2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR (III)

JAKARTA SENIN, 2 MARET 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015 PERIHAL -

Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 butir 11, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 49 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015 1. Fathul Hadie Utsman 2. Sanusi Afandi 3. Saji, dkk PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015 1. Fathul Hadie Utsman 2. Sumilatun 3. JN. Raisal Haq ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) Senin, 2 Maret 2015, Pukul 14.02 – 14.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams Aswanto Muhammad Alim Suhartoyo Patrialis Akbar

Rizki Amalia dan Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015: 1.

Fathul Hadie Utsman

B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wicipto Setiadi Furqon Anna Erliyana Ainun Naim Budiono Nasrudin Abi Sujak

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan Nomor 11/PUUXIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang kali ini mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden atau Kuasanya. Untuk Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan Nomor 11/PUU-XIII/2015. Namun sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu Om. Saya Fathul Hadie, Kuasa dari para Pemohon Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan Nomor 11/PUU-XIII/2015. Demikian.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Selanjutnya dari DPR tidak hadir, ya. Kuasa dari Presiden, silakan.

4.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden, saya sendiri Nasrudin, sebelah kanan saya Bapak Wito Setiadi, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan di sebelah kiri saya berturut-turut, Ibu Ana Erliyana, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Furqon, Kabalitbang, dan Pak Ainun Naim, Bapak Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pak Budiono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya karena DPR tidak hadir, maka kesempatan diberikan kepada Kuasa dari Presiden. Siapa yang akan baca?

1

6.

PEMERINTAH: NASRUDIN Yang akan membacakan Pak Sekjen, Pak Ainun Naim.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

8.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan kami membacakan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2. Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) 3. Muhammad Nasir (Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi) Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD 45, yang dimohonkan oleh, 1. Sanusi Afandi S.H., M.M., dan kawan-kawan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fathul Hadie Utsman untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 19 Februari 2015. 2. Drs. Sumilatun M.Pd., dan kawan-kawan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fathul Hadie Utsman untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, sesuai dengan registrasi Nomor 11/PUU-XIII/2015,

2

tanggal 19 Januari 2015 dengan perbaikan permohonan tanggal 9 Februari 2015. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sisdiknas sebagai berikut. 1. Pokok permohonan para Pemohon, Yang Mulia, terhadap pokok permohonan ini mohon untuk dibacakan karena sudah diketahui semua pihak. 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. 3. Keterangan presiden atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Sebelum pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis kedua undang-undang tersebut sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan amanat Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Sisdiknas yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsipprinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk tujuan undangundang, yaitu. 3

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Mengangkat martabat guru dan dosen. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen. Meningkatkan mutu pembelajaran. Meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi. 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaruan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan dalil para Pemohon dan permohonannya, pemerintah membedakan … memberikan keterangan sebagai berikut. a. Terhadap Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 atas Pengujian UndangUndang Guru dan Dosen sebagai berikut. 1) Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap Pasal 13 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan adalah hanya guru yang terdaftar pada departemen sebagai guru tetap. Sedangkan guru tidak tetap atau GTT yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah tidak berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memperlakukan secara diskriminatif terhadap Pemohon selaku guru tidak tetap dibandingkan dengan mereka yang berstatus guru tetap dalam mengikuti program sertifikasi guru. Terhadap dalil para Pemohon, pemerintah berpendapat: a) Bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 4

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dan dengan demikian guru merupakan suatu profesi. b) Bahwa pengertian profesional menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar dan mutu … standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. c) Bahwa keprofesionalan dari pekerjaan guru adalah sertifikasi guru sebagai pendidik ... maaf saya ulangi. Bahwa ukuran keprofesionalan dari pekerjaan guru adalah sertifikasi guru sebagai pendidik. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru yang ingin memperoleh pengakuan dan/atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Bahwa istilah guru tidak tetap yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya menurut pemerintah istilah tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen baik di definisi maupun substansi. Bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa terjadi diskriminasi dalam keikutsertaan program sertifikasi antara guru tetap dengan guru tidak tetap adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan. Hal ini karena keadaan dan kondisi antara guru tetap dengan guru tidak tetap jelas berbeda, suatu keadaan yang berbeda maka perlakukan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Dalam teori keadilan hukum terdapat prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama atau equal treatment if equal circumstances yang berarti secara akontrario bahwa perlakukan yang berbeda dapat ditujukan kepada suatu keadaan yang berbeda. Berdasarkan uraikan di atas terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen harus dimaknai bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan adalah guru yang terdaftar pada departemen sebagai guru tetap, serta guru tidak tetap yang 5

diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah menurut pemerintah adalah tidak berdasar sama sekali karena dengan memberikan sertifikasi adalah sebagai ukuran bagi guru yang profesional untuk persyaratan standarisasi seorang guru. Demikian Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan adalah guru tetap pemegang sertifikat pendidik saja karena a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sebab guru tidak tetap yang mempunyai sertifikat pendidik tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan. Terhadap anggapan ... maaf. Terhadap tanggapan Para Pemohon, pemerintah berpendapat dalil para Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Hal tersebut didasarkan pada keterangan sebagai berikut. a. Bahwa seperti telah dijelaskan di atas guru sebgai tenaga profesional dengan membelikan sertifikat pendidik beruntung untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, Pasal 4 Undang-Undang Guru dan Dosen. b. Bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya seorang guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi vide Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo. c. Bahwa guru yang berhak mendapatkan gaji harus memenuhi syarat yang diangkat oleh kesatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon yang mendalilkan gaji dapat diberikan kepada guru tidak tetap yang mempunyai sertifikat pendidik menurut pemerintah tidak tepat karena seorang guru harus mempunyai keprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang

6

diangkat berdasarkan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3) Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji adalah guru tetap saja karena Pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Sebab guru tidak tetap tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa gaji dan tunjangan yang melekat pada guru pada hakikatnya diberikan kepada guru sebagai suatu penghormatan atas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru sebagai pendidik profesional. Keempat kompetensi tersebut adalah pertama kompetensi pedagogi. Yaitu meliputi kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik serta pemahaman terhadap peserta didik dengan indikator esensial. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan cognitive dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Kedua, kompetensi profesional yakni merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Serta penguasaan terhadap struktur dan metodelogi keilmuannya. Ketiga, kompetensi sosial yang merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial yaitu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi kepribadian yakni merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arief, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arief memiliki indikator esensial yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan berindak kepribadian … 7

dan bertindak kepribadian yang berwibawa memiliki indikator maaf … dan bertindak kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif kepada peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. b. Bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru haruslah terukur dan ukurannya adalah melalui sertifikasi. Dengan demikian sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki peserta didik, peserta … memiliki sertifikat pendidik. Perlunya ada sertifikat pendidik bagi guru dan dosen bukan saja untuk memenuhi persyaratan sebuah profesi yang menuntut adanya kualifikasi minimum dan sertifikasi. Juga dimaksudkan agar guru dan dosen dapat diberi tunjangan profesi oleh negara. Tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai. Apabila hingga saat ini guru dan dosen masih tergolong kelompok yang berpenghasilan rendah yang harus dibantu, meningkatkan kesejahteraan melalui undangundang guru dan dosen. c. Bahwa guru yang mendapatkan gaji dan tunjangan adalah guru yang telah memiliki sertifikasi … sertifikat guru dan yang berstatus guru tetap baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini karena keadaan yang … keadaan dan kondisi antara guru tetap dengan guru tidak tetap jelas berbeda. Suatu keadaan yang berbeda, maka perlakuan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Dalam teori keadilan hukum terdapat prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadan yang sama yang berarti secara akontrario bahwa perlakuan yang berbeda dapat ditujukan kepada suatu keadaan yang berbeda. d. Terhadap Perkara Nomor 11/PUU-XIII/2015 atas Pengujian UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas konstitusional bersyarat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai, termasuk guru kontrak/guru bantu yang harus segera ditetapkan sebagai CPNS. Dalam pengertian Pasal 49 ayat (2) a quo dinyatakan konstitusional apabila memenuhi persyaratan: a. Apabila gaji guru kontrak/guru bantu tetap dialokasikan dalam APBN selama guru kontrak/guru bantu tersebut belum ditetapkan sebagai CPNS. b. Apabila guru kontrak/guru bantu segera ditetapkan sebagai CPNS.

8

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat, dalil Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena menurut Pemerintah sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon tidak bisa membedakan antara norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan implementasi dari norma undang-undang. Anggapan Pemohon dalam petitumnya mengaitkan kehendak konstitusional bersyarat, asalkan guru kontrak/guru bantu harus segera ditetapkan sebagai CPNS. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan norma dalam Pasal 49 ayat (2), tetapi lebih berkaitan dengan tuntutan agar guru kontrak/guru bantu dijadikan CPNS. Dalam uraian Pemohon, jelas bahwa hal ini adalah mengenai terhalangnya memperoleh gaji dari APBN karena status Pemohon belum ditetapkan sebagai CPNS. Halaman 26, perbaikan permohonan Pemohon. b. Bahwa gaji guru PNS dalam Undang-Undang APBN bukanlah bentuk diskriminasi hukum, melainkan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public yang sudah semestinya dimasukkan dalam APBN. c. Bahwa gaji guru berstatus PNS memiliki hubungan dinas publik open (suara tidak terdengar jelas) dengan negara. Karena hak dan kewajibannya sebagai PNS tunduk pada hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau apatur sipil negara, sehingga semestinya hak yang diterima PNS dialokasikan dalam APBN sebagai dokumen keuangan pemerintah guna mencapai tujuan bernegara. d. Bahwa alokasi gaji guru PNS diatur dalam Undang-Undang APBN atau tidak, bukanlah bentuk diskriminasi negara terhadap guru yang bukan berstatus non PNS. Karena pemerintah tetap memberikan hak yang sama kecuali jaminan pensiun kepada PNS maupun non PNS. Bahwa jaminan pensiun kepada guru non PNS diatur berdasarkan perjanjian kerja dan memungkinkan diberikan dengan dibentuknya badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS. e. Bahwa Undang-Undang APBN mengalokasikan gaji guru PNS diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah. Maaf maksudnya dan pelaksanaan perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam ketentuan tersebut alokasi gaji APBN sangat dibatasi berdasarkan kebutuhan tetap dan rutin gaji PNS. Karena hubungan publik kedinasan dengan negara, sedangkan guru non PNS ditetapkan berdasarkan hubungan

9

f.

g.

h.

i.

kontraktual perjanjian kerja yang anggaran belanjanya dihimpun berbeda dengan mekanisme APBN. Bahwa pemerintah menegaskan kembali Pasal 49 ayat (2) UndangUndang SISDIKNAS hakikatnya sebagai kewajiban pembiayaan negara pada gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah, norma tersebut merupakan norma legalitas atas batasan kewajiban negara pada biaya guru dan dosen PNS dan norma tersebut bukan dimaksudkan sebagai legalisasi diskriminasi kepada guru dan dosen non PNS. Bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang SISDIKNAS merupakan norma hukum yang memberikan kewajiban negara untuk membiayai gaji guru dan dosen PNS, sedangkan negara tidak mungkin membiayai gaji guru dan dosen non PNS. Karena tidak ada hubungan kedinasan publik antara negara dan guru dan dosen non-PNS. Bahwa karena hubungan antara negara dan guru/ dosen non-PNS adalah hubungan kontraktual alokasi gajinya tidak dapat dilakukan langsung dengan APBN. Karena APBN dipergunakan untuk mencapai tujuan bernegara yang memiliki keterkaitan sebab akibat terjadinya hubungan hukum dan guru, dosen PNS yang harus dibiayai. Bahwa meskipun gaji guru dosen Non PNS tidak dialokasikan dalam APBN bukan berarti ada diskriminasi karena negara yang melalui menteri pendidikan dan kebudayaan sebagai pejabat pengelola pendidikan nasional. Diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan termasuk di dalamnya alokasi guru atau dosen Non PNS jika dipandang perlu sesuai dengan ketentuan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas menurut pemerintah terhadap dalil pemohon adalah berkaitan masalah konkret dan implementatif telah jelas tidak ada hubungan sebab akibat antara ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan kepentingan para Pemohon. Pasal 49 ayat (2) tidak mengatur tentang CPNS namun yang dipersoalkan adalah terhalangnya Pemohon menjadi CPNS, sehingga dengan demikian permohonan ini mestinya tidak dapat diterima. Bahwa dengan pembedaan guru Pegawai Negeri Sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil, maka telah logis mereka yang dikualifikasi sebagai guru bukan PNS penghasilannya tidak ditetapkan dalam APBN dengan status yang berbeda, maka tidak adanya penetapan gaji non PNS dalam APBN bukanlah diskriminasi. Hal ini karena suatu keadaan yang berbeda maka perlakuan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi dalam teori keadilan hukum terhadap prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama yang berarti secara akontrario bahwa perlakuan yang berbeda dapat ditujukan pada suatu keadaan yang berbeda.

10

4. Petitum Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia … Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pengen … Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 2 Maret 2015, Kuasa Hukum presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Laoly. Demikian, wassalamualaikum, wr. wb. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Pak Sekjen. Dari keterangan presiden melalui Kuasanya, mungkin ada pendalaman, tanggapan? Cukup? Ada? Dari Yang Mulia Pak Patrialis, silakan.

10.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih. Yang Mulia Bapak Ketua. Pada Pemerintah khususnya Pak Sekjen ya. Pertama, saya ingin minta klarifikasi dulu tentang berkali-kali Pak Sekjen menyebutkan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu maksudnya apa, Bapak? Coba tolong (suara tidak terdengar jelas).

11.

PEMERINTAH: AINUN NAIM 28I maksudnya ini. 11

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, 28I. Terima kasih, Pak Sekjen. Pak Budiono ada di sebelahnya. Begini, ini kan sebetulnya antara Pemohon … masyarakat ini dengan Pemerintah itu sebetulnya memang tidak berhadap-hadapan. Jadi Pemerintah bukan dalam posisi sebagai Termohon, begitu juga dengan DPR tapi cukup menjelaskan. Saya minta pendalaman ini dari Pak Sekjen, ya. Tadi dikatakan bahwa tenaga pendidik yang profesional itu salah satu di antaranya adalah mereka yang memiliki sertifikasi. Sertifikasi itu tadi sudah diuraikan ada beberapa kualifikasi, 4. Di sisi lain, tadi Pemerintah mengatakan bahwa lebih menekankan kepada mereka-mereka yang berstatus sebagai PNS, kan begitu. Sementara di sisi lain dikatakan bahwa mereka ada di antara mereka yang tidak PNS tapi sudah memiliki sertifikasi sehingga kualifikasinya kalau menurut keterangan Pemerintah tadi adalah mereka yang profesional juga, kan begitu. Nah kalau demikian, bagaimana sebetulnya aturan yang jelas ya. Tadi juga Pemerintah mengatakan bahwa undang-undang ini tidak mengenal yang namanya guru tidak tetap, kan begitu. Tapi di sisi lain, Pemerintah juga masih memakai tenaga mereka, membutuhkan tenaga para guru di sekolah-sekolah pemerintah yang mereka itu bukan PNS tapi sudah memiliki sertifikasi. Bagaimana bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah … oleh undang-undang kepada para guru yang sudah memiliki sertifikasi? Saya ingin penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah. Yang dimaksudkan dengan guru … ya dengan guru di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 14 Tahun 2005 ini, ini di sini hanya bicara tentang masalah guru, tapi di sini tidak terang-terangan menunjuk atau menolak kepada guru yang PNS atau guru yang bukan PNS. Kalau kita baca Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ini. Nah, sekarang kan beliau-beliau para guru yang kita banggakan itu meskipun tidak status PNS karena memang nasibnya belum jadi PNS tapi telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara melalui sekolahnya, juga mungkin tidak kalah hebatnya dari beliau-beliau yang menjadi PNS, tidak kalah hebatnya karena juga sudah memiliki sertifikasi. Ini bagaimana pemerintah melihat ini, apalagi kualifikasi profesional tadi salah satu diantaranya adalah dilandasi pada sertifikasi. Ini kita ingin juga tentunya mengangkat harkat martabat beliau-beliau yang telah mengabdi kepada negara menjadi guru mungkin juga sudah cukup lama menjadi guru. Itu satu, ya. Yang kedua, tadi dikatakan ... nah, itu dalam Perkara Nomor 10. Dalam Perkara Nomor 11, Pemerintah mengatakan bahwa guru itu ada yang PNS maupun juga non PNS. Yang non PNS itu diatur dengan perjanjian kerja, bahkan mereka dapat pensiun. Betul, ya Pak, ya? Saya 12

dengar betul tadi saya ikuti, saya sempat dialog sedikit dengan Pak ... Yang Mulia Pak Palguna, hebat juga non PNS, perjanjian kerja dapat pensiun. Sementara di sisi lain dikatakan tadi bahwa tidak dialokasikan dana gaji mereka dari APBN. Ini dua hal yang saya ingin perdalami itu adalah dari mana gaji non PNS yang menjadi guru diambilkan kalau bukan dari APBN? Bukankah sekolah-sekolah pemerintah itu dibiayai dari APBN, apakah ada sekolah-sekolah pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN. Itu saja, Pak Sekjen, tolong diperdalam, ya. Syukur ini ada Sekjennya langsung yang hadir, jadi biar guru-guru ini mendengarkan juga secara langsung. Jadi ... kalau yang ini saya minta bisa dijawab hari ini, enggak usah tertulis karena ini sangat penting sebagai prinsip yang kita harus ketahui dari seorang Sekjen. Terima kasih. 13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, masih ada? Nah, sudah cukup. Jadi sesuai dengan permohonan dari Yang Mulia Pak Patrialis, yang bisa dijawab sekarang, saya pikir juga mungkin pertanyaannya bisa dijawab secara singkat tadi yang terakhir, untuk lain-lainnya mungkin bisa tertulis. Silakan.

14.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi mengenai guru tidak tetap, ya. Jadi guru itu memang klasifikasinya ada guru tetap dan guru tidak tetap. Kemudian guru tetap ini bisa PNS dan juga non PNS. Nah, guru yang non PNS ini dapat memperoleh pensiun, ya, misalnya dengan diatur dalam mekanisme BPJS, ya. Nah, guru-guru non PNS ini adalah guru tetap yang diangkat oleh yayasan, ya, di sekolah swasta, itu adalah guru tetap non PNS dan mereka juga dapat memperoleh sertifikasi dan dengan demikian memperoleh tunjangan profesi. Nah, memang dalam pendanaan pendidikan, ya, kalau gaji guru PNS itu kan memang dialokasikan dalam APBN, dalam arti itu dialokasikan oleh pemerintah pusat, ya, kemudian dibayarkan kepada pendidik PNS. Kemudian untuk pendidik yang non PNS, mungkin sekolah bisa membayar melalui dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam bentuk misalnya bantuan operasional sekolah. Jadi tidak langsung tapi melalui bantuan operasional sekolah untuk membayar honor guru yang belum menjadi guru tetap tersebut.

15.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bantuan operasional sekolah itu dari APBN apa bukan?

13

16.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Ya, dari APBN.

17.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR APBN juga?

18.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Ya, APBN. Tetapi diserahkan sekolah untuk mengelolanya, yang antara lain penggunaannya adalah untuk membayar guru atau membayar honor guru, itu.

19.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi sama-sama APBN, kan?

20.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Sama, namun yang satu tadi sifatnya relatif langsung dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, dikelola oleh sekolah atau (...)

21.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sekarang kalau guru yang non PNS atau istilahnya juga tadi ada guru tidak tetap itu, apa bisa mereka mengikuti program sertifikasi?

22.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Ya, untuk masalah detail sertifikasi, ini ada bidang yang khusus membidangi masalah itu, apabila di ... mohon di (...)

23.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Silakan (...)

24.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Izinkan, Yang Mulia, untuk (...)

25.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Boleh, silakan, silakan (...)

14

26.

PEMERINTAH: AINUN NAIM Memberikan jawaban. Silakan, Pak Abi.

27.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Mohon izin, Pak Sekjen. Yang Mulia yang saya hormati sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Guru bahwa persyaratan untuk mengikuti sertifikasi itu adalah guru tetap. Adapun guru tetap di dalam PP guru disebutkan, yaitu guru PNS dan guru tetap yayasan. Demikian, terima kasih.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tolong namanya disebutkan, Pak? Soalnya ini kita rekam sebagai dokumen negara, nanti akan kami bicarakan keterangan-keterangan Bapak ini apa ini memenuhi tuntutan masyarakat apa enggak. Sekali lagi yang Bapak jelaskan tadi itu undang-undang atau apa?

29.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Nama Abi Sujak, jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik.

31.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Yang kami sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dan kemudian penjelasan lebih lanjut ada dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah dalam undang-undang itu seperti yang Bapak katakan bahwa guru yang PNS maupun juga yang tidak tetap yang berasal dari yayasan dalam undang-undang itu diatur? Tidak ... selain dari itu tidak bisa mengikuti sertifikasi?

33.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Di dalam PP Nomor 74 (...) 15

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dalam PP?

35.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Dalam PP.

36.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dalam undang-undangnya enggak begitu?

37.

PEMERINTAH: ABI SUJAK Tidak ada dalam undang-undang.

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya. Perlu klarifikasi, artinya itu PP, ya. Bukan undang-undang, ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.

39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Mungkin kalau masih ada penjelasan tambahan terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi, dipersilakan untuk secara tertulis nanti. Kepada Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Pemohon mengajukan saksi dan ahli.

41.

KETUA: ANWAR USMAN Berapa orang ahli dan berapa orang saksi?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Untuk jumlahnya nanti kita ajukan secara resmi. Sekitar tiga untuk ahli, dan untuk saksi sekitar empat.

16

43.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Untuk sidang berikutnya nanti tiga orang ahli dulu ya, nanti CV-nya diserahkan. Masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Patrialis, silakan.

44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini Pak Sekjen ingin penegasan sedikit mengenai non PNS dengan perjanjian kerja yang dapat pensiun tadi dengan program apa? PP? BP? BPJS. BPJS yang mana coba?

45.

PEMERINTAH: AINUN NA’IM Kaitannya dengan ketenagakerjaan, Yang Mulia.

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, jadi melalui program itu ada program pensiun, betul ya? Terima kasih.

47.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk sidang berikutnya jadi sekali lagi Pemohon dibawa dulu tiga orang ahli.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya, untuk saksinya kita siapkan mungkin ada waktu sekalian.

49.

KETUA: ANWAR USMAN Melalui teleconference ya?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Oh, yang teleconference yang Perkara Nomor 8 dan 9. Yang ini di sini.

51.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti bawa ya?

17

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Ya.

53.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti CV-nya disampaikan dulu ke Kepaniteraan. Kemudian nanti ya untuk berikutnya baru untuk pemerintah. Jadi sidang berikutnya ditunda tanggal 23 Maret 2015, hari Senin, jam 14.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan mendengarkan ahli dari Pemohon. Kemudian ini ada satu hal, Pemohon, softcopy untuk Nomor 11 itu belum diserahkan.

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN Softcopy sudah semua.

55.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ini untuk keterangan pemerintah yang belum, tadi salah tadi. Baik, dengan demikian sidang selesai dan selanjutnya sidang ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 2 Maret 2015 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18