2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR ...../PER-DJPB/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PERBATASAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya perlu dilaksanakan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015;

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 12/KEPMEN-KP/2015 tentang Tim percepatan investasi di Bidang Kelautan dan Perikanan. MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PERBATASAN TAHUN 2015. Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tahun 2015, pembudidaya ikan, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan perikanan budidaya secara efektif dan efesien. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juni 2015 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd SLAMET SOEBJAKTO Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Agung Witjaksono

Lampiran

: Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor ...../PER-DJPB/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai Negara maritim, Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairan 5,8 juta km2 yang terdiri dari sumberdaya hayati dan sumber non hayati serta bahan-bahan mineral dan mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan usaha perikanan baik itu untuk pengembangan budidaya air laut, payau maupun tawar. Khusus untuk budidaya laut, potensi lahan yang dimiliki indonesia yang cukup besar yakni 12.123.383.02 Ha (12,1 Juta Ha), Namun pemanfaatnya baru sebesar 325.825.12 atau sebesar (2.68%). Memperhatikan hal tersebut potensi yang yang masih dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya berbagai komoditas laut, terutama rumput laut masih sangat besar yaitu 11.797.557.91 Ha seperti tertera pada table di bawah : Tabel 1. Luas Potensi Laut dan Pemanfaatan Perikanan BudidayaTahun 2014 No

Provinsi

Luas Potensi Laut (Ha)

Luas Pemanfaatan (Ha)

Luas Yang Masih Bisa Dimanfaatkan (Ha)

Komoditas

1

NAD

111,625.62

1.15

111,624.47

Kerapu, R. Laut, Kakap

2

Sumatera Utara

324,194.59

18.29

324,176.30

Kerapu, R. Laut, Kakap

3

Sumatera Barat

323,523.99

3.22

323,520.77

Kerapu, R. Laut

4

Riau

178,326.18

0.33

178,325.85

R. Laut, Kakap

5

Kepulauan Riau

1,168,220.21

2,605.25

1,165,614.96

R. Laut, Kerapu, Kakap

6

Jambi

393,152.54

0.00

393,152.54

Kakap

7

Sum- Sel

268,057.43

0.00

268,057.43

Kerapu

8

Bangka Belitung

795,031.08

76.98

794,954.10

Kerapu, R. Laut

9

Bengkulu

38,799.35

5.08

38,794.27

10

Lampung

382,689.33

785.30

381,904.04

R. Laut, Kerapu

11

DKI Jakarta

11,231.68

23.87

11,207.81

R. Laut, Kerapu

12

Banten

124,913.11

834.80

124,078.31

R. Laut, Kekerangan

13

Jawa Barat

393,701.30

156.77

393,544.53

R. Laut

14

Jawa Tengah

290,597.30

55.00

290,542.30


15

DIY

0.00

0.00

0.00

--

16

Jawa Timur

397,286.15

134,832.00

262,454.15

R. Laut

17

Bali

46,773.47

996.90

45,776.57

R. Laut, Kerapu

18

NTB

171,010.51

15,622.35

155,388.16

R. Laut, Kerapu

19

NTT

211,696.25

9,795.90

201,900.35

R. Laut, Kerapu

20

Kal-Bar

726,441.43

1.76

726,439.67

R. Laut, Kerapu

21

Kal-Teng

592,761.98

5.00

592,756.98


22

Kal-Sel

570,734.47

123.20

570,611.27

R. Laut, Kerapu

23

Kal- Timur

595,443.47

7,661.00

587,782.47


24

Sulawesi Utara

38,961.02

R. Laut, Kerapu

25

Gorontalo

41,820.02 36,051.26

2,859.00 533.06

35,518.20

R. Laut

26

Sulawesi Tengah

459,912.68

24,369.00

435,543.68

R. Laut, Kerapu

27

Sulawesi Barat

33,534.41

1,551.00

31,983.41


Luas Yang Masih Bisa Dimanfaatkan (Ha) 369,646.63

R. Laut, Kerapu

29

Sul-Tra

396,915.09

Luas Pemanfaatan (Ha) 27,268.46

30

Maluku

703,149.72

51,976.66

651,173.06

R. Laut, Kerapu

31

Maluku Utara

140,951.80

1,267.35

139,684.45


32

Papua

108,964.19

19.86

108,944.33

R. Laut, Kerapu, Kuwe, Kakap

33

Papua Barat

1,545,244.39

842.81

1,544,401.58

R. Laut, Kerapu, Mutiara, Teripang, Kakap

No

Provinsi

Jumlah

Luas Potensi Laut (Ha)

12,123,383.02

325,825.12

Komoditas

11,797,557.91

Sumber : Dit. Prasarana dan Sarana DJPB (Review Masterplan Perikanan Budidaya Laut 2014)

Upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi maritime tersebut dan peningkatan produksi perikanan budidaya yang efektif, berkelanjutan dan menguntungkan sehingga dapat berdampak positif dalam rangka meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat di pesisir, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan mencanangkan kegiatan utama perikanan budidaya tahun 2015-2019 melalui program : (1.) peningkatan produksi untuk ekspor yang berdya saing, (2. Peningkatan produksi untuk ketahanan pangan dan gizi, (3.) Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan (4.) pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. Penjabaran dari kegiatan utama perikanan budidaya Tahun 2015-2019 tersebut di tuangkan diantaranya melalui kegiatan APBNP Direktorat Produksi Tahun 2015 yaitu Kegiatan “Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan” yang meliputi kegiatan budidaya ikan di kja laut, kekerangan, budidaya rumput laut dan budidaya air tawar (nila), Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup di daerah perbatasan dan terpencil khususnya di 6 (enam) kawasan yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Natuna, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Talaud dan Kabupaten Merauke. Hal ini sebagai perwujudan NAWACITA yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai acuan dalam pengembangan budidaya di perbatasan yang akan dilaksanakan secara swakelola, Direktorat Produksi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (juklak) sebagai dasar bagi pusat dan pemerintah daerah dan pembudidaya dalam pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya di Perbatasan. 1.2 Tujuan 1) 2) 3)

Kegiatan Pengembangan Perikanan budidaya di Perbatasan bertujuan untuk: Meningkatkan produksi perikanan budidaya; Peningkatan pendapatan pembudidaya ; Pengembangan wirausaha di bidang perikanan budidaya.

1.3 Sasaran Sasaran kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan adalah terlaksananya pengembangan perikanan budidaya di 6 (enam) kawasan perbatasan

untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi dan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan Republik Indonesia. 1.4 Indikator Keberhasilan Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan tahun 2015 diukur dari indikator output dan indikator outcome yang mengacu pada kondisi awal T0 (nol) kondisi pembudidaya/ masyarakat di 6 (enam) kawasan/ kabupaten di perbatasan (Lampiran 1). Adapun indikator output dan outcome sebagai berikut: 1)

Indikator Output: Terlaksana dan tersalurkannya paket sarana produksi kegiatan pengembangan perikanan budidaya di 6 (enam) kawasan perbatasan untuk masyarakat perikanan budidaya.

2)

Indikator Outcome: Terbentuknya kelompok pembudidaya ikan yang mandiri dan bertanggungjawab serta meningkatnya produksi dan pendapatan pembudidaya.

1.5. Dasar Hukum 1) 2) 3) 4)

5)

6) 7)

Dasar hukum yang digunakan adalah: Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya (UU nomor 45 Tahun 2009); Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah menjadi Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan No, 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan;

1.6. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi : Pendahuluan, Kelembagaan, Pelaksanaan, Pembiayaan dan Prosedur Pembayaran, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. 1.7 Pengertian 1)

2)

Pengembangan usaha adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan bagi masyarakat pembudidaya ikan. Pengembangan perikanan di perbatasan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembudidayaan ikan melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai potensi pokdakan menuju pokdakan mandiri.

3) 4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13) 14) 15)

16)

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat; Bantuan kegiatan pengembangan perikanan di perbatasan secara swakelola adalah bantuan dalam bentuk paket belanja barang yang diserahkan pada masyarakat sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha di bidang pembudidayaan ikan sesuai kegiatan yang direncanakan/diusulkan dan dilaksanakan secara swakelola; Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RDKK/RAB adalah rencana usaha untuk pengembangan usaha perikanan budidaya yang disusun oleh pokdakan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi yang telah disepakati oleh seluruh anggotanya. Tim Pembina adalah Tim Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal. Tim Teknis adalah Tim Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan di pusat Provinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan di wilayahnya. Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi pokdakan secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan, yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang kelautan dan perikanan terdiri dari penyuluh perikanan Pegawai ASN dan atau Penyuluh Perikanan Tenaga Bantu (PPTB). Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan perikanan budidaya. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat provinsi. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten . Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan dalam melaksanakan pengembangan usahanya. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 17) Papan informasi adalah media yang berisikan informasi tentang lokasi, nama kelompok, jenis bantuan yang diterima, dan dilengkapi dengan logo KKP.

BAB II KELEMBAGAAN Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan terdiri dari Tim Pembina di tingkat pusat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Tim pendamping teknis UPT Ditjen Perikanan Budidaya, Tim Teknis terdiri dari Dinas Kabupaten, UPTD serta penyuluh/PPTK pada tingkat daerah serta calon Pokdakan penerima kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan, sebagaimana struktur dibawah ini. Dirjen PB (KPA/PA)

Direktur Produksi (PPK)

Dinas Provinsi dan Bakorluh (Pembina Prov)

Dinas Kabupaten dan Bapeluh (Pembina Kabupaten)

-

UPT Ditjen PB (Pendamping)

Tim Teknis: Dinas Kab Penyuluh/PPTK UPTD Kab

POKDAKAN

Tim Perencana

Mitra Tim Pengawas

Tim Pelaksana

Gambar 1. Kelembagaan Pelaksana Kegiatan

2.1 Tugas dan Fungsi Guna Perbatasan Pembina di Kabupaten (Pokdakan)

mendukung pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya di maka dibentuk kelembagaan/ organisasi yang terdiri dari : (1), Tim tingkat Pusat (2) Tim Pembina Tingkat Provinsi (3) Tim Pembina (4) Tim Teknis di tingkat daerah dan (5) Kelompok pembudidaya ikan

1.2 Tingkat Pusat Kelembagaan di tingkat Pusat terdiri dari Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pembina yang berperan membantu terlaksananya kegiatan swakelola dengan tugas sebagai berikut : 1.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya selaku KPA/ PA bertugas : 1) Menetapkan Tim Teknis daerah (Lampiran 2); 2) Menetapkan Pokdakan penerima (Lampiran 3); 3) Menyusun dan menetapkan besaran anggaran swakelola, lokasi sasaran dan alokasi anggaran di setiap kabupaten yang menjadi lokasi sasaran kegiatan.

2.

Tim Pembina, Ditjen Perikanan Budidaya

Dalam rangka pelaksanan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya membentuk Tim Pembina Pusat yang melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Menyusun rencana kerja kegiatan; Menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan; Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan ke daerah; Memverifikasi proposal, data pokdakan, RDKK/ RDKK/RAB, dan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan; 5) Mempersiapkan dokumen pencairan dan mengusulkan penyaluran/pencairan anggaran kepada KPPN sesuai tahap pelaksanaan swakelola; 6) Memverifikasi laporan prestasi pekerjaan secara swakelola yang telah dilakukan oleh pokdakan penerima; serta 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan. 1.3 Tingkat Daerah Kelembagaan di tingkat daerah terdiri dari Dinas Provinsi, Kabupaten serta Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten, UPT Daerah serta tenaga Penyuluh yang masing masing mempunyai tugas : 1.

Dinas Provinsi : 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten dan pembinaan kepada Pokdakan penerima/pengelola pengembangan perikanan budidaya di perbatasan; 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan 3) Mengkoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi.

2.

Dinas Kabupaten bertugas : 1) 2) 3) 4) 5)

Melaksanakan pembinaan terhadap Pokdakan di wilayahnya; Mengusulkan Tim Teknis kepada Direktorat Jenderal (Lampiran 2); Memverifikasi dan seleksi Pokdakan usulan Tim Teknis; Merekomendasikan Pokdakan kepada Direktorat Jenderal (Lampiran 4); Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya dan Dinas Provinsi; 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan; 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik; 8) Mengkoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kabupaten . 3.

Tim Teknis Daerah

Untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi keberhasilan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan Tim Teknis di tingkat daerah yang terdiri dari : unsur dari Dinas kabupaten, Penyuluh/PPTK kepada, Direktur Jenderal untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun tugas tim teknis yaitu : 1) Melakukan identifikasi, memverifikasi (Lampiran 5) dan mengusulkan pokdakan calon pelaksana kegiatan pengembangan perikanan di perbatasan kepada kepala dinas Kabupaten (Lampiran 6); 2) Bersama Tim Pembina Pusat dan Pendamping UPT Pusat melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan di tingkat provinsi; 3) Bersama tenaga pendamping UPT Pusat melakukan kegiatan pendampingan pokdakan penerima kegiatan; 4) Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen yang disampaikan pokdakan, rekapitulasi data calon lokasi/calon pokdakan penerima dituangkan dalam Berita Acara (Lampiran 7) ; 5) Membantu dan mendampingi pokdakan dalam penyusunan KAK, RDKK/RAB dan dokumen administrasi, membuat gambar konstruksi sederhana (perbaikan dan atau pembuatan kolam atau wadah baru yang sederhana), jadwal kerja, spesifikasi teknis; dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; 6) Melakukan verifikasi dan validasi bukti belanja, realisasi keuangan dan laporan kemajuan fisik pekerjaan swakelola oleh pokdakan penerima sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran sesuai tahapan. Validasi dilakukan oleh Koordinator Tim Teknis Kabupaten dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Tim Teknis; 7) Memberikan bimbingan teknis, manajemen usaha perikanan budidaya serta pemasaran kepada pokdakan secara berkelanjutan; 8) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pokdakan; 9) Membantu pokdakan membuat laporan realisasi keuangan dan kemajuan fisik pekerjaan secara swakelola dan melaporkan bukti pembelanjaan sesuai tahapannya; 10) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar, permodalan usaha maupun penguatan kelembagaan pokdakan melalui pengembangan kelompok menjadi usah yang mandiri;

11) Melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya; 4.

Tenaga Pendamping UPT Pusat Adapun tugas Tenaga Pendamping UPT Pusat sebagai berikut: 1) Melakukan pendampingan bersama tim teknis daerah untuk kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan melalui implementasi elemen – elemen pemberdayaan masyarakat; 2) Membantu Tim Teknis melakukan dalam pendampingan penerapan teknologi anjuran, manajemen usaha perikanan budidaya.

5.

Pokdakan

Adapun persyaratan/ kriteria yang harus dipenuhi oleh Pokdakan pelaksana Kegiatan pengembangan perikanan budidaya diperbatasan adalah sebagai berikut : 1) Memiliki KTP/Identitas lain yang legal dan alamat yang jelas; 2) Anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya; 3) Terdaftar dan atau binaan dari Dinas kabupaten; 4) Bukan perangkat desa/kelurahan, pegawai Aparatul Sipil Negara (ASN), TNI/Polri; 5) Diutamakan yang sudah melakukan usaha perikanan budidaya; 6) Khusus untuk budidaya air tawar, harus mempunyai lahan sendiri atau sewa yang akan digunakan untuk usaha perikanan budidaya; 7) Bergabung dalam kelompok dan mempunyai anggota minimal 6 orang; 8) Mempunyai komitmen yang tinggi dan bersedia menerapkan manajemen kelompok; 9) Besedia menerapkan teknologi anjuran (SNI dan CBIB) dan siap untuk disertifikasi; 10) Bersedia menerapkan swakelola yang dibuktikan dengan surat pernyataan (Lampiran 8) 11) Bersedia dibina dan didampingi oleh Petugas Teknis/Penyuluh/PPTK. Selajutnya Pokdakan sebagai penerima mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya : 1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola sesuai perjanjian kerjasama/kontrak dengan PPK; 2) Ketua Pokdakan menyusun dan menetapkan panitia/pejabat Tim Swakelola yang terdiri dari: Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Penerima Barang dan Tim Pengawas; 3) Tim Perencana menyusun KAK, RDKK/RAB, serta membuat gambar konstruksi sederhana (perbaikan dan atau pembuatan kolam atau wadah baru yang sederhana), jadwal kerja, spesifikasi teknis; 4) Menyampaikan RDKK/RAB (Lampiran 9), laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola baik fisik maupun keuangan (Lampiran 10), dan dokumen administrasi lainnya kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten;

5) Menyusun dan menandatangai seluruh dokumen administrasi termasuk Pakta Integritas (Lampiran 11); 6) Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang dikerjakan secara swakelola hanya untuk kegiatan usaha perikanan budidaya sesuai yang direncanakan dalam KAK, RDKK/RAB dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama/kontrak dan Pakta Integritas; 7) Apabila terdapat revisi RDKK/RAB agar dokumen perubahan disampaikan kepada PPK; 8) Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan kemajuan fisik pekerjaan secara swakelola dan bukti belanja (tenaga kerja, bahan/material) sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran tahap berikutnya (Lampiran 12); 9) Menyampaikan bukti pembelian berupa : kuitansi pembelian, jasa SDM sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012); 10) Tim Pengawas melaksanakan pengawasan mulai dari persiapan sampai pada akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola, baik fisik maupun administrasi keuangan; 11) Membuat buku kas dan laporan keuangan kelompok; 12) Mengembangkan jejaring dan kemitraan usaha untuk kelangsungan usaha budidaya ikan secara berkelompok dan menuju pokdakan mandiri; 13) Membuat target produksi yang sesuai dengan skala usahanya; 14) Mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran; 15) Mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan teknologi perikanan budidaya yang efisien dan produktif supaya usahanya berhasil dan menguntungkan, serta; 16) Menyusun dan menyampaikan laporan akhir perkembangan kegiatan budidaya (Lampiran 13) kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kabupaten ; .

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Identifikasi Lokasi dan Pokdakan Lokasi pengembangan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan ditetapkan dengan mempertimbangkan spesifikasi potensi wilayah dengan mempertimbangkan aspek pendukung baik teknis maupun non teknis. Disamping itu, pemilihan lokasi juga diharapkan dapat menjamin keselarasan dengan pembangunan wilayah di daerah dan keadaan sosial di lingkungan sekitarnya. Lokasi pengembangan perikanan budidaya di perbatasan dilakukan di lahan milik kelompok pembudidaya ikan, yang telah memenuhi kriteria, antara lain : 1.

Aspek Teknis 1) Aspek kesesuaian lokasi sesuai standar kelayakan budidaya laut dan tawar; 2) Berada dalam kawasan pengembangan perikanan budidaya; 3) Tidak dalam areal banjir dan cemaran; 4) Aspek daya dukung lingkungan; 5) Kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang akan dikembangkan.

2.

Aspek Non Teknis 1) 2) 3) 4)

3.

Kelembagaan kelompok Aspek sosial budaya Kondisi sarana dan prasarana penunjang Komitmen pelaku dan dukungan pemerintah daerah

Aspek Legalitas

Kawasan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan lokasinya sesuai dengan tata ruang daerah dan tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya terkait pemanfaatan ruang/lahan dan status kepemilikan lahannya jelas serta sesuai dengan peruntukan pengembangan perikanan. Identifikasi calon Pokdakan dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksanaan sesuai dengan persyaratan. 3.2 Penetapan Pokdakan Penetapan Pokdakan Pelaksana kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan Tim Teknis identifikasi dan memverifikasi calon pokdakan pelaksana (Lampiran 2); 2. Tim Teknis Daerah melakukan identifikasi dan memverifikasi calon kelompok pelaksana yang dituangkan dalam Berita Acara (Lampiran 14); 3. Pokdakan yang memenuhi persyaratan diusulkan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi oleh tim teknis daerah kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan melampirkan : 1) Proposal berikut kelengkapannya (Lampiran 15); 2) Pakta integritas (Lampiran 11);

4. Kepala Dinas Kabupaten mengusulkan Pokdakan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan swakelola (Lampiran 4); 5. Dirjen Perikanan Budidaya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten (Lampiran 16). 3.3 Komponen Pekerjaan Swakelola Komponen kegiatan meliputi : perbaikan dan atau pembuatan kolam sederhana atau wadah budidaya sederhana, belanja benih/bibit, pakan, probiotik, pupuk, obat ikan, dan sarana produksi ikan (Saprokan) dan lainnya. 3.4 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan oleh pokdakan penerima dilakukan melalui mekanisme swakelola terdiri dari rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada pokdakan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan kepala Dinas Kabupaten ; 2. Pokdakan dan PPK melengkapi dokumen administrasi, termasuk kontrak penyelenggaraan swakelola antara PPK dan ketua pokdakan penerima; 3. Pokdakan penerima dalam penyelenggaraan swakelola mengikuti dan memenuhi prosedur dan tahapan mekanisme penyelenggaraan swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan; 4. Untuk memenuhi prosedur penyelenggaraan swakelola, maka Ketua pokdakan selaku penanggung jawab kegiatan di kelompok menetapkan panitia/pejabat Pengadaan dan Tim Swakelola terdiri dari: Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Tim Perencana menyusun A. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang berisi: a) Uraian pelaksanaan kegiatan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan; b) Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan sesuai rencana realisasi anggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30%; c) Keperluan bahan/material, sewa peralatan, kebutuhan tenaga kerja, saprokan yang dijabarkan secara rinci dalam rencana kerja bulanan, mingguan dan harian; d) Rincian biaya pekerjaan berupa RDKK/RAB yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan mingguan meliputi tahapan realisasi anggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30%; e) Target produksi dan nilai setelah mendapat bantuan; f) Gambar rencana kerja berupa gambar konstruksi sederhana wadah budidaya dan atau spesifikasi teknis jika ada perbaikan atau pembuatan kolam/wadah budidaya; B. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, berisi: a) Waktu yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan seperti dalam KAK, termasuk waktu

untuk pengadaan bahan/material, jasa lainnya, saprokan, dan tenaga kerja perseorangan yang dibutuhkan; b) Waktu dimulai dan diakhirinya pelaksanaan pekerjaan; C. Menyusun rincian biaya pekerjaan yang dituangkan dalam RDKK/RAB yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, berisi sarana produksi perikanan (benih, pakan, dan sarana budidaya); D. Membuat rencana pengadaan disusun berdasarkan rencana pelaksanaan anggaran. 2) Tim Pelaksana Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, meliputi: A. Melakukan kaji ulang terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, RDKK/RAB, rencana jadwal penggunaan anggaran, dan target produksi; a) Mengajukan kebutuhan sesuai RDKK/RAB kepada penanggung jawab pokdakan untuk diproses oleh tim pengadaan pelaksana swakelola dengan memperhatikan aturan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; b) Membuat laporan tentang penggunaan bahan atau material, tenaga kerja dan jasa lainnya; c) Mengajukan kepada bendahara untuk membayar bahan/material dan upah tenaga kerja jika ada. Pembayaran bahan/material dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan atau pembayaran langsung ke pihak penyedia barang (toko, suplier dll). d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik realisasi keuangan maupun fisik, meliputi: a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pokdakan kepada PPK secara berkala. Laporan realisasi pekerjaan berisi:  struktur organisasi pekerjaan swakelola terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab, serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;  kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja (gambar konstruksi sederhana) dan penggunaan bahan jika ada;  pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi kesesuaian realisasi jadwal pekerjaan terhadap jadwal rencana pekerjaan, penyerapan keuangan, secara bertahap mulai dari realisasi 40%, 30% dan 30% hingga penyerahan hasil pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah selesai); b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada KPA setiap bulan; c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui dengan target fisik yang dicapai; d. Pencapaian target non fisik (keuangan) dicatat dan dievaluasi setiap bulan; e. Penggunaan bahan dicatat setiap hari dalam laporan harian; f. Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan;

g. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. 3) Tim Pengawas A. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; B. Pengawasan terhadap berlangsung dan kesesuaiannya terhadap rencana jadwal pekerjaan, realisasi fisik dan realisai keuangan; C. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh tim pengadaan; D. Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui kemajuan dan hasil realisasi pekerjaan lapangan tahap I fisik 0% (pengajuan proposal dan dokumen swakelola lengkap), tahap II fisik 30% dan tahap III fisik 60% hingga selesainya pekerjaan fisik (100%); E. Pengawasan keuangan untuk mengetahui kemajuan dan hasil realisasi keuangan mulai realisasi anggaran tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30% hingga selesainya pekerjaan (100%); F. Pengawasan terhadap penggunaan bahan (jika ada) dan saprokan mulai dari pengadaan, pemakaian dan sisa; G. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja jika ada. Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan dibuat laporan mingguan. Laporan disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi kepada tim pelaksana untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola. 4) Panitia/Pejabat Pengadaan A. Mempelajari usulan RDKK/RAB dan rencana penggunaan anggaran yang diajukan oleh Tim Perencana; B. Menyusun kontrak pengadaan dengan suplier barang sesuai RDKK/RAB; C. Melakukan pengadaan sarana budidaya, benih dan pakan dengan memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku serta kontrak dengan PPK Satker Direktorat Produksi; D. Dalam proses pengiriman bahan/material dan atau saprokan dari suplier ke pokdakan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan kapasitas penyimpanan; E. Mengajukan pembayaran kepada bendahara pokdakan; 3.5 Serah Terima Hasil Pekerjaan 1.

Apabila pekerjaan swakelola telah selesai seluruhnya atau 100%, maka pokdakan harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan, PPK kemudian menerima hasil pekerjaan setelah dilakukan verifikasi dan diyakini bahwa hasil pekerjaan telah sesuai kontrak (Lampiran 17);

2.

PPK menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada KPA melalui BAST Hasil Pekerjaan (Lampiran 18);

3.

KPA selanjutnya menyerahkan hasil pekerjaan kepada pokdakan dengan diketahui oleh DKP kabupaten melalui BAST Hasil Pekerjaan.

3.6

Jadwal Kegiatan

Tabel 2. Berikut Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 No.

Kegiatan

1

Identifikasi/verifikasi kawasan perbatasan Persyaratan Teknis Sesuai dengan hasil identifikasi/rekomendasi Tim DJPB terkait dengan hasil pelaksanaan identifikasi

2

3

Penyusunan Juklak

4

Dukungan lintas sektoral : Pemda Perbatasan, DKP Prov/Kab, Dinas Perhubungan dan SKPD terkait Identifikasi/verifikasi Pokdakan Penetapan Pokdakan Penerima

5 6 7

Sosialisasi

8

Penyelesaian Dokumen/Administrasi (Kontrak SPMK) Pelaksanaan Operasional kegiatan: 1) Transfer Anggaran untuk tahap I 40% 2) Transfer Anggaran untuk tahap II 30% setelah fisik selesai 30% 3) Transfer Anggaran untuk tahap III 30% setelah fisik selesai 60% 4) Pendampingan dan Pembinaan

9

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agus

Sep

Okt

Nov

Des

X

X

5) Monev 10

Serah Terima Hasil Pekerjaan

11

Laporan

X

X

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN 4.1. Sumber pembiayaan Anggaran pembiayaan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan bersumber dari APBN-P 2015 Satker Direktorat Produksi (anggaran, lokasi dan kegiatan, seperti pada tabel dibawah), dan dukungan berupa penyediaan sarana Karamba Jaring Apung (KJA) tahun 2015 sebanyak 20 unit dari Satker Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk selanjutnya dialokasikan di 6 (enam) lokasi kawasan perbatasan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kabupaten Simeulue - Provinsi Aceh; Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Kepulauan Sangihe - Provinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Talaud - Provinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Saumlaki) - Provinsi Maluku; Kabupaten Merauke - Provinsi Papua.

Tabel... Ikan di KJA Laut Harga Satuan (Rp. 250.000.000,-)/ Total (*1000)

Sarana Parsarana Kegiatan Budidaya Rumput Laut Kekerangan Harga Harga Satuan Satuan Jumlah Jumlah (Rp. (Rp. Paket/ Paket/ 64.000.00,-) 44.000.00 Volume Volume / Total ,-) / Total (*1000) (*1000) 20 1.285.000.-

No

Lokasi

Jumlah Paket/ Volume

1

Kab. Simeuleu Kab. Kepulauan Natuna Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Kep Sangihe Kab. Kep Talaud Kab. Merauke

14

3.500.000,-

25

6.250.000,-

40

2.570.000,-

2

500.000,-

40

2.570.000,-

11

2.750.000,-

10

640.250,-

3

750.000,-

2 3 4 5 6

TOTAL

55

13.750.000,-

110

7.065.250,-

5

5

Ikan Air tawar Jumlah Paket/ Volume

Harga Satuan (Rp. 65.000.00,-) / Total (*1000)

30

1.950.000,-

30

1.950.000,-

Keterangan

220.000,-

220.000,-

4.2. Prosedur Pembayaran Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan kelompok pelaksana kegiatan Pengembangan perikanan budidaya di perbatasan, maka Tim Pembina melakukan verifikasi dokumen administrasi dan melengkapi dokumen pendukung lainnya. Setiap pokdakan dapat memperoleh lebih dari 1 (satu) paket dengan komoditas sejenis sesuai kapasitas kemampuan kelompok. Dana paket bantuan disalurkan secara bertahap dengan rincian tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30%. Dana tersebut disalurkan langsung dari Satker Direktorat Produksi ke rekening pokdakan penerima yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor 74/PB/2011 tentang Tata Cara

Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana. 4.2.1 Prosedur dan Tata Cara Penyaluran 1.

2. 3. 4.

5.

Prosedur dan tata cara penyaluran dana sebagai berikut: KPA atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses penyaluran dana kepada pokdakan sesuai persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan; Penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening pokdakan melalui KPPN Jakarta I; Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada pokdakan yang dibayarkan tanpa potongan pajak; Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan ringkasan PKS, SPPLS, SPM-LS, dan dokumen lain sesuai ketentuan; Tanda bukti penerimaan dana dari PPK Satker kepada pokdakan penerima adalah berupa kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00, berita acara pembayaran (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dana.

4.2.2 Pencairan Dana Pencairan dana dapat dilakukan apabila PPK telah memverifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dana yang diajukan oleh pokdakan. PPK dapat melakukan penangguhan pencairan dana apabila berdasarkan hasil verfikasi dokumen tidak lengkap atau ada yang salah, ada indikasi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana sampai dengan ada perbaikan oleh pokdakan dan atau sudah ada penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan (Inspektorat Jenderal KKP). Pencairan dana dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1.

Tahap pertama sebesar 40% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila: 1) Pokdakan mengajukan surat permohonan pencairan dana tahap I kepada PPK; 2) Menyelesaikan dan melampirkan proposal, kuitansi tanda terima tahap I, BAP tahap I, BAST dana tahap I dan dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan; 3) Rencana penggunaan anggaran sebesar 40% dari nilai bantuan;

2.

Tahap kedua sebesar 30% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila Pokdakan mengajukan pencairan dana tahap II kepada PPK dengan melampirkan: 1) Laporan Fisik penggunaan dana tahap I dengan kemajuan fisik minimal 30% serta dilengkapi dengan: fotokopi bukti belanja/pengeluaran, fotokopi absensi tenaga kerja, dan kuitansi tanda terima tahap II, BAP tahap II, BAST dana tahap II; 2) Rencana penggunaan dana tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak; 3) Data pendukung laporan berupa foto kegiatan, laporan harian, buku kas dan lain-lain.

3.

Tahap ketiga sebesar 30% dari nilai kontrak, dapat dicairkan apabila Pokdakan mengajukan pencairan dana tahap III kepada PPK dengan melampirkan: 1) Laporan fisik penggunaan dana tahap I dan II dengan kemajuan fisik minimal 60% dilengkapi dengan: fotokopi bukti belanja/pengeluaran,

fotokopi absensi tenaga kerja, dan kuitansi tanda terima tahap III, BAP tahap III, BAST dana tahap III; 2) Data pendukung laporan berupa foto kegiatan, laporan harian, laporan mingguan, buku kas dan lain-lain.

Pembina Daerah (DKP Prov) Kabupaten

Tim Teknis Daerah

a. Termin I = 40% Dokumen selesai (RDKK/RAB dan Usulan) b. Termin II = 30%  Fisik Min 30 % c. Termin III = 30%  Fisik Min 60 %

Gambar 2 Prosedur Penyaluran dan Pencairan Dana

4.3 Pemanfaatan Bantuan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan melalui mekanisme swakelola yang sudah diterima oleh pokdakan, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan usaha budidaya ikan selama periode pemeliharaan yang telah direncanakan sebagaimana RDKK/RAB dan dokumen lainnya, serta dibukukan dalam buku kas sederhana. Setelah bantuan sepenuhnya sudah diterima maka proses pemanfaatan bantuan sepenuhnya tanggung jawab pokdakan

penerima. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan bantuan sebagai berikut: 1.

2.

3.

4. 5.

Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap keberlangsungan kegiatan usaha budidaya dari hasil bantuan ini; Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan usaha di bidang pembudidayaan ikan baik secara pribadi maupun kelompok; Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berusaha mewujudkan kelompoknya menjadi pokdakan yang mandiri; Seluruh pengurus dan anggota pokdakan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan pemanfaatan bantuan ini; Hasil usaha budidaya yang diperoleh dari hasil panen agar diatur dan dikelola oleh pokdakan untuk kepentingan seluruh anggota, sebagai penambahan modal untuk pengembangan usaha selanjutnya yang disepakati dan dilakukan secara bersama;

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring Monitoring bertujuan untuk memantau kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan mulai dari persiapan sampai dengan panen. Kegiatan monitoring dapat dilakukan secara langsung melalui pemantauan dilapangan maupun tidak langsung melalui komunikasi dengan media elektronik. Adapun materi monitoring mencakup aspek teknis yang meliputi perkembangan proses budidaya dan hasil produksi budidaya dan aspek non teknis yang meliputi efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala pelaksanaan. 5.2 Evaluasi Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi kegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisa relevansi, efektifitas dan dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan serta melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan tersebut mencakup : 1. 2. 3.

4. 5.

Penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi pengembangan perikanan budidaya di perbatasan; Produksi dan produktifitas budidaya ikan di lokasi pengembangan perikanan budidaya di perbatasan setelah melalui input teknologi; Dampak pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan terhadap peningkatan teknologi dan pendapatan Pokdakan serta keberlanjutan sistim usaha budidaya di tingkat Pokdakan; Penguatan kelembagaan, kemandirian Pokdakan dan kerjasama kemitraan; Persepsi masyarakat untuk mengembangkan/menyebarluaskan penerapan teknologi anjuran pada kawasan sekitarnya.

5.3 Pelaporan Pelaporan bertujuan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan, kendala, solusi dan rencana tindak lanjut. Pelaporan disampaikan secara langsung dan berkala oleh Pokdakan kepada Direktur Jenderal cq : Direktur Produksi ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten. Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan pencairan/ penyaluran tahap I, II dan III serta laporan akhir (Lampiran 13) dapat disampaikan online melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Produksi dan Anggaran Budidaya (SIMPrABu) yang dapat diakses dengan alamat website http://103.7.52.118/SIMPRABU atau via pos, faks 021-78831914 atau email [email protected].

BAB VI PENUTUP

Pengembangan perikanan budidaya di perbatasan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan. Kegiatan pengembangan perikanan budidaya di perbatasan diharapkan dapat berhasil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan melalui stimulasi bantuan usaha perikanan budidaya, sehingga pokdakan mampu meningkatkan kemampuan usahanya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri serta dikelola dalam manajemen pokdakan. .

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Ttd SLAMET SOEBJAKTO Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas

Agung Witjaksono

LAMPIRAN

Lampiran–1

Form Kondisi awal (T0) pembudidaya atau masyarakat

Kegiatan

:

Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015

Kabupaten

:

…………………

Provinsi

:

…………………

No

1 2 3 4 5

Lokasi

Jumlah Pembudidaya

Luas Lahan (Ha)

Komoditas

Produksi Tahun terkahir (ton)

Teknologi/ Metode yang diterapkan

Kompetensi SDM

Pendapatan perkapita/Tahun

Keterangan

Dst

Catatan :

1. Parameter kualitas air a. pH b. Salinitas c. DO d. Kecerahan e. Kecepatan Arus f. Suhu g. Dll 2. Kondisi lokasi

Lampiran–2 Form Surat Usulan Penetapan Tim Teknis Daerah

KOP Dinas Kabupaten

lokasi, tgl – bulan – 2015 Kepada Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di Jakarta

Menindaklanjuti Program Kegiatan pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun Anggran 2015 Ditjen Perikanan Budidaya, dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten ................................. menyampaikan usulan nama-nama tim teknis pengembangan perikanan budidaya di perbatasan sebagai berikut :

No

Nama

Jabatan dan Instansi

Alamat dan Nomor HP

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kabupaten.....................

(…………………………..) NIP. .....................................

Lampiran-3 Contoh Surat Usulan Kelompok Calon Penerima

KOP POKDAKAN

lokasi, tgl – bulan – 2015 Kepada Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

di Jakarta

Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama pokdakan) ... yang beralamat di ...(isi alamat lengkap)..., mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh bantuan paket sarana produksi melalui kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan dengan Proposal Pengembangan Kegiatan Budidaya Ikan (terlampir). Adapun susunan pengurus dan anggota sebagai berikut : a. Ketua

:

…………………………………………….

b. Sekretaris

:

…………………………………………….

c. Bendahara

:

…………………………………………….

Anggota

:

Kontak (Telp/HP/Email)

No & Tgl Pendirian/ Pengukuhan Kelompok

:

1. .............................. 2. .............................. 3. dst

:

…………………………………………….

:

…………………………………………….

:

.....diisi no & tgl pendirian/pengukuhan kelompok.. Oleh: Pejabat yang berwenang KepalaDesa/Kepala Dinas Kab.........

atau

Demikian kami sampaikan, seluruh data benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Kelompok

(…………………………..) Mengetahui,

Kepala Dinas

Ketua Tim Teknis

Kabupaten …….......…

(…………………………..)

(…………………………..)

NIP. ………………………

Keterangan : Titik Koordinat : merupakan range antara LS/LU dan BB/BT o o [ derajat ( ) menit (’) detik (”) LS/LU dan derajat ( ) menit (’) detik (”) BB/BT ]

Lampiran-4 Contoh Usulan Pokdakan Calon penerima kegiatan oleh Dinas Kabupaten

KOP DINAS ............., ...................... 2015 Nomor

:

Perihal

: Usulan Pokdakan Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. PPK Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya TA.2015 Menara 165 Lt. 15 Jl. TB. Simatupang Kav 1, Cilandak – Jakarta Selatan Di Jakarta Selatan

Sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan pokdakan pelaksana paket bantuan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan 2015 di Kabupaten/Kota (1)…………….., (2)…………….., (3)……………., dst. dan kelengkapan dokumen administrasi yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Dinas Kabuapetn Kota …………….. Kelengkapan dokumen administrasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Surat pernyataan siap swakelola dan lampirannya. Kerangka Acuan kerja (KAK). Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pakta Integritas. Surat pernyataan bersedia malakukan pembinaan dari Dinas KP Kabupaten/Kota. Surat tanggung jawab mutlak dari Dinas KP Kabupaten/Kota.

Sedangkan dokumen administrasi yang kami simpan, menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya serta dapat diaudit sewaktu-waktu adalah: 1) Surat usulan pokdakan dan lampirannya. 2) Formulir hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi calon lokasi, pembudidaya dan calon pokdakan.

3) Berita acara hasil identifikasi dan seleksi Tim Teknis. Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan pokdakan pelaksana Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan TA. 2015. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kabupaten.....................

(…………………………..) NIP. .....................................

Lampiran-5 Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan

CHECKLIST IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI PERBATASAN TAHUN 2015 Tim Teknis (Ketua)

:

Nama Pokdakan

:

Lokasi Usaha -

Desa

:

-

Kecamatan

:

-

Kab/Kota

:

-

Provinsi

:

Tanggal Identifikasi

:

Komuditas

:

Kesesuaian No.

Persyaratan

Kondisi existing/Keterangan Ya

I

Lokasi

1

Sesuai dengan tata letak daerah, tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki legalitas status lahan

2

Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai dengan kelayakan teknis komuditas ikan yang akan dibudidayakan

3

Tingkat resiko bahaya keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik rendah

4

Memiliki kemudahan aksesisbilitas (jalan, komunikasi, sumber benih, pasar dll) II

Kelembagaan Kelompok

1

Memiliki surat keterangan/ pengukuhan kelompok

Tidak

dan atau terdaftar di Dinas Kab/ Kota 2

Memiliki struktur organisasi dan anggota/ SDM yang jelas/memadai

3

Status kelompok telah berkembang dan masih aktif dalam kegiatan usaha budidaya

1

Kesimpulan :

2

Usulan/Rekomendasi :

......................., tanggal/bulan/tahun TIM TEKNIS

No

Nama/ Jabatan

1

................................................. ( Ketua)

2

................................................. ( Anggota)

3

................................................. ( Anggota)

4

................................................. ( Anggota)

Catatan: *) coret yang tidak perlu

Tanda tangan 1 ................................... 2 ......................................... 3 ................................... 4 ..........................................

Lampiran-6 Form Usulan Penetapan Pokdakan Calon Pelaksana kegiatan kepada Kepala Dinas kabupaten

Usulan Pokdakan Hasil Identifikasi Lokasi Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 Nomor

:

Perihal

: Usulan Pokdakan Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten ......... Di tempat ……….……………………………. Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ....................................

NIP

: .........................................

Jabatan

: ...................................... bertindak sebagai ketua Tim teknis

Satuan kerja

: Menyatakan bahwa:

Nama Kelompok

: …………………………………………..

Lokasi -

Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Titik koordinat :

: : : : :

Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal ............ bulan .......... tahun 2015, telah memenuhi persyaratan dan kelayakan secara teknis serta manajemen kelompok sebagai calon pelaksana Pengembangan Perikanan Budidaya di perbatasan Tahun 2015 (data pokdakan dan hasil identifikasi terlampir). Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon Pokdakan tersebut di atas untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015. Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui:

Yang mengusulkan:

Ketua kelompok

Ketua Tim teknis

ttd

ttd

(..........................................)

(..........................................)

Lampiran-7 Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan

Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 Nomor : ........................................…… …….……………………………. Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Satuan kerja

:

Berdasarkan Berita Acara identifikasi lokasi dan pokdakan pelaksana Kegiatan pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 Nomor :............... tahun 2015 yang mengusulkan : Nama Kelompok

: …………………………………………..

Lokasi -

Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Titik koordinat :

: : : : :

Menetapkan lokasi dan kelompok tersebut di atas sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015. Demikian Berita Acara penetapan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kabupaten ......................

ttd (…………………………….)

Keterangan; Titik koordinat merupakan range antara LS/LU dan BB/BT 0

0

(derajat ( ) menit (‘) detik (“) LS/LU dan derajat derajat ( ) menit (‘) detik (“) BB/BT)

Lampiran-8 Contoh Surat Pernyataan Siap Swakelola

KOP POKDAKAN

SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN SWAKELOLA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: .......................................................

Nama Pokdakan

: .......................................................

Jabatan

: Ketua Pokdakan

Alamat : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2015 secara swakelola sesuai Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, maka saya telah membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melalui Surat Keputusan sebagaimana terlampir. Apabila proses pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, kami tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam kontrak, maka kami siap mempertanggungjawabkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. .

lokasi, tgl – bulan – 2015

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

Materai 6000

(…………………………..)

(…………………………..)

Mengetahui, Kepala Dinas Kabupaten ...........

(…………………………..) NIP ......................................

Lampiran-9 Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

KOP POKDAKAN

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Budidaya Ikan …………………..

A. INFORMASI UMUM 1. Nama Kelompok

:

……………………………………………….

2.

:

Jalan, Kampung, RT/RW, ttk koordinat

Alamat

B. No

KEGIATAN BUDIDAYA IKAN Usaha Produktif Budidaya

1.

Luas Lahan a. b. c. d. e.

2.

Bak Kolam Tanah Kolam Terpal Tambak ………….

Perbaikan / Pembuatan Wadah Budidaya: a. KJA / karamba b. Kolam c. Sarana Rumput Laut: - Metode Rakit - Metode Lepas Dasar

Desa

: (nama& titik koordinat)

Kecamatan

: (nama)

Kab

: ........................................

Provinsi

: ........................................

Satuan

Volume

Nilai (Rp.)

No

Usaha Produktif Budidaya

3.

- Metode Long Line Peralatan Budidaya

4.

a. …………………………….. b. …………………………….. Sarana Produksi

5.

a. Induk b. Benih c. Pakan d. Pupuk / Probiotik e. Kapur Obat-Obatan

6.

Lain-Lain

Satuan

Volume

Nilai (Rp.)

TOTAL Mengetahui,

Ketua Kelompok

Ketua Tim Teknis

(…………………………..) NIP. ………………………

(…………………………..)

Lampiran-10

Contoh Laporan Kemajuan Perkembangan Pekerjaan

LAPORAN KEMAJUAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015

Pokdakan .....................................................

1.

Keadaan Cuaca

2.

Tenaga Kerja

Hujan

Cerah 3.

Keterangan Peralatan

a. Pekerja terampil

1 Orang

a. Cangkul

b. Pekerja

2 Orang

b. Alat bantu tukang .......

Jumlah

c. ...... dst

No.

Uraian Pekerjaan

Volume

Tahap Penyelesaian Pekerjaan s/d Kemaren

Tanggal

Jumlah

Prosentase Pekerjaan s/d Hari Ini

I.

Pekerjaan Persiapan

1. .................................... 2. Dst II.

Pekerjaan Pasangan

III.

Pekerjaan Plester

IV.

Dst

...................,............ 2015 Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :

Tim Pengawas Swakelola

Tim Pelaksana Swakelola

Koordinator

Koordinator

(…………………………..)

(…………………………..)

Contoh Rekapitulasi Progres

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN POKDAKAN...............

KEGIATAN

:

PEKERJAAN

:

LOKASI

:

VOLUME

:

MINGGU KE

PERIODE TANGGAL

1 (SATU)

..............

REALISASI PRESTASI PEKERJAAN BOBOT No.

%

I. II.

s/d Minggu lalu

Minggu ini

s/d Minggu ini

URAIAN PEKERJAAN Progres

Bobot

Progres

Bobot

Progres

Bobot

%

%

%

%

%

%

III.

JUMLAH

PRESTASI SAMPAI MINGGU INI

(% terhadap bobot)

PRESTASI SAMPAI MINGGU LALU

(% terhadap bobot)

KEMAJUAN PEKERJAAN DALAM MINGGU INI

(% terhadap bobot)

RENCANA TIME SCHEDULLE (JADWAL)

...................,............ 2015 Disetujui Oleh :

Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :

Penanggung Jawab Swakelola



Koordinator

Koordinator

(…………………………..)

(…………………………..)

(…………………………..)

Contoh Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan

REKAPITULASI PRESTASI PEKERJAAN PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015 (TAHAP I / TAHAP II / TAHAP III)

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN POKDAKAN...............

KEGIATAN

:

PEKERJAAN

:

LOKASI

:

VOLUME

:

MINGGU KE

PERIODE TANGGAL

1 (SATU)

..............

REALISASI PRESTASI PEKERJAAN

BOBOT No.

URAIAN PEKERJAAN

s/d yang lalu

Saat ini

s/d Saat ini

%

I.

Progres

Bobot

Progres

Bobot

Progres

Bobot

%

%

%

%

%

%

Tingkat Penyelesaian Tiap bagian terhadap Seluruh Pekerjaan (%)

II. III.

JUMLAH PRESTASI SAMPAI SAAT INI

(% terhadap bobot)

PRESTASI SAMPAI YANG LALU

(% terhadap bobot)

KEMAJUAN PEKERJAAN SAAT INI

(% terhadap bobot)

RENCANA TIME SCHEDULLE (JADWAL)

...................,............ 2015 Diketahui Oleh :

Disetujui Oleh :

Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :

Tim Teknis

Penanggung Jawab Swakelola



Koordinator

Koordinator

(…………………………..)

(…………………………..)

Kabupaten/Kota …………….

(…………………………..) (…………………………..)

Lampiran-11 Contoh Pakta Integritas Pokdakan

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ..............................(diisi nama ketua pokdakan)

Jabatan

: Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan)

Alamat

: ..............................(diisi alamat ketua sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama pokdakan) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai dengan proposal dan rencana kerja yang telah disusun; 3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan tahun 2015; 4. Akan melakukan pengadaan barang dan/jasa secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana; 6. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan, serta; 7. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

................. ,............../....../2015 Kabupaten/Kota ...................

Materai Rp. 6000 ................................... Ketua Pokdakan . ......................

Lampiran-12 Form Pengajuan Pencairan Anggaran

Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Tenaga, dan Analisa Harga Satuan

Pekerjaan Swakelola Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan

1. Nama Kelompok 2. Alamat

No

: ……………………………………………………. : Jalan, Kampung, RT/RW Desa : …….…………………………….. Kecamatan

: ...................................

Kab/Kota

: ...................................

Provinsi

: ...................................

Kode Harga Jumlah Volume Satuan Analisa Analisa Satuan (Rp) Harga (Rp.)

Uraian Pekerjaan

A. Persiapan 1

Adminisrasi Dokumentasi

dan

2 Pelaporan

ls

ls Jumlah I

B. Pekerjaan Fisik 1 Pembuatan pintu air / kolam terpal 2 Perbaikan kolam/ tambak 3 Dst

pematang

Unit

m

Jumlah II C. Peralatan dan Bahan 1 Benih ikan / bibit ….

Ekor/kg

2 Pakan

Kg

3 Vitamin/Probiotik ….

Pack/Botol

4 Serok

Unit

5 Dst Jumlah III Total I + II + III

Diperiksa Oleh :

Dibuat

Diverifikasi oleh

Koordinator Tim Teknis

Ketua Pokdakan

Koordinator Tim Pengawas

(.........................)

(.........................)

Kabupaten/Kota ………

(.........................) NIP.

A. ANALISA HARGA SATUAN Kode Analisa I

Uraian

Satuan

Koefisien

- pekerja

OH

1,000

- tukang batu

OH

0,190

- kepala tukang

OH

0,019

- mandor

OH

0,019

- pasir pasang

m

3

0,023

- portland cement

kg

7,776

- pekerja

OH

1,000

- tukang batu

OH

0,190

- kepala tukang

OH

0,019

- mandor

OH

0,019

- batu/batu belah

m

3

1,200

- pasir pasang/urug

m

3

0,432

- portland cement

kg

7,776

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Pekerjaan Pemasangan

P.03 e)

P.04

2

1 m Plesteran 1 PC:3 PP tebal 1,5 cm

3

1 m Pasangan Batu

Sumber: Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, Kem PU 2012

B. HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN/MATERIAL Harga Satuan No

Jenis Bahan/Material/Alat Bantu Kerja

Satuan

Hasil Survey Suplier Suplier A

A.

Upah Tenaga Kerja - pekerja

OH

Suplier B

Sumber Lainnya

Ket. Realisasi

- tukang batu

OH

- kepala tukang

OH

- mandor

OH

- dst B.

Bahan/Material - Benih / Bibit

ekor/kg

- Pakan

kg

- Vitamin

pack

- Probiotik

botol

- Serok

unit

- dst

Sumber: Harga satuan upah dan bahan/material berdasarkan SK Bupati/Walikota setempat

Diperiksa Oleh :

Dibuat

Diverifikasi oleh

Koordinator Tim Teknis

Ketua Pokdakan

Koordinator Tim Pengawas

(.........................)

(.........................)

Kabupaten/Kota ………

(.........................) NIP.

Lampiaran-13 Outline Laporan Akhir Pertanggung Jawaban Pokdakan

I.

Kata Pengantar 1.1 Tujuan 1.2 Sasaran 1.3 Lokasi dan pelaksanaan 1.4 Output 1.5 Outcome

II. Pelaksanaan Kegiatan 2.1 Pemilihan Lokasi 2.2 Teknologi budidaya 2.3 Penyediaan sarana dan prasarana produksi 2.4 Proses produksi 2.5 Kendala dan solusi

III. Kinerja Hasil 3.1 Perkembangan produksi dan produktivitas 3.2 Laporan hasil panen

IV. Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

LAMPIRAN Foto kegiatan

Lampiran-14

Berita Acara Hasil Identifikasi Lokasi dan Pokdakan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 Nomor : ........................................………….……………………………. Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ....................................

NIP

: .........................................

Jabatan

: ...................................... bertindak sebagai ketua Tim teknis

Satuan kerja

: Menyatakan bahwa:

Nama Kelompok

: …………………………………………..

Lokasi

-

Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Titik koordinat

: : : : : :

Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal ............ bulan .......... tahun 2015, telah memenuhi persyaratan dan kelayakan secara teknis serta manajemen kelompok sebagai calon pelaksana Pengembangan Perikanan Budidaya di perbatasan Tahun 2015 (data pokdakan dan hasil identifikasi terlampir). Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon Pokdakan tersebut di atas untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015. Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui:

Yang mengusulkan:

Ketua kelompok

Ketua Tim teknis

ttd

ttd

(..........................................)

(..........................................)

Lampiran-15 Form Proposal POKDAKAN

PROPOSAL KEGIATAN PERIKANAN BUDIDAYA

a. Pendahuluan/Latar Belakang

:

(diisi secara berbobot)

singkat,

jelas,

padat

dan

b. Tujuan Usaha

:

(diisi secara berbobot)

singkat,

jelas,

padat

dan

:

(pilihan sesuai dengan menu)

d. Lokasi Usaha

:

(diisi alamat lokasi usaha, status lahan pinjam/sewa/garapan, jelaskan kesepakatan terkait usaha kelompok)

e. Wadah Budidaya dan Metode Budidaya yang akan Digunakan

:

(disesuaikan dengan dibudidayakan)

f.

:

(berisi jadwal kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan panen untuk masing-masing jenis budidaya yang dikembangkan)

:

............ ton/ekor per siklus

:

Rp. ............ per tahun

:

............ ton/ekor per siklus

:

Rp. ............ per tahun

:

(berisi rekapitulasi seluruh kebutuhan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan budidaya yang akan dilaksanakan)

c. Jenis Budidaya dan Komoditas yang akan dikembangkan

Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Usaha

g. Produksi sebelum Menerima Bantuan h. Pendapatan Rata-rata Pokdakan sebelum Menerima Bantuan i.

Target produksi setelah Menerima Bantuan

j.

Target pendapatan Rata-rata Pokdakan setelah Menerima Bantuan

k. Rencana Anggaran Bersama (RAB)

komoditas

yang

l.

Penutup

m. Lampiran

:

(diisi secara singkat, jelas, dan padat)

:

(berisi data anggota pokdakan secara lengkap mulai dari nama, alamat, jabatan dalam kelompok, fotocopy kartu identitas, data-data, dan pendukung lainnya)

lokasi, tgl – bulan – 2015

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

(…………………………..)

(…………………………..)

Mengetahui, Ketua Tim Teknis

(…………………………..)

Lampiran-16 Contoh SK Dirjen PB

KEPUTUS AN KU AS A PENGGUN A ANG G AR AN SATUAN KERJA DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR KEP.

/............/2015

TENTANG KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015 UNTUK PROVINSI ..........................

KUASA PENGGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Menimbang

Mengingat

:

:

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melaksanakan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015.

2.

bahwa untuk kegiatan tersebut pada butir (a), perlu menetapkan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015 pada Kabupaten/Kota..............................;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5.

6.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

7.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;

8.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

10.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

11.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011;

Memperhatikan

:

12.

Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012;

13.

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Khususnya Tata Cara Pengadaan Swakelola kepada Kelompok Masyarakat;

14.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

15.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

16.

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP. ........./............/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015.

1.

2.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya Tahun Anggaran ........... Nomor : DIPA...................., tanggal ............; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN-P, dalam Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Kelompok Pembudidaya Ikan akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan yang bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya pada Provinsi .............................. sebagaimana terlampir.

KEDUA

:

Dalam melaksanakan tugasnya POKDAKAN agar berpegang teguh pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA

:

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2015 melalui Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015.

KEEMPAT

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal .......................... 2015

Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya

Dr. Ir. SLAMET SOEBJAKTO, M.Si.

Tembusan Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta; Menteri Kelautan dan Perikanan; Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan di Jakarta; Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta; Inspektur Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta; Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di Jakarta; Kepala Biro Perencanaan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;

9. Kepala Biro Keuangan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta; 10. Kepala KPPN Jakarta I di Jakarta; 11. Bendaharawan Pengeluaran; 12. POKDAKAN bersangkutan. 13. Pertinggal

Lampiran

:

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : ......................................................... tentang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pelaksana kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan Tahun 2015 Provinsi ..........................

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015 PROVINSI ..........................

No

Kabupaten/Kota

1. a. b. c. d. e.

kab/Kota ............. kab/Kota ............. kab/Kota ............. kab/Kota ............. st.

Nama Pokdakan

Nama Ketua Pokdaka n

Jumlah Penguru s dan Anggota Pokdaka n (org)

Kelurahan/ Desa, Kecamatan

Komoditas yang Dibudidayakan

Keteranga n

2.

Dst

Lampiran-17 Form Berita Acara Serah Terima (BAST)

KOP POKDAKAN

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya Di Daerah Perbatasan Tahun 2015 Nomor : ……………………………. Tanggal : ……………………………. Pada hari ini .............., tanggal ................................ bulan ....................... tahun dua ribu tiga belas telah diadakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan: 1.

2.

Nama

:

......... (diisi namaketua pokdakan)......

Jabatan

:

Ketua Pokdakan ………(diisi nama pokdakan)…………. berkedudukan di Jl. ………………………, Desa ………………, Kecamatan …………………., Kab …………………., Provinsi ………………. selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

:

Ir. Coco Kokarkin Soetrisno, M.Sc

NIP Jabatan

19621228 199002 1 001 :

Pajabat Pembuat Komitmen pada Satker. Direktorat Produksi Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: ……………. Tanggal ………………… tentang pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya di Daerah Perbatasan pada Pokdakan ……………………. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang Pekerjaan hasil pengadaan TA. 2015 pada Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan 100% sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dalam keadaan baik dan operasional serta menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA menerima dengan baik penyerahan pekerjaan hasil pengadaan TA. 2015 pada Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya.

Pasal 2 Guna tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada KUASA PENGGUNA ANGGARAN. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


(…………………………..)

NIP. 19621228 199002 1 001

Ketua Pokdakan

Lampiran-18 Form BAST PPK kepada KPA KOP DJPB

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya Di Daerah Perbatasan Tahun 2015 Nomor : …………………………….

Pada hari ini .............., tanggal ................................ bulan ....................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

2.

Nama

:


NIP

:

19621228 199002 1 001

Jabatan

:

Pajabat Pembuat Komitmen pada Satker. Direktorat Produksi Perikanan Budidaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

:

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.

NIP

:

19610522 198603 1 001

Jabatan

:

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Budidaya, Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2015. No. ................ tanggal ... Bulan.... Tahun...... . Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan hasil pengadaan TA. 2015 pada Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015

71

PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan pekerjaan Pengembangan Perikanan Budidaya Di Daerah Perbatasan 100% sesuai dengan DIPA TA. 2015 dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik pekerjaan hasil pengadaan TA. 2015 pada Satker Direktorat Produksi Perikanan Budidaya. Pasal 2 Guna pemanfaatan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada pokdakan pelaksana manfaat. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.


NIP. 19610522 198603 1 001

NIP. 19621228 199002 1 001

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015

72

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya di Perbatasan Tahun 2015

73

2015

Recommend Documents