BUPATI BLITAR KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR 188/ 72 /409.012/KPTS/2015 TENTANG DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (DP-FKDM) KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b.
bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
c.
bahwa untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya–upaya pencegahan secara dini oleh masyarakat ; bahwa Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/137/409.012/KPTS/2013 tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dinamika peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga perlu dirubah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dengan Keputusan Bupati.
d.
e.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
3. 4. 5.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
-26.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
8. 9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
13
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Dengan Keputusan Bupati dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten Blitar ; b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat ;
-3-
KETIGA
KEEMPAT
c.
mengkoordinasikan kegiatan instansi di Kabupaten Blitar dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat ;
d.
membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar setiap Tahun Anggaran dalam pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/137/409.012/KPTS/2013 tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KELIMA
: Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini .
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2015 BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Sdr : 1. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta 4. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta 6. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI di Jakarta. 7. Gubernur Jawa Timur di Surabaya 8. Kepala Badan KESBANGPOL Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Ketua DPRD Kabupaten Blitar di Blitar 10.Anggota Dewan Penasehat FKDM Kabupaten Blitar di Blitar. ------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR :188/ 72/409.012/KTSP/2015 TANGGAL : 16 Januari 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (DP-FKDM) KABUPATEN BLITAR No 1. 2. 3.
JABATAN DALAM DP-FKDM Ketua Sekretaris Anggota
JABATAN / INSTANSI Wakil Bupati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar 1. Komandan KODIM 0808 Blitar 2. Kepala Kepolisian Resor Blitar 3. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota 4. Komandan Batalyon Infantri 511 Blitar 5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar 6. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar 7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar 8. Badan Intelijen Negara Pos Blitar 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar 11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar 12. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar 13. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 16. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar 17. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Blitar 18. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupeten Blitar 19. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar 20. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar 21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 23. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar 24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar 25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar 26. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar 27. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar 28. Kepala Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Kabupaten Blitar 29. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Kabupaten Blitar 30. Kepala Bidang Integrasi Bakesbangpol Kabupaten Blitar 31. Kepala Bidang Budaya Politik Bakesbangpol Kabupaten Blitar BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
BUPATI BLITAR KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR 188/ 73 /409.012/KPTS/2015 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BLITAR PERIODE 2015-2019 BUPATI BLITAR, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
b.
bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
c.
bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan sebagai upaya untuk memelihara serta memfasilitasi hubungan kerja sama yang baik antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dengan pemerintah daerah, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/147/409.012/KPTS/2013 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dengan Keputusan Bupati.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
-25. 6.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
7.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
13
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Dengan Keputusan Bupati dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : a.
menjaring, menampung, mengkordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini ;
-3b.
c. KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat ; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Blitar.
: Masa jabatan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar setiap Tahun Anggaran dalam pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/147/409.012/KPTS/2013 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KEENAM
: Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Januari 2015
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Sdr : 1. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta 4. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta 5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta 6. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI di Jakarta. 7. Gubernur Jawa Timur di Surabaya 8. Kepala Badan KESBANGPOL Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Ketua DPRD Kabupaten Blitar di Blitar 10.Anggota FKDM Kabupaten Blitar di Blitar. -----------------------------------------------------------
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR : 188/73/409.012/KTSP/2015 TANGGAL : 16 Januari 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BLITAR PERIODE 2015-2019 JABATAN
No. 1. 2. 3.
DALAM FKDM KETUA SEKRETARIS BIDANG –BIDANG : a. Kewaspadaan Sosial Budaya
b. Kewaspadaan Agama
c. Kewaspadaan Idiologi dan Kebangsaan d. Kewaspadaan Ekonomi dan Politik
e. Kewaspadaan Pembanunan dan Lingkungan Hidup f.
Kewaspadaan Hukum dan HAM
g. Kewaspadaan Kajian Konflik
NAMA
INSTANSI/ORGANISASI
MOCH.DJAIZ,BA CHOIRUL UMAM,S.Pd
Tokoh Masyarakat Kab.Blitar Tokoh Pemuda Kab.Blitar
1.Drs.ASRUKIN MASHURI 2.IWAN SETYA PUTRA,SE.Ak.MM 3.ABDUL HAKAM SHOLAHUDIN,MH 4.BAMBANG HERMANTO 1.KH.NURHIDAYATULLAH 2.KH.NURHANIFAN 3.AT.TOTO SANTOSO, M.Pd 4.SARING,S.Ag 1.MUNTHOHAR, SPd. MM 2.FARKHAN,S.Pd.i 3.MASDOEKI 4.Drs.D.EDY SANYOTO, B.Sc 1.H.M.SISWOYO 2.LUTFI AZIZ 3.HERU SANTOSO,B.SW 4.SUKAMDI 1.Dr.H.M.ARIF FAIZIN 2.AGUSTINUS MARJANTO 3.AGUS HARIADI 4.GIAT SUDIANTO 1.IMRON ROSADI 2.JOKO PRASETYO 3.M.ZAINAL ARIFIN,S.Ag 4.Drs.ZUHDIONO, M.Ag 1.H.RACHMAD KHUDORI,S.Ag,MH 2.PAULUS BUDI 3.Drh.EKO SUSIADI 4.MASRUKIN,M.Pd.i.
Tokoh Pendidikan Kab.Blitar STIKEN Blitar Tokoh Pemuda Kab. Blitar Radio Antar Penduduk Indonesia Nahdatul Ulama Kab.Blitar Tokoh Agama Islam Kab.Blitar Tokoh Agama Katholik Kab.Blitar Tokoh Agama Budha Kab.Blitar PGRI Kab.Blitar Tokoh Masyarakat Kab.Blitar PP POLRI Kab.Blitar BKOK Kab.Blitar PP.Muhammadiyah Kab.Blitar GP. ANSOR Kab. Blitar Pemuda Pancamarga Kab.Blitar PEPADI Kab. Blitar Tokoh Masyarakat Kab.Blitar ORARI Kab. Blitar Satgana PMI Kab. Blitar Tagana Kab. Blitar Banser Kab. Blitar GPI Kab.Blitar Forum Bumi Kelangitan STIT Al-Muslihun Kab.Blitar Universitas Islam Blitar Tokoh Agama Kristen Kab.Blitar Tokoh Agama Hindu Kab.Blitar LAKPESDAM NU Kab.Blitar
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
