MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN SAKSI/AHLI PEMOHON (IV)
JAKARTA SENIN, 4 APRIL 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Perhimpunan Jiwa Sehat 2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) 3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dkk ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon (IV) Senin, 4 April 2016 Pukul 11.17 – 13.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar Maria Farida Indrati Suhartoyo Wahiduddin Adams
Mardian Wibowo
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Jenny Rosanna Damayanti B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Fadli Ramadaniel 2. Veri Junaidi C.
Ahli dari Pemohon: 1. Ronald Clive McCallum 2. Bivitri Susanti 3. Irmansyah
D. Saksi dari Pemohon: 1. Rhino Ariefiansyah 2. Fathiyah E. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Hotman Sitorus F. Penerjemah: 1. Arif Suryo
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon yang hadir siapa? Saya persilakan.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Hadir dalam persidangan kali ini, saya sendiri Veri Junaidi dan juga Fadli Ramadaniel sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Ada Jenny Rosanna Damayanti sebagai Pemohon Prinsipal. Dan kami menghadirkan dua orang Saksi, Rhino Ariefiansyah dan Fathiyah. Dan juga tiga orang Ahli, yang pertama sudah hadir bersama kita Prof. Emeritus Ronald McCallum dari Monash University dan ada dua orang Ahli, Bivitri Susanti, S.H., LLM., P.hd candidate, dan Dr. Irmansyah. Mohon izin, Yang Mulia, dua orang Ahli, Bivitri dan Dr. Irmansyah menyusul karena sesuatu hal, Yang Mulia.
5.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak bisa pada kesempatan ini?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Hadir, Yang Mulia. Dr. Irmansyah ini sedang ... apa ... sedang pelayanan untuk pasien di rumah sakit yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, beliau segera menyusul, Yang Mulia. Mohon izin.
1
7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kalau kita sudah bisa menyelesaikan dan ternyata belum hadir kita dengar pada waktu yang akan datang nanti.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Baik, terima kasih, Yang Mulia.
9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari DPR tidak hadir, dari Pemerintah yang hadir siapa? Saya persilakan.
10.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir saya Direktur Litigasi, Yunan Hilmy dan Hotman Sitorus dari Direktorat Litigasi. Terima kasih.
11.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Jadi, agenda kita adalah mendengarkan Saksi dan Ahli dari Pemohon. Saya tanya Pemohon, Saksi dulu apa Ahli dulu?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Saksi dulu, Yang Mulia.
13.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu silakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya, Saudara Rhino dan Saudara Fathiyah. Mohon berkenan Yang Mulia Dr. Wahiduddin.
14.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada Saksi, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
2
15.
PARA SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
16.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita mulai dengan Saudara Rhino terlebih dahulu. Silakan di mimbar. Pemohon akan dipandu atau dipersilakan untuk langsung memberikan keterangan?
17.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Dipersilakan secara langsung, Yang Mulia.
18.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan Saudara Rhino dalam waktu yang singkat bisa menjelaskan. Jadi, perlu saya sampaikan saksi itu menjelaskan apa yang diketahui, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan bukan berpendapat, ya. Silakan.
19.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia sekalian, juga Peserta sidang yang lainnya. Nama saya Rhino Ariefiansyah, saya associate researcher di Pusat Kajian Antropologi di UI. Saya didiagnosa psychotic schizophrenia tahun 2006 setelah pertama kali mendapatkan simptom di tahun 2005. Saya pernah berobat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor, waktu itu masih sedang peralihan dari rumah sakit jiwa menjadi rumah sakit umum. Lalu saya menerima pengobatan dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi obat, saya tidak putus obat selama lima tahun, enam tahun, tambah dengan satu tahun dengan obat yang teknologi terbaru, lalu sampai sekarang saya meminum obat antipsychotic dengan dosis yang sangat rendah tertentu dan masih saya konsumsi untuk sebagai emergency toolkit saya. Saya bekerja, saya bersekolah, sempat mendapatkan beasiswa di Eropa. Dan dalam kondisi tersebut, tahun 2009 saya memilih ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, pilpres, dan juga pileg, dan juga pilkada. Dan saya rasa pilihan saya ... tahun 2014 juga saya mengikuti ... mengikuti pemilihan umum, juga semua pemilihan umum di semua level, di level pilkada, pileg nasional, dan juga pilpres. Dan alhamdulillah 3
pilihan saya selalu yang terbanyak, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. 20.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi Saudara saya tanya terlebih dahulu, satu.
21.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya, Pak.
22.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi Saudara terdaftar sebagai pemilih, ya?
23.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Terdaftar sebagai pemilih.
24.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Mulai kapan?
25.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Sejak … saya sudah memilih sejak (...)
26.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Usia 17?
27.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH 17, ya.
28.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh.
29.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Jadi tahun 1997 (...)
4
30.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sampai hari ini Saudara masih terdaftar sebagai pemilih?
31.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Masih terdaftar.
32.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Silakan duduk.
33.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya. Terima kasih, Pak.
34.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ibu Fitri … Fathiyah, silakan.
35.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Ibu Fathiyah, saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya diagnosa bipolar, pernah dirawat tahun 2008. Terus kontrol seperti biasa, terus karena sesuatu hal akhirnya saya enggak kontrol lagi, akhirnya ada kambuhan tahun 2014. Setelah dirawat terus akhirnya kontrol dan minum obat biasa, alhamdulillah sem … istilah kata sudah biasa lagi. Sampai sekarang saya masih minum obat. Alhamdulillah sekarang obatnya tinggal satu saja dan yang agak … yang ringan, lah. Saya juga terdaftar di setiap pemilihan pilpres dan pilkada sejak saya umur 17 tahun. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan.
36.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan duduk.
37.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Terima kasih.
38.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemohon apa ada yang akan ditanyakan kepada Saksi?
5
39.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Menegaskan saja, Yang Mulia. Jadi kedua orang Saksi kita mereka sampai sekarang masih minum obat, jadi masih dalam proses pengobatan. Tapi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, baik 2009 maupun 2014 kedua-duanya terdaftar dan menggunakan hak pilih. Namun ini berbeda sepertinya perlakuannya untuk pilkada. Terima kasih, Yang Mulia.
40.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari Pemerintah?
41.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Cukup, Yang Mulia.
42.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Dari meja Hakim? Silakan.
43.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Untuk Para Saksi, sudah berapa kali ikut pileg maupun pilkada?
44.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Arief, dulu.
45.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Pileg dan pilkada, ya, semenjak pemilihan langsung artinya 1999 … eh, maaf. Ya, saya dari semenjak 2009 saya ikut, 2015 saya ikut, 2004 juga ikut. Jadi sudah (...)
46.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Tidak pernah putus, ya?
47.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Tidak pernah putus, Pak.
6
48.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ibu?
49.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Bu Fathiyah, sama?
50.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Sama.
51.
HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.
52.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, baik. Tadi disampaikan oleh Pemohon apakah ada kekhawatiran bahwa kedua Saksi ini tidak akan terdaftar dalam pemilih pada pilkada yang akan datang di DKI?
53.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Ya, Yang Mulia. Ada kekhawatiran karena di undang-undang kenapa kemudian pileg, pilpres dapat menggunakan hak pilih. Karena di Undang-Undang Pileg dan Pilpres tidak pernah disebutkan soal gangguan jiwa … syarat gangguan jiwa. Tapi di Undang-Undang Pilkada kemudian itu dicantumkan secara tegas, Yang Mulia. Nah, oleh karena itu ini kekhawatiran kita. Kemudian ini akan menjadikan rujukan oleh penyelenggara pemilu dan di pilkada, justru akan kehilangan hak pilih mereka, gitu. Artinya, kan tidak ada kepastian hukum. Bagaimana mungkin di pileg dan pilpres kedua orang Saksi ini terdaftar, bisa menggunakan hak pilih, tapi karena aturannya berbeda dalam pilkada kemudian tidak bisa menggunakan hak pilih. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kami. Terima kasih, Yang Mulia.
54.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saudara Arief dan Ibu Fathiyah, apakah selama ini di tempat tinggal Saudara sudah dilakukan … apa namanya … pendaftaran pemilih untuk menyongsong Pilkada 2017 di DKI? Belum, ya? Belum, ya? Arief, belum juga, ya? Oh, Bogor gimana belum? Ya, untuk yang pilkada ini sudah dianukan? Belum, ya? Baik.
7
55.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Izin, Yang Mulia. Pilkada DKI pendaftaran pemilih juga belum berjalan.
56.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, ya, makanya itu, ya. Kalau sudah mulai ada dan ternyata Anda ditinggalkan, kan sudah konkret memang itu diperlakukan, ya. Tapi ini berarti Saudara secara potensial ber … apa namanya … berusaha untuk menjaga jangan sampai dia kehilangan hak pilihnya, kan sebetulnya itu, kan? Ya. Ada dari … silakan, Pak Pal.
57.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, mungkin sedikit, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Saksi, saya mau tanya dengan keadaan Saudara yang Saudara alami itu, apakah Saudara pernah misalnya dalam satu hal atau dalam satu kegiatan tertentu pernah terhalang oleh misalnya semacam surat permintaan sehat, apa bebas sehat jiwa, jasmani, rohani, begitu? Pernah enggak menghadapi keadaan-keadaan seperti itu?
58.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Dihidupkan! Tolong dihidupkan.
59.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dihidupkan ininya.
60.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Lancar saja.
61.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lancar saja?
62.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Ya.
63.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Arief? 8
64.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Pengalaman saya ketika mencari sekolah, Pak. Kadang kita harus declare begitu, Pak. Declare disability apa yang ini dan ada sekolahsekolah yang tidak bisa memberikan layanannya, Pak, tapi ada yang bisa, ada yang tidak bisa.
65.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya. Yang saya khawatirkan nanti bagaimana mekanismenya dalam pilkada itu kalau menanyakan orang sehat jiwa apa enggak itu? Kan enggak … nah, itu yang saya inikan, kan nanti … karena berkaitan dengan norma yang diajukan oleh Pemohon. Tapi itu mungkin bukan Saksi yang akan menjawab, mungkin nanti itu di keterangan lain, entah dari siapa. Tapi yang jelas selama ini … Anda pernah melamar pekerjaan apa enggak, ya?
66.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Pernah.
67.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Diminta itu juga? Apa harus mendeklarasikan itu juga?
68.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Tidak, Pak, cuma biasanya hambatannya ada di psikotes, Pak.
69.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, di psikotes?
70.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya.
71.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan pernah gagal karena itu?
72.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Saya tidak tahu apakah itu gagal karena itu apa enggak, tapi saya pernah ikut psikotes dalam keadaan saya masih perawatan, begitu. Saya 9
sedang berusaha untuk mencari kerja dan yang saya ingat saya satu kali gagal di level psikotes. 73.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apa namanya … Anda didiagnosis apa tadi?
74.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Psychotic, Pak, apa … schizophrenia.
75.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Schizophrenia?
76.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya.
77.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Schizophrenia itu gangguannya datang dan pergi begitu?
78.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya, datang, pergi, tapi juga dalam … simptomnya kadang kuat kadang lemah. Kadang saya bisa mengelola, tapi kadang tidak. Tapi secara umum sejak tahun 2005, 2009 saya relapse, setelah itu saya relatif baik, Pak.
79.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kalau Ibu yang bipolar itu bagaimana anunya? Mungkin sedikit saja dari pengalaman, bukan dari keahlian tentu saja saya tanya.
80.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Kalau lagi keadaan down begitu, ada rasa cuma ketakutan saja, bingung harus ngapain, begitu. Tapi setelah berobat atau apa, alhamdulillah sudah enggak lagi sih.
81.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua, itu saja.
10
82.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo?
83.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pak Arief dengan Ibu siapa?
84.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Fathiyah.
85.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Fathiyah, ya. Sebenarnya sejak dulu, sejak Ibu, Bapak ini didiagnosa dokter punya penyakit itu, khusus untuk apa … kegiatan menentukan pilihan, khususnya dalam pilpres dan pileg itu apakah signifikan pengaruhnya? Anda merasakan itu apa tidak? Karena ini kan parameternya tidak jelas, apalagi di undang-undang dikatakan sedang, Anda … Ibu dan Bapak juga kadang bagus, kadang lemah. Ketika dalam keadaan lemah pun, misalnya, apakah Ibu juga kesulitan untuk menentukan-menentukan pilihan dalam konteks pilkada dan pilpres itu? Yang menurut saya sih sederhana. Ada enggak kendala seperti itu?
86.
SAKSI DARI PEMOHON: FATHIYAH Alhamdulillah, enggak sih, Pak. Saya masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, walaupun dalam keadaan … istilah kata lagi down-lah, tapi masih bisa.
87.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, Pak Arief juga?
88.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya, mungkin contohnya Pemilu 2009, ya Pak, ya. Saya waktu itu dalam keadaan mengkonsumsi obat. Secara teknis enggak ada, Pak. Cuma memang gangguannya … apa (…)
89.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Secara umum lainnya barangkali?
11
90.
SAKSI DARI PEMOHON: RHINO ARIEFIANSYAH Ya, secara teknis enggak ada gangguan, tapi misalnya itu dampaknya sangat jadi sangat personal. Maksudnya kalau saya pilih yang ini, nanti saya jadi begini. Ada di pikiran saya, begitu. Tapi secara teknis untuk datang, ya walaupun saya di apa … diminta sama orang tua saya, tapi tidak ada masalah, Pak.
91.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, artinya begini, Para Pemohon itu apakah … Pemohonlah, mungkin Saksi ini tepat atau tepat sekali apa tidak untuk dihadirkan? Artinya memang kalau Beliau-Beliau ini kan tidak bersoalan dengan … sedangkan pesan yang disampaikan undang-undang itu apakah yang termasuk seperti yang Pak Arief dan Ibu Fathiyah ini lho? Mungkin ada yang lebih sedang terganggu itu yang signifikan sekali kesulitan untuk menentukan pilihan-pilihan itu. Kalau Bewliau-Beliau enggak ada persoalan, ya. Tapi ya apa pun yang Bapak ajukan itu Mahkamah akan menilai, ya. Tapi mungkin ada saksi lain yang … itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.
92.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Mohon izin, Yang Mulia. Terkait tadi pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo, apakah ini sudah tepat Saksi yang kami hadirkan? Nanti ada Ahli kita yang juga akan menjelaskan soal penyakit, klasifikasi penyakit. Tapi Pak Rhino ini dia mengidap psychotic schizophrenia. Jadi, dalam ilmu kejiwaan itu yang paling berat, Pak, begitu. Jadi, sepertinya memang ini dalam kondisi yang apa … diagnosanya yang paling berat sakitnya. Jadi, makanya Beliau kita hadirkan di dalam forum ini. Nanti mungkin Ahli yang akan menjelaskan terkait itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
93.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu sudah cukup. Terima kasih, Pak Arief dan Bu Fathiyah sudah memberikan keterangan di persidangan ini, ya. Mungkin malah orang yang sehat milihnya enggak benar, banyak juga. Pura-pura gila itu malahan dalam hal memilih. Bu Bivitri dan Pak Irmansyah belum hadir. Sekarang (…)
94.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Izin, Bu Bivitri sudah hadir, Yang Mulia.
12
95.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah hadir?
96.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Sudah.
97.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Disuruh masuk saja. Oh, silakan, Bu Vitri. Silakan masuk. Ya, ini sekaligus Bu Vitri maju ke depan untuk diambil sumpahnya bersama Prof. Ronald Clive McCallum. Silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, dibantu, silakan. Ya, Penerjemah juga silakan maju ke depan. Baik, Penerjemahnya terlebih dahulu kita ambil sumpah. Penerjemahnya Pak Arif menurut Kristen Protestan, ya? Baik. Silakan bersumpah lebih dulu. Prof. Maria, saya persilakan.
98.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”
99.
PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.
100. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Maria. Silakan, sekarang Pak Arief untuk mendampingi Prof. Ronald menerjemahkan sumpah. Prof. Maria, saya persilakan. Prof. Ronald menurut Agama Katolik.
13
102. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, “Saya berjanji sebagai Ahli.” Ya, diulangi, ya. “Saya berjanji sebagai Ahli.” Expert. Ya, diulangi lagi. “Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.” 103. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. 104. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Sekarang Ibu Bivitri, saya persilakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin. 106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli Bu Vitri untuk ikuti lafal sumpah yang saya tuntuntkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 107. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Pak Wahiduddin. Silakan, Bu Vitri kembali ke tempat. Baik, Pemohon siapa dulu? 109. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Yang pertama, Prof. Ronald dulu, Yang Mulia (…)
14
110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Untuk memberikan keterangan. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian Bu Bivitri, ya? 113. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Ya. 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Arief (Translator), silakan kita mulai untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Prof. Ronald, ya. Di … duduk saja di situ, di tempat. Tolong miknya dinyalakan dua-duanya itu. 115. PENERJEMAH: ARIF SURYO Apakah … apakah Beliau boleh berbicara di podium? 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, boleh kalau memang anu. Juga duduk juga enggak apa. Kalau mau berdiri, saya persilakan. Satu mik lagi tolong Petugas, untuk Penerjemahnya, ya. Baik, saya persilakan Prof. Ronald untuk memberikan keterangan. 117. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM My name is Ronald McCallum. 118. PENERJEMAH: ARIF SURYO Nama saya adalah Ronald McCallum. 119. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I was born in Australia blind in 1948.
15
120. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya lahir dalam keadaan buta di Australia pada tahun 1948. 121. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I am an Emeritus Professor of Law University of Sydney. 122. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya adalah Profesor Emeritus di bidang hukum dari Universitas Sydney. 123. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I studied law in Australia and in Canada. 124. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya belajar ilmu hukum di Australia dan juga di Kanada. 125. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I have taught at university for 43 years. 126. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya telah mengajar di universitas selama 43 tahun. 127. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I am admitted to practice in a Supreme Court of New South Wales and I hold … and I run practicing certificated. 128. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya diterima untuk bekerja di Mahkamah Agung di New South Wales dan saya memiliki sertifikat A-1. 129. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In 1993, I was appointed to my professor sheet at the University of Sydney.
16
130. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada Tahun 1993 saya diangkat menjadi profesor atau guru besar di Universitas Sydney. 131. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This mean that I was the first blind person to be appointed to professor sheet at any university in Australia or New Zealand. 132. PENERJEMAH: ARIF SURYO Artinya adalah bahwa saya adalah guru besar tuna ... artinya adalah guru besar tuna netra pertama yang diangkat ... maaf, saya adalah tuna netra pertama yang diangkat menjadi guru besar di universitas di Australia dan Sydney. 133. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM From 2002 until 2007, I served (suara tidak terdengar jelas) as Dean of Law University of Sydney. 134. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada tahun 2002 hingga tahun 2007, saya menjadi Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sydney. 135. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In 2006, I was awarded the declaration of officer in the order of Australia for my work on law and social justice. 136. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada tahun 2005 saya mendapatkan penganugerahan gelar atau penghargaan dari Australia untuk pekerjaan yang saya lakukan di bidang hukum dan keadilan sosial. 137. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In January 2011, The Australian Government designated me as Senior Australian for the year 2011.
17
138. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada tahun … pada tahun … pada tahun 2000 … pada bulan Januari tahun 2011, Pemerintah Australia menetapkan saya sebagai manula Australia untuk tahun tersebut. 139. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In 2008, I was selected by The United Nation to the United Nation’s Committee On The Rights of Person With Disabilities. 140. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada tahun 2008, saya diangkat menjadi Anggota dari Komite PBB Untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 141. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This committee is one of the ten human rights committees of the united nations. 142. PENERJEMAH: ARIF SURYO Komite tersebut adalah salah satu dari 10 komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. 143. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I served on the committee for two terms until December 2014. 144. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya menjabat di komite tersebut selama dua semester hingga Desember 2014. 145. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I served as the chair person of this committee from April 2010 to April 2013. 146. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya menjabat sebagai ketua dari komite tersebut dari bulan April 2010 hingga 2013.
18
147. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM From July 2011 until June 2012, I served as chair person of the maintenance of the chairs of all of United Nations Human Rights Committees. 148. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dari bulan Juli ... dari tanggal 28 Juli hingga Juni … hingga tanggal 22 Juni di tahun berikutnya, saya menjabat sebagai ketua di semua pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 149. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM If this honorable court will admit me, I wish to give expert evidence on international law and the rights (suara tidak terdengar jelas) person with disabilities to vote. 150. PENERJEMAH: ARIF SURYO Apabila diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, maka saya akan memberikan kesaksian sebagai seorang Ahli di bidang hukum internasional. 151. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The first international instrument was the universal declaration of human rights. 152. PENERJEMAH: ARIF SURYO Instrumen international yang pertama adalah deklarasi universal hak-hak asasi manusia. 153. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Article 21 said that all people have the right to elect goverments by universal sovereign. 154. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pasal 21 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih dengan menggunakan hak pilih universal.
19
155. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This was important for democracy because in 1948 many countries like Indonesia were fighting for the polical freedom. 156. PENERJEMAH: ARIF SURYO Ini sangat penting bagi demokrasi karena pada tahun 1948 banyak negara sedang memperjuangkan kemerdekaannya. 157. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Indonesian ware fighting to have universal sovereign to elect their goverment. 158. PENERJEMAH: ARIF SURYO Karena banyak … karena pada waktu itu Indonesia berjuang untuk memiliki ... Indonesia berjuang agar warga negaranya memiliki hak pilih untuk dapat memilih pemerintah. 159. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The next international instrument was the international covenant on civil and political rights. 160. PENERJEMAH: ARIF SURYO Intrumen internasional berikutnya adalah kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. 161. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM It was adopted by the general assembly of the United Nations in December 1966. 162. PENERJEMAH: ARIF SURYO Ditetapkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1966. 163. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Article 25 revealed the right of a person to vote in elections.
20
164. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pasal 25 menegaskan kembali hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum. 165. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM By 2005 to the year 2000, it’s sad to know that many countries still prevented person with mental disability from voting. 166. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada tahun … hingga tahun 2000 dikatakan ada banyak orang yang terhalang untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum oleh karena disabilitias yang disandangnya. 167. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This change with the 3rd international instrument to United Nations Convention on the rights of person with disabilities. 168. PENERJEMAH: ARIF SURYO Hal itu bertentangan dengan instrumen lainnya yaitu instrumen ketiga yang akan saya sebutkan di sini, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyandang Disabilitas. 169. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This convention was adopted by the general assembly of the United Nations in December 2006. 170. PENERJEMAH: ARIF SURYO Konvensi tersebut ditetapkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember tahun 2006. 171. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Indonesia and Australia have ratified the disabilities conventions. 172. PENERJEMAH: ARIF SURYO Indonesia dan Australia sudah meratifikasi konvensi disabilitas tersebut. 21
173. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM At the present time, 162 countries and the European Union have ratified the disabilities conventions. 174. PENERJEMAH: ARIF SURYO Hingga saat ini, ada 162 negara dan Uni Eropa yang sudah meratifikasi konvensi disabilitas tersebut. 175. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Article 29 of the convention makes it clear that all persons with disabilities including person with mental disabilities have the right to vote. 176. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pasal 29 dengan jelas menyebutkan bahwa semua orang dengan … semua penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. 177. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I am going to ask the interpreter to read out the part … the important part of Article 29. 178. PENERJEMAH: ARIF SURYO Sekarang saya akan meminta Penerjemah untuk membacakan bagian-bagian penting dari Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas. 179. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Not, not. I want you to read Paragraph A and the three subparagraphs. 180. PENERJEMAH: ARIF SURYO Baik, akan saya bacakan karena Beliau meminta saya untuk membacakan Paragraf A dan … beserta tiga sub-paragrafnya. Pasal 29 paragraf a. Dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah menetapkan sebagai berikut, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. 22
Negara-negara pihak menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan berjanji untuk: a. Memastikan agar penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Antara lain dengan, pertama; memastikan adanya prosedur, fasilitas dan materi pemberian suara yang tepat dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan. Kedua, melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum … dan referendum publik tanpa ancaman dan untuk mendukung pemilihan umum untuk secara efektif memegang jabatan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi alat bantu dan teknologi baru apabila diperlukan. Tiga, menjamin dinyatakannya secara bebas kehendak penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan untuk tujuan ini, dimana diperlukan, atas permintaan mereka, mengizinkan mereka dibantu oleh orang yang mereka pilih sendiri ketika memberikan suaranya. 181. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Thank you. 182. PENERJEMAH: ARIF SURYO Terima kasih. 183. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM You can say that Article 29 requires governments to allow all persons even persons with mental disabilities to vote if they wish to vote. 184. PENERJEMAH: ARIF SURYO Anda … Pasal 29 tadi mengharuskan pemerintah untuk membolehkan setiap orang termasuk penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya atau untuk ikut memilih dalam pemilihan umum apabila memang mereka ingin ikut memilih.
23
185. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Article 29 requires government to make voting stations available to all people. 186. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pasal 29 juga mengharuskan pemerintah untuk menyediakan tempat pemungutan suara bagi setiap orang. 187. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM They must make some available for example so that person in wheel chairs can access the voting stations. 188. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pemerintah harus menyediakan tempat pemungutan suara sedemikian rupa, sehingga penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda juga dapat ikut … juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi tempat pemungutan suara tersebut. 189. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I cannot write, they must help me to have (suara tidak terdengar jelas) to of my choice to fill in the baled for me. 190. PENERJEMAH: ARIF SURYO Misalnya, apabila saya tidak dapat menulis, maka saya harus diperbolehkan untuk mengajak seseorang yang saya pilih sendiri untuk menulis dalam surat suara pilihan saya atau menconteng dalam surat suara kandidat yang saya pilih. 191. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The disability is convention made that many countries began to change their laws to allow all persons with disabilities to vote at the whole elections. 192. PENERJEMAH: ARIF SURYO Berkat adanya konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas tersebut, maka ada banyak negara yang sekarang sudah membolehkan
24
penyandang disabilitas untuk ikut dalam … untuk ikut memilih atau memberikan suaranya dalam pemilihan umum. 193. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM This voting was discussed by The Human Rights Council at the 19 session in February 2012. th
194. PENERJEMAH: ARIF SURYO Hal ini diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke … dalam sesi sidang umum Perserikatan BangsaBangsa yang ke-19 di bulan Februari tahun 2012. 195. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In human rights council resolution 19/11 (…) 196. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dalam resolusi dewan hak asasi manusia PBB Nomor 19/11 (…) 197. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The Human Rights Council requested all countries to revise their laws to allow all persons with disabilities to vote. 198. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dewan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merevisi undang-undang mereka, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. 199. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I wish it can conclude by discussing three court decisions on the right to vote in different countries. 200. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya ingin menutup pengajuan saya ini dengan menyebutkan tiga kasus di tiga negara.
25
201. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The first case is a decision of the European Court of Human Rights of May 2010. 202. PENERJEMAH: ARIF SURYO Yang pertama adalah kasus yang ditangani oleh Komite Hak Asasi … Komite Eropa untuk hak asasi manusia di bulan Mei tahun 2010. 203. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The case is called Kiss versus Hungary. 204. PENERJEMAH: ARIF SURYO Kasus atau perkara ini dikenal dengan nama perkara Kiss melawan Hongaria. Maksudnya, melawan pemerintah Hongaria. 205. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The law of Hungary said that if you were under guardianship, you lost your right to vote. 206. PENERJEMAH: ARIF SURYO Undang-Undang Hongaria menyebutkan bahwa apabila seseorang berada di bawah perwalian, maka orang tersebut kehilangan hak pilihnya. 207. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The human … sorry, The European Court of Human Rights said that was contra to democracy. 208. PENERJEMAH: ARIF SURYO Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengatakan ketentuan seperti itu bertentangan dengan demokrasi.
bahwa
209. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM You cannot say by law that (suara tidak terdengar jelas) people will lose their right to vote with that any further reason.
26
210. PENERJEMAH: ARIF SURYO Anda tidak dapat menggunakan hukum atau undang-undang yang menyebabkan banyak orang menjadi kehilangan hak pilihnya tanpa adanya alasan lebih lanjut. 211. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I ask the interpreter to read Paragraph 44 of the decision of The European Court of Human Rights. 212. PENERJEMAH: ARIF SURYO Sekarang saya akan meminta Penerjemah untuk membaca Paragraf 44 dari keputusan komisi atau Komite Hak Eropa untuk hak asasi manusia. Dalam Paragraf 44 putusan tersebut, “Mahkamah Konstitusi … maaf, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengatakan bahwa mahkamah dengan demikian berkesimpulan bahwa penghapusan hak suara atau hak pilih secara semena-mena, tanpa evaluasi peradilan secara perseorangan, dan semata-mata didasarkan pada disabilitas mental yang memerlukan perwalian sebagian, tidak dapat dianggap selaras dengan alasan yang sah untuk membatasi hak pilih.” 213. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The second case (…) 214. PENERJEMAH: ARIF SURYO Kasus yang kedua (…) 215. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Is Zsolt versus Hungary, another cases involving Hungary. 216. PENERJEMAH: ARIF SURYO Disebut dengan … dengan kasus Zsolt … maksudnya, melibatkan seseorang bernama Zsolt melawan Pemerintah Hongaria. 217. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM law.
After the case decisions, the Hungary government changes the
27
218. PENERJEMAH: ARIF SURYO Setelah perkara yang menyangkut cases yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Hongaria mengubah undang-undangnya. 219. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The new law said that person on the guardianship had to appeal before a judge and prove they had capacity to vote. 220. PENERJEMAH: ARIF SURYO Undang-undang yang baru mengatakan bahwa penyandang disabilitas … penyandang disabilitas atau setiap orang yang berada di bawah perwalian harus membuktikan di depan hakim bahwa ia memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan suaranya atau untuk memilih dalam pemilu. 221. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Mr. Zsolt and his college complain to The United Nations Committee on the rights of persons with disabilities where I was in it. 222. PENERJEMAH: ARIF SURYO Oleh karena itu, maka Tuan Zsolt beserta rekan-rekannya mengajukan pengaduan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana saya menjadi anggotanya. 223. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The committee has power to hear complaints from individuals under each optional protocol. 224. PENERJEMAH: ARIF SURYO Komite tersebut mempunyai kekuasaan … mempunyai kewenangan untuk melakukan … untuk menyidang setiap anggotanya berdasarkan protokol opsional. 225. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I took part in these decisions as a committee member.
28
226. PENERJEMAH: ARIF SURYO Saya ambil bagian dalam keputusan tersebut sebagai anggota komite. 227. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The committee held that the Hungary law should be regarded as invalid. 228. PENERJEMAH: ARIF SURYO Komite menetapkan bahwa keputusan … komite menetapkan bahwa Undang-Undang Hongaria tersebut tidak sah. 229. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM It was contra to democracy to make people have a taste to determine whether they had the right to vote. 230. PENERJEMAH: ARIF SURYO Karena ada bertentangan demo … dengan demokrasi … dengan asas demokrasi untuk meminta seseorang untuk membuktikan di hadapan hakim di pengadilan bahwa ia memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memilih dalam pemilu. 231. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I ask the interpreter to read at Paragraph 9.4, 9.5, and 9.6 of the decisions of the committee. 232. PENERJEMAH: ARIF SURYO Sekarang saya akan meminta Penerjemah untuk membacakan paragraf 9.4, 9.5, dan 9.6 dari keputusan yang diambil oleh komite tersebut. Ya, oke. Komite … komite tentang hak-hak penyandang disabilitas mengingat bahwa Pasal 29 konvensi mengharuskan negara pihak untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain termasuk dengan menjamin hak pilih mereka. Pasal 29 tidak mengharapkan terjadinya pembatasan apapun yang dapat diterima akal sehat dan juga tidak membolehkan dilakukannya pengecualian apa pun terhadap kelompok penyandang 29
disabilitas apa pun. Oleh karena itu, penyecualian hak pilih atas dasar disabilitas intelektual yang dipersepsikan maupun yang aktual termasuk pembatasan berdasarkan penilaian secara perseorangan merupakan diskriminasi atas dasar disabilitas dalam pengertian Pasal 2 Konvensi. Komite selanjutnya mengingat bahwa berdasarkan Pasal 12 Paragraf 2 Konvensi, negara pihak harus mengakui dan menjunjung tinggi kapasitas hukum penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan mereka termasuk kehidupan politik yang mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 12 Paragraf 3 Konvensi, negara pihak selanjutnya memikul kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin agar penyandang disabilitas dapat benar-benar mewujudkan kapasitas hukum yang mereka miliki. Seiring dengan itu, komite berpandangan bahwa dengan menghilangkan atau mencabut hak pilih penggugat berdasarkan disabilitas intelektual yang dipersepsikan maupun yang aktual, negara pihak telah gagal mematuhi kewajibannya menurut Pasal 29 Konvensi baik menurut pengertian pasal itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan Pasal 12 Konvensi sehubungan dengan perkara ini. Setelah menemukan bahwa menilaian terhadap kesehatan mental individu-individu yang bersangkutan bersifat diskriminatif, komite menyatakan bahwa langkah ini tidak dapat diakui sebagai langkah yang sah dan juga tidak sejalan dengan tujuan menjaga integritas sistem politik negara pihak. Komite mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Konvensi, negara pihak diharuskan untuk menyesuaikan prosedur pemungutan suara dengan menjamin bahwa prosedur … bahwa prosedur tersebut adalah tepat dapat diakses dan mudah untuk dipahami dan digunakan dan memungkinkan jika perlu diberikannya bantuan sewaktu menggunakan hak pilih atas permintaan dari penyandang disabilitas yang bersangkutan. Dengan cara demikianlah maka negara pihak akan menjamin kecakapan penyandang disabilitas intelektual dalam memberikan suaranya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya sekaligus menjamin kerahasiaan dari hak pilih tersebut. 233. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The third and final case is a decision of a District Court in Tokyo deciding in March 2013. 234. PENERJEMAH: ARIF SURYO Kasus yang ketiga dan yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Tokyo di bulan Maret Tahun 2013. 30
235. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I do not speak Japanese so I rely upon a summary by Mr. Nagase Osamu from Inclusion International. 236. PENERJEMAH: ARIF SURYO Karena saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang, maka informasi ini saya dapatkan dari Prof. Nagase Osamu dari Inclusion Internasional. 237. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Details are in my written paper which with your permission I hope my lawyer will present it to you. 238. PENERJEMAH: ARIF SURYO Rincian dari perkara atau kasus ini ada dalam makalah tertulis yang saya harap akan diberikan oleh Ahli Hukum saya kepada Anda. 239. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Ms. Nagoya suffers from down syndrome. 240. PENERJEMAH: ARIF SURYO Ibu Nagoya menderita sindroma down. 241. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM father.
When she was 50, she was placed under the guardianship of her
242. PENERJEMAH: ARIF SURYO Ketika berusian 50 tahun Ibu ini ditempatkan dibawah perwalian ayahnya. 243. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The Japanese Koku guardianship but I think that means partial guardianship.
31
244. PENERJEMAH: ARIF SURYO Di Jepang istilah yang digunakan adalah perwalian koku. Mungkin yang atau saya kira yang dimaksud adalah perwalian sebagian atau perwalian parsial. 245. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Ms. Nagoya could make everyday decisions but she had difficulty making decision about her property. 246. PENERJEMAH: ARIF SURYO Ibu Nagoya ini dapat mengambil keputusan sehari-hari tetapi beliau mengalami kesulitan ketika harus mengambil keputusan tentang properti yang dimilikinya. 247. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The Japanese law said if you were under guardianship, you’ll lose the right to vote. 248. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pemerintah Jepang mengatakan bahwa apabila Anda berada di bawah perwalian, maka Anda akan kehilangan hak pilih. 249. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Mrs. Nagoya had been voting for 30 years, but once she was under guardianship, she could no longer vote. 250. PENERJEMAH: ARIF SURYO Padahal Ibu Nagoya ini sudah ikut memberikan suaranya dalam pemilihan umum selama 30 tahun tetapi karena sekarang … karena kemudian dia berada di bawah perwalian ayahnya, maka dia tidak dapat lagi memberikan lagi suaranya. 251. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The Japanese District Court held that such blanket exclusion was contra to the democratic principals in the Japanese constitution.
32
252. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pengadilan Negeri Tokyo tersebut mengatakan bahwa payung hukum yang menjadi … bahwa hukum yang … bahwa undang-undang yang menjadi payung hukum bagi ketentuan tersebut merupakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. 253. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM I ask the Interpreter to read the summary of the rolling by Mr. Nagase Osamu. 254. PENERJEMAH: ARIF SURYO Sekarang saya akan meminta Penerjemah untuk membaca rangkuman dari putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri tersebut atas perkara Osama. Rangkuman dari putusannya adalah sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum adalah hak mendasar atau hak fundamental yang merupakan dasar dari demokrasi parlementer dan dijamin dalam berbagai pasal konstitusi. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat diterima dalam kasus-kasus khusus ketika keadaan memang tidak dapat dihindarkan lagi mengharuskan hal seperti itu. Apabila tidak, maka pembatasan tersebut tidak konstitusional. Dihilangkannya atau dicabutnya hak ini dari penyandang disabilitas membuat penilaian atau membuat keputusan … membuat penilaian yang diambil menjadi tidak masuk … menjadi berada di luar akal sehat. Hukum perdata … akan tetapi hukum perdata tidak mendefinisikan penyandang … tidak mendefinisikan orang-orang yang berada di bawah perwalian koku sebagai orang yang menyandang disabilitas untuk membuat keputusan. Pada kenyataannya, hukum perdata atau kitab undang-undang hukum perdata Jepang mengasumsikan bahwa oranag-orang yang berada di bawah kategori perwalian Koku memiliki kepasitas sekurang-kurangnya dari … memiliki kapasitas sekurang-kurangnya dari waktu ke waktu. Orang-orang yang di bawah perwalian koku dapat membeli barang keperluan sehari-hari, dapat menikah, dapat bercerai, dapat meninggalkan surat wasiat atas kemauan mereka sendiri. Tujuan dari perwalian orang dewasa adalah untuk melindungi hak orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengatur harta benda milik mereka sendiri. Kapasitas dalam konteks perwalian orang dewasa berbeda dari kapasitas dalam konteks pemilihan umum dan pemberian suara. Orang-orang yang berada di bawah perwalian orang dewasa adalah warga negara dan berhak memberikan suaranya sebagaimana yang mereka kehendaki melalui pemilihan umum yang 33
membentuk dasar dari demokrasi. Maaf, ini agak … sebentar, sebentar. Sebentar, sorry, sorry, sorry, wait for the (suara tidak terdengar jelas) … yang membentuk dasar dari demokrasi sedang … adapun terkait dengan kekhawatiran bahwa apabila orang tidak mempunyai kapasitas diizinkan untuk memberikan suaranya, maka pemilihan umum tersebut menjadi rawan di … menjadi rawan … menjadi rawan dicampuri oleh pihak lain dan menjadi tidak adil, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa hal ini terjadi, cukup untuk bahwa hal ini terjadi, sehingga mengganggu keadilan atau merusak keadilan dari pemilihan umum yang bersangkutan. Dihilangkannya hak pilih berdasarkan penggunaan dengan memanfaatkan perwalian orang dewasa. Oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perwalian legal orang dewasa diperkenalkan berdasarkan falsafah atau filosofi untuk menghormati keputusan ... untuk menghormati hak dalam mengambil keputusan sendiri, menggunakan kapasitas yang masih ada, dan membuat ... agar masyarakat ... sehingga agar masyarakat dengan orang ... dengan penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan yang normal. Di sejumlah negara asing termasuk Inggris dan Kanada, begitu pula halnya dengan Perancis, Australia, dan ... Perancis, Austria, dan Swedia pembatasan terhadap hak pilih didasarkan ... didasarkan pada ... atas dasar disabilitas intelektual dan tidak adanya kapasitas telah dihilangkan atau dikurangi. Konvensi tentang hak penyandang disabilitas yang telah ditandatangani oleh Jepang telah diterapkan, telah dijalankan melalui proses harmonisasi domestik perundang-undangan negara yang bersangkutan dan mempromos ... dan meningkatkan dilakukannya revisi terhadap dihilangkannya hak pilih dari orang-orang yang berada di bawah perwalian. Itulah sebabnya mengapa ketentuan dari hukum pemilihan umum yang mencabut hak pilih dari orang-orang berada di bawah kategori perwalian orang dewasa koku dinilai tidak konstitusional dan Ibu Nagoya mempunyai hak untuk memililh dalam pemilihan yang akan datang, baik di majelis rendah maupun majelis tinggi. 255. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Thank you, Interpreter. You can see that since the disabilities convention has coming to force countries are authoring their laws to prevent discrimination against persons with disabilities.
34
256. PENERJEMAH: ARIF SURYO Jadi, sejak diberlakukannya ... sejak adanya konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, ada banyak negara yang sudah mengubah undang-undang mereka untuk disesuaikan dengan roh atau inti dari konvensi tersebut. 257. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Austria, Canada. 258. PENERJEMAH: ARIF SURYO Austria, Kanada. 259. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Britain, New Zeland. 260. PENERJEMAH: ARIF SURYO Inggris, Selandia Baru. 261. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Are among to (suara tidak terdengar jelas) of countries who are changing the laws to bring them in to line with current international law. 262. PENERJEMAH: ARIF SURYO Termasuk negara-negara yang sudah mengubah undang-undang mereka dan menyesuaikannya dengan hukum internasional yang berlaku. 263. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Not allowing preventing persons with disabilities from voting is discriminating against persons with disablities. 264. PENERJEMAH: ARIF SURYO Menghalangi orang atau menghalangi penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya atau untuk menggunakan hak pilihnya merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
35
265. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM Finally, Judges, if I may, I wish to publicly thank a young Lawyer, Mrs. Laura Smith Kan who has given up her time to come with me to help me prepare these materials and to be with you. That is all I have to say, Your Honor. 266. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pada akhirnya apabila diizinkan, perkenankanlah saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laura yang adalah juga seorang ahli hukum yang mendampingi saya dalam mempersiapkan pengajuan ini. Itu saja yang saya sampaikan ... yang dapat saya sampaikan di sini. Terima kasih. 267. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terima kasih kembali Prof. McCallum. Silakan duduk kembali. Ahli yang pertama, Pak Dr. dr. Imansyah ... Irmansyah sudah datang? Silakan maju ke depan. Kita selesaikan pada kesempatan ini. Waktu kita masih punya waktu sampai pukul 13.00 WIB. Silakan. Kita sumpah dulu, maju sekalian. Sudah siap? Duduknya bisa di sebelah kiri sana, maju dulu ini, ya. Pak Dokter beragama Islam? Ya, jadi sumpah menurut Agama Islam. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. 268. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada Ahli untuk mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 269. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 270. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan kembali. Ada tempat duduk itu di depan, itu yang di sebelah kanan saya, silakan. 36
Pemohon, Bivitri dulu atau Pak Irmansyah? 271. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Bu Bivitri dulu, Yang Mulia. 272. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Bu Buvitri. Waktunya supaya efisien, kita masih punya acara lagi, jadi bisa kita selesaikan keseluruhannya pada pukul 13.00 WIB. Silakan. 273. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pembuka, Yang Mulia, langsung saja karena seperti Yang Mulia katakan waktu yang cukup terbatas. Sebagai pembuka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan satu terminologi teknis yang akan sangat berguna dan dalam pandangan kami lebih tepat untuk menjelaskan kondisi “sedang terganggu jiwa atau ingatannya” yaitu penyandang disabilitas intelektual dan mental. Istilah ini, Yang Mulia, barangkali masih jarang digunakan pada saat ini meski Indonesia sudah meratifikasi Convention On The Rights of Person Disablities atau CRPD pada 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Istilah penyandang disabilitas intelektual dan mental memang baru dimasukkan secara resmi ke Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada 17 Maret 2016, namun belum disahkan dan diundangkan. Tapi seperti yang tentu saja Yang Mulia ketahui, kita semua ketahui, bila tidak ada halangan luar biasa, RUU ini akan segera disahkan dan diundangkan karena waktu pembahasan juga tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR. Dikatakan dalam ketentuan umum, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Inilah satu poin yang ingin saya tekankan mengapa saya ingin memulai dengan satu rancangan undang-undang yang belum diundangan, tapi sudah disepakati. Nah, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) RUU tersebut dikatakan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang disabilitas fisik. b. Penyandang disabilitas intelektual. 37
c. Penyandang disabilitas mental dan/atau d. Penyandang disabilitas sensorik. Dalam bagian penjelasan diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain: a. Lambat belajar. b. Disabilitas grahita. c. Down sindrom. Sedangkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: a. Psyco social, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif. Pemahaman seperti ini, Yang Mulia, saya letakkan pada bagian awal untuk memberikan satu landasan penting dalam apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan baik ini, yaitu bahwa negara sesungguhnya tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan karena hak, sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkans secara akuntabel. Yang Mulia, yang ingin saya tekankan juga terkait dengan pernyataan saya barusan adalah saya ingin mengaitkannya dengan keterangan dari saksi-saksi bagian awal yang mengungkapkan berbagai bentuk penyandang ... berbagai bentuk disabilitas mental maupun intelektual. Dalam pandangan kami sebenarnya tidak menjadi soal mengenai bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa. Karena yang terpenting adalah rekognisi terhadap hak penyandang disabilitas intelektual dan mental. Masalah teknisnya, Yang Mulia, di dalam pandangan kami, masalah teknis misalnya jenis apa saja yang mungkin tidak bisa memilih dan lain sebagainya, itu dalam pandangan kami seharusnya berupa kebijakan yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu, seperti yang sudah mereka terapkan selama ini, bukan di dalam undang-undang. Nah, pokok argumen yang akan saya jelaskan adalah bahwa hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara, sedangkan semua warga negara tidak dapat didiskriminasi atas dasar apa pun juga. Untuk menguraikan argumen tersebut, izinkan saya membagi sub argumen menjadi empat bagian. Bagian pertama menjelaskan argumen bahwa hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum, melainkan hak konstitusional. Yang bagian kedua saya ingin menjabarkan beberapa konsep serupa dalam sistem hukum Indonesia untuk menambahkan penyampaian yang disampaikan oleh Prof. McCallum barusan dari aspek Indonesia. 38
Kemudian bagian ketiga akan memaparkan secara ringkas saja mengenai perbandingan dengan negara lain. Dan terakhir tentu saja kesimpulan dan penutup. Bagian pertama mengenai hak disabilitas bukan sebagai legal policy, open legal policy istilah yang sering kali digunakan oleh Mahkamah, melainkan hak konstitusional. Hak asasi dan kebijakan hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, landadsan kesetaraan bagi penyandan disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, saya tidak akan bacakan lagi. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti argument dari Pihak Pemerintah yang saya ketahui dari risalah sidang sebelum ini, yang mengangkat argumen kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dalam masalah pengaturan Pasal 57 Undang-Undang Pilkada ini. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sudah sering menguraikan, tentu saja, dan sering menjadi kajian kami bersama mengenai perihal kebijakan hukum terbuka ini dalam banyak putusan. Izinkan saya mengutip hanya salah satu diantaranya saja, yang terkait dengan pilkada sebagai berikut, “Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.” Saya ingin sekali menekankan frasa yang terakhir. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami para pengkaji hukum tata negara di Indonesia. Di mana sebenarnya batas kebijakan hukum terbuka ini dalam menerapkan hak asasi manusia? Kami duga, argumen dari pihak pembentuk undang-undang adalah dua biasanya. Satu bahwa jabatan atau aktif … aktivitas pemerintah itu berwenang mengeluarkan kebijakan ini dan kedua ketidakbolehan bagi orang yang sedang dalam “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” untuk didaftar sebagai pemilih adalah syarat belaka. Namun, Yang Mulia, dalam pandangan kami ada kesalahan konstitusional dan logika dalam argumen seperti ini. Dalam koridor pengaturan pemilihan umum, termasuk pilkada tentu saja, syarat untuk didaftar sebagai pemilih merupakan pondasi dari hak untuk memilih. Bila tidak didaftar, jelas-jelas seseorang akan kehilangan hak politiknya, padahal ketentuan tersebut tidak mengkualifikasi lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya? Sehingga ketentuan ini saya kira substantif melanggar hak semua penyandang disabilitas intelektual dan mental. Hal ini, Yang Mulia, dalam pandangan kami berbeda misalnya dengan kebijakan hukum pembuat undang-undang dalam hal penentuan batas umur untuk ikut serta dalam pemilu seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007. Misalnya saja bahwa persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam 39
satu perundang-undangan, untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu. Bahkan untuk memperjelas maksud Mahkamah dalam putusan tersebut dikatakan pula selanjutnya bahwa pembatasan itu bisa berlaku “sepanjang tidak bersifat diskriminatif.” Saya ingin menekankan sekali lagi frasa ini. Di titik ini tentu saja bekerja suatu batasan yang ditetapkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak bagi penyandang disabilitas, Yang Mulia, memang tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi maupun dalam UndangUndang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebab hak ini merupakan perkembangan yang positif dari doktrin hak asasi manusia yang universal. Perlu dicatat baru pada 13 Desember 2006 konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas ini disetujui oleh PBB. Di Indonesia Undang-Undang 19/2011 yang meratifikasi konvensi ini baru dikeluarkan pada tahun 2011. Tapi menarik, sebenarnya secara lugas Undang-Undang 19/2011 tadi itu menyatakan pula dalam bagian menimbang yang saya pandang sebagai tentu saja landasan filosofis bagi undang-undang ini atau ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas ini. a. Dikatakan dalam undang-undang tersebut sebagai landasan filosofis, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. b. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD45 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Jadi landasan filosofisnya sudah demikian kuat dalam ratifikasi CRPD tersebut. Bagian kedua saya ingin menguraikan sedikit tentang pendekatan hak bagi penyandang disabel … disabilitas. Karena kebaruannya sebagai suatu hak yang berlaku universal yaitu pada 2006. Barangkali, Yang Mulia, pembuat undang-undang belum terlalu memahami keberadaan hak penyandang disabilitas sebagai HAM. Yang harus diakui sebagaimana kita mengakui hak-hak lainnya yang tertera dalam konstitusi. Saya ingin menekankan istilah disabilitas ini ketimbang istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Pilkada yaitu terganggu jiwa atau ingatannya. Karena sebenarnya istilah disabilitas … disability itu memang digunakan untuk menggantikan istilah “cacat” karena istilah cacat sudah berkonotasi negatif dan sering kali digunakan untuk sesuatu yang rusak atau tidak normal, kalau boleh saya kutip yang sering barangkali kita gunakan cacat hukum misalnya. Namun lebih dari itu 40
disabilitas sesungguhnya adalah suatu konsep untuk menerangkan suatu cara pandang dalam melihat hambatan yang dialami seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam cara pandang disabilitas, hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mudah diakses, tidak accessible. Jadi, dengan cara pandang ini solusi masalahnya ada pada intervensi negara terhadap lingkungan tempat beraktivitas supaya lebih accessible. Sementara itu, kalau kita menggunakan istilah cacat, kita akan lebih melihat kondisi fisik seseorang yang menurut kita tidak sesuai dengan lingkungan yang kita terima seperti apa adanya (taken for granted). Sehingga, kalau kita memahami dengan istilah cacat, maka solusinya berfokus pada intervensi terhadap fisik seseorang tersebut. Saya mengutip seorang rekan di PSHK yang sangat aktif dalam mendorong undang-undang … Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa cara pandang … bernama Fajri Nursyamsi, yang mengatakan bahwa cara pandang disabilitas menggunakan pendekatan sosial yang menilai adanya hambatan interaksi sosial yang terjadi. Sedangkan, cara pandang cacat menggunakan pendekatan medis, yaitu menilai hambatan karena adanya kekurangan dalam fisik seseorang, sehingga memunculkan penilaian normal dan tidak normal, dimana penyandang cacat identik dengan penilaian tidak normal. Intinya, Yang Mulia, solusinya apabila kita memposisikan keberadaan hambatan sebagai tidak terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas, maka solusinya adalah pemenuhan hak asasi tersebut, jadi human right base. Sedangkan, kalau pendekatan medis yang digunakan dalam konsep cacat, maka pemenuhan hambatan bergantung kepada belas kasihan atau charity base orang lain terhadap kondisi penyandang cacat ‘tidak normal’. Nah, Yang Mulia, pendekatan sosial dalam konsep disabilitas ini sudah diadopsi oleh Indonesia tentu saja, melalui ratifikasi CRPD dan juga RUU Penyandang Disabilitas yang akan segera menjadi undangundang tersebut. Dengan cara pandang ini, solusi berdasar hak asasi bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara. Sementara itu, Pasal 57 ayat (3) huruf a bukannya membuka peluang partisipasi terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas intelektual dan mental, melainkan justru tidak memasukkan mereka sebagai pemilih. Sehingga secara efektif menghilangkan hak politik mereka. Yang Mulia, saya sampai kepada bagian yang ketiga mengenai konsep serupa dalam hukum Indonesia. Untuk melengkapi pandangan mengenai hak-hak penyandang disabilitas intelektual dan mental, saya akan memaparkan beberapa konsep serupa. Ada tiga yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah tidak cakap menurut KUH Perdata. Yang kedua adalah alasan pemaaf dalam KUH Pidana. Dan yang ketiga 41
adalah kompetensi sebagai saksi dalam perkara pidana. Tidak cakap menurut KUH Perdata, untuk mempersingkat waktu karena saya juga mempersiapkan makalah yang bisa disampaikan tentu saja kepada Yang Mulia. Intinya adalah saya menekankan, satu konsep pengampuan yang dalam Pasal 1330 dikatakan … Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam konteks ini saya menggunakan terjemahan Subekti, yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin, dan seterusnya. Intinya yang ingin saya garisbawahi adalah cara untuk memperoleh pengampuan itu selanjutnya diatur secara sangat rinci dalam Pasal 436 sampai 446 KUH Perdata. Jadi, yang perlu digarisbawahi dari konsep dan proses penetapan pengampuan ini adalah untuk menetapkan seseorang dalam pengampuan, kalau dalam terjemahan yang barangkali kita bisa kritik juga karena ini terjemahan dari bahasa Belanda langsung. Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekali pun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Nah, tapi untuk bisa mengeluarkan penetapan ini, pengadilan yang harus menetapkan dan untuk mengeluarkan penetapan ini sifatnya individual, tidak bisa masif begitu saja semua yang dungu, gila, atau mata gelap, dan seterusnya, tapi individual dan dengan hukum acara yang jelas. Konsep yang kedua adalah alasan pemaaf dalam KUHP. Kita sudah sering mendengar barangkali dalam bahasa Inggris kita kenal dengan mentally incompetent, ya. Jadi, ketidakmampuan seseorang yang bisa menjadi alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana. Intinya adalah dalam Pasal 44 dikatakan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Saya menggunakan terjemahan R. Soesilo. Ayat (2)-nya, “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.” Dalam konsep ini pun, Yang Mulia, ada putusan hakim secara individual dan berbeda kasus per kasus yang dibuat dengan hukum formiil yang ketat. Jadi, tidak ada pengaturan yang bisa digunakan secara semena-mena untuk menetapkan keadaan cacat jiwa atau sakit jiwa. Bagian yang ketiga, kompetensi sebagai saksi, ini diatur dalam HIR Pasal 145, selanjutnya dalam Pasal 171 kitab atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dikatakan bahwa dalam Pasal 145 HIR pihak-pihak yang tidak dapat didengar di pengadilan sebagai saksi adalah salah satunya bagian empat, orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang. Tapi yang 42
menarik adalah orang yang gila atau sakit jiwa tidak dapat dijadikan saksi, namun mereka tetap boleh diperiksa untuk diambil keterangannya tanpa disumpah. Ini diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi, dikatakan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum kawin, dan (b) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tetap diakui, hanya tanpa sumpah. Dan keempat. Perbandingan dengan negara lain. Dalam konteks ini ada sebuah studi perbandingan yang dilakukan … sudah dilakukan. Jadi, saya tidak melakukan studi banding ulang, tapi saya mengutip satu studi perbandingan yang sudah dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation, Vidya Sagar, dan (suara tidak terdengar jelas) Reuters mengenai legislasi yang terkait dengan penyandang disabilitas yang dipublikasikan cukup baru, Yang Mulia, 17 Juni 2015. Saya lampirkan pula apa … URL-nya dalam makalah saya apabila ingin diperiksa lebih lanjut, bisa langsung ditelusuri di situ. Jadi, dalam laporan tersebut hampir semua negara yang diteliti itu tidak membolehkan adanya pembatasan dalam memilih dan dipilih, kecuali bila ada penetapan secara individual oleh pengadilan. Hanya satu, Meksiko yang melarang dari awal. Meskipun penelitian ini tidak secara khusus mengenai penyandang disabilitas mental dan intelektual, konsep larangan untuk memilih memang biasanya didasarkan pada disabilitas mental dan intelektual. 10 dari 11 negara yang diteliti, sebenarnya termasuk Indonesia juga, cuma waktu itu, waktu penelitian dilakukan itu belum ada Undang-Undang Pilkada ini. Menunjukkan bahwa kondisi disabilitas mental dan intelektual tidak bisa disamaratakan dan dijadikan alasan objektif. Dibutuhkan putusan lembaga yudisial untuk bisa melarang keikutsertaan penyandang disabilitas mental dan intelektual untuk memilih dan dipilih. Dengan izin, Yang Mulia, saya tidak akan membacakan satu per satu ketentuannya, nanti akan kami sampaikan makalah ini. Tapi intinya adalah yang ingin saya simpulkan pada bagian akhir, Yang Mulia. Pengakuan maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep HAM. Indonesia sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak-hak kodrati warga juga sudah mengadopsinya dalam ratifikasi CRPD, serta disetujuinya RUU Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini tentu saja bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena Negara Indonesia memandang HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati termasuk hak penyandang disabilitas itu sangat kuat, dan filosofi ini tertuang, tersurat jelas ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011. Karena itu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan jaminan … atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 43
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas. Negara tidak memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan hak, sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel. Yang menjadi masalah, Yang Mulia, menurut pandangan kami, Pasal 57 ayat (3) huruf a ini sama sekali tidak akuntabel. Tidak ada kualifikasi lebih lanjut terhadap ketentuan sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Sehingga ketentuan ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya dalam satu aktivitas penyelenggaraan negara. Dalam pandangan saya, Yang Mulia, ketentuan huruf a ini tidak … tidak … tidak diperlukan karena … karena harus jelas … karena undangundang dalam pandangan kami harus jelas berada dalam koridor konstitusi dan tidak perlu memuat suatu ketentuan yang melanggar hak asasi manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya biarkanlah penyelenggara pemilu membuat ketentuan teknis mengenai hal ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh mereka selama ini. Terakhir, pemeriksaan atas hak penyandang disabilitas intelektual dan mental oleh Mahkamah Konstitusi dan rekognisinya apabila Mahkamah Yang Mulia nanti berkenan akan menjadi pijakan konstitusional yang sangat penting bagi pelaksanaan negara hukum Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 274. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bu Bivitri. Yang terakhir, keterangan dari Pak Dr. dr. Irmansyah. Saya persilakan. Silakan di podium di situ bisa. 275. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH Terima kasih atas kesempatan ini. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pemikiran saya atas dasar pengalaman klinis tentang kemampuan atau kapasitas memilih dari penderita gangguan jiwa, khususnya penderita psikosis. Dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pemilu Tahun 2015 menyatakan syarat menjadi peserta pemilu haruslah sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya dan ini nampaknya merujuk pada penderita psikosis. Menurut saya poin ini sangat tidak sesuai dengan fakta klinis, serta kontra produktif dengan upaya pemulihan penderita. Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap dapat hidup normal dan mampu menentukan 44
yang terbaik menurut dirinya. Sebagian … sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pasal di atas dapat mememberikan kesan yang keliru tentang orang yang dengan gangguan jiwa atau DGJ dan membuat masyarakat menjauh dan mendorong sikap dan pandangan negatif. Berikut saya coba sampaikan beberapa fakta klinis yang terkait dengan masalah ini. Pertama adalah tentang pengertian terganggu jiwa atau ingatannya seperti yang disebut pada huruf a ini. Di Indonesia untuk menentukan orang terganggu jiwanya atau ingatannya haruslah berpedoman pada suatu buku yang sudah disepakati bersama, yaitu pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa edisi 3. Terdapat paling tidak 3 ... 9 kelompok gangguan jiwa yang masing-masing kelompok memiliki puluhan jenis gangguan yang spesifik, dengan demikian terdapat variasi yang sangat luas tentang gangguan jiwa dari yang ringan hingga yang sangat serius. Jika mengacu pada definisi maka jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia cukup bermakna menurut (suara tidak terdengar jelas) di riset kesehatan dasar pada 2013 diperkirakan lebih dari 6% penduduk Indonesia memenuhi kriteria sebagai mengalami gangguan mental emosional yang dapat dikategorikan menderita gangguan jiwa. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kesehatan Jiwa yang baru saja kita miliki, penderita disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan untuk menetapkan individu sebagai ODGJ tidaklah sembarangan. Dalam undang-undang ini disebutkan hanya profesional tertentu yang bisa menetapkan ODGJ, yaitu psikiater, dokter, dan psikolog klinis. Dalam pasal syarat peserta pemilu yang dipermasalahkan di atas tidak disebutkan tentang proses penentuan seorang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya, sehingga dapat dianggap bahwa panitia pendaftar pemilih dapat menentukan apakah orang sedang menderita gangguan atau jiwanya dan mencoret orang tersebut dari daftar pemilih? Hal ini secara klinis atau profesional tidak dapat dibenarkan, diperlukan pendidikan khusus, dan keterampilan klinis yang cukup untuk dapat menentukan status kesehatan jiwa seseorang. Jika yang dimaksud dengan yang sedang terganggu jiwanya adalah orang dengan psikosis, seperti yang tesirat dalam jawaban dari Pemerintah pada risalah sidang yang lalu. Maka penetapan seorang sebagai penderita psikosis juga harus mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yaitu hanya oleh profesional tertentu. Adalah keliru bahwa penderita yang sedang mengalami gangguan jiwa dapat dilihat hanya ... dapat dilihat dan ditentukan dengan mudah oleh orang awam, misalnya oleh panitia pemilih. Selanjutnya saya akan mencoba menguraikan tentang fakta bahwa penderita gangguan jiwa mampu menentukan apa yang terbaik 45
menurut dirinya. Secara klinis untuk menilai apakah seorang memiliki kapasitas atau tidak? Maka paling tidak ada empat komponen yang harus kita nilai, yaitu apakah dia mengerti akan adanya pilihan yang diberikan, apakah dia mampu menyatakan pilihannya, dan kemudian dia memiliki alasan untuk memilih atau pilihan yang ditentukan itu, serta mengetahui konsekuensi dari pilihannya itu. Kapasitas ini harus diuji secara spesifik untuk tujuan dan situasi tertentu. Jadi, kalau kita untuk ... misalnya dalam klinis lalu kita mau melibatkan penderita apakah harus dilibatkan dalam pengobatan, maka kita uji apakah pengetahuan tentang obat-obat dan pilihan tentang obat-obat diketahui oleh penderita atau tidak? Demikian juga bila kita ingin mengikut sertakan penderita dalam penelitian maka kita harus menilai apakah penderita mampu dan mengerti tentang tujuan penelitian, sehingga mereka bisa ditentukan mampu untuk menentukan apakah bersedia atau tidak dalam partisipasi dalam penelitian. Dari banyak penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas seorang tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir. Artinya orang dengan gangguan jiwa psikosis seperti penderita schizophrenia, bipolar, atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas dalam menetukan pilihan. Hanya penderita yang mengalami disfungsi kognitif yang berat kemampuan kapasitasnya berkurang atau dapat dianggap tidak memiliki kapasitas. Tapi perlu diketahui bahwa fungsi kognitif yang dialami seseorang itu dapat ditingkatkan dengan pembelajaran dan pelatihan, sehingga seorang yang dianggap tidak memiliki kapasitas dapat dididik dan dilatih berulang, sehingga kapasitasnya dapat diperbaiki dan kembali dapat dimiliki. Kemampuan kapasitas juga tergantung pada hal spesifik yang akan dinilai, semakin sederhana kapasitas yang akan dinilai maka semakin mudah dalam menentukan keputusan dan semakin tinggi kemungkinan penderita dapat mampu dikatakan memiliki kapasitas. Spesifik dalam hal memilih dalam pemilu, maka menurut pendapat saya, Yang Mulia, bahwa ini adalah bukan pilihan yang sulit, tidak ada pilihan yang salah dalam berpartisipasi dalam pemilu, tidak ada konsekuensi yang buruk bagi pasien maupun masyarakat bila seorang menderita melakukan pilihan. Pilihan tiap orang juga bersifat sangat pribadi dan tidak dapat digugat atau disalahkan. Karenanya dalam pemilu pilihan tiap orang harus dijamin kerahasiaannya untuk memastikan pemilih tidak dapat disalahkan atas pilihannya. Pilihan dalam pemilih bukan benar atau salah, tetapi memilih yang mana yang terbaik untuk penderita … pemilih. Pilihan yang tersedia juga sudah melewati berbagai proses penjaringan, sehingga pilihan apapun yang diberikan akan dianggap benar. Jadi pilihan pada pemilu sangat sederhana, sehingga semua individu dapat dianggap mampu memilih termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. 46
Poin lain yang akan saya sampaikan adalah bahwa penderita gangguan jiwa seperti penyakit fisik lainnya bersifat kronik dan kambuhkambuhan, artinya ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) psikosis misalnya, tetap dapat berfungsi normal pada sebagian besar kehidupannya. Umumnya gangguan jiwa psikosis bersifat kronik dan kambuhan. Jadi hanya dalam keadaan kambuh, maka penderita gangguan jiwa kehilangan beberapa fungsi mentalnya. Dalam kondisi kambuh yang berat, penderita dapat mengalami halusinasi, pemikiran yang keliru, atau sikap yang tidak semestinya. Isi pikirnya dapat sulit dimengerti karena isi pikir, gagasan, dan tindakannya bersifat spesifik dan hanya bermakna untuk dirinya. Dalam keadaan yang berat, penderita dapat menjadi sulit untuk diarahkan dan bersikap tidak kooperatif. Tentu dalam kondisi klinis yang serius seperti ini, penderita wajib mendapatkan pengobatan dan perlu ditanyakan kesediaannya untuk diobati. Atau penderita dianggap tidak memiliki kapasitas dalam menentukan pengobatan jika kekambuhan yang berat ini terjadi … mohon maaf, bila kekambuhan ini terjadi, episode yang berat ini terjadi di dalam hari H pemilu, maka tentu tidak mungkin kita memaksakan penderita datang ke tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Namun di luar periode episode kekambuhan yang berat tersebut, pemikiran, sikap, ingatan, perilaku, penderita tetap dapat normal. Mengingat proses pendaftaran pemilu hingga … hingga … proses pendaftaran pemilih hingga terjadinya pemilu berlangsung untuk periode waktu yang lama, maka menghapus seseorang dari daftar pemilih akan menghapus hak penderita pada hari pemilu tersebut. Kemungkinan besar sudah berada dalam kondisi yang baik atau mampu memilih. Kehilangan kapasitas pemilih pada episode kambuh ini juga sebetulnya tidak hanya mutlak menjadi khas atau milik dari penderita gangguan jiwa. Tetapi bagi penderita nonfisik atau penyakit fisik lainnya, nonpsikis atau penyakit fisik lainnya, hal yang sama bisa terjadi. Saya coba memberikan ilustrasi di sini misalnya penderita epilepsi tentu tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih pada hari pemilu jika pada saat yang sama dia mengalami kekambuhan atau kejang-kejang. Juga misalnya untuk penderita penyakit gula (diabetes militus), pada hari pemilu bila ia mengalami serangan yang akut dan mengalami koma diabetikus misalnya dan dia harus dirawat di intensif ke unit, maka tidak mungkin bagi penderita untuk datang dan me-exercise atau melakukan pilihan. Bahkan kehilangan kemampuan memilih juga dapat terjadi pada orang sehat yang tiba-tiba pada hari pemilu mengalami kecelakaan atau mengalami musibah, sehingga tidak dapat datang ke TPS dan tidak dapat memberikan suaranya. Jadi kehilangan kemampuan untuk memilih tidak dapat diramalkan sebelumnya, baik untuk penderita gangguan jiwa, penderita gangguan fisik, atau bahkan orang yang sehat sekalipun. 47
Karenanya penghapusan penderita gangguan jiwa dari daftar pemilih sangat tidak tepat karena secara klinis … tidak tepat secara klinis dan bersifat diskriminatif. Jelas gangguan jiwa atau penyakit lainnya tidak dapat dijadikan dasar menghapus seseorang dari daftar pemilu. Kemampuan untuk memilih sangat ditentukan oleh kondisi seseorang pada hari pemilu. Bukan pada kondisi pada saat pendaftaran pemilh. Jika pembatasan pendaftaran pemilih diberlakukan pada penderita gangguan jiwa, maka pembatasan yang sama harusnya juga bisa diberlakukan pada berbagai penyakit-penyakit kronis lainnya, kronis dan episodic lainnya. Hal lain yang saya coba uriaikan di sini adalah bahwa penyakit gangguan jiwa bisa pulih. Hal ini sama seperti penyakit fisik lainnya. Meskipun etiologi atau penyebab hampir semua gangguan jiwa tidak diketahui dengan pasti. Tetapi dengan berbagai pengobatan yang ada sampai saat ini, hampir semua gejala gangguan jiwa sebetulnya dapat dikendalikan atau dihilangkan. Sebagian penderita mengalami disabilitas akibat gejala-gejala penyakit yang dideritanya, sehingga dapat menghambat proses pengembalian penderita ke masyarakat. Karenanya proses pengobatan untuk penderita gangguan jiwa tidak hanya menghilangkan gejala, tetapi juga harus mengatasi disabilitasnya yang mungkin timbul akibat dari perkembangan penyakitnya. Contoh disabilitas yang mungkin timbul adalah menurunnya fungsi kognitif, kemampuan bersosialisasi dan kehilangan dorongan untuk melakukan aktifitas. Karenanya pengobatan untuk orang dengan gangguan jiwa khususnya psikosis tidak terbatas pada pemberian obat untuk menghilangkan gejala, tetapi juga meliputi proses rehabilitasi psikososial. Secara klinis perjalanan penyakit schizophrenia saya mengilustrasikan schizophrenia sebagai gangguan jiwa yang serius yang mungkin menjadi reveral dari jawaban Pemerintah. Adalah kelompok gangguan jiwa … sebetulnya schizophrenia ini sebetulnya dapat dibagi menjadi empat kelompok yang secara sederhana. Adalah mereka yang hanya single episode, episode pertama dan kemudian tidak ada gejala disabilitas sama sekali. Mereka yang multiepisode tapi di antara episode itu fungsinya … sosialnya tetap normal, tidak ada disabilitas. Sebagian sejak episode pertama sudah mengalami disabilitas yang stabil dan tidak pernah kembali normal dan hanya sebagian kecil. Ada kelompok dengan episode berulang dengan disabilitas yang semakin meningkat. Dengan demikian jelas perjalanan waktu, kondisi, penderita … penderita dapat berubah dan berbeda-beda di antara … berbeda di antara individu dengan ODGJ, dengan psikosis ini. Jadi berbeda antara tiap individu dengan individu yang lainnya. Jadi penerapan status-status yang bersifat umum sangatlah tidak tepat. Dengan berbagai pengobatan yang tersedia saat ini, pemulihan bisa dicapai oleh sebagian besar penderita. Dari penelitian longitudinal 48
dan 10 tahun sejak seorang penderita didiagnosis menderita gangguan, dijumpai sebetulnya 25% dari mereka sembuh sempurna, 25% mengalami banyak kemajuan, dan 25% mengalami kemajuan meskipun terus mendapat pengobatan atau dukungan dari … secara sosial. Sementara sisanya sekitar 15% perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 10% meninggal akibat penyakit fisik atau bunuh diri. Jadi, dengan data di atas, jelas bahwa orang dengan gangguan jiwa, schizophrenia misalnya. Yang pulih … banyak yang bisa pulih dan mampu berfungsi norma di masyarakat, jauh lebih banyak dari penderita yang digambarkan sebagai seorang yang tidak mampu atau kondisi yang semakin memburuk. Hal terakhir yang perlu saya ingatkan adalah hambatan dalam pemulihan penderita schizophrenia. Menurut pengalaman klinis yang saya dapatkan bahwa pemulihan penderita … orang dengan gangguan jiwa yang serius, itu bukan terletak di klinis, bukan terletak di hubungan dokter-pasien, bukan terletak pada pemberian obat-obatan atau perawatan di rumah sakit. Tetapi, terutama terjadi pada faktor psikososial yang dihadapi orang dengan gangguan jiwa. Banyak penderita dengan gejala yang sudah hilang atau minimal setelah mendapatkan pengobatan, bisa kembali kambuh karena mengalami berbagai tekanan psikososial pada saat dia berada di tengah keluarga atau di masyarakat. Misalnya, banyak penderita yang … istilah saya dibully oleh masyarakat, diarak, diketawai, dilempar oleh batu, anak-anak sering menertawakan, dan meledek mereka. Banyak penderita yang mengalami berbagai tindak kekerasan fisik maupun verbal, ya. Dan banyak penderita juga yang dituntut untuk mempunyai kemampuan yang sama seperti orang lain. Berbagai tekanan yang dialami ini membuat banyak penderita mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan, dan mereka mengalami diskriminasi, dan kehilangan pekerjaan atau peran sosial di masyarakat. Dalam keadaan ekstrim, kita jumpai saat ini banyak sekali berita yang menyatakan bahwa banyak penderita saat ini di masyarakat yang dipasung, diterlantarkan, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Berbagai masalah psikososial di atas dapat terjadi karena terdapat kesan yang keliru tentang orang dengan gangguan jiwa, terutama yang psikosis. Banyak anggota masyarakat yang menganggap gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dianggap berbahaya, atau dianggap bukan manusia normal, sehingga perlu disingkirkan, dijauhi. Jadi, kesan seperti ini sebetulnya sangat kuat dan harus di … kita jauhi. Karena untuk mendapatkan pemulihan yang optimal, stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita harus dikurangi dengan memberikan informasi yang tepat tentang gangguan jiwa, serta dengan berbagai kebijakan yang dapat melindungi penderita, serta mendorong peneriman masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. 49
Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini sangat bertentangan dengan semangat dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh … bersama oleh klinisi dan masyarakat. Demikianlah, Majelis Hakim Yang Mulia, pokok-pokok pikiran klinis yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan kemampuan kapasitas memilih penderita … pemilih dari orang dengan gangguan jiwa, khususnya psikosis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 276. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. dr. Irmansyah. Waktunya tinggal tujuh menit. Saya persilakan, Pemohon, kalau ada yang akan diperdalam. Atau sudah cukup? 277. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja, Yang Mulia. Tadi disampaikan oleh Ahli dari Ibu Bivitri Susanti dan juga dr. Irmansyah. Satu hal yang menarik, tadi disebutkan bahwa dr. Irmansyah menyatakan … apa … disabilitas psikososial atau yang gangguan jiwa ini dia kambuh-kambuhan. Jadi, tidak … tidak sepanjang waktu dia akan sakit. Begitu, dokter, ya? Nah, artinya, kalau dia tidak kambuh-kambuhan, bisa jadi pada saat hari pemilihan, dia sehat atau mungkin sakit. Sama seperti tadi yang disampaikan orang yang sakit gula dan sakit yang lainnya, begitu. Nah, ini mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bivitri. Apakah betul ini … ketentuan tadi soal syarat tidak mengalami gangguan jiwa itu, negara telah sejak awal itu menghilangkan hak seseoang untuk menggunakan hak pilih. Begitu, Bu Bivitri. Itu saya sih pertanyaan saya. 278. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah, cukup? 279. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah ada pendalaman, Yang
50
280. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 281. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Ya. Terima kasih, Yang Terhormat Ahli, kepada Bu Bivitri. Tadi Bu Bivitri menyampaikan bahwa serta-merta tidak terdaftar menjadi tidak bisa memilih. Pemerintah mencoba menyampaikan pasal ini secara utuh. Bahwa di dalam ayat (4) disebutkan, “Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara,” ya, di sini sangat tegas, “Dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.” Sehingga pertanyaan kepada Bu Bivitri, bagaimana memaknai ayat (4) ini terhadap statement awal dari Ahli yang menyatakan seolah-olah, serta-merta tidak terdaftar dalam pemilih menjadi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara memaknai ayat (4) ini? Terima kasih. 282. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari meja Hakim? Silakan. 283. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya mau ada satu pertanyaan untuk Prof. McCallum. Ini berdasarkan yang tertulis yang diserahkan kepada kami. Saya ingin menanyakan pendapat Ahli tentang bagian dari Putusan European Court of Human Rights dalam Kasus Alajos Kiss vs Hungary. Saya bacakan seperti aslinya nanti mungkin penerjemah bisa menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia jawaban dari Saudara Ahli. Itu ada di Paragraf 44 dari putusan itu disebutkan, “The court therefore concludes that an indiscriminate removal of voting rights, without an individualized judicial evaluation and solely based on a mental disability necessitating partial guardianship, cannot be considered compatible with the legitimate ground for restricting the right to vote.” Jadi yang saya tanyakan adalah bagian dari frasa without an
individualized judicial evaluation and solely based on a mental disability necessitating partial guardianship itu maknanya apa dalam konteks
pertimbangan hukum ini secara keseluruhan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.
284. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada? Silakan, Pak Wakil. 51
285. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Ahli Bu Bivitri. Memang untuk mengatahui gejala seseorang yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya memang agak sulit. Dan itu memang ini dr. Irmansyah itu sudah digariskan dalam Alquran itu sudah dikatakan, “Yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, apabila ditanya tentang jiwa, maka sesungguhnya jiwa itu urusan Allah.” Paling, ya, paling tidak atau paling-paling yang diketahui atau yang dipelajari oleh manusia adalah mengenai gejala. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang tidak selamanya, orang yang sedang sakit jiwa atau ingatan itu setiap saat akan mengalahi … mengalami hal yang demikian, begitu sebaliknya. Manusia normal seperti kita-kita juga sesaat kita sedih, pada saat yang lain kita marah-marah, apakah itu tidak bisa dikatakan itu terganggu jiwa juga? Lalu dimana perbedaannya untuk mengetahui orang yang sakit jiwa, entah karena tekanan sosial seperti disampaikan itu? Sehingga dikaitkan dengan norma ini, maka akan sulit tentunya kalau kita mau objektif bahwa manusia itu selamanya sakit ingatannya, atau mentalnya, atau jiwanya, dan manusia itu selamanya dia akan normal itu suatu hal yang tidak mungkin. Bagaimana menurut pendapat Ahli? Terima kasih. 286. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. Supaya bisa dijawab secara ringkas tapi kalau membutuhkan jawaban yang panjang, saya minta dilengkapi secara tertulis dan saya mohon Pemohon bisa anu, ya … nanti yang tertulis bisa ditambahkan dari keterangan Para Ahli. Saya persilakan terlebih dahulu. Prof. McCallum untuk memberikan komentar atas apa yang ditanyakan oleh Hakim Palguna. 287. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In the Kiss’s Case, the law simply said it everybody on the guardianship shall lose their right to vote. 288. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dalam Kasus Kiss, undang-undang hanya mengatakan, barang siapa berada di bawah perwalian, kehilangan hak pilihnya.
52
289. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM The court declares that law invalid, it was a blanket law applying to everyone on the guardianship. 290. PENERJEMAH: ARIF SURYO Pengadilan atau mahkamah menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut invalid atau tidak dapat tidak sah dan tidak dapat diperlakukan karena secara semena-mena diberlakukan kepada setiap orang yang berada dalam kategori tersebut. 291. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In Paragraph 44, the court said a different law would require a different discussion. 292. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dalam paragraf 44 undang-undang tersebut mengatakan ... paragraf 44 dikatakan bahwa undang-undang yang berbeda memerlukan diskusi yang berbeda pula. 293. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM They said for example if each person on the guardianship was individually tested to see if they had capacity that would be a different law. 294. PENERJEMAH: ARIF SURYO Karena apabila orang yang dianggap … karena apabila orangorang yang brada di bawah perwalian tersebut harus di … harus menjalani pemeriksaan atau diharuskan untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui apakah mereka memang benar-benar mampu untuk menggunakan hak pilihnya, maka hal itu akan memerlukan suatu undang-undang yang berbeda. 295. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM But they said this wasn’t the law they had to decide today.
53
296. PENERJEMAH: ARIF SURYO Tetapi mereka mengatakan bahwa itu bukanlah undang-undang yang harus mereka putuskan pada hari ini. 297. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM After Kiss, the Hungarian Parliament authored each law to have individual tested on people who were on under guardianship. 298. PENERJEMAH: ARIF SURYO Setelah Kasus Kiss tersebut, Pemerintah Hongaria mengeluarkan undang-undang yang baru yang mengharuskan orang-orang yang berada di bawah perwalian untuk menjalani pemeriksaan. 299. AHLI DARI PEMOHON: RONALD CLIVE MCCALLUM In the Zsolt case which came before the disabilities committee, that committee held individual tested, also took away the democratic rights of people with disabilities. 300. PENERJEMAH: ARIF SURYO Dalam kasus yang selanjutnya disampaikan yaitu Kasus Zsolt melawan Pemerintah Hongaria, pengadilan mengatakan bahwa keharusan bagi orang-orang yang berada di bawah perwalian untuk menjalani pemeriksaan seperti itu, itu juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mereka miliki. 301. KETUA: ARIEF HIDAYAT Thank you, Profesor. Berikutnya Bu Bivitri. 302. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira pertanyaan dari Pemohon, saya bisa satukan jawabannya dengan pertanyaan dari Pihak Pemerintah. Karena begini, saya ingin menguraikannya dalam dua bagian ini. Yang pertama adalah terutama ini jawaban untuk Pihak Pemerintah. Saya ingin memahami ayat (3) dan ayat (4) yang tadi Bapak sampaikan dalam satu kesatuan pasal peraturan undang-undang, sehingga intinya adalah apakah undang-undang yang merupakan pelaksanaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 itu menorehkan rekognisi terhadap hak asasi 54
penyandang disabilitas atau malah sebaliknya? Jadi saya kira … saya setuju dengan Bapak bahwa kita tidak bisa pisahkan antara ayat (2) dengan ayat (4), jadi WNI yang tidak terdaftar dan seterusnya. Tetapi saya kita satu pasal itu harus dimaknai secara bersamaan dan kita harus betul-betul melihat secara jernih bahwa yang kita bicarakan adalah sebuah undang-undang yang seharusnya melaksanakan secara atau menerapkan secara konkret ketentuan atau hak-hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pihak Pemerintah juga dan sekaligus menjawab pertanyaan Pihak Pemohon. Jadi, Yang Mulia, asalkan diatur secara benar dengan apa yang disampaikan oleh dr. Irmansyah tadi dan lain sebagainya, saya kira persoalan teknis untuk pemilih penyandang disabilitas intelektual dan mental itu memang secara umum mesti diatur, tapi dalam pandangan kami, itu letaknya dalam peraturan di bawah undang-undang. Sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah jangan sampai undang-undang kita produk legislasi yang sudah dicek oleh Mahkamah Konstitusi itu menerapkan pasal yang diskriminatif. Tadi sudah disampaikan dengan … saya tadi banyak belajar dari dr. Irmansyah juga soal pentingnya pengakuan dalam undang-undang apakah dia kontraproduktif atau tidak terhadap upaya yang sedang dilakukan oleh … apa … dalam konteks kesehatan jiwa? Dan saya kira di situ pentingnya, Yang Mulia. Dan tadi pertanyaan dari Yang Mulia Anwar Usman mengenai jiwa adalah urusan Allah, sehingga yang paling kita ketahui paling-paling hanya gejalanya. Saya setuju, saya setuju dengan pernyataan Yang Mulia Anwar Usman dan karena itulah menurut pandangan kami, sekali lagi suatu undang-undang … pasal dalam undang-undang ketika dia dari awal menyatakan bahwa kelompok warga negara yang ditengarai, tidak dikualifikasi lebih jauh, menyandang disabilitas mental dan intelektual itu tidak boleh atau tidak didaftar sebagai pemilih, itu justru menegasikan apa yang Yang Mulia tadi sampaikan bahwa yang kita ketahui sesungguhnya masih sangat dangkal, gitu. Jadi untuk mendalamkannya, memang kita perlu aturan teknik, saya setuju. Kita juga sudah punya banyak sekali ahli, tapi yang ingin saya tekankan adalah soal tempatnya dalam undang-undang ini. Apakah betul? Bukankah selama ini dalam semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemilihan umum, peraturan yang diskriminatif semacam ini memang tidak pernah ada. Toh kenyatannya, KPU sudah seringkali melaksanakan undang-undang … melaksanakan pemilihan dan pilkada, barusan juga sudah dilaksanakan, bisa dilaksanakan secara teknis tanpa melakukan diskriminasi. Karena memang hal seperti ini sifatnya sangat teknis dan sangat sulit apabila diatur dalam sebuah undang-undang. Saya kira di situ dulu, Yang Mulia. Terima kasih. 55
303. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Bu Bivitri. Yang terakhir dari Pak Dr. dr. Irmansyah. Saya persilakan. 304. AHLI DARI PEMOHON: IRMANSYAH Terima kasih atas pertanyaannya, Yang Mulia. Spesifik atau khusus tentang penentuan seseorang apakah menderita gangguan jiwa atau tidak memang harus memenuhi beberapa prasyarat yang dituliskan di dalam kriteria yang tertuang dalam buku PPDGJ3 di Indonesia. Secara internasional sebetulnya ada dua pedoman diagnosis yang penting, yaitu international classification of diseases dan diagnostic and statistical manual of mental disorders yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. Dalam berbagai pedoman diagnostic tersebut memang yang utama adalah adanya gejalan klinis yang khas. Jadi seperti tadi dicontohkan seorang yang mengalami emosional yang tiba-tiba sangat berat, itu khas, itu diketahui mereka memiliki suatu gejala yang khas. Tetapi gejala itu bukan ... bukan itu saja yang diperlukan untuk menetapkan seorang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Ada beberapa prasyarat lain, di antaranya prasyarat waktu sudah berapa lama itu. Kalau dia memang reaksional sesaat, mungkin kita bisa ... bisa ... belum bisa katakan mengalami gangguan. Misalnya seorang yang baru saja ditinggal oleh keluarga terdekat, tentu dia mengalami episode kesedihan yang mendalam, tetapi belum bisa dikatakan menderita depresi kalau belum melewati periode waktu dua minggu misalnya. itu salah satu ada prasyarat tambahan waktu. Selain prasyarat waktu ada prasyarat-prasyarat lainnya, misalnya tidak sedang menggunakan obat-obat yang dapat mempengaruhi mood atau yang bisa membuat seorang berubah dalam gejala-gejala. Atau seorang tidak sedang berhadapan dengan suatu situasi yang memang secara normal bisa menimbulkan reaksi seperti penderita gangguan jiwa. Jadi dalam hal ini diberi contoh yang jelas sekali dalam berbagai kriteria diagnosis itu bahwa seorang yang sedang misalnya mengalami musibah yang luar biasa, mengalami stres yang berat, dan dia mengalami gangguan, bereaksi terhadap situasi. Bahkan reaksi itu masih tetap bisa dikatakan normal karena memang suatu reaksi terhadap suatu peristiwa yang luar biasa. Bisa dikatakan dia tidak normal sekali lagi kalau memang menurut suatu pengalaman klinis seharusnya dalam periode waktu tertentu dia sudah bisa pulih, tetapi dia masih mengalami berkepanjangan, baru kita bisa menyatakan atau mencari diagnosis yang sesuai untuk situasi itu. Jadi memang saya setuju sekali dengan pernyataan-pernyataan dari Yang Mulia Hakim Anwar Usman bahwa sebetulnya yang kita 56
ketahui tentang menthal health itu sangat sedikit. Dalam penjelasan saya juga dikatakan bahwa etiologi sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti. Jadi kita memang hanya mendeteksi adanya gejala-gejala yang perlu kita obati atau perlu kita tanggulangi. Terima kasih, Yang Mulia. 305. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Sudah semua kita dengarkan. Sekali lagi terima kasih pada Prof. McCallum yang telah memberikan keterangan di ... persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Bu Bivitri dan Pak Dokter, terima kasih atas keteranganya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tentu sangat bermanfaat bagi Hakim untuk memutus perkara ini. Sebelum saya akhiri, Pemohon masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup? 306. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin ada keterangan tertulis dari beberapa ini. 307. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pak ini, ya (...) 308. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Pak Winarta (...) 309. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pak Irmansyah, ya (...) 310. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Ya, betul. Dan juga tadi kami menyampaikan ada spesial statement dari disability right line untuk ... terkait dengan ini dari India. Mungkin itu, Yang Mulia. 311. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kemudian keterangan tertulis yang disampaikan dari Bu Bivitri, yang belum nanti tolong bisa disampaikan ke Mahkamah, ya.
57
Dari Pemerintah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup? Cukup, ya. Baik, Mahkamah memandang perlu untuk mengundang KPU sebagai Pihak Terkait untuk memberikan keterangan menanggapi permohonan ini. Bagaimana di dalam pelaksanaannya di lapangan, tadi kan banyak sudah juga disinggung oleh Bu Bivitri dan kita juga merasakan bahwa itu nanti, ya, maka rangkaian persidangan belum selesai, masih ada satu kali persidangan kembali, ya. Baik, kalau begitu sidang yang akan datang itu Senin ... maaf. Selasa, 12 April 2016, pukul 14.00 WIB, dengan agenda untuk meminta keterangan dari KPU, satu-satunya acara. Saya ulangi, Selasa, 12 April 2016 ... oh, Kamis, ya? Ya, ini pada hari Kamis ... saya ulangi karena waktunya banyak sidang. Kamis, 21 April 2016, pada pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, persidangan yang akan datang, Kamis, 21 April 2016, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR kalau ada dan dari Pihak Terkait dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB Jakarta, 4 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
58