2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 16 FEBRUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ongkowijoyo Onggowarsito ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 16 Februari 2015 Pukul 13.40 – 13.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Muhammad Alim 3) I Dewa Gede Palguna Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon 1. Fahmi H. Bachmid 2. Imam Asmara Hakim

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat siang, Saudara. Hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan. Untuk pertama kali, saya mohon kepada Anda untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang hadir saya, Fahmi Bachmid dan di samping kanan saya, Imam Asmara Hakim. Terima kasih, Majelis.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, sesuai dengan nasihat Hakim pada sidang yang pertama, saya mohon untuk dijelaskan apa saja yang telah diperbaiki, ya kami sudah menerimannya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya langsung bacakan dari halaman pertama. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah PT Indiratex Spindo, badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Malang, Jawa Timur, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, dan seterusnya. Dalam hal ini diwakili oleh Ongkowijoyo Onggowarsito dalam jabatan selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia, dan seterusnya, dan didampingi oleh Fahmi Hafid Bachmid, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan bacakan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (...)

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Lanjut saja.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID Lanjut ya, Majelis? Selanjutnya, saya masuk ke kedudukan Pemohon, legal standing dan kerugian Pemohon. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) (...)

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Saya rasa itu sudah di ... apa ... dilalui saja. Kemudian, apa alasan permohonan ini?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID Selanjutnya, saya masuk kepada … pada tabel, Majelis, ada tabel pada halaman terakhir.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Halaman terakhir?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID Ya, halaman … di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran tentang kerugian konstitusional daripada Pemohon. Pada halaman 32, di sini ada upaya hukum pendaftaran dan pembatalan, tahap pendaftaran, penyerahan putusan, dimana di dalam Pasal 67 ayat (1) tidak dibatasi tenggang waktu, batas waktu pendaftaran. Sedangkan di Pasal 59 ayat (1), yakni terkait dengan arbitrase nasional dibatasi maksimal 30 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Selanjutnya, di dalam Pasal 67 tidak ada keharusan kepaniteraan pengadilan negeri tidak diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Termohon adanya pendaftaran putusan arbitrase. Selanjutnya, tentang pembatalan. Di dalam Pasal 71 dibatasi paling lama 30 hari sejak hari putusan didaftarkan, arbiter di pengadilan negeri. Selanjutnya, Pasal 71, sama di dalam arbit nasional. Selanjutnya, tentang kerugian Pemohon. Di dalam Pasal 67, kerugian konkretnya adalah kontrak perdagangan dan seterusnya, sedangkan kerugian konstitusional, Pemohon tidak dapat menggunakan hak atas kepastian keadilan, pembatalan putusan arbitrase selama arbiter atau kuasanya tidak mendaftarkan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia atau perorangan yang kalah dalam arbitrase internasional dihadapkan pada ketidakpastian keadilan sebab tidak pernah mengetahui dan tidak dapat dipastikan waktu, hak 2

untuk mendapatkan kepastian, keadilan, menempuh gugatan dapat ditempuh pembatalan. Kekalahan dalam forum arbitrase internasional tanpa adanya hak atas kepastian kapan upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh merugikan perusahaan Indonesia sebab menghilangkan kepercayaan perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia dan daya saing menjadi lemah dengan sesama perusahaan domestik dalam bidang perdagangan yang sama. Menempuh upaya pembatalan sekalipun akan dihadapkan pada ketidakpastian keadilan sebab tidak ada frasa yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya. Gugatan pembatalan berpotensi secara formal melampaui batas waktu 30 hari. Selanjutnya, Pasal 71 di dalam kerugian konstitusional, perlakuan diskriminasi pada pihak yang kalah dalam arbitrase internasional dan pihak yang kalah dalam arbitrase nasional. Dimana pada arbitrase nasional sudah dapat dipastikan upaya pembatalan paling lambat ditempuh 60 hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan, yakni, 30 hari pendaftaran, 30 hari pembatalan, Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 71. Sedangkan pada arbitrase internasional tidak pasti dan tidak jelas kapan upaya pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam forum arbitrase asing atau internasional. Pemohon pembatalan mengajukan permohonan dibatasi 30 hari sejak hari putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter. Karena Pemohon tidak tahu kapan hari dilakukannya pendaftaran oleh arbiter, maka pihak Pemohon pembatalan mengalami kerugian sebab tidak ada kepastian kapan akan diberi tahu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas adanya pendaftaran putusan arbitrase a quo. Hak untuk menempuh pembatalan tidak pernah dapat dilakukan Pemohon dan berpotensi gugatan pembatalan secara formal tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di pengadilan negeri. Sebab Undang-Undang AAPS tidak mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kapan batas akhir memberitahukan kepada pihak-pihak atas adanya pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya. Kerugian spesifik konkret atau kerugian konstitusional Pemohon akan pulih dan/atau berpotensi kerugian konkret seperti eksekusi sita bisa dihindarkan jika Mahkamah memberikan penafsiran dan pemberlakuan secara konstitusional bersyarat pada kedua pasal, yakni Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71. Berdasarkan uraian di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan, menyatakan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan seterusnya terhadap … terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Menyatakan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1972 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1972 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase dijatuhkan. Menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menyatakan konstitusional bersyarat, diartikan bahwa Pasal 71 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 sesuai dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat sepanjang dimaknai 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri tersebut diberitahukan kepada Termohon eksekusi. 4

Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Majelis Hakim. 11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, Anda mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-11. Ya, saya sahkan. KETUK PALU 1X Saya akan menyerahkan permohonan Anda kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan menentukan bagaimana kelanjutan dari sidang ini, ya. Sebelumnya, ada yang perlu dipermasalahkan? Tidak. Kalau tidak ada permasalahan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB Jakarta, 16 Februari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5