian, yang patut menjadi pemikiran kita adalah asas penyelenggaraan peternakan. Kalau pada ayat (2) yaitu penyelenggaraan peternakan berasaskan keterbukaan dan keterpaduan. Pada ayat ini, term atau istilahnya yang digunakan adalah terpadu, bukan terintigrasi sebagaimana pada ayat 1. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama sebagaimana menurut Kamus Bahasa Indonesia, terpadu artinya sudah dipadu atau disatukan dilebur menjadi satu. Kalau integrasi, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi pada bab … penjelasan Pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan keterpaduan adalah penyelenggaran peternakan dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Dalam hal ini, patut kiranya dikawal dengan baik dalam praktiknya, sehingga tidak terjadi monopoli usaha dari hulu hingga hilir. Karena dengan pendekatan sistem agrobisnis, maka dengan undang-undang ini pelaku usaha didorong untuk melakukan efisiensi dengan berbagai cara dan salah satu caranya adalah pelaku usaha termasuk korporasi dapat membangun usaha terpadu dari hulu hingga hilir. Namun oleh karena objek sengketa bukan mengenai Pasal 2 ayat (2), maka tidak perlu kita perpanjang dan cukup berhenti sampai di sini saja. Yang Mulia Majelis Hakim, terkait Pasal 30 ayat (2), “Perorangan warga Indonesia atau badan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud 12

pada ayat (1), dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait.” Saya berpendapat bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir sebagaimana Pemohon khawatirkan karena telah ada perundangan dan peraturan lainnya yang dapat melakukan perlindungan untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan, seperti monopoli, oligopoli, dan kartel. Dengan catatan pemerintah secara sungguhsungguh menegakkan perundangan dan peraturan dimaksud, dalam hal ini Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya. Demikian, Yang Mulia Hakim, yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabilahitaufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb. 45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Ali Agus. Berikutnya sekarang kita dengarkan sekaligus keterangan dari DPR. Pak Putu, saya persilahkan.

46.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Assalamualaikum wr. wb. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu namo siwa Buddhaya. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 117/PUUXIII/2015. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015, tanggal 28 November 2014 telah menugaskan … izin, tanggal 28 November 2015, telah menugaskan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Dr. Azis Syamsuddin, Trimedya Panjaitan, Desmond Junaidi Mahesa, Benny K. Harman, Mulfachri Harahap, dan I Putu Sudiartana. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk selanjutnya disebut Undang Undang Nakeswan, yang diajukan oleh Syuratman Usman S.H, Rojikin S.H, dan Sigit Prambudi S.H., selaku Kuasa dari Ashwin Hulungan, Ir. H. Waryo Sahru, AA. Suwargi, Ir. H. Teguh Prasetyo, Surya, Sugeng Marwoto, Alfi Zuhri, Sugeng Wahyudi, Dudung Rahmat, Kadma Wijaya, Saidi Sigit Prabowo, Ir. Alimuddin Sidi, 13

Ir. Teguh Sudaryanto, Ir. Sunardi, Ir. Abdul Rahman Rahim, untuk selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian atas Undang-Undang Nakeswan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 sebagai berikut. Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI menyampaikan sebagai berikut. 1. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menangani permohonan a quo DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan dan dimohonkan untuk diuji. Karena DPR berpandangan secara formil tidak ada kerugian secara normatif yang terbukti yang dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi Pemohon, pasal-pasal a quo tidak … pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika kerugian itu secara praktis bukan masalah kerugian dan kewenangan konstitusional. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing terhadap hal tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UndangUndang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2013 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian Undang-Undang Nakeswan. Terhadap permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nakeswan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan, keanekaragam hayati, dan sangat besar berupa sumber daya hewan dan tumbuhan sebagai anugerah sekaligus amanat Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarkan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan 14

pendekatan sistem agrobisnis, peternakan yang sistem kesehatan hewan, serta penerapan asas kemanfaatan, dan keberlanjutan, keamanan, dan kesehatan kerakyatan, dan keadilan, keterbukaan, keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. c. Bahwa DPR tidak sependapat terkait Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nakeswan telah menciptakan monopoli usaha peternakan. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nakeswan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatakan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, menyediakan jasa dan bahan baku industri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, serta memperluas kesempatan berusaha sebagai … sebagaimana dimaksud dalam tujuan pengaturan Undang-Undang Nakeswan. d. Bahwa perlu dipahami Para Pemohon, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo yang menyatakan: 1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. 2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional. 3. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. 4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan memberi kepastian hukum yang … dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, tidak benar anggapan Para Pemohon bahwa pasal a quo dianggap melanggar/bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. e. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo sepanjang frasa atau melalui integrasi dan frasa atau bidang lainnya yang terkait telah menciptakan monopoli usaha peternakan dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari pembibitan atau istilahnya day off cake, budi daya, pengadaan pakan, peralatan peternakan, pemasaran, dan lain15

lainnya, secara terintegrasi adalah tidak tepat. Ketentuan Pasal 1 angka (1) undang-undang a quo tersebut di atas telah mencakup keseluruhan bidang usaha peternakan dari hulu sampai dengan hilir. Bahwa jika melihat secara utuh substansi Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo, maka frasa atau melalui integrasi dan/atau bidang lainnya yang terkait haruslah dimaknai sebagai bidang usaha lain di luar usaha peternakan dan kesehatan hewan yang terintegrasi dengan usaha peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa para Pemohon telah keliru memahami substansi Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo dan karenanya dalil Para Pemohon tersebut harus ditolak. f. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) undangundang a quo yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, perlu dipahami terlebih dahulu isi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nakeswan. Makna bahwa norma tersebut merupakan pengaturan mengenai kebebasan setiap orang untuk melakukan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan Indonesia. Ketentuan ini telah sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing berhak untuk melakukan penanaman modal atau investasi di Indonesia. g. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 33 UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah anggapan yang tidak tepat, mengingat tujuan diselenggarakannya penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan eko … ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Lebih lanjut konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Sebagai Sumber Hukum Materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar 16

penanaman modal. Oleh karena itu, hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. h. Bahwa DPR berpandangan, seandainya ketentuan Pasal 30 ayat (2) undang-undang a quo ini dicabut, maka akan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang khususnya Undang-Undang Penanaman Modal dan dikhawatirkan akan menimbulkan keguncangan bagi kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia akibat larangan investasi di Indonesia, serta akan membawa dampak yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia. i. Bahwa DPR berpandangan terjadinya monopoli usaha peternakan oleh koperasi-koperasi besar, baik itu koperasi di dalam negeri maupun koperasi asing, dari mulai hulu sampai dengan hilir merupakan pelanggaran yang nyata terhadap larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan oleh karenanya, DPR mendorong bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang. Namun demikian, DPR menganggap adalah keliru jika men … menimpakan tuduhan pelanggaran berupa tindakan monopoli ke dalam pengaturan kebebasan penanaman modal di bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diatur dalam undang-undang a quo. Pengaturan kebebasan dalam menanam … penanaman modal di bidang peternakan dan kesehatan hewan telah dijamin oleh peraturan perundangundangan di Indonesia, sementara praktik penyimpangan di lapangan berupa tindakan monopoli adalah nyata-nyata sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. j. DPR berpendapat bahwa berbagai persoalan atau permasalahan yang berkaitan dalam sektor peternakan dan kesehatan hewan, tantangan maupun dinamikanya telah diantisipasi dengan sangat baik dan komprehensif pada saat pembahasan rencana UndangUndang Nakeswan. Namun, apabila saat ini norma pengaturan di dalam Undang-Undang Nakeswan mengalami permasalahan atau kendala di dalam pelaksanaan, maka apa yang yang disimpa … disampaikan oleh Para Pemohon sebenarnya bukanlah persoalan konstitusional norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma yang diiringi dengan ke … kesiapan teknis, infrastruktur, dan kebijakan dari stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan usaha peternakan hewan dan kesehat … dan kesehatan hewan.

17

Demikianlah keterangan DPR RI, Yang Mulia, yang kami sampaikan untuk bahwa dipertimbangkan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Atas nama DPR RI, I Putu Sudiartana A-442. Assalamualaikum wr. wb. Om Santi, Santi, Santi, Om. 47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Putu Sudiartana telah memberikan keterangan. Agenda berikutnya, sekarang saya persilakan Pemohon, apakah akan dikumpulkan pertanyaannya, ya. Kita selesaikan dulu untuk Saksi, supaya pendek-pendek, Saksi diminta untuk menjelaskan apa kembali, ya.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Oke, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama dari penjelasan Saksi tadi dapat kita simpulkan bahwa memang sebelum undang-undang yang berlaku usaha ternaknya itu berjalan dengan baik. Lalu, setelah undang-undang ini berlaku atau norma ini berlaku usaha mereka itu hidup, tapi juga sebagian besar bangkrut karena tadi disebutkan. Saya ingin tanyakan untuk yang empat Saksi, ya karena hampir sama kesaksiannya, maka saya tanyakan apakah ada tidak apa peran pemerintah dalam hal ini atau katakanlah penyuluhan atau bantuan atau apapun namanya yang Saudara diterima berkaitan dengan kondisi usaha Saudara? Tadi kan disebutkan sebelum undang-undang berlaku usahanya bagus, berjalan dengan baik, ada keuntungan. Lalu setelah ini berlaku, usaha Saudara menjadi rugi bahkan sebagian besar tadi disebutkan ada yang dulu sampai 40.000 ekor tadi, lalu kemudian hanya tinggal beberapa ribu ekor saja. Jadi mohon penjelasan Saudara. Terima kasih. Apa … Saksi dulu, Yang Mulia.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti untuk Saksi dulu.

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Oke. Mohon penjelasan Saksi, mungkin salah satu saja.

18

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silahkan, drh. Hartono, atau Pak Singgit, atau Pak Bambang, atau Pak Hasanuddin yang akan jawab ini, silahkan. Anu … duduk bisa, Pak, silakan. Pak Bambang, silahkan, Pak.

52.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Baik, sebetulnya kalau saya rasakan pribadi itu memang sejak awal saya mulai dari kecil sampai sekarang ini, itu sudah merosot sekali. Kecil, naik, terus lagi turunnya cepat sekali itu, Pak. Saya mulai dari tahun 1989 sampai 2009 itu peningkatan cukup bagus, lama, ya, Pak, ya, mungkin sekitar 20 tahunan itu. Tapi begitu 5 tahun terakhir ini, artinya langsung habis gitu, Pak, habis benar. Jadi enggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, sama sekali, sama sekali. Saya memulai usaha Saya sendiri dari nol, dari pemodalan, dari penyuluhan, saya kebetulan, ya, dokter hewan juga, jadi bisa sangat efisien, soal efisien, saya efisiensi sekali, Pak. Saya itu 5.000 ekor itu saya … anu … satu pegawai, satu pegawai. Kalau ada 10.000 itu dua pegawainya ada satu yang tukang masaknya, gitu, Pak, Istrinya biasanya, gitu, sama anaknya. Itu enggak ada penyuluhan-penyuluhan apa, kerugian ya saya tanggung sendiri. Malah seolah-olah saya merasakan bahwa kok malah diganggu, gitu lho. Pasar saya yang saya bina sejak puluhan tahun yang lalu itu habis begitu saja, hilang begitu saja, sekarang tinggal satu, dua orang pelanggan saya, sekarang larinya ke integrator karena harganya lebih murah. Bagaimana kita bersaing, dari DOC mereka sudah untung, dari pakan sudah untung, dari harga dimurahin, bagaimana kita bisa bersaing kalau mereka … kalau mau bersaing dengan luar deh, jangan lawan dengan peternak lokal, gitu lho. Kita modalnya modal terbatas, mana bantuan, mana bantuan dari pemerintah, apalagi DPR? DPR harusnya membela rakyat dong. Harusnya bantu rakyat, bukan bantu PMA saja, rakyatnya harus dibantuin dulu, dibenahi dulu, gitu. Kan ruginya banyak, Pak. Tabungan … sekarang sudah berapa kandang sudah saya jual, kandang saya jual, apa-apa saya dijual, pokoknya saya kontrakin, kan enggak sanggup lagi untuk beli DOC. DOC sekarang sudah mencapai Rp6.000,00, Pak. Pakan sudah naik hampir Rp600,00, ini. Kemarin Rp250,00. Per hari ini naik lagi Rp350,00. Alasannya jagung, pemerintah. Aduh, saya agak pusinglah, ternak ini mau dibawa ke mana peternak rakyat kita ini, gitu lho, Pak. Terus, bantuan apa yang mau dibantu pemerintah ke kami ini, gitu. Mati sendiri lama-lama. Terus, sekarang karyawan-karyawan saya sudah banyak, “Pak, gimana, Pak kerjaan saya, Pak?” “Tunggu dulu, tunggu dulu.” Saya bilang, “Harga DOC masih mahal.” Berat Pak, berat sekali, itu yang perlu saya sampaikan, Pak. 19

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi Pemohon untuk Saksi?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Untuk Saksi, ya. Satu nanti kita kaitkan dengan keterangan ahli, ya, dari Pemerintah tadi. Soal efisiensi, Pak, apakah kandang Saudara itu efisiensi tidak? Satu. Yang kedua, apakah produk Saudara itu bisa memenuhi pasar enggak kira-kira harga dan sebagainya? Jadi, maksud saya di pasar itu tersedia daging dan sebagainya itu … apa namanya … yang Saudara pasok kira-kira begitulah? Mungkin mohon penjelasan.

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silahkan, siapa yang mau jawab?

56.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Yang Mulia, kami mencoba memberikan satu cara berhitung hari ini, supaya nanti Saksi Ahli dari Pemerintah, Pemerintah sendiri maupun DPR bisa membantu kami menghitung. Hari ini kami beli DOC sampai Rp6.000,00, per ekor, perusahaan seefisien yang dikatakan oleh Pemerintah tadi, terus memberi pakan harganya Rp7.500,00, sampai di lokasi kandang peternak. Hari ini kami menjual ayam ditawar Rp17.500,00. Nah, satu hal yang kami petik bahwa ada yang bicara begini, “Perusahaan besar mampu bertahan 5 tahun tidak untung atau rugi, kalau peternak seperti kami dan anggotaanggota kami satu bulan rugi saja kami sudah ditagih hutang harus membayar semua. Nah, mari kita hitung bersama bahwa hari ini kita jual ayam ukuran berat 1,2 kg–1,4 kg, ya, itu HPP kita dengan harga DOC tadi dan pakan tadi sudah Rp19.000,00. Nah, yang paling masalah dari sistem investasi yang tadi diceritakan adalah semua investor tuh bawa uang banyak. Nah, kalau mengacu pada aturan lama investor ini harus sebagian itu diekspor kembali. Ya, mereka dikasih izin untuk investasi di negara kita tanpa memakan lahan-lahan rakyat yang diciptakan oleh Pak H. Bambang tadi. Nah, ini sama dengan ada pertarungan yang tidak adil tanpa adanya peran pemerintah dalam ... sebagai wasit dalam membela kepentingan rakyat banyak. Nah, kami dalam hal ini juga, Yang Mulia, bahwa minta perlindungan dari Yang Mulia. Bahwa saat ini pemerintah telah gagal dalam membela nasib kami para peternak rakyat karena hitungan tadi. Siapa peternak rakyat yang mampu bertahan dengan biaya produksi 20

seperti itu? Nah, ini menunjukkan sebenarnya undang-undang yang tadinya ditujukan untuk melindungi sebagian besar rakyat atau keseluruhan rakyat kita ini menjadi tidak berfungsi menjadi mandul. Nah, kami mohon izin Pak Mulia … Yang Mulia bahwa undangundang ini harus segera dibetulkan untuk bisa melindungi rakyat banyak. Terima kasih, Yang Mulia. 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Mungkin Pak Hartono ini tadi. Pak Hartono itu karena peraturan ini atau undang-undang yang lain?

58.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Saat undang-undang ini (...)

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau investasi kalau penanaman modal itu kan berkenaan dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Apakah karena undangundang ini yang diujikan? Itu karena apa?

60.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Yang Mulia, masalah ini tidak bisa dilihat satu per satu di saat memang negara kita butuh investasi.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak. Masalahnya yang diujikan disini adalah undang-undang yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

62.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Betul, Yang Mulia.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita tidak bisa misalnya, oh itu dikarenakan Undang-Undang Penanaman Modal yang kita batalkan kemudian Undang-Undang Penanaman Modal. Kan yang dimintakan kan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu yang jadi masalah.

21

64.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Betul, Yang Mulia. Karena di dalam undang-undang ini tidak ada perlindungan terhadap peternak rakyat tadi. Sehingga menyebabkan bebas bertarung tanpa ada aturan main, itu poinnya di situ. Sehingga investor bisa seenaknya masuk. Jadi bukan ... memang bukan di Undang-Undang Investasinya, tapi tanpa adanya peraturan ini sehingga memunculkan excess, ini yang paling penting dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini excess itu mulai kerasa dan makin lama makin berat. Yang Mulia bisa mengecek sekarang ini pangsa pasar yang ada saat ini, pada existing bulan ini saja persentase pemainnya bisa dilihat bahwa persentase peternak rakyat ini sudah dibawah 20%, sedangkan lebih dari 80% ini cuma dikuasai oleh tidak lebih dari 15 perusahaan besar. Nah ini, ini fakta, fakta yang tidak bisa dianulir oleh Pemerintah ataupun ini karena fakta pemegang market share hari ini di lapangan bisa dibuktikan secara matematis. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Cukup dari Pemohon ya untuk Saksi. Dari Pemerintah ada yang akan dipersoalkan atau cukup?

66.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Mohon izin, Yang Mulia. Apakah diizinkan untuk setidaknya menyampaikan terkait dengan Pasal 30. Di mana Pasal 30 itu secara jelas sebenarnya di ayat (1) itu bahwa siapa yang menjadi … apa … pengusaha di bidang peternakan unggas itu kan warga negara Indonesia baik perorangan … ya kan gitu ya, Pak, ya terus kemudian korporasi, kemudian dapat bekerja sama. Nah, sehingga kekhawatiran bahwa investor asing tadi itu tidak serta-merta masuk tanpa adanya ... jadi (…)

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu kalau Saksi tidak bisa menjawab kalau pertanyaan itu.

68.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik. Ini barangkali hanya kami (…)

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti pada Ahli itu, ya.

22

70.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik. Barangkali itu yang kami (…)

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup ya kalau begitu, ya?

72.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Ya. Terima kasih.

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Dari DPR Pak Putu ada kepada Saksi ini tadi. Mungkin sudah selesai memberikan keterangan Pak Putu baru datang tadi.

74. 75.

DPR: I PUTU SUDIARTANA Ya. Cukup, Yang Mulia. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup ya. Baik, dari meja Hakim untuk Saksi? Saksi dulu. Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis kemudian Yang Mulia Pak Wahidudin.

76.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini kepada Para Saksi ya, mungkin bisa diwakili oleh Pak drh. Hartono atau yang lain. Tadi bicara poinnya adalah perlindungan. Jadi, ada komparasi dulu maju setelah ada undang-undang ini bangkrut, temanya adalah perlindungan. Pertanyaan saya pertama adalah apa bentuk perlindungan yang dahulu yang diberikan oleh pemerintah sehingga bisa maju? Itu satu, ya. Ini bicara perlindungan ya, dulu itu bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah? Itu satu. Yang kedua, pemerintah pernah menyatakan dalam persidangan ini bahwa adanya dimungkinkan dapatnya kerja sama antara peternak dengan kerja sama dengan asing itu adalah antara lain dalam rangka meningkatkan teknologi. Ini menurut Pemerintah begitu. Pertanyaan saya adalah … ya, kalau mau dicatat boleh, tapi kalau bisa ingat, enggak apa. Apa beda teknologi ketika dulu peternak maju dengan teknologi yang sekarang sehingga bisa bangkrut? Ya, dua … yang ketiga, Pada Saksi. Dari 80% perusahaan besar yang Saudara katakan tadi, apakah itu adalah perusahaan-perusahaan 23

yang warga negara Indonesia bekerja sama dengan pihak asing atau memang seutuhnya perusahaan asing? Tiga hal yang saya ingin dapatkan informasi. Untuk Ahli, nanti. Ya, terima kasih. Silakan. 77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Wahid sekaligus pertanyaannya.

78.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memang pada persidangan yang lalu, saya sudah (…)

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini kepada Saksi ya (…)

80.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tanyakan kepada Pemerintah (…)

81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Hakim (…)

82.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dan ada jawabannya. Tapi saya ingin minta ketegasan dari Para Saksi bahwa yang dirasakan dan juga beberapa waktu yang lalu, itu baik pada tahap atau aspek budi daya, kemudian sampai ke pemasaran itu yang dikeluhkan, sehingga yang dianggap dari hulu itu, dari sejak budi dayanya sampai kepada pemasarannya. Nah, memang yang diajukan pengujian ini Pasal 2 dan kemudian Pasal 30. Tapi, sebetulnya undang-undang itu satu-kesatuan, apalagi dalam bab yang sama diatur bahwa juga ada perlindungan dan fasilitasi. Nah, ini saya ingin minta kepastian dari Saksi. Sama juga ditanyakan, tapi lebih tegas di Pasal 32 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak. Ini apa yang sudah dirasakan bahwa ada fasilitasi dan pembinaan pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak itu di dalam budi daya? Apa saja yang sudah dialami bahwa itu sudah ada fasilitasi dan pembinaan pengembangan budi daya oleh pemerintah?

24

Kemudian di dalam pemasaran, itu disebutkan juga Pasal 36 dalam satu bab juga, pemasaran itu pemerintah bahkan kewajiban menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemasatan … pemasaran hewan atau ternak. Nah, itu apa saja yang sudah langsung dirasakan dalam dua hal itu, budidaya dan pemasaran? Karena tadi disebutkan budi dayanya nampaknya lama-lama sudah semakin melorot, di pemasarannya juga demikian juga. Nah, apa yang sudah betul-betul konkret dirasakan ada fasilitasi dan perlindungan dari pemerintah yang ada di undang-undang ini lanjutan dari Pasal 30 itu sebetulnya. Itu saja. Terima kasih. 83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Saksi yang akan menjawab. Tidak harus Pak Hartono, yang lain juga saya perbolehkan. Silakan Pak Bambang kalau begitu.

84.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Ya, terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia. Yang pertama tadi bahwa dua perbedaan antara peraturan pemerintah yang terdahulu setelah … sebelum 2009, sama dengan setelah 2009. Yang kami rasakan adalah dulu itu pemerintah memberikan ada integrator atau punya pembimbit atau pakan itu sebagai penyedia, sedang untuk pemeliharaan diserahkan kepada kami kembali ke peternak rakyat ini sendiri. Mereka diperbolehkan beternak, tapi syaratnya pasarnya harus keluar, bukan pasar becek, pasar black market, atau pasar basah. Itu yang peraturan yang saya rasakan. Saat itu saya bina betul. Pasar basah itu kami bina betul, Pak … Pak Hakim Yang Mulia. Bahwa kami rasakan, saya kira dari 100, 200 lapak-lapak kecil itu kita kumpulin. Tapi sekarang pada hilang semua, kalah karena sell kami kalah harga sama mereka, gitu. Kita harga … katakan tadi yang dikatakan Pak Hartono hitunghitunglah di atas kertas, tadi betul sekali. Modal kita, BEP kita itu sekitar Rp19.000, sedang sekarang mereka jual Rp17.500. Gimana kami bisa ber … bisa hidup? Gitu lho, Pak. Saya rasakan bantuan pemerintah yang dulu itu bagus sekali antara integrator itu sudah jelas kerjaannya, ya, nyiapin bibit sama pakan untuk kami, gitu. Bibit dan pakan untuk kami. Yang boleh mereka boleh beternak, apabila ada syarat sebagian kami mereka boleh ternak, tapi untuk entah nugget, entah pasar, keluar bukan merupakan pasar yang ada di kami, gitu, Pak.

25

Segmentasi pasarnya di situ sebelumnya, jelas. Tapi sejak 29, waduh kita diserbu semuanya, Pak. Pasar kita diserbu semuanya, kita enggak tahu sekarang ini siapa musuh kita sebetulnya, gitu lho, pak. Antara teman sendiri atau PMA, saya gitu saya ngga tau integrated sendiri ini. Saya rasakan pribadi ini, saya cerita apa adanya, sesungguhnya yang saya alami sendiri bukan karang-karangan siapa, gitu (suara tidak terdengar jelas) sekarang ini, semuanya tuh enggak ada bantuan sama sekali, saya dari nol sampai gede sekarang ini, sampai mau mati lagi ini, itu enggak ada bantuan sama sekali. Bantuannya cuma itu ngatur aturan-aturan, akhirnya … tapi sekarang ini aturannya sudah memberatkan kami, Pak. Yang saya rasakan dulu itu bibit pakan sudah enak, mereka ternak cuma sebagian saja, dulu kita peternak 80%, Pak, porsinya. Sedang pasarnya pasar-pasar kita sudah jelas sekali, gitu. Tapi semenjak peraturan ini pasar kita diserbu sama mereka ternaknya mereka sekarang DOC saja berebut, Pak. Kami sudah dibatasi, kalo dibatasi masuk kandang sendiri mereka semua, kita perlu kandang untuk diisi, enggak ada barangnya. Gimana ini ke depannya gitu loh, Pak. Sekarang bibit sudah dibatasi, dikurangi oleh pemerintah lagi juga dikurangi, ya. Memang untuk … karena oversupply tadi dirasakan oleh teman kami juga kalau di pasar-pasar banjir, harga ayam langsung turun. Tapi kalau pakan enggak dikurangin, begitu dikurangi DOC dilema bagi kami. Kita enggak kebagian DOC-nya, mereka masuk kandang sendiri. Sekarang ini kita ngisi ayam Rp10.000,00, Pak, bisa 2, 3 hari ngisinya, Pak. Kami cuma dapat 50 box, 30 box. Dulu aja 100, 200 box langsung, Pak. Langsung kita 20.000 saja dikasih kandang, sekarang ini, masya Allah. Apalagi minggu depan ini katanya mau dipotong lagi, betul enggak itu. Dipotong lagi 2 juta ekor lagi, aduh bulan depan ini saya masih bisa pelihara ayam enggak kita ini. Itulah yang kami rasakan, Pak. Antara bantuan pemerintah, perbedaan peraturan sebelum dan sesudah itu. Untuk selanjutnya mungkin Pak Hartono bisa menambahkan, Pak Yang Mulia (…) 85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Hartono (...)

86.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG PRIAMBODO Terima kasih.

87.

SAKSI DARI PEMOHON: HARTONO Izin, Yang Mulia. Cara menghitungnya sebenarnya mudah sekali, Yang Mulia. Dulu pemerintah mengkhususkan para investor besar ini 26

untuk bikin pabrik pakan dengan modal besar, bikin breeding bibit dari kakeknya ayam yang disebut grand parent stok, kemudian parent stok bapaknya ayam dan anak ayam tersebut dijuallah ke petani-petani. Jadi petani kebagian lahan namanya lahan budidaya, yaitu kami memberi anak ayam, memberi pakan, membesarkan, dan kami menjual ke pasar becek. Setelah tahun 2009 dimana aturan kata peternak rakyat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ini hilang. Kemudian di situ juga peraturan yang lainnya ikut hilang seperti Keppres Nomor 22 yang mewajibkan … apa … kalau mau budidaya yang besar ini harus membimbing yang kecil. Kemudian mengalihkan sebagian saham dan seterusnya pada peternak yang lebih kecil. Sehingga yang besar mengangkat yang kecil naik ke atas. Nah, saat ini bayangkan, Yang Mulia. Kalau kami yang membeli anak ayam, membeli pakan, memelihara ayam, kemudian menjual ke pasar becek bertarung dengan yang bikin ayam ... anak ayam tersebut, yang bikin pakan mereka pelihara juga kemudian dijual ke pasar yang sama. Inilah yang terjadi, dan kalau hari ini terjadi seperti ini, contohnya kami mengeluhkan dalam berapa hari ini ke pemerintah, mungkin Pak Sekjen bisa mengecek ke sistem di direktur-direktutnya bahwa harga hari ini Rp17.500,00, sampai hari ini tidak ada apapun yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan harga jual seperti Pak H. Bambang tadi bilang HPP kami Rp19.000,00, kami di ... terpaksa menjual Rp17.500,00. Nah, itu. Teknologi dari sekian tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada perbedaan yang nyata, Yang Mulia. Bahwa teknologi (suara tidak terdengar jelas) system perubahan itu, itu tidak banyak berubah sebenarnya. Teknologi itu sudah teknologi tahun 80-an yang hanya sedikit dikasih automatic computer, apa namanya … ada cctv dan sebagainya saja, itu tidak ada perubahan terlalu jauh, gitu. Nah, soal kepemilikan mungkin saya tidak bisa me-judgement, Pak Yang Mulia. Bahwa tinggal dicek saja di dalam … apa namanya … daftar di Bursa Efek Jakarta dan sebagainya, di situ kelihatan sekali sekmen kepemilikannya. Pertanyaan, Yang Mulia Pak Wahid tentang fasilitas yang sekian lama ada memang tidak ada saat ini yang dilakukan karena sekian tahun terakhir ini dengan vakumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 yang digantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini, ini memang tidak ... belum ada apa … kayak hutan rimba, tidak ada aturan main yang dilakukan untuk tadi, kalau terjadi chaos atau “kebakaran” kayak harga begini, enggak ada yang menolong, pemerintah pun seakan-akan terikat tangannya oleh hal-hal tertentu bahwa kami tidak ada aturan yang membuat kami bisa menolong. Kurang lebih begitu bahasanya. Nah, tentang pertanyaan pemasaran, hari ini terjadi predatory pricing kami bilang, kenapa, ya? Investor raksasa ini yang sekarang 27

punya budidaya luar biasa besar seperti dikatakan Pak H. Bambang tadi, ini terjadi perang harga antara mereka. Nah, perang gajah yang mati ini adalah yang pelanduk-pelanduk kecil ini, yang rakyat-rakyat kecil ini, kami dipaksa mengikuti harga yang besar yang Rp17.500,00. Dalam tiga bulan mereka ribut harga, bertarung harga. Kita bisa nanti, mohon Pemerintah bisa mengecek apa betul kasus di Sumatera Utara jual ayam Rp6.500,00, selama berbulan-bulan, saat itu. Ya, di Padang, di Pulau Bangka. Ya, demikian juga di Sulawesi dan di Kalimantan Tengah waktu itu, perang harga sekian bulan. Nah, hari ini baru mulai naik, hari ini naiknya harga itu yang punya ayam sisa ini siapa? Apakah teman-teman Pak H. Bambang ataukah mereka-mereka ini yang 15 perusahaan besar saja yang menikmati kehidupan itu. Itu yang kami rasakan, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena ini sudah predatory pricing, artinya harga itu dibikin dulu, direndam dulu, rendah, yang pendek-pendek ini yang kecil-kecil ini yang mati duluan. Setelah itu tinggal mereka yang menikmati. Nah, inilah kesalahan undang-undang tersebut yang perlu ... mohon maaf, DPR bantu kami tenaga ahli, pemerintah harusnya membantu membela rakyat banyak. Mohon maaf agak emosi sedikit, mohon maaf kalau ada yang salah, terima kasih, Yang Mulia. 88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sekarang untuk saksi sudah selesai, kemudian sekarang untuk ahli. Dari Presiden dulu yang mengajukan ahli ini. Silakan kalau ada.

89.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari belakang kami dari Kementerian Pertanian ada yang ingin ditanyakan.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, ya. Untuk ahli dikumpulkan dulu, ya. Nanti dijawab setelah semua pertanyaan terkumpul. Silakan.

91.

PEMERINTAH: JAMARIZAL Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jamarizal, mungkin saya mungkin akan memberikan masukan beberapa kebetulan menyangkut dengan pernyataan Pak Hartono.

28

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Anu, ini menanyakan kepada Ahli, bukan ke Pak Hartono.

93.

PEMERINTAH: JAMARIZAL Ya, maaf. Saya bertanya kepada Ahli. Jadi, Beliau mengatakan bahwa Pemerintah tidak melakukan apa-apa, tetapi selalu kita (…)

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Siapa yang menanyakan? Jadi, kepada Ahli Pak Prof. Agus. Kalau Anda nanti akan menanggapi apa yang ada di saksi yang sempat disampaikan saksi, pemerintah itu bisa menyampaikan dalam kesimpulan. Bahwa pemerintah sudah melakukan upaya ini, ini, ini, gitu ya.

95.

PEMERINTAH: JAMARIZAL Baik. Nanti mungkin kami akan lanjutkan berikutnya.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti itu di dalam kesimpulan itu nanti kalau yang mau disampaikan, ya.

97.

PEMERINTAH: JAMARIZAL Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Dari Pemerintah enggak ada. Dari DPR Pak Putu, enggak ada juga. Dari Pemohon, ada nggak yang akan disampaikan pada Ahli, dimintakan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut?

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYURATMAN USMAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan sementara bahwa memang sebelum undang-undang ini berlaku, itu budidaya itu maju pesat, itu faktanya dari kesaksian. Lalu setelah ini berlaku, satu-satu bangkrut. Baik, kita memang tugasnya begitu. Nah, lalu ke Ahli. Menurut Ahli, apakah kondisi itu karena tadi adalah saudara saksi tadi katakan bahwa inefesiensi atau karena 29

regulatornya, Pak. Karena kalau kita bandingkan dengan UndangUndang Tahun 1967 ini sangat prorakyat, misalnya 60% itu untuk ekspor, itu satu. Yang kedua, lalu mereka hanya main di hulu tadi disebutkan tadi, Pak. Jadi, di hulu itu hanya menyediakan pakan dan bibit. Nah, sekarang mereka main dari hulu sampai hilir termasuk budidaya, itu yang jadi masalah. Jadi, itu pertanyaan saya. Sementara ke Ahli dulu ya. Terima kasih. 100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Sekarang dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Palguna silakan. 101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira dari persidangan yang lama kita enggak beranjak keterangannya ya karena tidak bergerak dari persoalan yang dimohonkan ini, tapi ada persoalan-persoalan lain yang justru yang dimunculkan, baik dari keterangan ahli atau tidak. Satu pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah pasal yang dimohonkan ini kah penyebab dari apa yang dialami oleh para Pemohon ini, termasuk yang diterangkan oleh para saksi tadi. Sebab kalau pasal ini misalnya, dia akan … misalnya kalau yang terjadi ini yang dialami oleh Pemohon sekarang itu adalah fakta, betul itu adalah fakta, tapi apakah fakta itu sebabnya adalah undang-undang yang dimohonkan pengujian ini yang belum jelas. Oleh karena itu, pertanyaan saya sebelum kepada Ahli … saya mohon maaf, Pak Ketua. Saya ingin menanyakan kepada pemerintah karena disini undang-undangnya menurut saya bagiannya baik di... di ininya. Saya mau tanya ada kewajiban-kewajiban yang menurut undang-undang ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Ini, mulai dari Pasal 34 … mulai dari Pasal 35, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.” Apakah itu sudah dilaksanakan? Kedua, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.” Apakah itu sudah dilaksanakan? Kemudian berikutnya, pemerintah berkewajiban … undangundang tegas mengatakan, “Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun di luar negeri.” Apakah itu sudah dilaksanakan? Kemudian yang kedua, “Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi 30

seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkakan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.” Itu berikutnya. Kemudian ada banyak kewajiban yang ditentukan di sini kepada pihak Pemerintah. Ini, misalnya Pasal 36 ayat (5), “Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.” Pasal 37, “Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri.” Pasal 37 ayat (2), “Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.” Kemudian, itu banyak sekali kewajiban yang ditentukan di dalam undang-undang ini kepada Pemerintah. Oleh karena itu dalam pemahaman saya secara rasional, maka kalaulah diduga undang-undang ini menjadi penyebabnya kenapa bukan pasal ini yang disoroti? Bahwa ada kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan, misalanya. Oleh karena itu kita tahu bahwa problem undang undang ini kemudian adalah ternyata tidak dilaksanakan, jadi bukan karena problem normanya. Dari undang-undang yang saya bacakan tadi, saya mohon Pemerintah nanti dalam kesimpulan untuk menjawab itu. Nah, itu mohon dijawab. Nah, kemudian kepada Ahli sekarang. Saya ingin bertanya, ini sebenarnya ada lagi, Yang Mulia, yang berkaitan dengan kesehatan hewan, itu misalnya di pasal … ya, di Pasal 76 misalnya. Ya, “Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan daya saing.” Di ayat (2) dijelaskan apa kemudahan yang dimaksud itu. “Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi. b. dan seterusnya,” itu semua kewajiban Pemerintah. Kemudian, Pasal 77 semuanya itu ada. Jadi, oleh karena itu kalau ini tidak berjalan, maka menurut penalaran yang wajar selama berlangsungnya sidang ini penyebabnya bukan di pasal yang dimohonkan pe … pengujian ini, kalau menurut saya atau … atau menurut penalaran kita, ya, bersama. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan jawabannya dari Pemerintah. Sehingga lebih meyakinkan, apakah pasal yang dimohonkan pengujian inikah biang kerok dari yang dialami oleh para peternak kita ataukah ada ketentuan lain yang tidak dilaksanakan dalam undangundang ini? Kepada Ahli, saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, Ahli menerangkan dua pengertian integrasi tadi kalau enggak salah saya tangkap, ya. Yang pertama, integrasi dalam pengertian seperti yang diterangkan oleh Saksi tadi. Mulai dari penyediaan pakan ternak, 31

kemudian pembibitannya, lalu jual dagingnya, jual telurnya, bahkan usaha bakso dan seterusnya itu, itu integrasi begitu. Yang integrasi yang kedua adalah persis pengertian integrasi seperti yang dimak … dimaksud di dalam Pasal 30 ayat (2) ini, yaitu pengintegrasian ya, integrasi, eh … Pasal 2, Pasal 2 maksud saya. Pasal 2 ayat (1), “Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh endo … di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.” Pada waktu sidang lalu, saya juga menanyakan, apakah yang dimaksud integrasi dalam undang-undang itu adalah pengertian bahwa usaha ternak itu bisa dilaksanakan bersama-sama dengan usaha-usaha yang saya sebutkan tadi. Sehingga persoalan integrasi yang dimaksudkan atau didalilkan oleh Pemohon itu adalah dalam pengertian yang pertama yang tadi itu, tetapi bukan itu isi dari undang undang ini. Apakah Saudara Ahli, sama enggak pemahamannya dengan saya seperti itu? Bahwa yang dimaksud integrasi dalam undang-undang ini adalah integrasi dalam pengertian … bukan dalam pengeritan yang pertama, bukan dalam pengertian yang … yang tadi disebutkan itu. Dia mulai bikin makan ternaknya, jual DOC, kemudian dia usaha ternaknya, dagingnya juga dia jual sendiri, lalu dia bikin praharga sendiri, kemudian ketika para pengusaha lemah ini sudah jatuh baru dia dikeluarkan harga yang sesungguhnya, gitu. Itu kan sudah sebenarnya masuk bagian materi undang-undang lain, ya materi persaingan usaha sebetulnya itu kalau itu yang terjadi. Sehingga KPPU sebenarnya yang mesti mengadili kalau soal itu. Nah, itu yang Ahli, yang pertama. Nah, berikutnya saya ingin menanyakan begini kepada Saudara Ahli. Saya dari persidangan du … dua kali Sidang Pleno ini saya … saya masih mempunyai anggapan, tapi mohon maaf sebelumnya, Pak Dekan ya, Prof. Ali. Apakah Bapak juga ahli misalnya dalam bi … keahlian sesungguhnya? Kalau dipeternakan, setahu saya ada banyak, ya ahli pakan ternak misalnya, ada bahkan macam-macam. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, apakah menurut penilaian Prof, problem yang disampaikan yang tadi faktanya disampaikan juga oleh Para Saksi tadi dan yang dihadapi oleh Pemohon yang ingin kita lindungi ini, apakah itu lebih merupakan problem undang-undang inikah dalam pengamatan Prof, ya, ataukah ini lebih merupakan problem kelemahan dalam manajemen produksi dan manajemen pemasaran? Itu yang mau saya tanyakan, dua hal itu. Nah … dan itu kemudian nanti kan tersimpulkan lalu dari … dari keterangan yang ini apakah ini bahwa penyebabnya adalah norma undang-undang ini atakah ada … ataukah ada ketentuan yang tidak … tidak diim … diimplementasikan di lapangan.

32

Dari saya itu, Pak Ketua. Mohon maaf mungkin kalau agak panjang karena ini memang serius persoalannya yang ini. Terima kasih. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Hartoyo dulu. Silakan, Pak Dr. Hartoyo. Kemudian, Yang Mulia Pak Dr. Patriallis Akbar. 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Ali Agus ya, Bapak sudah pernah jadi peternak belum? Pernah, ya? Hidupkan, Pak, miknya, Pak! 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di … dinyalakan mik! 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pernah, ya. 106. AHLI DARI PEMERINTAH: ALI AGUS Ya, ternak … tapi mikro, Pak. 107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO ya. 108. AHLI DARI PEMERINTAH: ALI AGUS Tidak seperti Bapak-Bapak yang peternak ini. 109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik, artinya bahwa begini, kalau kita boleh berimajinasi barangkali begini, kalau perusahan-perusahaan besar yang notabane kemudian punya modal kuat, kalau ini indikasi ini benar. Itu kan ketika di dataran lapangan, di pasar becek tadi, itu kan juga sulit dideteksi ya karena kalau sudah di pasar bebas itu kan siapa sebenarnya yang menjadi supplier atau … itu kan, apakah bisa ketika itu ditangkap, artinya diketemukan ataukah kita tahunya ini sudah ada di pasar bebas yang kita sudah sulit untuk mendeteksi bahwa barang itu dari mana. 33

Artinya begini, Pak Ali Agus. Kalau kita mempersoalkan norma pasal ini, kemudian seandainya memang norma pasal ini yang bermasalah, kemudian okelah, barangkali kita boleh, kita beri ramburambu. Tapi apakah juga ada jaminan bahwa kemudian pasar bisa terkendali, kalau kata Pak Bambang tadi begini bahwa di lapangan juga sulit diketemukan, apakah ini yang membuat adalah para pemodal kuat itu ataukah teman-temannya sendiri? Artinya kan ada kesulitan mendeteksi hal itu. Nah, persoalannya kan kemudian kalau memang kita beri ramburambu, apakah juga bisa kemudian membantu bagi para peternak, kemudian bisa mengendalikan karena mungkin banyak juga plasmaplasma ini yang ternyata memang kerjasama dengan pemilik modal yang tidak secara nyata muncul. Paham dengan pertanyaan saya Pak Prof? Paham, ya? Artinya apakah bisa ada jaminan, kalau undang-undang ini kemudian kita beri rambu-rambu, kemudian kita … bahwa komitmen integritas teman-teman peternak yang lain, teman-temannya Pak Bambang ini juga bisa mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan. Jangan kemudian, di belakang, di depan dia komitmen dengan regulasi yang ada di organisasi persatuan Bapak, tetapi di belakang mereka sebenarnya memukul dari belakang. Dia sebenarnya pro dengan para pemilik modal kuat. Artinya di situ yang … itu yang kemudian menjadi persoalan yang juga harus ditelisik artinya menurut saya. Nah, pendapat Pak Ali Agus seperti apa dalam hal ini? Kemudian yang kedua, barangkali begini, kalau misalnya kemudian pemilik modal kuat itu, seperti yang disampaikan Pak Hartono tadi, misalnya para peternak-peternak yang okelah, jangan yang mikro, kalau tadi Pak siapa yang sudah punya sampai di Karawang berapa tempat, Pak? Itu kalau dikatakan mikro, ya menurut saya … itu kemudian lebih baik memperkuat barisan, kemudian bersatu dan itu merupakan saya kira aset yang sangat ... sangat kuat. Apakah itu juga tidak bisa kemudian mempengaruhi pasar? Saya kira kalau peternakpeternak itu sudah kuat, kan otomatis juga bisa bagaimana secara swadaya menyediakan COD-nya, kandangnya sendiri. Kemudian saya kira juga pakannya. Karena pakan-pakan itu yang perusahaanperusahaan pakan ternak itu yang saya sempat perhatikan di luaran sana, seperti kita enggak boleh nyebut merk, tapi yang ada di Serang, daerah Serang sana, itu kan juga sebenarnya supplier-supplier bahannya juga kebanyakan dari, ya dari sesama. Artinya juga dari, bukan ... bukan dia an sich, dia itu adalah absolut yang mengusahakan dia, Itu juga ada provider-nya juga yang sebenarnya itu juga bisa kita ... kita juga, peternak-peternak ini kalau sudah kuat karena bersatu tadi, bisa mengumpulkan kekuatan, sehingga bisa menyediakan juga bahan baku untuk membuat penyediaan bahan pakan itu. Bagaimana pendapatan …

34

pendapat ... bukan pendapatan. Pendapatan tetap saja, ya, Ahli sudah tahulah. Prof. Ali Agus, tentang dua hal ini? Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, berikutnya, Yang Mulia, Dr. Patrialis Akbar, saya persilakan. 111. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ahli Pak Agus, ya. Saya senang dengan statement pertama Pak Agus. Sebagai Ahli, tadi mengatakan tidak akan memihak ke manapun karena memang ini mereka bukan bersengketa, tetapi rakyat meminta keadilan ke Mahkamah ini. Jadi, sebagai Ahli saya kira cocok betul statement itu. Yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini antara lain itu kan mengenai bahwa perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum itu dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing. Tentu dalam kalimat dapat ini bukan satu kalimat yang sebetulnya tidak hanya kebebasan memilih untuk bekerjasama atau tidak, tetapi kan dapat ini justru sekarang menimbulkan persoalan bagi Para Pemohon. Karena justru dengan kata dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing ini lah, muncul satu keadaan yang sifatnya monopoli, bahkan juga liberalisasi perdagangan. Tadi sudah dicontohkan oleh para Saksi, persoalannya kan di situ. Jadi, apakah kita bebas memilih untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama, bukan di situ poinnya. Kalau pun mereka ingin bekerja sama kan juga belum tentu mau. Tentu investor juga mikirmikir, ini lo itu siapa, orang kecil kok mau kerja sama sama perusahaan besar, kan itu persoalannya yang dipersoalkan oleh para Pemohon ini. Nah, saya ingin mendalami dari Pemohon … dari Ahli, justru dengan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing bukan berarti kita anti dengan asing. Bagaimana menurut ahli tentang masalah Pasal 30 ayat (2) ini berkenaan dengan dapat itu justru menimbulkan liberalisasi dan monopoli di situ. Sehingga semua bilang gulung tikar, kan begitu. Ini kan kaitannya dengan asas yang disampaikan oleh ahli tadi berkaitan dengan asas keterbukaan dan keterpaduan yang ujung-ujungnya disampaikan adalah perlindungan, kan begitu, tetapi justru mereka mengatakan tidak dapat perlindungan. Ahli kan sudah mendengarkan langsung tadi, tentu mereka tidak mau bohong juga. Apalagi para Pemohon ini juga rata-rata engineer juga, insinyur peternakan juga. Saya kira mereka juga punya posisi sebagai intelektual peternak yang juga membantu rakyat kita. Itu saya minta tanggapan ahli. Mohon maaf, Pak Ketua. Saya ingin sedikit kepada pemerintah. Di dalam keterangan tambahan pemerintah kalau dibaca ini sesuatu yang 35

sangat ideal bahwa pemerintah dengan maksimal telah memberikan kemudahan-kemudahan, kan begitu. Tapi kan kemudahan yang disampaikan oleh pemerintah tadi saya kira para saksi hari ini tidak membaca keterangan tambahan ini, jadi mereka tidak tahu. Justru yang disampaikan oleh para saksi mereka tidak dapat kemudahan, tidak dapat perlindungan. Saya berharap kepada Pemerintah bahwa mereka para Pemohon ini rakyat kita pemerintah itu tidak dalam posisi berhadaphadapan, tapi justru mendengarkan keluhan dari rakyat kita ini bahwa ada persoalan norma yang dapat melakukan kerja sama dengan asing tadi justru mereka mendapatkan kesulitan. Ini kan agak kontradiktif, ya. Seyogianyakan memang pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat, tetapi justru malah saya melihat di sini di dalam keterangan pemerintah mengatakan, antara lain seandainya dalam implementasi di lapangan para ternak mandiri kalah dalam bersaing di pasar tradisional boleh jadi hal itu disebabkan karena tidak efisiensinya … efisiennya budaya unggas yang diselenggarakan oleh peternak mandiri tersebut, sehingga mengakibatkan harga menjadi lebih mahal. Loh, ini kan tugas pemerintah membantu mereka supaya efisien. Tadi dikatakan oleh Pak Hartono modalnya Rp19.000,00, di pasar orang lain yang liberalisasi itu menjual Rp17.500,00. Jadi, modal saja enggak kebagian, bagaimana mereka enggak bangkrut, kan lebih baik tutup. Nah, kalau perusahaanperusahaan peternak masyarakat ini tutup ini artinya kan beban juga bagi pemerintah. Semestinya pemerintah terima kasih dengan budidaya dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mau berupaya membela negara ini dengan membuka lapangan kerja sendiri, ya. Saya mau pesan kepada Pemerintah, janganlah begitu, ya, justru pemerintah telah menyadari itu disebabkan karena tidak efisiensinya budidaya. Kenapa tidak efisien? Tugas pemerintah membela mereka, gitu. Terakhir, saya kepada Pak Putu, ini sahabat saya sering ketemu di luar. Pak Putu, saya ini mantan anggota DPR 10 Tahun. Tugas salah satu tugas dari DPR itu kan memang kita memperhatikan suara-suara rakyat kita, Pak Putu. Pak Putu tidak berperkara dengan mereka. Kalau boleh saya merekomendasikan dalam persidangan ini, tolong Pak Putu baik dalam kasus ini maupun juga dalam kasus-kasus atau perkara-perkara lain yang ada kaitannya dengan kepentingan rakyat banyak, kalau bisa begitu DPR membaca permohonan ini tolonglah DPR tidak hanya sekedar membuat tim kuasa hukum untuk menjawab, tapi tinjau ke lapangan, Pak Putu. DPR kan boleh meninjau ke lapangan. Lihat betul apa enggak sih, perusahaan-perusahaan besar 80% yang dikatakan oleh Pak Hartono tadi benar apa enggak sih, ini menjadikan masyarakat kita susah. Meskipun Pak Putu bukan komisi di situ, tapi bisa koordinasi langsung supaya DPR ke depan kita melihat ya bahwa DPR memang membela rakyat. Ini mohon maaf, DPR lembaga politik, kita melihat kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan politik, kita juga mengikuti secara terusmenerus. 36

Jadi, sebagai sesama warga negara, Pak Putu ya, apalagi saya sebagai mantan ya, saya berharap ke depan tolong dilihat apa yang terjadi di rakyat kita ini, gitu. Kalau enggak, mereka mau teriak ke mana lagi? Untung ada Mahkamah Konstitusi, ya. Kan begitu. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima Kasih, Yang Mulia. Ahli Prof. Agus, saya persilakan untuk menanggapi, menjawab apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna, dan Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, dan Pak Hartoyo, tadi ada tiga. Silakan. 113. AHLI DARI PEMERINTAH: ALI AGUS Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa pertanyaan mungkin bisa kami rangkum supaya ini. Kalau kita pelajari betul, sebenarnya memang ada sesuatu yang … makanya tadi Yang Mulia Pak Dewa Gede Palguna pertanyaannya selalu sama, “Jangan-jangan itu salah tembak.” Dalam artian salah. Kalau kita bandingkan ruh, ya. Kalau kita bicara ruh, ini bukan norma dan ini ruh dari undang-undang itu. Ruh dari Undang-Undang Nomor 9 ini adalah kalau dibaca di asas tadi sudah, ada satu yang hilang di dalam asas ini, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya karena berarti tahun 1967 sampai tahun 2009, ini kan berarti berlaku ruh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Nah, yang hilang itu adalah … kalau tahun … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 itu di substansi, “Menimbang bahwa tanah air Indonesia mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan.” Yang C. “Bahwa potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkat … peningkatan taraf hidup, serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan protein hewani.” Artinya, spirit dari undang-undang sebelumnya dengan undangundang ini ada sesuatu yang hilang. Kalau kita lihat asas di sini, namun kita tidak menemukan apakah untuk kemakmuran, kesejahteraan, tetapi ini lebih … sementara kalau di ruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, penyelenggaraan peternakan itu dengan pendekatan sistem agribisnis. Otomatis karena pendekatannya sistem agribisnis, kunci agribisnis … sistem agribisnis, itu ada 3 setidaknya. Pertama, harus efisensi. Dua, alokasi resources yang optimal. Yang ketiga, maksimalisasi keuntungan. Ada 3 kata kunci ini. Oleh karenanya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini dan ada kaitannya secara paralel, Pemerintah mendorong adanya double konsumsi. Otomatis bagi siapapun investor, entah itu investor dalam negeri atau investor luar negeri, informasi itu 37

sangat menarik dan tentu di … disambut dengan gembira, dan itu terbukti pertumbuhan sek … subsektor peternakan ini sangat signifikan, termasuk pabrik pakan itu hampir setiap tahun ada satu sampai dua yang dibangun. Ini artinya, investor menangkap apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan kebijakan double consumption, artinya dari 7 kg jadi 14 kg itukan potensi ekonomi yang besar. Nah, karena ini spiritnya adalah pendekatan sistem agribisnis, ya hampir pasti implikasinya adalah selalu kata kunci efisiensi, (suara tidak terdengar jelas), termasuk hulu-hilir, makanya tadi saya sampaikan kategorisasi peternak, ya. Kalau di undang-undang yang Nomor 18 ini, ini antara definisi peternak dan korporasi itu saya menerjemahkan sebanding. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu sebenarnya saya membayangkan kelihatannya yang menjadi persoalan ini justru ruhnya, ruh dari undang-undang ini. Sehingga implikasinya pada persaingan yang tidak terkontrol dan kategorisasi peternak tadi, ada peternak mandiri, ada peternak plasma, dan ada intergrator. Peternak mandiri, dia berusaha mandiri. Ya, bibit sendiri … anu … apa … cari pakan sendiri. Syukur membuat pakan sendiri. Sementara sebagian peternak karena barangkali ini, barangkali ini dugaan saya, tidak mampu bersaing menjadi peternak mandiri, dia harus bergabung pindah haluan menjadi peternak plasma supaya bisa survive, akhirnya apa melalui kemitraan-kemitraan itu, ya karena di sana ada beberapa peternak yang ikut jalur kemitraan, DOC di-supply, pakan di-supply, pakan juga terjamin, sehingga ini blok-blok yang cukup besar. Belum lagi yang intergrator. Intergrator itu, ya hulu. Ya, hulu itu sektor hulu karena tadi hulu dan hilir itu ada breeding atau pembibitan ayam, hasilnya adalah DOC tadi. Ada pakan, mungkin juga obat-obatan, plus budidaya. Nah, inilah yang kira-kira ini menurut analisis saya apakah ini salah atau tidak memang perlu dilakukan analisis dan kajian lebih serius karena menjadi fakta bahwa dengan kebijakan double consumption akhirnya investasi berlebih, kompetisi semakin ketat dan tajam, dan menyebabkan beberapa pasti kalah karena ada mungkin efisiensi, kapasitas modal, dan sebagainya, dan itulah kira-kira yang dirasakan oleh para peternak, termasuk tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, tadi saya itu juga peternak kecil meskipun saya juga tidak banyak, kecil karena saya juga ingin merasakan betapa tidak mudahnya menjadi peternak. Saya punya peternakan ayam, tapi cuma, ya, kalau … agak malu dengan pengusaha-pengusaha besar ini, ya, sekitar 5.000 sampai 10.000 ekor, tapi kami tidak ayam boiler, tapi ayam jantan. Jadi, kalau di Yogja itu ya itupun kami juga sama mengalami-mengalami hal yang sama. DOC mahal pada saat ini, ya, memang seperti itu, Pak, jadi fluktuasi naik turun, naik turun, ya. Jadi memang, ya, cukup berat apalagi modal paspasan, seperti PNS ini bukan pengusaha, jadi sering mengalami kesulitan, meskipun saya termasuk dianggap urusan pakan ini memang 38

salah satu bidang saya, Pak Yang Mulia Pak Dewa Gede Palguna. Sehingga kalau dari sisi efisiensi pakan dan sebagainya, memang kita tidak akan mampu mengejar apa yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan, ya. Alternatif, pakan alternatif dan sebagainya ini tidak mampu menjawab, karena apa? Karena persoalannya skala usaha, kalau kita mau efisiensi usaha, kalau usahanya kecil, ya, tetap tidak akan mampu bersaing untuk itu. Oleh karenanya, terkait dengan asas, kemudian ini ada pertanyaan antara definisi integrasi dan terpadu, maka saya mengkritisi ini di dalam satu bab, yaitu asas dan tujuan di Pasal 2. Nah, ada makna yang hampir sama, akan tetapi makna ini digunakan istilah yang berbeda. Satu, integrasi. Yang satu terpadu asas ini, keterpaduan ini. Maka, jangan-jangan kalau dalam kamus bahasa Indonesia sudah jelas, yang namanya terpadu dan integrasi itu hampir miriplah. Saya ndak … mungkin harus ditanyakan ke ahli bahasa. Tetapi yang satu ini integrasi horizontal, artinya dengan komoditas lain dan itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Artinya ini kan tidak hanya untuk peternak ayam, tetapi untuk peternak sapi. Barangkali yang punya kebun, punya kebun sawit, justru ini integrasi salah satu cara untuk efisiensi. Ini yang … yang spirit di Pasal 2 ayat (1). Tetapi kalau yang Pasal 2 ayat (2), ini kalau kita baca secara jelas di penjelasan itu, makna keterbukaan dan keterpaduan. Keterpaduan itu maknanya adalah ya supaya efisien, produktifitas, itu harus penguasaan hulu sampai hilir ini. Karena apa? Ya karena ruh dari undang-undang ini adalah untuk dengan pendekatan sistem agribisnis. Itu yang pertama, yang bisa saya sampaikan, Majelis Hakim yang kami muliakan. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi ini, tidak semata-mata persoalan teknis, teknis budidaya, teknologi, dan sebagainya. Kalau pelihara ayam ini sebenarnya tidak banyak persoalan, complicated. Tetapi ada persoalan-persoalan di luar itu yang itu rupanya tidak terjangkau oleh tangan-tangan para peternak yang skala … katakanlah ya ini tadi. Nah, saya ingin menyambung dengan pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo. Kalau seandainya ada rambu-rambu, apakah masih bisa? Sebenarnya kalau spirit seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tahun 1980 itu Presiden Soeharto itu pernah mengeluarkan keppres terkait dengan pembatasan kepemilikan ayam, sehingga satu minggu itu tidak boleh lebih dari 750 ekor, itu pada tahun 1980-an. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kesempatan usaha yang sama kepada … anu … supaya tidak ada hegemoni, tidak ada kongklomerasi dan itu berkembang tahun 1990 di (suara tidak terdengar jelas) dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, memang karena adanya spirit tadi, akhirnya apakah peternak itu perlu bersatu, kolaborasi, atau ini? Saya kira salah satu langkahnya ke sana. Sebenarnya kita punya undangundang terkait dengan koperasi, hanya saya juga ndak tahu, kenapa 39

istilah korperasi ini kok agak dihindari? Mohon maaf, termasuk … saya kira di Kementrian Pertanian juga dihindari istilah itu, sehingga programprogram itu jarang sekali yang kaitan dengan koperasi. Padahal definisi koperasi itu maknanya kan sebenarnya kerja sama. Kerja sama saling menguntungkan, saling melengkapi, saling menyempunakan, ya. Tidak hanya … hanya koperasi adalah kumpulan dari orang 3 … 20 mendirikan koperasi adalah ada … apa … ketetapan pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah, ini menjadi koperasi, namanya koperasi. Saya kira tidak semata-mata itu. Nah, meskipun demikian, memang terutama kaitannya dengan ini tadi, koperasi. Kalau seandainya para petani, peternak bisa bergabung bargaining position itu akan bisa naik. Sebagai contoh, kisruh beberapa bulan terakhir ini kan persoalan jagung. Kalau seandainya para petani, peternak, ini khususnya … kalau ini bukan ayam ayam boiler, tapi ayam bertelur, ya. Ayam telur itu biasanya campur sendiri pakannya, sehingga dia butuh jagung. Di dalam formula itu setidaknya 50% itu terdiri dari jagung. Nah, selama ini kalau peternak … peterluk … peternak ayam bertelur ini membeli jagung dari peternak … dari petani lokal di-mixing sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri ini kan untuk pengadaan jagung tidak mudah, tapi kalau berkoperasi mungkin salah satu cara yang bisa ditempuh, lah ini mungkin peran dari pemerintah bagaimana mendorong upaya kooperasi atau bekerja sama, apapun namanya ya, tapi maknanya adalah kerja sama ini akan membantu bagaimana peternak … kelompok ternak atau koperasi peternakan ini bisa lebih kompetitif dan berdaya saing, termasuk kapasitas modalnya dan bargaining position. Nah, yang terakhir, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, tentang apa apakah kerja sama ini dengan pihak asing merupakan liberalisasi perdagangan atau tidak. Sebenarnya diakui atau tidak kita ini sebenarnya sudah masuk dalam kancah itu. Karena apa? Ya kita ASEAN, Ekonomi Bersatu, AFTA, dan sebagainya. Ya, praktiknya ya memang seperti itu, Pak. Maka bila petani peternak tidak dilindungi dengan ruh tadi untuk menjaga kemakmuran, kesejahteraan, ya akhirnya ini tadi seperti pacuan ibaratnya pacuan ini ya yang menang yang gede, yang besar, lha yang ini ketinggal … tertinggal, ya akhirnya lama-lama mati. Itu yang menurut saya akan terjadi. Sehingga memang saya menggarisbawahi jangan-jangan persoalannya ini memang ini ruhnya ini, Pak, bukan tangannya, bukan pasal ini, pasal itu ini. Itu, ini adalah implikasi, impliksasi dari ruh yang … yang agak sedikit mungkin bergeser yang semula memikirkan kemakmuran, kesejahteraan, tapi ini adalah penyelenggaraan peternakan dengan sistem agribisnis ini akhirnya ya harus kompetisi, harus efisiensi, harus ini, dan sebagainya. Itu menyebabkan kita semua akhirnya terkaget-kaget, lho kok seperti ini. Sehingga seperti Pak Bambang tadi juga enggak bisa menyimpulkan, “Ini apa ya, ada apa ini kok peternakan saya habis-habis dan sebagainya.”

40

Mungkin secara makro global demikian, Yang Mulia Hakim. Apabila ada kurang kami mohon maaf karena itu pun juga keterbatasan saya selaku manusia biasa. Terima kasih. 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Ali Agus. Sebelum saya akhiri persidangan ini saya kira sudah cukup, waktunya juga sudah dua jam kita bersidang. Terima kasih kepada Pak Hartono, Pak Singgih, Pak Bambang, dan Pak Hasanuddin yang telah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Prof. Ali Agus, terima kasih sudah memberikan keterangan ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan pada Presiden apakah masih mau mengajukan ahli, atau cukup, atau saksi? 115. PEMERINTAH: NASRUDIN Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah ingin mengajukan dua orang ahli lagi. 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dua orang ahli lagi. Baik, untuk Pemohon sudah cukup ya. Baik, kalau begitu begini, sidang dalam Perkara Nomor 117 ini dengan amat terpaksa kita tunda dalam waktu yang cukup lama karena Mahkamah akan menangani perkara sengketa PHPU Pilkada dalam waktu sekitar dua bulan, begitu. Sehingga persidangan berikutnya akan kita selenggarakan pada hari Senin, 14 Maret tahun 2015, ya … Senin, 14 Maret tahun 2016. Jadi, kita jeda setahun, tahun 2015 sampai ke 2016. Ya, baik. Saya ulangi, persidangan berikutnya Senin, 14 Maret tahun 2016 pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan dua ahli yang diajukan oleh Presiden dan dari Pemerintah. Ya, baik. Ada yang akan disampaikan dari pemerintah, cukup? 117. PEMERINTAH: NASRUDIN Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari DPR, Pak Putu cukup, ya? 41

119. DPR: I PUTU SUDIARTANA Yang Mulia, catatan itu kami akan segera merekomendasikan untuk ditindaklanjuti nasihat untuk rakyat kami akan lanjutkan. Terima kasih. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Putu. Ini sekarang DPR nya sungguh sangat simpatik ini. Terima kasih sekali lagi pada ahli Prof. Agus. Para saksi, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 1 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

42