2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 20 JANUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/PUU-XIII/2015

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan Pasal 53 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON 1. Otto Geo Diwara Purba 2. Syamsul Bahri Hasibuan 3. Eiman, dkk. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 20 Januari 2015, Pukul 14.10 – 14.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) I Dewa Gede Palguna 3) Wahiduddin Adams Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Arif Suherman

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaikumsalam wr. wb.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Untuk Pemohon yang hadir untuk sementara baru saya sendiri, Arif Suherman, Yang Mulia, Kuasa Hukumnya.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sendiri, ya? Baik, Saudara Pemohon, ya. Ini adalah merupakan Sidang Pendahuluan kita, sidang pertama. Sesuai dengan perintah undangundang bahwa Hakim MK berkewajiban untuk memberikan nasihat. Tapi sebelumnya, walaupun kami sudah membaca dari permohonan Saudara ini, kami minta Saudara menjelaskan secara singkat, padat garis-garis besarnya, apa yang dijadikan alasan dalam permohonan uji materiil ini? Kemudian, permintaannya apa? Silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan uji materi tafsir Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat … dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang … tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun nama Pemohon adalah sebagai berikut.

1

Yang pertama, Ir. Otto Geo Diwara Purba. Yang kedua, Ir. Syamsul Bahri Hasibuan, S.H., M.H. Yang ketiga (…) 7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Lanjut saja, lanjut! Sudah kelihatan namanya. Duduk masalahnya, coba, pokok permohonannya. Kenapa sampai diajukan permohonan ini?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Baik, Yang Mulia. Mengenai alasan-alasan pengajuan. Yang pertama yaitu Pasal 8 … Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang frasa pejabat tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas, termasuk keputusan direktur badan usaha milik negara seperti PT Pertamina dan badan usaha milik negara lainnya. Pasal 1 ayat (8) dianggap dibacakan, ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan. Pertama-tama, Yang Mulia, mengenai pasal ini. Bahwa Direktur PT BUMN itu diangkat oleh badan usaha milik negara yang kemudian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh direktur itu harus dianggap sebagai keputusan badan usaha milik negara yang artinya masuk dalam kategori putusan tata usaha negara. Kami anggap bahwa hal tersebut menimbulkan multitafsir. Yang pertama bahwa Pertamina … Federasi Serikat … Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu pernah melakukan upaya hukum terhadap putusan direktur di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan pertama … tingkat pertama, Yang Mulia. Bahwa putusan tersebut dianggap oleh Majelis Hakim merupakan putusan tata usaha negara yang kemudian terhadap putusan tersebut dilakukan upaya banding dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta diputus bahwa putusan Direktur Utama PT Pertamina bukan merupakan objek tata usaha negara. Itu yang … yang pertama, Yang Mulia. Terus yang kedua. Bahwa Pasal 53 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Pada prinsipnya, kami fokus terhadap kepastian hukum, Yang Mulia. Bahwa Pasal 53 yang berbunyi … dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terdapat frasa yang dalam Pasal 53 orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan. Artinya, di sini menimbulkan multitafsir. Menurut kami, haruslah diartikan secara luas, tidak terbatas kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, tetapi meliputi pihak ketiga yang 2

merasa kepentingannya dirugikan, dalam hal ini serikat pekerja yang merasa kepentingannya dirugikan juga karena setiap pekerja banyak yang tergabung dalam serikat pekerja, yang mana pendirian serikat pekerja juga bertujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, sehingga keadaan … pasal ini yang artinya pihak ketiga ini tidak … tidak diartikan secara luas, artinya serikat pekerja boleh melakukan upaya hukum terhadap putusan tata usaha negara, artinya juga menghambat tujuan pendirian serikat. Terus yang ketiga, Yang Mulia, Pasal 53 juga, kami fokus pada persamaan perlakuan di hadapan hukum, Yang Mulia. Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, menurut kami, hal di sini menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, Yang Mulia. Karena pada pokoknya ada beberapa yang artinya organisasi-organisasi seperti organisasi lingkungan diatur dalam … sebagai mandat Undang-Undang Lingkungan. Kemudian, organisasi perlindungan konsumen sebagaimana mandat Undang-Undang perlindungan konsumen, tetapi kedua mereka itu diberikan hak untuk mengajukan legal standing, tetapi dalam Undang-Undang Serikat … Undang-Undang Serikat Pekerja yang mengatur pekerja maupun dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 yang artinya sebagai wadah serikat bekerja, tidak ada hak ataupun ada pasal-pasal yang mengatur mengenai adanya upaya hukum terhadap putusan tata usaha negara yang artinya pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, melalui di sinilah artinya kami organisasi-organisasi serikat pekerja ini meminta artinya memberikan ruang kepada serikat pekerja untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tata usaha negara sendiri, artinya ketika ada putusan-putusan yang dianggap merugikan serikat pekerja bisa melakukan upaya hukum terhadap itu. Untuk petitum, Yang Mulia. Berdasarkan hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. Yang kedua, menyatakan 2.1 Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) sepanjang frasa pejabat tata usaha negara, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas termasuk keputusan direktur badan usaha milik negara seperti PT Pertamina Persero yang mengelola perekonomian negara dalam sektor minyak dan gas bumi, dan badan usaha milik negara lainnya.

3

Pasal 53 ayat (1) sepanjang frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun … Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara luas meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat pekerja. Yang ketiga, menyatakan Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) sepanjang frasa pejabat tata usaha negara, UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lembaran negara nomor 2 … Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai secara luas, termasuk keputusan direktur badan usaha milik negara seperti PT Pertamina Persero yang mengelola perekonomian negara dalam sektor migas dan badan usaha negara … dan badan usaha milik negara lainnya. Pasal 53 ayat (1) sepanjang frasa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun … Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai secara luas meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti serikat bekerja. Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya. 9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Terima kasih.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi pada dasarnya apa yang ditulis di dalam permohonan ini sama dengan apa yang dijelaskan ya, jadi masih konsisten antara yang 4

ditulis dengan yang dijelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selalu saja ya, selalu saja bahwa hampir semua permohonan di Mahkamah ini ada saja hal-hal yang memang perlu dinasihatkan. Saya kira, Saudara Arif Suherman sudah malang-melintang di MK ini sebagai Kuasa Hukum ya, dan kawan-kawan, namun kami sebagai Majelis Hakim tetap melihat ada persoalan-persoalam mendasar. Itulah memang bagian dari kewajiban kami sekaligus edukasi karena memang banyak orang berharap keadilan di MK ini, tapi kalau caranya enggak pas ya, enggak masuk, kan gitu ya. Jadi, tolong dicatat dengan baik nasihatnasihat ini, nanti akan kami lihat apakah itu ditindaklanjuti apa enggak. Kalau itu sepakat. Tapi kalau Saudara sebagai Kuasa Hukum merasa tidak pas dan bertahan dengan argumentasinya, keyakinannya, enggak ada masalah juga, ya. Kewajiban kami menyampaikan. Silakan yang pertama, Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. 12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Pak Dr. Patrialis Akbar, Ketua Panel sidang siang ini. Kita akan memberikan beberapa catatan atau yang dalam undang-undang disebut nasihat untuk perbaikan ini. Pertama, di judul perihal permohonan uji materi, ya. Ini sedikit kelihatan kecil, tapi itu menampakkan perfoma dari sebuah permohonan ya. Sebukan di sini permohonan uji materiil tafsir Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan Pasal 53 ayat (1) dan seterusnya. Ini menulisnya dan membacanya di perundang-undangan semestinya Pasal 1 angka 8, ya. Angka, bukan ayat itu, ya. Kalau ayat itu gampangnya dipakai kurung, ya. Kalau tidak … ini … angka, ya karena ini masih masuk di definisi-definisi ya. Jadi, Pasal 1 angka sekian, angka sekian, angka sekian. Tidak ayat itu, ya. Kemudian yang kedua, ini terkait legal standing Pemohon. Ini akan lebih baik kalau diperjelas kembali. Jika Pemohon menggunakan legal standing perorangan di undang-undang, tapi sebetulnya perseorangan ya WNI, maka sebaiknya perwakilan dari serikat pekerja saja yaitu ketua dan sekretarisnya. Nah, jika Pemohon menggunakan legal standing badan hukum privat sebagai Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia maupun Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, maka perlu dilampirkan AD/ART yang diwakilkan oleh ketua dan sekretarisnya. Ini memang belum dilampirkan, ya. Kalau memang ini legal standing-nya badan hukum privat, ya. Kemudian untuk argumentasi permohonan, ini memang perlu dipertajam, apa yang menyebabkan Pemohon dirugikan oleh pasal a quo tadi, Pasal 1 angka 8 dan sekian, Pasal 53 ayat (1), ya. Ini belum tergambar secara tajam dalam posita. Kemudian di posita, ini perlu dijelaskan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian merugikan konstitusional Pemohon dengan menggunakan dasar pengujiannya. Jadi, 5

pasal yang dimohonkan pengujian lebih banyak menjelaskan mengenai definisi, sehingga harus dijelaskan kembali apa sesungguhnya kerugian konstitusional Pemohon karena di Pasal 1 angka 1 sampai 12 itu, itu di bab ketentuan umum dan di definisi-definisi karena ketentuan umum itu biasanya satu definisi-definisi. Yang kedua yang disebut dengan (suara tidak terdengar jelas) ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, tapi yang diuji ini adalah definisi-definisi, sehingga harus jelas karena begitu definisi itu dimasukkan, itu sebetulnya sudah sangat jelas ya, sehingga harus kuat betul argumennya. Oleh sebab itu, di teknik perundang-undangan dikatakan definisi tidak boleh lagi ada penjelasan saking jelasnya mestinya, ya. Tapi kalau menurut Pemohon ada yang kurang jelas sehingga perlu dijelaskan, ya silakan. Oleh sebab itu, harus cermat betul mengatakan bahwa ketentuan yang diuji ini perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan, kan sepertinya, ya. Sementara sebuah perundang-undangan itu kalau sudah definisi tidak boleh lagi ada penjelasan saking jelasnya. Definit … sudah terbatas, dia sudah membatasi, ya. Kemudian yang didalilkan adalah frasa pejabat tata usaha negara yang disebutkan menimbulkan multitafsir oleh penegak hukum, dalam hal ini PTUN. Diperjelas multitafsir yang bagaimana? Kalau yang dijelaskan hanya satu tafsir berarti belum banyak tafsirnya, gitu ya. Katanya multitafsir? Apa saja yang pernah ditafsirkan itu? Tidak disebutkan tapi multitafsir. Contohnya apa tafsirnya itu, sehingga multi, begitu. Kemudian fakta konkret yang dialami dari tafsir-tafsir itu. Kalau hanya baru satu, berarti ya, ada penafsiran ganda mungkin. Tapi kalau multitafsir berarti banyak, mungkin pengalaman-pengalaman konkret yang dialami. Kemudian pejabat tata usaha negara dan petitumnya kan, termasuk keputusan direktur BUMN ya, ini dua nomenklatur yang berbeda. Yang pertama mengenai pejabat dan (suara tidak terdengar jelas) keputusan dan bukan pejabatnya. Jadi, misalnya apabila frasa pejabat PTUN dan direktur BUMN karena di sini pejabat tata usaha negara itu kan, artinya pejabatnya ya, tapi (suara tidak terdengar jelas) termasuk keputusan direktur BUMN suatu hal yang nomenklatur berbeda. Yang berikutnya ya, di … apa … petitum itu, ada semacam bersyarat harus mengkhususkan bukan untuk petitum memakai termasuk keputusan direktur BUMN seperti PT Pertamina yang mengelola dan ada kata seperti, ya. Nah, ini harus dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, tidak hanya menafsirkan PT Pertamina. Nanti bagaimana kalau ada perkara lainnya, ya. 6

Kemudian yang berikutnya untuk bukti ini, tolong dilampirkan undang-undang itu lengkap. Jadi, tidak hanya pasal yang diuji saja ya, itu bukan sesuatu yang kita mengada-ada, ya. Para Pemohon yang lain juga pernah mengajukan Undang-Undang KUH Perdata bagaimana tebalnya, ya. Ya, dilampirkan. Sementara di sini kan, baik UndangUndang Tahun 1986 maupun yang dilampirkan Pasal 1, kemudian pasal … ya, Pasal 1, kemudian yang lainnya Pasal 53, lengkap undangundangnya, ya kalau bukti itu diajukan, ya. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih. 13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Silakan, Bapak Yang Mulia I Dewa Gede Palguna.

14.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ya, tadi sudah dinasihatkan banyak oleh Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Dr Wahiduddin Adams. Mohon Saudara catat dengan baik. Saya ingin menekankan satu hal lagi yang tadi sebenarnya beliau juga sudah sampaikan, tapi ingin saya mempertajam maksud dari perbaikan ini. Kalau Saudara mendasarkan legal standing Anda sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia. Nah, dan di situlah dijelaskan apa hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya pasal ini, itu nanti akan berbeda argumentasinya kalau Anda menggunakan badan hukum perdata misalnya, kan haknya berbeda. Salah satu contoh misalnya badan hukum perdata jelas enggak mempunyai hak untuk menganut keyakinan misalnya, kan enggak ada itu. Kalau itu misalnya naik. Itu tentu argumentasinya nanti akan lain, oleh karena itulah maka ini perlu dipertajam. Tadi sudah disampaikan. Catatan saya yang kedua yang belum disampaikan tadi. Coba Anda lihat ini sudah pernah Mahkamah Konstitusi memutus undangundang ini ya, mungkin Anda sudah mencatat ya, itu. Walaupun barangkali tidak sama persis ini yang diuji, tetapi untuk menghindari argumen-argumen yang dulu sudah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi pengulangan itu, Anda juga perlu tampaknya mencantumkan misalnya apa sesungguhnya perbedaan antara permohonan ini dengan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah dulu itu. Itu coba Anda perhatikan ya, dengan baik karena itu juga nanti akan jadi penting sebab kalau nanti ada argumen yang sama, misalnya berkaitan dengan itu kan, nanti ya, Anda yang akan rugi kan, kalau yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah apalagi putusannya menolak. Nah itu, sehingga itu berpengaruh kepada dasar-dasar

7

pengujian Anda, kan yang Anda gunakan sebagai pengujian untuk permohonan ini. Nah, juga menjadi penting untuk dijelaskan karena ini kan, syarat untuk bisa diterima legal standingnya itu kan, bukan hanya Anda mempunyai hak begitu saja, tetapi apakah ada sudah kerugian nyata aktual ataukah potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya undang-undang yang Anda mohonkan pengujian. Nah, di situ penajamannya karena itu adalah bagian penting nanti dari Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Anda mempunyai legal standing atau tidak. Kalau pintu legal standingnya belum terbuka atau itu masih belum … Mahkamah belum diyakinkan bahwa Anda mempunyai legal standing kan, pokok permohonan enggak diperiksa, nantinya gitu. Nah itu, mengapa kami perlu menasihatkan ini. Nah, yang terakhir saya ingin menanyakan kembali walaupun tadi sudah disampaikan Anda menginginkan … katakanlah begitu, ya … untuk memperluas pengertian pejabat tata usaha negara itu ya, itu satu, ya. Pengertian pejabat tata usaha negara. Nah, dengan maksud untuk ... sekali lagi untuk kesempurnaan permohonan ini, sesungguhnya sudah ada ... banyak sebenarnya referensi yang bisa Anda kutip tentang itu. Nah, mengapa misalnya referensi yang sebenarnya karena sudah menjadi putusan beberapa kali, itu boleh dikatakan kalau dalam ilmu hukum Anda sudah tahulah itu yang namanya opinio juris sive necessitatis, gitu kan. Yang sudah diterima sebagai pendapat dari para yuris, mengapa menurut Anda itu belum cukup, sehingga Anda perlu perluasan lagi? Penafsiran tentang siapa sesungguhnya pejabat tata usaha negara itu? Nah, itu ... itu penting juga Anda sampaikan di dalam argumentasi kalau memang Anda menganggap, “Oh, ini kan, ternyata ndak cukup ini kalau pejabat tata usaha negaranya diartikan hanya sebatas yang selama ini yang pemahamannya diterima demikian, gitu.” Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, hal-hal yang lainnya saya kira sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hakim Dr. Wahiduddin Adams dan itu bahkan rinci sekali. Oh ya, persoalan ayat sama angka itu tadi saya juga sebenarnya, seharusnya Anda tidak mengulangi kesalahan itu. Itu kan, ketentuan umum, sudah tahu mestinya, ya. Tapi itu serius, kelihatannya kecil ya, soal … bahkan soal koma dan titik pun bisa menjadi soal di sini kan, nanti, bukan sekadar huruf besar, huruf kecil juga. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Itu dari saya. 15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Yang Mulia Bapak I Dewa Gede Palguna. Sekarang giliran saya ini. Ya, jadi Saudara Pemohon ya, Kuasa Hukum ya, saya 8

juga menambahkan, pertama dalam perihal. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahiduddin Adams, maka seluruh tulisan Saudara yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat (8) menjadi angka 8, itu total diubah semuanya ya, seluruhnya. Jadi bukan hanya perihal saja. Yang kedua, di sini Saudara mengatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya ingin tanya, ini dijadikan bukti ya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009? Ada, kan? 16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Ada bukti, Yang Mulia.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba tolong lihat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 itu ada enggak Pasal 53 ayat (1) di dalamnya? Coba lihat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ada enggak Pasal 53? Enggak ada?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Enggak ada, Yang Mulia.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau enggak ada, dari mana itu datangnya Pasal 53 ayat (1) itu? Kok, tiba-tiba ada di situ? Enggak ada, kan? Jadi, Saudara harus juga mengutip Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, di situ ada … jadi bukti juga, kan? Nah di situ ada Pasal 53 ayat (1), ya. Oke. Ini sangat fatal ini, enggak ada objeknya, enggak ada, mau dicari ke mana itu. Yang kedua ... yang ketiga, ini kalau dilihat dari lampiran ini, identitas Para Pemohon ini belum ada buktinya? Ha?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Akan kami susulkan, Yang Mulia.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, belum ada, kan. Jadi identitas maksud saya itu, baik itu kartu tanda penduduk maupun semacam satu bukti lain menunjukkan bahwa mereka ini memang pegawai Pertamina. Di sini kan, dinyatakan pekerja Pertamina. Pertamina di mana ini? Kan, enggak ada buktinya, ya. Itu dilengkapi. 9

Kemudian, di dalam uji materiil yang Saudara sampaikan ini karena memang menguji masalah ketentuan umum, memang agak sulit sebetulnya ya, ketentuan umumnya karena ini akan berakibat memiliki pengaruh yang tidak sedikit pada pasal-pasal undang-undang ini, maka seyogianya Saudara juga harus mengaitkan dengan pasal-pasal undangundang ini yang ada kaitannya dengan apa yang Saudara uji, sejauh pasal-pasal itu memiliki relevansi, seperti Pak I Dewa Gede Palguna mengatakan memiliki relevansi bahwa pasal itu memang ikut merugikan atau punya potensi merugikan ya, jadi enggak berdiri sendiri pasal ini kan, ini kan, ketentuan umum ini, bahkan ada pendapat yang mengatakan ketentuan umum enggak bisa diuji, gitu. Coba nanti dicari referensinya, tapi saya juga tidak mau mengatakan itu, tapi ada pendapat seperti itu. Kemudian dalam halaman … itu baru halaman satu. Halaman dua, itu di dalam surat permohonan Saudara ini yang harus menyatakan bahwa Saudara Para Pemohon ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus itu tanggal berapa, jangan hanya terlampir ya, jelaskan surat kuasa khususnya. Ini supaya lebih profesional, kebetulan Ketua Majelisnya juga pernah jadi pengacara, sering di-NO dulu. Ya, itu. Kemudian di dalam halaman 5, ini Pak I Dewa Gede Palguna tadi sudah menyorot, saya melihat memang dalam angka … butir 11, 12, 13, 14, 15 itu kelihatannya begini, Saudara sebagai Pemohon ini mungkin ya, menurut hemat saya masih terpengaruh dengan posisi para kuasa hukum ini yang sering mengajukan kepentingan-kepentingan publik di MK ini. Mereka ini pejuang-pejuang, Pak, dan sering menang di MK ini, tapi untuk memperjuangkan kepentingan publik, betul kan, baik sebagai Pemohon maupun juga sebagai Pihak Terkait. Jadi … apa ... wahana itu masing bunyi terus di dalam permohonannya, padahal ini berbeda, berbeda, ini sudah komersil ini kan, ini kan, sudah ada honornya ini, kalau kepentingan publik enggak ada. Nah, jadi tolong dipisahkan ya, dipisahkan betul karena memang seperti Pak I Dewa Gede Palguna bilang itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Di sini juga Saudara mengatakan bahwa Para Pemohon merupakan pekerja Pertamina yang sebagian tergabung Anggota Serikat Pekerja, yang sebagian lagi di FSPPBB, yang mana? Kan, kita juga enggak mengerti ini, terus relevansinya apa, ya kan. Kalau dia secara pribadi dirugikan, ya secara pribadi saja, tapi kalau dia memang ingin juga mewakili serikat pekerja atau juga federasi serikat pekerja, enggak apa-apa. Nah, mana surat kuasanya, tunjukkan surat kuasanya, baik bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama serikat pekerja sebagai anggota, boleh juga. Nah, ini ... ya, ini kan, ada Benny Si … apa ... segala macam ini kan ... Sinaga, ya? Ini kan, memang terpengaruh kelihatan ini. Kemudian coba dipikir ulang ya, dipikir ulang kalau tadi ada bagian di re-writing, tapi kalau ini re-thinking, coba dipikir ulang lagi, 10

apakah kira-kira kalau permohonan Saudara ini minta ditafsirkan terhadap pejabat negara oleh Mahkamah yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang dihadapi, seperti yang disampaikan tadi, kira-kira Mahkamah mengganggu kompetensinya TUN apa enggak? Ya. Karena ini kan sedang beperkara kan, sampai di mana perkaranya sekarang itu? 22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Sudah selesai, Yang Mulia, perkaranya ini.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai di tingkat mana?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Sampai pengadilan tinggi, kemudian yang ... inkracht, Yang Mulia, sudah lama, Yang Mulia.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, di sini enggak disebutkan ya, di sini tidak disebutkan bahwa itu sudah inkracht apa belum, gitu ya, tapi di sini pun dijelaskan tadi sampai pengadilan tinggi. Beda penafsiran peradilan tingkat pertama TUN dengan pengadilan tingkat tinggi, ya kan gitu, jadi bukan multi, kan. Oke, kemudian saya juga setuju tadi, Pak Wahiduddin Adams mengatakan ini kan, erga omnes. Kalau Direktur PT Pertamina dibuat di dalam undang-undang ini, bagaimana dengan direktur yang lainnya, mungkin apa enggak itu? Jadi, Pemohon terutama juga para kuasa hukum, kita juga berharap punya satu perkiraan-perkiraan kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah, patut apa enggak, gitu ya. Bukan berarti saya menyatakan menolak, enggak, gitu kan. Kan, Saudara kan, juga orang hebat-hebat ini. Kemudian, ini surat keputusan PT Pertamina juga belum dilampirkan ya, tidak ada bukti-buktinya juga. Sebetulnya kan, kalau kita bicara masalah keputusan pejabat tata usaha negara itu kan, kualifikasinya kan, sudah jelas itu, konkret, individu ... individual, dan final, kan. Kalau misalnya ada pihak ketiga yang merasa terkait langsung dirugikan dengan SK itu kan, juga tidak dilarang kan, untuk mengajukan SK itu, mempersoalkan SK itu melalui satu proses peradilan, apakah itu peradilan TUN yang Saudara maksudkan ataupun peradilan umum, sejauh memang dia ada kaitannya.

11

Kemudian, ini juga ada hal yang lupa barangkali tadi setiap Saudara menyebutkan adanya lembaran negara, jangan lupa tambahan lembaran negaranya ya, LN dan TLN. Kira-kira itu yang bisa kami jelaskan, ya, di dalam surat kuasa juga belum kelihatan itu ya, Saudara Pemohon, ya. Khusus untuk … apa ini … lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya juga belum kelihatan ini, Saudara Arif. Itu bagian-bagian penting yang kami anggap perlu untuk menjadi perhatian Saudara. Silakan Saudara Arif Suherman untuk mempelajarinya kembali bersama dengan kawan-kawan yang lain apakah akan dilakukan perbaikan apa enggak, itu adalah hak Pemohon sepenuhnya, ini tidak ada paksaan sedikit pun, ya. Tidak ada paksaan sedikit pun, tentu Saudara sudah paham bahwa Saudara punya waktu paling lama 14 hari, ya. Silakan nanti perbaikannya langsung diserahkan di bagian Kepaniteraan, jadi tidak usah menunggu persidangan. Ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari? Silakan. 26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukannya. Kami akan memperbaiki sebagaimana masukan Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. Oke karena kita bukan untuk berdebat, tapi ini memang untuk kesempurnaan permohonan ini, ini kan, bagian dari tugas negara ini, ya kan. Supaya masyarakatnya merasa terayomi, terlindungi, ya kan, bahkan terakomodir, begitu. Bisa diakomodasikan. Oke, dengan demikian ... cukup, Pak?

28.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukti putusannya ada, ya yang Anda gunakan itu?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Putusan TUN, Yang Mulia?

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

12

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN Akan kami lampirkan, Yang Mulia. Untuk sementara ini bukti pertama belum ada, Yang Mulia.

32.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, bukti-bukti belum. Belum lengkap, ya. Nanti pada sidang selanjutnya, perbaikan, semua bukti itu sudah ada, sekaligus nanti kita akan mengesahkan pembuktian ya, biar kita bisa jalan. Pak, masih ada, Pak? Cukup ya. Oke, dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB Jakarta, 20 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13