2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 111/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT [PERSATUAN PEGAWAI PT. INDONESIA POWER (PPIP) DAN FEDERASI SEKTOR UMUM INDONESIA (FSUI)] (VII)

JAKARTA SELASA, 15 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 111/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait [Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) dan Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI)] Selasa, 15 Maret 2016 Pukul 11.11 – 11.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Suhartoyo Wahiduddin Adams

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Eko Sumantri 2. Adri B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Fandrian Hadistianto 2. Ari Lazuardi C. Pemerintah: 1. Pamudji Slamet 2. Mulyanto 3. Untung Minardi 4. Andi Batara 5. Slamet Riyadi 6. Nico Utama E. Pihak Terkait: 1. PS. Kuncoro 2. Eko Sutopo 3. Benyamin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Persidangan hari ini agendanya untuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait ya, ada dua yang mengajukan permohonan. Tapi sebelumnya, silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dari Para Pemohon.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon hadir Kuasa Hukumnya saya sendiri Ari Lazuardi bersama Prinsipal Bapak H. Adri dan Eko Sumantri.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dari DPR ada surat ya, berhalangan hadir. Dari Kuasa Presiden, silakan siapa saja yang hadir?

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, Pak Mulyanto, Untung Winardi, dan Andi Batara. Dari ESDM, Pamudji Slamet, Slamet Riyadi, dan Nico Utama. Demikian, Pak Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari PPIP (Persatuan Pegawai PT Indonesia Power), kemudian dari FSUI (Federasi Sektor Umum Indonesia). Tetapi yang hadir sekarang dari PPIP, ya? Silakan siapa saja yang hadir?

1

6.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Terima kasih. Saya sendiri Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power. Sebelah kiri saya, sekjen. Sebelah kanan saya, koordinator bidang, Pak.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dipersilakan untuk memberikan keterangan di mimbar.

8.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia. Izinkan kami para Pihak Terkait menyampaikan keterangan kami yang diwakili oleh saya sendiri. Kami akan membacakan keterangan Pihak Terkait lebih ringkas daripada keterangan full yang telah kami sampaikan ke Majelis. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Materiil Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perkenalkan kami: 1. Persatuan Pegawai PT Indonesia Power. Nama PS. Kuncoro. Jabatan Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power. Selanjutnya disebut Pihak Terkait I. 2. Federasi Sektor Umum Indonesia. Nama Benyamin. Jabatan Ketua Umum Federasi Sektor Umum Indonesia. Kemudian, nama Ade Mulyadi. Jabatan Sekretaris Jenderal Federasi Sektor Umum Indonesia. Selanjutnya disebut Pihak II. Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II disebut sebagai para Pihak Terkait. Para Pihak Terkait memilih domisili hukum di Kantor Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 18. Para Pihak Terkait dengan ini mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 111/PUUXIII/2015. Pendahuluan. Berdaulat energi, berpijak pada cinta konstitusi. Salah satu dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah mewujudkan kedaulatan energi guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

2

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan seperti melahirkan kembali pemaknaan usaha penyedia tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang telah dinyatakan inkonstitusional karena terjadi praktik pemisahan kekuasaan sebagai dimuat dalam Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. Pemohon uji konstitusional dalam Perkara Nomor 111/PUUXIII/2015 yang diajukan oleh serikat pekerja PLN dengan diwakili oleh Ketua H. Adri dan Sekjen Eko Sumantri sesungguhnya adalah langkah tepat guna menghindari semakin terperosoknya bangsa ini dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mengarah kepada pelepasan tanggung jawab negara, khususnya dalam pengelolaan energi. Kedudukan hukum Para Pihak Terkait dalam Perkara 111/PUUXIII/2015. 1. Bahwa dalam permohonan ini Para Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dengan pokok permohonan pada Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015. 2. Bahwa ketentuan mengenai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 3. Bahwa secara umum Para Pihak Terkait merupakan serikat pekerja/serikat buruh layaknya DPP SPPLN sebagai Pemohon dalam Perkara 111/PUU-XIII/2015, dan khususnya Pihak Terkait I merupakan serikat pekerja atau serikat buruh pada anak perusahaan PT PLN Persero yang sama-sama memiliki fungsi sebagai perusahaan penyediaan listrik untuk kepentingan umum. 4. Bahwa Pihak Terkait II adalah serikat pekerja yang berkepentingan terhadap setidaknya dua hal, yakni kepastian pasokan listrik dengan harga industri terjangkau yang disediakan oleh BUMN PT PLN dan tarif listrik murah terhadap Pihak Terkait II sebagai warga negara pada umumnya. Kedudukan hukum Pihak Terkait I. 1. Bahwa Pihak Terkait I yang merupakan organisasi serikat pekerja yang terdapat di PT Indonesia Power dengan nama Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, selanjutnya disebut PPIP. 2. Bahwa Pihak Terkait I dapat dikategorikan sebagai perorangan dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang haknya akan terpengaruh jika Mahkamah Konstitusi tidak

3

mengabulkan Permohonan Perkara Pengujian Nomor 111/PUUXIII/2015. 3. Bahwa PT Indonesia Power adalah salah satu anak perusahaan PT PLN yang sebelum dibentuk menjadi satu badan usaha yang baru merupakan salah satu unit PT PLN Persero yang bergerak pada bidang pembangkitan tenaga listrik yang mengacu pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. 4. Bahwa PT Indonesia Power mulai dibentuk pada tahun 1995 dengan nama PT PJB I dan kemudian pada tahun 2000 PT PJB I diubah menjadi PT Indonesia Power. PT Indonesia Power terdiri dari satu kantor pusat, 5 unit pembangkit, 3 unit pembangkit jasa, 6 unit jasa pemeliharaan, 1 unit jasa pemeliharaan. 5. Bahwa PPIP telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 165/5/P/X/2001, tertanggal 9 Oktober 2001. 6. Bahwa Pihak Terkait I merupakan Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power yang berhak mewakili untuk/dan atas nama PPIP. 7. Bahwa pengesahan Pihak Terkait I sebagai ketua didasarkan kepada Keputusan Kongres VI Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Nomor 5/kongres keenam/PPIP/2014 tentang Pengesahan dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power untuk periode 2014-2017. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar PPIP menyatakan PPIP berfungsi untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. 9. Bahwa berdasarkan program strategis PPIP dinyatakan dalam tujuan arah kebijakan: a. Menjaga kelangsungan pertumbuhan PPIP yang berkelanjutan. b. Melindungi kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota, maaf, Yang Mulia. 10. Bahwa berdasarkan asas fungsi dan kebijakan program strategis tersebut, para anggota PPIP dengan keterwakilannya dari organisasi serikat telah sepakat untuk memperjuangkan aspirasi guna mendudukkan arah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang konstitusional. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Pasal 32 tentang Rapat Pengurus Tingkat Unit, maka dilaksanakan rapat pada tanggal 27 Agustus 2015, dimana Para Ketua Persatuan Pegawai Tingkat Unit menyerahkan mandat berupa deklarasi kepada Pengurus Tingkat Pusat Persatuan Pegawai PT Indonesia Power untuk mewakili organisasi dalam memperjuangkan usaha penyediaan ketenagalistrikan dan keberlangsungan, serta kemajuan PT Indonesia Power. 12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Rapat Pengurus Persatuan Pegawai Tingkat Pusat guna menindaklanjuti mandat dari unit, maka 4

menunjuk Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power untuk mewakili PPIP dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk terlibat sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 13. Bahwa Anggaran Dasar Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Pasal 8 tentang Tujuan Organisasi yang pada salah satu adalah terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long run sustainable). 14. Bahwa upaya permohonan a quo sesungguhnya dapat dianggap sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi PPIP dimana dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diyakini tidak hanya akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN penyedia dan pelayan energi listrik guna kepentingan umum, namun berdampak juga pada keberadaan anak perusahaan yang selama ini berdiri dengan konsep … yang selama ini berdiri dengan konsep terintegrasi langsung dengan PT PLN seperti PT Indonesia Power dalam menjalankan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang akan hilang. Kedudukan hukum Pihak Terkait II. 1. Bahwa Pihak Terkait II adalah Federasi Serikat Pekerja yang memiliki anggota dari pekerja atau buruh pada sektor industri perdagangan dan jasa. 2. Bahwa Pihak Terkait II mempunyai prinsip organisasi yakni organisasi ini memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. 3. Bahwa tujuan keberadaan Pihak Terkait II sebagai satu entitas serikat pekerja, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 4. Bahwa Benyamin sebagai ketua umum dan Ade Mulyadi sebagai sekjen Pihak Terkait II, terpilih berdasarkan Musyawarah Nasional Federasi Sektor Umum Indonesia. 5. Bahwa ketua umum merupakan bagian dari dewan pengurus pusat yang berwenang, bertindak untuk dan atas nama organisasi. Pasal 34 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSUI. Pasal 51 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSUI. 6. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Tingkat DPP mengamanatkan kepada Ketua Umum Benyamin dan Sekjen Ade Mulyadi untuk menjadi Pihak Terkait dalam Permohonan Pengujian UndangUndang Ketenagalistrikan Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015. 7. Bahwa Para Pihak Terkait seluruhnya adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi ketenagakerjaan di Republik Indonesia.

5

9.

KETUA: ANWAR USMAN Coba ini langsung intinya saja. Itu kan mengenai legal standing dan segala macam. Tadi sudah diulang-ulang itu.

10.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Oke.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

12.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Terima kasih, Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

14.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Hak Para Pihak Terkait yang terpengaruh oleh Pokok Permohonan Nomor 111/PUU-XIII/2015. 1. Bahwa Pokok Permohonan Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh DPP SPPLN memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan Para Pihak Terkait. 2. Bahwa memberlakukan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan menurut Pihak Terkait juga merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusional. 3. Bahwa hak konstitusional Para Pihak Terkait tersebut melekat dalam: a. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945. b. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945. c. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945. 4. Bahwa uraian lebih lanjut dan lengkap mengenai hak Para Pihak Terkait yang terpengaruh oleh pokok permohonan: a. Undang-Undang Ketenagalistrikan telah dan/atau setidaktidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pihak Terkait. b. Dengan kenaikan harga listrik juga akan mempengaruhi anggota-anggota daripada Para Pihak Terkait yang akan 6

mengalami kehilangan pekerjaan atau ter-nonjob-kan dari tempat kerjanya karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 diyakini ke depan akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN dan anak perusahan PLN sebagai penyedia dan pelayanan energi listrik guna kepentingan umum yang selama ini beroperasi secara terintegrasi. c. Dapat membuat Pihak Terkait II terancam kesejahteraannya manakala listrik kepentingan umum industri dikuasai oleh swasta atau tidak terintegrasi, maka tarif listrik akan menjadi komoditi bisnis yang dapat membuat pengeluaran produksi perusahaan tinggi sehingga mengorbankan kesejahteraan buruh dengan melakukan efisiensi, pemutusan hubungan kerja, dan semacamnya. 5. Bahwa terlebih dari itu, upaya Pemohon sebagai Pihak Terkait ini, khususnya Pihak Terkait I merupakan upaya menjaga keberlangsungan hidup perusahaan Indonesia Power sebagai anak perusahaan dari PT PLN. Pokok keterangan. Usaha penyediaan tenaga listrik harus terintegrasi. 1. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa empat jenis usaha tersebut di atas dapat dilakukan secara terintegrasi. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan membuka kemungkinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi. 2. Bahwa bentuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan tidak terintegrasi, akan … akan dan sebagai … sebagian telah terjadi, yakni sebagai berikut. 1) Usaha pembangkit tersedia/tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 2) Usaha transmisi tersendiri/tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 3) Usaha distribusi tersendiri atau tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 4) Usaha penjualan ke konsumen tersendiri atau tidak dikuasai oleh BUMN Ketenagalistrikan. 3. Bahwa fakta saat ini dalam usaha pembangkitan, telah terjadi penguasaan energi listrik yang tidak terintegrasi, dimana penguasaan penyedia tenaga listrik di Indonesia tidak hanya … tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN Persero saja, tapi juga dilakukan oleh IPP (Independent Power Producer), atau PPU (Private Power Utility), dan izin operasi nonbahan bakar BBM. 4. Bahwa ketersediaan pasokan listrik terpasang pada 2014 di angka 53.585 MW, sekitar 37.280 atau 70% di antaranya disumbangkan

7

oleh milik PLN. Sementara, IPP mengambil porsi mencapai 10.000 MW atau sekitar 20%. PPU 5%, IO=5%. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Sebentar. Toh kami juga sudah baca itu, ya. Jadi, itu masalah teknis. Nomor 6 sampai nomor 27, ya, dianggap dibacakan. Langsung ke pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik, ya.

16.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Halaman 17.

18.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik merupakan pekerjaan inti. 1. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, PT Indonesia Power adalah anak perusahaan PT PLN yang menjalankan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum hanya dalam usaha pembangkitan. 2. Bahwa PT Indonesia Power memiliki anak perusahaan yang salah satunya bernama PT Cogindo Daya Bersama (CBD), yang bergerak di bidang koperasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan suplai energi listrik. 3. Bahwa pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh PT CDB dilakukan di usaha pembangkit yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun dengan mempekerjakan pekerjaan inti perusahaan, namun status pekerjanya bukanlah pekerja tetap atau outsourcing. 4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja PT CBD juga nyatanya dilakukan oleh pegawai PT Indonesia Power. 5. Bahwa dengan pemberlakuannya Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e, membawa dampak bagi pegawai PT Indonesia Power berupa hilangnya keberlangsungan pekerjaan yang terbukti secara nyata dengan dihilangkannya struktur organisasi untuk beberapa posisi di bidang operasi dan pemeliharaan ada unit pembangkit dan jasa pembangkitan PT Indonesia Power. 6. Bahwa dengan hilangnya posisi pada struktur organisasi tersebut, saat ini pekerjaan organisasi dan pemeliharaan di unit pembangkit dan unit jasa pembangkit telah menggunakan tenaga kerja dari 8

7.

8.

9.

1.

2. 3.

4.

5.

badan hukum yang berbeda atau anak perusahaan PT IP, yakni PT Cogindo Daya Bersama yang mengancam keberlangsungan pekerjaan bagi anggota persatuan pegawai PT Indonesia Power. Bahwa bukti dan motif lain terkait keberlangsungan pekerjaan adalah terbitnya keputusan pengusaha untuk program pensiun dini tahun 2015 kepada seluruh pegawai yang masih usia produktif. Sedangkan pada posisi sekarang, banyak formasi di struktur organisasi masih banyak yang belum terisi karena sejak 2013 belum ada penerimaan pegawai PT IP tingkat SLTA. Bahwa selanjutnya, para Pihak Terkait menilai, tidak mungkin usaha penyediaan tenaga listrik dapat berjalan jika tidak terdapat pekerja buruh yang mempekerjakan pekerjaan operasional dan perawatan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) hurud d dan e. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan pekerjaan inti dan bukan merupakan pekerjaan penunjang. Bahwa dengan dinyatakannya pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan bukan pekerjaan jasa penunjang, maka peran berdirinya PT CDB untuk menyediakan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan di bidang lingkungan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dalam bidang pembangkitan menjadi tidak diperlukan karena status pekerja PT CDB demi hukum harusnya beralih kepada pengguna yakni PT Indonesia Power. Berlakunya tarif listrik yang sama setiap warga negara Indonesia. Bahwa sebagai kebutuhan publik layaknya bahan bakar minyak, negara wajib menyediakan pasokan listrik dari ujung barat Sabang ke ujung timur Merauke, dari Utara Miangas hingga selatan Pulau Rote dengan tarif yang sama tergolong … pergolongan atau perkelas. Bahwa akibat diberlakukannya undang-undang a quo telah terjadi perbedaan tarif di beberapa daerah yang merugikan rakyat. Bahwa lebih dari itu, tarif listrik nyatanya telah mengikuti harga dan mekanisme pasar dengan diberlakukannya peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 jo Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga … Tarif Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN. Bahwa dengan peraturan menteri tersebut yang bersandar pada Undang-Undang Ketenagalistrikan, perubahan tarif listrik dapat berubah tiap bulannya tergantung pada harga Indonesia Crude Oil, ECP, Inflasi, dan nilai kurs Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Bahwa perubahan tarif ini menurut Para Pihak Terkait dikarenakan PT PLN sudah tidak lagi menjadi pengelola usaha ketenagalistrikan tunggal atau setidaknya terintegrasi oleh PT PLN melainkan PT PLN harus membeli (suara tidak terdengar jelas) dari swasta yang harga jualnya digantungkan pada tingga kop … tiga komponen perubahan tarif tersebut, yakni ECP, inflasi, dan nilai kurs dolar. 9

6.

7.

8.

d.

1. 2.

3.

4.

Bahwa patut diketahui bisnis usaha ketenagalistrikan bukan semata-mata hanya sekadar bisnis penjualan listrik, melainkan juga ada bisnis penjualan bahan bakar energi, pembangkit seperti batu bara, minyak bumi, atau gas. Bahwa dibuka kemungkinan perbedaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Ketenagalistrikan, bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama antarwarga negara Pasal 28D ayat (1) dan prinsip kemandirian Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam membangun perekonomian bangsa. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tarif listrik sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan tarif tenaga listrik untuk konsumen dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha adalah bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) terkait frasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa dapat dilakukan secara terintegrasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahujn 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan

usaha swasta koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik bertentangan dengan Pasal 18A ayat 5.

6.

(2), Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan usaha

swasta koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sepanjang frasa badan usaha 10

milik daerah bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18A ayat

(2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dilaksanakan bersama PT Perusahaan Listrik Negara sebagai badan usaha milik negara di bidang ketenagalistrikan sebagai perusahaan induk. 7. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 8. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e UndangUndang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 10. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e UndangUndang Ketenagalistikan … Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakistrikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan dari para Pihak Terkait ini kami bacakan. Terima kasih, Majelis. 19.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, Terima kasih. Pihak Terkait II, kok baru sampai ini? Coba, siapa yang hadir? Pakai mik. Namanya siapa?

20.

PIHAK TERKAIT: BENYAMIN Nama saya, Benyamin, Pak, dari Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI).

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Kok baru sampai? Kenapa?

22.

PIHAK TERKAIT: BENYAMIN Tadi ada sedikit insiden di jalan, Pak.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, macet?

11

24.

PIHAK TERKAIT: BENYAMIN Ya, macet sama jatuh tadi.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, datangnya lebih pagi lagi ya kalau sidang berikutnya.

26.

PIHAK TERKAIT: BENYAMIN Ya.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ini Kuasa Hukum Pemohon siapa yang baru datang?

28.

KUASA HUKUM HADISTIANTO

PEMOHON:

MUHAMMAD

FANDRIAN

Izin, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Fandrian Hadistianto, saya Kuasa Hukum Pemohon. Memang dengan ini saya juga secara personal menyatakan … mohon maaf kepada Majelis Hakim atas keterlambatan saya karena memang tadi ada sedikit permasalahan dengan motor saya di jalan ditabrak dengan orang, jadi saya selesaikan dulu di saat itu. Terima kasih, Yang Mulia. 29.

KETUA: ANWAR USMAN Nabrak?

30.

KUASA HUKUM HADISTIANTO

PEMOHON:

MUHAMMAD

FANDRIAN

Mohon maaf, Yang Mulia. Ditabrak dari belakang dengan motor yang lain, Yang Mulia. Mohon maaf. 31.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, begitu. Ya, ya. Baik. Untuk Pihak Terkait, Ya Pihak Terkait I dan II, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

12

32.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Kami akan mengajukan 2 orang ahli yang telah kami konfirmasi mau menghadap persidangan ini. Satu, Prof. Natabaya. Kedua, Salamuddin Daeng.

33.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Tapi sebelum sidang ini ditutup, ada pertanyaan atau pendalaman dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya cuma ingin konfirmasi Saudara, ya. Tapi sebelum itu, mungkin boleh saya menanyakan ya, apa yang nanti akan diterangkan ahli … oleh para ahli ini? Terus terang, kalau Prof. Natabaya sudah jelas ya kira-kira ini, yang Pak Salamuddin Daeng ini apa kira-kira yang keterangan yang mau disampaikan?

35.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Di bidang ekonomi politik, Pak, yang berhubungan dengan sisi … apa namanya … pembiayaan maupun konteks efisiensinya PLN dalam mengelola ketenagalistrikan.

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, kaitannya dengan konstitusi itu di mana kalau konteksnya itu kira-kira yang ingin Saudara tonjolkan sehingga ini? Ya, tapi silakanlah, nanti kan, kami akan pelajari itu, ya. Ini saya ingin mendalami ini di poin petitum Saudara ini, ya. Sebab saya melihat ada pertentangan. Saya perlu menanyakan maksud dari poin ini. Coba Anda baca dari … di petitum poin 4, 5, dan 6. Di poin 4-nya Anda mengatakan atau meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 sepanjang frasa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu di angka 5-nya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu satu pasangan. Yang menjadi persoalan, ini di pasal … di poin 6 Anda juga meminta kepada Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (1) undangundang dasar … Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang frasa yang sama bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 18 ayat (2). Jadi dalam satu permintaan, Anda membuat dua hal yang sama sekali … 13

yang bertentangan. Bagaimana maksudnya ini? Yang satu minta dicoret, yang satu minta konstitusional bersyarat. Apakah ada argumen-argumen khusus itu? Itu kan, dua hal yang berbeda itu. Saudara paham, ya? Maksudnya konstitusional bersyarat itu mengerti, kan? Ini, bagaimana karena ini kan, mesti harus didengar karena supaya didengar juga oleh Pemerintah, oleh … nanti DPR juga akan menyampaikan ini dan dalam kesimpulannya nanti kan, harus jelas. Nanti … yang Saudara maksud sebenarnya yang mana ini di antara dua hal yang berbeda itu? 37.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Yang Mulia, nanti saya kasih report-nya … ininya … apa namanya … pendalamannya.

38.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lho, sekarang ini persidangan ini kan, harus jelas ini. Karena ini kan, berbeda dengan permohonan, ada perbaikan permohonan. Ini kan, Saudara sebagai Pihak Terkait ini. Gimana? Harus … harus … yang satu minta dicoret, yang satu konstitusional … apa namanya … unkonstitusional bersyarat? Jadi, bagaimana mungkin … begini lho, sederhananya kalau saya, bagaimana mungkin satu hal yang di satu pihak Anda minta dicoret sepenuhnya, di pihak lain Anda minta juga dia konstitusional bersyarat. Itu kan, dua hal yang berbeda. Paham ya maksud saya, ya? Kalau unkonstitusional sepenuhnya dicoret, itu yang 45. Ya, kan? Anda minta dicoret itu, tapi ada permintaan yang lain yang Anda mengatakan itu menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau sepanjang tidak begini, kan Anda mengartikan begitu? Ini kan, dua permintaan yang saling bertolak belakang. Itu yang maksudnya. Nah, sekarang tegasnya Saudara itu, Saudara lebih cenderung yang mana, gitu saja supaya ... karena dua pertentangan yang ini kan, enggak mungkin, dong. Sekarang begini saja, pertimbangannya begini saja, saya bantulah, atau kami, Majelis membantu saja. Yang merugikan hak konstitusional Saudara itu yang mana di antara dua petitum itu, pilih saja di antara itu kalau memang … persoalan dikabulkan apa enggak itu kan, pertimbangan Mahkamah nanti gitu, tapi kalau dua hal yang bertentangan kan, Mahkamah bagaimana mau mempertimbangkan itu? Nanti permohonan Saudara jadi kabur nanti. Kalau akibat permohonan kabur kan, tahu kan? Walaupun sebagai Pihak Terkait, ya? Walaupun sebagai Pihak Terkait nanti kan, itu kaitannya dengan Pemohon nanti yang diinikan, ya. Bagaimana?

14

39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, pilih mana yang Saudara (…)

40.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Atau bagaimana, atau nanti Saudara menunggu persidangan berikutnya untuk memberikan keterangan itu? Enggak? Konsultasinya kok ke sana, bagaimana ini? Apa lawyer-nya sama atau bagaimana? Sebentar, sebentar pakai miknya biar … karena ini direkam, ini persidangan terbuka.

41.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Kalau kami diskusi dengan … apa … ini kan, berhubungan dengan … apa namanya … PLS secara keseluruhan.

42.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terus?

43.

PIHAK TERKAIT: PS. KUNCORO Karena kita kan berawal dari … kalau kami, Pak, pengertian kami, kami berawal dari Undang-Undang Nomor 85 Tahun (…)

44.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu sudah jelas. Itu kan, sudah Saudara sampaikan dalam posita dalam alasan permohonan. Ini persoalannya di anunya lho, petitum pertama Saudara itu lho yang bertentangan. Kalau itu kan, sudah kami baca, Saudara sudah menyertakan keterangan tertulis sudah kami paham itu maksudnya. Tapi dari uraian alasan permohonan itu kok, Saudara bisa pada petitum yang saling bertentangan, itu yang kami perlu tanyakan. Itu kan, dua hal yang berbeda. Anda mau tegas … tadi sudah saya bantu, tegasnya Anda mau mengartikan ini akan merugikan Anda kalau diartikan seperti ini atau kalau dia tidak ada sama sekali? Kan, itu yang … yang mestinya Anda pilih. Kan, mungkin Anda satu di … ini ibaratnya begini, ibaratnya Anda … di satu pihak, Anda mengatakan ke timur itu bertentangan, tapi di lain pihak, Anda mengatakan ke timur itu bertentangan sepanjang tidak diartikan begini. Kan, itu dua hal yang ini. Mana? Anda kan, sebenarnya bisa memilih dari dua itu kan, dari alasan-alasan permohonan Anda itu akan lebih sudah jelas ke mana arah yang permohonan ini sebenarnya sebagai Pihak Terkait itu. 15

Ya, tapi kalau enggak bisa sekarang ya nantilah, Yang Mulia, daripada lama mungkin kita menunggu ini, ya barangkali nanti ketika sebelum atau bersamaan dengan Saudara … apa … mengajukan … mendengar keterangan ahli nanti Anda akan memberikan keterangan itu. Tapi saya kira kalau ahli pun membaca permohonan Saudara akan bingung nanti kalau ini yang mana yang mau dia bantu Saudara untuk memberikan keterangan kalau petitumnya masih tetap sama seperti itu? Kami, Mahkamah ini berkepentingan untuk menanyakan kejelasan permohonan Saudara karena ini kan, Saudara mendalilkan ada kerugian hak konstitusional, gitu kan. Itu yang mesti jelas sebab kalau permohonannya kabur nanti kan, pertimbangan Mahkamah nanti bisa lain nanti anunya gitu, ya. Itu nanti tolong dijelaskan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 45.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, begitu ya, nanti pada sidang berikutnya, apa yang diminta atau yang ditanya oleh Yang Mulia tadi supaya ditanggapi terlebih dahulu sebelum masuk ke keterangan ahli, ya. Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 5 April 2016 pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan dua orang ahli dan kebetulan DPR hari ini enggak hadir. Jadi, begitu ya, sudah jelas, ya. Nanti CV dua orang ahli itu diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Oh, ya, sudah ada, sudah ada. Baik. Pemohon sudah jelas, ya. Pihak Kuasa Presiden? Ya, sudah jelas ya. dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB Jakarta, 15 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16