2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 21 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhamad Zainal Arifin ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 21 April 2015, Pukul 10.12 – 11.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Patrialis Akbar 3) Aswanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhamad Zainal Arifin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Riko Wibawa Sitanggang 2. Heru Setiawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

45/PUU-

KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 45 ini adalah Sidang Pendahuluan yang pertama. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri dulu siapa saja yang hadir. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami … saya, Riko Wibawa Sitanggang, selaku Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kiri saya, Heru Setiawan, Kuasa Hukum Pemohon. Dan di sebelah kanan saya, Prinsipal Pemohon langsung, Muhamad Zainal Arifin, S.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ini Kuasa Hukumnya ini Pengacara atau bukan?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Saya sebagai Advokat.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Advokat, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Ya.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Kenapa enggak pakai toga ?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Saya lupa, Yang Mulia, tadi membawa. 1

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lain kali jangan lupa, ya!

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Siap.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Yang satu?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG Yang satu (…)

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Saya bukan advokat, Yang Mulia.

14.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya, ya, terutama yang ini, yang tengah, ya. Ya lah, ya. Ya, lain kali ya, jangan lupa, ya. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami sudah baca sebenarnya, tapi sesuai hukum acara, silakan.

15.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil adalah Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali yang ditafsirkan dan diberlakukan terhadap perkara pidana. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. 1. Bahwa sebagai warga negara pembayar pajak (tax payer) yang berprofesi sebagai Advokat dan aktif mendorong perwujudan nilainilai negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 2

2.

3.

4. 5.

6.

Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tidak membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana. Bahwa Pemohon dirugikan atas ketentuan pasal-pasal a quo yang diuji karena merujuk pada kedua ketentuan tersebut, peninjauan kembali terhadap perkara pidana masih dibatasi hanya satu kali. Padahal ketentuan Pasal 26 … 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014. Bahwa pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal a quo, dapat dilihat dengan jelas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur pembatasan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali. Bahwa Pemohon mempunyai hak dan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. Bahwa jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetap diberlakukan dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka Pemohon selaku Advokat berpotensi dirugikan karena tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang menimpa klien Pemohon karena upaya peninjauan kembali perkara pidana untuk kedua kalinya berpotensi tidak diterima. Padahal, dalam rencana permohonan peninjauan kali … peninjauan kembali tersebut, Pemohon selaku Advokat telah mengumpulkan beberapa novum yang dapat mempengaruhi putusan sebelumnya, seperti keterangan saksi dan bukti-bukti transfer yang membuktikan bahwa klien Pemohon tidak menikmati uang korupsi, yang mana novum yang substansial baru … baru ditemukan pada saat ini dan pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan. Bahwa dalam yurisprudensi putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menerima legal standing seorang advokat dalam menguji UndangUndang Mahkamah Agung karena seorang advokat dalam profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karena seara langsung memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung.

3

7. Bahwa Pemohon selaku Advokat juga beberapa kali pernah mengajukan pengujian undang-undang, sebagaimana Perkara Nomor 78/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang KPK. Dan dalam kedua perkara tersebut, MK berpendapat bahwa Pemohon selaku Advokat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materi. Bahwa dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 16.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIKO WIBAWA SITANGGANG 1.

2.

3.

4.

Tentang Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali. Bahwa Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditafsirkan dan dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan satu kali, vide SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi masih terdapat Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan memberlakukan pembatasan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali tidak diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Bahkan beberapa pengadilan negeri membuat penetapan bahwa peninjauan kembali tersebut tidak terima tanpa melihat keberadaan novum. Penetapan tidak diterima hanya menggunakan dasar Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maupun SEMA Nomor 7 Tahun 2014. 4

5. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia supaya warga negara, khususnya terpidana mendapatkan jaminan tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang adil dalam bingkai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 6. Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengaturan antarundang-undang harus konsisten dan koheren satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam suatu undang-undang atau antarundang-undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam undang-undang bersangkutan atau undang … atau antarundang-undang. Adanya pertentangan pasal antarundang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan menyangkut undang-undang yang mana harus dijadikan patokan dalam proses pencari keadilan. 7. Bahwa oleh karena terdapat ketidakkonsistenan antara Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dalam perkara pidana, maka adanya ketidakkonsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 8. Bahwa di samping itu, jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali diberlakukan terhadap perkara pidana, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh Kekuasaan Kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan menjadi terlanggar. Padahal, keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Karena mungkin saja setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus ada keadaan baru novum yang substansial baru ditemukan pada saat PK sebelumnya belum ditemukan, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013. 5

Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberikan keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau the soul of interpreter of constitution perlu memberikan penafsiran bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali berlaku untuk perkara pidana. 17.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali, berlaku untuk perkara pidana. 3. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali berlaku untuk perkara pidana. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Secara umum, dari segi format atau struktur permohonan ini sudah memenuhi syarat. Namun demikian, tentu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, masukan dari Majelis Panel. Untuk itu, Yang Mulia Pak Patrialis.

6

19.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, ya, maupun Kuasa Hukumnya. Ada beberapa hal yang terlebih dahulu saya minta konfirmasi untuk klarifikasi. Pertama, tentang masalah status Pemohon Prinsipal. Kalau di dalam permohonannya ini, Saudara sebagai Advokat dan mangacu pada kerugian kliennya sendiri. Jadi, bukan kerugian Saudara Prinsipal, tapi kerugian orang lain, kerugian kliennya. Betul itu? Coba.

20.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Yang Mulia, kebetulan saya seorang Advokat.

21.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

22.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Dan di dalam seorang Advokat, saya mempunyai hak dan kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Yang Mulia. Untuk mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Kemudian di dalam sumpah advokat, kami disumpah selaku aparat penegak hukum … selaku bagian dari penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, Yang Mulia. Apabila ada klien Pemohon, klien saya, atau klien Pemohon tidak dapat mengajukan upaya PK untuk kedua kali gara-gara ada ketentuan yang dibatasi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, otomatis itu termasuk kerugian konstitusional bagi Pemohon selaku Advokat karena tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan. Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggariskan, memberikan hak dan kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

23.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, justru itu, saya ingin meyakinkan terhadap posisi Saudara dalam hal, istilahnya boleh dikatakan seandainya, kan begitu ya, ada kliennya yang dirugikan. Jadi, belum … belum memfokuskan pada kerugian yang Saudara alami maupun potensi. Tapi adalah apabila ada kliennya yang melakukan permohonan PK seperti itu.

7

Coba, tolong nanti dibaca kembali. Meskipun tadi dikatakan bahwa beberapa kali Saudara memiliki legal standing di dalam mengajukan permohonan di sini, saya ingin klarifikasi dulu. Pada saat itu, posisi Saudara sebagai pribadikah atau juga mewakili orang lain? Kalau di sini kan seakan-akan Saudara melandaskan kepada kerugian klien. Kalau permohonan terdahulu bagaimana? 24.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Kalau yang dahulu, Yang Mulia, melandaskan selaku kuasa hukum klien Pemohon, Yang Mulia.

25.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, berarti sebagai kuasa hukum. Kalau sekarang ini sebagai Pemohon principal, tapi seakan-akan mewakili orang lain?

26.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Perlu saya terangkan, Yang Mulia.

27.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Coba jelaskan.

28.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Saat ini, ada klien Pemohon yang ingin mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kali, Yang Mulia.

29.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, kenapa enggak kliennya saja yang menjadi prinsipal, Saudara sebagai kuasa hukumnya?

30.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Saya sudah berdiskusi dengan klien saya, Yang Mulia.

31.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke.

8

32.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Minta, “Kalau bisa, Panjenengan saja yang mengajukan, gitu, bukan saya,” begitu. Takutnya legal standing saya nanti dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi. Tapi, ini karena masalah srategi, Yang Mulia. Klien saya kan sudah mengajukan peninjauan kembali, satu kali kemarin ditolak. Kemudian, ini ada beberapa novum mau mengajukan tinjauan kembali, takutnya karena klien saya sudah membaca arah kebijakan Mahkamah Agung, Yang Mulia, yang penginnya untuk peninjauan kembali, itu hanya bisa dibatasi satu kali. Takutnya kalau misalkan klien saya itu sebagai Pemohon dalam perkara ini, upaya hukum peninjauan kembali yang kedua kali, takutnya Mahkamah Agung dendam, Yang Mulia. Jadi enggak … enggak … enggak … enggak digubris, ini … ini masalah strategi saja, Yang Mulia.

33.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Begini, begini. Paham, ya, saya paham. Enggak boleh dong kan lembaga negara pakai dendam kepada masyarakat pencari keadilan, itu dunia bisa runtuh kan. Apalagi dunia peradilan kan, ya, tentu sangat naif kalau memang ada kejadian seperti itu. Saya hanya ingin mengingatkan, ya. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu kan ada syarat, ya, syarat. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007, itu sejalan. Antara lain, ya, kita kan juga tidak boleh menolak permohonan, tapi kan kita harus meluruskan cara berpikir masyarakat, supaya mengikuti sistem. Kan, begitu, ya. Di situ dinyatakan antara lain, ya, yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, ya, jadi Pemohon, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kewenangan hak atau kewenangan konstitusional ini merasa atau dia beranggapan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Jadi, Pemohon yang memiliki kerugian Pemohon. Jadi jangan anggapan kepada orang lain. Saya kira tidak ada masalah kan. Nah, kemudian, di sini dinyatakan kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual setidak-tidaknya potensial. Jadi kalau dari klien Saudara Pemohon tadi diceritakan ada kasus seperti itu, saya kira Mahkamah tidak akan sulit mencari posisi legal standingnya. Karena memang dirugikan, ya, meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus bersifat erga omnes yang pengajuan dari Pak Antasari. Bahwa PK itu tidak ada pembatasan, khususnya dalam tindak pidana karena itu berkaitan dengan prespektif keadilan. Jadi bukan hanya persoalan kepastian hukum, bukan hanya persoalan pemanfaatan. Lebih dari itu adalah persoalan keadilan. Kalau itu betul-betul novumnya 9

ada menurut penilaian peradilan, ya, peradilan umum, tentu tidak ada alasan untuk menyatakan tidak beralasan permohonan PK itu, ya kan. Nah, jadi tolong dipikirkan kembali, ya, mengenai legal standing ini, sesuaikan dengan 006 Putusan Tahun 2005 itu dan Nomor 11 Tahun 2007, serta Pasal 51. Itu satu, ya. Yang kedua, ini mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi masa untuk mengajukan PK sekali atau beberapa kali, yang Saudara sampaikan di sini. Ya, saya kira surat dalam Mahkamah Agung ini, bagian dari untuk memperkuat, ya, tapi jangan dijadikan sebagai dalil utama, memperkuat saja ke depan. Karena kan Mahkamah Konstitusi tentu tidak menilai implementasi di bawah undang-undang. Bahkan undang-undang implementasinya pun juga tidak. Kan kita menilai konstitusionalitas atau norma kan. Kalau kita terjauh nanti ke bawah, perannya kan berbeda. Ini kan perlu untuk pencerahan, ya, bagi kita semua, termasuk Saudara. Nah, ini sebetulnya kan meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, ini kan persoalannya, baik itu KUHAP maupun UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, kan belum sempat dilakukan perubahan, ya. Sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi itu harus mengikat semua pihak. Kemudian, berkenaan dengan itu, pada substansi yang … artinya, meskipun bicara masalah legal standing, tapi itu juga ada kaitannya dengan pokok perkara, ya. Jadi, kalau bentuk kerugian konstitusionalnya, saya kira sangat jelas ya, sangat jelas. Tapi, kerugian konstitusional yang dimaksudkan tadi bukan dialami oleh Saudara. Lain halnya dengan organisasi sosial LSM-LSM yang anggaran dasarnya memang fokus bicara untuk memperjuangkan satu kepentingan ya ataupun misalnya … apa … ya semacam organisasi-organisasi sosial itu, mereka memang diberikan legal standing karena anggaran dasarnya kan jelas. Tapi kalau seorang pengacara, memang relasi untuk mengajukan permohonan agar kliennya tidak dirugikan, itu sebetulnya memiliki relasi, tetapi tidak fokus ya, tidak fokus. Karena yang dirugikan itu bukan Pemohon. Kecuali kalau Saudara mampu membuktikan sebelum persidangan ini dilanjutkan nanti bahwa Saudara telah mengajukan permohonan dan itu memang ditolak, nanti akan dipelajari oleh Majelis, penolakan itu didasarkan kepada apa? Apakah memang didasarkan pada pembatasan untuk mengajukan PK berkali-kali ataukah pembatasan … ataukan penolakan itu didasarkan pada tidak ditemukannya novum? Itu berbeda ya, berbeda. Kalau tidak ditemukannya novum, itu adalah persoalan implementasi. Tapi kalau dibatasi karena undang-undangnya menyatakan satu kali tidak boleh lagi, itu baru persoalan konstitusionalitas norma. Bisakan membedakannya, ya? Bagaimana Saudara bisa meyakinkan Mahkamah ini masuk pada persoalan itu, ya, masuk pada persoalan itu. Kita tidak akan mempersulit 10

masyarakat, tapi kita ingin meluruskan positioning kelembagaan ini. Jadi, silakan nanti Saudara pikirkan ulang dan jangan lupa juga mempelajari putusan MK terhadap peninjauan kembali ini. Sudah ada beberapa kali toh? Putusan Nomor 16 Tahun 2010, Putusan Nomor 34 Tahun 2013. Pelajari kembali di … bisa dibuka di website MK itu mudah sekali mencarinya. Coba disesuaikan agar maksud dan tujuan dari permohonan ini lebih sempurna dan akurasi. Jadi kalau kita belajar menembak itu, sniper itu langsung kena itu ya. Bisa dipahami, ya? Oke. Dari saya demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

35.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya. Tadi ada frasa takut Mahkamah Agung dendam, gitu ya. Saya kira, itu kan … apa … prejudice saja ya, kita enggak boleh prejudice. Nah, saya ingin menambahkan sedikit saja karena saya yakin apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia tadi sudah sangat jelas. Tapi, tentu kita harus objektif bahwa ketika seseorang berperkara pada tingkat peradilan manapun, lalu didampingi oleh Kuasa Hukum, apakah itu penasihat hukum atau advokat, yang berperkara kan bukan advokatnya, yang berperkara adalah yang diwakili oleh advokat. Nah, itu yang Beliau sampaikan tadi Yang Mulia Pak Dr. Patrialis bahwa ya yang punya kerugian konstitusional sebenarnya adalah yang berperkara, akhirnya enggak bisa berperkara gitu. Nah, kalau seorang advokat menurut saya ada juga sih kerugiannya, tapi bukan kerugian konstitusional, mungkin kerugian lain, tidak mendapat klien untuk PK, itu kan kerugian juga bagi seorang advokat. Tapi di situ menurut saya, bukan kerugian konstitusional. Ya untuk tidak mengatakan kerugian ekonomi, mungkin kerugian lain, gitu ya. Tapi mungkin kerugian ekonomi. Karena terpaksa kita tidak mendapat … apa … mendapat klien karena sudah jelas bahwa tidak mungkin seorang yang berperkara bisa mengajukan permohonan (suara tidak terdengar jelas) atau peninjauan kembali, dua kali, gitu. Nah, tetapi kalau Saudara bisa mengurai secara konkret bahwa walaupun Saudara sebagai advokat yang mendampingi klien Saudara, itu ada kerugian konstitusional, ya silakan. Karena sependek yang kita baca permohonan Saudara ini, itu tidak tampak seperti itu. Saya ada catatan, oh, ini ada kerugian, tapi kerugian ekonomi ini, kan gitu. Sementara Mahkamah Konstitusi kan yang menjadi kewenangannya adalah potensi atau kerugian faktual, kerugian 11

konstitusional. Harus potensi kerugian konstitusional atau kerugian konstitusional secara faktual. Nah, tapi terlepas dari itu karena Saudara menganggap bahwa sebagai advokat tetap ada kerugian konstitusional, silakan, tetapi perlu juga menurut saya Saudara menambahkan antara causal verband-nya dengan pasal yang diuji tadi. Ada enggak sebab-akibatnya antara Saudara sebagai Advokat tidak bisa mendampingi klien dengan kerugian konstitusional? Dan lebih dari itu, mesti juga Saudara menjelaskan. Ini belum ada di dalam, mesti juga Saudara menjelaskan bahwa potensi kerugian atau kerugian faktual, itu akan berakhir atau tidak akan terjadi menurut penalaran yang wajar kalau norma ini dinyatakan tidak mengikat secara hukum atau norma itu enggak ada, ya. Itu yang menurut saya perlu Saudara elaborasi lebih detail lagi. Kemudian soal legal standing, Saudara mengatakan Saudara juga punya legal standing sebagai tax payer. Nah, sebagai tax payer, harus Saudara uraikan bahwa ada kerugian dari dana pajak yang Saudara bayar karena adanya norma itu. Jadi selalu ada … apa ... ada kaitannya, ada sebab-akibatnya, gitu. Oke kita mengatakan … Anda mengatakan, “Saya ini kan tax payer, mestinya mendapatkan perlindungan bla, bla, bla,” gitu. Nah, dalam konteks sebagai tax payer, mestinya Saudara menguraikan bahwa dana yang saya bayar sebagai warga negara dalam nomenklatur pajak, itu dirugikan dengan adanya norma ini. Nah, kalau itu Saudara mampu elaborasi dengan baik, saya kira, kita bisa melihat apakah benar Saudara punya legal standing atau tidak, gitu. Saya ingin klarifikasi dulu, saya ingin klarifikasi kembali. Pasal yang Saudara uji ada dua, ya? Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ya. Yang kedua adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, betul ya? 36.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Betul, Yang Mulia.

37.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke. Ini saya klarifikasi, kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba muncul pasal siluman yang diuji, gitu. Nah, ini kita confirm ada dua pasal yang Saudara uji, ya, oke. Itu saya kira yang ... di bagian petitum saya kira, apakah ini harus jelas juga, apakah yang Saudara minta itu adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat? Nah, ini juga harus jelas, ya, apa yang Saudara minta di situ, ya. Ya, saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup.

12

38.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis.

39.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Jadi gini, ya, Pemohon, ya. Saya bacabaca lagi ini. Kita mau kasih jalan yang terbaik. Pertama dalam surat kuasa, ya, ini saya koreksi, saya baca. Dalam surat kuasa khusus ini, Saudara mempersoalkan pemberi kuasa secara formal mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, ini kurang cermat. Kan Undang-Undang Mahkamah Agung itu sudah ada perubahan, ya? Perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Ini kedaluwarsa undang-undang yang diujikan. Undang-Undang Mahkamah Agung itu sudah ada perubahan, ya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Memang 14 Tahun 1985-nya tetap ada, tapi sudah ada perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, di sini enggak ada, tolong diperbaiki itu dalam surat kuasanya, ya. Saya enggak menemukan ada perubahannya, itu satu. Yang kedua, saya baca, baru saja ini saya baca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Kalau Saudara mau, saya kira Saudara bisa merujuk pada putusan MK yang terdahulu, seperti yang saya katakan tadi sudah ada dua putusan tentang PK yang ada dalam KUHAP. Sebaiknya Saudara fokus saja kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Rujukannya adalah putusan MK, jadi enggak usah Saudara bicara masalah surat edaran Mahkamah Agung, agak sulit. Kalau kedua undang-undang ini, ya, yang masih ada isinya PK itu satu kali dan itu nanti akan dirujuk dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai KUHAP, ini kan dengan sendirinya selesai itu urusannya, ya kan. Kalau itu dikabulkan, ya, kalau itu dikabulkan. Karena saya baca surat edaran Mahkamah Agung ini sebetulnya Mahkamah Agung sangat menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi di sini. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai satu dasar bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan surat edaran ini. Nah, Saudara bisa mempersoalkan juga bagaimana halnya, sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes itu, apakah juga otomatis berpengaruh kepada undang-undang yang substansinya sama, ya, itu automatically apa enggak? Ini kan penafsiran, ya, ini kan penafsiran. Mahkamah Agung mengatakan masih ada 2 undang-undang lain yang memuat tentang PK tidak boleh lebih dari satu kali, sehingga yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, sementara yang dua ini enggak, kan begitu. 13

Nah, ini Saudara coba analisis nih, Saudara mainkan posisi itu di sini, sehingga kalau misalnya ada … ada hal di pohon kayu yang tidak disukai, tapi kalau pohonnya sudah ditebang kan selesai urusannya, ya kan? Daunnya pun sudah, itu satu … eh, dua, ya. Yang ketiga, kalau di dalam petitum Saudara itu minta agar pasal yang Saudara ajukan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terus ya secara keseluruhan tanpa dimaknai, terus nanti apa dasar hukum untuk mengajukan PK? Ya, kan? Yang mengajukan PK kan juga bukan Saudara sendiri, tapi kan juga banyak orang lain. Kalau ini sudah ditebas semua, terus dasar hukum mengajukan PK nanti bagaimana? Enggak ada pasalnya dong? Nah, coba dielaborasi lagi, ini jalannya kita kasih tahu. Mahkamah Konstitusi ini terlalu baik soalnya, melihat untuk permohonan. Karena kita tahu, orang datang ke sini kan memang ingin mencari keadilan dalam satu persoalan normatif undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, saya kira begitu, ya, dari saya, ya. Oke, terima kasih, Pak. 40.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, Pemohon, ya, itu sudah cukup banyak, panjang-lebar sekali masukan dari Para Yang Mulia. Tadi juga sudah disinggung bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung itu sudah di … diubah, ya, direvisi. Bahkan yang terakhir, itu diubah lagi perubahan kedua, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Jadi perlu diperhatikan, itu perubahan kedua, ya. Kemudian, ada satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Kuasa Pemohon, termasuk Pemohon juga. Bahwa sebenarnya Mahkamah Agung itu terlebih dahulu sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2013, ya, mengenai PK boleh lebih dari satu kali. Untuk perkara perdata, itu sebenarnya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran, coba cari. Kalau tidak salah tahun 2010 itu, yang memberi peluang untuk mengajukan PK dalam perkara perdata, itu lebih dari satu kali. Jadi, kalau tadi di … apa namanya … dikatakan, ya enggak bolehlah memang. Kalau lembaga, kan enggak mungkin dendam, kan hanya manusia yang boleh, kan? Jadi, terlalu jauh itu, ya. Jadi, nanti itu bisa dijadikan landasan juga. Di samping beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa dijadikan acuan terkait dengan Pasal 66 ayat (1) tadi, itu sudah ada Putusan Nomor 36 Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Putusan Nomor 44 Tahun 2012. Nah, itu bisa dijadikan bahan perbandingan. Nah, yang banyak itu terkait dengan Pasal 24 ayat (2), itu ada Putusan Nomor 44 Tahun 2012 juga sama tadi, 14

Nomor 10 Tahun 2011, Nomor 16 Tahun 2010, kemudian Nomor 10 Tahun 2010 juga ini ada beberapa pasal yang menjadikan batu ujinya. Masih ada hal-hal yang ingin disampaikan? 41.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Mohon, saya butuh konfirmasi, Yang Mulia. Pertama, terkait dengan yurisprudensi, terkait dengan kerugian konstitusional. Di dalam putusan sebelumnya kan, seseorang bisa menguji kalau misalnya hak dan kewenangan konstitusional dirugikan, begitu. Pertanyaan saya adalah apakah kalau kita tidak dapat menjalankan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah kita bisa menguji undang-undang tersebut, begitu? Kalau di dalam Pasal 27 ayat (1), itu kan secara tegas UndangUndang Dasar Tahun 1945 memberikan pengaturan mempunyai hak bersamaan di dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ini kan ada istilah wajib, begitu. Wajib kan ini kan kewajiban konstitusional. Kalau misalkan ada undang-undang yang mengganggu, menghalangi seseorang untuk tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusional dia, apakah itu termasuk kategori kerugian konstitusional? Itu yang pertama, Yang Mulia. Yang kedua, terkait dengan penulisan Undang-Undang 14 Tahun 1985. Yang kita uji, kan Pasal 66 ayat (1), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, itu tidak ada perubahan. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, itu juga tidak ada perubahan tentang Pasal 66. Pertanyaan saya, penulisannya apakah Undang-Undang 14 Tahun 1985 saja ataukah Undang-Undang 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009? Itu yang kedua, Yang Mulia. Yang ketiga, di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 itu, Yang Mulia, itu di sana secara tegas Mahkamah Agung mempunyai posisi, di sana disebutkan, “Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali.” Begitu, Yang Mulia. Dasarnya Mahkamah Agung karena memang untuk masalah PK itu ada 3 ketentuan, di KUHAP itu sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ada 2 borok pasal yang menurut Mahkamah Agung masih berlaku. Mahkamah Agung berpendapat karena dua borok itu masih berlaku, otomatis Mahkamah Agung berpendapat pembatasan PK itu masih mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Terus, yang terkait dengan petitum Pemohon, Pemohon itu sebetulnya meminta pasal-pasal yang diuji, inkonstitusional bersyarat, begitu lho. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 15

1945 sepanjang PK yang 1 kali itu diterapkan untuk perkara pidana. Jadi, untuk perkara tata usaha negara, perkara perdata, tetap mengikuti aturan yang pembatasan 1 kali, sedangkan untuk perkara pidana karena memang supaya konsisten dengan KUHAP, saya minta, Pemohon minta inkonstitusional bersyarat. Begitu, Yang Mulia, mohon konfirmasi. 42.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, tadi begini, masukan dari para Yang Mulia tadi sudah cukup jelas, ya, itu mengenai petitum, nanti tinggal Pemohon atau Kuasanya yang nanti dalam perbaikannya maunya apa, kan begitu, ya. Kemudian mengenai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), itu MK kan enggak mungkin mengatur lembaga lain, ya soal implementasi dari sebuah undang-undang, termasuk putusan MK. Yang penting bahwa MK sudah mengeluarkan putusan seperti itu. Kemudian, masalah apa lagi tadi? Mengenai pencantuman undang-undang. Ya kalau undang-undang yang terbaru ya, ya itu harus disebutkan, walaupun pasalnya tetap mengacu pada undang-undang sebelumnya. Saya rasa sudah … sudah cukup jelas, ya.

43.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Terkait dengan kerugian konstitusional, Yang Mulia, apakah kalau kita tidak dapat menjalankan kewajiban konstitusional, apakah itu termasuk kategori kerugian (…)

44.

KETUA: ANWAR USMAN Menurut Saudara apa ada undang-undang yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban? Ada, ya?

45.

PEMOHON: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Contohnya undang-undang (…)

46.

KETUA: ANWAR USMAN Kewajiban, kewajiban ini bukan masalah hak, ya. Jadi, yang dimaksud dalam … apa ya … untuk bisa mendapatkan legal standing kan kerugian konstitusional, bukan kewajiban konstitusional. Kewajiban konstitusional itu sudah jelas itu kewajiban untuk seluruh warga negara. Kan, ya rasanya agak-agak jarang kita mendengar ada sebuah peraturan yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban konstitusional. Misalnya begini, enggak ada itu undang-undang yang melarang untuk 16

umat Islam pergi salat Jumat atau salat tiap hari. Begitu juga enggak ada undang-undang yang melarang agama lain untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing di tempat ibadat masing-masing, kan enggak ada. Contoh nyata sajalah itu, ya. Jadi, maksudnya, ya, jangan enggak usah terlalu melebar ke kewajiban konstitusional. Yang paling penting bahwa apakah norma yang diuji ini, ya, ketika diterapkan, ada hak konstitusionalnya ya, hak konstitusional Pemohon yang dirugikan, kan itu, ya. Jadi, tidak perlu melebar kewajiban konstitusional. He eh, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis. 47.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Ketua. Begini ya, Saudara Pemohon, ya. Saudara mencoba memahami secara filsafati hakikat antara hak dan kewajiban, ya. Hak itu adalah sesuatu nilai-nilai yang sangat mendasar yang melekat kepada semua orang tanpa kecuali dan orang itu diberikan kebebasan untuk mempergunakan atau tidak. Itu yang namanya hak. Tapi tidak bisa orang lain meniadakan hak itu. Tapi dia tidak dipaksakan untuk melaksanakan. Itu namanya hak, ya kan. Itu dulu. Oleh karena itu, Mahkamah ini memberikan legal standing kepada orang yang merasakan hak yang bersifat asasi. Jadi, ada hak asasi, ada hak yang bersifat asasi. Yang melekat kepada orang itu yang justru oleh undang-undang, itu ditiadakan, itu sebetulnya. Sedangkan kewajiban ya adalah sesuatu yang memang harus mau-tidak mau dilaksanakan oleh orang itu. Pertanyaannya adalah apakah memang PK itu merupakan satu kewajiban? Kan, begitu hakikinya. Jadi, harus dibedakan secara filsafati. Ketika kita belajar filsafat hukum, itu dibedakan betul antara hak dan kewajiban, ya. Jadi, kalau kewajiban, itu tidak melekat kepada orang itu. Kalau hak, dia melekat. Jadi, ini sangat mendasar. Silakan nanti diterjemahkan, ya. Kemudian mengenai undang-undang, ya saya kira tadi sudah dijelaskan. Kalau namanya undang-undang sudah dilakukan perubahan, ya kita sebutkan. Kalau pasalnya tetap, itu enggak ada masalah. Jadi, Yang Mulia Pak Ketua tadi sudah sampaikan. Dari … apa namanya … pemahaman pengetahuan kita terhadap sistem perundang-undangan, itu harus lebih sempurna lagi. Kita kan advokat kan, ya? Kemudian, ya saya sudah berikan jalannya tadi. Ya, sudah berikan jalannya, Mahkamah Agung. Kan di situ kan Mahkamah Agung menafsirkan di dalam surat edarannya. Kan kita tidak boleh juga Mahkamah Agung melarang menafsirkan itu. Oleh karena itu, Saudara cari jalan pintasnya. Kalau ada pohon, ada buahnya bermasalah atau

17

daunnya. Kalau ditebang pohonnnya, kan selesai urusannya. Ya, kan? Paham kan maksudnya, kan? Nah, gitu. Jadi, kita enggak boleh menilai Mahkamah Agung, nanti merusak sistem. Hubungan antarlembaga juga harus kita jaga. Makanya, mampu enggak Saudara juga menganalisis dengan mendatangkan para ahli nanti untuk menerjemahkan erga omnes itu maksudnya apa? Memang masih ada perbedaan pendapat. Ada orang yang mengatakan erga omnes itu berlaku untuk semua orang dan juga berlaku kepada seluruh undang-undang yang mengatur tentang itu, ada. Tapi ada juga yang menafsirkan enggak seperti itu. Erga omnes keberlakuannya ada, tapi tidak boleh menyentuh undang-undang yang lain karena undang-undangnya tidak dinyatakan di dalam putusan itu. Ya, kan? Nah, ini perlu keahlian untuk menganalisis itu. Ini kita belajar sistem ketatanegaraan. Nah, termasuk persoalan yang terakhir yang Saudara katakan bahwa PK hanya untuk satu kali saja dalam perkara pidana. Ini kan Saudara juga sudah keluar dari semangat Mahkamah itu sendiri, ya. Mahkamah di dalam beberapa putusannya itu tidak … justru tidak membatasi PK itu berapa kali. Kita tidak bicara itu. Mahkamah mengatakan, “Silakan PK sejauh ada novum.” Ada apa tidak novum, nanti terserah pengadilan … pengadilan negeri yang menyidangkan kembali betul apa enggak. Kalau itu novum, dia pasti naik ke atas. Tapi kalau tidak novum, di-cut di situ. Ya, kan? Itu tugasnya pengadilan negeri untuk memproses suatu peninjauan kembali. Tapi kalau Saudara minta lagi pembatasan, wah ini kontradiktif lagi dengan semangat orang mencari keadilan, perspektifnya. Ya, kan? Berarti hilang lagi dong semangat masyarakat yang selama ini mendambakan bisa PK, PK, PK, PK? Tapi, Mahkamah juga tidak mengatakan bahwa harus berkali-kali PK. Enggak begitu juga. Tidak menyuruh dan juga tidak membatasi. Syaratnya hanya novum. Masih novum, silakan. Bagaimana penilaian novum? Itu urusannya peradilan umum, ya. Coba tolong dipahami ini. Ini kecerdasan diberhentikan di dalam pembuatan permohonan ini. Saya mau bicara ini karena saya lihat Saudara-Saudara cukup bagus … apa … paparannya cukup bagus. Tapi perspektif ini mungkin harus kita sampaikan. Karena kami-kami ini juga dosen semua, mengajar juga semua, gitu ya. S2, S3, kita juga menguji disertasi juga. Jadi, kita ingin masyarakat supaya lebih cerdas. Saya kira begitu ya. 48.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Siap.

18

49.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Wah, ini luar biasa ini, Pemohon dan Kuasanya dapat … apa ya … wawasan yang semakin luas ini. Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari. Sampai hari Senin, tanggal 4 Mei 2015, pukul 14.00 WIB. Sekiranya masukan atau nasihat dari Majelis Panel ini berkenan untuk diterima. Kalaupun tidak, ya silakan tetap jangan (suara tidak terdengar jelas). Ya? Dengan demikian, maka sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB Jakarta, 21 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19