2015

Headline Berita Hari Ini

Periode: 07/04/2015 Tanggal terbit: 07/04/2015

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi

Sebaran Bidang

.

Sorotan utama dari 21 media massa yang dimonitor hari ini, isu di bidang Polhukam mendominasi yakni sebanyak 18 media massa (85,7%). Sementara isu di bidang Perekonomian sebanyak 3 media massa (14,3%).


Sebaran Isu

.

Dari tujuh isu yang menjadi Headline media massa hari ini, isu tentang Presiden Tarik Perpres No.39/2015 paling banyak diangkat yakni sebanyak 14 media massa. Selanjutnya isu tentang pencalonan Kapolri 2 media massa. Sisanya yakni isu tentang: Kemlu Evakuasi WNI dari Yaman, Alokasi Dana Desa (ADD, Pemalsuan Surat mandat, Pencalonan Wakapolri,Penyerapan dana belanja pemerintah dan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Jokowi masing-masng 1 berita.


Sebaran Tendensi

.

Headline media hari ini cenderung bernada Netral. 13 media massa dengan bertendensi Netral, tedensi positif sebanyak 6 media massa dan tendensi negatif sebanyak 2 media massa.


Sebaran Isu dan Tendensi

.

Dua isu tentang Presiden Tarik Perpres No.39/2015, di beberapa media massa diberitakan dengan tendensi Negatif dan di beberapa media massa lainnya diberitakan dengan tendensi Netral dan postif. Sementara isu isu tentang pencalonan Kapolri Kemlu Evakuasi WNI dari Yaman, Alokasi Dana Desa (ADD), Pemalsuan Surat mandat, Pencalonan Wakapolri dan Penyerapan dana belanja pemerintah bertendensi netral hanya isu tentang tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Jokowi tendensi negatif.


CONCLUSION isu tentang Presiden Tarik Perpres No.39/2015 mendominasi headline pemberitaan di media massa hari ini. Sebagian besar media massa memilih untuk memberitakan headline tersebut dengan tendensi Netral.


1 Tangkap Dalang Pemalsu Surat Mandat Polri diminta untuk mengusut dan mengungkap siapa dalang atau sutradara pemalsuan surat mandat peserta Munas Partai Golkar di Ancol, beberapa waktu lalu. 2 Benahi Administrasi Presiden Pencabutan Perpres pemberian uang muka pembelian kendaraan pejabat negara didasari kondisi perekonomian yang tidak kondusif. 3 Presiden Tarik Perpres Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Kokowi) telah memerintahkan Perpres Nomoe39/2015 yang mengatur kenaikan tunjangan uang muka kendaraan pejabat dicabut. Pratikno mengatakan, keberatan sejumlah fraksi di DPR menjadi sebab penarikan. 4 Asal Tahu, Tunjangan Mobil Eselon Satu Rp 700 Juta. Setelah diprotes keras rakyat, tunjangan uang muka mobil untuk pejabat negara Rp 210 juta akan dibatalkan Presiden. Tapi, tahukah bahwa tunjangan mobil untuk pejabat eksekituf sebetulnya lebih besar lagi. "Eselon satu mobil dinasnya Rp 702 juta," sebut Ketua DPR Novanto. 5 Komunikasi Prsiden-Menteri Lemah Munculnya polemik peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk pembelianKendaraan Perorangan mengindikasikan lemahnya komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dngan para menterinya. 6 US$9,34 Miliar Siap Ditanam Langkah Pemerintah mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia direspons antusias oleh kalangan investor asuing dengan rencana penanaman modal sedikitnya UU$9,34 miliar, sementara itu perbankan nasional juga akan melakukan ekspansi kredit ke sektor tersebut senilai Rp 43 triliun. 7 Belanja Pemerintah Masih Memble Berbagai resep pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penggunaan anggaran sepertinya belum manjur. Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi, penyerapan dana belanja pemerintah selama kuartal I 2015 tetap saja masih loyo.


8 DPR Usulkan Budi Gunawan Wakapolri Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri, mendapingi Komisari Jenderal Badrodin Haiti. "Kami cari winiwn solution agar Kapolri menjalankan funsi tanpa persoalan," kata Ketua Fraksi NasDem, Rio Patrice Capella, di Komplek Parlemen, Senayan , kemarin. "Kami minta Presiden memasangkan Budi jadi Wakapolri." 9 Badrodin Haiti Bakal Mulus Pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri diyakini bakal mulus. Selain menerima penjelasan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan pelantikan Konjen Budi Gunawan sebagai kapolri, DPR juga berpandangan, posisi Kapolri yang kosong sejak 16 Januari 2015 harus segera diisi. 10 Batalkan Kenaikan Uang Muka untuk Mobil Pejabat, Jokowi Kantongi Presiden Joko Widodo mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membatalkan kenaikan uang muka bagi mobil pejabat negara. Dengan "restu" DPR itu, presiden pun mantap mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. 11 Cabut Perpres DP Mobil, Mensesneg: Presiden Sensitif Terhadap Dinamika Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka untuk pembelian mobil pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan pencabutan perpres itu karena Jokowi sensitif terhadap dinamika yang ada. 12 Jokowi Cabut Perpres DP Mobil Pejabat Setelah dihujani kritikan dari masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Revisi down payment (DP) mobil pejabat dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno usai mendampingi Jokowi bertemu dengan jajaran pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).


13 Presiden Jokowi Akan Kaji Ulang Perpres Kenaikan Tunjangan Uang Muka Mobil Pejabat Di tengah kenaikan harga-harga yang kian membebabni masyarakat, Presiden Jokowi menyatakan Peraturan Prsiden (Perpres) No. 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka pembelian mobil bagi pejabat Negara untuk pembelian kendaraan perorangan akan dikaji ulang. Pasalnya penandatanganan Perpres ini tidak diketahuinya secara pasti. Presiden juga menyayangkan hal itu tidak dibahas dalam rapat kabinet terbatas. 14 Presiden Jokowi Perintahkan Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Dicabut Peraturan Prsiden (Perpres) No. 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka pembelian mobil bagi pejabat Negara untuk pembelian kendaraan perorangan menuai polemik. Hal ini mengingat kondisi saat ini dinilai tidak tepat. Melihat hal ini Presiden perintahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dicabut. 15 900 WNI di Yaman Berhasil Dipulangkan Pasca ketegangan yang terjadi di Yaman, Pemerintah Indonesia telah berusaha mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Yaman, Timur Tengah tersebut. Koordinator Evakuasi Kemenlu, Gatot menyatakan, hingga kini sekitar 900 WNI telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Namun, masih banyak WNI yang masih berada di Yaman untuk melanjutkan kuliahnya. 16 Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Terbitnya Perpres tersebut banyak menuai protes dari kalangan masyarakat. Melihat hal ini Presiden perintahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dicabut.


17 Budi Gunawan Kandidat Kuat Wakapolri, Apa Kata PDIP? Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, menilai wacana pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai salah satu calon terkuat Wakapolri bukan urusan DPR maupun Presiden Joko Widodo. Menurut dia, calon Wakapolri sangat tergantung dengan Kapolri definitif. Jika nantinya calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti lolos di DPR, maka sosok Wakapolri tergantung perwira polisi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982 itu. 18 Policy Flip-Flops Plague Jokowi After a string of abrupt and confusing policy reversals six months into his term of office, the credibility of President Joko Widodo in producing sound policies has been called into question. The cancellation of a recently signed presidential regulation authorizing a substantial rise i car purchase allowances, worth Rp 158 billion (US$ 12.2 million), for top officials and legislators has exposed Jokowi's personal weakness with regard to detail and policy making. 19 Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini. 20 Cabinet That's All Show and No Go Fuels Dissatisfaction With Jokowi President Joko Widodo's popularity has taken a steep tumble following slew controversial policy initiatives, prompting a call for a cabinet reshuffle to boost his administration's performance. 21

Presiden Jokowi cabut Perpres tunjangan uang muka mobil pejabat Setelah menandatangani alias memberlakukan, Presiden Jokowi kemudian berubah, mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara. Adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang mengungkap hal itu, di Jakarta, Senin.


2015

Recommend Documents