2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 10 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 10 November 2015, Pukul 13.30 – 13.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Anwar Usman 3) Aswanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Bayu Segara 2. Syaugi Pratama 3. Okta Heriyawan 4. Sodikin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan dulu perkenalkan siapa yang hadir.

2.

PEMOHON: BAYU SEGARA Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Bayu Segara, Yang Mulia, mahasiswa magister hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bagian Pelatihan dan Pengembangan Organisasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Di sebelah kiri saya ada Saudara Syaugi Pratama, mahasiswa magister hukum Universitas Indonesia, Bagian Bidang Hukum di Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Di sebelah kanan saya ada Okta Heriyawan, mahasiswa magister hukum Gadjah Mada, Bagian Advokasi di Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Dan yang paling ujung sebelah kanan saya, Sodikin, mahasiswa magister hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bagian Publikasi dan Informasi di Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sodikin ini enggak ada di permohonan, ya?

4.

PEMOHON: BAYU SEGARA Ada, Yang Mulia.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Mana, nomor berapa?

6.

PEMOHON: BAYU SEGARA Di halaman nomor 2, Yang Mulia. Di paling bawah.

1

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya. Paling bawah, ya?

8.

PEMOHON: BAYU SEGARA Ya, Yang Mulia.

9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Si Victor ke mana ini?

10.

PEMOHON: BAYU SEGARA Lagi ada kegiatan di luar, Yang Mulia.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ah, itu katanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa boleh tidak hadir, begitu ya. Saudara, ini adalah waktunya untuk perbaikan permohonan dan oleh karena itu saya minta Saudara untuk menyampaikan apa yang sudah diperbaiki. Kami sudah menerima, tapi karena ini adalah sidang terbuka jadi Saudara juga wajib menyampaikan. Tidak perlu dibaca semua, cukup disampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Mungkin sesuai dengan yang disarankan oleh Mahkamah pada sidang sebelumnya. Silakan.

12.

PEMOHON: BAYU SEGARA Baik, Yang Mulia. Untuk perbaikan akan disampaikan oleh Saudara Syaugi Pratama.

13.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih. Terkait dengan perbaikan permohonan ini setelah mendapat masukan dari Majelis Hakim perbaikan permohonan ini revisi total, Yang Mulia, secara keseluruhan atas masukan dari Majelis Hakim, tetapi saya akan membacakan hal-hal terkait dengan alasan-alasan permohonan yang sebetulnya memang direvisi total. Pertama, Indonesia sebagai negara hukum menggunakan hukum sebagai supremasi tinggi di atas segalanya. Konsekuensi logis dari sebuah pengakuan sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai daulat tertinggi tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Gustaf Roxburgh di dalam buku Prof. Ahmad 2

Ali yang berjudul Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk interpretasi Undang-Undang pada halaman 287 menjelaskan tiga ide hukum. Pertama kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga ide hukum itu merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) … Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan terdapat juga beberapa asas yang harus dipenuhi yang salah satu asasnya adalah asas kejelasan rumus … rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematis … sistematika pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, vide penjelasan Pemohon 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan menurut Suhirno bahwa bahasa hukum memiliki ciri-ciri khas, antara lain jelas dan resmi. Kemudian menurut Prof. Jimly, bahasa peraturan … bahasa peraturan dapat dikatakan mempunyai corak tersendiri. Bahasa peraturan memiliki ciri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan, dan kelugasan perumusan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi, sedangkan menurut Bob ada beberapa hak yang berkait dengan asas legalitas salah satunya adalah prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, artinya tidak ada perbuatan pidana … tidak … tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Kemudian sehingga kata segera dalam pasal a quo tidak mencerminkan hukum pidana modern yang mengandung unsur norma hukum yang tegas sekali dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan. Oleh karena itu, tidak memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan pasal a quo maksud nilainilai … nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan norma-norma dan menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal itu termasuk dalam yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Van Kan kemudian menjelaskan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian dalam masyarakat. Dapat … dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Peter (suara tidak terdengar jelas) menjelaskan bahwa pengertian kepastian mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan yang 3

dibolehkan dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Bahwa hukum haruslah adil. Kepastian hukum secara filosofis adalah kepastian hukum yang harus mengandung keadilan, bukan hanya kepastian dalam undang-undang. (suara tidak terdengar jelas) menjelaskan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini jelas dengan membandingkan hukum antara dua arti hukum yakni hukum yang pasti dan hukum yang adil. Dengan hubungan antara … dia mambandingkan antara badan dengan jiwa, badan tanpa jiwa tidak ada artinya, sedangkan jiwa yang dapat hidup bila bersatu dengan badan untuk sama-sama membentuk manusia. Persoalan ketidakpastian ini pernah ada dalam putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 poin 3.15 dapat ditafsirkan berbeda-beda pada setiap kasus yang ditangani, selanjutnya dibacakan, dan berpotensi menimbulkan keadilan. Menurut Mahkamah, pasal a quo tidak memiliki asas kepastian hukum. Selanjutnya dalam putusan tersebut dijelaskan mengenai hal tersebut mengenai surat jangka waktu pemberitahuan surat penangkapan kepada keluarga sesungguhnya sejalan dengan argumentasi Pemohon yang menganggap kata segera dalam pasal a quo telah mencederai hak dasar warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memberikan tafsir pada pokoknya menyatakan bahwa kata segera pada Pasal 18 ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana telah dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah memberikan tafsir surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarga dalam jangka waktu selama 7 hari, sehingga bahwa kata segera yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak memberikan kepastian hukum guna mewujudkan tujuan hukum tersebut. Kepastian hukum inilah yang menurut (suara tidak terdengar jelas) tidak memberikan keadilan bagi para tersangka. Menjadi persoalan dalam pasal a quo dalam persoalan kepastian hukum adalah kata segera tidak memberikan jangka waktu yang pasti. Dalam rancangan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) sudah dijelaskan dan dikatakan bahwa ayat (2) berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak penyidikan dimulai. Ayat (3) nya, dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak 4

penyidikan dimulai. Hal ini sejalan dengan permohonan keinginan pembentuk undang-undang dalam memandang Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang melihat adanya ketidakpastian yang terkandung dalam pasal a quo, sehingga merumuskan secara limitatif memberikan jangka waktu. Bahwa dengan demikian, sehingga rancangan Kitab Hukum Acara Pidana harusnya dijadikan pertimbangan yang penting guna mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan menciptakan sistem hukum pidana yang berbasis kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini termasuk yang dijamin dan perlindungan hukum kepada warga negara sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kata segera dalam norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti apa yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun untuk sampai kepada kedudukan ini, pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang. Selanjutnya, sebagai bagian dari konstitusi, maka hak konstitusional ini harus dilindungi. Oleh karena itu, berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut, sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran. Hal yang paling penting di sini jika dikabulkannya permohonan ini adalah semakin mendorong profesionalisme aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidikan dan penuntut umum dalam mempersiapkan berkas perkara hingga ke pengadilan. Permohonan ini harus dipandang secara objektif dan positif karena siapa pun dapat mengalami perlakuan yang sama yang telah dialami oleh orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun prosesnya tidak jelas kapan akan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Konstitusi yang terhormat pada Makamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji meteriil sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon. 2. Menyataan kata segera pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka tidak ditahan. 5

3. Menyatakan bahwa kata segera pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak lebih dari 60 hari apabila tersangka ditahan, 90 hari apabila tersangka ditahan. 4. Memerintah amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono). Terima kasih. 14.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Tapi misalnya kalaupun ada perbaikan sudah tidak ada waktu lagi karena ya, misalnya angka 4 itu, masa cuma amarnya yang dimuat dalam Berita Negara, Putusannya kan? Tapi itulah, sudahlah, sudah selesai dan saya sekarang hanya ingin menanyakan (...)

15.

PEMOHON: BAYU SEGARA Maaf, Yang Mulia.

16.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

17.

PEMOHON: BAYU SEGARA Mohon izin, terkait dengan permohonan, penulis lupa menghapus untuk di poin kerugian Pemohon pada paragraf terakhir.

18.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Halaman berapa itu?

19.

PEMOHON: BAYU SEGARA Halaman 10, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ... paragraf terakhir bahwa berdasarkan kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UndangUndang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Sampai situ, Yang Mulia, Pemohon lupa menghapus. Itu poin yang pertama, Yang Mulia. Dan poin yang kedua di bagian petitum, Yang Mulia, di poin kedua ini menyatakan bahwa kata segera pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitusional) sepanjang tidak dimaknai, jadi Pemohon lupa menulis kata tidak dimaknai dalam petitum yang nomor 2 ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 20.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, baik. Saudara, permohonan sudah kami terima dan juga perbaikan setempat sudah dilakukan, sehingga sekarang saya hanya ingin menanyakan untuk memastikan sampai dengan saat ini yang ada di berkas Saudara mengajukan bukti dari P-1 sampai dengan P-6, betul?

21.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Siap, Yang Mulia.

22.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Benar, ya?

23.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Ya.

24.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. deNgan begitu, bukti kami sahkan. KETUK PALU 1X

Dengan demikian, maka sebenarnya permohonan ini … sidang hari ini ... ada tambahan lagi? Tidak ada? Saudara, ada yang mau ditambahkan lagi? 25.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Mohon izin, Yang Mulia, menambahkan sedikit. Yang dalam petitum Nomor 4 memerintahkan amar putusan, Yang Mulia, enggak cuma amar saja, Yang Mulia, amar putusan.

26.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Memerintahkan? 7

27.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Amar putusan.

28.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi Saudara tetap ... kan, memang sudah Saudara tulis amar putusan?

29.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Ya, memperjelas saja, Yang Mulia.

30.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana ini? Maksud saya tadi itu yang mau diinikan kan, masa cuma amarnya saja, gitu kan? Jadi kalau memang kepentingannya itu, tapi sudahlah karena ada ex aequo et bono berarti kita yang akan mempertimbangkan itu.

31.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

32.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Baik, dengan demikian, maka sebenarnya persidangan ini sudah selesai dan saya hanya ingin menyampaikan kepada Saudara bahwa setelah persidangan ini selesai, kami akan melaporkan ini kepada Pleno 9 Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tentang kelanjutan nasib dari permohonan ini, apabila Mahkamah menganggap ini penting dan … apa namanya ... perlu mendapatkan perhatian, tentu akan diteruskan pada sidang Pleno. Tapi kalau tidak salah, ada juga permohonan serupa yang diajukan Pemohon lain, tapi mungkin Panitera akan memberikan informasi kepada Saudara, sehingga ada kemungkinan misalnya kalau 9 Hakim nanti berpendapat bahwa ini diteruskan ke sidang Pleno ada kemungkinan bahwa ini persidangan Plenonya digabung supaya efektif dalam rangka ininya.

33.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Siap, Yang Mulia.

8

34.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu saja yang mau kami sampaikan. Tapi belum tentu juga diplenokan, itu tergantung kepada sikap 9 Hakim dalam memeriksa perkara ini, kami akan melaporkan dulu. Itu, ya?

35.

PEMOHON: SYAUGI PRATAMA Terima kasih, Yang Mulia.

36.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, dengan demikian maka sidang selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB Jakarta, 10 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9