2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR (VII) DAN MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (VI)

JAKARTA RABU, 27 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015 1. Choky Risda Ramadhan 2. Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes 3. Usman Hamid, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan DPR (VII) dan Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (VI) Rabu, 27 April 2016, Pukul 14.41 – 15.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Aswanto Maria Farida Indarti Suhartoyo Wahiduddin Adams Patrialis Akbar Manahan MP Sitompul I Dewa Gede Palguna

Achmad Edi Subiyanto Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015: 1. Syaugi Pratama 2. Okta Heriawan B. Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Choky Risda Ramadhan C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Ichsan Zikri 2. Adery Ardan 3. Handika Febrian D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Andri Gunawan Wibisana E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015: 1. Tri Wahyu F. Pemerintah: 1. A. S. Djuwita 2. Ryan Palasi 3. Yunan Hilmy 4. Surdiyanto G. Pihak Terkait: 1. Yudi Kristiana 2. Narendra Jatna 3. Sis Mulyono 4. Agung Makbul

(Persatuan Jaksa Indonesia) (Persatuan Jaksa Indonesia) (Kepolisian) (Kepolisian)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Jadi ada dua Perkara 123/PUU-XIII/2015 dan 130/PUU-XIII/2015. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri untuk Perkara 123/PUU-XIII/2015 Pemohonnya?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 123/PUUXIII/2015: SYAUGI PRATAMA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, saya sendiri Syaugi Pratama, Ketua Bidang Hukum. Sebelah saya Okta Heriawan, Ketua Bidang Advokasi. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Untuk Perkara 130/PUU-XIII/2015? Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Hadir Pemohon Choky Ramadhan, Yang Mulia. Didampingi Kuasa Hukum, saya Ichsan Zikri, lalu Adery Ardan, dan Handika Febrian.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Dari Kuasa Presiden? Karena DPR tidak hadir. Silakan.

6.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dari Pemerintah terutama A.S. Djuwita dan Ryan Palasi dari Kejaksaan Agung. Dan saya Yunan Hilmy dan Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, dari Pihak Terkait Kepolisian?

8.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL (KEPOLISIAN) Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Kepolisian, kami Kombespol Agung Makbul dan disebelah saya Kombespol Sis Mulyono.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Dari Persatuan Jaksa? Silakan.

10.

PIHAK TERKAIT: INDONESIA)

NARENDRA

JATNA

(PERSATUAN

JAKSA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait dalam hal ini Persatuan Jaksa Indonesia yang hadir adalah Narendra Jatna dan Yudi Kristiana. Terima kasih, Yang Mulia. 11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Agenda persidangan untuk hari ini sedianya mendengarkan keterangan DPR dan sekaligus mendengar keterangan ... seharusnya tiga orang ahli dari Pemohon Perkara 130/PUU-XIII/2015, tapi yang hadir hanya satu orang, ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Yang dua lainya melalui keterangan tertulis, Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dan satu orang saksi, ya? Ya. Dipersilakan untuk maju ke depan untuk Ahli Pak Muhammad Ramdan dan Saksi Pak Tri Wahyu, ya. Ahli dulu ya. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahiddudin untuk memimpin.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” 2

15.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi. “Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

17.

SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, siapa lebih dulu? Ahli, ya?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Kami mohon agar Saksi didengar terlebih dahulu, Yang Mulia.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, Saksi. Ya, silakan. Saksi di mimbar. Ya, apa langsung memberikan keterangan atau dipandu?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Langsung, Yang Mulia.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

3

23.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: TRI WAHYU Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Apa … saya memberikan kesaksian terkait dengan permohonan atau judicial review ini. Saya menjadi tersangka di Polda DIY Juli tahun 2004, Juli tahun 2004, terkait dengan ... kebetulan advokasi dulu saya di apa ... Forum LSM Daerah Istimewa Yogyakarta, saat itu saya sebagai Manajer Eksekutif Forum LSM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita di Yogya mengadvokasi satu Kasus Korupsi Dana Purnatugas DPRD Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004 senilai Rp3 miliar. Saat itu belum ada PP 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang uang pengabdian bagi DPRD Kota Yogya. Kita kemudian melakukan advokasi salah satunya dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Advokasi yang lain kebetulan saat itu jelang pemilu legislatif bersama teman-teman Gerakan Antikorupsi Secara Nasional. Kita kemudian ada gerakan nasional tidak pilih politisi busuk yang kemudian menerbitkan salah satu koran yaitu Koran Sosok. Dari dua advokasi itu kemudian memang ada salah satu Anggota DPR Kota Yogyakarta, Saudara Nasaruddin, yang melaporkan kami ke Polda DIY. Dan berdasar Laporan Polisi Nomor 71/3/2004/Siaga akhirnya kemudian tanggal 28 Juli 2004 saya ditetapkan sebagai tersangka dan saat itu sprindik diteken oleh Kasatpidum Direskrim Polda DIY AKBP Drs. Iskandar M. Z atas atau sangkaan melanggar Pasal 310 dan 300 KUHP. Saya diperiksa sekali sebagai tersangka saat apa … proses itu, sekitar Agustus 2014. Sebelumnya dua kali sebagai saksi. Hanya itu saja dan saya mohon izin kepada Majelis Yang Mulia, saya menginformasikan bahwa atas Kasus Korupsi Dana Purnatugas DPRD Kota Yogya 19992004 sudah ada Putusan Kasasi MA yang sudah inkrach terkait dengan proses itu, yang kemudian memang menolak kasasi dari Para Pemohon dalam hal ini salah satunya tentu Saudara Nasaruddin, dengan Putusan MA Nomor 150K/Pidsus/2009, dengan Majelis Mansur Kartayasa, kemudian Komariah Emong Saparjaja, dan Joko Sarwoko. Kemudian ada putusan PK atas kasus itu, Nomor 84/PK/Pidsus/2012 yang diajukan Nasaruddin dan kawan-kawan. Sudah diputus tanggal 22 Juli 2014, Hakim Ketua Bapak Artijo Alkostar, kemudian ada Hakim Anggota Bapak Timur Manurung, dan Krisna Harahap. Itu yang saya sampaikan. Jadi sejak pemeriksaan sebagai tersangka Agustus 2004 di Polda DIY, sampai hari ini saya belum pernah menerima atau kemudian mendapat informasi apakah sudah dikirimkan kasus saya ke kejaksaan, misalnya SPDP dikirimkan saya tidak tahu. Yang kedua, juga tidak ada apa … terkait dengan informasi penanganan perkara. Tapi saya ingat, dulu Maret 2005 tepatnya tanggal 7 Maret 2005, saat itu ada Surat 4

Edaran Bareskrim Mabes Polri ke seluruh jajaran di kepolisian, seluruh Indonesia. Bahwa kalau kemudian ada kasus korupsi yang berbarengan dengan kasus pencemaran nama baik, maka didahulukan dahulu penanganan kasus korupsinya. Dan artinya kemudian kalau berkaca dari Kasus Korupsi Dana Purnatugas DPRD Kota Yogyakarta tahun 1999-2004 sudah inkracht. Februari … tepatnya 31 Januari 2012. 13 anggota DPRD Kota Yogya anggota panitia anggaran yang kena satu tahun sudah menjalani hukuman di LP Wirogunan. Tiga anggota yang lain ada Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ada ketua panitia anggaran, ada sekretaris panitia anggaran juga sudah menjalani kena vonis empat tahun penjara. Barangkali itu pengalaman saya. Tentu saya mesti menyampaikan di sidang yang mulia ini bahwa kami … saya harus akui ada kerugian, ya, yang saya derita, gitu. Terutama kemudian tentu yang pertama adalah kami harus menyiapkan energi, waktu, yang pasti dalam konteks itu pasti pembiayaan dan lain-lain. Karena saat itu … saat penetapan tersangka kami ada 24 pengacara. Salah satunya pasti dari teman-teman LBH Yogya dan advokat-advokat senior di Yogya untuk menyikapi persoalan ini. Hal yang lain, tentu kemudian kami membagi waktu antara penuntas advokasi untuk penuntasan kasus korupsi dengan penyikapan atas laporan pencemaran nama baik. Terakhir, barangkali kami tahu Negara Republik Indonesia yang tercinta kita ini punya peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang salah satunya di dalamnya misalnya mengatur tentang penghargaan bagi masyarakat. Pun juga misalnya satu per mil dari kerugian keuangan negara kemudian diberikan pada pelapor. Tapi, mohon maaf kami tidak dalam kerangka kemudian negara ingin mendapat … kami mendapatkan penghargaan dari negara ataupun kemudian kerugian keuangan negara satu per mil diberikan kepada kami atau pegiat antikorupsi, tidak. Lebih baik itu diabdikan negara pada rakyat Indonesia untuk optimalisasi pelayanan publik di Aceh sampai Papua. Tapi tentu yang kami inginkan adalah bagaimana sistem peradilan pidana kita ini bisa menjamin kepastian hukum. Tidak menelantarkan. Barangkali saya dari kecil saja pasti banyak juga teman-teman yang mengalami nasib kami digantung, gitu. Jadi kami sebenarnya membantu negara untuk kemudian mendukung agenda pemberantasan korupsi. Tapi barangkali kemudian ketidakjelasan ini akhirnya kemudian juga menjadi satu “beban” gitu, bagi kami karena ini sebenarnya juga menyangkut kredibilitas gerakan antikorupsi. 24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. 5

25.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: TRI WAHYU Barangkali itu saja, Yang Mulia. Mohon maaf selama kekurangan. Assalamualaikum wr. wb.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Ya, selanjutnya Ahli, silakan.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Yang Mulia, mohon izin. Ahli ingin menyampaikan keterangannya dengan menggunakan bantuan power poin. Silakan.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, power poin, ya. Silakan.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Bukan, bukan, Yang Mulia. Masih di flashdisk.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, kok enggak diserahkan ke (…)

31.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Ya, belum sempat diserahkan tadi, Yang Mulia, mohon maaf.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ini dari Kejaksaan, ya? Yang … yang ditampilkan? Dari ini … Ahli ini? Oh, dari Ahli. Ya, silakan, langsung. Oh.

33.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ANDRI GUNAWAN WIBISANA Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengajar beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum UI. Ada hukum administrasi 6

negara, hukum lingkungan. Terus kemudian, ada beberapa mata kuliah lain, academic writing termasuk. Saya diminta oleh Pemohon dan Kuasanya untuk memberikan keterangan ini, di sini dalam konteks analisa ekonomi atas hukum. Buat saya, ini sebuah kesempatan. Karena kebetulan, saya juga mendalami itu. Saya S2-nya di … mengenai economic analysis of law di Utrecht University. Terus kemudian, saya juga pernah mengajar economic of public law di Erasmus University di Belanda. Dan juga sampai saat ini, saya masih mengasuh mata kuliah analisa ekonomi atas hukum di Fakultas Hukum UI. Jadi, dalam keterangan ini, saya ingin memberikan mungkin pengantarlah untuk … apa … analisa ekonomi atas hukum pidana secara general, tentang pemidanaan secara general. Kalau saya bagi dua, dalam konteks ini ada pendekatan neoklasik … ada pendekatan neoklasik, yang menganggap bahwa penjahat itu rasional. Bahwa penjahat, seperti pelaku tindak pidana, seperti juga kita semua. Rasional, dalam artian dihitung. Mereka menghitung keuntungan, dan … dan kerugian, dan ongkos dari tindak pidana. Tindak pidana hanya akan dilakukan jika manfaat dari tindak pidana lebih tinggi daripada ongkosnya. Nah, ongkosnya ini seringkali kita luput karena … bisa dilanjutkan ininya. Terus saja, sampai selesai saja di … nah, sudah itu, nah. Jadi, ongkos itu biasanya kita luput, kita hanya … hanya fokus pada sanksi … besarnya sanksi, besarnya sanksi, dan kita luput pada … pada efek … pada elemen yang kedua dari ongkos tindak pidana, yaitu probabilitas dijatuhinya sanksi, yaitu dalam konteks ini pay. Dalam konteks ini, sebenarnya tingkat probabilitas penjatuhan sanksi itu bisa kita artikan sebagai tingkat law enforcement, setingkat penegakan hukum. Jadi, formulanya adalah benefit dari kejahatan, itu harus lebih tinggi daripada probabilitas penjatuhan sanksi dikalikan dengan sanksinya. Asumsinya begini, kalaupun bahkan sanksi tindak pidana itu adalah hukuman mati, kasarnya, ya, tapi probabilitas penjatuhan sanksinya nol. Artinya, tidak pernah dijatuhi, maka efeknya tidak akan ada. Jadi, seringkali kita terjebak. Misalkan, “Koruptor hukum mati, koruptor hukum mati.” Padahal … dan kita lupa bahwa ada efek yang … ada unsur yang kedua dari ongkos tindak pidana, yaitu probabilitas. Seberapa sering, gitu, ya? Kalau tidak pernah, ya sama saja bohong. Enggak … berikutnya, di sini di … artinya, kita bisa melihat dari gambar ini. Selanjutnya. Nah, di sini bahwa buat pelaku tindak pidana, dia hanya akan melakukan … tadi, hanya akan melakukan tindak pidana jika pemidanaan itu … jika keuntungan atau pay off dari tindak pidana itu lebih tinggi daripada … daripada punishment-nya. Seperti tadi diterangkan, punishment itu sebenarnya tidak sifatnya pasti. Tidak selalu setiap pencuri akan tertangkap, tidak selalu setiap koruptor akan 7

tertangkap, akan terdeteksi. Belum tentu juga terdeteksi dan bisa jadi meskipun terdeteksi, ternyata hilang di tengah jalan. Misalkan, kasusnya tidak ….berhenti di tengah jalan, segalam macam. Artinya, sifatnya adalah probabilitas, sehingga disebut sebagai expected punishment. Ini gambarnya, itu. Penjelasan slide berikutnya, sebenarnya ini hanya … hanya penjelasan matematika dari … dari apa yang … dari gambar … dari gambar yang sebelumnya. Bisa diteruskan. Jadi, tingkat pidana yang optimal bagi pelaku pidana adalah marginal … adalah marginal … apa ini … marginal … keuntungan marginal untuk … keuntungan marginal untuk pelaku tindak pidana sama dengan marginal hukuman yang diperkirakan atau marginal expected punishment. Itu turunan pertama dari persamaan … apa … profit dari tindak pidana. Karena buat pelaku tindak pidana, tentu saja dia ingin memaksimalkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Keuntungan itu adalah perbedaan antara manfaat dikurangi ongkos, gitu, ya. Dan turunan pertama dari itu, derivatif pertamanya adalah merupakan keuntungan marginal dan marginal expected punishment. Selanjutnya, gambar mejelaskan ini juga. Selanjutnya. Sebenarnya, ini ternyata bahwa dalam ilmu ekonomi juga sebenarnya kita membedakan antara perilaku terhadap … dan ini penting untuk kemudian memperlihatkan pen … apa … tingkat penegakkan hukum. Bahwa attitude orang, peri … sikap orang atas resiko sesuatu yang tidak pasti itu tidak sama. Biasanya ekonomi membagi tiga. Selanjutnya. Ada risk averse, risk neutral, dan risk lover. Misalkan kejadian a, yaitu sebuah kerugian yang pasti sebesar 100 dan kejadian b dengan probabilitas 1% untuk mengalami kerugian Rp10.000. Sebenarnya sama expected value-nya, yaitu 100, gitu, 100 dikalikan 100% dan Rp10.000 dikalikan 1%. Samasama expected value-nya adalah 100. Tetapi sikap orang atas kerugian ini berbeda. Orang yang risk averse tidak suka resiko. Kita karena itu punya asuransi, gitu ya. Tidak suka resiko. Dengan fungsi utility cenderung berbentuk cembung, kemudian mereka akan menyukai hasil yang pasti dibandingkan yang tidak pasti. Jadi lebih memilih a dibandingkan b. Yang risk neutral sama saja indifferent, tapi ini berbandingannya adalah risk averse dan risk lover. Sementara yang suka resiko, dia menyukai hasil yang tidak pasti dibandingkan dengan hasil yang pasti. Dia menyukai yang b karena sifatnya yang probability dibandingkan dengan a krugian yang pasti, meskipun kecil kerugian a itu. Apa efeknya buat tindak pidana? Ada seorang namanya Gary Becker, dia ekonom dari Chicago University. Dia … tadi di samping juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana itu adalah rasional. Yang penting dari … dari tulisan dari Gary Becker ini adalah dia juga me … me

8

… mengkaitkannya dengan sikap tindak atau attitude terhadap resiko. Selanjutnya. Gary Becker menyatakan bahwa ancaman sanksi yang tinggi dan penegakkan hukum yang rendah, jadi dia membayangkan kita ini tidak punya kemewahan untuk punya sanksi yang tinggi dan probabilitas penegakkan hukum yang tinggi juga, begitu. Kadang kita harus memilih. Sanksinya ditinggikan tapi penegakkan hukumnya rendah. Atau sebaliknya, sanksinya rendah penegakkan hukumnya tinggi. Kira-kira seperti apa? Begitu. Nah, seperti tadi juga diterangkan ada risk lover, risk averse. Ancaman sanksi yang tinggi dan penegakkan hukum yang rendah akan menghasilkan efek jera yang besar bagi pelaku tindak pidana yang risk averse. Sementara yang tidak suka resiko, jadi yang tidak suka resiko kalau penjahatnya tidak suka resiko, sanksinya ditinggikan, ancaman sanksinya ditinggikan. Hukuman mati, begitu. Probability-nya rendah. Nah, itu ada efek jera. Sementara sebaliknya, jika ancaman sanksi … jika penegakkan hukumnya tinggi, probability ditangkepnya itu tinggi, diadili tinggi, dan sanksinya rendah, itu efek jeranya ada di risk lover. Orang yang suka resiko, efek jeranya ke sana. Dan buat Steven Shavell ini juga seorang guru besar law economic di Harvard. Mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari ancaman sanksi yang tinggi dan penegakkan hukum yang rendah adalah dia murah, gitu lho. Jadi, penegakkan hukum rendah ini menurut dia pada dasarnya tidak masalah, gitu, ya. Kalau ancaman sanksinya tinggi, gitu lho. Kemudian, tetapi kenapa? Karena murah, kita enggak perlu polisi, gitu, dikurangi jumlah polisinya. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi kata Steven Shavell ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah jika polisi memang kita kurangi, maka untuk beberapa petindak pidana yang memang tindak pidananya tidak terlalu serius itu tidak … tidak begitu masalah, tetapi karena polisanya juga dikurangi untuk tindak pidananya yang serius pun menjadi tidak bisa dideteksi dan itu berbahaya, begitu. Buat saya, salah satu kelehamahan dari ris … pendapakatan tadi yang ancaman sanksi yang tinggi dengan penegakkan hukum yang rendah adalah bahwa selanjut … ada di slide selanjutnya. Pelajaran dari prospek teori. Prospek teori ini dikembangkan oleh dua orang penulis Amerika, Kahneman dan Tversky dia psikolog sebenarnya. Responden diminta membayangkan ada ancaman penyakit yang akan membunuh yang bisa membunuh 600 orang. Kemudian dia bisa … diminta memilih antara program a dan program b. Program a, jika program yang dipilih 200 orang akan selamat. Jika program b yang dipilih ada probabilitas sebesar 1/3 bahwa 600 orang akan selamat dan probabilitas sebanyak 2/3 bahwa tidak ada orang yang akan selamat. Dengan framing seperti ini, maka mayoritas … selanjutnya, mayoritas responden ternyata memilih program a dan program b. Ini kalau risk neutral sebenarnya sama saja 200 orang yang akan selamat sebenarnya, 9

kalau dijumlah-jumlah. Tapi ternyata dengan framing yang seperti ini program a disukai dari program b. Selanjutnya. Responden kedua, diberikan pilihan alternatif berikut. Jika program c yang dipilih 400 orang akan kehilangan nyawa. Kalau tadi framing-nya selamat, kalau ini framing-nya adalah kehilangan nyawa. Dan program d dipilih probabilitas … jika program ini dipilih ada probabilitas sebesar 1/3 tidak ada orang yang kehilangan nyawa dan pada probabilitas sebanyak 2/3 bahwa 600 orang akan kehilangan nyawa. Ternyata mayoritas responden menyukai program d dan c. Apa kesimpulannya? Selanjutnya ada di sini. Menyimpulkan bahwa responden cenderung kita sebenarnya secara impiris cenderung menjadi risk averse dalam skenario nyawa yang terselamatkan dan menjadi risk lover suka akan resiko jika skenarionya nyawa yang hilang. Apa artinya? Jika sebuah kejadian di frame sebagai gen atau manfaat, maka orang cenderung tidak menjadi risk averse dan menyukai hasil yang pasti. Sedangkan kalau di-frame sebagai loses, maka orang cenderung menjadi risk lover dan menyukai hasil yang tidak pasti. Bagi saya, saya rasa sanksi pidana punishment itu framing-nya adalah loses bukan gen. Karena itu, pelaku tindak pidana atau kita sebenarnya, cenderung menjadi risk lover. Artinya, menyukai penegakkan hukum yang rendah ini pelaku tindak pidana sukanya adalah penegak hukumnya rendah sanksinya tinggi dibandingkan dengan penegakkan hukum yang tinggi dengan sanksi yang rendah. Jadi, apa artinya? Kalau tadi Gary Becker dan Steven Shavell sebenarnya menunjukkan, dia hanya memaparkan ada tiga kemungkinan, tiga kemungkinan skenario. Kalau berdasarkan behavioral economic … apa … Kahneman seperti ini sebenarnya skenarionya cuma satu, yaitu bahwa secara empiris kita atau pelaku tindak pidana itu adalah suka akan … suka akan resiko. Suka yang tidak pasti. Sehingga mereka akan efek jeranya tidak akan ada jika penegakkan hukum rendah. Itu ininya … pesannya jadinya. Lalu, apa kaitannya dengan perkara ini? Buat saya, setelah saya berdiskusi dengan Pemohon, sebenarnya melihat bahwa apa relevansinya? Buat saya setiap upaya atau setiap langkah yang berpotensi menimbulkan penurunan probabilitas penegakkan hukum. Itu berpotensi pula mengurangi efek jera, menghilangkan … apa … menghilangkan disinsentif, mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana, gitu. Sehingga sebenarnya … itu dari sisi ini ya … dari sisi apa yang disebut sebagai neo classic, gitu ya. Jadi di situ poinnya. Poin yang kedua, sebenarnya juga relevan adalah apa yang … pendekatan yang kedua yang ingin juga saya paparkan di sini adalah pendekatan public choice. Pendekatan public choice ini sebenarnya regulasi, termasuk juga penegakkan hukum. Banyak hal lah itu sebenarnya, tidak untuk kepentingan rakyat banyak sebenarnya. Itu

10

adalah untuk kepentingan privat interest, termasuk kepentingan penegak hukum sendiri, gitu lho. Nah, tadi saya katakana dan ini tercermin di sini sebenarnya, tercermin dalam data yang dikemukakan oleh Pemohon. Jadi kalau tadi diungkapkan bahwa kita tidak punya kemewahan untuk meninggikan penegakan hukum dan sanksi dua-duanya, kita harus memilih dan penegakan hukumnya rendah sanksinya tinggi. Faktanya kan tidak itu yang terjadi, gitu ya. Faktanya adalah justru sanksinya kan tetap, tidak menjadi tinggi, ancaman sanksinya tetap karena memang sudah fix, probility … probability penegakan hukumnya yang kemudian rendah kalau kita lihat dari tabel ini, artinya rendah. Kalau saya menunjukkan dari jumlah tindak pidana yang terdeteksi ternyata penyelesaian tindak pidananya … yang diselesaikan tindak pidananya hanya hampir setengahnya. Kemudian juga … bahkan di slide berikutnya juga ada data yang menurut saya ini juga mengagetkan. Selanjutnya. Bahwa ada perkara yang terkatung-katung, dalam artian sebanyak 40.000 … 44.000 perkara, gitu. Itu mengagetkan, dalam artian tidak jelas, tidak dikembalikan, gitu lho. Tidak dikembalikan apa ke … tidak diperbaiki lah berkas perkaranya. Diminta diperbaiki oleh kejaksaan tapi tidak dan itu menunjukkan penegakkan … buat saya menunjukkan kemudian ada masalah dalam probabilitas penegakkan hukum. Karena harus pas ini kalau misalnya memang ini perkara enggak baik ya jangan … ya harus ada keterangan sebenarnya, ya. Kalau kayak gini kan tidak ada keterangan, terkatung-katung seperti tadi yang diutarkan oleh Saksi. Dan ini ada kaitannya ternyata dengan uang karena budget yang diminta ternyata bukan berdasarkan kasus yang dipecahkan atau … tetapi berdasarkan jumlah kasus yang diterima … apa jumlah … yang dianggap diterima, yang ditemui. Sehingga anggarannya tinggi tapi ternyata itu tidak … kalau ternyata … kalau dari datanya ya, saya tidak tahu data benar. Seandainya saja benar, maka mengagetkan karena ada selisih yang cukup besar dari yang dianggarkan dengan yang sebenarnya logikanya bisa dipakai, yang harusnya cuma batasan yang bisa dipakai. Terus, selanjutnya ini yang ada di … nah ini, ada potensi kebutuhan biaya yang tidak diperlukan sebanyak Rp10 triliun dan yang pasti adalah yang tidak efisien yang tadi, ada perkara yang terkatungkatung. Itu saja dijumlahin, jumlah totalnya 44.000 perkara itu dikalikan Rp12.000.000,00. Karena sekitar Rp12.000.000,00 berapa … Rp12.700.000,00 karena itu adalah yang diklaim sebagai ongkos biaya penanganan perkara untuk satu kasus. Jadi artinya, sebenarnya kan ada potensi yang … potensi dana yang sangat besar yang sebenarnya harusnya logikanya kalau buat saya, tadi keisti … kemewahan untuk menurunkan … untuk meninggikan probabilitas itu ternyata harusnya ketika probabilitasnya … probabilitas penegakan hukumnya rendah tadi dengan sanksi ancaman sanksi yang tinggi, kalaulah memang itu … kalau kita asumsikan … kita sepakat 11

dengan risk averse misalnya, meskipun saya sendiri tidak sepakat. Ternyata kan tidak karena anggarannya tetap tinggi, anggarannya anggaran penegakan hukumnya tetap yang tinggi itu, bukan … bukan penegakan hukum yang ternyata sejumlah 40 … apa … sejumlah misalkan selisih dari berapa tadi? Yang di … ada di sini data sebanyak misalkan untuk tahun 2012 lah karena dianggap perkara yang tidak dilengkapi itu 15 … 15.000 yang dikembalikan oleh JPI … JPU tetapi ternyata yang di SP3 hanya 803. Harusnya kan semuanya, kalau misalkan memang di SP3 semua ya SP3 semua, kalau lanjut ya lanjut, gitu. Nah, ini kan yang tidak jelas. Nah karena tadi anggarannya … harusnya anggarannya sesuai dengan itu ternyata kan tidak. Anggarannya kan tetap anggaran tinggi … permintaan anggaran tinggi. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Pemohon … Pemohon 130, ya? Dipersilakan ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Cukup, Yang Mulia.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup, baik. Dari Kuasa Presiden?

37.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Cukup, Yang Mulia.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Hakim? Cukup ya. Ya, cukup juga. Ya, jelas. Kemudian apakah Kuasa Presiden akan menghadirkan saksi atau ahli?

39.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Tidak, Yang Mulia.

12

40.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, tidak. Dari Pihak Terkait Keposian?

41.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL (KEPOLISIAN) Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait dari Kepolisian akan menghadirkan ahli sebanyak tiga orang.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Tiga orang, baik.

43.

PIHAK TERKAIT: AGUNG MAKBUL (KEPOLISIAN) Terima kasih.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, untuk sidang selanjutnya, ya. Nanti Pihak Terkait Persatuan Jaksa mungkin berikutnya, ya. Kalau mau mengajukan ahli, apa mengajukan ahli atau cukup?

45.

PIHAK TERKAIT: INDONESIA)

NARENDRA

JATNA

(PERSATUAN

JAKSA

Kalau berikutnya enggak, Yang Mulia. Kalau hari ini ingin memberikan tambahan keterangan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. 46.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, nanti diserahkan saja yang tambahan keterangan yang diminta kemarin diserahkan secara tertulis, ya. Baik, nanti CV-nya nanti diserahkan, ya, Pihak Terkait Kepolisian. Untuk itu sidang ditunda hari Senin, tanggal 16 Mei tahun 2016, jam 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR kalau nanti hadir dan ahli dari Pihak Terkait Kepolisian. Sudah … silakan.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Yang Mulia, bila diizinkan kami mohon izin agar diperkenankan membacakan keterangan dari … keterangan tertulis dari Ahli Prof. Marjono dan Prof. Topo. 13

48.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah diserahkan kan. Nanti Mahkamah akan membacakan, ya. Silakan diajukan saja, ya.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 130/PUUXIII/2015: ICHSAN ZIKRI Baik, Yang Mulia.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, ya sekali lagi sidang berikutnya hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, jam 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pihak Terkait Kepolisian. Ya, terima kasih untuk Ahli dan Saksi. Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB Jakarta, 28 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14