2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 7 DESEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 137/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 7 Desember 2015 Pukul 14.00-14.26 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Mohamad Muraz 2. Sudiono 3. Iffah Mufidati B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Andi Syafrani 2. Muhammad Ali Fernandez 3. Fajrul Rahman

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 137/PUU/XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan sesuai dengan penundaan yang lalu adalah untuk perbaikan permohonan, namun sebelumnya dipersilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam kesempatan sidang kedua ini dengan agenda perbaikan permohonan, hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, saya sendiri Andi Syafrani, didampingi oleh Muhammad Ali Fernandez, dan Fajrul Rahman sebelah kiri. Sedangkan dari Prinsipal, Yang Mulia, hadir Walikota Sukabumi, Bapak Mohamad Muraz sebelah kanan saya, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ada perwakilannya dari kabag hukum, kemudian dari Kabupaten Majalengka juga, Yang Mulia, ada perwakilannya. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Silakan menyampaikan hal-hal apa yang diperbaiki tentu sesuai dengan masukan atau nasihat dari Majelis Panel pada sidang yang lalu, yang diperbaiki saja pokok-pokoknya. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Terima kasih, Yang Mulia. Banyak masukan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim pada Persidangan Pendahuluan, Yang Mulia dan di sini kami akan menyampaikan beberapa aspek perubahan terkait dengan masukan dan usulan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama, Yang Mulia, menyangkut posisi Pemohon, kami menambahkan ada beberapa Pemohon yang awalnya hanya diajukan oleh kepala daerah atau bupati kemudian dilengkapi dengan persetujuan dan juga Surat Kuasa dari DPRD kabupaten. Nah, yang sudah masuk di dalam perbaikan permohonan kami ini, pertama adalah dari Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, di nomor 13, Yang Mulia, halaman 1

2, kemudian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara nomor 14, Pemerintah Daerah Kolaka nomor 30. Dan kemudian, Yang Mulia, dalam kesempatan yang baik ini kami juga sampaikan karena terkait dengan proses komunikasi dan juga transportasi sampai hari ini ada 2 tambahan lagi, Yang Mulia. Untuk Surat Kuasa dari DPRD, yang pertama adalah Kabupaten Lamandau, kami bawa, Yang Mulia, surat kuasa aslinya di sini dan kemudian DPRD Kabupaten Kulon Progo. Kalau nanti diperkenankan kami ingin juga menyerahkan bukti Surat Kuasa ini dalam persidangan. Nah, itu yang terkait dengan tambahan dari Pemohon, Yang Mulia. Selanjutnya, terkait dengan legal standing sesuai dengan masukan dan juga usulan dari Majelis Hakim, kami di sini menambahkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan posisi legal standing dari pemerintah daerah, yaitu bupati atau walikota tanpa disertai dengan persetujuan atau Surat Kuasa dari ketua DPRD, Yang Mulia. Yang pertama adalah Putusan Nomor 10/PUU-I/2003, di situ terkait dengan permohonan yang diajukan oleh H. Jefri Noer selaku Bupati Kampar. Yang kedua adalah Putusan Nomor 70/PUU-II/2014 di sini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh H. Amin Syam selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 yang diajukan oleh H. Isran Noor selaku Bupati Kutai Timur dan kemudian yang keempat adalah Putusan Nomor 9/PUUXI/2011 … 2013 yang diajukan oleh Bapak Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Nah, itu adalah empat yurisprudensi yang kami masukkan di sini terkait dengan legal standing Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pemerintah daerah atau kepala daerah tanpa disertai dengan DPRD. Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Pemohon terkait dengan pasal-pasal yang diujikan pada halaman 35, Yang Mulia, sampai dengan halaman 50, kami di sini membuat tabel ada beberapa isi tabel. Yang pertama adalah pasal yang diuji di dalam permohonan ini kemudian norma yang dikandung dalam pasal yang diuji, kemudian kolom hak konstitusional Para Pemohon terkait dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut kami ini relevan dengan hak kami selaku Para Pemohon. Dan kemudian kolom yang terakhir adalah kerugian konstitusional apa yang diakibatkan oleh pasal yang diuji ini dikaitkan dengan hak-hak yang kami miliki yang diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya Yang Mulia, kami juga menambahkan terkait dengan masukan dari Hakim Yang Mulia pada sidang yang pertama, terkait dengan beberapa fakta-fakta penting menyangkut operasionalisasi atau penerapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintahan daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota. Nah, disini kami masukkan pada subbab tersendiri pada poin G mulai dari halaman 92 sampai dengan halaman 97 Yang Mulia. Ada beberapa aspek yang menurut kami ini penting untuk disampaikan 2

dan kami nanti akan buktikan juga di persidangan terkait dengan beberapa fakta-fakta empirik mengenai implementasi dari pasal-pasal yang diujikan. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan menengah. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan menengah ke atas itu merupakan kewenangan dari pemerintahan provinsi. Nah, pemerintahan kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan terkait dengan pemerintahan dasar. Nah, saat ini Yang Mulia sedang terjadi proses menarik mengenai posisi apa namanya ... urusan pendidikan menengah karena di satu sisi ini adalah dulunya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota dan bahkan beberapa pemerintah kabupaten/kota telah menjalankan program pendidikan gratis sampai tingkat pendidikan menengah. Ketika ini ditarik ke tingkat provinsi, maka di sini kemudian menjadi persoalan bagaimana pemerintah kabupaten/kota bisa meneruskan program yang telah dijalankan selama ini terkait dengan pendidikan gratis sampai dengan tingkat SMA Sederajat. Dan yang kedua adalah terkait bagaimana posisi guru dan tenaga kependidikan untuk sekolah-sekolah menengah ke atas ini karena mereka berdasarkan undang-undang yang sekarang itu semuanya berada di kewenangan di tingkat provinsi. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan aset Yang Mulia. Aset dari sekolah-sekolah negeri ini, apakah aset ini akan ditarik juga oleh pemerintahan provinsi atau tetap menjadi aset dari pemerintahan kabupaten/kota. Nah, itu persoalan pertama yang terkait dengan implementasi undang-undang ini mengenai aspek pendidikan. Kemudian, ada aspek kelautan dan perikanan kami juga masukkan di sini terkait dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28, kemudian juga aspek kehutanan, dan terakhir adalah aspek energi dan sumber daya mineral. Saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum tentang bagaimana posisi pemerintahan kabupaten/kota dalam pengelolaan dalam sumber daya mineral. Yang paling banyak muncul persoalan dalam implementasi mengenai penerapan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang kami ujikan di sini adalah misalnya, terkait dengan galian C Yang Mulia, galian C itu terkait dengan tambangtambang pasir, yang dulu berdasarkan undang-undang yang lama ini adalah merupakan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Dan di beberapa pemerintahan kabupaten/kota, kewenangan ini bahkan diturunkan kepada tingkat camat atau tingkat kelurahan dan desa, sehingga tidak perlu sampai izinnya diurus di tingkat kabupaten. Saat ini dengan kewenangan penerapan Pasal 14 ini, proses administrasi dan semuanya ditarik ke tingkat provinsi, sehingga mengakibatkan administrasi, perizinan, dan seterusnya itu menumpuk di tingkat provinsi dan kemudian ini banyak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat penambang-penambang kecil terkait dengan tambang pasir dan sejenisnya, yaitu galian C Yang Mulia. 3

Nah, itu adalah beberapa tambahan-tambahan yang kami masukkan terkait dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia dalam sidang pendahuluan yang kemarin. Dan kemudian juga kami tambahkan, Yang Mulia di sini terkait dengan yurisprudensi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Daerah dalam Pembagian Sumber Daya Alam dan Mineral karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sudah menyebutkan norma bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota harus diberikan kewenangan juga dalam mengatur. Karena pemerintahan kabupaten/kota adalah yang terlibat langsung dan lokasinya berada di tempat, sehingga implikasi dari kerusakan atau apa pun yang terjadi dengan lingkungan itu akan juga berakibat terhadap pemerintahan yang ada di kabupaten/kota. Nah itu yang kami tambahkan terkait dengan beberapa masukan yang disampaikan oleh Yang Mulia. Selebihnya sama, Yang Mulia, selebihnya sama terkait dengan petitum, dan seterusnya, yang karena itu menurut kami seluruh dari perbaikan permohonan ini kami anggap dibacakan Yang Mulia. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, terima kasih.

6.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Begini Kuasa, saya diingatkan bagian Kepaniteraan saja bahwa Surat Kuasanya yang asli hanya satu yang diserahkan di antara tiga itu, yang lainnya fotokopi. Yang hanya yang dari Sukabumi yang … yang selebihnya fotokopi. Nanti dan Bapak-Bapak ini sudah buang waktu dan energi nanti itu menjadi hal yang krusial, ya, supaya nanti segera dilengkapkan kalau (…)

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang itu kami mohon perkenaannya untuk nanti bisa disusulkan, Yang Mulia, menyerahkan aslinya, termasuk juga tadi kami sampaikan bahwa ada tambahan juga Surat Kuasa dari DPRD, dari Kabupaten Kulon Progo, dan Lamandau. Begitu, Yang Mulia.

8.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ya, nanti ... ada satu dari Yang Mulia, Pak Patrialis.

4

9.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Saudara Andi ya. Ibu mewakili siapa?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Dari Bupati Kulon Progo, Yang Mulia.

11.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Yang satu lagi?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Dari Bupati Majalengka.

13.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Memang ada istilahnya yang mewakili?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Mereka diperintahkan, Yang Mulia, untuk mewakili.

15.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi untuk mengahdiri sidang boleh, ya. Boleh setiap saat boleh, tapi bukan mewakili, mewakilikan Kuasa Hukum, ya kan? Kalau Bupati Kulon Progo itu sudah sama DPRD, belum?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Hari ini mulai diserahkan suratnya.

17.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, Kulon Progo? Sama satu lagi?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Lamandau.

5

19.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Lamandau, sudah ada DPRD-nya juga?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Sudah ada, Yang Mulia.

21.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bupati sama DPRD?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Mulia.

23.

Ya. Termasuk Sukabumi juga sudah ada dengan DPRD, Yang

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu saja. Saya mau meluruskan saja, boleh sidang sih boleh, ikuti terus enggak apa-apa mengikuti, ya. Tetapi enggak mewakili, kalau mewakili nanti ditanya enggak tahu apa-apa lagi.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya, Yang Mulia. Mewakili pemerintahan, Yang Mulia, ke sini.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi, yang kurang tadi terkait dengan fotokopi Surat Kuasa sama apa ... Surat Kuasa yang mau diajukan. Nanti jangan ngobrol dulu, kalau Majelis Hakim lagi bicara enggak boleh. Nanti diserahkan, diatur dengan Kepaniteraan, ya? Kemudian, Saudara mengajukan Bukti P-1A sampai dengan P359C, betul?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI 35C, Yang Mulia.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, betul ya?

6

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya, Yang Mulia.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Cukup ya, ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan? Udah cukup?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Yang Mulia, kemarin juga disebutkan ada surat kuasa yang belum asli juga (…)

31.

KETUA: ANWAR USMAN Nah itu tadi (…)

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Nah, itu yang terakhir yang kami serahkan, tetapi di sidang yang pertama juga ada.

33.

KETUA: ANWAR USMAN He eh.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Kami juga komunikasi kemarin ke sini, tetapi katanya Paniteranya sedang keluar (…)

35.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti (…)

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Jadi, belum mendapat informasi (…)

7

37.

KETUA: ANWAR USMAN Setelah sidang nanti, ya.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Nah yang kedua, Yang Mulia. Apakah nanti kami boleh juga mengajukan bukti tambahan lagi, Yang Mulia? Mungkin ada yang perlu kami susulkan.

39.

KETUA: ANWAR USMAN Bukti tambahan? Berapa macam?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Hanya ada dua jenis, Yang Mulia. Yang pertama, anggaran rumah tangga (APKASI).

41.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Yang kedua, mungkin nanti ada lampiran tentang SK dari kepala daerah atau DPRD, Yang Mulia. Hanya itu.

43.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, dalam waktu segera, ya.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya, Yang Mulia.

45.

KETUA: ANWAR USMAN Baik.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Terima kasih.

8

47.

KETUA: ANWAR USMAN Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan, ya. Apakah akan diteruskan ke sidang Pleno atau cukup sampai di sini, ya. Artinya tidak ada lagi siding, mungkin langsung putusan. Untuk itu, nanti tunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya.

49.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya mungkin agak lama ini paling setelah pilkada, bukan pilkadanya, setelah selesai sidang perkara pilkada

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAFRANI Ya, Yang Mulia.

51.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, mungkin pertengahan Maret dan hasilnya ini akan dilaporkan oleh Majelis Panel ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Ya, sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB Jakarta, 7 Desember 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9