2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 11 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Hafidz 2. Wahidin 3. Solihin ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 11 Juni 2015 Pukul 14.05 – 14.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Hafidz 2. Solihin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Iskandar Zulkarnaen

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Hari ini kita akan melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a. Saya mohon pertama kali untuk dijelaskan siapa yang hadir di dalam permohonan ini.

2.

KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Iskandar Zulkarnaen, Kuasa Hukum.

3.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Hadir, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal Pemohon I, saya Muhammad Hafidz. Sebelah kanan saya, Pemohon III, Solihin, Yang Mulia. Terima kasih.

4.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, ya. Oleh karena ini baru pertama kali diajukan, maka saya mohon untuk dijelaskan secara jelas apa yang dimohonkan dalam perkara ini.

5.

KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Terima kasih, Yang Mulia. Pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang Para Pemohon yang muliakan, berikut diuraikan pokok-pokok permohonan sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Konstitusi oleh karena objek permohonan adalah muatan materi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPHI terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1

1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Para Pemohon menganggap hak konstitusional yang diberikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya frasa anjuran pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPHI. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih terdaftar sebagai pekerja dan berpotensi mengalami sengketa hubungan industrial di tempat bekerjanya. Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, maka Para Pemohon harus menyelesaikan perselisihannya melalui musyawarah bipartite, mediasi, atau konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial hanya dapat dilakukan apabila dilampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi. Akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang PPHI, mediator atau konsiliator hanya diberikan wewenang untuk membuat ajuran. Sehingga dampaknya waktu penyelesaian perselisihan di tingkat mediasi atau konsiliasi menjadi lebih lama karena Undang-Undang PPHI tidak mengatur batas waktu penerbitan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Prinsip dasar mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa adalah bersifat kerelaan serta win-win solution, bukan sebagai kewajiban serta zero sum game. Namun dalam Undang-Undang PPHI, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan konsiliasi yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa … alternatif penyelesaian sengketa diatur bersifat wajib. Pada praktiknya, pemberian wadah dan pengaturan secara khusus alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang PPHI justru tidak akan memberikan proses penyelesaian damai, malah bersifat sebagaimana layaknya sidang pengadilan biasa dengan diaturnya hukum acara dalam mediasi dan konsiliasi yang menimbulkan praktik zero sum game. Selain itu, Undang-Undang PPHI ini juga tidak membuka kemungkinan adanya alternatif penyelesaian sengketa nonpermanen yang mempunyai kekuatan eksekusi. Konsep alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi yang diatur dalam Undang-Undang PPHI, faktanya tidak menimbulkan mediasi yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk dapat berunding karena pegawai mediator menjadi figur sentral yang diberikan kewenangan untuk membuat anjuran yang seolah-olah kuasi putusan vonis hakim dan terkesan hanya menjadi tiket untuk

2

mengajukan gugatan ke PHI padahal pada ranah hukum mediasi tidak mengenal anjuran. Dalam Undang-Undang PPHI, tidak diakui keberadaan anjuran dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Akan tetapi, Pasal 83 ayat (1) UndangUndang PPHI secara jelas, tegas, dan terang benderang mengatur ketentuan syarat formil pengajuan gugatan yang harus dilengkapi dengan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi. Seharusnya Undang-Undang PPHI menegaskan pemberian wewenang kepada pihak yang diinginkannya dalam rangka melaksanakan undang-undang, tetapi Undang-Undang PPHI justru tidak mengatur mengenai kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang merupakan syarat formil untuk mengajukan surat gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Dengan tidak dilampirinya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam pengajuan surat gugatan, berakibat hakim PHI menjatuhkan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Terlepas dari uraian Para Pemohon di atas, terdapat kerancuan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang PPHI. Pada tataran praktik, senyatanya pihak yang dimenangkan atau pihak yang keinginannya telah diakomodir oleh pegawai mediator atau konsiliator tetap dapat juga melanjutkan upaya penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial karena tidak ada titel eksekutorial terhadap anjuran yang hanya seolaholah kuasi putusan vonis hakim. Padahal semestinya pihak yang dimenangkan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Dengan demikian karena tidak adanya klausul dalam UUPHI mengenai pemberian kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, akan tetapi sebaliknya justru mengatur pemberian kewenangan penerbitan anjuran yang bukan termasuk syarat formil dalam pengajuan gugatan di pengadilan hubungan industrial, maka telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, bagi Para Pemohon dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenaan memutus, mengabulkan permohonan Para Pemohon, menyatakan frasa anjuran dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi, maka

3

mediator atau konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Demikian permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih. 6.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, pada sidang pendahuluan ini, maka kewajiban Hakim untuk memberikan suatau nasihat dari permohonanpermohonan ini. Ya, jadi permohonan ini diajukan oleh lima orang Pemohon, ya. Kemudian, ya secara garis besar sistematika permohonan ini sudah tepat ya, tapi di sini Anda menyebutkan di sini bahwa Pemohon yang masih terdaftar sebagai pekerja dan berpotensi mengalami sengketa hubungan industrial di tempat bekerjanya. Tapi pada alineaalinea selanjutnya, Anda menyatakan bahwa ini sudah menjadi suatu perkara, ya. Nah, makanya Mahkamah Konstitusi itu tidak mengadili suatu perkara konkrit tapi kita mengadili norma yang ada pada undangundang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau kita melihat pada pemaparan Anda di halaman 4, maka di sini terlihat bahwa kasus ini adalah kasus konkrit yang sudah terjadi, ya ini perlu di ... dipertimbangkan oleh karena kalau perkara ini diputuskan kalaupun dikabulkan, maka potensi Anda untuk itu sudah enggak ada lagi, kan karena itu hanya untuk mereka yang berikutnya, sedangkan Anda di sini mengatakan berpotensi. Nah ini harus yang … maksudnya apa? Apakah Anda mengusulkan ini untuk yang lainnya atau untuk perkara Anda? Ya, kalau perkara Anda sudah tertutup bahwa kemudian kalau Mahkamah kemudian mengabulkan permohonan ini, maka itu untuk perkara-perkara yang lain. Nah, selain itu juga dalam keterangan Anda karena keterangan Anda itu yang ringkas Anda jelaskan, itu tidak apa ... tidak begitu jelas, kalau kita melihat pada permohonan Anda ini. Ya, jadi Anda membuat suatu resume tadi, tapi kalau kita melihat di sini kelihatannya kok karena Anda loncat-loncat ya, jadi permasalahannya itu yang ... yang jelas di mana, begitu? Itu yang harus Anda rumuskan kembali, sehingga kita mengetahui bahwa memang ada permasalahan dengan kata anjuran tadi, ya. Karena di dalam petitum Anda, Anda menginginkan bahwa anjuran itu harus ditambahkan ya, anjuran itu meliputi anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi. Nah, Anda mengatakan di sini bahwa biasanya risalah itu kemudian diberikan sesudah ya, jadi tidak bersamaan dengan anjuran tadi, gitu. Nah ini yang harus dijelaskan, kenapa Anda menginginkan bahwa bentuk ... sebagai bentuk penyelesaian risalah itu harus kemudian disertakan dalam anjuran tertulis tadi. Ini yang harus dijelaskan, secara jelas, apa sih anjuran tertulis itu? Kemudian apa ... gunanya apa? Manfaatnya apa? Kalu anjuran tertulis itu kemudian harus disertai risalah? Karena kita kalau menguji norma, kita juga melihat apa sih 4

manfaatnya dengan penyertaan risalah itu? Kalau anjuran saja, apakah enggak cukup, gitu? Nah, ini yang harus perlu Anda jelaskan lebih jelas dalam permohonan Anda dalam alasan-alasan permohonan, ya. Bahwa kemudian kalau Anda sudah mengalami hal ini, itu kasus konkrit yang bisa menjadi landasan pengajuan permohonan ini. Tapi memang kalau MK mengabulkan, maka itu tidak berlaku bagi Anda tapi bagi mereka yang akan memakai pasal ini. Itu dari saya, saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Manahan untuk memberikan penjelasan. 7.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Ibu Ketua. Dalam permohonan ini memang dari ringkasan yang dikemukakan tadi belum terangkum secara keseluruhan, ya, tapi tadi sudah dikemukakan oleh Bu Ketua karena memang sebagai pekerja yang akan mungkin mengalami kerugian konstitusional nanti bilamana norma pasal-pasal ini ... norma pasal-pasal yang Anda kemukakan itu tidak diubah, kan itu kira-kira logikanya, ya. Namun bagaimana kalau sudah Anda dalam hal ini PemohonPemohon ini sudah mengalami kasus ini, sebagai bukti P-6 tadi, ya. Nah, bagaimana ini kalau sudah terjadi kasus ini. Nah, mungkin ini bisa Saudara harus coba nanti dilihat, apakah lima-lima orang ini sudah punya perkara apa tidak, kira-kira di situ nanti, melihatnya di situ. Punya ... sudah punya perkara yang konkret apa tidak. Nah, kalau belum punya perkara yang konkret, tentu juga di sini Anda harus mengelaborasi kira-kira kemungkinan-kemungkinan itu. Bila seorang pekerja ... karena ini sangat rentan atau bagaimana dengan PHK-kah atau apakah. Nah, ini supaya memenuhi syarat-syarat yang tadi ada hubungan kausalnya, potensialnya, dan mungkin akan terjadi itu supaya ada ... ada sinkronnya kira-kira begitu barangkali di dalam hal legal standing-nya, ya. Nah, kemudian apa yang Saudara alami di ... Saudara kemukakan di sini sebagai materi atau substansinya, ini kan hanya mengatakan supaya tidak berlarut-larut, asas cepat, ya, sederhana biaya ringan itu, nah itu juga yang Anda harus kemukakan dalam hal ini, bagaimana kalau sistem yang mengatakan kalau hanya anjuran yang dibedakan dari risalah, kan kira-kira itu yang saya lihat di sini, ada anjuran tersendiri. Namun kemudian dalam praktik, bukan dalam undang-undang, itu kan begitu kira-kira. Dalam praktik selalu dimintakan adanya risalah. Nah, bagaimana kalau yang dimaksud anjuran itu juga include adalah menjadi risalah, kira-kira. Jadi harus sampai ke sana nanti cara menguraikannya, supaya kita enak melihatnya, sehingga pun di dalam petitum itu pun begitu. Harusnya kata anjuran itu diganti atau ditafsirkan atau dimaknai sebagai. Nah, kira-kira begitu mungkin, supaya langsung kita mengerti dan logis nanti karena ini bukan berlaku ... nanti kalau ... kira ... sekiranya ini 5

dikabulkan, bukan hanya berlaku kepada Anda saja, bukan berlaku kepada Pemohon saja, ini berlaku kepada seluruh warga negara. Kirakira begitu. Jadi buatkan suatu … apa namanya ... petitum itu yang benarbenar dia bisa nanti me … apa namanya ... mengenai kepentingan seluruh warga negara, khususnya para pekerja. Barangkali itu saja saran dari saya. Terima kasih, Ketua. 8.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Saya mohon, Yang Mulia Bapak Palguna.

9.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua. Ya, saya ingin menekankan saja sekali lagi. Jadi memang dari uraian tadi belum ... uraian lisan tadi, belum tampak sebegitu pentingnya risalah itu buat Anda, sehingga kalau ditafsirkan bahwa anjuran itu sebagai bentuk risalah, itu akan memulihkan hak konstitusional Anda. Nah, itu yang mesti dijelaskan, ya, saya cuma menegaskan saja itu. Dan kemudian tadi karena bacanya juga loncat termasuk di petitumnya, saya cuma mau konfirmasi itu. Ini di petitum yang pertama, ya, menyatakan frasa anjuran dalam Pasal 13 ayat (2) dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Di situ Anda tambahkan atau konsiliasi gitu, ya? Ya, begitu juga di kalimat terakhirnya, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Jadi itu, ya. Nah, itu termasuk perbaikan yang harus Anda lakukan juga nanti kan karena tadi yang dibacakan adalah itu. Demikian juga yang di bawahnya, ya. Yang di bawahnya seperti itu juga kan? Untuk yang poin pertama dan kedua itu khususnya, kan itu. Nah, nanti ... artinya kalau memang maksudnya itu diperbaiki, demikian. Jadi saya cuma menegaskan apa yang disampaikan tadi itu karena secara struktur permohonan sih sudah bagus sebenarnya. Ini, saya mau tanya satu hal, kalau sekarang Anda sedang mengalami kasus aktual itu, itu proses mediasi berapanya berapa lama biasanya memakan waktu itu?

10.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Secara undang-undang semestinya 30 hari kerja, Yang Mulia. Tapi faktanya bisa tiga sampai empat bulan, Yang Mulia.

6

11.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Lho, kok bisa begitu?

12.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Enggak tahu, begitulah praktiknya, Yang Mulia. Jadi kalau nanti ada anjuran, maka kita harus menunggu risalah, risalah itu tidak ditentukan batas waktunya. Jadi pegawai mediator berpotensi untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam mengulur-ulur risalah.

13.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi kalau ... kalau begitu apa gunanya yang 30 hari sama sampai 40 hari itu?

14.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Sanksi administratif dalam Undang-Undang PPHI yang tidak berjalan, Yang Mulia. Seharusnya pegawai mediator ikut 30 hari.

15.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi artinya kalau batas waktu itu dilewati, harusnya ada sanksi administratif, tapi dalam praktik tidak pernah dilaksanakan?

16.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Jadi kawan-kawan di lapangan itu sering kena kedaluwarsa, Yang Mulia. Hanya gara-gara (...)

17.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Risalahnya (...)

18.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ya, risalahnya (...)

19.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Datang belakangan?

7

20.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Datangnya belakangan. mengajukan gugatan.

21.

Tanpa

risalah,

kami

enggak

bisa

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu dia, bagian yang itu yang mestinya di ... lebih ditegaskan dalam permohonan ini sehingga Anda perlu menyatakan itu sebagai bagian dari frasa yang mesti ditafsirkan ini karena di situ ada gangguan hak konstitusionalnya kan di situ, Anda tidak mendapatkan ini. Nah, itu yang mesti dijelaskan. Oh, jadi ... ya itu. Terima kasih.

22.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, jadi itu yang harus Anda tekankan kenapa kemudian selalu Anda dikalahkan karena mereka minta ada risalah, sedangkan anjuran itu tanpa risalah dan risalah itu terlambat, begitu ya. Ya, itu poin yang harus Anda jelaskan secara lebih jelas lagi sehingga Anda diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, ya. Paling lambat permohonan diajukan ... perbaikan permohonan diajukan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, ya. Masih ada yang perlu ditanyatakan, Bapak?

23.

KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Hanya mau menjelaskan alasan, Yang Mulia.

24.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

25.

KUASA PEMOHON PEMOHON: ISKANDAR ZULKARNAEN Jadi pada praktiknya terkadang kan ketika keluar anjuran tertulis, anjuran itu tidak ... karyawan itu tidak dapat, tapi yang dapat pengusaha dahulu, kemudian pengusaha menerima anjuran, tapi dia menerima, dia mengajukan gugatan, seperti itu. Kan harusnya yang menolak yang mengajukan gugatan. Nah, ada banyak kejadian juga perusahaan tidak menolak, tidak menerima, tapi dia tidak mengajukan gugatan. Akhirnya karyawan yang menerima anjuran harus mengajukan gugatan, seperti itu. Terima kasih.

8

26.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, ya jadi itu yang perlu Anda jelaskan sehingga kasus ini menjadi lebih jelas ya, dimana kerugian-kerugian Para Pemohon itu bisa dijadikan kerugian yang bersifat konstitusional, ya. Saya rasa sudah tidak ada permasalahan, Anda diberikan waktu 14 hari, langsung ke Kepaniteraan, ya. Sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB Jakarta, 11 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d.

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9