2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 7 DESEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran Matriks] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Kasman Lassa ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 7 Desember 2015 Pukul 14.50 – 15.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Andie H. Makassau 2. D. B. Lubis

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang untuk Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sudah hilang capainya dari Donggala? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, siap. Kami baru tiba, Pak.

3.

KETUA: ASWANTO Baru tiba dari Donggala, ya? Masih ngos-ngosan gitu, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya.

5.

KETUA: ASWANTO Ya. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Terima kasih, Yang Mulia. Terlebih dahulu, kami mohon maaf karena atas keterlambatan. Dan sedianya kami terbang tadi malam, tapi sampai skedul pukul 19.00 WITA sampai pukul 01.30 WIB, pesawat tidak terbang karena rusak. Sehingga, kami di-switch ke pagi yang pukul 07.00 WITA … pukul 07.00 WITA. Pukul 07.00 WITA, akhirnya delay juga, Pak, sampai pukul 12.00 WITA, kami masih berada di Palu. Sehingga teman-teman berpencar lagi, ada yang melalui Makassar dan sebagainya. Dan syukur Alhamdulillah, kami berdua ini bisa menghadiri persidangan ini, walaupun terlambat. Dan terima kasih atas kebijaksanaan Yang Mulia Majelis.

1

7.

KETUA: ASWANTO Ya, saya kira memang ... karena biasanya kalau kita tunggu sampai 15 menit tidak hadir, kita biasanya tunda, gitu.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik.

9.

KETUA: ASWANTO Tetapi karena kita menganggap ini jauh sekali dari Donggala, maka dengan sabar kita menunggu Bapak gitu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, terima kasih. 11. KETUA: ASWANTO Silakan, perkenalkan diri dulu. 12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya A. H. Makassau, di sebelah saya ada Saudara D. B. Lubis yang juga adalah Anggota Tim Kuasa Hukum. 13. KETUA: ASWANTO Baik. Naskah perbaikan sudah kami terima, tapi kita tetap memberi kesempatan kepada Saudara. Kami minta tolong memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan, hal-hal apa yang mengalami perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atau dengan kata lain, dari permohonan semula, apa-apa saja yang sudah dilakukan perbaikan atau revisi? Sehingga, tidak perlu lagi disampaikan yang pada permohonan awal, itu sudah dipresentasikan. Cukup perbaikan-perbaikan saja yang disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan. 14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 23, kami menghadiri sidang pendahuluan, dimana di dalam sidang pendahuluan tersebut, 2

kami banyak mendapat nasihat-nasihat dari Yang Mulia Majelis. Beberapa hal yang berkaitan, baik yang bersifat struktural daripada sebuah permohonan maupun hal-hal lain. Kami banyak mendapat masukan dari Prof. Maria, Bapak Dr. Aswanto, dan Bapak Suhartoyo. Semuanya sudah kami rangkum di dalam draf perbaikan permohonan. Kemudian, draf perbaikan permohonan ini, sudah kami serahkan ke Kepaniteraan MK pada tanggal 30 November 2015. Tetapi setelah juga kami baca draf perbaikan ini, ada sedikit yang perlu kami koreksi, tapi hanya berkaitan dengan kesalahan ketik. Namun agar kami tidak men … enggak … enggak merenvoi lagi ini draf perbaikan ini, Yang Mulia, mohon nanti kami akan susulkan draf yang sudah kami lengkapi. Nanti kami serahkan ke Kepaniteraan. 15. KETUA: ASWANTO Baik, nanti diserahkan. Diserahkan sesudah sidang ini kita tutup. 16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Struktur permohonan juga yang tadinya adalah Pemohonnya, Saudara Bupati Donggala sendiri, atas nasihat Majelis agar memenuhi kedudukan hukum sebagai pemerintah daerah, sudah kami masukkan Ketua DPR Donggala. Jadi, Bupati Donggala dan Ketua DPR Donggala dalam kedudukan sebagai pemerintah daerah yang mengajukan permohonan ini. Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk membacakan duduk persoalan dari permohonan, kemudian juga pokok-pokok permohonan yang sudah kami revisi. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Pemohon adalah Drs. Kasman Lassa, S.H., pekerjaban … pekerjaan jabatan bupati kepala daerah. Kemudian, yang kedua adalah Mohammad Yasin, S.Sos. adalah Ketua DPRD Kabupaten Donggala. 17. KETUA: ASWANTO Saya ingin mengingatkan dulu. Surat Kuasa untuk Bupati Donggala belum ada, ya? 18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Sudah.

3

19. KETUA: ASWANTO Sudah dimasukkan? 20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Sudah. 21. KETUA: ASWANTO DPR? Sori DPRD?(…) 22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Oh, DPR. 23. KETUA: ASWANTO Ketua DPRD? 24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU bawa.

Ya, DPR akan kami segera masukkan nanti karena kami sudah

25. KETUA: ASWANTO Baik, oke. Ini untuk mengingatkan Saudara. 26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 27. KETUA: ASWANTO Silakan. 28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, kami baca. Pemohon berdasarkan Surat Kuasa khusus terlampir dalam berkas perkara. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang, permohonan PUU, atas materi muatan Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan lampiran yang disertakan menjadi satu-kesatuan tak terpisahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 4

Daerah. Yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang dapat menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atau berpotensi dapat merugikan hak konstitusional Pemohon sesuai kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Bahwa secara normatif materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, dan energi sumber daya mineral (ESDM) hanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Memberi kesan telah meninggalkan peran dan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral. Misalnya urusan tambang batuan nonlogam atau tambang galian golongan C yang selama ini menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, menjadi hilang karena terjadi pengaburan makna dari frasa kata yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPD Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang dapat dimaknai bahwa untuk seluruh urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, dan energi sumber daya mineral hanya berhak ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi tanpa menyebutkan lagi peran dan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota. Termasuk untuk urusan tambang batuan nonlogam: batu, pasir, kerikil, atau tambang galian C dan berbagai jenis tambang galian lainnya. Menjadi hilang atau dihilangkan dan ditarik menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi saja (vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPD Nomor 23 Tahun 2014). Kemudian menjadi kontradiktif pula dengan ketentuan UndangUndang Sektoral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan …, mohon maaf ada kesalahan, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahwa demikian pula bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 19 … 2014 yang memberi … arahan bersifat mutlak atau imperatif yakni, “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota.” tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Memberikan kesan seakan-akan lampiran tersebut sebagai satu norma yang melekat dan bersifat imperatif padahal dalam setiap undang-undang lainnya yang biasa terjadi, pengaturan dalam aturan pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah atau PP yang dilengkapi dengan penjabaran sehingga isi dan bunyi tercantum dalam matriks lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam UUPD Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kemudian menjadi eksploitatif dan bisa disalahtafsirkan karena hanya berpedoman pada lampiran yang tercantum dalam matriks lampiran undang-undang tersebut. Terbukti tatkala draf UUPD Nomor 23 Tahun 2014 telah diundangkan pada bulan 5

Oktober Tahun 2014 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dari daerah provinsi … maaf Satuan Kerja Perangkat Daerah maksudnya dari daerah provinsi secara cepat menyurati beberapa pelaku usaha yang terlibat dalam urusan terkait, sehingga menimbulkan kegamangan pelaku usaha dalam proses urusan pelayanan khususnya sektor-sektor tertentu yang sudah berjalan secara baik dan lancer. Seperti sektor tambang nonlogam jenis batuan pasir kerikil, atau dikenal dengan sebutan tambang galian C. Yang bagi pemerintah kabupaten/kota cukup memberikan topangan dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Pemohon tentunya sangat rela dan ikhlas jika sektor-sektor tertentu di bidang energi sumber daya mineral (ESDM) seperti minyak dan gas bumi ditangani oleh pemerintah pusat sebagai leading sector, tata laksana dan tata kelola sektor tersebut yang dapat menghasilkan potensi pendapatan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai NKRI dengan pola bagi hasil dan subsidi silang. Akan tetapi jika sektor … kecil pun seperti urusan tambang galian c dan tambang galian lainnya yang selama ini dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota sudah mampu menopang PAD pemerintah daerah/kota, dihilangkan dari hak dan kewenangan pemerintah daerah/kota untuk mengelolanya. Hal inilah yang kemudian menjadi keresahan dan kebimbangan Pemohon beserta pemerintah daerah/kota yang memiliki kepentingan dan perasaan yang sama. Sehingga Pemohon memandang materi-materi muatan pasal-pasal objectum litis harus direvisi dan dikoreksi. Bahwa dengan alasan tersebut, Pemohon meminta mahkamah melalui uji materiil atas materi muatan yang terkandung dalam materi muatan pasal-pasal a quo, serta revisi matriks Lampiran UUPD Nomor 23 Tahun 2014 agar hak konstitusi Pemohon tidak menjadi hilang atau berpotensi akan merugikan hak konstitusional Pemohon. Sehubungan dengan itu, perkenankan Pemohon mengajukan permohonan ini yang telah mengalami perbaikan revisi dengan alasan argumentasi dan dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan a quo. Apakah kami (...) 29. KETUA: ASWANTO Saya kira tidak perlu dibacakan semua. 30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 31. KETUA: ASWANTO Cukup yang perbaikan-perbaikan saja, misalnya soal … apa … apa yang dilakukan perbaikan pada bagian kewenangan mahkamah. Apa 6

yang mengalami perbaikan di legal standing, dan yang Saudara uraikan juga tadi sebenarnya sudah merupakan bagian dari posita, gitu. 32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 33. KETUA: ASWANTO Nah mungkin, garis-garis besar posita apa dan apa yang mengalami perubahan atau perbaikan pada bagian petitum. 34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Yang Mulia. 35. KETUA: ASWANTO Garis-garis besarnya saja, ndak usah dibagikan karena kami juga sudah memegang … apa … draf yang Saudara masukan untuk draf perbaikan. Silakan. 36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Kami langsung membaca di posita (...) 37. KETUA: ASWANTO saja.

Enggak, enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca … saya tanya

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 39. KETUA: ASWANTO Apa yang mengalami perbaikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi? 40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Yang mengalami perbaikan adalah tercermin di dalam pointers 29, posita.

7

41. KETUA: ASWANTO Ya. 42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Bahwa menurut Pemohon, sebelum timbulnya kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon khususnya, dan hak konstitusional pemerintah kabupaten lainnya yang memiliki persoalan yang sama dengan Pemohon. Meminta kepada Mahkamah materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UUPD Nomor 23 Tahun 2014, sepanjang yang memuat frasa kata. Pasal 14 ayat (1) berbunyi, “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, dibagi antara pusat dan provinisi.” Ini yang termuat 43. KETUA: ASWANTO Baik, kemudian bagian legal standing. Apa yang mengalami … apakah perubahan atau perbaikan pada bagian legal standing? 44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Yang bagian legal standing ada tambahan dari kedudukan hukum Ketua DPR yang (...) 45. KETUA: ASWANTO Baik, kita bisa menangkap kalau itu perbaikan pada bagian legal standing. Lalu pada bagian pokok permohonan, saya kira secara prinsip apa yang ada di dalam permohonan yang dibacakan pada sidang pertama, itu tidak mengalami perubahan yang mendasar, ya. KECUALI tambahan-tambahan yang Saudara sudah bacakan tadi. 46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, ya, Yang Mulia. 47. KETUA: ASWANTO Atau masih ada tambahan yang perlu Saudara sampaikan (...) 48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. Ada penajaman, Yang Mulia. 8

49. KETUA: ASWANTO Silakan. 50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Barangkali kami bacakan lanjutan dari cerminan … Pasal 29 tadi. Pasal 14 ayat (1) yang tadi kami sudah bacakan kalimatnya atau frasa kata yang kami mohonkan adalah diubah menjadi penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Jadi ada tambahan pemerintah kabupaten/kota. 51. KETUA: ASWANTO Kita bisa tangkap itu. Lalu di bagian petitum apa yang … apa ada perubahan atau? 52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. Kami mungkin langsung ingin menyampaikan kesimpulan. 53. KETUA: ASWANTO Ya, silakan. 54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Di poin C.2. kesimpulan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan: a. Mahkamah berwenang memilik … memeriksa, dan memutus perkara a quo; b. Permohonan … Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini; c. Materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan materi muatan Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UUPD Nomor 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa kata yang meniadakan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintah konkuren; d. Matriks Lampiran UUPD Nomor 23 Tahun 2014 bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum dilakukan penyempurnaan atau penerbitan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah atau PP. e. Pasal-pasal yang diajukan dalam uji materil a quo bertentangan dengan konstitusi; 9

C.3 Petitium. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan dalam pokok-pokok permohonan a quo. Kiranya Mahkamah berkenan memeriksa, mencermati, dan secara saksama alasan dan dalil-dalil Pemohon serta menjatuhkan putusan primer. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan lampiran matriks pembagian urusan yang tercakup dalam undang-undang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan, tidak sesuai dengan konstitusi dan jiwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan materi muatan pasal-pasal tersebut, sepanjang frasa kata yang belum disempurnakan yang sekarang termuat dalam UUPD Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan UUPD Nomor 23 Tahun 2014 a quo yang sudah mengalam … mengalami penyempurnaan frasa kata dalam materi muatan, sebagaimana yang dimaksud Pemohon, agar dimuat dalam Lembaran Negara RI. Subsidair. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Matriks Lampiran UUPD 2014 a quo tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. 3. Memerintahkan agar diterbitkan peraturan pelaksanaan melalui peraturan pemerintah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPD 23 Tahun 2014 yang sudah disempurnakan atau mengubah beberapa subtansi yang tercantum dalam Matriks Lampiran UUPD 23 Tahun 2014 yang sudah dilakukan perbaikan sebagai Lampiran UUPD Nomor 23 Tahun 2014. 4. Memerintahkan Lampiran UUPD 23 Tahun 2014 yang sudah disempurnakan dan/atau Peraturan Pemerintah PP sebagai peraturan pelaksanaan UUPD Nomor 23 Tahun 2014 agar dimuat pada Lembaran Negara. Demikian, Yang Mulia. 55. KETUA: ASWANTO Baik, kami sudah menangkap apa yang Saudara ingin mohonkan. Saudara sudah memasukkan bukti ya? Ada P-1 sampai P-12. 56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Yang Mulia.

10

57. KETUA: ASWANTO Tapi P-12 itu kan softcopy dari permohonan. 58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 59. KETUA: ASWANTO Itu tidak bukan bukti, ya. 60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 61. KETUA: ASWANTO Memang, memang permohonan itu di samping hardcopy juga harus softcopy-nya. 62. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 63. KETUA: ASWANTO Sehingga bukti Saudara hanya P-1 sampai P-11. 64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 65. KETUA: ASWANTO Betul ya. 66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Nanti kami akan perbaiki (…) 67. KETUA: ASWANTO Ya.

11

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Daftar bukti. 69. KETUA: ASWANTO Baik, nanti sesudah sidang ini ... mau pulang ke Donggala lagi Saudara ini? 70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Belum, mungkin masih kami perbaiki dulu (…) 71. KETUA: ASWANTO Ini banyak pengacaranya banyak sekali, kenapa enggak datang semua? 72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Pak (…) 73. KETUA: ASWANTO Ada 11 orang pengacara. Ini dari Palu semua atau ada yang? 74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Palu semua. 75. KETUA: ASWANTO Pak John ikut Pak Rektor ke Belanda Pak. 76. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, enggak ada yang domisili Jakarta ya? 77. KETUA: ASWANTO Ya. 78. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, kita sahkan dulu bukti saudara P-1 sampai P-11. 12

79. KETUA: ASWANTO Baik. 80. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, kita sudah verifikasi dan betul adanya sebagai terbukti ya? 81. KETUA: ASWANTO Ya. 82. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Kita sahkan. KETUK PALU 1X Saya ingin menyampaikan kepada Saudara bahwa tugas kami di Panel akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah permohonan Saudara ini akan terus ke Pleno atau tidak, gitu. Apapun yang diputuskan nanti pada Rapat Permusyawaratan Hakim, kita akan sampaikan kepada Saudara. Kalau RPH menganggap ini layak untuk diteruskan ke Pleno, kita akan Pleno dan Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah secara resmi. Namun sebelumnya saya ingin mempermaklumkan bahwa mulai Desember sampai Maret, MK punya agenda. Agenda nasional dalam penanganan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, sehingga mulai Desember ini nanti ... pertengahan Desember sampai Maret kita untuk sementara tidak mengagendakan sidang untuk pengujian PUU, pengujian undang-undang. Ini perlu kita sampaikan agar Saudara bisa menyesuaikan agenda-agenda yang saudara mungkin perlu lakukan. 83. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik. 84. KETUA: ASWANTO Masih ada yang Saudara ingin sampaikan? 85. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Yang Mulia. Hasil daripada diskusi kami dengan Pemohon maupun dengan kuasa lainnya. Sangat berharap bahwa proses permohonan ini dapat berlanjut sampai dengan sidang Pleno. Akan tetapi 13

kami juga bertetap mengikuti segala hal yang seperti tadi disampaikan oleh Majelis tentang adanya kendala sidang-sidang sengketa pilkada dan kami barang kali tinggal bertetap menunggu schedul persidangan Plenonya. 86. KETUA: ASWANTO Ya, jadi apakah lanjut atau tidak lanjut ke Pleno bukan kami yang menentukakan, tapi Rapat Permusyawaratan Hakim ya. 87. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 88. KETUA: ASWANTO Nanti kalau Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa ini akan terus ke Pleno, nanti Mahkamah akan mengundang Saudara, Mahakamah akan memberiktahukan secara resmi. Tetapi kemungkinan, ini kemungkinan pemberitahuannya itu agak lama, ya? 89. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Pak. 90. KETUA: ASWANTO Sesudah agenda nasional itu kita selesaikan, ya? 91. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, baik. 92. KETUA: ASWANTO Sekitar Maret barangkali. 93. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik.

14

94. KETUA: ASWANTO Ini pemberitahuan awal supaya Saudara tidak was … tidak apa namanya … tidak salah sangka nanti, kok lama sekali, enggak ada pemberitahuan. Gitu, ya? 95. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Pak. 96. KETUA: ASWANTO Ini karena kami punya agenda. 97. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Pak. 98. KETUA: ASWANTO Ya, cukup, ya? Ada lagi? 99. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ada satu, barangkali, Yang Mulia. Perbaikan terakhir daripada draf permohonan ini … apakah ada limit waktu kami masukkan? Apakah (...) 100. KETUA: ASWANTO Hari ini, ya? Sampai ini … hari ini sampai jam kantor, gitu. Pukul 16.00 WIB, ya? 101. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Mohon kebijaksanaan, besok bisa, Pak? Karena ada perbaikan ketikan itu, yang salah ketik. 102. KETUA: ASWANTO Besok kita mau RPH-kan.

15

103. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, Pak? 104. KETUA: ASWANTO Jadi, pagi besok ini, permohonan Bapak ini besok pukul 10.00 WIB, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga kalau ada perbaikan, kita memberi kesempatan kepada Saudara-Saudara paling lambat pukul 16.00 WIB ini. Kalau cuma kesalahan ketik saya kira tidak usah (...) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik, Yang Mulia. 106. KETUA: ASWANTO Nanti direnvoi saja. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Kalau begitu, bisa kami renvoi yang saya ketik (...) 108. KETUA: ASWANTO Baik, direvoi saja (...) 109. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Terima kasih, Yang Mulia. 110. KETUA: ASWANTO He eh, di renvoi saja yang salah ketik (...) 111. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya. 112. KETUA: ASWANTO Karena besok kami akan me … sudah diagendakan untuk dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (...)

16

113. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Baik. 114. KETUA: ASWANTO Ya. Sudah cukup? Ada lagi? 115. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Ya, ada satu barang kali, Yang Mulia. Ada rekan saya ini adalah Kabag Hukum di Pemda Donggala yang juga adalah Kuasa Pemohon. Barangkali ada yang ingin (...) 116. KETUA: ASWANTO Cukup? 117. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIE H. MAKASSAU Cukup, Yang Mulia. 118. KETUA: ASWANTO Ya, baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB Jakarta, 7 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

17