GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 219 / 08 / V / 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 21/08/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2017 GUBERNUR GORONTALO Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasl Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pamong
Belajar
Dan
Angka Kreditnya,
setiap
Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pamong Belajar harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
dari
Menteri
Pendidikan
Nasional,
maka
perlu
dilakukan penyesuaian pada Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 21/08/I/2014; b. bahwa dalam
berdasarkan huruf
Gorontalo Gubernur
a,
pertimbangan
perlu
tentang
menetapkan
tentang
Gorontalo
sebagaimana Keputusan
Perubahan
Nomor
Atas
dimaksud Gubernur Keputusan
21/08/I/2014
Tentang
Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dan Tim Penilai Teknis Jabatan
Fungsional
Pamong
Belajar
Provinsi
Gorontalo
Periode 2014-2017; Mengingat
:
1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 ); 2. Undang–Undang
Nomor
Pendidikan Nasional
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan
Pemerintah
Pendidikan
dan
Nomor
Pelatihan
101
Jabatan
Tahun
2000
Pegawai
tentang
Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
66
Tahun
2010
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
2013
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Republik
Standar
Nasional
Indonesia
Tahun
Pendidikan 2013
(Lembaran
Nomor
71,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Negara
Tambahan
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik; 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10); Memperhatikan :1. Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun
2013
tentang
Petunjuk
Teknis
(JUKNIS)
Jabatan
Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidkan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor
03/III/PB/2011
dan
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 196 Tahun 2001 tentang Pembentukan UPTD BPKB Provinsi Gorontalo. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Perubahan
Atas
21/08/I/2014
Keputusan
Gubernur
Tentang Pembentukan
Gorontalo
Nomor
Tim Penilai Angka Kredit
Dan Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar Provinsi Gorontalo Periode 2014-2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I dan
Lampiran II
Keputusan ini. KEDUA
: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Perubahan
pada
Lampiran
Nomor 21/08/I/2014
Keputusan
Gubernur
Tentang Pembentukan
Gorontalo
Tim Penilai Angka
Kredit Dan Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar Provinsi Gorontalo Periode 2014-2017. KETIGA
: Keputusan tidak
ini
merupakan
terpisahkan
dari
Nomor 21/08/I/2014
bagian
atau
Keputusan
satu
kesatuan
Gubernur
Tentang Pembentukan
yang
Gorontalo
Tim Penilai Angka
Kredit Dan Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar Provinsi Gorontalo Periode 2014-2017. KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Penilai
Teknis
Jabatan
Fungsional
Pamong
Belajar
bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo melalaui Sekretaris Daerah. KELIMA
: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang bersesuaian pada SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 18 MEI 2015 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
Tembusan: 1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta 2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta 3. Yth. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta 4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 5. Yth. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta 6. Yth. Derektur PTK-PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta 7. Yth. Kepala BPPAUDNI Regional III di Makasar 8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo 9. Yth. Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo 10. Yth. Kepala UPTD-BPKB Provinsi Gorontalo 11. Masing-masing yang bersangkutan.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 219 / 08 / V /2015 TANGGAL : 18 Mei 2015 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR GORONTALO NOMOR 21/08/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2017
TIM PENILAI ANGKA KREDIT Ketua
: Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua
: Kepala UPTD- BPKB Provinsi Gorontalo.
Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPKB Provinsi Gorontalo
Anggota
: 1. Kepala
Sub
Kebudayan,
Dinas
PNFI
Pemuda
Dinas
dan
Pendidikan,
Olahraga
Provinsi
Gorontalo 2. Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengangkatan
dalam
Jabatan
pada
Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo 3. Unsur Pamong Belajar BPKB Provinsi Gorontalo terdiri dari : a. Dra. Salma Hasan,M.Pd NIP. 19610811 199412 2 002 Pangkat /IVB b. La Ode Sahara,S.Pd NIP. 19750720 200212 1 004 Pangkat /IIID GUBERNUR GORONTALO, TTD
RUSLI HABIBIE
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 219 / 08 / V /2015 TANGGAL : 18 MEI 2015 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR GORONTALO NOMOR 21/08/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR PROVINSI GORONTALO PERIODE 2014-2017
TIM PENILAI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR Ketua
: Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua
: Kepala UPTD- BPKB Provinsi Gorontalo.
Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPKB Provinsi Gorontalo
Anggota
: 1. Dr. Masri Kudrat Umar,M.Pd (Unsur Akademis/Dosen) 2. Dra. Hj. Yusran Inaku,M.Pd
(Unsur Praktisi)
GUBERNUR GORONTALO, TTD
RUSLI HABIBIE
