2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA RABU, 8 APRIL 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Penjelasannya, serta Pasal 28 dan Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Imam Safi’i ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (V) Rabu, 8 April 2015, Pukul 11.14 – 13.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Maria Farida Indrati Patrialis Akbar I Dewa Gede Palguna Muhammad Alim Wahiduddin Adams Suhartoyo Aswanto

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Imam Safi’i 2. Sunardo 3. Bambang Irawan 4. Agus Supriyatno 5. Mustain 6. Hamdani 7. Ahmad Surur 8. Nurjana 9. Sutarno 10. Iwan Kurniawan 11. Edi Supriyanto 12. Mukhammad Syaifudin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Iskandar Zulkarnaen Wiend Sakti Imam Gozali Ahmad Zaeli Alfan Haryanto

C. Ahli dari Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Rudy Agus Kumesan Abdul Rahim Sitorus Samuel Bonaparte Hutapea Poempida Hidayatulloh

D. Pemerintah: 1. Budijono 2. Umar Kasim

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir, silakan. Tidak usah keseluruhan, tapi Kuasanya dan Prinsipal yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih. Nama saya Iskandar Zulkarnaen. Sebelah kanan saya Alfan, Imam, Hary, dan Wiend. Sebelah kiri saya Imam, Sunardo, dan Bambang. Di belakang, Para Prinsipal. Terima kasih, Majelis Hakim.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

4.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebelah kiri saya, Bapak Umar Kasim dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan di belakang hadir juga dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita pada pagi hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Karena waktunya, persidangan ini ada batas waktu karena ada sidang-sidang yang berikutnya, maka sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan dan diputus pada persidangan yang lalu, Pemohon itu mengajukan dua ahli dan tiga saksi. Tapi, pada hari ini dihadirkan empat orang ahli dan dua saksi. Maka kalau ahlinya empat, waktunya enggak mungkin, ya. Maka, ini dua ahli dulu, kemudian dua saksi. Kemudian dua ahli yang berikutnya akan kita dengar keterangannya pada sidang yang berikutnya. 1

Saya tanya kepada Pemohon, dua orang ahli siapa dulu yang akan didengar keterangannya pada hari ini? Karena kalau empat ahli, tidak memungkinkan waktunya. Karena kalau ahli itu lebih membutuhkan waktu yang banyak. Sehingga kalau saksi bisa tiga dan dua ahli yang kita atur kemarin pada persidangan yang lalu, tapi ini empat, enggak mungkin. Silakan, Pemohon. Siapa empat orang, dipilih dua orang dulu. 6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Mungkin karena ahlinya datang semua, biar ahlinya saja kali, Pak, ya yang (...)

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahlinya empat?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Yang ... yang mana yang siap duluan. Bang Poempi sama Sitorus.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu. Saksinya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Pak, saksinya nanti dulu enggak apa-apa, biar (...)

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN He eh. Biar Ahli (...)

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita hari ini mendengarkan ahli semua?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Ahli semua boleh.

2

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Karena masalah waktu mereka juga, Pak.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu, kita mendengarkan empat orang ahli. Saksi akan kita dengar keterangannya pada persidangan yang akan datang. Baik, kalau itu permintaan dari Pemohon, maka hari ini bisa kita dengarkan empat orang ahli. Tapi juga nanti presentasinya mohon bisa agak … ya dibatasi waktunya supaya proses pendalamannya bisa berlangsung lebih lama. Saya persilakan Ahli untuk sebelum memberi keterangan, diambil sumpahnya. Pak Rudy Agus Kumesan, saya persilakan untuk maju ke depan. Pak Abdul Rahim Sitorus, S.Ag. Yang ketiga, Pak Kapten Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md., S.H., S.E., Magister apa ini … M.Mar., ini Magister Marinir ini? Baik, kemudian Pak Dr. Poempida Hidayatulloh yang saya juga sudah kenal ini Pak Poempida. Saya persilakan. Untuk yang Kristen di sisi agak geser ke kanan. Yang Kristen, Pak Rudy dan Pak Samuel agak geser ke kanan saya. Sedangkan yang Muslim, di sisi kiri. Baik, kenapa kok Rohaniwan malah di tengah? Ha? Oh, ya Muslim kok Pak Poemida. Ya, begitu. Ini saya enggak tahu kenapa pilih di tengah ini Rohaniwan. Baik, saya persilakan yang … Ibu Maria dulu. Prof. Maria, saya persilakan untuk yang beragama Kristen.

18.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Angkat tangannya. Ya, mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

19.

AHLI BERAGAMA KRISTEN: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

3

20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Berikutnya untuk yang beragama Islam, saya persilakan Yang Mulia Dr. Muhammad Alim.

22.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Kita mulai, Pak. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

23.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

24.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, kembali ke tempat. Rohaniwan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, Pemohon siapa dulu yang harus memberikan keterangan di antara empat Ahli ini?

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Bapak Poempida.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bapak Poempida. Saya persilakan, Pak Poempida.

28.

AHLI DARI PEMOHON: POEMPIDA HIDAYATULLOH Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

4

Bismillahirrahmaanirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya membacakan basis-basis pandangan saya tentang perkara yang sedang disidangkan pada hari ini. KTKLN Bukan Identitas Bagi Tenaga Kerja Pelaut. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Di samping itu, dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga, baik bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Bahwa Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Baru-baru ini Bangsa Indonesia dikejutkan oleh nasib tragis yang dialami ratusan TKI di bidang kepelautan yang dapat dikatakan menjadi sasaran korban perdagangan manusia. Permasalahan yang dihadapi di antaranya sangat beragam, dari mulai masalah dokumen sebelum keberangkatan, kondisi kerja yang tidak layak, gaji yang tidak dibayarkan, semua hal tersebut dapat menjadi cerminan bahwa terdapat masalah dalam proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja pelaut Indonesia. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang PPTKILN) mengamanatkan bahwa setiap calon TKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang dilaksanakan mulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Identitas merupakan sarana yang cukup efektif dalam melindungi, baik dalam saat prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Karena bagaimanapun, identitas tersebut mengandung kesempurnaan syarat-syarat menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Selain memiliki konsekuensi perlindungan, terdapat juga masalah setelah masa penempatan. Hal tersebut tidak terkecuali bagi TKI pelaut. Namun, apabila kita mencermati bahwa khusus terhadap pelaut, terdapat instrumen khusus berkenaan dengan identitas internasional yang harus melekat padanya saat mereka bekerja. 5

Salah satu standar tersebut adalah Konvensi ILO Nomor 108 mengenai The Seafarers Identity Documents (SID) yang diadopsi oleh ILO pada tanggal 13 Mei 1958 dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 19 Februari 1961. SID ini berbentuk buku, sehingga kemudian disebut dengan Seaman Book. Dalam perubahannya, dokumen identitas pelaut tersebut telah menerapkan standar peralatan sistem teknologi informasi yang berbasis pada ILO SID 0002 Biometric Fingerprint Standart dengan template PDF 417 barcode, diatur dalam Konvensi ILO Nomor 185 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958 yang telah diadopsi ILO pada tanggal 19 Juni 2003 dan mulai berlaku secara internasional sejak tanggal 9 Februari 2005. Manfaat dan kelebihan penggunaan SID, di antaranya otoritas pelabuhan tempat mendarat tidak memiliki alasan menolak permintaan izin turun ke darat jika diperlukan dalam konteks kesehatan, keselamatan, atau keamanan si pelaut. Hal itu tentunya akan sangat penting bagi pelaut mengingat dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga kerja pelaut dihadapkan pada risiko yang tinggi, baik mobilitas, ancaman keamanan, dan keselamatan pelaut. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention 1958, maka Pemerintah Indonesia mengharuskan tenaga kerja pelaut yang akan diberangkatkan ke luar negeri disertakan SID sebagai identitas khusus bagi tenaga kerja pelaut. Karena merupakan salah satu instrumen yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi tenaga kerja pelaut dalam menjalankan profesinya dengan menggunakan identitas diri pelaut yang berstandar internasional. Tenaga kerja pelaut merupakan bagian dari tenaga kerja Indonesia, maka para tenaga kerja pelaut ini wajib dilindungi yang dalam hal ini dokumen identitas pelaut merupakan bentuk lain daripada Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) khusus untuk pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dengan kata lain, terdapat lex specialist terhadap penggunaan identitas bagi pelaut yang akan bekerja ke luar negeri dan kapal asing, yaitu Seafarers Identity Documents (SID) bukanlah KTKLN. Penggunaan KTKLN yang menyamaratakan terhadap semua TKI yang bekerja ke luar negeri tidak tepat, khususnya terhadap TKI pelaut. Selain tidak melindungi kepentingan pelaut sesuai dengan standar internasional, penggunaan KTKLN juga tidak menghormati keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang sejak diundangkan mengamanatkan bagi tenaga kerja pelaut Indonesia yang bekerja di wilayah asing menggunakan identitas khusus, bukanlah identitas seperti KTKLN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 6

Demikian saya sampaikan. wassalamualaikum wr. wb. 29.

Wabillahitaufik

walhidayah

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Poempida, silakan kembali ke tempat duduk. Yang berikutnya siapa, Pemohon? Ini Pak Rudy ya?

30.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan, Pak Rudy.

32.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan Para Hakim Yang Mulia, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan keterangan saya sebagai Saksi Ahli. Sebelum saya masuk pada pokok permasalahan, saya mulai dengan pendahuluan, yaitu pengantar mengenai IMO. International Maritime Organization adalah organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang betanggung jawab atas keselamatan, keamanan pelayaran, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan maritim yang berasal dari kapal-kapal. Indonesia adalah salah satu negara anggota IMO, dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bertindak sebagai administrasi IMO di Indonesia. Khusus untuk Seafarers (pelaut), Konvensi IMO telah mengatur persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh operator kapal maupun Seafarers yang tertuang dalam Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers. Kemudian, ada juga ISM code, ada ISPS code, dan yang terakhir adalah MLC-2006 yang lebih mengarah kepada perlindungan terhadap pelaut. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepelautan, harus mengacu kepada ketentuan berdasarkan Konvesi IMO yang tertuang di dalam kode-kode, sebagaimana tersebut di atas tadi. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, serta Dinas Jaga Laut, Pemerintah telah mengatur dan menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja di atas kapal sebagai pelaut.

7

Kedua, Polemik Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut atau TKI Pelaut ke Luar Negeri. a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 26 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) huruf f dan penjelasannya, Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI kemudian mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor SE.11/PE/IV/2014 tentang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi TKI yang bekerja di atas kapal berbendera asing. b. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 185 Conserning Revising the Seafarers Identity Documents Tahun 1958 atau Konvensi ILO Nomor 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut Tahun 1958. Angka 1. Bagian umum dikatakan bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menyatakan bahwa setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dan mengingat tenaga kerja pelaut merupakan bagian dari Tenaga Kerja Indonesia, maka para tenaga kerja pelaut ini wajib dilindungi, dalam hal ini dokumen identitas pelaut, merupakan bentuk lain dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) khusus untuk pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan Dokumen Identitas Pelaut yang merupakan bentuk lain dari Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah buku pelaut atau SID (Seafarers Identity Dokument). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta penjelasannya, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, kemudian menerbitkan juga Surat Edaran dengan Nomor PK 302/1/3/DJPL 2013 perihal tidak mempersyaratkan kepemilikan KTKLN bagi pelaut atau awak kapal. Ketiga. Dampaknya terhadap TKI Pelaut. Dalam menerbitkan Surat Edaran tentang KTKLN bagi pelaut, BNP2TKI merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) huruf f. Sedangkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang mana telah menghasilkan kebijakan yang bertolak belakang dampaknya, yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para TKI pelaut. Dengan adanya dua undang-undang mengatur hal yang sama, namun menimbulkan penafsiran yang berbeda,

8

maka diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat menghilangkan perbedaan penafsiran tersebut. Dua. Dengan adanya kebijakan yang bertolak belakang antara BNP2TKI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta kebingungan bagi pelaut. Kementerian manakah yang berwenang mengatur kebijakan untuk TKI pelaut? Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Perhubungan? Kalau kementerian yang berwenang membuat kebijakan untuk TKI pelaut adalah Kementerian Tenaga Kerja, acuan apakah yang digunakan untuk membuat kebijakan terkait TKI pelaut? Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai administrasi IMO, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan kebijakan untuk TKI pelaut yang tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013. Tiga. Akibat lain dari perbedaan kebijakan telah menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi atau pemerasan terhadap pelaut yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di bandara, tempat pemberangkatan pelaut Indonesia keluar negeri, yang sudah jelas melanggar hak konstitusi para TKI pelaut sebagai warga negara, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keempat. Tepatkah KTKLN Bagi TKI Pelaut? Pertama, IMO hanya mengakui Seaman Book atau SID dan paspor sebagai keterangan identitas pelaut yang sah. Kedua, bagaimana KTKLN dapat mendeteksi keberadaan pelaut? Seperti kita ketahui bersama bahwa kapal adalah alat transportasi air atau laut yang sangat dinamis, berpindah-pindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam satu negara, bahkan dari satu negara ke negara lainnya. Ketiga, bagaimana dengan TKI pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera asing, namun beropersi di perairan Indonesia? Apakah mereka juga harus memiliki KTKLN? Sementara, pergantian kru kapal dilakukan di pelabuhan Indonesia yang tidak pernah mempermasalahkan KTKLN. Keempat, bagaimana dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal berbendera Indonesia, namun beroperasi di luar negeri dan pergantian kru terjadi di luar negeri? Apakah juga harus memiliki KTKLN? Yang selalu menjadi … yang selalu terjadi adalah pihak imigrasi pasti tidak akan mengizinkan TKI berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan KTKLN, termasuk TKI pelaut yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja di atas kapal berbendera Indonesia yang kebetulan berada dan beroperasi di luar negeri. Kelima, bagaimana dengan TKI pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera asing, namun pergantian kru terjadi di pelabuhan Indonesia yang tidak pernah mempermasalahkan KTKLN? Apakah juga wajib untuk memiliki KTKLN? 9

Keenam, permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang terlantar di luar negeri sangatlah serius dan memprihatinkan. Seharusnya, Pemerintah mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh akar permasalahan. Yang terjadi sekarang ini, Pemerintah sibuk dengan membuat kebijakan tanpa melalui studi kelayakan. Apa kebijakan yang akan dibuat akan efektif atau tidak? Pada saat ada kritikan pada kebijakan yang dibuat, tidak dijadikan masukan untuk perbaikan. Namun, yang dilakukan adalah mencari argumentasi untuk mempertahankan kebijakan yang sudah terlanjur dibuat dan tidak peduli dengan hasil dari kebijakan yang dibuat itu baik atau tidak. Apa pun dasar hukumnya, kalau itu tidak mewakili kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, seharusnya tidak perlu dipaksakan untuk diberlakukan. Karena peraturan dan undang-undang dibuat adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lima. Analisa Sistem Penempatan dan Pengawasan TKI Pelaut. Begitu banyak kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk mengatasi banyaknya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, termasuk TKI pelaut. Namun, kebijakan yang diambil, menurut pendapat saya tidaklah menyentuh ke pokok permasalahan. Sebagai profesional di bidang pelayaran, maka saya melakukan analisa berdasarkan keilmuan yang saya miliki sebagai Chief Engineer. Di bawah inilah hasil analisa yang saya lakukan. Mohon maaf, Para Hakim Yang Mulia, saya melampirkan beberapa gambar yang mungkin tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Tapi saya coba menjelaskan secara logika mengenai diagram. Saya … perkenankan saya memberi contoh seperti AC, ya. Di ruang ini ada AC, AC itu tidak mungkin kita kontrol, kita tunggu ini terus-menerus. Harus ada sistem yang bekerja, dimana pada saat temperatur yang kita inginkan tercapai, AC itu harus mati sendiri. Sehingga apa? Ada sirkulasi yang berjalan secara otomatis. Nah, yang menjadi setting point di sini adalah kita harus menetapkan, menentukan, berapa temperatur yang kita inginkan? Agar kompresor itu mati. Pada saat suhu ruangan sudah mulai panas, kita mengharap kita juga melakukan penyetelan, setting-an. Temperatur berapa, dia harus hidup kembali. Sehingga apa? Temperatur ruangan bisa terjaga sesuai dengan keinginan kita. Penyetelah temperatur itu yang saya katakan sebagai setting point. Dengan adanya setting point itu, ya tentunya itu akan ditangkap oleh suatu alat ya, suatu alat penangkap suhu yang biasa disebut dengan thermostat. Thermostat akan memberikan informasi kepada kompresor yang berupa feed back, “Oh, temperatur sudah tercapai.” Sehingga apa? Kompresor akan mati dengan sendirinya. Pada saat suhu ruangan sudah mulai hangat, sudah mulai panas, (suara tidak terdengar jelas) akan memberitahukan, akan 10

menginformasikan, “Oh, ruangan sudah mulai panas, sehingga kompresor akan berjalan kembali.” Begitu seterusnya secara otomatis. Inilah yang saya maksud dengan sistem otomatisasi. Seharusnya, dalam sistem penempatan Tenaga Kerja Indonesia pun dilakukan sedemikian. Jadi, kita mengacu pada diagram otomatis tersebut yang saya jelaskan di bentuk hardcopy, ya. Kemudian (...) 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Halaman 5 itu, ya?

34.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya, halaman 5, ya, itu yang saya jelaskan mengenai sistem otomatisasi. Tapi, sebelum saya membahas mengenai sistem pada ... apa ... seafarers, perlu saya jelaskan, ada banyak salah pemahaman mengenai pelaut, ya.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini pengertian-pengertiannya saya kira Majelis bisa membaca sendiri.

36.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

38.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Baik. Ya saya langsung masuk mengenai analisa yang saya lakukan.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

40.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya, seperti analisa mengenai sistem otomatisasi, saya memberikan perumpamaan seperti ini, namun dalam tulisan saya lebih

11

detail mengarah kepada sistem yang ada pada penempatan, ya, pelaut Indonesia di luar negeri. Kemudian, saya lam ... langsung masuk ke ... di halaman 7 nomor 4, Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Kapal Niaga atau Seafarers. Di sini ada satu setting point, ya, setting point-nya adalah IMO Convention. IMO Convention ini menjadikan acuan, acuan bagi Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan juga oleh organisasi internasional, dalam hal ini (suara tidak terdengar jelas) kontrol dan ITF. Acuannya adalah IMO Convention, sehingga apa pun yang mereka lakukan selalu mengacu kepada setting point, ya. Ketetapan yang sudah ditentukan mengenai minimum requirement, ya, persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Sistem otomasi ... sistem otomatisasi harus memenuhi faktor-faktor seperti yang ada dalam gambar, ya. Kemudian, proses perekrutan, itu pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang sudah berjalan saat ini, ya, yang saya jelaskan bahwa saat ini untuk pelaut kapal niaga, itu pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dasarnya adalah mengacu pada setting point, yaitu IMO Convention. Sehingga apa? Dalam menjalankan proses rekrutmen, proses perekrutan, ya, perusahaan-perusahaan perekrut harus mengacu kepada setting point agar menghasilkan output yang baik, output sesuai dengan keinginan dari user, ya. Setelah itu, proses rekrutmen. Nah, dalam processing ada 2 tahapan, masuk proses dispatching (pemberangkatan). Di saat pemberangkatan pun, ya, di sini ada yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan perekrut dan juga ada dokumen-dokumen tertentu yang harus dimiliki oleh pelaut, ya, di antaranya yang paling itu adalah LG, yang seringkali bertentangan oleh KTKLN adalah Letter of Guarantee dari local agen. Karena kapal ini bersifat mobile, berpindahpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga untuk mengeluarkan satu Letter of Guarantee, ya, itu perusahaan sangat sulit. Karena harus menetapkan dulu schedule kapal yang tepat, baru mereka bisa mengeluarkan Letter of Guarantee. Nah, Letter of Guarantee merupakan salah satu syarat yang diminta oleh BNP2TKI untuk mengajukan permohonan mendapatkan KTKLN. Sementara, LG itu kadang-kadang bisa didapatkan oleh perusahaan perekrut, itu 6 jam sebelum pemberangkatan kru, ya. Ya, tentu saja ini tidak ada waktu. Saya merasa bahwa kebijakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008, itu mengatakan bahwa seaman book/SID merupakan bentuk lain dari KTKLN mengingat dari tingkat kesulitan ini, yang tidak mungkin bisa dipenuhi. Karena apa? Kalau gara-gara itu terjadi delay, kapal tidak bisa menunggu datangnya kru, otomatis pergantian kru akan dilakukan di pelabuhan berikutnya. Otomatis apa? Tiket segala macam itu berubah lagi. Inilah kendala kenapa ada aturan 12

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 mengatakan bahwa seaman book/SID itu merupakan bentuk lain daripada KTKLN. Kemudian, dalam pelaksanaannya, di sistem pelaut kapal niaga, user sebagai chief operator juga mendapatkan pengawasan, pengawasan dari Internasional Organitation, yaitu (suara tidak terdengar jelas) kontrol dan ITF, dan itu secara random, (suara tidak terdengar jelas) kontrol akan mengunjungi kapal-kapal yang masuk di pelabuhan untuk memastikan, apakah kapal ini sudah memenuhi standar yang ditentukan dalam setting point. Apabila itu tidak memenuhi persyaratan, maka kapal akan ditahan. Sehingga, ya, dari gambar yang kita lihat ini, ini sangat ... menurut pendapat saya, sangat perfect. Tidak mungkin ... selama komponen-komponen yang ada ini bisa berjalan dengan baik, ya, saya yakin tidak akan terjadi tenaga kerja pelaut Indonesia yang terlantar. Dan kalau kita perhatikan secara cermat, ya, pelaut-pelaut Indonesia yang terlantar di luar negeri, umumnya bukan pelaut-pelaut dari kapal niaga, umumnya mereka berasal dari pelaut-pelaut kapal ikan, ini yang sangat miris. Di saat ini, ya, pemerintah demikian hebohnya dengan peristiwa di Ambon, sementara Tenaga Kerja Indonesia, pelaut yang sekarang ini terkatung-katung menderita luar negeri tidak ada yang perhatikan. Oke, saya masuk ke halaman 10. Sistem Penempatan dan Pengawasan TKI Pelaut Kapal ikan. Diagram inilah yang terjadi saat ini. Jadi apa pun kebijakannya, selama diagramnya bentuknya masih seperti ini, tidak ada sistem yang bekerja. Bagaimana bisa melakukan fungsi pengawasan? Bagaimana bisa melakukan fungsi perlindungan? Kalau keberadaan mereka saja tidak diketahui. Semua tanda tanya besar. Menurut pandangan saya, inilah yang harus dipikirkan (suara tidak terdengar jelas). Marilah kita semua ... saya dengan senang hati akan memberikan masukan bila diperlukan, seperti apa sih seharusnya dibuat? Inilah diagram yang saya berikan contoh, ya. Di sinilah semua tanda tanya besar, apa pun kebijakannya, selama sistem ini tidak terbentuk, tidak ... itu semua tidak ada gunanya. Yang ada itu hanya apa? Menimbulkan masalah lain, ya, dan kemudian hanya pemborosan anggaran. Harusnya ya, fokus kepada sistem. Kalau sistem bekerja dengan baik, dengan mudah akan melakukan pengontrolan. Seperti itu pandangan saya. Jadi, secara ringkas ya, Para Hakim Yang Mulia, demikian tadi pemaparan yang saya berikan. Dan sebagai penutup, perlu saya sampaikan bahwa dalam menyampaikan pandangan saya ini, tidak sedikit pun maksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, ya. Keterangan ini saya sampaikan semata-mata untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara keseluruhan. Bukan hanya TKI, pelaut saya harapkan begitu juga dengan TKI, TKI kita yang bekerja di darat.

13

Semoga keterangan ini bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. 41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Rudy. Berikutnya?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Pak Sitorus.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

44.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan nama saya Abdul Rahim Sitorus. Saya ini, Pak, spesialis KTKLN. Paling tidak, inilah yang dikatakan oleh kawan-kawan TKI alias buruh migran Indonesia. Sejak tahun 2010, saya yang memberikan penyuluhan, berbagi sedikit pengetahuan tentang seluk-beluk KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Saya tidak ingin membacakan secara keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan dalam ... yang sudah ada di hadapan Majelis Yang Mulia. Yang ingin saya tekankan di sini adalah apa sih gunanya KTKLN? Kalau kita tahu, ini seperti yang disebarluaskan oleh BNP2TKI, KTKLN ini bermanfaat sebagai kartu cerdas, pintar, gitu. Karena memuat berbagai macam data yang sangat diperlukan oleh TKI. KTKLN ini berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan di negara tujuan. Itu sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 62, Pasal 62 ayat (2). Jadi, perlu kita pahami bersama, dasar hukum kewajiban memiliki KTKLN bagi setiap TKI, diatur antara lain Pasal 26 ayat (2) huruf f, seperti yang diuji kawan-kawan BMI pelaut saat ini. Kemudian, Pasal 62 ayat (1), saya bacakan dulu. Ayat (1) Pasal 62, ”Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh pemerintah.” Itu dasar hukum untuk TKI atau BMI yang ditempatkan melalui PPTKIS. Kalau Pasal 26 ayat (2), ini ditujukan kepada penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, itu, Pak. Yang ketiga, kewajiban KTKLN ini juga dibebankan oleh undangundang berdasarkan Pasal 105 ayat (5) kepada TKI yang dikenal sebagai TKI mandiri tanpa melakui agen. Bunyinya ayat (2) Pasal 105, ”Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja 14

di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN. Berdasarkan aturan-aturan inilah, terutama berdasarkan Pasal 62 BNP2TKI selaku pelaksana undang-undang memaksakan karena ini bersifat wajib. Kalau setiap TKI yang tidak memiliki KTKLN, mereka merasa punya kewenangan untuk melakukan pencegahan keberangkatan. Dengan kata lain, apabila ada TKI tidak memiliki KTKLN, itu ada sanksinya. Sanksinya sanksi administratif, sebagaimana diatur Pasal 100. Ada dua macam jenis sanksi administrasi yang dibebankan yang bisa dikenakan kepada TKI yang tidak memiliki KTKLN. Sanksi pertama, ayat (100) ... eh, salah ... Pasal 100 ayat (2) huruf d. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ... yang d ini, pembatalan keberangkatan calon TKI. Inilah yang sangat ... sering terjadi secara masif, terstruktur. Kawan-kawan banyak yang menderita kerugian materiil maupun imateriil akibat pemberlakuan pasal ini. Banyak kerugian kawan-kawan Buruh Migran Indonesia. Kerugian tiket, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Ini saya sudah jelaskan dalam pendahuluan. Nah, ini sanksi yang kedua sanksi administrasi huruf e, “Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.” Jadi, andaikata terjadi memang faktanya banyak terjadi, TKI yang bekerja di luar negeri, tahu-tahu ketika dia datang ke KBRI atau perwakilan Republik Indonesia oleh KBRI pertama kali yang ditanyakan tentunya, “Anda ini legal atau ilegal?” Kalau kamu tidak punya KTKLN, itu kamu ilegal. Karena kamu ilegal, kamu dipulangkan dengan biaya sendiri. Bagaimana pembelaannya bantuan hukum terhadap TKI ketika dia datang tentunya ada masalah? Di sini ada perilaku diskriminatif. Uraian lebih lanjut ada di belakang, saya jelaskan. Nah, yang ingin saya tekankan, apakah manfaat KTKLN? Ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 62 ayat (2). Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri, KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. Ini ketika saya tanyakan tiga hari yang lalu melalui akun facebook karena saya biasa berinteraksi dengan kawan-kawan di seluruh dunia melalui media sosial, terutama facebook. Saya tanyakan kepada mereka itu, semacam petisi begitu, selama tiga hari ada dua … sekitar dua ribu kawan-kawan BMI menjawab, “KTKLN tidak berguna di luar negeri.” Pertanyaan kita adalah kenapa kok pembuat undang-undang merumuskan materi muatan Pasal 62 ayat (2) ini yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kenyataan, irasional. Untuk apa membuat aturan yang tidak berguna? Ini dasar pemikiran yang perlu kita timbang. Kalau ternyata KTKLN tidak berguna, kenapa harus ada biaya dari negara, APBN untuk KTKLN kartu yang tidak berguna? Oleh karena itu, pada kesempatan Yang Mulia ini, memang kawan-kawan BMI di seluruh dunia memang menuntut supaya hapus KTKLN. 15

Patut disyukuri sebetulnya, Presiden yang Terhormat Pak Jokowi, Joko Widodo tanggal 30 September ya, kemarin sudah memerintahkan hapus KTKLN. Namun demikian, seperti yang dikeluhkan oleh banyak kawan-kawan, ternyata di lapangan ini, praktik membatalkan keberangkatan TKI tanpa KTKLN, sampai sekarang terjadi. Selama hampir 2010 sampai sekarang, saya itu mendampingi kawan-kawan melalui media sosial atau melalui telepon. Andaikata ada kawan-kawan yang mengalami pencegahan keberangkatan di luar ketika di bandara, silakan hubungi saya, saya akan bantu karena itu praktik yang tidak benar. Praktik yang justru melanggar hukum. Karena mestinya pelaksanaan pencegahan keberangkatan itu tunduk kepada UndangUndang Keimigrasian, harus melalui proses daftar cekal lebih dahulu. Makanya, kita … maksudnya saya bersama kawan-kawan organisasi dalam dan luar negeri melakukan advokasi meminta informasi publik kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Apakah TKI tanpa KTKLN boleh dicegah? Siapa pejabat yang mempunyai kewenangan hukum untuk membatalkan keberangkatan TKI tanpa KTKLN? Jadi, ini ada pelanggaran hukum, juga praktiknya, tanpa daftar cekal kawan-kawan TKI ditolak keberangkatannya. Dia mengalami penderitaan kerugian materi maupun imateri. Yang menarik kemudian yang kita persoalkan adalah apa dasar pemikiran pembuat undang-undang law giver ini memaksakan mewajibkan TKI memilih KTKLN. Itu dicantumkan dalam penjelasan umum, alinea 2 dan 13. Intinya ya itu, dokumen KTKLN ini seolah-olah disamakan fungsinya dengan paspor. Kalau paspor, ya betul bisa kita terima. Kalau TKI tidak punya paspor, itu dia pasti un-document menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Ratifikasi Konvensi PBB, International (suara tidak terdengar jelas) perlindungan buruh migran dan keluarganya. Jadi, ada tolok ukur yang berbeda antara judulnya sama, UndangUndang Perlindungan Buruh Migran dengan Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI. Tolok ukur legal atau ilegalnya TKI menurut Undang-Undang Nomor 39, itu punya KTKLN atau tidak. Sementara tolok ukur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dokumen un-document itu tidak ada ukurannya KTKLN, tapi paspor … paspor sebagai dokumen yang diakui keabsahannya menurut hukum internasional, ada undang-undang kita juga dan ya itu visa kerja … visa kerja. Inilah dikategorikan dia pekerja asing di suatu negara sebagai yang legal. KTKLN tidak pernah satu pun di dua … di negara di seluruh negara dunia ini enggak ada itu yang mengakui. Jadi, sangat tidak masuk akal materi muatan Pasal 62 ini. Irasional. Beranggapan kalau tidak punya KTKLN, akan jadi korban ya, terjerumus kepada korban eksploitasi atau bahkan korban perdagangan manusia. Itu alasannya.

16

Bagaimana mungkin? Karena kenyataanya, faktanya, sering kawan-kawan TKI yang saya dampingi melalui Hp ini, di berbagai bandara itu, dia legal. Misalnya di Malaysia atau Hongkong, dia sudah punya paspor, punya visa kerja, tahu-tahu dicekal dengan anggapan, “Kamu ilegal. Nanti kamu jadi korban perdagangan manusia, makanya kita mau lindungi.” Kawan-kawan TKI ini, alasannya demikian, ya buatlah KTKLN. Praktiknya bagaimana? Ini menyangkut juga nanti prosedur persyaratan membuat KTKLN. Praktiknya kawan-kawan yang pulang cuti mau berangkat lagi kembali ke negara penempatan diwajibkan membayar premi asuransi di medical lagi. Padahal, menurut Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI, asuransi itu membayar premi asuransi itu tidak wajib. Pasal 68, ini ada isu konstitusional, Pasal 68 Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI ya karena sangat sumir dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Praktiknya, dalam Peraturan Menteri tentang khusus Asuransi TKI pun tidak ada TKI yang namanya diwajibkan membayar premis asuransi. Namun demikian praktiknya, TKI justru Rp400.000,00 per kepala. Berapa juta yang dipaksa membayar premi asuransi tanpa dasar hukum? Kalau TKI cuti, di medical. Ini pun tidak ada dasar hukumnya. Ini hanya berdasarkan Surat Edaran dari BNP2. Yang di medical itu mestinya calon TKI, ini praktik-praktik akhirnya merugikan, sangat merugikan kawan-kawan, buruh migran di seluruh dunia. Majelis Hakim Yang Mulia, sementara ini, untuk itu untuk masalah dasar hukum KTKLN, saya pikir sudah ada cukup di sini, saya sampaikan. Dan yang ingin saya sampaikan adalah ada sedikit tentang isu konstitusional, penjelasan Pasal 28. Ini belum saya berikan karena baru saja saya ... saya kerjakan, boleh saya permisi, Pak? 45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti saja.

46.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Oke.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan anu, nanti disampaikan nanti.

17

48.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Jadi begini, isunya justru ada isu konstitusional Pasal 28 ini. Berdasarkan Pasal 28 penjelasannya, artinya peraturan lebih lanjut tentang Penempatan Perlindungan TKI Pelaut, diserahkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Itu oke. Namun, ternyata sampai sekarang, Permen untuk pengaturan penempatan perlindungan TKI pelaut tidak ada, belum ada dikeluarkan oleh mereka (suara tidak terdengar jelas), yang ada justru Peraturan Kepala Badan, Kepala BNP2TKI. Padahal kita tahu yang namanya Kepala BNP2TKI bukan pejabat yang berwenang menerbitkan peraturan, dia hanya sebagai pelaksana undang-undang. Nah, di sisi lain, isu konstitusional muncul karena apa? Karena ternyata penempatan TKI pelaut ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran sampai ada PP-nya, PP tentang Angkutan di Perairan, intinya salah satunya adalah yang namanya pelaksana penempatan ... perusahaan pelaksana penempatan TKI pelaut, itu harus mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan, yang menerbitkan izin itu SIUPAL namanya adalah Dirjen Perhubungan Laut, atas nama Menteri Perhubungan. Sementara, Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI, Pasal 12 itu tegas menyatakan, “Kalau perusahaan yang akan menempatkan TKI di luar negeri, itu harus izinnya dari Menteri Tenaga Kerja (Menakertrans) namanya SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI). Nah, jadi ada dua undang-undang, yaitu mengatur hal yang sama, dengan cara yang berbeda. Di sinilah lahir ketidakpastian hukum. Lebih parah lagi, ternyata kalau menurut Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI, Pasal 102 ayat (1) huruf b itu, “Perusahaan yang menempatkan TKI tanpa izin dari Menteri Tenaga Kerja, itu kriminal.” Ada sanksi pidananya. Kan menarik jadinya, ternyata ada banyak ... banyak, faktanya banyak itu pelaksana penempatan TKI pelaut itu tidak memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, tidak mempunyai SIPPTKI. Artinya, penerbit izin, apakah itu Menteri Perhubungan, boleh jadi dituduh telah memberi izin supaya melakukan tindak kejahatan penempatan TKI, kalau menurut versi Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI. Itu satu. Yang kedua, Kepala BPN2TKI berdasarkan Perka (Peraturan Kepala Badan) 2009 diganti 2013, dua macam, itu memberi izin selain PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKI. Artinya, kepala badan menerbitkan izin supaya suatu perusahaan melakukan tindak kejahatan penempatan, kan ini menarik. Apakah memang pelaku kebijakan dapat dikriminalkan? Ini mungkin yang harus kita eksplorasi lagi lebih lanjut, dilakukan kajian lebih lanjut. Jadi, ada persoalan yang tajam, sangat tajam tentang isu (suara tidak terdengar jelas) Pasal 28 tadi, mohon nanti Majelis, saya harapkan

18

kawan-kawan juga berharap semoga ada kepastian hukum dari Majelis Yang Mulia. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Abdul Rahim Sitorus. Yang terakhir saya persilakan, Pak Samuel Bonaparte.

50.

AHLI DARI PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA Selamat siang kepada Majelis Hakim, kepada semua pihak. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Samuel Bonaparte Hutapea. Saya sebelumnya bekerja sebagai kapten di kapal. Kemudian mengambil pendidikan hukum, saya seorang konsultan maritim dan konsultan hukum maritim. Dalam hal ini saya hendak memberikan presentasi penjelasan terkait dokumen identitas pelaut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Dokumen identitas pelaut, sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli lainnya bahwa diatur dalam Konvensi ILO Tahun 1958, Konvensi 108 diberi nomornya. Hal ini tidak diratifikasi oleh Indonesia, tetapi diadopsi dalam bentuk buku pelaut tersebut karena aturan di dalamnya mengatur bahwa pelaut agar memiliki satu dokumen, dokumen yang berisi tentang keterangan-keterangan dia bekerja di mana, turun dari kapal mana, berisi tentang keterangan-keterangan sebagai ... sebagaimana disyaratkan. Dikatakan bahwa kita kenal nenek moyang kita orang pelaut. Zaman Sriwijaya kita punya kekuatan maritim yang sangat besar, kita berlayar sampai jauh, sampai Mongol, sampai Rusia kita berdagang. Pelaut sebagai suatu profesi memiliki karakteristik yang khusus karena dia melakukan pelayaran lintas negara. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mewajibkan bagi si pelaut tersebut, baik datang ke negeri seseorang atau dari negeri tersebut mengunjungi negeri orang untuk memiliki identitas yang dapat dipastikan keabsahannya, dipastikan keamanannya, dan latar belakangnya. Berawal dari kejadian menara kembar di Amerika, concern tentang keamanan juga melirik kepada pelaut karena potensinya untuk memasuki negara lain dapat disusupi oleh teroris. Kekhawatiran ini menimbulkan banyak konvensi-konvensi ISPS, International Security Port, dan seterusnya. Sampai lahir ILO Convention dengan Nomor 185 tersebut, dimintakan lagi agar pelaut memiliki dokumen identitas tambahan berbentuk kartu. Hal ini hanya diratifikasi oleh beberapa negara. Indonesia berusaha meratifikasi tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tetapi implementasinya belum sampai ke sana karena yang diminta dalam ILO Convention 185 19

berbentuk kartu, dengan data elektrik yang digesek, maka akan keluar data dari si pelaut tersebut. Hal ini ... buku pelaut dan kartu ini dua hal yang berbeda. Karena di negara yang sudah meratifikasi, yang sudah melaksanakan contohnya Inggris, itu dua hal yang berbeda. Ada aplikasi untuk buku pelaut, ada aplikasi untuk kartu pelaut (seafarer card) seperti itu. Akan tetapi, meskipun kita tidak meratifikasi ... contohnya, kita tidak meratifikasi 108, tapi kita adopsi dalam bentuk buku pelaut. Dalam Konvensi 185, kita ratifikasi, tetapi implementasinya belum atau tidak, sampai saat ini saya tidak melihat itu. Arah ke sana, ya karena di dalam website pelaut, di mana data dari seorang pelaut akan dapat diakses secara publik, di sana sudah dimasukkan kolom untuk buku pelaut (seafarer identification document) tersebut, tetapi datanya saya lihat masih kosong. Di dalam negeri buku pelaut itu diatur juga, baik dalam UndangUndang Pelayaran, terkait si pelaut secara pribadi bahwa seorang pelaut harus mempunyai dokumen, antara lain buku pelaut, selain itu juga diatur atas izin-izin perkapalannya. Sebuah kapal akan diberikan SIB di Indonesia, ya, SIB (Surat Izin Berlayar) jika telah memenuhi syarat. memenuhi syarat salah satunya layak laut, telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut, termasuk dokumen si awaknya. Karena terkait kelayaklautan sebuah kapal, komponen di dalamnya termasuk pengawakannya. Pengawakannya berarti kepribadi si orang tersebut, selain ijazah-ijazah si pelaut, dokumen tersebut yang mana adalah buku pelaut tentu disyaratkan. Tanpanya, maka secara pribadi orang tersebut tidak cakap, tidak sah sebagai pelaut, maka dia bekerja di atas kapal, kapal tersebut juga menjadi tidak layak karena tidak diawaki oleh orang yang kompeten atau yang memiliki dokumen. Dalam praktik, sebagaimana disampaikan juga bahwa dalam hal TKI, saya tidak ingin membahas definisi TKI itu jadi luas. Faktanya bahwa ada pelaut yang ditolak untuk berangkat karena tidak memiliki KTKLN, maka anggaplah TKI me ... apa ya ...definisnya masuk ke dalam pelaut ini. Anggaplah pelaut sudah masuk ke TKI, saya tidak ingin membahas ke arah definisinya lagi karena definisinya kalau di dalam undang-undang TKI, nanti panjang lagi, anggaplah masuk. Dalam praktik, pelaut saat hendak berangkat ke luar negeri untuk bekerja, ada yang ditolak, ada yang dibolehkan. Meskipun setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008, di mana KTKLN bagi pelaut dikatakan berlaku juga seamans book sebagai penggantinya. Tetapi setelah keluarnya undang-undang itu pun, pelaut masih ada yang ditolak untuk berangkat ke luar negeri. Hal itu sangat banyak sampai lahirnya surat keluar dari Dirjen Perhubungan Laut, menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi, ditembuskan kepada banyak pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan juga BNP2TKI, menerangkan bahwa tidak termasuk bahwa dikhususkan untuk pelaut kita pakai buku pelaut. Sampai Dirjen bicara karena begitu banyak penyampaian dari pelaut, “Kami ditolak, 20

kami ditolak, kami ditolak.” Tetapi kalau bicara undang-undang internasional dan nasional, dokumen pelaut adalah buku pelaut, tidak ada yang lain. Baik pelaut kita di luar negeri, maupun pelaut negara manapun di bumi masuk ke Indonesia. Pada saat kapalnya masuk, kita akan buat port clearance, kita akan buat izin bagi kapal tersebut masuk atau nantinya keluar, dimintakan persyaratan termasuk tadi, buku pelaut tadi sebagai komponen para krunya, tidak ada dokumen lain yang diminta untuk hal itu. Peraturan di Undang-Undang Nomor 39 tersebut, tidak keluar Permen pengaturan secara terpisahnya dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di 2000 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 pengecualiannya, bukan dari kementerian yang dimaksud. Hal tersebut menurut hemat saya, menimbulkan ketidakpastian karena kalau pasalnya tetap demikian terhadap laut, bisa tetap saja diwajibkan punya KTKLN, bisa saja ditolak untuk berangkat. Akibatnya, tentu sangat merugikan, sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaan yang sudah tidak dapat diambil. Pada saat dia mau berangkat, orang yang akan digantikan dia di atas kapal, sebagaimana sudah ada disampaikan bahwa banyak orang sampai berapa lama di atas kapal? Ada yang dua tahun, ada yang satu tahun, dan seterusnya. Biasanya yang akan digantikan itu sudah ... sudah ingin pulang sekali, sudah sangat ingin pulang, jadi dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Begitu salah satu penggantinya tidak bisa berangkat atas alasan apa pun, termasuk atas alasan ketidakpunyaan akan KTKLN, maka pelaut tersebut atau si orang yang akan digantikan tidak akan mau tahu, sama perusahaan dia akan minta, “Pokoknya kasih saya pengganti secepatnya!” Maka, biasanya perusahaan akan cari alternatif lain, mana yang lebih cepat, menunggu dia mendapatkan KTKLN, menunggu dia diizinkan berangkat, atau saat dia dijadikan pilihan kandidat lainnya siapa? Adakah kandidat lain yang lebih cepat, yang lebih siap untuk diberangkatkan? Maka diberangkatkan. Apabila didapatkan kandidat lain yang bisa diberangkatkan lebih cepat, maka yang tidak dapat berangkat tadi yang miss flight karena tidak punya KTKLN, hampir pasti akan ditinggal. Tunggu next job. Di dalam pelayaran, rotasi untuk bekerja tidak akan menunggu lama. Begitu posisi itu ada, mungkin lima hari, sepuluh hari sudah harus diisi. Tidak seperti kalau kita di kantor kita bisa dapat pekerjaan dengan waktu tunggu satu bulan lagi saya bisa masuk. Kalau di laut, tidak bisa, beberapa hari, ya atau tidak. Tidak bisa, tinggal. Dia begitu cepat putarannya. Karena waktu kapal untuk sandar terbatas, tidak selalu kapal bisa sandar. Kru hanya akan digantikan pada saat kapal kebetulan bersandar atau ada kapal lain yang kebetulan mengantar. Tanpa itu, kru akan ditahan. Operasional sebuah kapal satu hari bisa lebih dari Rp100.000.000,00, tidak mungkin kapal mau nunggu orang dan 21

menghabiskan biaya besar cuma untuk tunggu orang. Tidak akan kru diantar ke darat untuk pulang. Kalau kebetulan mau ke darat, isi bahan bakar, ambil bahan makanan dan lain-lain, barulah orang sekalian saat itu. Tidak akan diberikan waktu khusus untuk pergantian kru. Ketidakdapatan pelaut untuk berangkat akibat tidak adanya KTKLN, tentu, tentu sangat merugikan, sangat merugikan, sementara kita mendapat devisa dari pelaut. Sekian dari saya. 51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Samuel, silakan kembali ke tempat. Berikutnya, sekarang saya persilakan apakah Pemohon masih ada yang perlu didalami atau dimintakan klarifikasi? Pada para Ahli, saya persilakan. Dikumpulkan seluruhnya, baru nanti dijawab, ya.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Untuk Ahli Dr. Poempida, apakah selama menjadi Timwas TKI di DPR RI Komisi IX, itu pernah mencoba mengumpulkan beberapa departemen itu, gitu, terus atau mengatur mengenai aturan yang khusus untuk melindungi TKI? Kemudian, sebenarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini awalnya itu benar mau melindungi pelaut atau hanya TKI darat saja, gitu? Nah, kemudian untuk kasus (suara tidak terdengar jelas), gitu kan, yang di Ambon, sebenarnya ini kan pernah terjadi pada tahun 2012 terhadap ABK Trinidad, dan saat ini juga terjadi pada ABK kita di Angola, ada 26 masih terlantar sampai saat ini, gitu. Nah, sebenarnya kita bicara kementerian, kementerian mana yang cocok untuk melindungi para pelaut ini, gitu?

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup? Yang lain tidak (…)

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Untuk Saudara Bapak Abdul Rahim Sitorus, gitu kan, kita banyak teman-teman di luar negeri, pada awalnya dia menjadi TKI legal, kemudian majikannya ingin memperpanjang kontrak, ya kan, dan sebenarnya persyaratan untuk di luar negeri sudah cukup, gitu. Akan tetapi, ketika dia pulang ke dalam negeri, gitu kan, ada beberapa anakanak juga karena keterbatasan waktu tidak mengurus KTKLN, akhirnya apakah mereka bisa berangkat kerja atau tidak? Seperti itu, gitu. Nah, untuk Bapak ... Bapak Rudy, sebenarnya perlindungan apa yang paling bagus untuk TKI pelaut, gitu kan? Karena kita melihat, kalau 22

saya agak sedikit khawatir, gitu, pelaut di Indonesia ... ada pelaut di Indonesia tidak terlindungi, gitu, oleh negara kita. Bagaimana cara melindungi pelaut kita di luar negeri cocoknya? Gitu. Nah, untuk Ahli Bonaparte ... Bapak Bonaparte. Apakah ... sebenarnya ada enggak standar internasional, bicara mengenai kehadiran awak kapal? Gitu. Kalau kita bicara pelaut karena pelaut sudah lama, ya, dan memang butuh perlindungan dari zaman dulunya dan memang pernah terjadi perbudakan, dan lain-lain, dan keamanan. Suatu standar internasional yang bisa diadopsi Indonesia untuk mengatur mengatur kehadiran awak kapal. Itu saja cukup, terima kasih. 55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah? Saya persilakan.

56.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Bapak Ahli, tadi mungkin Ahli kedua, Pak, ya, lupa saya. Bahwa tadi dijelaskan ada TKI yang akan bekerja di atas kapal berbendera Indonesia, dan ada TKI A mungkin yang bekerja di atas kapal berbendera asing, tapi berada di wilayah Indonesia, dan satu lagi ada TKI yang bekerja di atas kapal Indonesia, tapi berada di luar negeri. Nah, maksud saya … pertanyaan saya mungkin, stressing-nya sebetulnya di arah mana Bapak ini? Karena yang dimaksud UndangUndang Nomor 39 ini adalah TKI Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera asing, bukan berbendera Indonesia misalnya kapal Pelninya yang berada di Somalia sana, atau di Belanda sana, bukan, tentunya yang dimaksud adalah yang bekerja di atas berbendera asingnya. Dan KTKLN-nya itu khusus untuk pelautnya saja, bukan tenaga kerja yang di darat. Terima kasih, Majelis.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Hakim ada, Yang Mulia? Cukup? Oh, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, saya persilakan.

58.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Ini kepada Pak Abdul Rahim Sitorus. Saya ingin mengetahui yang tadi Bapak katakan bahwa imigrasi ternyata juga ikut melarang keberangkatan para TKI apabila tidak punya kartu tadi?

23

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT KTKLN.

60.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu pengetahuannya Pak Sitorus sebagai Ahli, atau memang fakta di lapangan, atau bagaimana? Sebab, sejauh yang saya ketahui di dalam Undang-Undang Keimigrasian itu, apabila seseorang sudah punya paspor, punya tiket, kemudian visa bagi negara yang memang membutuhkan visa, kalau negara-negara yang visa on arrival, itu tidak perlu visa, ya. Kemudian, sudah ada seat dari airlines, ada juga airlines itu yang menginginkan dia harus punya tiket pulang-pergi, tapi ada juga yang one way, itu ada. Nah, saya ingin klarifikasi pernyataan Pak Sitorus tadi, bagaimana? Silakan.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Oh, Prof. Maria, saya persilakan, Yang Mulia.

62.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya ingin meminta jawaban pada para Ahli. Kalau kita melihat pada Pasal 1 angka 11 undang-undang ini, kartu tenaga kerja luar negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Jadi, semua tenaga kerja di luar negeri. Apakah kemudian ini juga diartikan tadi bahwa termasuk tenaga pelaut? Ya, ini kalau kita melihat di sini karena di sini ada kartu bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Nah, selama ini, kalau para teman-teman yang hadir di sini sebagai pelaut, apakah mereka itu sudah disertai KTKLN ini atau juga sekaligus dengan SID tadi, ya? Karena apa yang ada selama ini, apakah kalau mereka berangkat itu kemudian sudah mempunyai SID atau sekaligus dengan KTKLN? Atau mereka bekerja dan tanpa salah satu ini? Karena kita melihat bahwa … saya tidak … tidak begitu dapat melihat sebetulnya … sebaiknya yang mengatur mereka ini, apakah Kementerian Perhubungan atau Kementerian Tenaga Kerja? Karena mereka juga tenaga kerja, walaupun dia sebagai pelaut. Karena adanya beberapa peraturan menteri yang kemudian dua-duanya mengeluarkan aturan, begitu, tapi kemudian menimbulkan suatu permasalahan, dimana mereka tidak bisa pergi atau mereka tidak dapat pekerjaan itu karena kemudian KTKLN-nya tidak keluar.

24

Jadi, untuk mereka ini sebaiknya yang penting adalah SID-nya atau KTKLN-nya? Dan di mana … kementerian yang mana sebaiknya menangani mereka ini? Karena kalau kita melihat pada Pasal 1 angka 11 undang-undang ini, ini kan untuk semua TKI yang bekerja di luar negeri, tentunya termasuk juga adalah pelaut ini. Tapi kemudian, ada juga dalam pengaturannya, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan peraturan menteri, kemudian Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan dan juga malah ketua badan yang seharusnya tidak mengeluarkan peraturan bagi mereka. Sebetulnya, di mana letaknya yang sebaiknya bagi mereka? Sehingga kita melihat bahwa karena kita di sini tidak melihat pada konteks yang secara faktual terjadi, tapi apakah norma-norma yang diajukan ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Saya rasa begitu, Pak Ketua. 63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Saya persilakan, para Ahli, dimulai dari Pak Poempida terlebih dahulu untuk menjawab seluruh permasalahan.

64.

AHLI DARI PEMOHON: POEMPIDA HIDAYATULLOH Terima kasih, Majelis Hakim, persidangan yang terhormat. Perkenankan saya bercerita sedikit bahwa di Periode DPR RI Tahun 2009-2014, saya sempat diberikan amanat sebagai Wakil Ketua Tim Pengawas TKI DPR RI yang diketuai oleh pimpinan DPR dan kemudian kami menjadi salah satu wakil ketuanya. Timwas ini saya sendiri memang yang awalnya menginisiasi dan kemudian mendapat dukungan dari semua fraksi, sehingga bulat menjadi satu kegiatan DPR di dalam konteks mengawasi kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kami sudah membuat berbagai macam rekomendasi kepada Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono bahwa permasalahan TKI itu adalah harkat dan martabat bangsa yang harus dijaga. Jadi, di dalam konteks ini tidak boleh ada tawar-menawar lagi di dalam masalah perlindungannya. Dan berbagai macam poin kita sudah membuat laporan, bahkan rekomendasi yang sangat detail, termasuk di dalamnya adalah dengan masalah para pelaut ini. Sedikit mundur untuk menambahkan masukan dari Ahli Saudara Abdul Rahim Sitorus yang kebetulan juga sahabat saya. Memang persoalan KTKLN tidak semata-mata relevansinya berkenaan dengan isu pelaut atau tidak pelaut. Tapi dalam konteks TKI keseluruhan pun, banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan yang memberikan ruang eksploitasi berlebihan sebetulnya. Dan memang penyalahgunaan eksploitasi wewenang dikarenakan adanya tadi saksi-saksi yang sangat berat sebetulnya bagi TKI, itu para TKI itu justru sangat … apa istilahnya 25

… terekspose terhadap suatu kasus, ataupun pemerasan, ataupun juga, bahkan yang namanya eksploitasi tadi secara berlebihan, secara terbuka. Karena dalam keadaan desperate, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan darurat, seorang TKI dia akan mempertaruhkan apa pun, sehingga dia bisa berangkat. Padahal dia tinggal … tinggal menit-menit terakhir harusnya mereka berangkat. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama. Saya melihat bahwa implementasi daripada pasal yang menganut, mengandung pembahasan mengenai KTKLN ini, sebetulnya terlalu jauh di … apa namanya … dipahami oleh pemerintah di dalam konteks implementasinya. Sebetulnya semangat daripada pasal tersebut, basisnya adalah basis pendataan agar kemudian perlindungan pemerintah bisa dilakukan. Tanpa pendataan yang baik pun juga, tidak mungkin pemerintah bisa melindungi. Di dalam Timwas, saya pernah memberikan rekomendasi bahwa dibalik prosesurnya. Bahwa KTKLN harus diisukan saat seseorang sudah berniat ingin maju untuk me ... apa ... menjadi TKI, begitu. Artinya, sebelum dia dilatih, sebelum dia kemudian disertifikasi, sebelum dia dicek kesehatannya, dicek psikologinya, bahkan sebelum bayar asuransi, dia sudah mempunyai kartu KTKLN itu. Artinya, di depan ketika nilainya masih kosong. Di sini pasti yang namanya eksploitasi itu akan hilang. Karena memang tidak ada di dalam undang-undang tersebut menjelaskan KTKLN harus diisukan di mana. Kalau diisukan di depan, ini kan sebagai identitas bahwa dia mencari kerja untuk di luar negeri, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian ketika dia sudah mendapatkan pelatihan, baru nanti secara data bisa di-update karena memang kartu ... KTKLN seharusnya bisa secara digital melakukan update-update data. Nah, itu sebetulnya yang prosedur yang harusnya dibalik dan akan menjawab masalah-masalah yang berkembang. Atau ada opsi kedua sebetulnya, opsi kedua adalah KTKLN ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan para TKI di luar negeri. Karena pada nyatanya bahwa saudara-saudara kita TKI di Malaysia, misalnya, itu ketika paspornya tidak bersama dengan mereka atau kadang-kadang ditahan majikan, atau kadangkadang ditahan agen, atau kadang-kadang hilang, KTKLN tidak bisa dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan kepada dirinya. Malah ketika hanya menunjukkan KTKLN kepada pihak berwajib di Malaysia, mereka juga rentan terhadap berbagai macam eksploitasi. Sama juga kejadian tidak hanya di Malaysia tentunya, di negara-negara tujuan lain pun, ini adalah hal yang sama. Jadi, kalau mau diimplementasikan seperti ini, nilai KTKLN di luar negeri harus bisa direkognisi oleh negara tujuan. Kalau tidak, percuma juga, begitu. Nah, ini jadi sebenarnya masalah KTKLN yang menurut saya sangat rentan dan merugikan semua pihak, baik TKI maupun pelaut. Di dalam konteks pelaut, tentunya kami meminta kejelasan 26

dalam artian dengan adanya dualisme undang-undang yang mengatur dan kemudian permen turunannya, ini membuat terjadi egosektoral sendiri. Sehingga kadang-kadang, masing-masing pemerintah ingin mempertahankan basis-basis sektornya yang tidak mau diganggu oleh sektor-sektor yang lain. Ya, dengan aturan-aturan yang ada di Kementerian Perhubungan, maupun di Kementerian Kemennakertrans, Nakers sekarang namanya, ya itu mereka masing-masing mempunyai … merasa mempunyai wewenang untuk mengatur keberangkatan para pelaut. Nah, oleh karena itu, dalam persidangan Yang Mulia ini, minta paling tidak ada kejelasan undang-undang mana ataupun basis referensi mana bagi para pelaut ini untuk bisa kemudian benar-benar mempunyai basis data yang bisa mereka terlindungi. Yang kedua, juga di dalalm basis … sebenarnya kalau … kalau apa namanya … dalam konteks kelautan, kapal-kapal itu di mana-mana sekarang sudah menjadi identifikasi dan bisa kita lihat posisi-posisi secara … apa namanya … geospasial, gitu. Bahkan di dalam secara online di internet pun kita bisa monitor. Hanya saja kita tidak pernah bisa mengakses sampai sedetail personel-personel yang ada di dalamnya. Ini sangat penting bagi para pelaut. Karena di mana pun mereka berada, harus Pemerintah Indonesia ini paling tidak mempunyai akses kepada informasi tersebut. Kalau ingin melindungi. Nah, kembali kepada masalah TKI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menurut kami secara hematnya hanya berpikir untuk melindungi tenaga-tenaga kerja Indonesia yang memang ada di daratan, tidak dan berbasis di dalam suatu atau peluang pekerjaan yang permanen, yang tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan dalam kasus para pelaut ini, jelas mereka harus berubah-ubah. Bahkan yang sangat disedihkan, apabila mereka kemudian masuk ke dalam suatu “kapal ikan” misalnya yang memang melakukan illegal fishing. Nah, ini kan lebih mengerikan lagi. Bisa-bisa mereka tidak pulang dalam konteks kurun waktu yang sangat panjang. Tidak mempunyai akses dalam komunikasi, tidak mempunyai akses kepada istirahat yang cukup, tidak mempunyai akses kepada makanan yang layak, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan bahkan cenderung dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Bahkan di dalam kasus teman-teman yang ada di Trinidad Tobago, yang kami istilahnya mencoba advokasi di dalam berbagai macam kesempatan, kami melihat memang sampai saya sempat mengimbang di (suara tidak terdengar jelas) bahwa perwakilan Taiwan di Indonesia “tidak mempunyai hubungan bilateral”, Kami sudah minta bagaimana pertanggungjawabannya terhadap teman-teman yang tidak dibayarkan gajinya selama dua tahun berturut-turut. Mereka bilang, “Ya, itu bukan tanggung jawab kami.” Nah, ini kan lucu begitu. Saya sudah merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar pengiriman ke Taiwan itu sama 27

sekali disetop dalam bentuk apa pun juga karena kita tidak mempunyai payung hukum yang jelas, tidak mempunyai basis. Kalaupun ada MoU, MoU bukan basis payung hukum karena bagaimanapun juga, kita dengan Taiwan tidak mengakui keberadaan Taiwan sebagai negara sebetulnya. Ini berbahaya sekali bagi kawan-kawan kita yang ingin bekerja di sana, walaupun “dijanjikan” mungkin gaji-gaji ataupun standar-standar income yang luar biasa menarik. Tapi juga di lain pihak juga terbukti ternyata banyak sekali kasus-kasus eksploitasi dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang tinggi dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menurut saya, ya, memang ke Taiwan sama sekali kita tidak (suara tidak terdengar jelas) sama sekali. Lakukan kepada basis-basis negara yang mempunyai hubungan bilateral dan juga agreement bilateral dalam konteks pengiriman tenaga kerja kepada negara-negara itu saja. Dan itu caranya adalah kalau dalam masyarakat, KTKLN kalau skemanya seperti ini, sampai kapan pun juga akan … tidak akan mencapai tujuannya. Sekarang hanya kebijakan pemerintah pengganti (suara tidak terdengar jelas) tersebut dengan yang namanya finger print. Ya, kalau ini memang masih mendapatkan peluang untuk melakukan sanksi, kalau menurut saya, ini juga masih tidak tepat, begitu. Karena pada dasarnya, basis daripada perlindungan pemerintah itu di dalam basis datanya, bukan di dalam konteks mereka boleh berangkat atau tidaknya, di situ. Demikian, terima kasih. 65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Poempida. Pak Rudy saya persilakan untuk efisien menggunakan waktu masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silakan, Pak.

66.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan. Menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum tadi mengenai sistem perlindungan terhadap pelaut. Kalau untuk kapal niaga, ada satu kewajiban yang namanya CBA (Contract Bargaining Agreement), yang mana harus ditandatangani oleh perusahaan perekrut dan user sebagai chief operator, itu yang namanya CBA. Di CBA itu ada tertuang bahwa kapalkapal (suara tidak terdengar jelas) harus di-protect oleh PNI (suara tidak terdengar jelas) asuransikan melalui PNI, PNI Club, PNI itu maksudnya Protect and Indemnity. Yang mana PNI itu mem-protect bukan hanya hal (suara tidak terdengar jelas), tapi juga termasuk juga krunya, sehingga kalau ada terjadi sesuatu terhadap kru, itu mereka mendapatkan asuransi dari PNI Club, seperti itu, dan itu tertuang dalam CBA. Begitu juga dengan namanya kontrak, ya, agreement antara perusahaan 28

perekrut dengan user itu ... maksudnya ini, perjanjian antarperusahaan, kalau CBA itu yang disaksikan oleh third party. Third party dalam hal ini kalau di Indonesia, kalau mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84, itu harusnya organisasi yang diakui oleh pemerintah, tapi PM Nomor 84 mensyaratkan bahwa organisasi itu harus juga berafiliasi dengan organisasi internasional yang diakui, dalam hal ini ITF. Nah, saat ini Indonesia hanya ada satu, ada beberapa organisasi kepelautan, tapi yang diakui saat ini baru KPI karena hanya KPI saat ini yang berafiliasi dengan ITF. Demikian jawaban untuk pertanyaan dari Kuasa Hukum. Kemudian menjawab pertanyaan dari pihak Pemerintah. Yang saya tanyakan sebenarnya kebijakan KTKLN apakah sudah tepat? Karena begini, ada teman-teman ya, berangkat ke luar negeri untuk bekerja di atas kapal berbendera Indonesia, namun beroperasi di luar negeri, kenyataannya di bandara, ya, mereka tertahan, mereka tetap diwajibkan harus memiliki KTKLN. Di sini yang saya bilang. Karena mereka dalam (suara tidak terdengar jelas), artinya apa? Terjadilah tindakan pemerasan yang mereka dalam keadaan terdesak, “Ah, daripada enggak berangkat.” Ya, sudah akhirnya kasih duit lolos, itu yang terjadi. Itu yang sebetulnya saya pertanyakan di pertanyaan (suara tidak terdengar jelas) KTKLN. Kemudian (...) 67.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak, sebentar, Pak. Itu pemerasan dilakukan oleh siapa?

68.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Itu oknum.

69.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, maksudnya (...)

70.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Bisa dari pihak imigrasi, bahkan sekarang orang ticketing pun sudah berani menanyakan “Eh, punya KTKLN enggak?” Seperti itu. Ini karena apa? Situasi terjepitnya pelaut ini takut tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka okelah cincai-cincai, katanya, ya, Rp100.000,00-Rp200.000,00 enggak apa-apalah.

71.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Di situkan banyak petugasnya? 29

72.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Banyak, Pak, dan itu sudah pernah kami konfirmasikan (...)

73.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada petugas bandara, ada imigrasi, kalau keluar itu pasti pintunya imigrasi.

74.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Nah, ini seperti kerja sama, Pak. Jadi seperti ada profit sharing di bandara dan itu sudah saya sampaikan pada saat ada mediasi antara Perhubungan dengan BNP2TKI di Kementerian Perhubungan Laut pada waktu di ... itu saya sampaikan. Pihak imigrasi pun pada saat itu mengakui memang terjadi seperti itu dan itu oknum. Saya tidak menyalahkan dari mana, dari mana, tapi ini oknum, oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ini timbul … timbul karena adanya celah, celah karena adanya dua kebijakan yang bertentangan, padahal tujuannya sama, mengatur mengenai KTKLN. Yang satu mengacu pada … apa namanya ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang satu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, sama-sama mengacu pada undang-undang, tapi memberikan penjelasan dan penafsiran berbeda, sehingga menurut pandangan saya, harus ada satu aturan yang bisa menyamakan ini, menyamakan … apa namanya ... pendapat ini, gitu, atau salah satu harus dihilangkan, supaya apa? Tidak menjadikan kerancuan. Karena kalau ini tidak ada kepastian, katakanlah seperti sekarang ini, ya, di bandara untuk pelaut, ya kebanyakan imigrasi sudah tidak menanyakan KTKLN, tapi sewaktu-waktu, ini bisa muncul kembali karena tidak ada peraturan yang mengatur itu, yang mana lebih mempunyai kekuatan hukum? Apakah Undang-Undang Nomor 39 ataukah Undang-Undang Nomor 1? Kan seperti itu. Maksudnya 39 Tahun 2004 ataukah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008? Yang mana yang lebih kuat?

75.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu Bapak dapat informasi atau memang (…)

76.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Saya pelaku, Pak.

30

77.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ha?

78.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Saya profesional di bidang pelayaran, ya dan saya sendiri pernah mengalami.

79.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu yang penting, ya.

80.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Saya pernah mengalami di bandara. Saya mau berangkat di Malaysia, orang ticketing menanyakan ke saya, ”Lho Bapak paspornya, paspornya pelaut,” gitu. ”Punya KTKLN enggak?” Ya, saya tanya lagi, ”Bapak bagian apa? Kan ticketing, saya hanya check in. Urusan Anda hanya check in.” Saya bilang gitu. ”Enggak usah tanya-tanya itu.” Saya bilang. Jadi mereka pun enggak lihat orang, Pak. Di imigrasi saya sodorkan paspor, dia lihat muka saya karena lihat saya tidak ada rasa khawatir atau apa, ya dia (suara tidak terdengar jelas) saja, enggak ada masalah. Tapi, saya perhatikan pelaut-pelaut yang berangkat. Kalau dia lihat agak sedikit ketakutan begini, oh sudah, itu jadi korban, seperti itu. Tapi, potensi yang ditimbulkan, potensi yang ditimbulkan karena adanya celah karena adanya peluang. Peluang yang ditimbulkan akibat dari apa? Implementasi dari undang-undang. Sehingga perlu ada satu undangundang yang mengatur, yang bisa menjadi dasar hukum yang tetap. Kalau seperti ini, kan sudah jelas, hak konstitusi warga negara, Yang Mulia, kan seperti itu.

81.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira begini, ini enggak … cuma ini saja, ya. Ini serius masalahnya, ini disampaikan di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya mohon Pemerintah mencatat dengan baik ini, ini ya. Ini persoalannya serius. Apa pun terlepas dari apa pun Putusan Mahkamah Konstitusi nanti, ini adalah catatan penting yang harus … ini menyangkut harga diri bangsa.

82.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Betul. 31

83.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pemerintah supaya apa yang disampaikan dicatat betul ya. Dan saya mohon ini betul-betul fakta yang muncul di lapangan ya, yang disampaikan ya.

85.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya, fakta, Pak. Ini sudah pernah disampaikan dan pihak imigrasi mengakui dan kita baca di media juga banyak yang tertangkap oleh polisi.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau media, jangan dijadikan dasar, tapi kalau itu (…)

87.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya, tapi itu sudah diakui oleh pihak imigrasi pada saat ada mediasi dari Kementerian Perhubungan.

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan diteruskan.

89.

AHLI DARI PEMOHON: RUDY AGUS KUMESAN Ya, kemudian menjawab pertanyaan Ibu … Ibu Hakim yang terhormat Ibu Maria. Mengenai tadi yang mana yang harusnya ya, lebih berwenang? Kalau menurut pandangan saya, Kementerian Perhubungan merupakan administrasi IMO di Indonesia. Kementerian Perhubungan yang lebih memahami seperti apa sih kebijakan-kebijakan terhadap pelaut ini? Karena sebagai administrasi IMO, Kementerian Perhubungan sangat paham mengenai konvensi-konvensi yang ada, gitu. Sementara kalau ini menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, mereka mautidak mau harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara, ya seperti yang disampaikan oleh Saksi Ahli Bapak Poempida tadi. Bahwa terjadi ego sektoral. Sangat sulit untuk mempertemukan. Jadi, menurut pandangan saya, ya memang yang lebih tepat adalah dari Kementerian Perhubungan. Apalagi Kementerian Perhubungan sudah 32

mengeluarkan PM Nomor 84 mengenai Ketentuan Untuk Perusahaan Perekrut Tenaga Kerja Pelaut. Dan kemudian, PM Nomor 70 Tahun 2013 mengenai standar pelatihan dan sertifikasi untuk kepelautan, seperti itu. Jadi, semua aturan main untuk kelautan ini tentu saja sudah dicover oleh Kementerian Perhubungan. Kalau kemudian kita memaksakan ini, Kementerian Tenaga Kerja, wah, ini prosesnya akan panjang lagi, gitu. Dan sudah terbukti dari adanya pertentangan antara UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Sama-sama undang-undang, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tapi, implementasinya di lapangan ya, akhirnya apa? Dampaknya menimbulkan celah terjadinya tindak pidana pemerasan, boleh dikatakan juga korupsi, seperti itu. Jadi demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. 90.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Baik, cukup. Saya persilakan, Pak Sitorus. Ya, waktunya supaya efisien karena persidangan kita selesaikan pada pukul 13.00 WIB.

91.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari Kuasa Hukum Pak Iskandar. Praktik ini sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum ada Surat Edaran Kepala BNP2TKI Tahun 2011. Sebelum 2006 pun sudah ada praktiknya ini, Pak. Makanya, lahir yang namanya Inpres Presiden, Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu Nomor 6 Tahun 2006. Tidak ada lagi verifikasi dokumen di ... ketika di embarkasi keberangkatan. Karena ketika itu banyak demo di Hongkong, kemudian kunjungan kerja Presiden ke Qatar. Sampaikan juga keluhan di situ. Banyak kawan-kawan Buruh Migran Indonesia bahwa itu profesional, atau yang PRT, atau yang pelaut menjadi korban tindak pidana pemerasan, itu. Kemudian untuk yang Pak Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, sama dengan Beliau ini. Saya ini dijadikan Ahli oleh kawan-kawan karena dalam praktiknya, saya ini belajar persoalan langsung dari kawan-kawan sebagai kuasa hukum kawan-kawan. Keterlibatan imigran itu sangat jelas karena saya coba tuh pertama kali 2010 ya. Mendatangi, mendampingi langsung kawan-kawan TKI yang tanpa KTKLN. Saya sudah pelajari ada celah hukum, mestinya tunduk kepada Undang-Undang Keimigrasian. TKI tanpa KTKLN boleh saja dibatalkan keberangkatannya, tapi harus sesuai prosedur daftar cekal. Saya merujuk kepada Undang-Undang Keimigrasian. Ini pun lex specialis. Saya berhadapan langsung dengan di lapangan. Ketika itu pertama kali Air Asia juga nolak. Oke, saya hormati Anda. Saya sebagai 33

Kuasa Hukum pengacara kawan itu, “(Suara tidak terdengar jelas) Ketua IFN Singapura pertama kali.” Biar kita yang gampang, “Menggugat Air Asialah, banyak duitnya,” saya kata. Akhirnya mereka tidak berani, lolos, langsung berhadapan dengan BNP2 … BNP2TKI melempar kepada imigrasi. Terakhir, saya pejabat di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Mereka juga berdalih, “Kita ada koordinasi untuk melakukan pencegahan.” Tapi dalilnya … dalihnya mereka, “Kami bukan mencegah, Pak.” Apa namanya? Pada praktiknya, itu sudah tergolong pencegahan. Hanya sayangnya, saya cari-cari celah hukum, praktik menolak orang keluar negeri ini belum ada ketentuan pidananya, Pak Patrialis. Kalau dia meloloskan tersangka koruptor, ya keluar, itu kan ada sanksi pidananya. Tapi kalau dia menolak orang kelu … keluar negeri, enggak ada sanksi pidananya. Ini kelemahan salah satu Undang-Undang Keimigrasian, padahal itu pelanggaran HAM. Saya … saya coba-coba analisis, 421 KUHAP itu masuk juga. Karena melanggar, menyalahkan, menggunakan jabatan itu, menyalahgunakan kekuasaan. Ini saya praktik langsung. Di Jakarta begitu juga, saya dampingi langsung. Ada korban, dia cari-cari di internet, jumpa saya. Jadi, melalui media sosial, saya damping langsung. Begitu juga … itu Soekarno-Hatta. Malah di Soekarno-Hatta itu saya temukan surat edaran. Ber … isinya perintah, cegah itu kalau dia tidak punya KTKLN. Buruh Migran Indonesia yang tidak punya (suara tidak terdengar jelas) cegah. Ada selebaran saya jumpa dibagikan begitu. Karena saya kan komunikasi langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Semarang, sampai mana-mana (suara tidak terdengar jelas). Mereka mengaku, “Pak, kami gimana?” Kalian ini … kepada petugas imigrasi saya katakan, “Jangan … maaf ya, Pak, ya. Jangan mau bodohbodohilah atau membodoh-bodohi orang, kita kan ada aturan main, Undang-Undang Keimigrasian. Sebagai pejabat di TPI, ya kalian kan tunduk kepada Undang-Undang Keimigrasian. Kalau mau tolak, silakan. Saya hormati, itu putusan, biar kita gugat ke PTUN. Berilah saya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) supaya kita uji ini, apakah kalian memang pejabat imigrasi punya kewenangan hukum untuk itu?” Tidak ada yang berani. Melalui surat keterbukaan informasi publik, saya kirimkan surat ke Kantor Imigrasi Yogya, dijawab. Kemudian, saya unggah itu sebagai penyuluhan hukum kepada (suara tidak terdengar jelas) dunia. Status Facebook yang namanya saya buat sendiri akun Hapus KTKLN, itu dilihat sekurangnya 22.000, itu dibagi ramai-ramai. Itulah kebutuhan informasi kawan-kawan. Praktik itu berlangsung terusmenerus. Contoh kasus yang (suara tidak terdengar jelas) terima itu banyak, saya dengar langsung, ya. Bahkan, terakhir ada di status Facebook, ada tayangannya, Pak. Imigrasi itu terima duit, (suara tidak terdengar jelas) duit. Nah, yang di Medan, Pak, mestinya Bapak juga tahu, kan? Kebetulan saya ketika itu, Pak Patrialis saya tahu sebagai 34

Menteri Hukum dan HAM. Ketika dirumuskan Undang-Undang Keimigrasian, kunjungan kerja DPR, saya kasih masukan. Yang mestinya yang menjadi acuan sebagai standar internasional kartu identitas adalah paspor. Kenyataannya, seperti dibilang Pak (suara tidak terdengar jelas) ada keinginan pemerintah, itu dipublikasikan juga, ingin membuat KTKLN ini sebagaimana layaknya paspor. Apa itu mungkin? Itu persoalannya, ya. Makanya, pada praktiknya memang ternyata paspor itu ditahan. Itu kan dasar pemikiran, tapi kan dasar pemikiran yang salah, melanggar HAM, melanggar hukum. Lahirlah Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 itu. Dalam penjelasannya, “Paspor dokumen negara tidak boleh dijadikan jaminan utang.” Itu setelah saya kasih masukan kepada kunjungan DPR kemarin … di Yogya kemarin. Alhamdulillah, saya pikir, kan? Nah, namun praktiknya lain-lain lagi. Nah, semacam itu lho, Pak Patrialis. Ini sangat patut kita syukuri, terima kasih. Mudah-mudahan ada kepastian, ada keadilan bagi kawan-kawan buruh kita. Nah, kepada Ibu … Yang Mulia Ibu Prof. Maria. Kalau menurut pendapat saya, ini perintahnya presiden hapus KTKLN itu sudah sangat tepat, sesuai hukum. Jadi, presiden tidak melanggar undang-undang, apalagi mau … bisa dimakzulkan karena dia menabrak Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI. Adalah benar kalau presiden ketika memerintahkan hapus KTKLN itu memang melanggar Undang-Undang Penempatan Perlindungan TKI, Pasal 62, ya. Namun demikian, presiden berpegang kepada undang-undang yang banyak sekali. Antara lain, Undang-Undang Pelayaran ada, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Dokumen untuk pelaut, SID, buku pelaut. Ya, kan? Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Nomor 6 Tahun 2012 Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, ya. Bahkan, aturan hukum dan kebiasaan internasional. Dengan kata lain, saya sudah lakukan analisis hukum. Perintah presiden ini memang melanggar satu undang-undang. Menghapus, membatalkan satu ketentuan undang-undang dengan memberlakukan undang-undang yang sangat banyak ini. Secara gampang saya katakan, ini berlaku lex priori derogat legi priori … posterior ya, semacam itu. Aturan undangundang yang baru itu menghapus atau membatalkan undang-undang yang lama. Kalau saya belajar ini (suara tidak terdengar jelas) masuknya konsep nasih wal mansuh. Kan berhak presiden dalam hal ini. Dia punya … punya sumpah jabatan untuk melaksanakan undang-undang secara selurus-lurusnya. Bagaimana presiden bisa melaksanakan undangundang yang saling bertentangan? Kebijakannya di tangan dia. Ketika ada perintah hapus KTKLN, saya pikir selesai persoalan. Ternyata di (suara tidak terdengar jelas) masih sama. Kasus-kasus melapor kepada saya (suara tidak terdengar jelas) masih jadi korban. Kalau demikian, nampaknya perintah presiden ini salah dipahami bawahan atau bagaimana, saya kurang tahu. Namun demikian, kebetulan saya diundang dan saya harapan itu sejak awal sampaikan kepada kawan35

kawan buruh migran ini untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu paling tepat, Pak. Kalau presiden tidak bisa undangundang, tapi kalau kita memang bisa.

93.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Inilah yang kita harapkan. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, cukup, ya?

94.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Oh, ya, Pak. Ini sekali lagi, ini kan ada masalah norma hukum yang ditanyakan Ibu ... Ibu Maria, jadi ini menyangkut norma konstitusionalitas undang-undang. Karena ternyata ada undang-undang (suara tidak terdengar jelas). kalau ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 26 ayat (2) huruf f ini (suara tidak terdenger jelas) tidak mengikat secara hukum, mestinya pasal-pasal yang terkait norma hukum mengatur KTKLN dihapus juga, terutama yang menyangkut sanksi administrasi inilah yang (suara tidak terdenger jelas) kawan-kawan BMI di seluruh dunia dan juga sanksi pidana atas dasar apa pembuat undang-undang menjatuhkan sanksi hukum tanpa dasar pemikiran yang masuk akal? Tidak sesuai kenyataan, sia-sia. Ini pertanyaan yang paling mendasar, sangat tidak adil bahkan, jadi melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan. Orang dijatuhi hukum tidak berangkat. Karena semata-mata hak-haknya dikerdilkan dengan bentuk kartu yang bersifat administatif, pelanggaran HAM terjadi hanya karena ada aturan administrasi yang tidak berguna, yang lucunya, yang parahnya ternyata itu dikeluarkan dana uang negara untuk itu, ada APBN-nya untuk hal yang sia-sia. Itu, ini mohon dipertimbangkan, Majelis Yang Mulia. Ya, saya pikir itu dulu (...)

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya? Baik.

36

96.

AHLI DARI PEMOHON: ABDUL RAHIM SITORUS Terima kasih.

97.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua. Jadi, keterangan Pak Abdul Rahim Sitorus secara lisan maupun juga tertulis, ini autentik, ya. Saya minta Pak Budijono, Pemerintah, ada 2 hal yang saya inginkan. Pertama, tolong berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya oleh pemerintah, dalam hal ini Keimigrasian barangkali untuk menjelaskan, ya, apakah atau syarat-syarat apa seseorang tidak bisa keluar negeri, khususnya para TKI yang tidak memiliki KTKLN? Apa betul itu bisa dicegah? Padahal mereka tidak masuk cekal, ya, ini sangat penting. Saya merasa tertampar juga dengan keadaan begini. Karena saya yang membuat Undang-Undang Imigrasi mewakili Pemerintah bersama Pak Wahiduddin Adams, bersama-sama DPR tidak begitu, apa betul ini? Ini tertulis, ya, Pak Budijono, ya? Begitu juga dengan Depnaker, Pak. Yang mewakili tenaga kerja layak, saya minta tertulis secara tegas, bagaimana bentuk koordinasi yang ada di bandara-bandara, maupun juga di pelabuhan-pelabuhan laut mengenai keberangkatan TKI yang tidak memilki KTKLN ini, ya. Karena ini tidak main-main ini, ya, tidak mainmain. Karena orang sudah mau berangkat dibatalkan, itu kerugiannya banyak, kerugiannya numpuk itu, ya, tingkat pesawatnya bisa dibatalkan, mereka harus beli tiket lagi. Kemudian, janjinya untuk bekerja harus tepat, herus mereka tidak bisa masuk. Kemudian, sampai di luar negeri nanti juga bisa dibatalkan, enggak main-main ini, kesempatan itu. Jadi tolong Pemerintah secara tegas. Barangkali surat jawabannya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para TKI, kalau memang jawabannya tidak demikian. Artinya tidak dilarang atau diapa, itu bisa dibawa resmi. Karena ini dalam persidangan resmi, tapi kalau jawabannya memang itu bisa dicegah. Nah, ini baru persoalan, ya, memang kalau perlu kita panggil nanti, baik Kementerian Tenaga Kerja, maupun juga Keimigrasian untuk menjelaskan di dalam forum ini. Tolong, ya, Pak Budijono, ya? Dan Pak siapa satu lagi? Umar Kasim, ya? Nah, tolong dua hal itu sangat penting, terima kasih, Pak Ketua.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dilanjutkan Pak Samuel, silakan, waktunya tolong. Itu tadi rusak karena dipakai Pak Sitorus berapi-api itu jadinya itu.

37

99.

AHLI DARI PEMOHON: SAMUEL BONAPARTE HUTAPEA Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pemohon. Apakah ada aturan internasional tentang agensi pelaut? Secara tegas tidak ada. Karena prinsip pelaut tidak melakukan pekerjaan lintas negara yang diaturkan tentang baik tidaknya suatu agensi adalah apakah si pelaut yang dikirim memenuhi peraturan internasional atau tidak? Contohnya dalam Maritime Labour Convention 2006. Ada hak-hak pelaut, ada hakhak pekerja pelaut yang diatur. Apakah si agensi tersebut mengakomodir hak-hak tersebut? Apakah pelaut yang diberangkatkan oleh agensi tersebut dilindungi hak-haknya sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak bagi pelaut? Itu yang ada. Apabila sebuah agensi dapat mengakomodir hak-hak tersebut, sebuah agensi dapat mengajukan kepada badan klasifikasi, antara lain seperti ABS, (suara tidak terdengar jelas) dia dapat meminta sertifikasi bahwa kami mengirimkan pelaut yang hak-haknya berdasarkan konvensi internasional kami penuhi. Demikian. Kewenangannya kembali ke negara masing-masing. Di Filipina contohnya, sebuah agensi harus meletakkan jaminan untuk jaminan ganti rugi kepada pelaut apabila si pelaut itu pulang dan dia komplain, ada masalah, ada hak yang tidak dibayar, maka si agensilah nanti uang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk menggantinya. Agensinya nanti masuk ke blacklist agensi. Dia tidak boleh berdiri lagi dan seterusnya, dan seterusnya seperti itu. Terima kasih.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup. Baik, sesudah selesai proses persidangan pada hari ini, saya tanyakan kepada Pemohon. Dua orang saksi akan didengar keterangannya pada persidangan berikutnya, apakah masih akan menambah ahli atau saksi lagi? 101. KUASA HUKUM PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAIN Masih ada tiga ahli, Majelis. Hukum internasional, perburuhan, dan ilmu perundang-undangan. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu … anu … tiga orang ahli, ya? Tiga orang ahli, dua saksi ini akan kita dengar pada persidangan yang berikutnya. Baik. Dari Pemerintah, apakah akan mengadakan … anu … mengajukan ahli atau saksi?

38

103. PEMERINTAH: BUDIJONO Untuk sementara mungkin belum. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Belum, ya? 105. PEMERINTAH: BUDIJONO Belum. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 107. PEMERINTAH: BUDIJONO Nanti kalau seandainya ada kita mengajukan ahli, kita sampaikan surat melalui Kepaniteraan, Yang Mulia. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu. Jadi saya ulangi, pada persidangan yang berikutnya yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015, pada pukul 11.00 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon 3 orang dan 2 orang saksi dari Pemohon. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan ucapan terima kasih pada Pak Rudy, Pak Abdul Rahim, dan Pak Samuel, serta Pak Poempida yang telah memberikan keterangan yang sangat bermanfaat pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini. Sidang selesai dan saya tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB Jakarta, 8 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

39