2015

FORMULIR MODEL PS-13 KEPUTUSAN SENGKETA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan: 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015 Menimbang

: a. bahwa Bawaslu Provinsi telah mencatat dalam Buku Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Register Penyelesaian

a. Nama

: H.Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,SE.MH.

b. Pekerjaan/Jabatan

: Wiraswasta

c. Kewarganegaraan

: Indonesia

d. Alamat

: Jalan Kuripan, Gang III A, RT.002, No.20A Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

e. Nomor Telepon/HP

: 08121034371

Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang didaftarkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan oleh Partai Golongan Karya. a. Nama

: DR. Karyono Ibnu Ahmad

b. Pekerjaan/Jabatan

: Dosen.

c. Kewarganegaraan

: Indonesia.

d. Alamat

: Komplek Awang Sejahtera II/4, RT.15, RW.003, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

e. Nomor Telepon/HP

: 08125165609

Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang didaftarkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan oleh Partai Golongan Karya.

dengan permohonan bertanggal 29 Juli 2015, memberikan kuasa kepada Syarifani Sabarhan, SH, Mahyudin, S.H dan M. Kharisma P.Harahap, S.H, dengan surat kuasa khusus Nomor 001/M&H/P/VIII/2015 tanggal 28 Juli 2015, pekerjaan Advokat pada M&H Law Office, yang berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Ruko Simpang Gusti, No. 15C, Lantai 3, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Telp/HP 081349378292/08125000399/081351981198, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON. terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jl. Jendral A.Yani, KM.3,5, No.212 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan , Telp : (0511) 3256404, Fax : (0511) 3256400, selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor Nomor 001/BWSL.KALSEL.22.00/VII/2015 pada tanggal 29 Juli 2015.

b. bahwa Bawaslu Provinsi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: 1. (Uraian Permohonan Pemohon) I.

TENTANG KEWENANGAN BADAN PENGAWAS

PEMILU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi”.

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota

Menjadi

Undang-Undang,

menyebutkan

“Sengketa

Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b tersebut adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

c. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan sebagaimana terurai dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan

tugas

dan

wewenang

dalam

pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”.

d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi

atau

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

PEMOHON

DAN

Kabupaten/Kota. II.

TENTANG

KEDUDUKAN

HUKUM

TERMOHON a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan ““Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.

b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang isinya diantaranya :

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pertama

: Menetapkan

dan

mengesahkan

H.

GUSTI

ISKANDAR S. A, SE, MH sebagai Calon Gubernur dan DR. KARYONO IBNU AHMAD sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua

: Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan untuk : 1. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum setempat. 2. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2015.

Ketiga

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

Keempat

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) akan tetapi sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon memutuskan permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak

dapat diterima. d. Bahwa kedudukan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Dan tugas serta wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h adalah : “menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan”.

f. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon telah memutuskan kalau pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

b. Bahwa Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang memutuskan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima diketahui oleh Pemohon pada saat dibacakan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juli 2015, Keputusan tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima, tanggal 28 Juli 2015 telah diterima Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015.

c. Bahwa permohonan a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2015 sehingga jelas pengajuan permohon a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

IV. POKOK PERMOHONAN I. Tentang Objek Yang Disengketakan a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi

kewenangan Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :  Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kallimantan Selatan menetapkan :  Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima karena: -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4)Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari

2

(Dua)

kepengurusan

hasil

Muktamar/Muhas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (Satu) pasangan calon yang sama; -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau

kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masingmasing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat (4); -

Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan, sehingga

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas.

c. Bahwa karena isi dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 adalah keputusan/penetapan yang menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima maka berita acara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, sehingga Bawaslu Provinsi

Kalimantan

permohonan Pemohon.

Selatan

berwenang

untuk

memeriksa

II. Tentang Duduk Perkara Permohonan a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali, yang isinya diantaranya : MEMUTUSKAN Menetapkan


Pertama

: Menetapkan

dan

mengesahkan

H.

GUSTI


: Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan untuk : a.

Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum setempat.

b.

Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2015.

Ketiga


Keempat

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. b. Bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali sebagai Partai Politik yang mendukung Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepengurusan yang sah karena telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015.

c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon).

d. Bahwa akan tetapi setelah permohonan pendaftaran berikut berkas syarat pencalonan Pemohon serahkan kepada Termohon, Termohon kemudian

melakukan

rapat

pleno

dan

menerbitkan

serta

menyampaikan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :  Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan :  Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima karena : -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari

2

(Dua)

kepengurusan

hasil


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masingmasing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat (4);

-


tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas. e.

Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”, karena faktanya pada saat penyerahan berkas pendaftaran sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) kepada Termohon, Pemohon juga menyertakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang kepengurusannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

f. Bahwa Termohon keliru memahami ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam huruf a Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut baru wajib dilaksanakan

apabila

terdapat

putusan

pengadilan

mengenai

penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan Partai Golongan Karya

(Golkar) H.R Agung Laksono sebagaimana

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Pearaturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

g. Bahwa faktanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang memutuskan penundaan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagai pengurus yang sah telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015, yang amar putusannya dapat kami kutip sebagai berikut : MENGADILI 1.

Menerima permohonan banding dari Tergugat/pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding.

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI I.

Dalam Penundaan  Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT, tanggal 1 April 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa.

II.

Dalam Eksepsi  Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding

tentang

kewenangan

absolute

pengadilan. III.

Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. 2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan dasar Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon pada huruf b Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 sebenarnya juga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima karena ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebenarnya berhubungan atau merujuk kepada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian apabila atas Surat Keputusan

Menteri

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia

yang

mengesahkan kepengurusan Partai Politik ditunda pemberlakuannya berdasarkan

penetapan

penundaan

dari

pengadilan,

sehingga

sepanjang putusan pengadilan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus atas dasar kesepatakan perdamaian atau kedua kedua kepengurusan

yang

bersengketa

harus

mengajukan

dan/atau

menyetujui pasangan calon yang sama.

i.

Bahwa akan tetapi sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada angka 8 (Delapan) di atas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono, pasca Putusan Pengadilan Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

dalam

perkara

No.

162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 tetap menjadi surat keputusan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mengajukan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. j. Bahwa selain itu, Termohon seharusnya tidak serta merta memutuskan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, karena Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, b dan c serta Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Termohon seharusnya sebelum memutuskan menerima atau tidak menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus melakukan penelitian kelengkapan administratif dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, faktanya Termohon justru serta merta memutuskan untuk tidak menerima pendaftaran dari Pemohon tanpa melakukan klarifikasi mengenai keabsahaan dukungan Partai Politik pendukung Pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar).

k.

Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon”, sehingga untuk menilai keabsahan dukungan Partai Politik yang mengusung bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Termohon seharusnya berpedoman

kepada

salinan

keputusan

terakhir

tentang

penetapan/pengesahan kepengurusan Partai Politik. l.

Bahwa dengan demikian sebenarnya tidak ada dasar bagi Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, dan beralasan hukum bagi Pemohon untuk menuntut agar Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan yang memeriksa permohonan a quo memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 karena telah mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015. 5. Memerintahkan Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Demikianlah permohonan Pemohon, besar harapan Pemohon Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo dengan seadiladilnya. V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang memeriksa permohonan a quo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 karena telah mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015. 5. Memerintahkan Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Demikianlah permohonan Pemohon, besar harapan Pemohon Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo dengan seadiladilnya.

2. (Bukti-Bukti Pemohon) Bukti P-1

Bukti P-2

: Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatan tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor : 026/BA/VII/2015 : Tanda Terima Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatan tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor : 026/BA/VII/2015.

Bukti P-11

: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya : Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyono Ibnu Ahmasd, DR : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. : Keputusan Dewan Pimpinan pusat partai Golongan Karya Nomor : KEP-569-A/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2015-2020 (Hasil Musda). : Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur olehDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya. : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. : Surat Pernyataan Calon Gubernur

Bukti P-12

: Surat Pernyataan Calon Wakil Gubernur

Bukti P-13

Bukti P-14

: Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dengan RPJP Daerah : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur

Bukti P-15

: Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Gubernur

Bukti P-3 Bukti P-4

Bukti P-5

Bukti P-6 Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9 Bukti P-10

3. (Keterangan Saksi/ Ahli Yang Diajukan Pemohon)* Saksi Ahli Pertama : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. (Banjarmasin, 8 Agustus 2015) Pendapat Hukum Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor

:026/BA/VII/2015. 1. Aspek Prosedur.

Bahwa Berta Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Perhilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Nomor : 026/BA/VII/2015 telah masuk pada tahapan penelitian syarat calon dan pencalonan. Berdasarkan tahapan yang telah diatur bahwa tahapan Penelitian syarat calon dan pencalonan adalah tanggal 28 Juli - 3 Agustus 2015. Format/model Berita Acara

Komisi

Pemilihan

Umum

Kalimantan

Selatan

Nornor

:

026/BA/VII/2015 tidak lazim sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 junto Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015. Karena apabila tahapan pendaftaran pasangan calon seyogianya Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menggunakan MODEL BA.HPKWK.dan LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK. Ketentuan Peraturan Perudang-undangan dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 9 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang membuka kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) di atas tidak digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam prosedur tata cara Pendaftaran Pasangan. Calon sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015.

Dengan demikian dari sisi prosedur telah keliru. Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Syarat sahnya Keputusan Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Dilihat dari parameter Pasal 52 ayat (1) dimaksud maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 026/BAA.111/2015 tidak menenuhi Pasal 52 ayat (1) dimaksud. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. Pasal 56 ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. 2. Dasar Hukum Yang Digunakan Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan untuk menetapkan tidak dapat menerima Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR, S.E.,M.H., dan Dr. H. KARYONO IBNU AHMAD yang didasarkan ketentuan Pawl 36 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (6) Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 adalah keliru. Seharusnya didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan

Dalam

hal

keputusan

terakhir

dari

Menteri

tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ KIP Kabupaten /Kota menerima pendaftaran Pasangan Caton berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepenaurusan Partai Politik. Pasal 34 ayat (2), Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten /Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. Maksud dari Pasal 36 ayat (1) dengan menunjuk dalam Pasal 34 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir Tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. Rumusan Pasal 36 ayat (2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa

sebagaimana pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan

keputusan Menteri (dalam hal ini Keputusan

Menteri Hukum dan HAM Nomor: N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015), Komisi Pemilihan Umum Provins/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindakianjuti dengan penerbitan keputusan dan Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. Dalam fakta bahwa keputusan Menteri (dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum dan HAM) Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/20151PTUNJKT, tanggal 18 Mei 2015 yang memutuskan penundaan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar H.R Agung Laksono sebagai pengurus yang sah. Akan tetapi dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta putusan dalam perkara No. 162/B/2012015 /PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 . Dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta di atas maka Keputusan Menteri Hukum dan HAM dimaksud tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) yang terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri. Karena penundaan pemberlakuan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

4

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah menilai keabsahan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu rangkaian Pasal 36 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan seterusnya tidak lagi dapat digunakan. Karena ayat-ayat dimaksud berkenaan dengan Pasal 36 ayat (2). Hal ini dapat ditelusuri dari frasa rumusan Pasal 36 ayat (3) yang menunjuk kepada Pasal 36 ayat (2), ayat (4) yang menujuk ayat (3). Maka dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut di atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM di atas kembali rechmatig/absah sampai ada pembatalannya.Walaupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2016 yang harus digunakan untuk menerima pendaftaran pasangan calon. Hal ini sesuai dengan asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid - praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini mengeluarkan keputusan) selalu harus dianggap rechmatig/absah sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan- KTUN yang digugat (dalam hal ini Keputusan Menteri Hukum dan HAM dimaksud). Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan menyatakan Pasal 66 ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang; b. Prosedur, dan/atau c. Substansi. Ayat (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Ayat (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh : a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. Atas putusan Pengadilan. Saksi Ahli Kedua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum. (Banjarmasin, 8 Agustus 2015). Pendapat

Hukum

Tentang

Kasus

Penolakan

Pendaftaran

H.

GT.

Iskandar SA, SE. MH DAN DR. H. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Bakal Pasangan

Calon

Gubernur

Dan

Wakil

Gubernur

Kalimantan Selatan. 1. Legal Issue Apakah Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan calon gubemur dan wakil gubemur atas nama H. Gusfi Iskandar SA, SE, MH dan Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad tidak dapat diterima sah menurut hukum ?

2.Legal ProblemSolving Berita Acara ini diukui berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 yang rnenentukan bahwa KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata KTUN tersebut unsur-unsumya adalah : a. Penetapan tertulis. b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Bersifat konkret, individual dan final f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Rumusan KTUN di atas kembali dikokohkan sebagai konsep Keputusan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, maka Berita Acara tersebut dapat dikualifikasi sebagai KTUN. Berita Acara tersebut tidak sah atau batal tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan TUN. Syarat sahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 bahwa : (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Dibuat sesuai prosedur dan c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Bilamana kita kaji syarat sahnya Berita- Acara, maka Berita Acara tersebut tidak sah menyangkut dua hal yaitu prosedur dan substansi :

a. Soal Prosedur Prosedur pencalonan Gubernur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Dalam prosedur pencalonan tersebut yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan sudah mengakomodasi prinsip-prinsip prosedur menurut hukum, di mana sebelum sampai pengambilan keputusan harus dilakukan pemeriksaan dokumen dan fakta agar dokumen yang diajukan akurat, valid sesuai fakta. Jadwal yang dibuat Komisi Pemilihan Umum dengan istilah penelitian dilakukan dari tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2015. Adanya tahapan penelitian ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2015 yang berbunyi : 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon. 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dalam hukum adanya prosedur pemeriksaan atau penelitian ini adalah sebagai syarat dari kecermatan atau ketelitian dari pihak pengambil keputusan sebagai salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dijadikan dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) (Ai No. 30 Tahun 2014. Yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dengan menerbitkan Berita Acara tersebut tenyata tanpa melalui prosedur di atas bahkan keputusan tersebut diambil super kilat yaitu permohonan dimasukkan tanggal 28 Juli 2015 dan diputuskan, pada tanggal yang sarna, maka jelas berita acara tersebut cacat prosedur. b. Soal Substansi Karena cacatnya prosedur berpengaruh pula terhadap substansi yaitu tidak dilakukannya tahapan verifikasi faktual. Dalam berita acara bahwa ditolak pasangan calon adalah berdasarkan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (6) Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum tidak memulai pembahasan dari Pasal 36 ayat (1) tetapi justru langsung ke ayat (4). Pertanyaannya KOMISI PEMILIHAN UMUM MENGENYAMPINGKAN

PASAL

36

(1),

APAKAH

TELAH

MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 34 AYAT (1) SEBAGAIMANA DIPERINTAHKAN OLEH PASAL 36 AYAT 1. OLEH KARENA T1DAK MELAKSANAKAN

VERIFIKASI

FAKTUAL,

MAKA

PASAL

YANG

DIPASANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM MENJADI KELIRU. Perhatikan Pasal 36 ayat (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM No 12 Tahun 2015 :

" Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Caton berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Lihat Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015: "Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon". Dengan demikian sebelum lanjut ke ayat 2 harus dilakukan verifikasi faktual terhadap Pasal 36 ayat 1. Bagaimana bisa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Setatan mengetahui fakta dari Pasal 36 ayat 1 tidak terpenuhi jika tahapan verifikasi faktual sebagaimana perintah Pasal 34 ayat 1 tidAk dilakukan. Padahal fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta adalah fakta hukum Pasal 36 ayat 1 ini yang ada. Sehingga Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dengan menggunakan Pasal 36 ayat 4 dan Pasal 36 ayat 6 menjadi cacat substansi. 3. Legal Opinion Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur atas nama H. Gusti Iskandar SA,SE.MH dan Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad tidak dapat diterima adalah cacat prosedur dan cacat substansi dengan demikian

berarti cacat hukum dan harus dibatalkan. 4. KESIMPULAN PEMOHON I.

Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan a. Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada Permohonan, tanggal 29 Juli 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undangundang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi

adalah

Badan

Pengawas

Pemilihan

Gubernur

yang

bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi”.

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota”.

Dan

berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi

Undang-Undang,

disebutkan

yang

memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b tersebut adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

c. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan sebagaimana terurai dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”. d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menerima Permohonan dari Pemohon. II.

TENTANG

KEDUDUKAN

HUKUM

PEMOHON

DAN

TERMOHON a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan

oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan ““Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang isinya diantaranya :

MEMUTUSKAN Menetapkan


Pertama

: Menetapkan

dan

mengesahkan

H.

GUSTI


: Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan untuk : 1. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum setempat. 2. Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2015. Ketiga


Keempat

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) akan tetapi sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon memutuskan permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima. d. Bahwa kedudukan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi”. Dan tugas serta wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf h adalah : “menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan”. f. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, Termohon telah memutuskan kalau pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima.

III.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (Tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”. 2. Bahwa Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang memutuskan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima diketahui oleh Pemohon pada saat dibacakan pada Kantor Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juli 2015, Keputusan tersebut sesuai dengan bukti Tanda Terima, tanggal 28 Juli 2015 telah diterima Pemohon pada tanggal 28 Juli 2015.

3. Bahwa permohonan a quo diajukan pada tanggal 29 Juli 2015 sehingga jelas pengajuan permohon a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

IV.

TENTANG OBJEK YANG DISENGKETAKAN a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu diantaranya : b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan kalau salah satu penyebab timbulnya sengketa tersebut diantaranya : c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon) sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :  Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kallimantan Selatan menetapkan :  Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan

DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima karena: -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari

2

(Dua)

kepengurusan

hasil


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masingmasing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat (4);

-


tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas.

c. Bahwa karena isi dari Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun

2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 adalah keputusan/penetapan yang menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima maka berita acara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, sehingga Bawaslu Provinsi

Kalimantan

Selatan

berwenang

untuk

memeriksa

permohonan Pemohon.

V. TENTANG DUDUK PERKARA PERMOHONAN a. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP-927/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali, yang isinya diantaranya : MEMUTUSKAN Menetapkan


Pertama

: Menetapkan

dan

mengesahkan

H.

GUSTI


: Menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan untuk : a. Mendaftarkan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama ke Komisi Pemilihan Umum setempat. b.

Memenangkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2015.

Ketiga


Keempat

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya. b. Bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudi Amali sebagai Partai Politik yang mendukung Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepengurusan yang sah karena telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015.

c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Termohon).

d. Bahwa akan tetapi setelah permohonan pendaftaran berikut berkas syarat pencalonan Pemohon serahkan kepada Termohon, Termohon

kemudian

melakukan

rapat

pleno

dan

menerbitkan

serta

menyampaikan Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang isinya :  Hasil penelitian persyaratan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kallimantan Selatan menetapkan :  Pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. GUSTI ISKANDAR S. A, SE. MH dan DR. H. KARYONO IBNU AHMAD tidak dapat diterima karena : -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (Satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari

2

(Dua)

kepengurusan

hasil


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6)Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa dalam hal kepengurusan Partai Politik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (Dua) kepengurusan, masingmasing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (Satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaskud ayat (4);

-

Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan hanya terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum yakni H. R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal

yakni Zainudi Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Gusti Perdana Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan, sehingga

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di atas. e. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.M.Hum dan pendapat Ahli Dr. H. Ichsan Anwary S.H.M.H, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, “Syarat sah suatu keputusan meliputi : a) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b) Dibuat sesuai prosedur; dan c) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan”. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi

Pemerintahan,

keputusan

yang

tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal dan/atau dapat diibatalkan. g. Bahwa carat prosedur yang terkandung di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur

Kalimantan

Selatan

Tahun

2015,

Nomor

:

026/BA/VII/2015, tanggal 28 Ju1i 2015, menurut ahli dikarenakan

Termohon sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen dan fakta, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan dan memberi masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur", pada ayat (2) disebutkan

Penelitian

persyaratan

administrasi

sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur. Dan sesuai dengan tahapan yang telah dibuat proses verifikasi tersebut seharusnya dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015. h. Bahwa istilah penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi a) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau

melakukan

memeriksa

dokumen

Keputusan

dan/atau

dan

kelengkapan

Tidakan,

harus

Administrasi

Pemerintahan dari Pemohon. b) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemerintahan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan atau tindakan. i. Bahwa dalam hukum adanya prosedur pemeriksaan dan penelitian ini adalah sebagai syarat dari kecermatan atau ketelitian dari pihak

pengambil keputusan sebagai salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dijadikan dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian karena dikeluarkannya keputusan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015,

tanggal

28

Juli

2015

dilakukan

tanpa

memperhatikan prosedur sebagaimana tersebut di atas maka keputusan Termohon tersebut dapat dikualifikasi cacat prosedur. j. Bahwa cacat substansi menurut pendapat ahli dikarenakan Termohon keliru menggunakan dasar hukum, yakni ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9.Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. k. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 tidak dapat diterima sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan “Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota menerima

pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dan Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”, karena faktanya pada saat penyerahan berkas pendaftaran sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) kepada Termohon, Pemohon juga menyertakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.0l Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH01.AH.11.01

Tabun

2015,

tanggal

23

Maret

2015,

yang

membuktikan bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) yang kepengurusannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, vide bukti P.4. l. Bahwa Termohon keliru memahami ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam huruf a Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) tersebut baru wajib dilaksanakan

apabila

terdapat

putusan

pengadilan

mengenai

penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. m. Bahwa faktanya sesuai dengan bukti P.3, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang memutuskan penundaan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono sebagai pengurus yang sah telah dicabut dan dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015, yang amar putusannya dapat kami kutip sebagai berikut : MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan : MENGADILI SENDIRI I.

Dalam Penundaan -

Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki

kekuatan

hukum

lagi,

Penetapan

Nomor

62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa. II.

Dalam Eksepsi

-

Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding

tentang

kewenangan

absolut

pengadilan. III.

Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. 2. Menghukurn

Penggugat/Terbanding

membayar

biaya

perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). n. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan dasar Termohon untuk menyatakan tidak menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon pada huruf b Barita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 sebenamya juga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan pendaftaran Pemohon tidak dapat diterima karena ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebenarnya berhubungan atau merujuk kepada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

o. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada angka 14 (Empat belas) di atas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono, pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 162/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2015 tetap menjadi surat keputusan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mengajukan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. p. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : N.HH01.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

Pusat

Partai

Golongan

Karya

(bukti

P.4)

yang

mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) H.R Agung Laksono yang mendukung Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 adahah tetap sah, karena sesuai dengan asas praduga rechtinatig (verrnoeden van rechtmatigheid praesumptio iustae causa), setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintah/penguasa selalu harus dianggap benar sampai ada pembatalan. Dan faktanya SK Menteri Hukum dan HAM tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan, oleh karenanya ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengikat untuk dilaksanakan oleh Termohon.

q. Bahwa keliru apabila Termohon memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta yang tidak jelas, termasuk atas fakta adanya kesepakatan perdamaian di internal kepengurusan

Partai

Golongan

Karya,

karena

sesungguhnya

kesepakatan apapun. tidak dapat mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi pedoman mutlak bagi Termohon sebagai penyelenggara pemilu. r. Bahwa menurut doktrin hukum, ada beberapa metode penafsiran yang dapat digunakan untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tetapi metode penafsiran pertama yang harus digunakan adalah Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), karena apabila dengan menggunakan metode

penafsiran

gramatikal

ketentuan

perundang-undangan

tersebut sudah dapat dipahami maka tidak boleh lagi digunakan metode penafsiran yang lain. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tabun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut sebenarnya telah jelas secara tekstual atau gramatikal sehingga seharusnya tidak dapat ditafsirkan lain apapun keadaan yang menyertainya. s. Bahwa pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Junto Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupali, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pun telah jelas secara tektual dan gramatikal diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, sehingga seharusnya ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati„ dan/atau Walikota dan Wakil Walikota baru dapat dikecualikan apabila terdapat keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. t. Bahwa oleh karena itu Termohon seharusnya tidak serta merta memutuskan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun

2015

sebagaimana

Berita

Acara

Penelitian

Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/V11/2015, tanggal 28 Juli 2015, karena Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, b dan c serta Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahum 2015 Tentang Perubahan Alas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. u. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahum 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menentukan “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi Badan Hukum” dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik “Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi", Dan keputusan pengesahan tersebut diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia, vide Pasal 4 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol. v. Bahwa Undang-Undang Partai Politik sebenamya tidak mengatur, bahkan tidak rnengakui adanya kepengurusan Ganda, karenanya menurut undang-undang partai politik tersebut kepengurusan partai politik yang sah adalah kepangurusan partai politik yang sah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karenanya ketentuan-ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan ayat (6) yang menjadi dasar Terohon untuk menganulir pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebenamya adalah ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang partai politik sebagai peraturan yang lebih tinggi (asas lex superior derogate legi inferior), dan menurut pendapat ahli Dr. H. Ichsan Anwary. SH. MH ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya tidak dapat diberlakukan. w. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan “Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedornan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/K1P Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/K1P Kabupaten Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon”, sehingga untuk menilai keabsahan dukungan Partai Politik yang mengusung bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Termohon seharusaya berpedoman kepada salinan keputusan terakhir tentang penetapan/pengesahan kepengurusan Partai Politik.

x. Bahwa dengan demikian sebenamya tidak ada dasar bagi Termohon untuk menyatakan tidak rnenerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon sebagai pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, dan beralasan hukum bagi Pemohon untuk menuntut agar Pemohon dinyatakan telat memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dam Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihann Gubemur darn Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, mernbatalkan keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Barita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dam Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

1. (Uraian Jawaban Termohon) Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 001/M&H/VII/2015 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Juli 2015 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 yang dicalonkan

oleh

Partai

Golkar

Kubu

Agung

Laksono

yang

pendaftarannya tidak dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. 2.

Argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa tindakan termohon yang tidak dapat menerima pendaftaran pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum No.12 tahun 2015 adalah tidak benar, karena dalam menerapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) tidak bisa dibaca berdiri sendiri tapi terkait dengan ketentuan ayat berikutnya, dimana sebagaimana diketahui bahwa Partai Golkar selain adanya dua kubu kepengurusan dan sedang bersengketa di pengadilan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap juga telah berupaya melakukan langkah perdamaian yang diimplementasikan dengan membentuk Tim Pilkada Bersama dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (4) menjadi mengikat Partai Golkar secara keseluruhan tanpa kecuali;

3.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendaftaran Bakal Calon Walikota Banjarbaru yang didukung oleh kedua kepengurusan DPP Partai Golkar untuk calon yang sama sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL.B.1-KWK.PARPOL tentang Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2015 yaitu : a. SK DPP No.KEP-988/DPP/GOLKAR/VII/2015 Tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

yang ditandatangani oleh Ketua Umum HR AGUNG LAKSONO dan Sekretaris Jenderal ZAINUDDIN AMALI tanggal 25 Juli 2015; dan b. SK DPP No.R-148/GOLKAR/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE Sekretaris Jenderal IDRUS MARHAM. Berdasarkan uraian tersebut dia atas, termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 yang memeriksa permohonan dimaksud memberikan keputusan sebagai berikut 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan

tindakan

KOMISI

PEMILIHAN

UMUM

Provinsi

Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Kalimantan Selatan No.026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih. 2. (bukti-bukti Termohon) Bukti T-1

:

Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor : 026/BA/VII/2015

Bukti T-2

:

Tanda Terima Berita Acara yang dikeluarkan oleh

Bukti T-3

:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor : 026/BA/VII/2015. Kesimpulan tertulis oleh Komisi Pemilihan Umum, terkait musyawarah sengketa pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

3. Kesimpulan Termohon Berdasarkan

hasil

pemeriksaan

sidang

permusyawarahan

yang

telah

dilaksanakan terhadap sengketa yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 001/M&H/VII/2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Juli 2015 dapat kami ajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah termohon sampaikan baik pada jawaban tertulis termohon yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2015, maupun jawaban lisan yang telah disampaikan dalam sidang permusyawaratan yang terhormat ini disertai alat bukti surat yang disampaikan, 2. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang telah didalilkan dan disampaikan pemohon baik dalam permohonannya maupun keterangan saksi ahli yang disampaikan dalam sidang permusyawaratan ini, karena: a. Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak menerima pendaftaran pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak benar karena ketentuan Pasal 36 (1) dimaksud memiliki keterkaitan dengan ayatayat berikutnya dalam Pasal tersebut yang selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut;

Pasal 36 1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 2) Apabila

dalam

proses

penyelesaian

sengketa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 3) Apabila

dalam

proses

penyelesaian

sengketa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/ Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian. 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan

3

untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama. Memang benar bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM, namun oleh DPP Partai Golkar Versi Munas Bali telah dilakukan gugatan yang sampai saat ini masih berproses sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) tidak bisa diterapkan karena terdapat ketentuan ayat (2) dan ayat (3) yang mengharuskan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat dijalankannya ketentuan Pasal 36 ayat (1) dimaksud. Bahwa dalam perjalanannya selain terjadi sengketa di pengadilan, kedua kubu juga telah melakukan proses islah atau perdamaian namun belum berhasil membentuk satu kepengurusan yang sama sehingga ketentuan Pasal 36 ayat (4) menjadi mengikat kepada kedua kubu dalam hal proses pencalonan kepala daerah, dimana calon kepala daerah yang diusung selain harus disetujui oleh kedua kubu juga ada keharusan untuk memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan calon yang sama. Hal tersebut juga diperkuat dengan dibentuknya tim pilkada bersama oleh kedua kubu yang dapat dimaknai sebagai persetujuan penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (4) oleh kedua kubu partai Golkar yang bersengketa agar bisa ikut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ini. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendaftaran Bakal Calon Walikota Banjarbaru yang didukung oleh dua kepengurusan DPP Partai Golkar untuk calon yang sama sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL.B.1KWK.PARPOL tentang Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2015 yaitu; a. SK DPP No. KEP-988/ DPP/ GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Ketua Umum HR AGUNG LAKSONO dan Sekretaris Jenderal ZAINUDDIN AMALI tanggal 25 Juli 2015; serta b. SK DPP No. R-148/ GOLKAR/VII/ 2015 tanggal 26 Juli 2015 Perihal

Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Banjarbaru yang ditandangani oleh Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE Sekretaris Jenderal IDRUS MARHAM dan beberapa daerah lainnya juga, kedua kubu telah memberikan persetujuan bersama untuk mengusung calon yang sama; c. Keterangan ahli yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalm Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menurut hemat termohon harus diuji terlebih dahulu dalam forum peradilan lain dalam hal ini melalui proses uji materi di MA terkait adanya peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya, forum permusyawaratan ini tidak berwenang untuk memutuskan hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang memeriksa permohonan sengketa pemilihan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 001/M&H/ VII / 2015 Perihal Permohonanan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 Juli 2015, untuk memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan selatan No. 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. (Pertimbangan Pimpinan Musyawarah) a.

(Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Musyawarah) 1) Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Nomor : 026/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015.

2) Pemohon menyerahkan bukti-bukti secara tertulis dan dibacakan

didepan pimpinan musyawarah. 3) Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan

kepada pimpinan musyawarah. 4) Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis kepada pimpinan

musyawarah

tanpa

menghadiri

sidang

musyawarah

dan

membacakannya. 5) Pimpinan musyawarah tetap mengupayakan kedua belah pihak untuk

mencapai sebuah kesepakatan di dalam musyawarah 6) Menurut keterangan ahli Dr. H. Ichsan Anwari, S.H.,M.H, terkait

dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut di atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM di atas kembali rechmatig/absah sampai ada pembatalannya, walaupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 yang harus digunakan untuk menerima pendaftaran pasangan calon. Hal ini sesuai dengan asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid - praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini mengeluarkan keputusan) selalu harus dianggap rechmatig/absah sampai ada pembatalannya. Selanjutnya Menurut keterangan ahli Prof.Dr.H.M. Hadin Muhdjat, S.H.,M.Hum terkait Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur

Kalimantan Selatan Nomor 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. Yang menetapkan pendaftaran bakal pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atas nama H. Gusti Iskandar SA,SE.MH dan Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad tidak dapat diterima adalah cacat prosedur dan cacat substansi dengan demikian berarti cacat hukum dan harus dibatalkan. 7) Bahwa Pimpinan Musyawarah mengetahui Surat Pernyataan Bersama

Tim 10 yang mengusulkan calon yang berbeda, yang ditandatangani

M.S Hidayat yang bertindak atas nama DPP Partai Golkar Hasil Munas IX Bali Tahun 2014 dan Yorrys Raweyai yang bertindak atas nama DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol Tahun 2014, 8) Bahwa Pimpinan Musyawarah melihat kesimpulan dan tanggapan

dari Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 9) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Pimpinan

Musyawarah Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Selatan untuk memutuskan seadil-adilnya. b. (Penilaian Dan Pendapat Dari Pimpinan Musyawarah Dikaitkan Dengan Aturan Perundang-Undangan)

1. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 2. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 3. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor 9

Tahun

2015

sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 4. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur pada tanggal 28 Juli 2015 dengan Partai politik pengusung Partai Golkar. 6. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat, berkenaan dengan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bagi kepengurusan partai politik yang masih dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, dapat terima oleh Komisi Pemilihan Umum pendaftaran pasangan bakal calonnya sepanjang adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, atau melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan partai politik sesuai dengan peraturan perundangundangan,

atau

partai

politik

dari

dua

kepengurusan

hasil

muktamar/munas/kongres dapat memberikan persetujuan untuk satu pasangan bakal calon yang sama, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor 9

Tahun

2015

sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan sebagai berikut: pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan. 8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2015 melalui berita acara penelitian persyaratan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor : 026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli tahun 2015. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (4) Undang-undang RI

No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan sebagai berikut: Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat tentang persetujuan atas Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (42) ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur ketentuan sebagai berikut: Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Masing-masing pengurus Partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (38) ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan

Pemilihan

Gubernur

Dan

Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Partai Politik atau gabungan Partai politik tingkat Provinsi mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/Kota mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Umum/KIP

dan

Wakil

Walikota

Kabupaten/Kota

kepada selama

Komisi masa

Pemilihan pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3). 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (38) ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam mendaftarkan pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai Politik atau Gabungan Partai Politik Wajib memenuhi persyaratan : a. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota 13. Bahwa pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai pasangan calon Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan

pusat

Partai

golongan

karya

Nomor:

KEP-

927/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 27 2015 tentang penetapan dan pengesahan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum H.R Agung laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. 14. Bahwa Partai Golongan Karya sebagai Partai politik pengusung pasangan calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur, telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM

sesuai

dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: N.HH-01.AH.01 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya beserta lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : N.HH-01.AH.11.01 tahun 2015, tanggal 23 maret 2015. 15. Bahwa Pimpinan Musyawarah berpendapat keputusan Kementerian Hukum dan HAM masih dalam proses penundaan dikarenakan belum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindak lanjuti dengan dengan penerbitan keputusan dari menteri

tentang penetapan kepengurusan partai politik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

terdapat

penetapan

pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan

keputusan

dari

Menteri

tentang

penetapan

kepengurusan Partai Politik. 16. Bahwa dalam berkas persyaratan pencalonan yang diajukan hanya terdapat 1 (Satu) keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai golongan karya

tentang Persetujuan Pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan selatan tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua umum yakni H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal yakni Zainudin Amali dan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua Ir.Gusti Perdana Kesuma dan Sekretaris yakni Drs. Hasan Mahlan. Pimpinan Musyawarah berpendapat pasangan calon didaftarkan oleh dua kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan satu (1) pasangan calon yang

sama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal (36) ayat 6 : Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Yang berbunyi dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai politik dari dua kepengurusan hasil muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk (satu) pasangan Calon yang sama. 17. Bahwa Pimpinan musyawarah berpendapat partai politik dan atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon yang berbeda, sebagaimana tersebut dalam fakta musyawarah terkait dengan Surat Pernyataan Bersama Tim 10 yang mengusulkan calon yang berbeda, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal (36) ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pencalonan

Pemilihan

Gubernur

Dan

Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan partai tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/KIP Aceh atau Komisi Pemilihan

Umum/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran pasangan calon 18. Bahwa Partai Golongan Karya yang hanya ditanda tangani oleh H.R. Agung Laksono dan Zainudin Amali, tidak memenuhi syarat sebagai Partai Politik Pengusul pasangan Calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur . 19. Bahwa pasangan Calon H. Gusti Iskandar SA, SE, MH. Sebagai Gubernur dan DR. Karyono Ibnu Ahmad Sebagai Calon Wakil Gubernur tidak memenuhi persyaratan pencalonan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. c. Bahwa Bawaslu Provinsi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo 3) Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan 4) Permohonan sengketa pemilihan a quo tidak beralasan hukum Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7. d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 40 ayat (2), dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 42 ayat (6). f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6). g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8). Menetapkan : 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No.026/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 1). Mahyuni, S.Sos., MAP, 2)

Azhar Ridhanie, S.HI.,MIP 3) Erna Kaspiyah, S.Ag.,M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2015, Oleh 1). Mahyuni, S.Sos., MAP, 2) Azhar Ridhanie, S.HI.,MIP 3) Erna Kaspiyah, S.Ag.,M.Si masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Mahyuni, S.Sos., MAP

Azhar Ridhanie, S.H.I.,MIP

Erna Kasypiah, S.Ag.,M.Si

Sekretaris ttd Doddy Yulihartanto, SE.,MM

2015

Recommend Documents