GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 / 09 / I / 2015 TENTANG PENETAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2015-2018 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara eksternal terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit di Gorontalo dan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal perlu dilakukan pengawasan yang bersifat independen dan melibatkan peran serta masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Badan Pengawas Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo Periode 2015-2018;
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2004
tentang
Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428); 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10); Memperhatikan:1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun
2014
Pemberhentian
tentang
Keanggotaan,
Anggota
Badan
Nomor 17
Pengangkatan
Pengawas
Rumah
dan Sakit
Indonesia; 3. Keputusan
Menteri
Kesehatan
HK.02.02/MENKES/310/2014
Republik tentang
Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit;
Indonesia
Tim
Seleksi
Nomor Calon
4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 27); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Penetapan Badan Pengawas Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo Periode
2015-2018
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Keputusan ini. KEDUA
: Badan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU
merupakan
unit
non
struktural
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. KETIGA
: Badan Pengawas Rumah Sakit mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. tugas: 1. mengawasi
dan
menjaga
hak
dan
kewajiban
pasien
di wilayahnya; 2. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya; 3. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; 4. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit; 5. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan 6. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. b. wewenang: 1. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya; 2. meminta
informasi
mengenai
hal-hal
yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait; 3. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit; 4. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
5. menindaklanjuti
pengaduan
dalam
rangka
upaya
penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan 6. memberikan rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah
untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran. KEEMPAT
: Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dalam menjalankan tugasnya
menyampaikan
laporan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu- waktu diperlukan. KELIMA
: Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit, diangkat seorang Sekretaris yang secara eks officio dijabat oleh Kepala Dinas kesehatan provinsi Gorontalo.
KEENAM
: Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi bertugas dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan mempunyai tugas: a. membantu
pelaksanaan
tugas
Badan Pengawas Rumah
Sakit Provinsi secara administratif; dan b. memfasilitasi
pelaksanaan
tugas
dan
wewenang
Badan
Pengawas Rumah Sakit Provinsi. KETUJUH
: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontlo dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 12 Januari 2015 GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE
Tembusan : 1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta 2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo 3. Masing-masing bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 15 / 09 / I /2014 TANGGAL : 12 Januari 2015 TENTANG : PENETAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH DI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2015-2018
I.
PEMBINA
II. PENGARAH
SAKIT
: 1. GUBERNUR GORONTALO 2. WAKIL GUBERNUR GORONTALO : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
III. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO
IV. KETUA ANGGOTA
: SUHARTONO, SKM, M. Epid : 1. dr. NIKARTIN PAKAYA 2. Hi. PRAMA NIODE 3. dr. SRI IBRAHIM, M. Kes 4. REIN DJUNAID, S.Kep, Ns. M.Kep
GUBERNUR GORONTALO, ttd RUSLI HABIBIE
