4/2/2015
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA UMUMNYA • Lebih didahulukan upaya penyelesaian secara DAMAI • Baca Charter of the United Nations, Art. 33:
Upaya Penyelesaian Sengketa Di Bidang HEI
– The parties to any dispute, . . ., shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
-Ranah Publik -Ranah Privat
1
RANAH PUBLIK
(Sumber: Slide Ibu Hanif N. Widhiyanti) Cara Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik/Damai • Negosiasi dan Konsultasi • Penyelidikan (fact finding atau iquiry) • Jasa-jasa Baik • Mediasi dan Konsiliasi
2
• Para pihak dalam sengketa:
Cara Penyelesaian Sengketa secara Hukum (apabila cara damai gagal)
– Negara dengan negara lain sesama anggota sebuah organisasi ekonomi internasional – Negara dengan negara – Negara dengan organisasi ekonomi internasional – OEI dengan OEI (tapi sejauh ini tidak pernah terjadi)
• Arbitrase • Pengadilan Internasional • (baik arbitrase/ pengadilan yg bersifat permanen atau ad hoc)
3
4
1
4/2/2015
CONTOH SENGKETA HEI DI RANAH PUBLIK
• Sengketa antar negara dengan negara:
• Sengketa antar negara sesama anggota IEO: – Indonesia digugat oleh USA, Uni Eropa dan Jepang di muka WTO karena Keppres tentang Proyek Mobnas yg dianggap para penggugat melanggar WTO Agreements. – dll
– Sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait klaim kepemilikan beberapa karya budaya bangsa (Reog, lagu Rasa Sayang-e, dsb.) – Sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan buruh migran – Dll
5
6
• Sengketa antara persoon dg OEI:
• Sengketa antara negara dengan OEI:
– Siemens AG Russia dg World Bank – Beberapa penerbit buku Indonesia dg World Bank
– Indonesia tidak bersedia membayar hak subrograsi MIGA setelah MIGA membayar ENRON yg dirugikan karena pembatalan kontraknya dg Pemerintah Indonesia. – Indonesia tidak bersedia melaksanakan beberapa keputusan ICSID.
(karena kasusnya masuk ranah publik/kriminal, yaitu korupsi dan gratifikasi)
7
8
2
4/2/2015
LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA HEI DI RANAH PUBLIK
AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HEI DI RANAH PUBLIK
• International Court of Justice • WTO Dispute Settlement Body (utk sengketa antar negara anggota WTO) • Semua organisasi ekonomi internasional (untuk sengketa yg muncul di antara negara anggota dg organisasi ekonomi internasional ybs).
1. Retaliasi sbg perwujudan prinsip reciprocity. 2. Pencabutan kebijakan sebuah negara yang telah diputuskan oleh OEI sbg melanggar perjanjian internasional – Contoh: Kebijakan mobnas Indonesia hrs dicabut krn sesuai putusan WTO, kebijakan mobnas melanggar prinsip MFN.
9
3. Suspension dari keanggotaan OEI bagi negara yg melanggar perjanjian internas dg OEI tsb. – Contoh: MIGA tdk bersedia memberi Guaranty lagi
10
RANAH PRIVAT • Para pihak dalam sengketa: – Negara dengan persoon – OEI dengan persoon. – Persoon dengan persoon
4. Kewajiban pengembalian uang yg sudah diterima negara anggota OEI kepada OEI ybs – Contoh: IBRD menuntut dikembalikannya uang proyek dimana ditemukan praktek gratifikasi dlm proyek tsb
5. Black list bagi persoon yang telah diputuskan OEI sebagai melanggar Anggaran Dasar OEI. 11
12
3
4/2/2015
CONTOH SENGKETA HEI DI RANAH PRIVAT
• Sengketa antara OEI dg persoon – Misalnya, PT. Oto Summit Finance (Indonesia) tidak mengembalikan kredit yg diberikan oleh IFC. – Misalnya, IFC sbg pemegang saham sebuah perusahaan swasta, terlibat sengketa dengan pemegang saham lainnya. – Misalnya, MIGA ternyata menolak membayar garansi/asuransi kepada sebuah perusahaan investasi asing yg mengalami kerugian yg harusnya dijamin oleh MIGA. – Dll.
• Sengketa antara negara dg persoon: – Churcill Mining, Plc melawan RI. – Amco Asia melawan RI – Newmont Nusa Tenggara melawan RI
13
14
LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA HEI DI RANAH PRIVAT
• Sengketa antara persoon dg persoon: – Sengketa antara sebuah MNC dg MNC lainnya – Dll.
1. Pengadilan di sebuah negara yg sudah disepakati/ditunjuk oleh para pihak. 2. Lembaga Arbitrasi: – Permanent Arbitration – Ad hoc Arbitration
15
16
4
4/2/2015
AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HEI DI RANAH PRIVAT
PENGAKUAN & PELAKSANAAN KEPUTUSAN DI BIDANG HEI PUBLIK
1. Bersifat Declaratoir (bersifat penetapan) – Contoh: putusan Pengadilan tentang Status persoon (berstatus badan hukum atau tidak, statusnya legal atau tidak, subyek pajak atau tidak, dsb). 2. Bersifat Condemnatoir (bersifat menghukum atau menjatuhkan sanksi) - Contoh: menghukum subyek HEI untuk membayar ganti kerugian perdata atau mensita asset subyek HEI tsb.
• Sepanjang Indonesia masih menjadi anggota suatu OEI, maka Pemerintah Indonesia wajib mengakui dan melaksanakan Keputusan Penyelesaian Sengketa yg dikeluarkan oleh OEI tsb.
17
• Dg sanksi:
18
• Contoh:
– Suspension dari OEI tsb jika tidak mengakui & melaksanakan keputusan OEI tsb – Menerima tindakan balasan (retaliasi/reciprocity) dari negara-negara lain anggota OEI tsb
– PBB telah menjatuhkan sanksi dagang (embargo) kepada Iran yg dituduh melakukan pengayaan Uranium untuk pembuatan senjata nuklir. – PBB melarang negara-negara anggotanya melakukan pembelian minyak dari Iran, pd hal minyak merupakan ekspor/pemasukan utama Iran. – PBB melarang negara-negara anggotanya menjual produk2 teknologi tingkat tinggi, kepada perusahaan-perusahaan swasta di Iran.
19
20
5
4/2/2015
PENGAKUAN & PELAKSANAAN PUTUSAN ASING DI BIDANG HEI PRIVAT DI INDONESIA
• Catatan: • PBB memang bukan OEI, tetapi contoh di atas diberikan karena juga terkait HEI Publik walaupun keputusannya dikeluarkan oleh PBB
Di Indonesia, dasar hukumnya: a. R.V. (Reglement op de Rechtsvordering) Hk Acara untuk Gol Eropa di Hindia Belanda. b. HIR Hk Acara untuk Gol Bumiputera c. UN Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958) diratifikasi dg Keputusan Presiden No. 34/1981
21
d. ICSID Convention diratifikasi dg Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968. e. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang : Arbitrase Dan Penyelesaian Masalah f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing g. Yurisprudensi
23
22
PELAKSANAAN (enforcement) PUTUSAN ASING DI BIDANG HEI PRIVAT DI INDONESIA • Keputusan yang Bersifat Declaratoir – Otomatis mengikat hakim Indonesia dan lembaga negara Indonesia • Keputusan yang Bersifat Condemnatoir – Tidak otomatis mengikat hakim Indonesia dan lembaga negara Indonesia – Pihak yg akan mengeksekusi putusan pengadilan atau arbitrase asing wajib mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke muka PN Indonesia dimana putusan pengadilan/arbitrase asing tsb akan dilaksanakan. 24
6
4/2/2015
UN Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards Convention ini (a.k.a. New York Convention 1958) khusus untuk pelaksanaan keputusan Arbitrase Asing , BUKAN untuk keputusan Pengadilan Asing. INGAT!! Berdasar asas kedaulatan teritorial (principle of territorial sovereignty), keputusan Pengadilan asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.
Akan tetapi, karena Indonesia sdh meratifikasi UN Convention di atas, maka Pengadilan Indonesia terikat pada Convention tsb. Jadi, Pengadilan Indonesia wajib melaksanakan keputusan Arbitrase Asing yg sudah disepakati oleh para pihak dalam kontraknya. Walau tetap didahului dengan permohonan penetapan eksekusi ke PN ybs. PN wajib mengabulkan permohonan penetapan eksekusi tsb
25
Selanjutnya, PN melakukan eksekusi putusan arbitrasi asing tsb di wilayahnya berdasar Hk Acara Perdata yg berlaku di Indonesia.
26
• Utk Keputusan Pengadilan Asing yg bersifat Condemnatoir, PN Indonesia dapat menolak mengeksekusi Putusan Pengadilan Asing tsb,
INGAT !! Convention tsb hanya berlaku bg putusan Arbitrase Asing. Convention tsb TIDAK mengatur ttg Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Asing.
27
– Karena azas kedaulatan Negara (Pengadilan Asing tidak dapat melaksanakan putusannya di wilayah Pengadilan Negara lainnya)
28
7
4/2/2015
Contoh Putusan Condemnatoir dan Declaratoir
• Berbeda halnya untuk keputusan Pengadilan Asing yg hanya bersifat Declaratoir, PN Indonesia pada umumnya bersedia melaksanakannya, sepanjang tidak bertentangan dg Ketertiban Umum
1. Putusan Declaratoir (bersifat penetapan) – Contoh: putusan Pengadilan tentang Status persoon (apakah berstatus badan hukum atau tidak, statusnya legal atau fiktif, subyek pajak suatu negara atau tidak, dsb). 2. Putusan Condemnatoir (bersifat menghukum atau menjatuhkan sanksi) - Contoh: putusan yg menghukum subyek HEI untuk membayar ganti kerugian perdata atau putusan utk mensita asset subyek HEI tsb.
– (Sumber hukum: Yurisprudensi)
29
30
8
