2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 8 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 65 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Nu’man Fauzi 2. Achiyanur Firmansyah ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 8 Oktober 2015 Pukul 14.17 – 14.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Wahiduddin Adams 3) Manahan MP Sitompul Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Vivi Ayunita 2. Al Latifah Fardhiyah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 120/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada hari ini, kami Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Ibu Al Latifah. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang pendahuluan pertama sebagaimana lazimnya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih. Langsung kami bacakan pokok-pokoknya saja. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon Mahkamah berwenang menguji dan memutus ... mengadili dan memutus permohonan a quo. Selanjutnya terkait dengan legal standing Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan akan memberikan suaranya pada Pilkada Tahun 2015, sehingga memiliki kepentingan untuk hadirnya sebuah proses pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Berlaku bagi ... yang berlaku bagi semua pasangan calon. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disebabkan adanya kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015. Selanjutnya pokok permohonan. Potensi lahirnya proses pemilukada yang jujur dan adil dapat terhambat dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang hal demikian 1

adalah merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa hak untuk mendapatkan proses pilkada yang jujur dan adil merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa kesiapan anggaran menjadi masalah serius terhadap penyelenggaraan pilkada, terlebih lagi dalam pilkada 2015 ini banyak daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada dalam APBD 2015. Oleh karenanya, kekurangan anggaran tersebut maka dana penyelenggaraan pilkada harus diambil dari pos lain. Nah, apabila anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada ini diambil pos ... dari pos lain, tentunya apabila mengurangi anggaran dari pos strategis dan merupakan skala prioritas, tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah dan hal ini merugikan masyarakat. Terkait hal ini juga dibuktikan dengan adanya 10 temuan ... 10 jenis temuan BPK terkait ketidaksesuaian penggunaan anggaran pilkada. Besarnya anggaran yang diperlukan dalam pilkada ini makin membengkak dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 yang di dalamnya berisi bahwa beberapa item kampanye itu dibiayai oleh dana APBD. Sebelum adanya undangundang a quo, pelaksanaan kampanye menjadi tanggung jawab dan didanai oleh masing-masing pasangan calon. Oleh karena kampanye adalah sarana untuk menyampaikan visi, misi program pasangan calon, simbol atau tanda gambar yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. Lantas mengapa kegiatan meyakinkan pemilih untuk mendukung yang seharusnya dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye tersebut harus difasilitasi oleh KPU dengan dana APBD. Hal demikian seharusnya tidak dibebankan pada APBD karena terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing pasangan calon. Seharusnya yang menggunakan dana APBD hanyalah publikasi tentang pelaksanaan pilkada yang bersifat umum, misalnya sosialisasi atau ajakan bagi masyarakat untuk dapat turut aktif menggunakan hak politik ... hak politiknya dalam pilkada. Terlebih lagi adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) undang-undang a quo terbukti tidak efektif dan justru mengakibatkan pemborosan penggunaan anggaran oleh karena meskipun terdapat beberapa item kampanye yang telah ditentukan secara tegas dibiayai oleh APBD, namun masih banyak pasangan calon yang memasang iklan, membuat baliho, dan alat peraga kampanye lainnya dalam media massa, meskipun telah ditegaskan bahwa hal tersebut dibiayai oleh APBD dan tidak ... KPU

2

belum ada instrumen untuk membuat peraturan terkait dengan penertiban hal ini. Selanjutnya langsung pada petitum. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Sebelum Majelis Panel memberikan masukan. Saya ingin tanya dulu, untuk Pemohon II, Pak Achiyanur Firmansyah ini calon, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Warga masyarakat biasa, dua-duanya.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, dua-duanya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Ya.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, kalau yang satu ini kan mahasiswa kan? 3

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Ya, betul.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau yang Nu’man Fauzi. Jadi dua-duanya ini, terutama yang kedua ini bukan calon bupati atau walikota, ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Ya, bukan, Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Apa lagi gubernur, begitu ya? Nah oleh karena ini begini, coba dielaborasi lebih lanjut, ya, diuraikan lebih lanjut, di mana kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini dengan berlakunya pasal yang diuji ini, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ya, ini kan mengenai dana kampanye yang dikhawatirkan ini kan disalahgunakan oleh incumbent, ya, yang sebenarnya calon lain pun difasilitasi sebenarnya, ya. Mau terlepas dari itu, coba diuraikan, dielaborasi secara detail lagi, di mana kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini? Ya, untuk selanjutnya dipersilakan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Anwar Usman. Untuk Pemohon, ini terkait Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terkait Pasal 65 huruf ... angka ... ayat (2), ya. Ini pertama, tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Dr. Anwar Usman, coba digambarkan secara akurat betul di mana kerugian dari Pemohon yang digambarkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2). Karena begini, ya, apa yang Saudara gambarkan di sini bahwa incumbent itu mendapat keuntungan atau kelebihan dengan didanai oleh APBD. Kalau debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media masa/cetak itu dibiyai oleh APBD karena incumbent ya akan memanfaatkan itu, padahal tadi sudah disinggung bahwa ini berlaku juga, ini berlaku terhadap calon kan, tidak hanya incumbent saja yang akan dibiayai oleh APBD, semua kegiatan 4

kampanye yang C, D, E, F itu dibiayai oleh ABPD. Jadi tidak hanya apa … yang incumbent. Bahwa ini seperti dalam pelaksanaannya dapat saja itu karena sebelumnya incumbent sudah sangat dikenal, ditambah lagi itu dia enggak mengeluarkan biaya, tapi kalau baca filosofinya mungkin lebih baik. Coba dilihat di naskah akademiknya perubahan ini, ini sebetulnya C, D, B, E, F ini memerlukan anggaran besar. Oleh sebab itu, di ayat (2) ini dia dapat dipantau, dikendalilkan, oleh sebab itu dia dananya dari APBD, tidak boleh dari yang lain. Itu filosofinya. Jadi itu dicermati betul, ya. Ini untuk nasihat saja, saya yakin nanti pendapat pemerintah juga akan begitu. Jadi artinya begini, kalau dibalik kan siapa yang paling banyak uangnya itu paling banyak kesempatan untuk menggunakan pelaksanaan kampanye, kan. Apa pasti yang incumbent itu lebih banyak? Ya, kalau duga-dugaan umum selalu begitu, begitu kan, tapi belum tentu. Andaikata yang nonincumbent itu punya banyak apa … dana, sumber dana, sehingga C, D, B, E, F itu dia kuasai, tapi dengan APBD tidak boleh dari … lain dari itu, maka dia terkontrol, terpantau, apa saja bahan sebaran kampanyenya, alat peraganya. Ini kan yang dibiayai oleh APBD kan, iklan media massa, cetaknya. Andaikata ini tidak dikendalikan oleh dana ini, jor-jorannya kan di sini, jor-jorannya di sini, kan. Nah, sehingga siapa yang banyak kekuatan sumber daya atau sumber dananya, ya dia akan banyak unggul di sini. Tapi dengan ini adil, iklan media massa, cetak berapa kali dipasang, alat peraga berapa jumlahnya karena dia dibiayai oleh APBD, tidak boleh dari itu. Tapi ada yang seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan itu memang umumnya terkendali, ya. Tapi E, C, D, B, F ini di sini sebetulnya yang selama ini siapa yang unggul, ya di sinilah apa … tampilannya. Nah, oleh sebab itu, baca di naskah akademiknya itu bahwa keempat hal ini justru terukur, terkendali, ya, dan ini berlaku untuk semua, baik apa … petahana atau incumbent atau tidak. Nah, ini coba gambarkan potensial kerugian atau aktualnya, ya. Nah, kemudian di … nah, terkait ini juga diminta untuk Pasal 65 ayat (2) ini dinyatakan bertentangan, padahal yang difokuskan ini frasa yang didanai APBD. Tapi kalau ayat (2) ini dihilangkan berarti kampanye sebagaimana dimaksud segala macam itu ya, artinya hanya ada ayat (1) Pasal 65 itu, dapat dilaksanakan saja. Kemudian, tidak ada yang dibiayai oleh APBD, kan begitu ininya … di petitumnya, kalau Ketentuan Pasal 65 ayat (2) itu yang dinyatakan bertentangan seperti dalam petitum. Kemudian, disebutkan di uraian Penjelasan Pasal 3 ayat (7), Pasal 65 ayat (2) tidak memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini argumentasi itu sebetulnya lebih banyak untuk pengujian formiil, ya dan ini sudah tidak ada dan di petitumnya tidak untuk pengujian formiil ya karena juga sudah jauh lewat dari batas ditentukan oleh putusan MK 45 hari sejak resmi diundangkan, ya.

5

Nah, oleh sebab itulah perlu dicermati betul dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) itu, itu berkaitan satu sama lain. Jadi, kalau minta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang hanya ayat (2), nah itu tentu punya konsekuensi yang berbeda juga. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Ketua. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Manahan.

16.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit, khususnya kemauan dari permohonan ini yang masih kurang jelas, itu terlihat dari petitumnya, ya. Kalau tadi itu sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin bahwa apa yang dikehendaki? Apakah memang dana itu tidak didanai dari APBD-kah maksudnya? Atau dibiayai sendiri oleh para pasangan calon? Nah, ini yang belum jelas di situ kemauan dari permohonan ini. Namun, kalau yang dimaksud adalah didanai sendiri oleh Pemohon … saya ulangi, didanai sendiri oleh pasangan calon, tentunya petitum ini harus ada apa namanya … pemaknaan atau conditional unconstitutional, misalnya ya, konstitusional bersyarat. Misalnya, yang didanai oleh APBD ya, di Pasal 65 ayat (2) itu, yaitu dimaknai didanai sendiri oleh pasangan calon, misalnya. Tapi kalau dihilangkan langsung itu ayat (2)-nya, ya nanti ada kekosongan hukum. Nanti ada kekosongan hukum, bagaimana? Siapa yang mendanani? Kalau kita turuti sekarang petitum yang dikemukakan di permohonan ini, misalnya, “Oke, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Terus ayat (1) itu bagaimana? Siapa yang membiayai itu seluruhnya atau khususnya C, D, E, F, itu kan? Ah, itu logikanya. Jadi, kalau ndak diatur di ayat (2), ya itu nampaknya malah terjadi kekosongan hukum. Nah, jadi coba dipikirkan bagaimana itu, petitum itu agar tepat seperti apa yang dimaui Pemohon sebenarnya. Apakah dana itu dikenakan kepada Pemohon … kepada pasangan calon atau tidak dibiayai sama sekali? Begitu. Ah, itu yang mungkin dari Pemohon … dari saya, khususnya supaya Pemohon mencoba melihat lagi itu, apa yang diinginkan oleh Pemohon sebenarnya. Jadi, jangan hanya karena si incumbent itu tentu lebih mudah misalnya menggunakan APBD, gitu ya? Nah, ini nampaknya nanti suudzon, nanti kira-kira, ya. Kan begitu, kan. Jangan. Artinya, karena dia masih berkuasa tentu lebih gampang dia menggunakan APBD. Itu jangan. Nah, ini memang netralisirnya itu di situ. Kalau empat, empat ini cara berkampanye ini dibiayai oleh pemerintah, maka itu akan ada 6

standar tertentu, ya. Sudah diatur standarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau dibiarkan bebas, mungkin para pasangan ini akan membuat apa namanya … membuat kampanye yang berlebih-lebihan, begitu. Sekarang ini maksudnya undang-undang ini, filosofinya tadi menurut Pak Hawadudin … Pak Wahiduddin itu di situ. Supaya ada standar, ada koridor yang harus bisa dikontrol. Ya, bagaimana mereka melakukan kampanye itu, apakah itu dengan cara serempak atau dengan model yang sama. Nah, itu barangkali yang dimaksud undangundang ini. Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. 17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi Pemohon, jadi itu beberapa catatan dari Majelis Panel. Kembali kepada Pemohon apakah mau menerima semuanya atau sebagian, atau tidak sama sekali untuk perbaikan nanti, ya terserah, ya. Tapi yang pasti, ya sesuai dengan hukum acara, Saudara diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Paling lambat hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Ya, semakin cepat, ya semakin bagus. Ada hal-hal yang ingin disampaikan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas nasihat yang diberikan. Akan kami perbaiki sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Majelis dan akan kami serahkan perbaikannya secepatnya. Terima kasih.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB Jakarta, 8 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

7