2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VII)

JAKARTA SENIN, 18 MEI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Multi Prima Universal 3. PT Marga Maju Mapan ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (VII) Senin, 18 Mei 2015, Pukul 14.05 – 15.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Wahiduddin Adams Aswanto Suhartoyo Manahan MP Sitompul

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Rasyid Alam Perkasa Nasution 2. Ali Nurdin 3. Absar Kartabrata B. Pihak Terkait: 1. M. Taslim Chairuddin 2. Bimo 3. Risben C. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Nur Hasan Ismail D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Djoko Sasono Hary Kriswanto Baitul Eddi Rulita

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan hari ini sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu untuk mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Namun sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada sidang hari ini, dari Pemohon dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami Kuasa Pemohon, saya Ali Nurdin, S.H. Di sebelah kanan saya, Bapak Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H. Di sebelah kanannya lagi, Dr. Abstar Kartabrata, S.H., M.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Dari pihak Pemerintah, silakan.

4.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah hadir dari Kementerian Perhubungan, saya sendiri Djoko Sasono, Direktur Jendral Perhubungan Darat. Didampingi oleh Direktur RLAC, Saudara Eddi. Dan Sesditjen Perhubungan Darat, Saudara Hary Kriswanto. Serta Kabag Hukum, Saudara (suara tidak terdengar jelas), serta hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

6.

PIHAK TERKAIT: BIMO Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait, kami dari Polri, Bimo, Komisaris Prabu (suara tidak terdengar jelas). Didampingi AKBP M. 1

Taslim, (suara tidak terdengar jelas), kemudian Kompol Risben, dan saksi Pihak Terkait Prof. Nur Hasan. Terima kasih. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dari Pemohon ada saksi atau ahli?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Cukup, Majelis, dari kami tidak mengajukan ahli dan tidak ada saksi lagi.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Dari Pemerintah?

10.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sidang hari ini kami tidak memunculkan saksi atau ahli, tapi untuk sidang berikutnya kami ajukan ahli. Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi masih mengajukan saksi atau ahli, ya?

12.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Ya.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pihak Terkait?

14.

PIHAK TERKAIT: BIMO Kami mengajukan satu saksi, yaitu dari Prof. Nurhasan.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Saksi atau ahli?

16.

PIHAK TERKAIT: BIMO Saksi/ahli. 2

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ahli, ya. Ya, Pak Nurhasan Ismail, betul?

18.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Siap.

19.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dipersilakan maju ke depan, Ahli, Pak Nurhasan Ismail. Dipersilakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin untuk menyumpah.

20.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

21.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Langsung ke podium.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Majelis Hakim Yang Mulia, dari Pemohon. Kalau boleh Majelis Yang Mulia dari Pemohon. Kuasa Pemohon.

24.

KETUA: ANWAR USMAN Bagaimana?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dari Kuasa Pemohon apakah bisa kalau kami mendapatkan paper Ahli sebelum Ahli membacakan untuk paper-nya.

3

26.

KETUA: ANWAR USMAN Keterangan tertulisnya? Nanti disimak saja dulu, akan diserahkan, ya. Nanti akan diminta dan akan diserahkan, ya. Masih diambil, ya, sambil jalan. Silakan, Ahli.

27.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, yang terhormat Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah saya menyampaikan keterangan ahli saya berkenaan dengan permohonan pengelompokan alat berat sebagai kendaraan bermotor atau yang saya singkat dengan Ranmor. Mohon maaf, Yang Mulia, ini masih agak bingung menggunakan … oke. Terima kasih, Yang Mulia. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ingin menyampaikan latar belakang mengapa alat berat ini dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor. Latar belakang ini muncul dalam proses baik di dalam penyusunan naskah akademis, maupun di dalam proses pembahasan dan perumusan dari RUU LLAJ, terutama dari sisi RUU yang disusun oleh … oleh Polri. Saya ingin menyampaikan begitu bahwa RUU ini adalah RUU yang multisektor karena multisektor masing-masing sektor ketika proses penyusunan, baik naskah akademisnya maupun RUU-nya masing-masing menyusun, terutama Polri dan Kementerian Perhubungan. Nah, dalam proses … yang sebelumnya … nah, di dalam proses penyusunan itu, saya kebenaran menjadi Ketua Penyusun Naskah Akademis dan RUU, dan saya terlibat dalam proses pembahasan baik di tingkat Polri maupun di DPR, sehingga saya tahu persis begitu, termasuk latar belakang dimasukkannya alat berat sebagai kendaraan bermotor. Ada fakta-fakta sosiologis yang dilaporkan oleh kepolisian daerah pada waktu itu. Pertama adalah terjadinya pencurian-pencurian terhadap alat berat, tetapi ketika polisi menerima laporan tentang terjadinya pencurian, polisi agak kesulitan di dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena apa? Karena tidak jelas siapa yang menjadi pemilik dari alat berat itu karena alat buktinya tidak ada. Jadi itu yang menjadi latar belakang fakta sosiologis yang pertama. Yang kedua, terjadinya kecelakaan-kecelakaan dalam pengoperasian alat berat yang kemudian mengakibatkan terjadinya korban mati dan luka. Itu fakta sosiologis yang kedua.

4

Fakta sosiologis yang ketiga, adanya lembaga-lembaga swasta yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat izin mengemudi. Dulu sebelum Undang-Undang LLAJ diberlakukan, ada Ikatan Motor Indonesia yang menerbitkan SIM. Sekarang sudah tidak lagi ini, ini menerbitkan SIM. Yang kedua, yaitu penyelenggara diklat pengoperasian alat-alat berat yang ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1985. Jadi yang kedua ini, dia menyelenggarakan diklat pengoperasian pengemudian alat berat sekaligus menerbitkan surat izin mengemudi. Yang ketiga, kepala teknis pertambangan perusahaan. Ini khusus di areal-areal pertambangan, yang kemudian menunjuk perusahaan tertentu atau badan hukum tertentu untuk menerbitkan SIM perusahaan. Ini berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Tahun 1995. Nah, dari ketiga fakta sosiologis itu, pada waktu itu kami berpikir ke arah pemikiran filosofisnya. Pertama adalah negara ini adalah negara kesejahteraan. Kalau mau lebih tinggi lagi, negara ini berdasarkan Pancasila. Sebagai negara kesejahteraan, tentu negara tidak boleh bersikap pasif, tetapi negara harus bersikap aktif … bersikap aktif untuk menjamin keselamatan, keamanan dari warga negaranya termasuk harta kekayaan yang dimilikinya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara ini adalah negara yang berdaulat, tetapi yang tidak liberal. Artinya apa? Artinya negara harus peduli terhadap keberadaan kepemilikan dan pengoperasian produk-produk otomotif termasuk alat berat yang tentu punya nilai ekonomis yang tinggi, dan ini adalah hasil dari teknologi yang tinggi, dan bagaimanapun realitasnya produk otomotif apa pun, baik kendaraan bermotor yang dipergunakan di jalan maupun alat berat, itu punya potensi membahayakan keselamatan, baik pengemudinya, operatornya, maupun orang lain yang ada di luar itu. Itu yang kedua, pemikiran filosifisya. Yang ketiga, berkenaan dengan SIM. Produk otomotif itu adalah produk yang mengandung potensi bahaya bagi keselamatan warga negara. Kalau ini membahayakan, ada doktrin hukum begitu, yang menyatakan sesuatu yang membahayakan warga negara itu prinsipnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin dari negara. Itu doktrin hukum yang sudah diterima di kalangan akademisi. Nah, kemudian ada fakta sosiologis, ada pertimbangan filosofis. Secara yuridis, ada doktrin hukum lain yang mengatakan bahwa ranmor itu termasuk alat berat adalah benda bergerak, tetapi yang terkena, wajib daftar. Itu ada doktrin umum yang diterima di Indonesia bahkan di negara-negara lain pun itu diterima bahwa kendaraan bermotor itu adalah benda bergerak, tetapi wajib daftar. Sama halnya seperti benda tidak bergerak, yaitu tanah, atau pun benda tidak bergerak lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

5

Nah, atas dasar ketiga pertimbangan itulah mengapa dulu kami memasukkan agar alat berat itu termasuk bagian dari kendaraan bermotor, disamping itu memang alat berat dapat memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai kendaraan bermotor. Ada … kalau kita mencoba untuk mencermati Pasal 47 ayat (2) beserta penjelasannya juncto Pasal 1 angka 7 dan 8 dari UndangUndang LLAJ itu, maka kita akan temukan empat kriteria untuk dapat disebut sebagai kendaraan bermotor. Pertama, dilihat dari kedudukannya. Apa yang disebut dengan kendaraan bermotor itu adalah di sana dinyatakan sebagai sarana angkut. Sarana angkut itu bukan angkut pengangkutan dalam pengertian pengangkutan barang dan orang, bukan. Sarana angkut itu artinya ketika akan dinaiki maka ... ketika akan digunakan, maka kendaraan bermotor itu harus dinaiki. Yang kedua, cara penggunaannya. Produk otomotif yang disebut dengan kendaraan bermotor itu ketika digunakan harus digerakkan dengan mesin. Yang kedua, harus dikemudikan oleh seorang pengemudi yang tentu memenuhi syarat kompetensi untuk mengemudikan kendaraan bermotor itu. Yang ketiga, kriterianya adalah tujuan penggunaannya. Apakah ini akan digunakan untuk pengangkutan orang atau pengangkutan barang, atau yang ketiga adalah untuk tujuan-tujuan kepentingan yang khusus. Yang keempat, terkait dengan rancang bangunnya. Rancang bangunnya ini harus sesuai dengan tujuan penggunaannya. Rancang bangun untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan orang, tentu harus berbeda dengan rancang bangun kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk pengangkutan barang atau pun untuk kepentingan-kepentingan yang khusus. Nah, atas dasar empat kriteria itulah, pertanyaannya tentu, apakah alat berat memenuhi keempat kriteria? Dari sisi saya memaknai, maka alat berat, ya, gitu. Karena ketika alat berat akan digunakan, tentu harus dia berfungsi sebagai sarana angkut, berkedudukan sebagai sarana angkut. Tujuan cara penggunaannya tentu harus digerakkan dengan mesin. Apakah itu untuk maju, apakah itu untuk mundur, tentu dengan perbedaan-perbedaan kecepatan sesuai dengan tujuan dari penggunaannya, gitu. Yang ketiga, tentu alat berat itu adalah untuk kepentingan yang khusus. Jadi di luar untuk kepentingan pengangkutan orang atau pun pengangkutan barang. Bulldozer itu untuk digunakan apa, itu adalah kepentingan khususnya. Ada alat berat yang lain mungkin untuk menggali sekaligus mengangkut, itu adalah kepentingan khususnya. Yang keempat, tentu alat berat itu adalah rancang bangunnya sesuai dengan tujuan kepentingan khususnya itu. Jadi sekali lagi dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa alat berat memenuhi empat

6

kriteria sehingga itulah kenapa alat berat dimasukkan sebagai kendaraan bermotor. Nah, dari ketentuan bahwa pencantuman alat berat itu berada dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e. Apakah itu merupakan suatu norma baru? Apakah itu mengandung kepastian hukum? Kalau saya kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau kita lihat di dalam lampirannya, huruf e angka 71-76, angka 177, angka 178 dan angka 186. Saya bisa mengatakan berdasarkan lampiran-lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, ini bukan norma baru. Ini adalah untuk menjelaskan istilah kendaraan khusus yang ada di dalam norma pasalnya. Jadi kalau tidak dijelaskan malah justru mengandung ketidakjelasan. Jadi penjelasannya itu justru untuk menjelaskan agar istilah kendaraan bermotor dalam substansi norma, itu jelas. Yang kedua, apakah ini mengandung ketidakpastian hukum karena di dalam penjelasannya itu ada antara lain? Saya memaknai kata antara lain itu sebagai bentuk atau sikap antisipatif dari pembentuk undang-undang agar selain dari nama-nama alat berat yang disebutkan di dalam penjelasannya itu dapat mengakomodasi bentuk-bentuk alat berat yang lain yang belum disebutkan di dalam penjelasannya itu. Jadi itu bukan mengandung ketidakpastian, itu adalah kepastian karena bisa saja nama-nama alat berat selain yang disebutkan di dalam penjelasannya itu masih ada alat-alat berat yang lain tetapi memenuhi empat kriteria sebagai kendaraan bermotor itu. Jadi itu berkenaan dengan Pasal 47 ayat (2) khususnya huruf e. Yang ketiga, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin menjelaskan tentang kewajiban regiden. Kewajiban regiden itu registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang ada di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang LLAJ. Pertama, saya ingin menyatakan substansi normanya itu mengatakan, “Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.” Di situ tidak ada kata-kata yang dioperasikan di jalan. Itu beda dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992. Kalau di undang-undang yang lama dinyatakan, “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diregistrasikan.” Tetapi, undang-undang yang baru ini dengan tegas menyatakan, “Hanya setiap kendaraan bermotor, baik yang dioperasikan di jalan atau pun yang dioperasikan di jalan-jalan khusus, semua harus diregistrasi.” Tentu dalam proses registrasi ini, ada syarat yang harus dipenuhi karena ujungnya adalah ada keputusan tata usaha negara. Satu, syaratnya adalah di situ dikatakan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Ini hasil dari proses uji tipe yang kemudian diregistrasikan untuk tipe dari kendaraan-kendaraan bermotor tentu yang akan diproduksi. Tetapi, apa hakikat dari SRUT itu? Apa hakikat dari uji tipe? Uji tipe itu hakikatnya untuk menilai, apakah satu tipe kendaraan bermotor yang akan 7

diproduksi secara masal itu sudah memenuhi syarat teknis dan syarat laik jalan? Tetapi, yang jauh lebih dalam, yang harus kita pahami adalah apa sih tujuan dari terpenuhinya syarat teknis dan syarat laik jalan? Adalah keselamatan. Itu adalah untuk menilai, apakah sebuah tipe kendaraan bermotor itu ketika dioperasikan di mana pun, di jalan, di tempat khusus, atau di lokasi-lokasi khusus, itu sudah mampu menjamin keselamatan, baik bagi si pengemudi atau pun orang lain yang ada di luar kendaraan itu. Jadi, itu SRUT itu, makna, dan hakikatnya, serta tujuannya. Kemudian, yang kedua ada bukti awal, apakah itu faktur? Apakah itu dokumen-dokumen kepabean yang lain? Itu adalah alat bukti awal sebagai syarat untuk dilakukan pendaftaran. Jadi, itu bukan alat bukti, tetapi alat bukti awal yang akan digunakan sebagai syarat untuk dapat dilakukan di registrasinya itu. Yang ketiga adalah syaratnya itu harus ada cek fisik. Cek fisik itu adalah untuk mencocokkan antara identitas ranmor itu yang ada di dalam dokumen-dokumen, yang tadi saya katakan sebagai alat bukti awal dengan kondisi fisik riilnya. Itu syaratnya. Prosedurnya, tentu harus ada identifikasi data fisik dan pemilik, harus ada pemberian nomor registrasi. Jakarta itu B sekian, gitu. Itu adalah nomor registrasi. Kemudian, ada penerbitan alat bukti-alat bukti, baik alat bukti kepemilikan atau pun alat bukti pengoperasian kendaraan bermotor. Yang kemudian, atas dasar terpenuhi syarat dan prosedur itulah diterbitkanlah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Kemudian, ada STNK, ada TNKB sebagai alat bukti pengoperasian, dan sekaligus pemberian legitimasi. Nah, BPKB, STNK, atau TNKB, itu pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya adalah … adalah pemberian, itu dalam rangka untuk memberikan kepastian status kepemilikan ranmor. Jadi, dengan adanya BPKB itu, status kepemilikan ranmor menjadi jelas dan otomatis itu pengakuan dari negara, begitu. Kemudian, yang kedua, pemberian legitimasi, pengoperasian ranmor itu atau alat berat itu di mana pun dioperasikan. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap kepemilikan dan pengoperasian ranmor itu. Nah, dari alur berpikir seperti ini, pertanyaannya adalah apakah kalau begitu kewajiban regident bagi alat berat itu bertentangan dengan Pasal 28D? Saya ingin mengatakan, justru ada kesejalanan dengan Pasal 28D, khususnya ayat (1)-nya. Di situ ada asas kepastian hukum. Dengan registrasi itu, dengan adanya BPKB, ada kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk alat berat. Sehingga, ketika ada pencurian terhadap alat berat, polisi tidak boleh bingung lagi. Karena alat buktinya jelas, siapa yang menjadi pemilik dari kendaraan bermo … dari alat berat ini.

8

Yang kedua, asas pengakuan atas kepemilikan pengoperasian ranmor. Jadi dengan adanya STNK, TNKB tanda nomor kendaraan bermotor, maka ada pengakuan oleh negara baik atas kepemilikannya maupun atas pengoperasian ranmor itu. Yang ketiga, ada asas jaminan dan perlindungan hukum. Tentu ketika sudah ada BPKB, sudah ada STNK, sudah ada TNKB, maka perlindungan hukum itu tentu akan diberikan oleh negara. Kemudian yang keempat, di dalam Pasal 28D itu ada asas perlakuan yang sama. Saya kira dengan dimasukkannya alat berat sebagai kendaraan bermotor dan kemudian terkena wajib daftar, maka perlakuan yang sama itu diberikan oleh negara. Kemudian, yang ke … yang terakhir, tentang kepemilikan SIM bagi operator alat berat maupun pengemudi alat berat. Undang-undang ini memang mewajibkan semua pengemudi termasuk alat berat harus punya SIM. Dan SIM itu harus diterbitkan oleh negara. Kenapa kok harus dengan negara … oleh negara? Tadi saya katakana, itu bahwa alat berat itu sebagai kendaraan bermotor mengandung potensi membahayakan keselamatan baik pengemudi maupun orang lain. Oleh karena itu, prinsipnya dilarang. Doktrin hukumnya mengatakan begitu. Kecuali mendapatkan izin dari negara. Jadi negaralah yang berhak untuk memberikan izin seseorang mengemudikan kendaraan bermotor termasuk alat berat. Syaratnya untuk bisa memiliki SIM ini, harus lulus diklat pengemudi. Ada yang fakultatif, ada yang wajib. Alat berat itu sifatnya fakultatif sebenarnya, meskipun di dalam praktiknya yang ada, mereka harus mengikuti diklat, yang dilaksanakan oleh swasta yang ditunjuk, yang tadi saya katakan ada peraturan menteri, tenaga kerja, ada keputusan dari Menteri ESDM. Kemudian, syaratnya yang kedua, usia. Orang hanya melihat teks ketentuannya usia, tetapi konteksnya sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh syarat usia itu adalah kematangan berpikir. Seorang yang diberi izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang sebenarnya dilarang, itu harus punya kematangan berpikir. Di antara faktor penentunya adalah usia. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi teksnya, tetapi konteksnya, semangat yang ada dibalik usia itu apa. Yang ketiga adalah sehat jasmani, itu berkenaan dengan ketahaan fisik. Karena orang yang mengendarai kendaraan bermotor, termasuk alat berat perlu ketahanan fisik, maka kesehatan jasmani menjadi sangat penting. Yang keempat, sehat rohani. Yang ingin dicapai dari syarat sehat rohani itu adalah kestabilan emosi. Seorang yang mengendarai kendaraan bermotor termasuk alat berat memerlukan kestabilan emosi karena akan menghadapi kadang-kadang kondisi yang mungkin tidak selalu normal.

9

Yang terakhir, itu adalah syarat kompetensi. Kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, baik keterampilan satu maupun keterampilan dua. Sekali lagi, diklat itu silakan dilaksanakan oleh swasta, tetapi penerbitan surat izin mengemudinya tidak boleh diserahkan kepada swasta, kecuali mungkin sebagai bentuk politik hukumnya. Pembentuk undang-undang memberikan kemungkinan bahwa negara dapat mendelegasikan kewenangan memberikan SIM itu kepada swasta. Artinya apa? Artinya perintah untuk memberikan pendelegasian kepada swasta itu harus dituangkan dalam undang-undang. Bukan dalam bentuk peraturan menteri atau pun keputusan menteri. Prosedurnya saya kira ada tes jasmani, tes rohani, tes pengetahuan, tata cara berlalu lintas, tes keterampilan satu dan dua. Tetapi yang ingin saya kemukakan, maknanya apa? Maknanya sebenarnya bahwa pemegang SIM itu dinilai sudah mempunyai kompetensi untuk mengemudi. Punya kematangan berpikir, punya ketahanan fisik, dan punya kestabilan emosi, sehingga dapat menjamin keselamatan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, maknanya adalah tercatatnya identitas pengemudi itu sebagai bagian dari data forensik kepolisian yang itu akan sangat berguna ketika mungkin terkait dengan persoalan-persoalan tindak pidana. Pertanyaannya adalah apakah dengan makna kepemilikian SIM seperti itu akan bertentangankah dengan Pasal 28D? Saya seperti halnya tadi, berpendapat bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip … empat prinsip yang ada di dalam Pasal 28D UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Asas kepastian hukum jelas gitu bahwa pemegang SIM itu memenuhi syarat, sudah punya kompetensi untuk melakukan … untuk pengemudi. Asas pengakuan jelas, gitu lho. Bahwa setiap pemegang SIM itu diakui oleh negara untuk mengemudikan kendaraan bermotor termasuk alat berat itu, ada jaminan dan perlindungan, ya. Kalau semua sudah terpenuhi, syarat-syarat itu tadi, tentu dia akan bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan. Artinya, negara melalui pemberian SIM itu ingin memberikan perlindungan baik diri si pengemudi maupun orang lain yang ada di luarnya. Itu asas perlakukan yang sama sudah … saya kira sudah otomatis itu karena semua orang yang mengemudikan kendaraan bermotor termasuk alat berat harus punya SIM. Itu artinya ada perlakukan yang sama, syaratnya sama, ketentuannya sama, itu artinya perlakuan yang sama diberikan kepada siapa pun yang akan melakukan tindakan mengemudi kendaraan bermotor maupun alat berat. Yang Mulia Majelis Hakim, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang

10

tidak berkenan. Saya wassalamualaikum wr. wb. 28.

akhiri,

wabillahi

taufik

walhidayah

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Ahli. Pihak Terkait, apakah ada hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Ya?

29.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Sementara belum ada, Yang Mulia.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, belum ada. Belum ada atau tidak ada? Kan sudah jelas tadi, jadi tidak ada ya?

31.

PIHAK TERKAIT: M. TASLIM CHAIRUDDIN Tidak ada, Yang Mulia.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah cukup jelas. Dari Pemohon?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ada beberapa pertanyaan, Majelis. Kalau pertanyaan satu dijawab langsung dan menuju ke (…)

34.

bisa

langsung

KETUA: ANWAR USMAN Sekaligus saja.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sekaligus saja?

36.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

11

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik. Kepada Ahli, pertanyaan pertama. Tadi Ahli menyampaikan bahwa Ahli terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang. Pertanyaannya, apakah dalam proses penyusunan tersebut, apakah Ahli sempat melihat atau berdiskusi dengan para pemilik alat berat atau pengguna alat berat? Karena dalam catatan kami, tidak ada naskah akademis yang mengaitkan adanya perubahan penempatan alat berat sebagai kendaraan bermotor. Pertanyaan kedua, apakah Ahli tahu alat berat apa saja yang sering berlalu lalang di jalan raya? Pertanyaan ketiga, apakah semua alat berat itu masuk kategori kendaraan bermotor yang dilanjutkan dengan satu contoh, dalam undang-undang disebutkan pada bagian penjelasan crane? Crane itu kalau Ahli lihat bangunan tinggi kalau bikin gedung, itu ada satu crane yang dipakai untuk mengangkat barang-barang untuk mendirikan gedung tersebut. Apakah semen, baja, dan lain-lain. Apakah crane itu menurut Ahli termasuk kendaraan bermotor? Berikutnya, undang … tadi Ahli menyampaikan bahwa semua kendaraan bermotor wajib diregistrasikan yang harus memenuhi syarat uji tipe dan laik jalan. Kalau Ahli ter … cermati, agar dapat mendapatkan sertifikat uji tipe, itu di antaranya harus memenuhi persyaratan kendaraan bermotor seperti halnya memiliki kincup roda depan dan lainlain. Padahal crane yang tadi dipakai untuk membangun gedung, sama sekali tidak memiliki kincup roda depan. Begitu juga tentang persyaratan kelengkapan kendaraan bermotor. Misalnya disyaratkan adanya ban cadangan, dimana persyaratan tersebut bersifat kumulatif, tidak alternatif. Untuk diketahui, crane tersebut tidak memiliki ban cadangan. Nah, kalau crane itu tidak memenuhi persyaratan dan perlengkapan kendaraan bermotor, tentunya tidak bisa diregistrasi. Apakah dengan demikian tidak bisa dioperasikan? Untuk sementara demikian, dilanjutkan oleh rekan kami, silakan.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: ABSAR KARTABRATA Kami lanjutkan, Majelis. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan dengan mendasarkan kepada pendapat Ahli yang sudah kita dengar bersama. Pertanyaan sederhana saja tadi Ahli menyampaikan kriteriakriteria … kriteria-kriteria tentang ranmor. Ada empat kriteria mengenai kedudukannya. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah kriteria itu merupakan hal yang komplementer? 12

Yang kedua, berkenaan dengan salah satu criteria, dikatakan bahwa ranmor itu berfungsi adalah sebagai sarana angkut. Apakah hal ini merupakan prinsip teologis yang dianut dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkenaan dengan ranmor? Terima kasih, Yang Mulia. 40.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Pemerintah ada yang ingin didalami?

41.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Tidak ada, Yang Mulia.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Aswanto.

43.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Prof, sebagai Ahli ya. Ini mohon maaf karena CV-nya belum kami terima, sehingga saya ingin klarifikasi sebelum saya mengajukan pertanyaan. Prof, ahli di bidang hukum atau ahli di bidang ranmor?

44.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Saya guru besar di bidang hukum.

45.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Prof. Nah, salah seorang ahli yang memberi keterangan pada sidang sebelumnya menyatakan bahwa alat berat meskipun bermotor, tetapi bukan kendaraan bermotor. Nah, minta pandangan, Prof, mengenai itu. Yang kedua, tadi Prof menyampaikan bahwa alat berat itu harus memenuhi empat kriteria. Salah satu adalah harus dinaiki ketika hendak digunakan. Saya minta klarifikasi, Prof, bagaimana dengan hand tractor? Hand tractor itu tidak ada tempat duduknya, pengemudinya itu jalan di belakang traktor. Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai alat berat? Karena persyaratan menurut, Prof, tadi adalah harus dinaiki ketika dioperasikan. Nah, hanya itu yang saya minta klarifikasi dari Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

13

46.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Sebelah kanan enggak ada? Baik, silakan Ahli dijawab sesuai urutan pertanyaan tadi dari Pemohon lebih dulu. Silakan.

47.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Terima kasih, Yang Mulia. Tapi prinsipnya dari pertanyaanpertanyaan ini hampir punya kesamaan berkenaan dengan kriteria. Saya ingin mengemukakan bahwa empat kriteria yang saya kemukakan itu saya bangun dengan mencoba menghubungkan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 47 ayat (2) … ayat (2) khususnya beserta penjelasannya ditambah dengan Pasal 1 angka 7 dan 8. Dari ketentuan-ketentuan itu, dengan tidak hanya sekedar memahami teksnya, tetapi memahami konteksnya, maka saya temukan empat kriteria dari kendaraan bermotor itu tadi. Jadi, dari situ saya … saya mencoba untuk memaknai menafsirkan bahwa alat berat itu sepanjang memenuhi empat kriteria itu, maka itu dapat dinyatakan sebagai kendaraan bermotor. Apa ada kemungkinan ada alat berat yang tidak memenuhi empat criteria? Terbuka untuk terjadi. Jadi, terbuka ada alat berat yang mungkin tidak memenuhi empat kriteria itu, maka silakan itu tidak dinyatakan sebagai kendaraan bermotor. Tetapi kalau alat berat itu memenuhi empat kriteria itu, maka itu adalah kendaraan bermotor. Jadi Yang Mulia, prinsip dari pertanyaan-pertanyaan itu hampir sama seperti itu, gitu ya. Kalau saya ditanya, apakah saya pernah bertemu dengan pemilik alat berat? Saya terus terang mengatakan tidak. Tetapi pertanyaannya adalah justru apakah untuk mengatur bahwa alat berat yang membahayakan itu, untuk dikategorikan dengan empat kriteria itu dinyatakan sebagai kendaraan bermotor, apakah harus gitu? Apakah kita tidak percaya kepada laporan-laporan dari kepolisiankepolisian daerah tentang terjadinya pencurian-pencurian itu? Kan kita tidak sebagai negara kesejahteraan, negara yang berdaulat, apakah kita harus menunggu, begitu masifnya terjadinya pencurian, terjadinya kecelakaan alat berat? Kan, tidak. Negara tidak perlu menunggu itu bahwa terjadi banyak kejadiankejadian yang seperti itu. Sebagai negara kesejahteraan ya, saya katakan tadi harus aktif untuk intervensi mengatur demi terjaminnya keselamatan dan keamanan dari warga masyarakat termasuk harta-harta milik yang dipunyai oleh warga masyarakat kita. Alat berat yang berlalu lalang di jalan, ya saya kira kalau saya melihat ya pasti melihat (suara tidak terdengar jelas) belakangan ini jalannya ditambal sana sini, tentu alat beratnya banyak di situ, gitu ya. Tetapi yang ada di areal-areal pertambangan, saya pernah lihat juga, karena saya beberapa kali gitu 14

diajak oleh perusahaan-perusahaan pertambangan untuk masuk ke areal-areal pertambangannya. Jadi kalau hanya sekedar pernah lihat, ya otomotis pernah melihat. Kemudian, mengenai budget registrasi. Kalau saya boleh berterus terang, Yang Mulia, saya katakan tadi bahwa undang-undang ini adalah multisektor. Ada kepentingan-kepentingan yang tentu saling bertolak belakang, tetapi itulah fungsi dari pembentuk undang-undang untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi seperti termasuk gitu ya ... termasuk syarat untuk dilakukan registrasi uji tipe yang untuk memenuhi syarat teknis, dan syarat laik jalan. Terus terang ini, teman-teman dari Perhubungan hanya akan menguji uji tipe terhadap kendaraan yang digunakan di jalan. Tetapi itu menurut saya, ketika alat berat yang memenuhi kriteria kendaraan bermotor tidak dilakukan uji tipe, artinya negara sebenarnya melakukan pembiaran karena ini menyangkut keselamatan warga negara ketika mengoperasikan alat berat itu. Tetapi dari sisi Polri, yang bertanggung jawab di dalam proses registrasi ranmor, maka lebih kepada tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikian, terhadap pengoperasian alat berat ini. Memang di situ, sebab itu sertifikat registrasi uji tipe, memang dihasilkan dari proses uji tipe. Tetapi saya katakan tadi, kalau kita memang ingin memenuhi pemberian jaminan dan perlindungan keselamatan kepada warga negara, maka bisa saja Polri tidak harus mendasarkan kepada uji tipe yang dilakukan di Indonesia. Tetapi jaminan bahwa dari pabrikan bahwa alat berat ini sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalannya. Itu bisa digunakan oleh Polri untuk melakukan registrasi karena tujuan dari uji tipe itu adalah keselamatan intinya. Keselamatan pengemudi dan keselamatan orang lain yang ada di luar alat berat itu. Jadi kalau tadi, tidak ada kincut roda, tidak ada ban, ya itu sekali lagi persyaratan-persyaratan dalam konteks laik jalannya sebenarnya, begitu. Tetapi kan itu tidak dalam konteks keselamatannya sendiri. Kriteria itu apakah fundamental, ya menurut saya, ya. Jadi kedudukan, cara penggunaan, kemudian tujuan penggunaan, dan rancang bangun, itu adalah kriteria-kriteria yang fundamental yang harus dipenuhi. Saya mohon maaf, apakah sudah terjawab semua? Ya, kalau menurut saya sudah terjawab semua, Yang Mulia. 48.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya minta kejelasan, kelihatannya yang saya tanyakan tadi belum disinggung. Karena tadi kan Ahli menyatakan bahwa ada empat apa ... kriteria yang harus dipenuhi, sehingga kendaraan itu bisa dianggap sebagai alat berat, begitu. Yang pertama, itu adalah harus dinaiki (...) 15

49.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Ya.

50.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan hand tractor. Apakah hand tractor itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat berat? Atau bisa dikategorikan sebagai alat berat? Itu saja, Pak.

51.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tadi saya sudah katakan itu. Terdapat kemungkinan bahwa alat berat yang tidak memenuhi kriteria yang sudah saya simpulkan dari ketentuan-ketentuan undang-undang itu, bisa tidak dikatakan sebagai alat berat.

52.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan, Pak.

53.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya hanya begini saja, Yang Mulia. Kita pakai common sense-lah, ya. Begini, kalau dari keterangan Ahli Prof tadi, saya menangkap kesan seolah-olah kalau ini tidak jelas pemiliknya, kalau terjadi pencurian, polisi tidak bisa bertindak apa-apa. Apa, ya, betul begitu? Itu satu. Kemudian yang kedua. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa alat berat itu perlu didaftarkan, perlu diregistrasi, perlu diuji kelayakannya. Yang menjadi pertanyaannya sebenarnya adalah apakah ya itu masuk dalam wilayah scope pengaturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, kan di situ persoalannya. Common sense kita untuk menjawab itu sesungguhnya, yang mungkin ditanyakan tadi, baik yang ditanyakan oleh Pemohon maupun yang ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Prof. Aswanto, gitu. Apalagi kalau kita mengaitkan itu soal ke ... negara kesejahteraan dan macam, saya kira agak anulah ... kita, ya. Dan ternyata dari yang disampaikan tadi ternyata memang ada bolongnya juga, ketika kita ... kita paksakan itu masuk ke dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketika tadi ditanyakan soal hand tractor misalnya, terus lalu crane itu tadi, itu kan enggak masuk. Artinya bisa jadi dua hal, kalau ini memang masuk dalam ranah pengaturan lalu ... Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka kriteria itu menjadi tidak betul atau kalau kriteria itu menjadi tidak betul, ini mungkin ada beberapa hal yang tidak berada, sesungguhnya tidak lagi berada di wilayah pengaturan dan 16

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kan itu beberapa kemungkinannya, Prof, yang mau kita ini. Nah, dalam konteks seperti itu, tujuan yang tadi disampaikan oleh Prof, kemudian untuk menyampaikan bahwa tujuan pengaturan itu adalah memberikan kepastian, justru menjadi tidak terpenuhi. Barangkali itu yang mau ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto tadi, gitu. Itu tanggapan saya, boleh dikomentari, boleh ... mungkin boleh di ... silakan. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. 54.

KETUA: ANWAR USMAN Nanti sekaligus, masih ada satu lagi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Tadi ada yang terputus Saudara Ahli, ya, Pak ... tadi Prof ... mengenai kenapa dari Kementerian Perhubungan tidak mau melakukan pengujian terhadap alat berat ini. Tentunya kan Kementerian Perhubungan juga punya ... punya dasar hukumnya. Karena memang kalau kita perhatikan di ketentuan Pasal 47 bahwa yang misalkan untuk adanya persatuan teknik dan laik jalan itu hanya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Kalau menggunakan penafsiran a contrario barangkali kan, makanya Kementerian Perhubungan tidak mau melaksanakan itu. Nah, ini semangat dari Prof, saja atau memang, Prof, punya landasan, sehingga ... bahkan, Prof, tadi sampai menyalahkan negara tidak begitu hadir dimasalah yang itu. Itu satu. Yang kedua. Saya juga mempertegas soal pengadministrasian tadi, alat berat tadi. Memang kalau hanya tinjauan secara dari perspektif sosiologis bahwa ketika nanti kalau hilang, bagaimana mengidentifikasikannya terhadap alat itu sendiri, menurut saya kok ... kemudian diserta-mertakan bahwa ini kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan bermotor yang sama-sama dianalogkan yang dioperasikan di jalan juga, sehingga harus ada BPKB, kemudian STNK, dan lain sebagainya. Sedangkan pernah ada ahli yang pernah kita dengar kalau tidak salah bahwa selama ini tidak pernah lho ada pengidentifikasian alat berat itu lho, belum pernah dilaksanakan lho. Bahkan pernah sambil seloroh, Hakim waktu itu pernah menanyakan, “Pernah enggak ada polisi merazia, ada operasi SIM, dan lain sebagainya?” Selama ini juga tidak pernah ada. Artinya ada keraguan juga di situ tentang dasar hukum yang diberlakukan untuk melaksanakan itu oleh pihak petugas sendiri. Ini semangat ini, apa semangat ketika itu dari ... dari Prof selaku tenaga ahli ketika undang-undang ini dibentuk, ataukah kemudian tidak terimplementasikan oleh pembentuk undang-undang (suara tidak 17

terdengar jelas) DPR. Kan DPR sendiri juga dalam hal ini ragu. Lah, DPR mengatakan bahwa ini tidak termasuk kendaraan yang dioperasikan di jalan, di dalam keterangannya, Prof. Mohon pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih. 56.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, silakan Ahli.

57.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak I Dewa Gede, tadi dipertanyakan ke saya, apa karena hanya sekedar tidak ada alat bukti, kemudian polisi tidak melakukan tindakan penyidikan terhadap laporanlaporan itu? Ini dilematisnya kendaraan bermotor sebagai benda bergerak yang wajib daftar. Kalau mengikuti doktrin benda alat berat, benda bergerak pada umumnya, sebenarnya pemilik itu mesti adalah mereka yang menguasai benda itu. Siapa pun yang menguasai, maka dialah pemilik. Itu kalau alat ... kalau benda bergerak murni. Tetapi bagi benda bergerak yang wajib daftar, maka tentu alat bukti yang harus digunakan itu adalah alat bukti yang diterbitkan oleh negara. Dalam hal ini karena saya tetap berpendapat bahwa alat berat yang memenuhi kriteria kendaraan bermotor itu tetap adalah kendaraan bermotor, maka harus ada alat bukti berupa BPKB, jadi tidak bisa digunakan common sense bahwa siapa pun yang menguasai benda itu adalah pemilik. Murni doktrin hukum dalam benda bergerak adalah pemilik adalah mereka yang menguasai. Tetapi karena ini kendaraan bermotor itu doktrinnya adalah benda bergerak yang wajib daftar, maka alat buktinya ya harus yang diterbitkan oleh negara. Nah, kalau itu kemudian ada laporan kepada polisi, kemudian yang saya dengar pada waktu itu kenapa polisi kok bingung? Ya kalau benar yang melaporkan itu adalah pemilik, yang dilaporkan adalah bukan pemilik? Bisa terjadi yang dilaporkan itu justru pemilik? Kebingungan seperti ini itu lho yang menyebabkan kemudian polisi tidak bisa melakukan proses tindakan-tindakan hukum terhadap pelaporanpelaporan seperti itu. Ya, mungkin tidak terlalu memuaskan, tetapi itulah doktrin hukum yang ada terhadap benda bergerak murni dan benda bergerak yang wajib daftar. Kemudian yang kedua, apakah memang alat berat ini masuk menjadi substansi dari Undang-Undang LLAJ? Kalau kembali kepada ketentuan Pasal 7 itu tadi yang memasukkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dengan tentu memenuhi empat kriteria yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, alat berat yang memenuhi

18

kriteria sebagai kendaraan bermotor, ya otomatis itu menjadi lingkup rezim dari Undang-Undang LLAJ ini. Jadi tidak bisa tidak karena alat berat yang memenuhi kriteria sebagai kendaraan bermotor ya tentu ada akan masuk menjadi lingkup dari rezim Undang-Undang LLAJ. Bahwa ini wajib daftar, oh yang lain tidak akan ... ya itulah yang saya katakan tadi, gitu, multisektor itu kemudian harus diakomodasi. Polri tetap mengatakan semua kendaraan bermotor digunakan di mana pun sepanjang memenuhi kriteria kendaraan bermotor, ya wajib daftar. Ya, teman-teman perhubungan yang selama itu belum pernah memang melakukan uji tipe terhadap alat berat kemudian membatasi hanya alat berat ... hanya kendaraan bermotor yang digunakan di jalan yang akan dilakukan uji tipe. Artinya bagi polri yang kemudian menentukan bahwa semua kendaraan bermotor, termasuk alat berat yang memenuhi kriteria kendaraan bermotor harus diregistrasi, ya harus berupaya untuk melakukan registrasi. Bahwa pelaksanaanya sekarang belum pernah dilakukan registrasi terhadap alat berat, itulah tantangan bagi Polri. Tetapi kan kita harus membedakan antara norma dengan pelaksanaannya. Norma mana yang mewajibkan bahwa pelaksanaanya Polri masih terseok-seok, begitu, untuk melaksanakan amanah itu, itulah tantangan bagi Polri. Saya sebagai lama yang juga membantu teman-teman Polri untuk mentuntaskan aturan-aturan pelaksanaannya, saya juga gregetan sebenarnya dengan Polri. Kenapa tidak mau ... tidak mampu melaksanakan amanah itu? 58.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Mulia, boleh saya menyela sedikit?

59.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

60.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya kira persoalannya bukan itu, ya, Pak Prof. Ahli. Bukan soal Polri tidak mampu, tapi kalau normanya sendiri tidak jelas bagaimana Polrinya mau melaksanakan, kan di situ persoalannya, juga dari perhubungan, saya kira itu. Nah, ini yang ... yang ini yang sebenarnya yang maksud kami menggali pertanyaan dari Ahli secara doktrin ya begitu, yang kaitannya dengan ini. Kalau ada suatu benda, ya katakanlah yang dicuri itu, bukan karena dia belum terdaftar sebagai kendaraan bermotor dia tidak bisa di ... ini kan ... tetapi ada suatu kehilangan, pasti akan ada tindakan kepolisian terhadap itu, tetapi apakah itu persoalannya masuk wilayah pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas 19

Angkutan Jalan atau bukan? Itu persoalannya. Nah, kalau bukan mestinya tempatnya di mana? Gitu. Kalau memang dia tempatnya bukan di lalu lintas angkutan jalan, saya kira tidak bisa juga dipaksakan saat itu. Tapi kalau memang begitu kriterianya, harus masuk, kan itu persoalannya. Nah, ini yang anu … nah. Kalau dari penjelasan Ahli tadi kami menangkap justru dengan penjelasan itu masih memungkinkan terjadinya ketidakpastian karena ada bagian yang tidak masuk dalam wilayah pengaturan itu, kan itu yang dari penjelasan Ahli tadi. Ahli mengakui bahwa ada mungkin memang ada yang tidak masuk dalam kriteria itu, lah bagian yang tidak masuk ini terus mau diapakan? Kan itu justru menimbulkan ketidakpastian, itu yang kami mau ini kan karena ini kan pengujian norma undang-undang, Pak Ahli, Prof. Oleh karena itu, dia kan nanti putusannya erga omnes, enggak boleh kalo (suara tidak terdengar jelas) kan? Kalau erga omnes berarti semua nanti kena. Nah kalau ada pengecualian memang harus tegas di situ, nah itu yang jadi kenapa kami mengejar di sana, apakah betul ini memang masuk ke dalam ranah dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, ataukah ini sebenarnya jangan-jangan masuk kepada ketentuan lain bahwa polisi memiliki kewenangan untuk itu, ya benar, tetapi bukan dalam konteks misalnya dalam kaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Itu … itu sebenarnya doktrin yang sedang kita gali di dalam persidangan ini, mengapa Ahli juga salah satunya perlu dihadirkan dan di … saya kira itu yang kami para Hakim di sini mau dalami dalam kaitan dengan persoalan ini. Terima kasih, Yang Mulia. 61.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, Ahli, tambahan.

62.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Saya … bagi saya ketentuannya jelas itu, pasti. Dalam pengertian bahwa semua alat berat yang memenuhi empat kriteria, itu termasuk alat berat, termasuk kendaraan bermotor. Kita tidak … saya tidak bisa menyatakan bahwa semua alat berat masuk kendaraan bermotor, tidak. Jadi, alat berat yang memenuhi empat kriteria itu, itu adalah kendaraan bermotor, sudah pasti. Bahwa semua kendaraan bermotor wajib didaftarkan, sudah pasti. Tidak ada multitafsir di situ. Setiap kendaraan bermotor, wajib diregistrasikan. Tidak ada saya kira menurut saya multitafsir di situ. Karena di situ tidak ada kata-kata yang dioperasikan di jalan. Dengan tidak ada kata-kata dioperasikan di jalan artinya semua alat berat yang memenuhi empat kriteria, termasuk yang wajib diregistrasi. 20

63.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup, ya?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dari Pemohon, Majelis, masih ada.

65.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, satu, ya.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, terima kasih, Majelis. Tadi Ahli menyampaikan adanya landasan sosiologis terkait dengan adanya pencurian yang tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan, kemudian kecelakaan. Kalau datanya dari polisi berarti terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Dalam sepengetahuan kami dan juga paparan tadi dari … kemarin … dalam sidang sebelumnya dari Ahli, untuk pencurian alat berat, kepemilikan itu buktinya jelas, kami cantumkan, Majelis dalam bukti P12, nanti … sudah kami sampaikan kepada Majelis. Itu bukti invoice, di situ jelas adanya bukti kepemilikan alat berat itu punya siapa. Jadi tidak benar kalau itu tidak jelas. Kedua, terkait dengan pencurian. Pencurian seperti mana? Karena alat-alat berat itu banyak yang sangat-sangat besar yang tidak mungkin bisa dipangku. Sehingga, apakah pencurian terkait kendaraan bermotor yang biasa berlalu lintas … karena yang kami tangkap kemarin ada kebingungan termasuk dari Ahli yang diajukan oleh Pemerintah bahwa forklift misalnya adalah kendaraan bermotor, atau misalnya mobil molen. Padahal mobil molen, sepengetahuan kami, yang kami ajukan juga di dalam bukti, itu adalah kendaraan bermotor yang mengangkut alat berat, mixer truck, concret mixer, sehingga yang … itu adalah kendaraan bermotor yang kemudian dalam sertifikat uji tipe, itulah yang dinamakan kendaraan khusus karena memang dari awal diimpor, itu memang formnya form untuk kendaraan bermotor, sehingga bagi kami itu kendaraan bermotor, bukan alat berat. Nah, kalau misalnya terjadi kebingungan membedakan masalah kendaraan bermotor atau tidak, bagi kami sebetulnya, khususnya bagi klien kami, pemilik dan pengguna alat berat, tidak ada kebingungan karena alat berat jelas tidak pernah dioperasikan di jalan raya. Yang dioperasikan di jalan raya, atau forklift yang masuk ke lalu lintas, itu yang melanggar. Nah, ketika Bapak sampaikan tadi ada perluasan norma, yang kami bingung dari mana Bapak menafsirkan norma semua yang dinaiki 21

yang ada kendaraan bermotor itu kendaraan bermotor? Bagaimana mungkin crane tadi yang dinaiki hanya untuk naik saja, kemudian duduk, tidak bergerak ke mana-mana, itu dijadikan kendaraan bermotor? Bermotor seperti apa jadinya nanti yang masuk kendaraan bermotor? Sehingga apakah setiap ada yang bergerak pakai motor termasuk yang anak kecil, itu harus diregistrasi? Dan bagaimana pula bisa diregistrasi kalau tidak memenuhi syarat uji tipe dan uji laik jalan? Karena undangundang tidak mengecualikan. Coba Ahli baca apakah ada undang-undang uji tipe ini dikecualikan untuk alat berat? Sementara undang-undang menyebutkan untuk dapat diregistrasi harus memenuhi sertifikat uji tipe. Pertanyaannya, kalau tidak memenuhi uji tipe apakah tetap harus diregistrasi? Terima kasih. 67.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, silakan Ahli.

68.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, invoice bukan tidak diakui. Diakui, tetapi itu hanya sebagai surat bukti awal kepemilikan karena bisa saja setelah diimpor, invoice-nya atas nama PT X, setelah itu dilepaskan kepada orang lain. Terbuka peristiwa seperti itu terjadi. Oleh karena itu, di internal polisi di perangkatnya, invoice itu diakui sebagai alat bukti awal yang dijadikan syarat untuk dilakukan proses registrasi oleh Polri. Jadi bukan tidak diakui, tetapi diakui cuma itu sebagai surat bukti awal kepemilikan. Karena setelah itu bisa saja ini dilepas kepada siapa, dijual, diperalihkan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan syarat. Memang teksnya mengatakan di situ syaratnya adalah harus ada SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Uji tipenya dilakukan oleh teman-teman dari perhubungan. Tetapi kembali gitu. Kalau kita mengambil semangatnya bahwa semangat uji tipe itu adalah untuk keselamatan, di situlah Polri harus mengambil semangatnya itu agar registrasi itu di ... dapat dilakukan. Memang kalau membaca teksnya itu SRUT. Tetapi apakah kita hanya sekedar melaksanakan teks undang-undang, tetapi mengabaikan konteks termasuk tujuan dari … dari adanya uji tipe? Yang saat ini saya katakan bisa saja Polri tidak menggunakan SRUT yang diterbitkan oleh ... sebagai hasil dari uji tipe dari teman-teman perhubungan. Tetapi ada jaminan dari pabrikan, dari produsen bahwa ini sudah memenuhi syarat teknis dan kelaikan jalan untuk digunakan, dioperasikan, sehingga memenuhi jaminan keselamatan bagi pengemudi maupun bagi orang lain. Saya kira itu, Yang Mulia.

22

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sedikit, Yang Mulia.

70.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Maaf, Prof. Saya agak ... agak terganggu, berkali-kali Prof menyampaikan bahwa antara lain invoice itu hanya alat bukti awal. Sementara kalau kita ke KUHAP-kan yang ada itu alat bukti, alat bukti surat, saya kira tidak ada pasal yang mengatur mengenai ... apa ... alat bukti awal gitu. Bagaimana penjelasannya itu, Prof? Sehingga Prof (...)

72.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL Ya (...)

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Menyampaikan ada alat bukti awal gitu.

74.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NUR HASAN ISMAIL 64, 66 mungkin gitu ya? Di situ di antara syarat untuk dilakukan registrasi itu adalah alat bukti kepemilikan. Padahal registrasi itu dimaksudkan untuk menerbitkan alat bukti kepemilikan. Kalau di sana dikatakan alat bukti kepemilikan, entah itu invoice, entah dokumendokumen kepabean yang lain, itu berarti hanya berfungsi, berkedudukan sebagai alat bukti awal. Karena alat bukti yang sesungguhnya nanti akan diterbitkan dalam sebagai produk dari proses registrasi itu. Kan ndak mungkin undang-undang mau .. loh kok ada alat bukti yang lain yang di sebut di situ. Itu ada alat bukti di Pasal 66 itu dikatakan alat bukti kepemilikan berupa dokumen-dokumen kepabean. Dokumen-dokumen atau fakturfaktur pembelian. Itu berfungsi sebagai alat bukti awal. Saya katakan tadi tetap diakui, tapi kedudukannya fungsinya sebagai alat bukti kepemilikan awal. Karena alat bukti yang sesungguhnya adalah BPKB.

75.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya.

23

76.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dari Pemohon ada satu, Majelis. Karena tadi ada pembahasan dari Ahli menyatakan alat berat membahayakan.

77.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi begini ... begini ... memangkan tidak mungkin kita ... apa ya ... memaksakan persamaan persepsi-persepsi atau pendapat dari Pemohon, maupun Hakim, atau Pemerintah atau Pihak Terkait atas keterangan Ahli. Jadi biarkanlah itu keterangan ya.

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Kalau boleh kami menyampaikan keberatan atas pernyataan bahwa (...)

79.

KETUA: ANWAR USMAN Bisa, bisa, nanti, nanti begini. Kan nanti bisa diajukan dalam kesimpulan ya. Jadi memang begini, sekali lagi bahwa Ahli hanya memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Apakah itu keterangan atau pendapat Ahli itu sesuai dengan apa … pendapat atau persepsi kita, ya tentu masalah lain. Nanti menjadi bahan pertimbangan Majelis atau Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Baik, dari … jadi sebelum sidang ini ditutup, ini ada bukti tambahan dari Pemohon P-12 sampai P-18, betul?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis dan juga tambahan keterangan Ahli menindaklanjuti apa … pertanyaan dari Pemerintah minggu lalu.

81.

yang

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya baik.

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dari Pihak Kepolisian.

24

83.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, nanti bisa juga sekaligus dalam kesimpulan. Termasuk tadi apa yang ingin disampaikan bisa dimasukkan dalam kesimpulan akan menjadi pertimbangan bagi Majelis. Ya, bukti tambahan disahkan. KETUK PALU 1X Dari pihak Pemerintah masih ada ahli ya yang ingin dihadirkan? Satu lagi, ya?

84.

PEMERINTAH: DJOKO SASONO Benar, Yang Mulia.

85.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, kalau begitu sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 pukul 11.00 WIB. Untuk Ahli, Bapak Prof. Nur Hasan Ismail, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih dan pendapatnya ya bermanfaat untuk pertimbangan Majelis. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB Jakarta, 18 Mei 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

25