2015

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 141 /KPTS/013/2015 TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia sehingga pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar menjadi sangat penting untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bahaya fisik, kimia dan biologi yang disebabkan oleh mikro organisme, pestisida, bahan kimia serta bahan-bahan lain yang membahayakan manusia, maka perlu dibentuk organisasi yang memiliki otoritas kompeten dalam pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 7. Peraturan

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2011; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

-3-

KEDUA

: Menugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dengan fungsi meliputi pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian dan registrasi pangan hasil pertanian yang beredar di Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan ; b. melakukan pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan yang berisiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel ; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Program (140) Pengembangan Agribisnis Pertanian, Kegiatan (010) Peningkatan Standar Mutu Produk, Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.01.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 141 /KPTS/013/2015 TANGGAL : 27 PEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

1

JABATAN DALAM OTORITAS 2

1.

Pengarah

2.

a. Ketua

NO

b. Wakil Ketua

3.

4.

Manajer-manajer a. Manajer Mutu

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 4

NAMA 3

Dr. Ir. WIBOWO EKOPUTRO, Kepala Dinas Pertanian MMT Provinsi Jawa Timur Ir. SUYOTO Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Ir. DASIH TRI NURDIASTUTI, Kepala Sub Bagian Tata MMA Usaha, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

BETTY IKAWATI, SP

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

b. Manajer Administrasi

CHOLIFAH, SP

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

c. Manajer Teknis

Ir. DYAH NUSWANDARI EKARINI, MMA

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Komisi Teknis a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota Tetap :

Ir. KUSDIRIANTO, MS

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhamadiyah Sidoarjo AMBAR CHINTA RUKMI, SH, Ketua Divisi Pelayanan Publik, MM Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya 1) Ir. AHMAD NUR FALAKHI, MP Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2) Ir. KENTHUT MARSUDI, MMA Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 3) Ir. ENDANG PUSPITANINGSIH, MMA

-2-

1

2

3 3) Ir. ENDANG PUSPITANING SIH, MMA

4 Kepala Seksi Buah-buahan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi Pemasaran Hasil, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Koordinator Fungsional Pengawas Benih Tanaman, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang Koordinator Trading House Puspa Agro Jawa Timur

4) Ir. K. DWI RETNO NINGSIH, MMA 5) Ir. SYAHDAN

6) Dr. Ir. TOTO HIMAWAN, SU 7) HANIF ASRORI, S.Sos

d. Anggota Tidak Tetap

-

Instansi Terkait

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,

Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Anggota Otoritas dimaksud.