2015

KEPUTUSAN

RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 001/ISKINDO/XII/2015 TENTANG PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) Menimbang

:

a. bahwa sebagaimana dimandatkan oleh Kongres I ISKINDO dan untuk mencapai visi dan misi organisasi ISKINDO perlu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang akan dihadiri oleh pengurus DPP ISKINDO dan alumni dari berbagai wilayah, untuk menghasilkan Program Kerja Strategis dalam masa implementasi kepengurusan ISKINDO periode 20152017; b. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan Rakernas I ISKINDO perlu ditunjuk dan ditetapkan Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO; c. bahwa Ketua Umum ISKINDO 2015-2017 berwenang untuk menunjuk dan menetapkan Pimpinan Sidang Rakernas I ; d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO.

Mengingat

:

a. Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO). b. Keputusan Kongres I ISKINDO Nomor : Kep.004/Kongres I/VI/2015 Tentang Ketua Umum ISKINDO Periode 2015 2017; c. Keputusan DPP ISKINDO Nomor : 002/DPPISKINDO/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017

Memperhatikan

: Pandangan, saran dan masukan dari DPP ISKINDO

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 001/RAKERNAS I/ISKINDO/XII/2015 TENTANG PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO)

Pertama

: Menetapkan Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO sebagai berikut a. Dr. Hendra Yusran Siry b. Verrianto Madjowa, S.Ik

Kedua

: Pimpinan Sidang memiliki tugas dan wewenang serta hak dan kedudukan yang sama dalam memimpin kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan sidang-sidang dan rapat-rapat dalam Rakernas I ISKINDO.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila pada suatu hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015

M. Zulficar Mochtar, ST, M.Sc Ketua Umum Disalin sesuai asli, Sekretaris Jenderal DPP ISKINDO, Dr. Hendra Yusran Siry, M.Sc

KEPUTUSAN

RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 002/ISKINDO/XII/2015 TENTANG AGENDA ACARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) Menimbang

:

a. bahwa sebagaimana dimandatkan oleh Kongres I ISKINDO dan untuk mencapai visi dan misi organisasi ISKINDO perlu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang akan dihadiri oleh pengurus DPP ISKINDO dan alumni dari berbagai wilayah, untuk menghasilkan Program Kerja Strategis dalam masa implementasi kepengurusan ISKINDO periode 20152017; b. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Rakernas I ISKINDO perlu ditetapkan Agenda Acara Pertemuan Rakernas I ISKINDO dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO.

Mengingat

:

a. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO). b. Keputusan Kongres I ISKINDO Nomor : Kep.004/Kongres I/VI/2015 Tentang Ketua Umum ISKINDO Periode 2015 2017; c. Keputusan DPP ISKINDO Nomor : 002/DPPISKINDO/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017; d. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 001/ISKINDO/XII/2015 Tentang Pimpinan Sidang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

Memperhatikan

: a. Pandangan, saran dan masukan dari para peserta Rakernas I ISKINDO b. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dan para narasumber yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Komisi IV DPR RI, Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Trunojoyo, Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Dharma Persada ; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 002/RAKERNAS I/ISKINDO/VII/2015 TENTANG AGENDA ACARA RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO)

Pertama

: Menetapkan Agenda Acara Rakernas ISKINDO sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua

: Panitia Pelaksana Rakernas ISKINDO melalui Pimpinan Sidang dapat menyesuaikan jadwal acara sesuai kebutuhan, dengan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Peserta Rakernas ISKINDO. Perubahan jadwal acara dimaksud tidak mengubah Agenda Acara Rakernas ISKINDO;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila pada suatu hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,

Dr. Hendra Yusran Siry, M.Sc

Verrianto Madjowa, S.Ik

Lampiran Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 002/ISKINDO/XII/2015 Tentang Agenda Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

SUSUNAN ACARA RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA 2015 Waktu

Kegiatan

Jumat, 04 Desember 2015 Pembukaan oleh MC Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 09.00 – 09.15 Laporan Ketua Panitia Rakernas Sambutan Ketua Umum ISKINDO 09.15 – 09.30

Penanggungjawab Sriwinarsih Maria Dr. Ady Chandra M. Zulficar Mochtar, ST, M.Sc Ketua Umum ISKINDO

Seminar Nasional Kelautan Prof. Dr. M. Natsir

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

“Membumikan Ilmu dan Teknologi Kelautan di Indonesia” Prof. Dr. H.M. Ahman Sya Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan “Strategi Optimalisasi Potensi Wisata Negara Kepulauan” Luther Kombong Anggota Komisi IV DPR – RI

09.30 – 10.30

“Penguatan dan Dorongan Kebijakan Legislatif dalam Pembangunan Kelautan Menuju Poros Maritim Dunia” Munafri Arifuddin Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Moderator Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA Rektor Universitas Riau

“Bisnis Kelautan, Investasi Masa Depan” Indra J. Piliang Tim Asisten Menteri PANRB “Peluang SDM Kelautan dalam Keterlibatan Pembangunan Negara Maritim”

10.30 – 11.30 11.30 – 13.45 13.45 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 14.45 14.45 – 15.00

Forum Diskusi Pimpinan Perguruan Tinggi – Kelautan ISHOMA Pengantar Diskusi Sekretaris Jenderal ISKINDO Keynote Speaker : Susi Pudjiastuti – Menteri Kelautan dan Perikanan “Keberlanjutan Sumber Daya Hayati Laut Untuk Masa Depan Bangsa” Peluncuran Buku Karya Kelautan (Presentasi Buku dan Foto Bersama) Meninjau Pameran Hasil Karya Riset dan Inovasi Kelautan Indonesia

Dr. Riza Damanik

Wakil Ketua Umum ISKINDO

Hendra Yusran Siry, Ph.D Sekjen ISKINDO

Waktu

Kegiatan

Penanggungjawab

Jumat, 04 Desember 2015 15.00 – 15.15 Coffee Break Pengantar dan Pengarahan Steering Committee 15.15 – 15.30 15.30 – 17.00 17.00 – 19.30 19.30 – 21.00

Rapat Komisi Penyusunan Program ISHOMA Pleno Hasil Komisi dan Perumusan Hasil Rakernas

Verrianto Madjowa Koordinator SC

Hendra Yusran Siry, Ph.D Sekjen ISKINDO

Sabtu, 05 Desember 2015 08.30 – 09.30 Finalisasi Program Kerja 09.30 – 10.00 Ramah Tamah 10.00 - Selesai Penutupan Rakernas ISKINDO

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,



KEPUTUSAN

RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 003/ISKINDO/XII/2015 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) Menimbang

:

a. bahwa sebagaimana dimandatkan oleh Kongres I ISKINDO dan untuk mencapai visi dan misi organisasi ISKINDO perlu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang dihadiri oleh pengurus DPP ISKINDO dan alumni dari berbagai wilayah, untuk menghasilkan Program Kerja Strategis dalam masa implementasi kepengurusan ISKINDO periode 2015-2017; b. bahwa DPP ISKINDO dimandatkan untuk menyelesaikan diberi mandat untuk menyelesaikan alat kelengkapan organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISKINDO; c. bahwa DPP ISKINDO telah membahas dan merangkum berbagai masukan untuk penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISKINDO, dan perlu disahkan dalam suatu keputusan; d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO.

Mengingat

:

a. Keputusan Kongres I ISKINDO Nomor : Kep.004/Kongres I/VI/2015 Tentang Ketua Umum ISKINDO Periode 2015 2017; b. Keputusan DPP ISKINDO Nomor : 002/DPPISKINDO/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017; c. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 001/ISKINDO/XII/2015 Tentang Pimpinan Sidang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

Memperhatikan

: a. Pandangan, saran dan masukan dari para peserta Rakernas I ISKINDO b. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dan para narasumber yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Komisi IV DPR RI, Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Trunojoyo, Pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Dharma Persada ; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 003/RAKERNAS I/ISKINDO/VII/2015 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO)

Pertama

: Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila pada suatu hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,



Lampiran Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 003/ISKINDO/XII/2015 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

ANGGARAN DASAR

IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) MUKKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara dengan hasrat beramal ilmiah dan amaliah di bidang kelautan serta menghimpun potensi sarjana di bidang kelautan, memperkuat jejaring dan mendukung kebijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan mandiri, maka didirikanlah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia sebagai suatu ikatan wadah bagi sarjana di bidang kelautan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I Nama, Azas dan Sifat Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia disingkat ISKINDO. Pasal 2 Azas ISKINDO berazaskan Pancasila, profesionalisme, integritas, demokratis, objektif dan kejujuran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3 Sifat ISKINDO merupakan organisasi profesi yang bersifat keilmuan dan kekeluargaan serta tidak terikat pada organisasi politik. Pasal 4 Ruang Lingkup ISKINDO melingkupi semua bidang yang terakit dengan pengelolaan sumber daya kelautan secara luas, termasuk ilmu kelautan, teknologi kelautan, teknik kelautan, oseanografi, sosial dan ekonomi maritim.

BAB II Kedudukan dan Waktu Pasal 5 Kedudukan ISKINDO berkedudukan di Jakarta, Indonesia ditempat Dewan Pengurus Pusat berdomisili. Pasal 6 Waktu ISKINDO didirikan pada tanggal 8 Juni 2015 bertepatan dengan Hari Kelautan Sedunia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. BAB III Tujuan, Maksud dan Fungsi Pasal 7 Tujuan ISKINDO bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu, teknologi dan teknik kelautan, oseanografi, sosial dan ekonomi maritim untuk kepentingan pembangunan nasional di bidang kelautan. Pasal 7 Maksud ISKINDO bermaksud menggalang potensi segenap sarjana di bidang kelautan guna menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 8 ISKINDO berfungsi : a. Sebagai wadah berhimpunnya sarjana di bidang kelautan untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara; b. Sebagai wadah pengembangan dan pembinaan kompetensi sarjana di bidang kelautan secara konsisten dan berkelanjutan c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional sarjana di bidang kelautan dalam pembangunan daerah, nasional, regional dan internasional; d. Meningkatkan kerjasama profesional para sarjana di bidang kelautan dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi pembangunan kelautan; e. Meningkatkan profesionalisme bagi para anggota melalui Ikatan Alumni Kelautan diberbagai perguruan tinggi; f. Bersinergi dengan Pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pembangunan kelautan; g. Menciptakan peluang usaha dan jasa-jasa kelautan guna mendukung pembangunan nasional.

h. Berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan lembaga profesi terkait dengan bidang kelautan, termasuk dan tapi tidak terbatas pada Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) dan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI). BAB IV Keanggotaan Pasal 9 1. Keanggotaan ISKINDO terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan. 2. Anggota Biasa, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai anggota. 3. Anggota Kehormatan, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kehormatan. 4. Sistem keanggotaan ISKINDO adalah keanggotaan aktif. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V Badan Kelengkapan dan Kelembagaan Organisasi Pasal 10 Badan Kelengkapan 1.

Badan Kelengkapan Organisasi ISKINDO terdiri dari : a. Kongres b. Kongres Luar Biasa c. Konferensi Wilayah d. Rapat Pengurus e. Rapat Pimpinan

2.

Mekanisme dan persyaratan pelaksanaan Badan Kelengkapan Organisasi ISKINDO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 11 Kelembagaan Organisasi

Badan atau unit khusus dapat dibentuk oleh Pengurus sebagai Badan Kelembagaan Organisasi sesuai kebutuhan dan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI Kekuasaan dan Keputusan Pasal 12 Kekuasaan 1. 2.

Kekuasaan tertinggi ISKINDO berada pada Kongres Keputusan persidangan Kongres ISKINDO diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika diperlukan keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII Periode Kepengurusan Pasal 13 Periode kepengurusan ISKINDO adalah 4 (empat) tahun. BAB VIII Perbendaharaan Pasal 14 Perbendaharaan ISKINDO diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB IX Perubahan Anggaran Dasar Pasal 15 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISKINDO hanya dapat diubah berdasarkan Keputusan Kongres. Pasal 16 Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik dari Dewan Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah sudah harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres.

BAB X Pembubaran Organisasi Pasal 17 ISKINDO hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa yang akan diadakan untuk maksud tersebut. Pasal 18 Untuk maksud tersebut dalam Pasal 17 diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres Luar Biasa diadakan dan harus sudah diberitahukan kepada seluruh anggota. BAB XI Peraturan Tambahan dan Pengesahan Pasal 19 Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar ini akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 20 Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya disusun dan disahkan dalam Kongres I ISKINDO di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015. BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 21 Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,



ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) BAB I Keanggotaan Pasal 1 Jenis Keanggotaan Anggota terdiri dari : 1. Anggota Biasa yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai gelar sarjana dalam ilmu kelautan, teknologi Kelautan, teknik kelautan atau gelar kesarjanaan dengan latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan kelautan, yang diperoleh dari perguruan tinggi dalam maupun di luar negeri. 2. Anggota Kehormatan yaitu orang yang telah berjasa terhadap ISKINDO dan atau dianggap memiliki karya signifikan dalam pengembangan dan pembangunan kelautan Indonesia. Pasal 2 Ketentuan Keanggotaan Yang dapat diterima sebagai anggota adalah mereka yang menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISKINDO, dengan ketentuan : 1. Anggota Biasa, diterima atas usul Pengurus Wilayah setelah memenuhi persyaratan penerimaan anggota. 2. Anggota Kehormatan : diterima atas usul Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Pusat dan diangkat oleh Kongres sebagai Anggota Kehormatan. BAB II Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 3 Hak Anggota Biasa Anggota Biasa mempunyai hak : 1. Memperoleh pelayanan dari organisasi. 2. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis dalam Kongres, dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus. 3. Memilih dan dipilih. 4. Ikut serta dalam kegiatan ISKINDO. 5. Mendapat kartu anggota yang bentuk dan tata cara penggunaannya diatur oleh Dewan Pengurus Pusat ISKINDO.

Pasal 4 Hak Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan mempunyai hak : 1. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis dalam Kongres dan rapat-rapat atau langsung kepada Pengurus. 2. Ikut serta dalam kegiatan organisasi. Pasal 5 Kewajiban Anggota Biasa Setiap Anggota Biasa wajib : 1. Memenuhi ketentuan–ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ISKINDO dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diputuskan ISKINDO; 2. Mengembangkan organisasi dan ikut serta menjalankan kegiatan-kegiatan ISKINDO; 3. Membayar uang pangkal, iuran dan pungutan-pungutan lainnya yang sudah ditetapkan ISKINDO; 4. Menjunjung nama baik dan martabat ISKINDO. Pasal 6 Kewajiban Anggota Biasa Anggota Kehormatan berkewajiban : 1. Memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diputuskan ISKINDO. 2. Membantu mengembangkan ISKINDO. 3. Menjunjung nama baik dan martabat ISKINDO. Pasal 7 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan ISKINDO berakhir karena : 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri secara tertulis. 3. Dibebaskan sementara oleh Pengurus. 4. Diberhentikan dengan keputusan Rapat Pengurus karena membuat kesalahan yang dapat merugikan organisasi dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Setiap anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri pada Dewan Pengurus Pusat dan dapat naik banding dalam Kongres.

BAB III Kongres dan Kongres Luar Biasa Pasal 8 Kongres 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kongres diadakan tiap 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah yang berhak hadir. Hak suara dalam Kongres diatur oleh Tata Tertib Kongres. Jumlah utusan tiap wilayah untuk menghadiri Kongres ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat berdasarkan jumlah anggota tiap wilayah. Kongres dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih oleh anggota yang hadir. Kongres bertugas : a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. b. Menilai laporan umum Dewan Pengurus Pusat. c. Menetapkan garis-garis besar program organisasi kebijaksanaan umum serta belanja dan pendapatan organisasi. d. Memilih Dewan Pengurus Pusat. e. Acara, bahan-bahan dan Tata Tertib Kongres diterima oleh wilayah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres dimulai. Pasal 9 Kongres Luar Biasa Kongres Luar Biasa yang diadakan untuk pembubaran ISKINDO dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah wilayah yang ada. BAB IV Konferensi Wilayah Pasal 10 1. Konferensi Wilayah diadakan minimal satu kali dalam 4 (empat) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Anggota. 2. Konferensi Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Biasa. 3. Hak suara anggota diatur melalui Tata Tertib Konferensi Wilayah. 4. Rapat Konferensi Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih oleh dan dari angggota yang hadir. 5. Rapat Konferensi Wilayah bertugas : 6. Menilai laporan umum Pengurus Wilayah. 7. Menjabarkan program kerja ISKINDO hasil keputusan Kongres untuk ditetapkan sebagai Program Kerja Wilayah. 8. Memilih Pengurus Wilayah. 9. Acara, bahan-bahan dan Tata Tertib Konferensi Wilayah sudah diterima oleh anggota paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Konferensi Wilayah dimulai.

Pasal 11 Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota biasa. BAB V Struktur Organisasi dan Keputusan Pasal 12 Struktur Organisasi ISKINDO terdiri atas : 1. Pusat dan Wilayah. 2. Wilayah meliputi wilayah tertentu, minimal wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, dan sekurang-kurangnya mempunyai 25 (dua puluh lima) anggota, dengan persetujuan dan pengesahan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 13 Kepengurusan Organisasi 1. Masing-masing tingkatan organisasi dipimpin oleh Pengurus yang dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. 2. Pada tiap pergantian Pengurus diberikan pertanggungjawaban organisasi oleh Pengurus yang habis masa jabatan kepengurusannya, dan diadakan serah terima. 3. Pemilihan Pengurus diatur dengan Tata Tertib yang disahkan oleh Konferensi Wilayah. Pasal 14 Dewan Pengurus Pusat 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

ISKINDO ditingkat Pusat dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa Ketua dan Bendahara Umum, yang berasal dari Anggota Biasa dan dalam menjalankan organisasi Dewan Pengurus Pusat dapat menunjuk pembantu pelaksana. Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres melalui Formatur. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres. Dewan Pengurus Pusat mempersiapkan Kongres. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat yang habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kecuali anggota Dewan Pengurus Pusat yang dipilih Kongres, pergantian Pengurus lainnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat. Hak dan Kewajiban : a. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan program kerja yang telah diputuskan Kongres. b. Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. c. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Kongres. Dalam hal Kongres tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, Dewan Pengurus Pusat yang lama masih tetap bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi.

Pasal 15 Pengurus Wilayah 1. ISKINDO ditingkat Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah. 2. Pengurus adalah anggota biasa yang dipilih langsung oleh Rapat Anggota, yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 3. Sistem pemilihan Pengurus diatur sendiri oleh Konferensi Wilayah. 4. Pengurus Wilayah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 5. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat. 6. Selama Pengurus Wilayah yang baru belum terbentuk, Pengurus Wilayah yang lama masih tetap bertanggungjawab. 7. Hak dan Kewajiban Pengurusan Wilayah : a. Bertindak ke dalam dan ke luar di wilayahnya atas nama organisasi Wilayahnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Konferensi Wilayah. b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Keputusan Konferensi Wilayah. c. Bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, dan melaporkan hasilnya ke Dewan Pengurus Pusat. d. Melaksanakan program kerja Wilayah. e. Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada Konferensi Wilayah diakhir masa kepengurusannya. f. Meminta penjelasan tentang kebijaksanaan yang diambil oleh Dewan Pengurus Pusat. BAB VI Susunan Organisasi Pasal 16 1. 2. 3. 4.

Dewan Dewan Dewan Dewan

Pembina dan Penasehat Pengurus Pusat ISKINDO ditetapkan oleh Kongres. Pembina dan Pengurus Wilayah ISKINDO ditetapkan oleh Konferensi Wilayah. Pengurus Pusat ISKINDO membawahi dan megorganisir Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah ISKINDO berkedudukan di Ibukota Provinsi. BAB VII Pembentukan Wilayah Pasal 17

1. Pembentukan Wilayah untuk pertama kali dilakukan melalui pemberian mandat DPP ISKINDO kepada perwakilan lima (5) alumni universitas/perguruan tinggi untuk menghimpun dan melakukan konsolidasi/koordinasi dengan para sarjana kelautan di wilayah, untuk membentuk Dewan Pengurus Wilayah dan memilih kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah.

2. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 3. Sementara menunggu pengesahan sebagaimana Pasal 15, Pengurus Wilayah dapat melakukan kegiatan organisasi. BAB VIII Kepengurusan Pasal 18 1. Kepengurusan ISKINDO di tingkat Pusat disahkan melalui Kongres. 2. Kepengurusan ISKINDO di tingkat Wilayah dipilih dan disahkan melalui Konferensi Wilayah. BAB IX Kegiatan Usaha Pasal 19 1. Dalam rangka melaksanakan usaha peningkatan ilmu kelautan organisasi dapat mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah. 2. Membantu, melaksanakan usaha-usaha pendidikan dan percobaan di lapangan dalam arti luas dan menyebarkan hasil-hasil penelitian maupun informasi dalam bidang kelautan. 3. Dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dapat dibentuk suatu lembaga atau badan usaha yang kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Membantu, menggiatkan serta menghimpun usaha anggota dalam rangka sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam pembangunan kelautan. 5. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan institusi lain baik didalam maupun diluar negeri yang menyangkut pembangunan kelautan. BAB X Keuangan Pasal 20 1. 2. 3. 4. 5.

Anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran yang jumlahnya ditetapkan oleh Kongres. Uang pangkal menjadi hak Wilayah. Sepuluh persen (10 %) dari jumlah iuran anggota diserahkan oleh Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat. Selain uang pangkal dan iuran, keuangan organisasi diperoleh dari usaha lain yang sah dan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat. Bila diperlukan Kongres dapat mengaudit keuangan organisasi.

Pasal 21 Dalam hal Kongres Luar Biasa memutuskan pembubaran organisasi, perbendaharaan organisasi dihibahkan kepada suatu Badan atau Lembaga dalam rangka pengembangan ilmu kelautan. BAB XI Lambang Organisasi Pasal 22 Lambang Organisasi beserta artinya yang disahkan oleh Kongres ditetapkan sebagai lambang ISKINDO. BAB XII Peraturan Tambahan dan Pengesahan Pasal 23 Hal-hal penting yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Keputusan-keputusan Kongres, Keputusan Dewan Pengurus Pusat, Keputusan Konferensi Wilayah dan Keputusan Pengurus Wilayah. Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kali ditetapkan dan disahkan dalam Kongres I ISKINDO. BAB XIII Ketentuan Penutup Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,



KEPUTUSAN

RAPAT KERJA NASIONAL I IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 004/ISKINDO/XII/2015 TENTANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) PERIODE 2015 - 2017 Menimbang

:

a. bahwa sebagaimana dimandatkan oleh Kongres I ISKINDO dan untuk mencapai visi dan misi organisasi ISKINDO perlu dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang akan dihadiri oleh pengurus DPP ISKINDO dan alumni dari berbagai wilayah, untuk menghasilkan Kebijakan dan Program Kerja Strategis dalam masa kepengurusan ISKINDO periode 2015-2017; b. bahwa sebagai arah strategis dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ISKINDO perlu disusun Kebijakan dan Program Kerja Strategis ISKINDO Periode 2015 - 2017; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rakernas I ISKINDO.

Mengingat

:

a. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 003/ISKINDO/XII/2015 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO); b. Keputusan Kongres I ISKINDO Nomor : Kep.004/Kongres I/VI/2015 Tentang Ketua Umum ISKINDO Periode 2015 2017; c. Keputusan DPP ISKINDO Nomor : 002/DPPISKINDO/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017; d. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 001/ISKINDO/XII/2015 Tentang Pimpinan Sidang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

Memperhatikan

: a. Pandangan, saran dan masukan dari para peserta Rakernas I ISKINDO b. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dan para narasumber yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Komisi IV DPR RI, Ketua Bidang Kemaritiman Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Trunojoyo, Pimpinan Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Dharma Persada ; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA NOMOR : 004/RAKERNAS I/ISKINDO/VII/2015 TENTANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN SARJANA KELAUTAN INDONESIA (ISKINDO) PERIODE 2015 - 2017

Pertama

: Menetapkan Kebijakan dan Program Kerja Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017 dalam bentuk dokumen Akselerasi dan Pengarusutamaan Pembangunan Kelautan Guna Mendorong Pencapaian Visi Maritim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

: Rancangan Program Kerja Bidang yang telah dipaparkan oleh para Ketua Bidang dalam Rakernas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017 perlu disempurnakan dan disamakan format tampilannya;

Ketiga

: Proses penyempurnaan Rancangan Program Kerja setiap Bidang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017 sudah harus selesai paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal penetapan Keputusan ini;

Keempat

: DPP ISKINDO akan mengesahkan dan menetapkan Rancangan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017 menjadi Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila pada suatu hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Desember 2015 Pimpinan Sidang Rakernas I ISKINDO,



Lampiran Keputusan Rapat Kerja Nasional I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Nomor : 004/ISKINDO/XII/2015 Tentang Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Periode 2015 – 2017

AKSELERASI DAN PENGARUSUTAMAAN (MAINSTREAMING) PEMBANGUNAN KELAUTAN GUNA MENDORONG PENCAPAIAN VISI SEBAGAI NEGARA MARITIM ISKINDO Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Pelayaran Perdana, Layar Terkembang: 08 Juni 2015 – 08 Juni 2017

A. Pelayaran Perdana 1.

Komitmen Berhimpun untuk Akselerasi Pembangunan Kelautan. Pada tanggal 8 Juni 2015, bertepatan dengan Hari Kelautan Sedunia (World Ocean Day), jejaring alumni kelautan dari 16 (enam belas) perguruan tinggi di Indonesia antara lain dari Universitas Riau (Unri), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Pattimura (Unpatti), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), Universitas Bangka Belitung (UBB), STIPER Kutim, Universitas Hang Tuah (UHT), Universitas Khairun (Unkhair), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) berkumpul dan bermusyawarah di Gedung Juang di Jakarta dalam sebuah Simposium Kelautan dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres I Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO). Kongres ini akhirnya mendeklarasikan komitmen untuk bergerak bersama, mengakselerasi dan mengawal pembangunan kelautan Indonesia melalui pembentukan wadah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO). Saat ini tidak kurang dari 15.000 alumni kelautan telah siap dan tengah berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan kelautan.

DPP Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

2.

Perangkat Organisasi dan Struktur. Kongres I ISKINDO yang berjalan secara semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan penting l: (i) menyepakati berbagai perangkat organisasi penunjang pembentukan ISKINDO; (ii) memberi mandat kepada M. Zulficar Mochtar, ST, M.Sc sebagai Ketua Umum ISKINDO periode 20152017; (iii) menetapkan anggota Tim Formatur membantu Ketua Umum diantaranya Hendra Yusran Siry, Ph.D, Dr. Riza Damanik, Agus Ajar Bantung, ST, M.Si, Bibit Mugijana, dan Dr. Gusti Sidemen yang selanjutnya akan merampungkan berbagai format dan kerangka operasional ISKINDO. Kongres I ISKINDO juga menetapkan Dr. Chardra Motik, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Dr. Sudirman Saad, SH, M.Hum dan Yugi Prayanto, selaku bagian dari Dewan Pembina ISKINDO.

3.

Akselerasi Pembangunan Kelautan. ISKINDO diharapkan dapat menjadi wadah bergerak, berkarya dan berjuang bersama alumni kelautan di seluruh Indonesia untuk mengisi kesenjangan dan mengakselerasi pembangunan kelautan yang lebih efektif dan optimal. Dibutuhkan struktur, komposisi dan strategi bergerak organisasi yang efektif yang bisa memadukan antara keterwakilan alumni di berbagai daerah, keterwakilan isu dan persoalan fundamental kelautan, dan keterwakilan kapasitas keilmuan kelautan yang dimiliki oleh alumni kelautan se-Indonesia.

4.

Sinergi dan Bekerja bersama Organisasi, lembaga lain. Isu dan persoalan kelautan terlalu luas dan kompleks untuk dikawal dan diantisipasi satu atau beberapa institusi saja. Tidak mungkin bisa dilakukan. Semakin ramai, semakin banyak, dan semakin beragam bentuk dan jenis kelembagaan dan pemangku kepentingan yang mengawalnya, maka semakin efektif upaya untuk memanfaatkan dan mengelola laut Indonesia. Sehingga ISKINDO tidak diproyeksikan untuk bersaing dengan kelembagaan lainnya, dan tidak pula diarahkan untuk menjadi alat untuk melakukan politik praktis. ISKINDO justru diharapkan bisa bersinergi dan bekerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta, komponen masyarakat, perguruan tinggi dan sebagainya untuk memberi manfaat yang lebih besar dan mendorong sekuat tenaga, agar pembangunan kelautan dapat berjalan dalam kerangka yang rasional, strategis dan efektif.

5.

Keanggotaan ISKINDO. ISKINDO diharapkan dapat terus bergulir dalam menjalin, menggalang, dan menghimpun berbagai Sarjana Kelautan dari berbagai bidang di perguruan tinggi kelautan di Indonesia, dan selanjutnya bersama-sama menuangkan gagasan, pokok pikiran, berkontribusi, dan ikut memberikan andil aktif yang signifikan bagi pembangunan kelautan Indonesia, dan mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara Maritim yang Mandiri, Berdaulat dan Sejahtera.

B. Laut Adalah Masa Depan 6.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau wilayah pesisir membentang sepanjang 91.000 kilometer dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Laut sampai Pulau Rote dengan segenap sumberdaya alam hayati, non-hayati dan energi yang sangat melimpah dan tak ternilai. Negara ini memiliki ekosistem laut paling kaya di dunia: hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang terluas dunia. Kondisi ini menjamin kekayaan keanekaragaman hayati yang 2


sangat tinggi. Indonesia juga terletak di posisi geografis strategis pada persimpangan internasional Samudera Hindia- Samudera Pasifik dan benua Asia-Australia, sehingga menjadi pusat berbagai aktifitas ekonomi dan sosial kelautan. berbagai potensi ini telah dimanfaatkan baik untuk kepentingan pelayaran dan perkapalan, pertambangan dan migas, pariwisata bahari, pemukiman, pertanian dan perikanan, dan berbagai jasa lingkungan lainnya. 7.

Ironi Negara Kepulauan. Implikasi luas pemanfaatan sumberdaya alam secara serampangan dan tidak serius memberikan konsekuensi makin rapuhnya status sumberdaya kelautan Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi, ekologis, dan sosial yang sangat besar. Praktek perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing/IUU fishing) yang begitu masif, degradasi ekosistem pesisir, tantangan dan dampak perubahan iklim global, pencemaran dan tumpahan minyak menjadi tantangan nyata. Disisi lain, berbagai isu makro seperti tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kemiskinan di wilayah pesisir yang semakin signifikan, kesenjangan di pulau perbatasan, adanya ancaman bencana alam pesisir, dan krisis pangan global merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara strategis oleh Indonesia.

8.

Laut adalah Masa Depan. Berbagai orientasi pemenuhan kebutuhan dan tantangan kehidupan, serta ancaman global mendesak pergeseran pembangunan dari orientasi darat ke pemanfaatan sumberdaya kelautan. Laut perlahan tapi pasti telah menjadi sumber perebutan pengaruh, kekuatan ekonomi, sumbu peradaban baru, pusat pertarungan, dan melahirkan guncanganguncangan serius bagi pemanfaatan berkelanjutan. Siapa menguasai laut, akan menguasai dunia.

9.

Indonesia tidak bisa menolak takdirnya sebagai bangsa bahari. Dengan segenap potensi laut Indonesia yang demikian besar sudah seharusnya menjadi fokus upaya untuk membawa negeri ini ke masa depan yang lebih baik. Bukan hanya dalam konteks nasional, namun juga memberikan kontribusi aktif strategis menjadi solusi bagi persoalan maritim global. Indonesia bias dan harus menjadi pusat keunggulan maritm dunia dan sumbu serta poros Maritim Dunia. Sudah waktunya pembangunan kelautan menjadi urat nadi pembangunan nasional Indonesia, dan memberikan dampak global yang signifikan. Indonesia tidak bisa lagi menolak takdirnya sebagai bangsa bahari.

10.

Membangun Kelautan harus berdiri di alas Pembangunan Berkelanjutan. Upaya dan semangat pembangunan kelautan tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Upaya tersebut harus mengacu pada alas prinsip dan kebijakan strategis, yaitu: (a) kedaulatan melalui jalan memastikan Indonesia menjadi tuan rumah, memiliki kedaulatan, dan tidak didikte atau diintervensi oleh pihak atau negara lain, (b) keamanan dengan memastikan berbagai proses pembangunan kelautan dalam situasi aman, terkendali dan bertanggung jawab; (c) kemakmuran dengan cara memastikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan, sebagai bagian penting, aktor utama dan fokus pembangunan; (d) kelestarian yang ditempuh dengan memastikan proses pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian pemanfaatan bagi generasi saat ini maupun mendatang atau dalam konteks yang lebih luas, pembangunan kelautan harus relevan dengan kebutuhan pembangunan ditingkat lokal, nasional dan internasional dalam kerangka dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals); (e) berbasis pengetahuan serta memastikan berbagai strategi dan kerangka pembangunan memiliki dasar ilmiah, partisipasi dan komitmen pemangku kepentingan, data dan informasi yang bisa diandalkan. 3


11.

Kiprah Alumni Kelautan. Perjuangan dan pergerakan para alumni kelautan Indonesia pada dasarnya adalah satu rangkaian dan perjalanan panjang yang saling terkait antara kiprah para alumni baik secara formal maupun informal sejak mahasiswa hingga kini, baik dalam kerangka pergerakan individu maupun institusi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan kelautan dunia. Di sisi lain, sebagian dari 15.000 alumni kelautan belum terserap dalam dunia kerja yang pas dengan bidangnya dan belum memainkan peran strategis dan optimal di semua lini strategis. Untuk itu, ISKINDO perlu mendorong dan mengambil peran penting dalam menjembatani serta melanjutkan proses pembangunan kelautan yang optimal, dengan mengoptimalkan kiprahkiprah alumni kelautan di berbagai bidang yang relevan.

C.

Tantangan Pembangunan Kelautan Bumi sedang sakit parah akibat berbagai praktek dan eksploitasi sumberdaya kelautan secara serampangan. Pembangunan kelautan dihadapkan pada tantangan, persoalan, dan kompleksitas yang perlu dipahami dan diantisipasi dengan baik, diantaranya:

12.

Ancaman bencana pangan global. Penduduk bumi bertumbuh cepat. Tahun 2050 penduduk bumi diperkirakan mencapai 9 milyar jiwa yang berimplikasi pada peningkatan permintaan pangan global sekitar 70%. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, akan menjadi bencana pangan global. Di sisi lain, peningkatan produksi pangan mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang signifikan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian menjadi marak. Sumber perikanan dieksplotasi intensif dan mengabaikan prinsip keberlanjutan yang menyebabkan semakin maraknya tangkap lebih (overfishing) secara global. Ini menyebabkan berkurangnya jumlah pangan yang sekaligus memicu harga pangan global. krisis pangan merupakan ancaman yang nyata secara global, termasuk di Indonesia.

13.

Perubahan iklim. Perubahan iklim global merupakan salah satu persoalan yang sangat penting untuk diantisipasi di kawasan pesisir dan laut. Perubahan iklim ini menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, dan kejadian iklim ekstrim. Hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi bahwa tahun 2030 sekitar 2.000 pulau-pulau kecil Indonesia berpotensi akan tenggelam akibat kenaikan muka air laut. Beberapa studi lain dari berbagai lembaga menunjukkan ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil di dunia. Hal ini akan berimbas juga ke berbagai hal termasuk erosi dan berkurangnya lahan pesisir, kerusakan ekosistem, intrusi air laut dan pengurangan kualitas air dan menyebabkan kerentanan dan kerusakan bangunan-bangunan pantai.

14.

Negara rawan bencana. Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana dalam berbagai skala termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Indonesia menempati urutan pertama dari 265 negara yang paling rentan tsunami, peringkat pertama dari 162 negara untuk longsor, dan pada posisi ke-3 dari 153 negara atas kasus dan berbagai dampaknya. Penyebab tingginya kerawanan Indonesia terhadap bencana alam antara lain adalah karena wilayah Indonesia terletak di lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang terus aktif 4


bergerak. Indonesia juga merupakan jalur cincin api atau the Pasicif ring of fire, yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. 15.

Kemiskinan pesisir. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta nelayan miskin yang tersebar di 10.640 desa pesisir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Jumlah ini juga memperlihatkan kecenderungan peningkatan penduduk miskin tidak kurang dari 4,7 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2008.

16.

Degradasi ekosistem. Akibat eksploitasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati secara intensif dan serampangan serta mengabaikan prinsip keberlanjutan, terjadi kerusakan masif dan berkurangnya luasan ekosistem pesisir dan laut, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Diperkirakan lebih dari 70% mangrove Indonesia telah mengalami kerusakan, sementara kondisi terumbu karang Indonesia yang sangat baik tinggal 6%. Pencemaran di lautan Indonesia tergolong sangat tinggi. Pencemaran berat terutama terjadi di kawasan laut sekitar muara sungai dan kota-kota besar. Tingginya tingkat pencemaran laut ini telah menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia dengan segala potensi dampaknya, dan potret ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga terkait dengan sampah/limbah ke laut. Indonesia digambarkan sebagai salah satu dari lima negara utama penyumbang sampah laut terbesar dunia.

17.

Lemahnya pengelolaan pelabuhan dan logistik. Kondisi pelabuhan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. World Economy Forum melaporkan, kualitas pelabuhan Indonesia hanya mendapatkan nilai 3,6 atau peringkat 103 dari 142 negara. Global Competitiveness Report 2010-2011, juga mealporkan dari 134 negara, daya saing pelabuhan di Indonesia hanya berada di urutan ke-95. Akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan dan sistem logistik, Indonesia mengalami potensi kerugian ekonomi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu lalu lintas tersibuk dunia. Lemahnya pengelolaan logistik juga memperdalam jurang kesenjangan kawasan timur dan barat Indonesia, karena biaya transportasi barang dan jasa mahal dan tidak ekonomis.

18.

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing. Perairan Indonesia yang sangat kaya sumberdaya perikanan menjadi targettarget bagi ribuan kapal setiap tahun untuk melakukan praktek kegiatan perikanan ilegal (illegal fishing). Kerugian ekonomi bagi Indonesia akibat kegiatan yang melibatkan tidak kurang dari 10 negara tetangga diperkirakan lebih dari Rp 100 trilyun setahun. Disamping praktek perikanan ilegal, ternyata praktek perizinan kapal ilegal (illegal licensing) juga sangat marak di Indonesia. Praktek izin ielgal tersebut dilakukan terhadap ribuan kapal yang melakukan aktivitas di laut Indonesia, seperti Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Banda. Praktek perikanan merusak (destructive fishing) menggunakan bom, bius, trawl juga semakin marak. Berbagai aktifitas tersebut menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, maupun ekologis yang sangat besar.

5


D.

Trend dan Arah Pembangunan Kelautan Indonesia Pembangunan kelautan tidak bisa dilakukan secara instan dan serampangan. Untuk mengoptimal pembangunan kelautan ditingkat lokal, nasional, dan global, dan khususnya dalam mencapai Poros Maritim Dunia dibutuhkan arah, orientasi, strategi dan antisipasi pembangunan yang efektif. Segenap daya, upaya, keunggulan sumberdaya, posisi strategis dan geopolitik perlu diarahkan untuk menjawab tantangan dan mencapai keunggulan Indonesia untuk mencapai:

19.

Poros Pangan Dunia. Berfokus untuk mendorong Indonesia mengambil peran strategis dalam menjawab persoalan dan tantangan pangan lokal, nasional, maupun global, khususnya terkait sumberdaya perikanan, dan menjadi sebagai produsen dan pemasok kebutuhan pangan terbesar dunia. Indonesia perlu mewujudkan prinsip-prinsip dan kepemimpinan dalam strategi pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan memajukan peran nelayan-nelayan kecil, tradisional, maupun pemberdayaan masyarakat adat.

20.

Poros Energi Terbarukan. Berfokus untuk mengembangkan implementasi dan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan berbasis tenaga matahari (solar), tenaga angin, tenaga arus dan ombak dalam berbagai skala (besar, sedang, kecil, mikro) yang memungkinkan seluruh kepulauan Indonesia terpenuhi kebutuhan listrik dasar maupun untuk pengembangan usaha, dan meninggalkan ketergantungan terhadap listrik konvensional, khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil. Komponen ini juga diharapkan menjadikan Indonesia sebagai contoh dan praktek terbaik dalam strategi konversi energi ramah lingkungan, dan menyuplai kebutuhan-kebutuhan pemanfaatan energi bagi berbagai negara tetangga dan global.

21.

Poros Konservasi Laut dan Keanekaragaman hayati. Berfokus untuk menjadikan Indonesia sebagai sumberdaya terbesar dan terlengkap keanekaragaman pesisir dan laut dunia. Indonesia bisa menjadi etalase maritim global, serta mengambil berbagai manfaat dan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologisnya. Komponen ini menjadikan Indonesia sebagai harapan terakhir (last resort) dalam biodiversity, menjadi wilayah yang paling dijaga dan dilindungi oleh seluruh dunia, termasuk di dalamnya menyediakan sumberdaya ikan, plasma nutfah, dan karbon.

22.

Poros Industri dan Jasa Kelautan. Berfokus untuk membangun kepemimpinan dan praktek Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensi dan sumberdayanya untuk berbagai industri dan jasa maritim dunia, yang memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar dan manfaat sosial yang luas. Komponen ini mencakup pengembangan industri perkapalan dan galangan kapal, pengembangan jasa-jasa kelautan, ekowisata bahari, industri farmasi dan obat-obatan yang kompetitf dan unggul sehingga menjadi kontributor utama bagi berbagai negara.

23.

Poros Logistik Maritim. Berfokus menjadikan Indonesia sebagai penyedia fasilitas sistem logistik kemaritiman yang terbaik di dunia, sehingga bisa menjadi alternatif utama bagi berbagai lalu lintas barang, jasa, dan berbagai kegiatan kemaritiman di dunia. Komponen ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia, mendorong penyerapan tenaga kerja terampil, penyerapan teknologi kemaritiman terkini, dan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim terpenting di dunia. Dalam lingkup nasional dan lokal, komponen ini akan mengurangi kesenjangan altara berbagai wilayah di Indonesia, 6


mendorong standarisasi harga, dan pengelolaan pelabuhan, kapal, dan sebagainya. Gagasan Tol Laut menjadi bagian penting yang perlu diterjemahkan dalam konteks lokal, nasional, maupun internasional. 24.

Poros Pertahanan dan Keamanan Laut. Berfokus untuk mengembangkan sumberdaya, sistem, dan implementasi pengawasan, pemantauan dan pengendalian keamanan dan pertahanan maritim Indonesia yang maju dan efektif. Indonesia harus menciptakan alur laut internasional yang aman dan diawasi dengan baik, dan mengoptimalkan sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional, serta berkontribusi dalam menyediakan sistem pemantauan dan pengendalian perlidungan pemanfaatan sumberdaya kelautan di tingkat regional dan internasional.

E.

Peran Alumni Kelautan (ISKINDO) Untuk mendorong pencapaian tersebut, peran, kiprah dan karya Alumni Kelautan dalam berbagai bidang sangat fundamental untuk melakukan akselerasi dan mendorong Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mendorong misi dan pencapaian Misi Poros Maritim Dunia. Beberapa area strategis yang perlu didorong antara lain:

25.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Menjadi Lumbung Ikan Dunia. Alumni Kelautan perlu mendorong, memfasilitasi dan dalam mengopimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Laut Indonesia menyediakan sumber pangan yang melimpah: ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatif dan obat-obatan bagi masyarakat. Laut Indonesia juga berpotensi menghasilkan komoditas yang bisa diolah dengan teknologi pengolahan sederhana seperti garam yang melimpah. Sumberdaya perikanan dan komoditas tersebut akan menghidupi jutaan orang pesisir secara langsung dan memberi pangan kaya protein bagi ratusan juta lainnya. Dengan posisi di nomor tiga (3) besar untuk perikanan tangkap dan budidaya, tidak sulit bagi Indonesia untuk menjadi lumbung ikan dunia.

26.

Mendorong Pola Perikanan Berkelanjutan. Saat ini terjadi ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya ikan antara Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan status WPP yang yang terdiri dari tiga kondisi yaitu tangkap lebih (overfishing), eksploitasi penuh dan eksploitasi moderat. Untuk pengelolaan ke depan, perlu digalakkan praktek pengelolaan sumberdaya perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

27.

Sistem Logistik Perikanan. Alumni Kelautan harus mendorong, memfasilitasi dan membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air merupakan salah satu prioritas nasional. Hal ini karena lantaran penyebaran distribusi ikan dalam negeri dari sentra produksi belum optimal. Di satu sisi kontuinitas pasokan diperlukan untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan. Memenuhi dua sisi kebutuhan tersebut (konsumsi dan industri pengolahan) merupakan tantangan yang harus diselesaikan sebab terkait dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat serta penguatan ekspor perikanan dalam rangka menambah devisa dari sektor perikanan.

7


28.

Mengembangkan Energi Matahari, Angin dan Arus Laut. Alumni Kelautan harus mendorong dan mengakselerasi pengembangan energi alternatif dan ramah lingkungan yang tersedia. Sektor energi di Indonesia mengalami masalah serius, karena laju permintaan energi di dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan energi. Potensi energi berbasis matahari, angin (bayu), dan arus laut sangat besar namun belum mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000-an pulau besar dan kecil, upaya memenuhi target listrik di seluruh wilayah di Indonesia melalui pendekatan konvensional, hampir mustahil dilakukan. Pulau-pulau kecil apalagi yang terletar di bagian terdepan wilayah Indonesia, seringkali menjadi opsi terakhir alokasi listrik di Indonesia. Padahal masyarakat yang bermukim di sana punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas tersebut, baik untuk keluarga, aktifitas sehari-hari, maupun untuk pengembangan usaha. Potensi besar energi alternatif tenaga matahari (solar), angin (bayu), ombak dan pasang surut --- telah terbukti potensial dan diimplementasikan dengan baik di berbagai negara.

29.

Segitiga Karang Dunia. Alumni Kelautan perlu mendorong dan memposisikan secara strategis serta terobosan efektif untuk mendorong peran Indonesia dalam mengelola dan mengimplementasikan berbagai misi dalam Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security/CTICFF), tanpa melupakan berbagai potensi terumbu karang dan ekosistem lain yang berasosiasi. Indonesia merupakan pemrakarsa utama bagi prakarsa multilateral tersebut, yang mencakup 6 negara anggota, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Indonesia. Saat ini, sebagian besar biota laut di dunia ini hidup di Wilayah Segitiga Karang tersebut. Terdapat tidak kurang dari 600 spesies atau setara 76% spesies karang yang terdapat di dunia, dan 2500 atau 37% spesies ikan karang dunia.wilayah ini juga tempat berkembang biak dan tumbuh bagi berbagai organisme yang terancam punah dan langka, seperti enam spesies penyu laut, dan ikan keturunan paus seperti ikan tuna dan paus biru. Kawasan ini menjadi sumber pangan, pendapatan (income), perlindungan terhadap cuaca ekstrim, dan menentukan keberlanjutan hidup tidak kurang dari 363 juta orang yang tinggal di kawasan Segitiga Karang, termasuk menunjang milyaran yang hidup di luar wilayah tersebut.

30.

Melakukan Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem. Alumni Kelautan berkontribusi dan berperan aktif strategis dalam melakukan upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang memungkinkan untuk menjaga kestabilan sistem ekologis yang ada. Agenda riset terpadu (hulu-hilir) yang melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta mesti didorong terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove, terumbu karang dan lamun untuk pemanfataan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ekonomi, potensi keanekaragaman hayati ini dapat dikembangkan melalui kegiatan jasa pariwisata agar dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Berbagai kebijakan, aksi, piloting dan pengembangan kawasan-kawasan binaaan dapat menjadi upaya strategis yang dilakukan.

31.

Mendukung Upaya Konservasi Laut. Mengembangkan praktek dan strategi konservasi laut berskala lokal, nasional dan regional yang memungkinkan mendukung status keamanan keanekaragaman hayati dunia. Target kawasan konservasi yang mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020, perlu dirumuskan dan dikembangkan dengan baik untuk menginspirasi dunia dalam melakukan upaya konservasi dan perlindungan sumberdaya hayati laut yang lebih efektif. Membangun model Konservasi Laut Nusantara secara partisipatif, realistis yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia. 8


32.

Mengembangkan Ekonomi dan Jasa Kelautan. Konsep blue economy diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi. Blue economy dapat diaplikasikan bagi berbagai upaya pembangunan kelautan dan perikanan serta kemaritiman termasuk industri kelautan, tambak garam, perikanan tangkap dan budidaya, pertanian dan peternakan di pesisir, ekowisata, energi dan air bersih, konservasi laut, kuliner, penelitian dan pengembangan serta pengawasan sumberdaya kelautan. Konsep ini masih terbilang baru, sehingga masih menimbulkan multi tafsir dan masih cendrung mengawang-awang dalam inisiatif dan programnya. Alumni Kelautan bisa membantu merasionalkan gagasan dan pengembangan ekonomi dan jasa kelautan dalam konteks blue economy dan alternatif lainnya yang optimal, termasuk mendorong sertifikasi dan standarisasi pemanfaatan jasa kelautan.

33.

Jasa Maritim. Sebagai negara kepulauan yang keseluruhan wilayahnya di kelilingi oleh laut, banyak potensi industri dan jasa kelautan yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menyejahterakan rakyat. Namun belum terdapat desain besar atau cetak biru yang menjabarkan berbagai potensi pengembangan jasa dan industri kelautan non-ikan. Pengembangan jasa maritim ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan memastikan tersedianya kapasitas dan sumberdaya yang memadai, termasuk pula sistem dan standarisasi dan sertifikasi yang memungkinkan Indonesia berperan besar dalam dunia kelautan ini. Tidak kurang dari 15 jenis sertifikasi jasa kelautan yang perlu didorong secara serius.

34.

Mengembangkan Eko-Wisata Bahari. Meskipun belum optimal dan ideal, berbagai objek wisata bahari secara gencar terus dikembangkan di Indonesia, yang mayoritas mempromosikan keindahan alam, budaya, karakteristik serta keunikan masyarakat Indonesia. Mulai dari ekowisata, wisata budaya, wisata bisnis, wisata pesiar, wisata kuliner, dan wisata olahraga aktif dikembangkan. Kecenderungan pariwisata bahari ini terus berkembang dari tahun ke tahun, dan semakin banyak objek wisata bahari yang terkait langsung dengan lokasi kawasan konsrvasi perairan yang ada di Indonesia. Berbagai kendala infrastruktur, akses, dan fasilitas perlu dibenahi. Alumni Kelautan dapat berkontribusi dalam mendorong dan mengembangkan kapasitas SDM, standarisasi proses dan penatalaksanaan ekowisata, mengembangkan model-model strategis di berbagai lokasi, dan mendorong lahirnya wirausaha wisata bahari.

35.

Industri Maritim dan Obat-Obatan. Pengembangan bioteknologi kelautan saat ini sangat tergantung sekali dengan impor bahan baku produk kelautan berteknologi tinggi utamanya adalah industri farmasi dan obat, dimana laut Indonesia menyediakan semua bahan tersebut. Berbagai hasil kajian menyimpulkan potensi bioteknologi kelautan Indonesia sebenarnya bisa mencapai US$ 40 juta yang meliputi potensi rumput laut, alga, lamun dan terumbu karang. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, perlu sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung hilirisasi hasil riset kelautan guna mendukung pengembangan industri farmasi dan obat-obatan. Alumni Kelautan harus mendorong Indonesia untuk melakukan inovasi strategis membangun dan memperkuat posisi serta portofolio industri maritim dan obat-obatan/farmasi di tataran Asis Pasifik dan global.

9


36.

Mengembangkan Industri Perkapalan. Membangun, mereparasi dan mengembangkan industri perkapalan nasional yang memungkinkan untuk berkontribusi bagi perkapalan nasional dan global merupakan agenda penting pembangunan nasional. Saat ini sistem perkapalan Indonesia masih didominasi asing. Indonesia perlu mengembangkan teknologi perkapalan, sistem rantai pasok, mengembangkan sistem galangan kapal dan pelabuhan, dan sistem manajemen perkapalan, sehingga kapal yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat, menyerap tenaga kerja terampil, dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

37.

Pembenahan Transportasi Laut, Sistem Bongkar Muat dan Kargo. Indonesia memiliki lebih dari 21.000 kilometer jalur angkut perairan dalam, dan dapat memberikan nilai ekonomi signifikan bila dilakukan reformasi logistik kemaritiman secara terpadu. Saat ini sistem bongkat muat dan kargo di Indonesia masih mengandalkan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dengan pembangunan wilayah lainnya. Efektifitas pengelolaan dua pelabuhan ini masih rendah. Kalau tidak dilakukan antisipasi yang baik, kesenjangan akan tercipta di berbagai pelabuhan sekunder, dan mempengaruhi biaya angkut. Hal ini akan berpengaruh besar secara nasional dan potensi ekonomi yang hilang juga besar. Visi ASEAN 2015 yang mendorong agar 47 pelabuhan regional ASEAN, dimana 14 diantaranya terdapat di Indonesia, dapat meningkatkan kinerja, kapasitas dan koneksi dari satu titik ke titik pelabuhan lainnya. Alumni Kelautan dapat berperan dalam berbagai aspek terkait upaya mendorong pembenahan transportasi laut, sistem bongkar muat dan kargo yang lebih efektif, termasuk dalam strategi pengelolaan, inovasi dan pengadaan prototipe dan kapal-kapal strategis, sistem informasi, dan penatalaksanaan area ini.

38.

Reformulasi dan Reformasi Sistem Logistik (Tol Laut). Keberadaan transportasi maritim, pembangunan dan penataan pelabuhan, perlu didukung dengan sistem pengelolaan dan perencanaan yang memadai. Alumni Kelautan perlu mendorong pembenahan terpadu dalam reformasi dan reformulasi system logistisk Indonesia. Untuk mendukung hal ini, perlu mengembangkan: (a) pembangunan pelabuhan domestik berkelas internasional. (b) pembangunan industri pelayaran dan perkapalan domestik berkelas global; (c) pembangunan pusat dan sistem logistik di berbagai wilayah di Indonesia yang saling terhubung antara pelabuhan satu dengan yang lain; dan (d) mendorong kebijakan dan perencanaan strategis, serta (e) pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan sistem pengelolaan dan penatalaksanaan pelabuhan, agar mampu meningkatkan pelayanan berskala lokal, nasional, dan global.

39.

Keamanan dan Keselamatan Pelayaran. Aspek keamanan dan keselamatan pelayaran menjadi sangat penting sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut kita ditandai dengan banyaknya kasus kapal tenggelam dan tabrakan di laut yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya mengurangi kasus-kasus tersebut mesti dilakukan melalui kampanye dan program bebas kecelakaan (zero accident) terutama guna memberikan perlindungan keselamatan penumpang, awak kapal dan kapal yang melintasi jalur pelayaran Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah efek yang ditimbulkan, termasuk pencemaran laut dan penanganannya. Keselamatan pelayaran berbagai kapal dan awak kapal perlu dipastikan, demikian juga bagi nelayan Indonesia. 10


40.

Optimasi Pengawasan Laut. Indoensia perlu membangun dan mengembangkan pola pengamanan dan patroli laut melalui sistem coastguard yang dapat mengharmoniskan seluruh kelembagaan, kekuatan dan kapasitas pengelolaan maritim yang ada. Melakukan misi pengamanan laut Indonesia secara efektif akan berkontribusi bagi sistem keamanan laut secara regional dan global. Selain optimasi kelembagaan, diperlukan juga peningkatan kapasitas dan sumberdaya, serta dukungan politik dan kebijakan yang serius. Penguatan system pengawasan dan patroli tidak boleh mengerdilkan peran sistem dan kelembagaan pengawasan yang selama ini ada di 13 institusi pemerintah. Justru sebaliknya harus makin solid dan efektif. Saat ini, meski telah memiliki Badan Kemanan Laut (Bakamla) untuk melakukan pengamanan laut secara intensif, ternyata banyak sekali pelanggaran pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini seperti maraknya praktek IUU fishing, pelanggaran batas negara, pemanfatan pulau-pulau kecil secara illegal, pencemaran, penyelundupan bahan bakar, pelarian imigran gelap, penyelundupan berbagai barang, dan sebagianya. Untuk memadukan berbagai kekuatan pengawasan dan pengamatan, sistem pengawasan laut yang ego-sektoral harus dihilangkan. Sinergi dan kerjasama harus bisa diwujudkan. Penguatan kapasitas, termasuk armada, sumberdaya manusia, kebijakan, perlengkapan dan peralatan utama system pertahanan (alutsista), perlu dirangkai. Membangun suatu sistem pengawasan dan pengendalian yang bisa diandalkan dalam bentuk coast guard bisa menjadi salah satu opsi strategis yang didorong oleh Alumni Kelautan.

41.

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Sejatinya, pulau-pulau kecil merupakan sumber daya kelautan yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang potensial mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pulau-pulau kecil menyediakan sumberdaya lahan daratan, dan sumberdaya alam yang produktif. Ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun serta keanekaragaman hayati laut yang hidup di dalamnya merupakan sumber bahan pangan. Pulau-pulau kecil dapat menjadi kawasan pendukung perikanan tangkap dan budi daya, pariwisata bahari, serta jasa-jasa lingkungan lainnya. Namun, investasi di kawasan pulau-pulau kecil masih cenderung rendah. Baik pemerintah, perusahaan milik negara, maupun swasta, masih belum memanfaatkannya secara optimal. Pulau-pulau kecil adalah kawasan yang perlu dilmanfaatkan secara berhati-hati dan memastikan pengelolaannya senantiasa memihak kepada masyarakat setempat, berdaulat, dan memberikan manfaat signifikan bagi negara, tanpa merusak kondisi sumberdaya alam dan sosial yang ada. Dalam konteks ini perspektif pembangunan berkelanjutan perlu menjadi kaidah yang diusung secara konsisten.

42.

Pengelolaan Pulau Terluar / Terdepan. Melalui Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) hendaknya menjadi pemicu kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah yang makin intensif dalam pengelolaan PPKT. Percepatan penyediaan infrastruktur PPKT yang meliputi sarana listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana dermaga/pelabuhan dan transportasi laut untuk mendukung konektivitas antar pulau serta memfasilitasi lalulintas arus barang, orang dan jasa. Pendekatan keamanan harus dibarengi dengan kepedulian dan pendekatan kesejahteraan. Untuk menjamin hal tersebut, Alumni Kelautan perlu berperan aktif di berbagai sisi, baik dalam mendorong kebijakan dan strategi perencanaan maupun program, penajaman dan reformulasi pendekatan, serta terlibat dalam pendampingan lapangan, maupun inovasi dan implementasi strategis yang diperlukan. 11


43.

Pengawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Penetapan dan pemberlakuan ALKI di perairan Indonesia mengandung konsekuensi terbukanya perairan kita dari aktivitas pelayaran internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang melalui laut, yang saat ini telah mencapai 41.000 miliar ton atau meningat dari 35.000 miliar ton pada tahun 2010. Diperkirakan 50.000-60.000 kapal dagang tersebut melewati jalur lalulintas internasional yang melewati peairan Indonesia. Selain perdagangan, ada dua (2) isu besar yang senantiasa mengancam ALKI kita adalah isu pertahanan dan keamanan laut serta penyeludupan. Ketegangan kawasan dan inisiatif negara-negara besar yang mempunyai kepentingan ekonomi di perairan Indonesia senantiasa mengintervensi dalam rangka mengamankan jalur perdagangan dan mengontrol barang-barang yang diangkut oleh kapal-kapal mereka. Sementara itu penyeludupan manusia, senjata ringan dan narkotika merupakan praktek illegal yang marak dan diperikirakan 80% penyaluran barang-barang tersebut melalui laut. Alumni Kelautan bisa memainkan peran dalam membantu terbangunnya sistem pengawasan baik yang melibatkan masyarakat pesisir setempat, input teknologi dan data yang terpercaya, optimasi kebijakan dan program, serta inovasi lainnya.

44.

Penguatan Alat Utama Sistem Pertahanan (Autsista) Maritim. Postur armada dan alat utama sistim pertahanan laut kita saat ini perlu pembenahan agar dapat memenuhi standar minimal untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di laut. Hal ini beralasan sebab kekuatan dan kapasitas armada merupakan syarat utama terlaksananya operasi pengawasan untuk menangkal gangguan dan mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Alumni Kelautan perlu mendorong terbangunnya pengembangan alutsista maritim kita, sehingga bisa memastikan postur alutsista maritime Indonesia, secara realistis bisa mengawasi kedaulatan dan sumberdaya laut Indoensia secara optimal dari berbagai ancaman dan tantangan.

45.

Tata Ruang Laut Nasional. Selama ini, standar acuannya masih bercampur dengan tata ruang darat, seperti temaktub dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No 27 tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K); dan Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, adalah platform dasar untuk mendorong dan mengakhiri praktek pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara serampangan. Rezim open access perlu diakhiri. Salah satu pendekatan strategisnya adalah mendorong, memfasilitasi, dan terlibat secara aktif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang diperlukan untuk melengkapi Rencana Tata Ruang Nasional. Fungsi Rencana Tata Ruang Laut Nasional sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan: (a) kebijakan dan strategi pembangunan kelautan nasional; (b). keterpaduan berbagai kepentingan dan program sektor di wilayah laut; (c) pengelolaan kawasan perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia; (d) arahan nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di daerah; (e). kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Strategi Nasional dan Kawasan Strategi Nasional Tertentu, lintas provinsi, dan perairan laut di atas 12 mil dari garis pantai. Tata Ruang Laut Nasional adalah instrumen strategis dalam menata pengelolaan sumberdaya kelautan secara efektif.

46.

Pemberdayaan Masyarakat Adat. Peran dan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat atau kearifan lokal harus semakin diakomodasi dalam berbagai perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan. Alumni Kelautan perlu mendorong dan terlibat aktif untuk menyuarakan peran dan hak-hak masyarakat adat agar tidak dinafikan dalam mengelola sumberdaya Kelautan dan perikanan, termasuk melakukan penguatan kebijakan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan. 12


47.

Antisipasi Reklamasi Pesisir dan Optimasi Rencana Zonasi/ RTRW. Saat ini bisa dikatakan merupakan musim semi reklamasi pesisir di Indonesia, baik di Jakarta, Bali, Makassar dan puluhan daerah lainnya. Reklamasi pesisir digunakan untuk berbagai peruntukan, dengan pemodal sebagai motornya. Akan tetapi baik urgensi, legalitas, proses, maupun manfaatnya masih dipertanyakan. UU telah menetapkan instrumen Rencana Zonasi dan Tata Ruang yang bisa menjadi mengatur dan mengelola perencanaan pesisir di Indonesia. Untuk itu, ISKINDO perlu mendorong pemerintah untuk melakukan Antisipasi dan Moratorium Reklamasi Pesisir di Indonesia dan selanjutnya memastikan setiap inisiatif di wilayah pesisir senantiasa didukung dan sesuai dengan Rencana Zonasi, AMDAL, dan RTRW dan berbagai instrumen kebijakan dan perizinan yang telah ditetapkan seperti yang diatur dalam Peraturan Presdien Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

48.

Korporatisasi dan Swasembada Garam. Sebagai upaya mencapai swasembada garam industri, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas dan produktivitas garam rakyat melalui teknologi yang telah di implementasikan. Dengan peningkatan produksi dan kualitas itu, diharapkan garam rakyat mampu memasok kebutuhan garam industri dalam negeri. Alumni Kelautan diharapkan dapat mendorong dan terlibat aktif dalam upaya agar Indonesia bisa menjadi negara yang swasembada garam, sekaligus mengurangi bahkan menghentikan impor garam dalam waktu yang realitis. Upaya ini bisa melahirkan dan memperkuat peran-peran petambak garam lokal sebagai pelaku usaha utama swasembada garam nasional.

49.

Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Nelayan. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Komponen biaya BBM mencapai 50-70 persen dari seluruh biaya operasional penangkapan ikan. Demikian pula pada budi daya udang, biaya BBM mencapai 5-25 persen dari biaya produksi yang digunakan untuk genset pompa air, kincir air, dan penerangan sekitar tambak budi daya. Akan tetapi, nelayan dan pembudi daya ikan mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di sekitar lokasi, sehingga sering membeli dengan harga industri atau berhadapan dengan mafia penjual BBM. Diperlukan dukungan lintas kementerian untuk memudahkan akses dan menjaga stabilitas harga BBM, khususnya, bagi nelayan kecil dan tradisional. Alumni Kelautan diharapkan dapat mendorong pemerintah memastikan agar nelayan kecil, tradisional, dan lokal dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap BBM dan energy alternatif lainnya.

50.

Regenerasi Nelayan. Saat ini jumlah nelayan terus menyusut dari tahun ke tahun. Nelayan tidak dianggap sebagai mata pencaharian yang dikejar oleh berbagai pihak. Generasi dan keluarga nelayan umumnya juga tidak memilih menjadi nelayan apabila ada alternatif mata pencaharian lainnya. Sebagian lebih memilih jadi buruh bangunan atau tukang ojek, ketimbang menjadi nelayan. Hal ini disebabkan karena kondisi nelayan yang sedemikian terpuruk yang ditandai dengan pendapatan rendah, kapasitas terbatas, akses dan aset yang tidak memadai, serta tantangan dan risiko yang sangat besar. Inisiatif regenerasi nelayan idealnya mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi profesi terhormat bagi negara. Regenerasi nelayan membuka ruang nelayan tradisional bisa menjadi nelayan profesional dengan pendapatan, akses dan aset yang besar. Berbagai perlindungan dan insentif perlu diberikan. Pengembangan kapasitas sumberdaya manausia dan fasilitas untuk nelayan dibutuhkan untuk memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik.

13


51.

Teknologi Untuk Air Layak Minum. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil sering dihadapkan pada situasi sulit akibat keterbatasan sumber air tawar yang bersih dan layak minum. Padahal, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pemanfaatan ruang di dalamnya. Tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih dan air minum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pemilihan teknologi yang tepat dan terjangkau dari segi investasi dan pemeliharaan. Pengolahan air payau menjadi air tawar menjadi kunci penyediaan air laut layak minum di pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini dapat difasilitasi dengan menggunakan sarana pengolahan air menggunakan teknologi filtrasi membrane semipermeable yang umumnya dikenal dengan reverse osmosis. Program penyediaan sarana air bersih yang layak dikonsumsi ini merupakan salah satu program peningkatan pelayanan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mempercepat tingkat pelayanan air minum, pengelolaannya dirancang berbasis masyarakat dan membangun kemandirian dalam melanjutkan dan merawatnya. Alumni Kelautan diharapkan bisa memberikan kontribusi dan solusi agar masalah dan penanganan air bersih di pesisir dan pulau secara bertahap dapat dijawab dan terpenuhi secara memadai.

52.

MDGs Dan SDGs Pesisir dan Kepulauan. Upaya pengurangan kemiskinan di pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak melulu masalah ekonomi. Banyak aspek lain yang saling terkait. Fasilitas dan akses pendidikan, sarana kesehatan untuk ibu dan bayi, penanggulangan penyakit menular, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, akses teknologi dan informasi, serta berbagai jejaring kemitraan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diwujudkan dan didukung. Program pengembangan dan dukungan untuk pengurangan kemiskinan tersebut harus berada dalam kerangka pencapaian target millennium (millennium development goals) dan SDGs yang baru saja diluncurkan.

53.

Kemitraan Berbasis Universitas. Peran universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat adalah elemen penting untuk menjawab berbagai persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Adanya desentralisasi, membuka ruang bagi daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan baik. Dukungan universitas sangat strategis untuk proses mengenali persoalan dan membantu memberikan solusi strategis bagi pengambilan kebijakan. Kemitraan bahari adalah inisiatif yang memadukan segenap kekuatan kelembagaan yang berbasis universitas untuk menjawab persoalan-persoalan pesisir dan laut di Indonesia. Saat itu, ratusan universitas telah bergabung dan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Kemitraan bahari memerlukan penguatan dan dukungan politik strategis sehingga bisa menjadi wahana untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis ilmiah dan praktek-praktek pembelajaran terbaik. Kemitraan mahari, telah diakomodir sebagai salah satu bentuk strategis kemitraan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

54.

Industrialisasi. Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. Industrialisasi perikanan perlu mengacu pada prinsip blue economy. 14


55.

Penguatan Sistem dan Tata Kelola Perikanan Tangkap. Kebijakan perikanan tangkap saat ini belum ideal. Nelayan Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lebih dari 90% nelayan Indonesia hanya memiliki motor tempel atau malah perahu tidak bermotor. Kapal-kapal besar juga didominasi oleh kapal-kapal asing. Praktek perikanan tangkap juga belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Tangkap lebih (overfishing) terjadi dimana-mana. Data perikanan tidak rapi. Sistem perizinan tidak tertata dan program-program perikanan tangkap, banyak yang tidak tepat sasaran. Indonesia juga masih mengimpor ikan untuk konsumsi. Untuk itu, pembenahan sektor perikanan tangkap perlu dilakukan secara terukur dan sistematis, berdasarkan data dan informasi yang memadai. Penguatan tersesbut perlu disusun dengan perencanaan yang matang dan orientasinya bukan sekedar mencapai target ekspor serta fokus kepada pengusaha, namun bagaimana agar model perikanan yang berdaulat, mendorong nelayan Indonesia untuk berkembang, memenuhi target pangan, dapat dilakukan di Indonesia. Penataan pelabuhan perikanan, perbaikan pasar-pasar kan, akses BBM nelayan, sistem informasi nelayan, sistem perizinan, dan kebijakan strategis perlu menjadi perhatian. Sistim perikanan tangkap perlu dibuat berdasarkan klaster usaha dimana kelompok usaha besar termasuk BUMN perikanan mesti didorong untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dan Zona Ekonomi Ekslusif Indoensia (ZEEI), sedangkan kelompok nelayan kecil di laut territorial. Korporotisasi usaha perikanan mesti menjadi pendekatan yang relistis untuk menata sistim perikanan tangkap.

56.

Akses Pasar dan Permodalan. Upaya pengembangan akses pasar produk perikanan bisa ditempuh dengan dua (2) cara yaitu melalui perlindungan dan penguatan pasar. Terkait dengan modal usaha, kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat pesisir dan nelayan adalah ketiadaan jaminan atau kolateral pada saat nelayan ingin mengakses sumber permodalan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap kredit yang dikucurkan kepada nelayan. Sementara untuk memberikan jaminan aset, maka sertifikasi tanah untuk nelayan perlu difasilitasi dalam skala yang lebih luas. Penyediaan fasilitasi perumahan seperti rumah susun nelayan juga perlu dilakukan pada sentra-sentra perikanan yang padat penduduk. Melalui pendekatan dengan swasta, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) perlu diarahkan dan dialokasikan untuk penguatan modal, peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan dalam mengelola usahanya.

57.

Riset dan Sistem Data Kelautan. Hilirisasi riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan pembangunan Kelautan dan perikanan. Pemanfataan hasil-hasil riset dengan skala ekonomi yang lebih luas mesti didorong agar memberikan nilai tambah bagi industri kelautan dan maritim dalam negeri seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi kelautan, survey dan pemetaan bawah laut serta marikultur. Pemanfaatan data dan informasi kelautan perlu dilakukan untuk membantu kebutuhan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, sistim informasi pasar untuk memberikan kepastian harga serta memprediksi cuaca dan gelombang bagi nelayan. Manajemen data dan informasi ini mesti dikelola dengan baik, tidak sulit dan strategi penyebarluasan yang diakses langsung oleh masyarakat dan nelayan.

58.

Roadmap Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia. Membangun dan mengembangkan roadmap jangka panjang (20-25 tahun) dan skenario Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri dan berdaulat dalam kerangka logis sangat diperlukan untuk menjadi pijakan dalam membangun kemaritiman Indonesia. Evolusi negara maritim dijabarkan dalam fase inisiasi dan 15


pembangunan fondasi, akselerasi dan implementasi, serta institusiaonalisasi maritim. Konsep Poros Maritim yang belum jelas implementasinya perlu dituangkan dalam format dan kerangka konsep dan operasional yang realistis. 59.

Pengarusutamaan Visi Maritim kesemua Kementerian/Lembaga. Dibutuhkan kesadaran dan kerja kolektif seluruh elemen bangsa, negara dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya cita-cita menjadi negara maritim. Untuk itu, visi dan program maritim perlu menjadi arus utama di seluruh Kementerian dan Lembaga. Semua sektor dapat mendorong percepatan pembangunan maritim. Salah satu langkahnya, antara lain mengaktifkan pejabat setara eselon 1 (satu) di setiap kementerian/lembaga yang berfokus pada pembangunan maritim dan kelautan. Isu dan pembangunan maritim dan kelautan, tidak mungkin dapat dikawal oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Integrasi dan berbagi peran dengan berbagai lembaga dan kementerian di berbagai level dapat memperkuat fondasi dan akselerasi pembangunan maritim dan kelautan.

60.

Optimasi Sarjana Kelautan untuk menjadi Pendamping/Fasilitator Desa Pesisir/Kepulauan. Untuk memastikan proses pembangunan desa pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara dan pendekatan yang relevan dan kontekstual, perlu mendorong aktifnya ribuan sarjana-sarjana kelautan untuk menjadi pengawal dan pendamping pembangunan desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mereka yang selanjutnya akan berdiri di garis depan untuk mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran.

F. Fokus Struktur Kelembagaan ISKINDO

61.

Dewan Pembina/Dewan Penasehat. Tugas dan peran Dewan Pembina dan Penasehat adalah memberikan berbagai pertimbangan organisasi, kebijakan, dan orientasi strategis guna pencapaian misi dan visi organisasi.

62.

Ketua Umum. Tugas dan peran ini adalah bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal mewakili dan bertanggung jawab atas nama organisasi ISKINDO baik ke dalam maupun keluar organisasi, secara nasional maupun internasional; mengkoordinir dan mengendalikan proses dan implementasi program kerja; mengarahkan dan membimbing proses dan implementasi program; membina dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak; memimpin berbagai rapat dan pertemuan formal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan berbagi peran dengan Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan.

63.

Wakil Ketua Umum. Mewakili ketua Umum sesuai mandat yang diberikan atau ketika berhalangan, membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, mengendalikan, membina dan membimbing, dan pelaksanaan berbagai tugas ISKINDO.

64.

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Tugas dan peran ini adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, proses perencanaan dan penganggaran program kerja, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan seluruh organ ISKINDO, pembinaan dan penataan organisasi, koordinasi dan penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS), penyelenggaraan pengelolaan aset dan kekayaan organisasi, serta berbagai hal lain yang di mandatkan. 16


65.

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Bendaraha Umum dibantu Wakil Bendahara Umum mengkoordinir seluruh proses pengelolaan aset, keuangan, dan tata kelola operasional pembiayaan untuk ISKINDO, optimasi dan tindak lanjut kemitraan, yang memungkinkan berbagai dukungan pembiayaan dan aset untuk misi dan pelaksanan kegiatan-kegiatan ISKINDO dapat terlaksana dengan baik.

66.

Ketua dan Wakil Ketua Bidang. Ketua dan Wakil Ketua Bidang melakukan berbagai program dan strategi terkait bidangnya secara efektif. ISKINDO membentuk 13 (tiga belas) Ketua Bidang yang mengkoordinir strategi dan optimasi pengembangan, dengan rincian sebagai berikut ; (a)

Bidang Konservasi Laut dan Keanekaragaman Hayati. Bidang ini berperan aktif dalam berbagai upaya mendorong pengembangan proses, strategi, pengembangan kapasitas, konsep, kebijakan dan implementasi konservasi dan keanekaragaman hayati laut Indonesia, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif, berdaulat, dan efektif, serta membawa manfaat ekonomi, sosial, ekologis termasuk manfaat nyata bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Bidang ini diharapkan menjadi akselerator dalam mendorong Indonesia sebagai poros keanekaragaman hayati laut dunia.

(b)

Riset dan pengembangan iptek. Bidang ini berperan aktif dalam mengembangkan berbagai inisiatif riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam berbagai bidang kelautan yang dapat memperkuat dan mengakselerasi berbagai misi dan target pembangunan kelautan. Bidang ini diharapkan mendorong membangun pilar riset dan iptek kelautan yang unggul dan berdaulat di Indonesia, sehingga berbagai outputnya dapat menjadi referensi lokal, nasional maupun internasional dalam berbagai aspek pembangunan kelautan.

(c)

ICT, Komunikasi dan Publikasi. Bidang ini berperan aktif dalam mengembangkan infrastruktur komunikasi, publikasi, dan pemanfaatan ICT dalam bidang kelautan, sehingga memudahkan distribusi informasi, data, komunikasi, pengembangan jaringan, diseminasi informasi, publikasi ilmiah dan popular, sosial media, yang dapat mendorong dan mengakselerasi pembangunan kelautan di seluruh Indonesia baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

(d)

Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan dan Perundangan. Bidang ini berperan aktif dalam mengadvokasi, mendorong, memfasilitasi dan melahirkan berbagai konsep, disain dan rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang bertumpu pada misi pembangunan berkelanjutan yang mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam perencanaan dan tata kelola yang efektif, dan pro terhadap masyarakat pesisir/kecil, berdaulat dan berkeadilan.

(e)

Pengembangan Usaha dan Serttifikasi Jasa kelautan. Bidang ini berperan aktif mendorong, memfasilitasi dan melakukan berbagai inisiatif pengembangan usaha dan jasa kelautan, serta melakukan inisiasi/pengembangan proses sertifikasi jasa-jasa kelautan yang dibutuhkan dalam pembangunan kelautan, sehingga berbagai pekerjaan dan kegiatan usaha dan jasa kelautan di Indoensia dapat berjalan secara efektif, berdaulat, dan melalui jenjang dan sertifikasi profesi/jasa kelautan yang relevan. 17


(f)

Kedaulatan, Pertahanan, dan keamanan Laut. Bidang ini berperan aktif dalam mendorong upaya penguatan Indonesia dalam penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan, optimasi pertahanan dan keamanan laut, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang memungkinkan penanganan berbagai isu dan masalah yang terkait kedaulatan, pertahanan dan keamanan laut dapat dilakukan dengan baik.

(g)

Mitigasi, Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana. Bidang ini berperan aktif memperkuat strategi, kebijakan, program dan tata kelola Indonesia dalam mengantisipasi berbagai efek dan dampak dari perubahan iklim global. Bidang ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya antisipasi dan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana pesisir.

(h)

Penataan Ruang Laut dan Tata kelola Sumberdaya Kelautan. Bidang ini berperan aktif dalam mendorong pemetaan, penataan ruang, strategi dan berbagai program untuk mendorong tata kelola sumberdaya kelautan Indonesia, yang berdaulat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

(i)

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perlindungan Nelayan. Bidang ini berperan aktif dan strategis dalam mendorong agar masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia bisa mendapatkan berbagai hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan usahanya.

(j)

Konsolidasi dan pengorganisasian Alumni Kelautan. Bidang ini berperan aktif dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi organisasi ISKINDO yang memungkinkan para alumni dapat berjejaring dengan baik, mendapatkan infromasi dan akses yang cukup dalam berbagai peluang kerja dan pengembangan usaha, dapat melakukan aktualisasi dan pegembangan diri secara efektif, dan dapat mewarnai pembangunan kelautan di berbagai wilayah di Indonesia, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

(k)

Akselerasi dan Optimasi pemanfaatan Energi Kelautan. Bidang ini berperan aktif dalam mendorong kebijakan, strategi, dan program pengembangan, akselerasi pengelolaan dan pemanfaatan energy kelautan ramah lingkungan dan pengelolaan energi secara efektif, sehingga berkontribusi pada pembangunan. Bidang ini diharapkan bisa menjadi akselerator pengembangan energi yang relevan dalam pembangunan kelautan, baik untuk pemanfaatan di pesisir, pulaupulau kecil maupun pemanfaatan yang lebih luas.

(l)

Transportasi, Logistik, dan Perhubungan Laut. Bidang ini berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan tata kelola transportasi, logistik dan perhubungan laut yang memungkinkan Indonesia berdaulat dan optimal dalam memanfaatkan laut sebagai sarana distribusi logistik dan penumpang secara optimal, termasuk pengembangan industri dan jasa-jasa kelautan yang relevan.

(m)

Kemitraan. Bidang ini berperan aktif dalam mengembangkan jejaring dan membangun kemitraan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik perguruan tinggi, pemerintah pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat, 18


media, aparat keamanan, swasta, dan komponen masyarakat lainnya untuk memperkuat kontribusi dan peran ISKINDO dalam pembangunan kelautan Indonesia dan global. (n) 67.

Kelompok Kerja Strategis (Pokja). Untuk mengoptimalkan proses konsolidasi untuk solusi mengantisipasi berbagai isu dan permasalahan kelautan, dapat dibentuk Pokja-pokja strategis sesuai dengan urgensi dan isu yang dihadapi.

Perwakilan Wilayah (a)

Provinsi. Pada setiap provinsi di Indonesia, akan dibentuk perwakilan wilayah alumni kelautan Indonesia dalam bentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang menjadi sumbu koordinasi dan implementasi berbagai aktifitas ISKINDO.

(b)

Kabupaten/Kota. Pada setiap kabupaten/kota, yang sudah memenuhi kriteria yang ada, akan dibentuk perwakilan wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi sumbu koordinasi dan implementasi berbagai aktifitas ISKINDO.

G. Fokus Program 68. Penguatan Organisasi, Jejaring dan Keanggotaan ISKINDO a. Tindak lanjut penerbitan Akta Notaris, SK Kemenhumkam dan Lembaran Negara tentang Pendirian ISKINDO b. Pembuatan basis data anggota ISKINDO serta produk publikasi dan pertemuan ilmiah c. Proses pemutahiran data, berita dan informasi situs ISKINDO d. Sosialisasi ISKINDO secara profesional yang merata dan terjangkau oleh masyarakat luas. e. Peningkatan dukungan kesekretariatan ISKINDO khususnya dukungan pendanaan untuk operasionalisasi dan pelaksanaan program strategis ISKINDO f.

Pembentukan dan penguatan Simpul Koordinasi ISKINDO

g. Kompilasi hasil penelitian anggota ISKINDO h. Audiensi dengan sesepuh dan tokoh kelautan dan perikanan

69. Keanggotaan ISKINDO a. Penerbitan Kartu Anggota dan pendaftaran online anggota di situs ISKINDO dengan memberikan manfaat berupa (i) Kartu Anggota, (ii) pengiriman jurnal terbitan bersama ISKINDO dan (iii) potongan harga tertentu untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh ISKINDO b. Identifikasi kerjasama dengan gerai atau provider untuk mendapatkan kemungkinan potongan khusus bagi anggota ISKINDO 19


c. Pembuatan dan pemutahiran database keanggotaan (profil dan kepakaran) d. Pengajuan Anggota Kehormatan ISKINDO e. Pembuatan wadah komunikasi interaksi dalam berbagai bentuk termasuk electronic mailing list, Whatsapp group, Facebook, Twitter. f.

Penarikan uang iuran dari anggota oleh pengurus agar lebih diintensifkan lagi, dan dibuatkan KTA sebagai data otentik keanggotaan.

g. Sebagai media komunikasi antara pusat dan daerah diharapkan newsletter, majalah atau bulletin agar diterbitkan dan bisa disebarkan pada anggota secara merata.

70. Peningkatan Kompetensi ISKINDO a. Penyelenggaraan lomba esai dan karya tulis untuk mahasiswa atau peneliti pemula; b. Penyelenggaraan kompetisi skripsi, thesis dan disertasi bidang kelautan c. Platform untuk pertukaran data dan Informasi, publikasi d. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah tahunan Nasional ISKINDO e. Memfasilitasi upaya sertifikasi keahlian dan ketrampilan alumni kelautan.

71. Penguatan Kebijakan, Strategi dan Orientasi Pembangunan kelautan a. Inisiasi pembentukan Forum Policy Brief guna meningkatkan posisi strategis ISKINDO. b. Penyusunan roadmap yang memuat posisi ISKINDO dalam konteks pembangunan c. mendorong proses dan pengesahan RUU Perlindungan nelayan d. Mendorong proses penyusunan dan pengesahan UU Maritim dan Ocean Policy yang menjadi dasar bagi orientasi Negara Maritim. e. Mendorong proses dan penyusunan RoadMap Negara Maritim f.

Mendorong proses dan Penyusunan Konsep dan Strategi Poros Maritim Dunia

g. Advokasi IUU Fishing h. Mendorong penyiapan berbagai Sertifikasi Jasa kelautan i.

Mendorong penyusunan Kebijakan Konservasi Laut Nusantara 20


72. Penguatan Data, Informasi, serta Penerbitan dan Publikasi ISKINDO a. Tindak lanjut legalisasi ISKINDO Press yang telah dibentuk melalui Pembentukan Unit Usaha Publikasi dan Penerbitan “ISKINDO PRESS”/ Production House. b. Tindak lanjut keanggotaan ISKINDO Press pada IKAPI c. Penerbitan bersama dengan perguruan tinggi dalam bentuk buku dan jurnal ; d. Kerjasama penerbitan buku e. IdentIfikasi naskah perdana: disertasi anggota ISKINDO f.

Penyuntingan dan pengurusan ISBN

g. Berpartisipasi dalam berbagai diskusi imliah, penulisan makalah, jurnal, artikel, dan berbagai seminar/workshop tingkat local, nasional, maupun internasional. h. Membuat TV Kelautan i.

Membangun Portal Data dan Informasi Kelautan

73. Penguatan Kerjasama Lokal, Nasional dan Internasional a. Mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan penelitian, publikasi, pengembangan kapasitas, dan pengkajian kebijakan pembanguan b. Mendorong kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat peran pusat dan daerah dalam kebijakan, perencanaan, implementasi program dan berbagai upaya pengembangan kapasitas. c. Mendorong kerjasama dengan berbagai instutusi swasta, LSM, media, dan stake holders lainnya untuk mengembangkan berbagai program dan aksi terukur yang menunjang upaya pembangunan kelautan. d. Penjalinan kontak dengan Forum Dekan Kelautan dan Perikanan dan Ikatan Alumni Kelautan di Indonesia e. Peningkatan hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pengurus dan simpul koordinasi f.

Penjalinan hubungan kerjasama dengan organisasi sejenis, media informasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap masalah kesehatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

g. Asosiasi ISKINDO ke lembaga sejenis tingkat regional dan internasional h. Kemitraan dengan INGO dan perluasan jejaring kerjasama ISKINDO melalui pertukaran delegasi, pelatihan – pelatihan dan keterampilan di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

21

2015

Recommend Documents