2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA KAMIS, 5 FEBRUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Penjelasannya, serta Pasal 28 dan Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Imam Safi’i ACARA Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 5 Februari 2015, Pukul 13.35 – 13.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) I Dewa Gede Palguna 3) Muhammad Alim Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Imam Safi’i Mabrur Faizin Dahuri Nur Aemin

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Iskandar Zulkarnain Haryanto A. Zaeli Alfan Imam Ghozali

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat siang. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf f dan penjelasannya, serta Pasal 28 dan penjelasannya. Saya mohon pada Pemohon, siapa yang hadir di sini untuk dijelaskan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Perkenalkan nama saya, Iskandar Zulkarnain.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. ZAELI ALFAN Nama saya, Ahmad Zaeli Alfan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARYANTO Nama saya, Haryanto.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: IMAM GHOZALI Saya Imam Ghozali, Kuasa Hukum.

6.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Perbaikan permohonan sudah diterima, mohon dijelaskan secara ringkas apa yang telah diperbaiki di sini.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Terima kasih, Majelis Hakim. Sebelumnya, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi tambahan perbaikan permohonan, jika diperikenankan.

1

8.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Boleh, ya.

10.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti diserahkan.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Nanti diserahkan ke Panitera.

12.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, diambil saja.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Pokok permohonan pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja ... tentang Penempatan dan Perlindungan dan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perbaikan permohonan pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 beserta penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Republik Indonesia di Luar Negeri. Atas saran Majelis Hakim, kami memperbaiki di halaman 7 bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dengan sektor perikanan yaitu di antaranya dikenal sebagai anak buah kapal, tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum ketika diwajibkan memiliki KTKLN, dan ketika adanya perselisihan timbul dari akibatnya adanya hubungan kerja antara ABK dengan PPTKIS yang saling lempar tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya dua kementerian atau lebih yang mengatur penempatan TKI yang bekerja pada sektor perikanan sebagai pelaut atau anak buat kapal, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

2

Bahwa berdasarkan pasal ketentuan alasan pengujian Pemohon bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Nomor 39 Tahun 2004, kami kutip bunyi sebagai berikut. Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN. Namun TKI yang bekerja pada sektor perikanan di antaranya menjadi pelaut atau ABK di lapangan kerja berada di atas dan di dalam kapal laut yang berdiam atau bergerak di atas air tengah laut samudera yang luas, maka kondisi yang demikian terikat atau terkait pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang angkutan perikanan yang kementeriannya terkait adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berpedoman pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu, identitas seorang di luar negeri diperlihatkan dari dokumen dalam perjalanan ke luar negeri yaitu adalah paspor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahwa TKI yang dipekerjakan di luar negeri ditempatkan pada sektor beragam di antaranya pada sektor keluarga sebagai pembantu, perawat, dan ABK, dan sektor industri dengan menjadi pekerja pabrik serta juga ditempatkan pada sektor perikanan. Pada ketentuan Pasal 28 penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang kami kutip berbunyi sebagai berikut. Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Penjelasan: yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal 1 antara lain pekerjaan sebagai pelaut. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Nomor 39 Tahun 2004 yang kami kutip berbunyi sebagai berikut. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan mendasarkan pada dua ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menteri yang dimaksud pada pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kami kutip, berbunyi sebagai berikut. Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga ada ... atas fakta adanya dua kementerian atau lebih yang mengatur penempatan pelindungan TKI yang bekerja 3

pada sektor perikanan, laut, atau anak buah kapal, maka Pemohon tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum ketika adanya peristiwa yang timbul dari akibat adanya hubungan kerja antara ABK dengan perusahaan PPTKIS yang saling lempar tanggung jawab antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perikanan. Petitum. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan, mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf f beserta penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai TKI yang ditempatkan tidak wajib memiliki KTKLN. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf f beserta penjelasan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai TKI yang ditempatkan tidak wajib memiliki KTKLN. Menyatakan Pasal 28 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Menyatakan Pasal 28 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum. 14.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Di dalam permohonan yang Anda sampaikan di sini, ini agak berbeda, tidak hanya suatu renvoi saja, tapi banyak yang perbedaannya dan hari ini terakhir atau batas tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan itu kemarin, sehingga kita akan melihat pada permohonan yang kemarin, perbaikan yang kemarin, ya. Ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali?

4

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. ZAELI ALFAN Cukup.

16.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup. Kalau tidak ada yang disampaikan kembali, maka permohonan ini akan saya sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk ditindaklanjuti apakah nanti kemudian akan langsung ke Pleno atau kemudian dengan putusan lain. Saya akan mengesahkan lebih dahulu alat bukti yang Anda sampaikan. P-1 sampai dengan P-8?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. ZAELI ALFAN Ya.

18.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Cukup, ada tambahan? Tidak. Ya, P-1 sampai P-8 saya sahkan. KETUK PALU 1X Ada yang perlu saya sampaikan sebelum saya tutup sidang ini? Cukup, ya. Kalau tidak ada permasalahan lagi, maka sidang ini saya tutup dan akan saya sampaikan permohonan Anda ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan bagaimana kelanjutannya. Ya, dan saya nyatakan sidang ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB Jakarta, 5 Februari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5