2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 2 JULI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf g dan huruf o] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ismeth Abdullah 2. I Gede Winasa ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 2 Juli 2015 Pukul13.32 WIB–13.52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Aswanto 3) I Dewa Gede Palguna Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Vivi Ayunita Kusumandari 2. Ai Larifah Fardhiyah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

80/PUU-

KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Saudari Ai Latifah. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.Jadi, ini sidang kita pada hari ini adalah sidang yang pertama, pendahuluan, ya. Ini kan, berkenaan dengan masalah pengujian Undang-Undang Pilkada yang sebetulnya sebagian dari permohonan ini sudah ada juga yang sudah selesai sidangnya, tapi ada juga yang … memang ada yang baru kelihatannya di sinikarena memang pilkada ini … Undang-Undang Pilkada ini banyak sekali dan mungkin Mahkamah akan segera memutus. Silakan, Saudara sampaikan pokokpokok masalah dan apakah hal yang diajukan dalam permohonan ini tetap dengan permohonannya atau bagaimana.Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan permohonan pengajuan permohonan a quo adalah sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, Mahkamah berhak, berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan o undang-undang (…)

1

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Begini, saya bantu saja supaya lebih cepat, ya. Ini, Pemohon ini siapa kapasitasnya?Begitu saja, coba.Apa… kerugian konstitusionalnya apa Pemohon ini? Itu saja, coba. Kan, ada Pemohon I, Pemohon II, kerugiannya apa mengajukan undang-undang ini? Harusnya kan, Kuasa Hukum sudah hafal. Saya limamenit hafal saya ini.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon I adalah atas nama Ismeth Abdullah berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Pemohon I adalah mantan narapidana yang divonis dua tahun penjara dalam Sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, tanggal 23 Agustus 2010 vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 11/PITB/TPK/2010/PN Jakarta Pusat. Pemohon II ada … Pemohon II atas nama I Gede Winasa berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2018. Bahwa Pemohon II divonis 2,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada tanggal 26 Juni 2013 vide Putusan Kasasi Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187K/Pidsus/2011. Keinginan para Pemohon yaitu untuk maju dalam pemilukada dihambat dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g dan u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo. Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf g tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, begini saja, ya.Jadi, dua-duanya pernah dipenjara?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Ya.

2

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dihukum dengan ancaman hukuman di atas lima tahun?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Ya.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pada waktu itu menjabat menjadi kepala daerah?Betul?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Ya, betul.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu satu, ya.Yang kedua, kedua-duanya mencalonkan diri lagi untuk kepala daerah?

14.

ini

juga

ingin

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Ya, betul.

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dulu mereka ini sebagai gubernur atau wakil gubernur?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Gubernur.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Gubernur yang satu, yang satu lagi?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH Gubernur.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dua-duanya?

3

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Mohon maaf, Yang Mulia, satu lagi bupati, mantan Bupati Jembrana.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Mantan Bupati Jembrana.Ini mau mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Mencalonkan diri menjadi wakil kepala daerah.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang wakil yang mana?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Dua-duanya.Ada yang berpindahdaerah.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Berarti ini kan, berkenaan dengan huruf o, ya? Oke. Tadi huruf g dan huruf o. Ya, sudah cukup. Legal standing-nya cukup, jadi kewenangan Mahkamah enggak usah disampaikan.Ada lagi?Sekarang, ini alasannya kenapa dirugikan pokok permohonannya?Kan, harusnya sudah hafal tuh, enggak usah bikin … lihat catatan lagi.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Bahwa dalam pokok permohonan, hambatan terhadap Pemohon I untuk maju dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau serta hambatan terhadap keinginan Pemohon II untuk maju dalam Pilkada Provinsi Bali Tahun 2017 adalah pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih dari itu, seharusnya seorang narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya telah menjadi manusia bebas dengan hakhak yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Bahwa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4

Bahwa dengan adanya pembatasan terhadap hak untuk dipilih terhadap calon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 tentang perubahan Pasal 7 huruf g dan o merupakan suatu bentuk diskriminasi dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa selain dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlindungan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam undang-undang hak asasi manusia dan berbagai covenant internasional. Bahwa jelas kiranya dalam suatu masyarakat yang demokratis telah diterima secara universal hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilihan yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan kepala daerah tidak boleh dilanggar. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 1117/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to be vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan penyimpangan, peniadaaan, dan penghapusan hak dimana merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Di sini terdapat beberapa ahli hukum pidana dan hukum tata negara yang memberi pendapat tentang hambatan berpartisipasi dalam pemilu sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi eksnarapidana di antaranya bahwa sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Bahwa pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup. Bahwa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan. Bahwa penggunaan ancaman pidana penjara lima tahun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang pernah dipidana penjara. Di samping itu, dalam norma pasal a quo tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam norma Pasal 27 dan Pasal 28 UndangUndang Dasar Tahun 1945 yaitu seseorang tidak dapat dihukum dengan undang-undang. Seseorang hanya dapat dihukum dengan putusan pengadilan. Penerapan pasal demikian dapat dijadikan sebagai alat … sebagai alat dari penguasa untuk menghambat lawan-lawan politiknya dalam pertarungan politik yang fair. 5

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.Sudah, sudah paham kita, ya.Prinsipnya sudah … sudah masuk, ya yang dibacakan sudah selesai.Sekarang, tinggal kita mau memberikan beberapa saran, ya. Silakan, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul.

28.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baiklah.Terkait dengan legal standing tadi yang sudah dijelaskan oleh Pemohon ya bahwa Pemohon ini mengalami atau jadi pidana, gitu ya. Namun, hubungannya dengan huruf o itu tampaknya di sini belum disebutkan oleh Pemohon bahwa Para Pemohon ini pernah menjabat sebagai apa? Itu tadi mungkin perlu ya supaya kena untuk yang huruf onya.Jangan hanya dihukum, kalau hanya dihukum itu kena g-nya, ya. Jadi, kalau apa dulu jabatannya karena huruf o itu gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur misalnya, bupati tidak boleh menjadi wakil bupati dan walikota juga, begitu. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau gubernur menjadi wakil walikota gitu, sebaliknya gitu ya, itu menjadi permasalahan juga nantinya, tapi ini di dalam huruf o itu memang menjadi permasalahan juga itu, tapi yang penting untuk legal standing tadi harap dijelaskan di situ, ditegaskan bahwa kedudukannya si Pemohon dua-dua ini supaya dijelaskan sepanjang yang kami baca di dalam permohonan ini belum ada tercantum. Barangkali itu saja. Terima kasih.

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Aswanto.

30.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon yang berhubungan dengan poin g itu kan, sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Nah, mungkin supaya argumennya lebih kuat, ada baiknya Saudara juga mengutip pertimbangan Mahkamah serta putusan Mahkamah terhadap norma yang Saudara uji karena itu sama. Pada putusan tersebut, Mahkamah sudah punya pandangan, punya pendapat bahwa bagi seorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih itu boleh saja maju, tetapi ada masa jeda lima tahun.Ada masa jeda lima tahun, artinya lima tahun sesudah selesai melaksanakan hukumannya, dia bisa menjadi apa atau mencalonkan diri atau dicalonkan, gitu. 6

Dan ada juga pada poin ketiga, poin ketiga putusan itu, ditegaskan bahwa yang bersangkutan juga bisa menjadi calon kalau yang bersangkutan secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan narapidana, gitu. Nah, ini mungkin Saudara bisa lebih me …apa namanya … mendalami putusan itu kemudian bisa dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga argumen Saudara bisa lebih … lebih terarah gitu ya, lebih kuat argumen Saudara. Yang lain-lain, saya kira butuh sesuai dengan apa yang Saudara bacakan dan apa yang kami dapat, saya kira sudah jelas kita sudah mengerti, tetapi perlu Saudara juga ketahui bahwa pengujian terhadap norma yang sama dengan yang Saudara uji itu sudah banyak sekali.Ada beberapa yang walaupun kami belum putus ya, tapi ada beberapa yang sama persis, kecuali butir o-nya atau poin o yang kelihatannya belum ada. Nah, ini yang tadi Pak … dipermohonan Saudara halaman 6, sebenarnya … halaman 6 itu Saudara sudah menjelaskan siapa Pemohon I dan Pemohon II, tapi belum konkret bahwa yang bersangkutan itu adalah mantan gubernur yang kemudian berkeinginan untuk menjadi calon wakil, gitu. Itu yang belum Saudara uraikan secara rinci.Saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih. 31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang Mulia Pak Aswanto. Saya mau ini satu hal ya, mau minta penjelasan di dalam halaman 7, halaman 7 permohonan Saudara mengatakan bahwa terkait fakta ketidakjelasan tafsir Pasal 1 angka 6 dan perubahan Pasal 7 huruf g dan o menjadi benar adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 73/PUUXII/2014 ya, ada ini, 29 September 2014. Pertama, saya mau tanya ini relevansinya Perkara Nomor 73/PUUXII/2014 itu apa dikaitkan di sini. Bukankah perkara 73/PUU-XII/2014 itu kan, berkenaan dengan MD3?Itu satu. Yang kedua kalau saya tidak salah ingat, Pak Arief Hidayat pada waktu itu malah dissenting, padahal di sisi lain putusannya mengabulkan. Coba dijelaskan ya, relevansinya itu apa. Ya kalau pun bisa sekarang boleh, nanti kalau dalam perbaikan juga boleh.Mau dijawab sekarang?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Di sini, kami … kami sertakan di permohonan karena terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu, Yang Mulia.

7

Bukan terkait materi pasal yang diujikan, tapi pembentukan peraturan perundang-undangannya. 33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini enggak ada di sini.Pak Arief mengatakan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memiliki konsep prismatik, ontegratif dari dua konsepsi rechstaat dengan prinsip keadilan dan rule of law.Indonesia tidak memiliki salah satu atau mana yang lebih dari unggul, tapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh tidak terpisah.Mana?Tidak ada.Ya, enggak ada.Oke ya, itu coba nanti diperjelas. Ini kelihatannya permohonannya walaupun sudah banyak yang lain kayaknya agak sederhana sekali ini, ya. Ini sudah ... ini pendapat Pak Yusriljuga disebut di sini ya.Justru di sini, Pak Yusril juga sudah mengajukan permohonan Nomor 42, jadi tolong diini ... difokuskan lagi agak lebih argumentasinya agak lebih jelas gitu, walaupun di sini sudah ada. Jadi begini, seperti yang saya informasikan tadi, mungkin perkara pilkada ini akan segera diputus. Ini Saudara baru masuk pula hari ini, ya kan? Tapi ini kan, haknya Saudara ya, ini Saudara punya kesempatan untuk perbaikan itu 14 hari ya, tapi lebih cepat itu lebih baik. Saya ingin tanggapan Saudara ini dulu mengenai itu.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Besok akan ... besok akan kami sampaikan perbaikannya besok, Yang Mulia, pukul 14.00 WIB.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, jadi Saudara yang minta besok, ya.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Ya.

37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Mahkamah enggak bisa memaksakan.Tapi kalau Saudara minta, silakan.Sesuai dengan janji Saudara besok diperbaiki, Jumat tanggal 3 Juli, ya.Ini kita catat dalam Berita Acara, kalau enggak ada perbaikan berarti kembali kepada asal, ya. Oke, kalau gitu insya Allah sidang kita selanjutnya nanti akan kita laksanakan pada tanggal 6 Juli, hari Senin,

8

pukul 14.00 WIB ya, untuk membicarakan perbaikan permohonan yang sudah disampaikan tadi. Ada lagi yang mau disampaikan? 38.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Cukup, Yang Mulia.

39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah ya.Pak Asrunnya kemana ini?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI Pak Asrun tidak bisa hadir.

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak bisa hadir, kebanyakan kerjaan.Oke, kalau demikian kita cukupkan, ya.Dengan demikian, sidang hari ini kita selesaikan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52WIB Jakarta, 2 Juli 2015 Kepala Sub BagianRisalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9