2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 134/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 12 NOVEMBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 134/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Forum Pengacara Konstitusi ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 12 November 2015 Pukul 10.15 – 10.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Aswanto 3) Manahan MP Sitompul Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Andi Muhammad Asrun 2. Heru Widodo 3. Robikin Emhas 4. Latifah Fardhiyah 5. Vivi Ayunita 6. Dhimas Pradana 7. Aan Sukirman 8. Syarif Hidayatullah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmanirahim. Sidang Perkara Nomor XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

134/PUU-

KETUK PALU 3X Silakan Para Pemohon memperkenalkan diri masing-masing siapa yang hadir. 2.

PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Forum Pengacara Konstitusi hadir sebagai Prinsipal Bapak Muhammad Asrun, Bapak Heru Widodo, Bapak Robikin Emhas, Ibu Latifah, saya Vivi Ayunita, Bapak Dhimas Pradana, Bapak Aan Sukirman, dan Bapak Syarif Hidayatullah. Terima kasih.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Sebagaimana biasa ini kan yang hadir ini, Para Pemohon ini sudah malang melintang di sini, jadi enggak usah banyak lagi diceramahi. Silakan garis besarnya saja ya, jadi enggak usah dibaca. Apalagi Pak Heru di sini, ya. Silakan.

4.

PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan saya mewakili rekan-rekan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan bahwa objek permohonan yang kami ajukan dalam perkara ini adalah Pasal 1 angka 28, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa oleh karena objek permohonan ini adalah Pengujian Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang hari adalah hari kalender terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

1

Kemudian, Yang Mulia, kedudukan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam hal ini Para Pemohon, kami adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan bukti kartu tanda penduduk, kemudian juga sebagai pembayar pajak yang menurut hemat kami mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Kemudian juga kami Para Pemohon sebagai warga negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan kausalitas atau sebab-akibat bahwa hak Pemohon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pemilukada serentak dapat dipastikan atau setidak-tidaknya menurut nalar akan terkendala dengan sempitnya waktu mempersiapkan gugatan dan buktibukti serta yang terpenting, Yang Mulia, adalah mendapatkan kuasa dari Pemohon Prinsipal diakibatkan faktor geografis Indonesia yang berbeda antara pasangan calon dari kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua maupun kepulauan Maluku yang memakan waktu sampai di Jakarta, sehingga secara logika atau setidak-tidaknya potensial merugikan Para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan pekerjaan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan bahwa pasal yang kami mohonkan uji ke Mahkamah Konstitusi Pasal 1 angka 28 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan yang pertama, waktu hari kalender dihitung secara hari normal yakni termasuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari tanggal merah dimana pelayanan jasa masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali, di antaranya terkait jasa pelayanan penerbangan dan pelayanan guna mencapai kota Jakarta dalam rangka pendaftaran perkara di Mahkamah Konstitusi, di antaranya juga akibat daftar penumpang yang telah penuh dikarenakan hari libur. Kemudian waktu penggunaan hari kalender tidak menghitung faktor geografis Indonesia dimana banyak daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, sehingga harus menggunakan layanan penerbangan udara yang jumlahnya sangat tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan layanan penerbangan bagi masyarakat. Kemudian juga, Yang Mulia, waktu penggunaan hari kalender bila bertepatan dengan hari libur Sabtu-Minggu atau hari bertanggal merah akan sulit menggunakan jasa perbankan guna pembayaran terkait proses menuju Mahkamah Konstitusi guna pendaftaran perkara yang membutuhkan dana penunjang operasional para pihak yang tidak sedikit jumlahnya. Menurut hemat Para Pemohon, Yang Mulia, norma mengenai penetapan hari yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang2

Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni ketika itu menetapkan bahwa hari adalah hari kerja, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, norma tersebut diubah dan diganti menjadi berbunyi hari adalah hari kalender, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Alasannya tentu tidak lain oleh karena sebenarnya norma tersebut mengadopsi dari norma dalam pemilu legislatif yang meskipun materi muatannya menjadi sama yakni hari adalah hari kalender, namun sesungguhnya, Yang Mulia, rasa keadilan yang tercipta berbeda antara situasi pada penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilukada serentak. Letak perbedaannya perlu kami garis bawahi bahwa dalam pemilu legislatif, sekalipun penetapan batas pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi, keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3x24 jam setelah KPU menetapkan rekapitulasi secara nasional, namun terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara tahapan penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, dan kemudian secara nasional, sedangkan dalam penetapan hasil rekapitulasi sengketa pilkada tidak ada penetapan berjenjang dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian secara nasional. Tapi begitu KPU menetapkan, KPU Kabupaten, berlakulah argo 3x24 jam. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan kami untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini. Kemudian, Yang Mulia, implementasi, implementasi pemberlakuan norma hari adalah hari kalender juga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa baik di tingkat Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota, kemudian tingkat persengketaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun pada persidangan perkara pidana pemilukada di peradilan umum yang pada kelazimannya melakukan persidangan dengan menggunakan hari adalah hari kalender, bukan hari kerja. Dengan demikian, Yang Mulia, secara prinsip … menggunakan hari kerja bukan hari kalender, mohon maaf, Yang Mulia. Dengan demikian, secara prinsip dapat dikatakan bahwa Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu perundang-undangan sebagai keputusan polik dan keputusan hukum dimana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri yakni salah satunya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Atas dasar argumentasi permohonan kami, Yang Mulia, dalam petitum kami memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut.

3

Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa hari adalah hari kalender tidak dimaknai sebagai hari adalah hari kerja. Kemudian yang ketiga, menyatakan Pasal 1 angka 28 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa hari adalah hari kalender tidak dimaknai sebagai hari adalah hari kerja. Yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok permohonan yang sudah kami sampaikan. Selanjuntya demi penyempurnaan permohonan ini, kami siap menerima saran dan perbaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaikumsalam wr. wb. Jadi, sudah sangat jelas ya, Pak Heru, baik dalam permohonannya maupun juga dalam paparannya. Memang masih ada yang mau diperjelas ini? Masih ada yang mau ditunggu nasihat Hakim ini? Ini kalangan profesional semua ini. Oke, namun demikian kita coba lihat beberapa hal, mungkin juga minta klarifikasi untuk lebih meyakinkan permohonan ini. Silakan, Yang Mulia Pak Aswanto memberikan masukan.

6.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ini Para Pemohon, ya. Pertama, Pasal 1 angka 28 yang Saudara-Saudara minta untuk diuji memang sebelumnya belum ada yang menguji, gitu. Tetapi substansi yang ada dalam Pasal … Pasal 1 angka 28 atau … itu sejalan dengan norma yang diatur di dalam Pasal 157 ayat (8). Pasal 157 ayat (8) itu bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan itu 45 hari dan hari yang dimaksud adalah hari yang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 28. Nah, kemarin saya kira ya, kemarin Mahkamah sudah membacakan putusan yang berkaitan dengan permohonan norma itu, norma 45 hari menjadi … 45 hari kalender menjadi 45 hari kerja. Jadi, mungkin bisa juga di … di … apa … dilihat putusan itu. Saya lupa putusan nomor berapa, tapi kemarin kami bacakannya. Kemarin kami bacakan putusan, ya. Putusan, betul. Putusan Nomor 105 … 105. Memang tidak pasal-pasal … apa namanya … Pasal 1 angka 28 itu tidak … tidak termasuk yang diuji. Yang diuji itu adalah salah satunya Pasal 4

157 angka 8 … ayat (8) dan Pasal 157 ayat (5) tentang 3x24 jam sejak KPU menetapkan hasil. Mereka juga meminta jangan 3x24 jam, tetapi enam hari. Mereka meminta enam hari. Jadi, enam hari sebagai waktu pertama untuk memasukkan dan sesudah itu ada enam hari lagi untuk perbaikan, ya. Itu kita sudah putuskan, tetapi untuk hari tenggang waktu memasukkan dan memperbaiki, itu tidak kabul. Artinya, tetap 3 x 24 jam. Tetapi untuk Pasal 157 ayat (8), itu kita kabulkan dengan memaknai hari kalender itu menjadi hari kerja, sebagaimana yang ada di dalam Pasal 1 angka 28, sehingga … ya, kalau itu yang Saudara-Saudara mau minta kan, sebenarnya sudah selesai, gitu. Sudah selesai itu, kan? Sudah dikabulkan kemarin itu. Tetapi yang tidak dikabulkan … saya pikir tadi juga ada … ada Pasal 157 angka … angka 5 … ayat (5), tapi ternyata cuma … apa … Pasal 1 angka 28 saja. Secara substantif, normanya kita sudah ubah menjadi 25 hari … menjadi 45 hari kalender. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini permohonan diajukan membawa bendera Forum Pengacara Konstitusi. Gitu, ya? Tapi kelihatannya, ini belum ada … belum ada anggaran dasarnya kelihatannya kalau sebagai organisasi. Dan kalau sebagai perseorangan yang memasukkan KTP, itu baru … baru satu orang yang memasukkan KTP. Pemohon hanya memasukkan satu KTP. Gitu, ya? Dan kalau juga diang … dengan alasan untuk memenuhi legal standing, alasan sebagai pembayar pajak, ini juga belum ada … apa namanya … NPWP-nya. Kemudian yang menjadi dasar setelah kami baca, dasar yang kelihatannya lebih ditonjolkan di dalam membangun argumen tentang ketidakcukupan waktu itu, itu pada … masih tetap fokus pada persoalan kondisi geografis Indonesia. Nah padahal, ya kalau itu yang dijadikan sebagai fokus, mungkin juga perlu. Atau paling tidak, nanti kalau itu dijadikan fokus, argumen lain bisa me … apa namanya … bisa menjawab itu bahwa sebenarnya sekalipun secara geografis beberapa daerah memang sulit dijangkau misalnya dengan alat-alat transportasi, baik udara maupun darat, tapi kemudian mekanisme yang ditentukan di dalam undang-undang ini, itu bisa juga memasukkan dan MK juga selalu melakukan itu, penerimaan permohonan secara online. Nah, ini perlu juga di … di … apa … dielaborasi, sehingga jangan nanti mentah itu soal geografis dengan … dengan argumen IT. Nah, ini yang saya kira tadi Yang Mulia mengatakan apakah kami masih perlu memberi nasihat. Saya kira, ini untuk lebih … lebih … apa namanya … lebih mudah meyakinkan kami nanti bahwa memang ini yang diajukan adalah persoalan yang sangat prinsip dan memang persoalan … persoalan konstitusional, sehingga apa yang SaudaraSaudara Pemohon harapkan, itu yang direspons oleh Mahkamah. Dari saya cukup, Yang Mulia.

5

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Aswanto. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

8.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SP. SITOMPUL Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya menambahkan saja sedikit. Memang benar, ini pasal yang diuji Pasal 1 poin 28 Undang-Undang Pemilihan ini hanya menyangkut soal hari kalender menjadi hari kerja, kemarin itu sudah diputuskan oleh Mahkamah. Namun sehubungan dengan permohonan yang perkara 105/PUU-XIII/2015 kemarin itu dimohonkan agar 3x24 jam itu diubah menjadi 6 hari. Nah, ini mungkin .. apa namanya… mungkin bisa ini menjadi bahan bagi Pemohon untuk memikirkan lagi, karena ini 3x24 jam ini nampaknya menjadi kontroversi … bukan kontroversi apakah ikut itu di dalam apa yang dimaksud dengan hari kalender menjadi hari kerja itu. Nah, seandainya penetapan KPU itu misalnya di hari jumat, nah, gitu, bagaimana 3x24 jam itu? Nah, ini barangkali perlu sekaligus untuk dipikirkan oleh Pemohon karena kemarin itu kita tidak … kita menolak, menolak itu 3x24 jam kita tolak karena dimohon supaya dimaknai 6 jam … eh … 6 hari. Nah, jadi kalau ini sekarang bagaimana? Kalau kita maknai itu hari kerja, kita maknai hari kalender itu menjadi hari kerja? Bagaimana implikasinya dengan itu, 3x24 jam itu karena memang konkretnya nanti misalnya beberapa KPU membuat pengumuman di satu hari sebelum hari libur, misalnya. Nah, hari libur itu masuk enggak di dalam 3x24 jam? Nah, ini teknis tapi sangat menentukan. Barangkali itu boleh nanti dielaborasi dalam permohonannya itu karena kalau masalah soal hari kalender dengan menjadi hari kerja, itu oke. Cuma karena pasalnya beda dari yang dimohonkan kemarin dengan permohonan yang diajukan sekarang ini, pasalnya berbeda, nah, itu harus kita barangkali nanti harus kita bicarakan dengan … di hari rapat RPH nanti untuk itu.0 Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Saya ingin tambahkan, jadi para Pemohon, ya kalau dari paparannya tadi maupun juga dalam permohonannya ini, kan lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Mahkamah ini, baik itu waktu untuk mendaftar maupun juga waktu penyelenggaraan peradilan di Mahkamah Konstitusi 6

ini. Di satu sisi tentu Mahkamah Konstitusi terima kasih, ada perhatian masyarakat, Saudara-Saudara sekalian agar Mahkamah juga punya waktu yang lebih panjang. Cuma persoalannya adalah masalah hari, masalah hari itu sebetulnya kan, tidak hanya berkaitan dengan sengketa di Mahkamah ini, tapi hampir seluruh rangkaian pelaksanaan pilkada ini menghitung hari, ya kan. Kapan penetapan KPU, kapan komplain, kapan Panwas harus menyampaikan ya, putusannya, itu semua hitungan hari. Jadi tidak hanya berkenaan dengan ini, jadi kalau kita bicara hari itu agak lebih besar. Gitu, walaupun tadi konsennya hanyalah untuk yang ada kaitannnya dengan Mahkamah, ada kaitannya dengan rencana kerja tugas dari para advokat yang akan berperkara di sini. Itu tolong dielaborasi lagi dan itu pasti akan mempengaruhi agenda nasional kita, akan mempengaruhi agenda nasional yang sudah ditetapkan karena semua itu akan bergeser, semua akan bergeser. Kalau dia ketemu lagi hari libur, bergeser lagi semuanya, coba dilakukan penelitian, itu satu, saya menambahkan saja. Yang kedua, mengenai 3x24 jam yang sudah disampaikan dua hakim tadi, itu kan sudah ada putusan terdahulu, ya. Bahwa dulu juga ada permohonan itu dan kemarin dalam putusan 105/PUU-XIII/2015 ditegaskan lagi, saya juga lupa nomor putusannya bahwa kalau sudah ada putusan kan, kita enggak mungkin mengubah lagi, ya kan. Kan Saudara-Saudara Pemohon sudah lebih paham mengenai putusan hakim yang final dan binding. Jadi, enggak mungkin lagi kita mengubah ya, kemudian … apa namanya… putusan 105/PUU-XIII/2015. Hal yang lain adalah mengenai Pasal 1 ayat 28 ini, ini kan, masuk dalam kategori ketentuan umum, ya kan. Nah, ketentuan umum itu juga ada putusan MK. Jadi, MK menganggap kalau ketentuan umum itu tidak bersifat normal, kan begitu. Jadi … ada juga beberapa, sudah banyak sekali putusan MK mengenai ketentuan umum itu. Ini tolong di … apakan, dimantapkan lagi. Itu berapa komentar. Nah, ini ada beberapa klarifikasi ya, beberapa klarifikasi yang saya ingin minta penjelasan kepada Saudara. Pertama, sebetulnya dengan penentuan undang-undang ini mengenai hari itu sebetulnya siapa yang sebenarnya yang paling dirugikan? Apakah Para Pemohon sebagai advokat ataukah calon kepala daerah yang berpotensi untuk berperkara di MK? Sebetulnya dirugikan itu yang mana, sih? Kalau para advokat mengatakan dirugikan, ini kelihatannya sudah yakin betul ini menjadi advokat ke depan, akan dapat borongan besar. Apakah betul? Ya, kan. Kita mendoakan dapatlah ya, kita doakan. Tapi ini kan belum jelas, kan. Barang ini kan, masih terbang ke mana-mana ini ya, walaupun yang datang ke sini sudah punya nama. Apakah dapat dipastikan juga kalau Para Pemohon ini, para pengacara ini sudah dapat … akan dapat perkara

7

itu? Ini mohon maaf ini. Tapi kelihatannya ini yakin betul. Itu dua, minta klarifikasi ya. Yang ketiga, apakah kerugian yang dimaksudkan oleh Para Pemohon ini adalah kerugian yang bersifat konstitusional atau memang kerugian yang bersifat lain selain dari konstitusional? Ada kesempatan, ya. Kalau memang itu kerugian konstitusional, bisa enggak disampaikan kepada Mahkamah ini, kira-kira kerugian konstitusional yang mana ya, ya mana? Gitu. Jadi, itu yang minta penjelasan ataukah juga tadi Saudara Heru menjelaskan ada hal yang berkaitan dengan persoalan implementasi, ya … apa namanya … menggambarkan suatu suasana negara kita yang begitu besar yang juga sangat sulit masalah transportasi dalam waktu yang dekat. Kalau saya enggak salah, selama ini kan, Mahkamah memberikan kesempatan bahwa untuk pendaftaran pertama itu yang aslinya kan bisa menyusul dalam waktu perubahan kesempatan 3 hari perbaikan itu, ya kan. Tiga hari. Bahkan Mahkamah pun memperhitungkan waktu untuk persidangan dimulai menghitung waktu 45 hari itu adalah pada waktu sidang pertama, bukan pada waktu juga pendaftaran. Jadi, itu juga sudah menambah waktu sebetulnya. Jadi saya minta klarifikasi itu ya, Pak Asrun, Pak Heru, dan kawan-kawan. Kalau yang tadi beberapa putusan yang sudah selesai. Nah, dengan demikian apakah permohonan ini masih dilanjutkan apa enggak, nanti terserah. Silakan kalau mau dikomentari. 10.

PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan terima kasih atas saran, nasihat yang konstruktif untuk perkara ini. Saya kira yang pertama-tama mungkin terkait dengan 3 x 24 jam. Di dalam perbaikan kami akan lebih spesifik lagi terkait dengan watu pengajuan perkara karena kalau mengajukan perkara mungkin by email bisa, tetapi kita tahu bahwa tidak semua geografis kita bisa di-cover dengan internet. Bahkan Google merencanakan melemparkan balon beberapa wilayah yang remote area situ, seperti itu. Dan kemudian yang terkait betul dengan kami sebagai pengacara adalah soal kuasa. Kuasa itu tidak bisa by online, harus tanda tangan basah, seperti itu. Kalau kami tidak lakukan tanda tangan basah misalnya scanning, nanti dipersoalkan lagi nanti, jadi masalah nanti di sini. Oke. Kemudian yang dari Prof Aswanto, saya kira benar juga bahwa angka 1 itu menyangkut ketentuan umum. Dia bisa bias ke manamana, bisa ke KPU, bisa juga ke Bawaslu. Tetapi kita ketahui juga bahwa pelaporan satu perkara tidak bisa dilakukan pada hari libur, hari Sabtu. Hari Sabtu polsek tidak ada orang, ya kan, tidak ada … Bawaslu tidak ada orang, panwaslu tidak ada orang. Jadi, mereka bekerja betul pada 8

hari kerja, ini juga satu masalah juga buat kita. Jadi … termasuk pengadilan. Jadi biasanya kalau kami terima kontrak ini, sebagian besar teman-teman ini sudah masuk dalam arena berkontrak, jadi sudah ada kepentingan langsung yang akan dirasakan. Jadi ketika kita mulai bekerja, maka termasuk … membuat pelaporan ke Bawaslu termasuk pekerjaan juga. Jadi, ini suatu masalah betul yang … tetapi kami akan pertegas lagi terkait dengan pengajuan perkara ke MK soal (suara tidak terdengar jelas) hari. Dan sudah ada putusan terkait dengan hari seperti Pak … apa … perkara 105/PUU-XIII/2015, maka itu adalah hari kerja, mungkin nanti kami akan ada opsi juga untuk putusan Mahkamah Konstitusi agar bisa … apa … bisa membantu Mahkamah Konstitusi untuk lebih … apa… lebih mempertegas persoalan. Jadi, ini terkait dengan pendaftaran juga. Kemudian juga soal KTP nanti kami akan lengkapi, Yang Mulia karena dulu kejar target dulu dan kemudian ini adalah perseorangan, kumpulan perseorangan, bukan organisasi formal yang harus berakta notaries. Jadi, saya kira kalau kita ikuti perkembangan pergerakan … pergerakan politik atau bisa perkumpulan sosial, ada juga kelompokkelompok yang tidak berakta notaris tapi dia punya status yang diakui dalam … dalam sejarah di Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian, memang yang kondisi geografis itu juga satu masalah juga, kadang-kadang yang namanya faksimili juga belum tentu kantor kecamatan punya. Jadi, satu problem betul remote areas dan kalau dikatakan mendaftar barangkali kita bisa mungkin dengan kalau memang bisa ter-cover dengan internet, tapi yang terutama ini soal kuasa yang juga dan mendaftar pun juga pengalaman kami di sini, tidak bisa juga dilakukan serta-merta begitu untuk mengejar hari. Kemudian dari yang tadi yang saran dan … dari Prof. Aswanto, kemudian dari Hakim Pak Manahan. Jadi kalau kami tidak akan … situasi berbeda kalau kami minta 3x24 jam itu ditafsirkan sebagai hari kerja, bukan menggeser jadi 6 hari. Kalau menggeser 6 hari kan, itu berbeda tafsirnya. Jadi, kita minta strict pada hari kerja. Kemudian dari Pak Patrialis, saya kira memang kami akui bahwa Pasal 1 ini karena di ketentuan umum terkait dengan lembaga lain misal Bawaslu, KPU, atau DKPP, tapi sekali lagi kami nanti akan strict pada … akan lebih fokus kepada minta pendaftaran sengketa ini. Jadi, kami akan lebih spesifik ke sana. Dan kemudian juga kalau yang dirugikan, jelas kami berpotensi dirugikan karena kami sudah mulai bekerja, misalnya menangani … apa namanya … kepala … calon kepala daerah itu dan satu hal lagi yang mungkin kami akan tanyakan dalam kesempatan ini adalah apakah kami bisa menambahkan pasal di dalam perkara ini karena soal pembatasan 2.5% juga itu ahistoris kalau menurut kami. Jadi, pembatasan itu ahistoris betul bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi sudah … sudah membuat suatu putusan-putusan yang lama sekali yang terkait dengan 9

persoalan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Jadi, kalau misalnya ini diabaikan, maka kalau yang menang dengan angka yang di atas 2,5% katakanlah 10% saja itu aman dia, N.O pasti walaupun ada kecurangan-kecurangan yang kami akan sampaikan karena terkait kalkukasi selama mengikuti bimbingan teknis kemarin yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, kami hanya dibriefing soal bagaimana cara menghitung apakah ada salah hitung di tingkat TPS, kecamatan, kemudian di tingkat KPU kabupaten/kota. Jadi, itu yang menurut kami juga penting juga kami akan tambahkan karena selama ini kalau misalnya sudah muncul juga orang yang belum betul … belum benar-benar lepas dari penjara, bebas bersyarat, dia ikut mendaftar karena kita ketahui bahwa pada level teknis operasional ada juga quote unquote permainan dimana pihak KPU berpihak pada siapa, Bawaslu atau Panwas di level-level bawah itu berpihak pada siapa, dan sudah banyak juga yang dihukum yang diberhentikan. Jadi, dan saya kira Yang Mulia Prof. Aswanto mengerti betul bagi orang yang pernah berkecimpung di panwaslu. Jadi, ini yang menurut kami juga penting jadi kami akan ajukan. Jadi, kami mohon izin untuk menambahkan. Selanjutnya mungkin dari Pak Heru kalau mau ditambahkan? Cukup? Dari Mas Robikin? Enggak ada? Oke. Demikian, Yang Mulia. 11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini ada dari Pak Aswanto ini. Pak Supriadi belum tanda tangan, kan katanya ini perorangan.

12.

PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Berhalangan hadir.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Berarti kalau perorangan enggak tanda tangan berarti dia enggak jadi mengajukan, dong?

14.

PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Nanti (…)

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, enggak bisa mewakili kalau orang per orang.

10

16.

PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Di perbaikan, Yang Mulia. Nanti di (…)

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kecuali kalau Pak Heru dapat kuasa.

18.

PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Nanti dalam perbaikan kami akan ini kan, akan (…)

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sesama pengacara dapat kuasa kan, boleh juga kan, enggak usah pakai kuitansi itu, kan. Baiklah, ya kalau boleh saya menyarankan ya, begini, kalau itu betul tadi Saudara ingin mencoba melihat, ingin membantu dari awal, tadi dikatakan bahwa mungkin saja kantor-kantor pemerintahan, kantor polisi, kantor pengadilan, segala macam ini kan, juga mungkin ke TUN segala macam itu kan, itu pada hari Minggu misalnya kan, tidak bisa. Kenapa kok, dari penjelasan Saudara Asrun kok, malah lebih dikecilkan lagi kanalnya, hanya ke MK, kan gitu. Saya kira logikanya tadi saya sudah masuk ya, ke pengadilan, ke mana. Kalau ke MK itu saya kira sudah hampir-hampir sudah selesai, ya karena sudah ada putusan-putusan. Sudah ada putusan-putusan mengenai 3x24 jam, 45 hari kerja, ke MK kan gitu. Kan memang tidak mungkin lagi kita ubah putusan itu kan, apalagi juga Pasal 28 ... Pasal 1 angka 28 itu adalah ketentuan umum, itu kan, agak sulit. Nah, kalau memang itu mau dikejar secara keseluruhan, seluruh pasal-pasal yang mengenai hari dong, ya kan? Kalau memang mau dilanjutkan, gitu. Kalau enggak kan, sudah ketahuan ini, gambarannya ini, putusannya kalau berkaitan dengan MK, ya. Ini kan, enaknya kita diskusinya kan, begitu di sini, supaya jangan panjangpanjang juga kan? Kalau bisa diperpendek kenapa mau diperpanjang, kan? Gitu. Nanti tiba-tiba persidangan ini dinyatakan ya, tidak bisa dilanjutkan langsung ada putusan. Kan bisa juga kan kalau dianggap sudah selesai, kan? Nah, kalau misalnya juga dalam permohonan Saudara ingin menambahkan pasal-pasal baru dalam perubahan, ya itu kan, masih dimungkinkan, tapi kan, kita tahu bahwa undang-undang sekarang itu justru semangatnya itu, itu tidak lagi TSM, kan? Kalau 269 kepala daerah diadili dalam waktu 45 hari, satu hari 15 perkara, kira-kira kita masih sanggup enggak membicarakan satu perkara saja mengenai TSM? 12 malam kita masih sidang apa enggak? Pukul 01.00 kita masih sidang apa enggak? Enggak terbang semua nanti kan? Hakimnya 9 orang. Nah, ini 11

kira-kira Anda pertimbangkan saja, saya enggak mematahkan, ya kan? Tapi semangatnya itu adalah semangat memang ke arah situ, mulai dari persentase itu, gitu. Semangat pembuat undang-undang, makanya ini kan karena ini ekstra ... pekerjaan ekstra Mahkamah ini, kan. Itu kan, Pak Asrun juga dulu yang menggugat supaya MK tidak menangani ini, ya? Oke itu. Kemudian ya mengenai PB dipersoalkan itu kan, tergantung … bukan … ya ... memang harus ada pemahaman yang komprehensif kan, mana yang terpidana, mana yang mantan terpidana, kan? Kalau orang masih dalam pembebasan bersyarat kan, pidananya masih terpidana dong, belum mantan, kan? Jadi, silakanlah itu nanti kalau mau ditambahkan silakan saja. Itu saran kami kalau memang dimungkinkan, kalau enggak, enggak apa-apa juga, artinya kalau persoalannya sudah sangat terbuka gitu, sudah terbuka. Kami sendiri membaca juga enggak sampai ke situ tadi, tapi setelah diskusi ini ada masukan-masukan menjadi lebih komprehensif pemahaman kita terhadap permohonan ini. Jadi, saya kira itu, ya yang bisa kami sampaikan, ya. Saudara Para Pemohon diberikan waktu 14 hari, paling lambat sampai Rabu, 25 November. Dan tolong diingatkan, kawan-kawan yang maju secara perorangan terus kemudian belum tanda tangan, tolong tanda tangan sendiri kecuali ada Surat Kuasa untuk menandatangani, ada case kan, di Mahkamah ini kan, yang sudah kita ketahui karena kita memang menginginkan semua orang yang masuk di sini memiliki rasa tanggung jawab yang penuh dengan apa pun yang terjadi dalam persidangan, termasuk apakah itu mewakili? Apakah itu tanda tangan sendiri, atau juga atas nama orang lain tanda tangan sendiri, menandatangani sendiri, itu kan, perlu diperhatikan supaya lembaga kita lebih berwibawa, kita semuanya saling menghormati. Ada lagi yang perlu dipertanyakan atau dikomentari? 20.

PEMOHON: HERU WIDODO Cukup, Yang Mulia. Jadi, masukan-masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia, akan kami diskusikan dengan rekan-rekan Pemohon, kami elaborasi dan nanti sesuai dengan saran Yang Mulia kami ajukan lebih cepat sebelum 14 hari, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

12

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaupun sudah malang melintang, tapi begitu diskusi ada saja yang kelihatan, ada saja, kalau orang Sunda bilang, “Aya, aya wae.” Oke, dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB Jakarta, 12 November 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13