2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400462/2015

DS:5048-1704-1188-9246

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (005)

MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3. Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO : Rp. 114.885.000 ( SERATUS EMPAT BELAS JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

Rp. Rp. 114.885.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN SIJUNJUNG E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(077) Rp.

6. SBSN PBS

114.885.000 114.885.000

114.885.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

JAKARTA, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2015 IA. INFORMASI KINERJA

DS:5048-1704-1188-9246

Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Kuasa Pengguna Anggaran

: EFENDI, SH

Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Bendahara Pengeluaran

: DINI OKTORINA, SE

Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT

Pejabat Penanda Tangan SPM : M. YATIM

Kode/Nama Satker

: (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO Halaman : IA. 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04

PERADILAN

114.885.000

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

114.885.000

01

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

02

Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum

01

Persentase Perkara yang diputus tepat waktu di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

02

Persentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara

03

Persentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 6 bulan)

04

Persentase Perkara yang memperoleh layanan hukum

05 06

Persentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Persentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan

Kegiatan

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kinerja Kegiatan

001 002

Penyelesaian administrasi Berkas Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum

003

Pelaksanaan zitting plaatz (tempat sidang tetap) dan pelaksanaan Pembebasan Perkara Prodeo

004 005

Jumlah Standart Pelaksana Tata Kerja dan Tata Kelola Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Yang Disusun Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum

006

Ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Dilingkungan Peradilan Umum Yang Akurat

007 1049.005

Persentase ketersediaan Data dan Dokumen Statistik Perkara Dilingkungan Peradilan Umum Yang Akurat Pos Pelayanan Hukum

1049.006

Berkas Perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo

1049.007

Terlaksananya Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keluaran (Output)

114.885.000

03

114.885.000

90,00 Jam Layanan

8.500.000

5,00 Perkara

32.185.000

489,00 perkara

74.200.000

JAKARTA, 14 November 2014 Direktur Jenderal Badilum

ttd. Herri Swantoro, SH, MH 195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2015

DS:5048-1704-1188-9246

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT

Kode/Nama Satker

: (400462)

PENGADILAN NEGERI MUARO Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2015

Rp.

114.885.000

1. Rupiah Murni

Rp.

114.885.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2015

DS:5048-1704-1188-9246

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT

Kode/Nama Satker

: (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

400462

PENGADILAN NEGERI MUARO

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1049.005 Pos Pelayanan Hukum 01 RM 1049.006 Berkas Perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo 01 RM 1049.007 Terlaksananya Penyelesaian administrasi perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

8

-

114.885

-

-

-

114.885

-

114.885

-

-

-

114.885

-

114.885

-

-

-

114.885

-

8.500

-

-

-

8.500

08 . 13

-

8.500

-

-

-

8.500

077

-

32.185

-

-

-

32.185

08 . 13

-

32.185

-

-

-

32.185

077

-

74.200

-

-

-

74.200

08 . 13

-

74.200

-

-

-

74.200

077

-

114.885

-

-

-

114.885

JAKARTA, 14 November 2014 Direktur Jenderal Badilum

ttd. Herri Swantoro, SH, MH 195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: (03)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Provinsi

: (08)

SUMATERA BARAT

Kode/Nama Satker

: (400462) PENGADILAN NEGERI MUARO

NO

URAIAN SATKER

DS:5048-1704-1188-9246

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 400462

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PENGADILAN NEGERI MUARO RENCANA PENARIKAN DANA

1.057

2.344

4.113

6.296

6.617

7.353

12.764

12.419

13.465

13.740

15.383

19.334

114.885

52

1.057

2.344

4.113

6.296

6.617

7.353

12.764

12.419

13.465

13.740

15.383

19.334

114.885

1.057

2.344

4.113

6.296

6.617

7.353

12.764

12.419

13.465

13.740

15.383

19.334

114.885

1.057

2.344

4.113

6.296

6.617

7.353

12.764

12.419

13.465

13.740

15.383

19.334

114.885

BELANJA BARANG

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 52 BELANJA BARANG

JAKARTA, 14 November 2014 Direktur Jenderal Badilum

ttd. Herri Swantoro, SH, MH 195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 005.03.2.400462/2015 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [005]

MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi

: [03]

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Provinsi

: [08]

SUMATERA BARAT

Kode dan Nama Satker

: [400462] PENGADILAN NEGERI MUARO

KODE

DS:5048-1704-1188-9246

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN

JAKARTA, 14 November 2014 Direktur Jenderal Badilum

ttd. Herri Swantoro, SH, MH 195909041984031004