SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU
NOMOR: 188.45/107/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAYON PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C TAHUN PELAJARAN 2014/2015
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015, perlu dibentuk panitia rayon penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Panitia Rayon Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Tahun Pelajaran 2014/2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Halaman 1 dari 10 hlm…
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Halaman 2 dari 10 hlm…
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1990
Nomor
37,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1991
Nomor
94,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
2005
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor
90,
Tambahan
Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4863); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Halaman 3 dari 10 hlm…
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun
2010
Penyelenggaraan Republik
Pendidikan
Indonesia
Tambahan
tentang
Lembaran
Tahun Negara
Pengelolaan (Lembaran 2010
Negara
Nomor
Republik
dan 112,
Indonesia
Nomor 5157); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun Negara
2010
Nomor
Republik
123,
Indonesia
Nomor 5165); 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
Halaman 4 dari 10 hlm…
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Nomor Kelulusan
Menteri 5
Pendidikan
Tahun Peserta
Nasional,
2015
Didik,
dan
dan
Kebudayaan
tentang
Kriteria
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Ujian Ujian
Kesetaraan
pada
SMP/MTs atau Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat 28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
5 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 31. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Membentuk Panitia Rayon Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
Halaman 5 dari 10 hlm…
KEDUA
: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a.
mempersiapkan
dan
merencanakan
pelaksanaan
UJIAN NASIONAL (UN) 2015; b.
melaksanakan Uji Coba kesiapan UN 2015, baik kesiapan siswa maupun kesiapan pelaksanaan oleh Satuan Pendidikan dan Panitia Rayon;
c.
melakukan
sosialisasi
dan
mendistribusikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UN dan POS UN ke satuan pendidikan di wilayahnya; d.
melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
e.
menetapkan
satuan
pendidikan
yang
berhak
melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut: 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi; 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang
akreditasi
serta
aspek-aspek
yang
dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; dan 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan pendidikan
dan
mengirimkannya
pelaksana
UN
ke
satuan
melalui
dinas
pendidikan Kota Batu. f.
mengoordinasikan
pengumpulan
dan
mengelola
database peserta UN; g.
menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
h.
mengoordinasikan
pengumpulan
dan
mengelola
database nilai S/M/PK; i.
mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara online;
j.
menetapkan tempat penyimpanan bahan UN di titik simpan terakhir yang aman;
k.
menerima
bahan
UN
dari
percetakan
melalui
Pelaksana UN Tingkat Provinsi dengan disaksikan oleh pengawas pendistribusian; l.
menyerahkan bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan;
Halaman 6 dari 10 hlm…
m.
menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada
saat
pendistribusian
dan
di
tempat
penyimpanan bahan UN; n.
melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
o.
menetapkan
pengawas
ruang
UN
SMA,
MA,
SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
dan
menyampaikannya
ke
Perguruan
Tinggi; p.
menetapkan pengawas ruang UN SMP, MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha dan menyampaikannya ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
q.
menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN;
r.
mengoordinasikan
keterlibatan
Dewan Pendidikan
Kota Batu dalam pemantauan pelaksanaan UN; s.
menerima
Nilai Akhir (NA) dari Dinas Pendidikan
Provinsi; t.
mengirimkan Nilai Akhir (NA) ke satuan pendidikan;
u.
menerima Daftar Kolektif Hasil UN (DKHUN) dan Surat
Keterangan
Hasil
UN
(SKHUN)
untuk
diteruskan ke satuan pendidikan; v.
mendistribusikan
ijazah
ke
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kejuruan (S/M/PK); w.
mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
x.
membuat
laporan
Kabupaten/Kota
pelaksanaan
untuk
UN
Tingkat
disampaikan
kepada
Pelaksana UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan,
pelaksanaan,
dan
evaluasi
UN
yang
dilengkapi dengan: 1) surat
keputusan
Pelaksana
UN
Tingkat
Kabupaten/Kota; 2) data peserta UN; 3) data pengawas ruang; 4) data satuan pendidikan pelaksana UN; dan 5) laporan kelulusan satuan pendidikan. KETIGA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan selama 6 (enam) bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Juni 2015.
Halaman 7 dari 10 hlm…
KEEMPAT :
Membebankan sebagaimana
biaya
pelaksanaan
dimaksud
dalam
tugas
Diktum
Panitia KETIGA
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan Kota Batu pada Kegiatan Kegiatan Ujian Nasional/Ujian Akhir
Nasional
dengan
Kode
Rekening
1.01.1.01.01.17.77. KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015
dengan
terdapat
ketentuan
kekeliruan
apabila
akan
dikemudian
dilakukan
hari
perbaikan
sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 April 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO Tembusan : Yth. Sdr. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gubernur Jawa Timur; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; Inspektur Kota Batu; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kota Batu; Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu; Anggota yang bersangkutan.
Halaman 8 dari 10 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/107/KEP/422.012/2015 Tanggal : 2 April 2015 SUSUNAN PANITIA RAYON PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C TAHUN PELAJARAN 2014/2015 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
JABATAN DALAM PANITIA Pembina I Pembina II Penanggungjawab I Penanggungjawab II Ketua I
JABATAN DALAM DINAS Walikota Batu Wakil Walikota Batu Sekretaris Daerah Kota Batu Kapolres Kota Batu
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Ketua II Kepala Kantor Kementerian Agama Sekretaris I Sekretaris Dinas Pendidikan Sekretaris II Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bendahara Kasi Pengajaran Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Koordinator I Kasi Kelembagaan dan SMP/MTs/SMPLB Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Anggota 1. Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag 2. Pengawas SMP
NAMA Eddy Rumpoko Punjul Santoso Widodo, SH, MH AKBP Windiyanto Pratomo, Sik Dra. Mistin, M.Pd Drs. H. Jamal, M.Pdi MD. Forkan, S.Pd, SE, SH,MM, MH Chairil Fajar R, S.Si, M.Si Rif Susi Kurniawati, S.H Susiani, S.H
Rohmatullah, S.Sos, M.M Dra. Rr. Esti Tri Handayani
3. Pengawas SMP
Sukistono, M.Pd
4. Pengawas SMP
Drs. Haris Suswoko, M.Pd
5. Pengawas SMP
Drs. Syamsul Hidayat
6. Staf Dinas Pendidikan
a. Lilik Nurtanti b. Sri Puji Astuti, S.Pd c. Mochamad Irfan, A.Md
12. 13.
Koordinator II SMA/MA/SMALB Anggota
Pengawas SMA
Drs Agus Hariyono, M.M
1. Pengawas SMA
Drs. Taufik Burhan, M.Pd
2. Pengawas SMA
Titi Setyaningwati, S.Pd, M.Si
3. Staf Dinas Pendidikan
a. Abu Mansyur, S.Pd b. Devi Aviyanti K S, S.Sos c. Noor Diana Farah Aini, S.Pd
Halaman 9 dari 10 hlm…
NO
JABATAN DALAM PANITIA
JABATAN DALAM DINAS
NAMA d. Retno Kariningsih, A.Md e. Mafirotin
14. Koordinator III SMK 15. Anggota
Kasi Sarana dan Drs. Suryono, M.M Prasarana Pendidikan Menengah 1. Pengawas SMK Drs. Sukardi, M.M 2. Pengawas SMK
Drs. Didit Priyo Utomo
3. Staf Dinas Pendidikan
Tonang Wachjudi, S.Sos
4. Staf Dinas Pendidikan
a. Sugianto b. Aprilliah Rahmawati
16. Koordinator IV Paket B, C 17. Anggota
Kepala Bidang Titing Nurhayati, S.Pd, MH Pendidikan Non Formal 1. Kasi Pendidikan Non Dra. Dwi Resti Isfianah Formal 2. Kasi PAIS Drs. Supriyadi, MA 3. Staf Dinas Pendidikan
Kusmiati
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 10 dari 10 hlm…
