2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 TELP. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351 Web : inspektorat.jatengprov.go.id Emeil : [email protected] SEMARANG 50132

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR : 488/ 391/1.3/2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu untuk melakukan pemutakhiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Publik di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); f. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan, Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 82); i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Juklak Perda Prov. Jateng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 10). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Daftar informasi publik di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Daftar informasi publik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT

: Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Semarang pada tanggal : 6 Januari 2016 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BUDIHARJO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Sekretaris Daerah Prov.Jawa Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 No

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

Pejabat Yang Menguasai Informasi

1 A. 1.

2 3 4 5 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Wajib Disediakan dan Diumumkan a. Informasi tentang Profil Inspektorat 1) Visi dan Misi Inspektur Kasubag 2013 Perencanaan Rencana Strategis

3)

Struktur Inspektur Kasubag 2008 Organisasi Administrasi dan Profil dan Umum Inspektorat Sumber Inspektur Kasubag Setiap ada Daya Administrasi perubahan Manusia dan Umum yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) Tugas, Inspektur Kasubag 2008 wewenang, Administrasi fungsi dan Umum Informasi Inspektur Kasubag Setiap ada tentang Administrasi perubahan Kedudukan dan Umum atau Domisili beserta alamat lengkap Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Nama Inspektur Sekretaris/ Setiap awal Program dan Inspektur tahun Kegiatan Pembantu Wilayah Penanggung Inspektur Sekretaris/ Setiap awal jawab dan Inspektur tahun Pelaksana Pembantu Program Wilayah Target dan Inspektur Kasubag Setiap awal Capaian Perencanaan tahun Program dan Kegiatan Jadwal Inspektur Kasubag Setiap awal Pelaksanaan Perencanaan tahun Program dan Kegiatan Nilai Inspektur Kasubag Setiap awal Anggaran Perencanaan tahun

5)

6)

b. 1)

2)

3)

4)

5)

Kasubag Perencanaan

Waktu Dan Tempat Pembuatan

2)

4)

Inspektur

Penanggung Jawab Pembuatan

2013

Format Informasi Yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan

6

7

Jenis Media Yang Memuat Informasi 8

Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy

Selama berlaku

Website Inspektorat

5 tahun

Website Inspektorat

Selama berlaku

Website Inspektorat

Soft copy dan Hard copy

Selama berlaku

Website Inspektorat

Soft copy dan Hard copy Soft copy dan Hard copy

Selama berlaku

Website Inspektorat

Selama berlaku

Website Inspektorat


2 tahun

Website Inspektorat


2 tahun

Website Inspektorat


2 tahun

Website Inspektorat


2 tahun

Website Inspektorat


2 tahun

Website Inspektorat

No

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

1 6)

-

-

-

c. 1)

d.

e. f. 1)

2)

2.

Pejabat Yang Menguasai Informasi

Penanggung Jawab Pembuatan

Waktu Dan Tempat Pembuatan

2 3 4 5 Agenda penting Inspektorat Rencana Inspektur Kasubag Setiap Rakor, dll pengampu kegiatan pada SKPD, Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan Rencana Inspektur Kasubag Setiap pelaksanaan Administrasi kegiatan Diklat dll. dan Umum Agenda Inspektur Kasubag Setiap penting pengampu kegiatan lainnya Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Laporan Inspektur Kasubag Tahunan Kinerja Evaluasi dan Instansi Pelaporan Pemerintah (LKJIP)

Format Informasi Yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan

6

7

Jenis Media Yang Memuat Informasi 8


Selama berlaku

Website Inspektorat


Selama berlaku

Website Inspektorat

Selama berlaku

Website Inspektorat


3 tahun

Website Inspektorat

Laporan Inspektur Kasubag Tri Wulan Soft copy 1 tahun Meja Layanan/ Evaluasi dan dan Hard setelah Layanan Akses Pelaporan copy ditetapkan Informasi Informasi Publik Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Inspektorat Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pengumuman proses pengadaan

Inspektur

KPA

Tiap proses pengadaan


2 tahun

Website Inspektorat

Inspektur

KPA

Tiap proses pengadaan


2 tahun

Website Inspektorat

Kasubag Administrasi dan Umum

Setiap ada perubahan


2 tahun setelah perubahan

Website Inspektorat


5 tahun

Website Inspektorat

2 tahun

Website Inspektorat

Hard copy

Selama berlaku

Website Inspektorat

Wajib Disediakan Setiap Saat a.

b.

c.

d.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian Rencana Strategis

Inspektur

Inspektur

Inspektur

Setiap awal periode

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Pidato Sambutan Inspektur dalam kesempatan

Inspektur

Inspektur

Setiap awal periode

Inspektur

Staf PPID

Setiap ada perubahan

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NO

KONTEN INFORMASI

1 1

2 Biodata elektronik PNS (database)

3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

4 Tidak Terbatas

2

Dokumen/ Berkas/Arsip PNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas

3

Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhihukum an disiplin Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan Daftar nilai DP-3 PNS


Tidak Terbatas


Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i  PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia


Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.


Muncul persaingan usaha yang tidak sehat

Dapat menjaga obyektivitas penilaian

4

5

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

6

Data rekam medik pasien Poliklinik

7

Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i

Sampai dengan pelantikan

8

Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i

Tidak terbatas

9

Dokumen Penawaran Kontrak

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j  Perpres Nomor 54

Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa

KONSEKUENSI AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA INFO DIBUKA INFO DITUTUP 5 6 Mengungkap Melindungi data data pribadi PNS pribadi PNS yang yang bersifat bersifat rahasia rahasia Mengungkap Melindungi data data pribadi PNS pribadi PNS yang yang bersifat bersifat rahasia rahasia Mengungkap Melindungi data data pribadi PNS pribadi PNS yang yang bersifat bersifat rahasia rahasia

Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

Melindungi kerahasiaan dokumen

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10

11

Hasil :  UU No. 14 Tahun  Pemeriksaan 2008 tentang KIP Reguler, Pasal 17 huruf i,  Pemeriksaan  PP No. 60 Tahun Kasus, 2008 tentang  Pemeriksaan Sistem Khusus, Pengendalian  Reviu Intern Pemerintah Laporan  PP No. 79 Tahun Keuangan, 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03 /2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah  Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03 /2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I babNorma Pelaporan huruf a. LHKPN, kecuali dalam lembar TBN

-

Pasal 5 Keputusan KPK Nomor 07/KPK/02/2005 bab 4 tentang Pengumuman LHKPN

Tak terbatas

Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Setelah 30 hari diumumkan melalui TBN

Akan menimbulkan fitnah KKN

Menjaga privasi, kecuali untuk kepentingan negara.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BUDIHARJO

2015

Recommend Documents