2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VI)

JAKARTA SELASA, 13 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian [Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan [Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Alissa Q Munawaroh Rahman 2. Hari Kurniawan 3. Malang Corruption Watch (MCM), dkk ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI) Selasa, 13 Oktober 2015 Pukul 11.16 WIB – 12.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ainul Yakin 2. Almachi Ahmad 3. Bahrain 4. Erwin Natosmal Oemar 5. Jeremiah Limbong 6. Julius Ibrani 7. Wahyu Nandang B. Ahli dari Pemerintah: 1. Maruarar Siahaan 2. La Ode Husen C. Saksi dari Pemerintah: 1. Ahmad Zubair D. Pemerintah: 1. Ahmad Yani 2. Nasrudin 3. Yustinus Danang 4. Zulistian E. Pihak Terkait (Polri): 1. Agung Makbul 2. Bakharuddin 3. Bambang Husadi 4. Bimo Anggoro Seno 5. Chrysnanda 6. Condro Kirono 7. Sam Budi Gustian 8. Sis Mulyono

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi siapa yang hadir pada sidang kali ini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Terima kasih, Yang Mulia. Assalamulaikum wr. wb. Selamat siang semuanya. Perkenalkan hari ini yang hadir Kuasa Hukum, saya Erwin Natosmal. Sebelah kanan saya, Julius Ibrani. Sebelah kanannya lagi ada Wahyu Nandang, ada Ainul Yakin. Sebelah kiri, Bahrain. Sebelah kirinya lagi, Almachi Ahmad. Dan juga di belakang ada Jeremiah Limbong hari ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dari DPR tidak ada yang hadir. Dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

4.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden dari ujung sebelah kanan saya beruturut-turut, Bapak Zulistian, Bapak Ahmad Yani, dan Bapak Yustinus Danang dari Kementerian Perhubungan. Dan saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait Polri, silakan.

6.

PIHAK TERKAIT(POLRI): CONDRO KIRONO Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin dari Pihak Terkait mewakili Bapak Kapolri berturut-turut dari sebelah kanan, Kombes Dr. Bakharuddin. Kemudian, Kombes Chrysnanda. Kemudian, Brigjen Bambang Husadi dari Divkum. Kami sendiri Condro Kirono, Kakorlantas. 1

Kemudian … dua Kakorlantas ada Brigjen Sam Budi Gustian. Kemudian, Kombes Agung Mabul, Kombes Bimo Anggoro Seno. Kemudian, Kombes Sys. Demikian, terima kasih. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Acara persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dari Presiden dan saksi. Dua orang ahli, satu saksi. Dipersilakan untuk ke depan untuk diambil sumpahnya dulu, sekaligus dengan saksi. Untuk ahli Pak Maruarar Siahaan mohon kesediaan Yang Mulia Ibu Maria. Oh, silakan.

8.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Untuk Ahli, ikuti kata-kata saya. “Saya berjanji, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

9.

AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH Saya berjanji, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Untuk yang beragama Islam dimohon kesedian Yang Mulia Pak Wahiduddin. Ahli terlebih dahulu, baru saksi. Silakan.

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

2

13.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

15.

SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Untuk Kuasa Presiden, siapa yang lebih dulu didengar dari dua ahli ini?

17.

PEMERINTAH: NASRUDIN Izin, Yang Mulia. Yang pertama Prof. Maruarar Siahaan.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, mohon dipersilakan.

19.

AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN Yang kami muliakan Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Pihak Terkait, dan pihak Pemerintah, serta peserta sidang. Izinkan saya membacakan saja keterangan saya, Yang Mulia, supaya tidak menyimpang dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, khususnya tentang kewenangan registrasi kendaraan bermotor dan pemberian SIM. Sebagai awal, saya mengatakan bahwa kebijakan menyangkut kepolisian baik secara kelembagaan maupun luasan kewenangan sering dilihat dari sisi posisinya dalam sistem dan struktur kenegaraan yang masih dianggap belum tuntas. Diskusi atau wacana tentang hal ini masih 3

berlangsung terus. Tetapi kebijakan yang telah diletakkan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut kepolisian, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan konteks sosial, politik bangsa, dan negara kita sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. Perkembangan ketatanegaraan dari suatu sistem yang otoriter menuju demokrasi dengan segala dinamika menyangkut aspek sosial politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain pasti mempengaruhi dan sebaliknya juga merupakan lembaga negara yang meletakkan kebijakan menyangkut kepolisian dan polisi. Kebijakan dimaksud bukan hanya meletakkan posisi kepolisian dalam organisasi kekuasaan negara, tetapi yang lebih penting lagi untuk merumuskan tugas dan fungsi kepolisian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Saat-saat yang menentukan ketika kebijakan negara berubah dari posisi departemen kepolisian yang dipimpin menteri muda kepolisian dan diletakkan di bawah Presiden setelah Dekrit 5 Juli 1959, kemudian berubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 yang meletakkan Polri menjadi bagian dan berada di dalam lingkungan ABRI berangkat dari konteks situasi politik dan pemikiran masa itu. Reformasi yang terjadi sejak 1998 dan pemisahan kepolisian dari ABRI/TNI menjadi salah satu agenda dan dalam TAP MPR Tahun 2000, kemudian menghasilkan pandangan bahwa fungsi Polri sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam soal keamanan dan TNI merupakan lembaga negara yang mempertahankan negara dari ancaman luar. TAP MPR tersebut dalam proses reformasi selanjutnya dikukuhkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pemisahan Polri dari TNI sebagaimana termuat dalam rumusan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang tugas dan kedudukan Polri tersebut kemudian menyebabkan dicabutnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan digantikan dengan yang berlaku sekarang yaitu UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002. Ruang lingkup atau scope constitutional. Pengujian undangundang merupakan proses evaluasi dalam mekanisme demokrasi atas konstitusionalitas suatu undang-undang sebagai sistem yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran konstitusi ketika suatu keputusan pemerintahan dalam bentuk regeling dilakukan oleh cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan legislasi, apakah telah melanggar kewenangan lembaga lain atau melanggar hukum dasar atau hukum 4

tertinggi dengan cara yang merugikan hak-hak konstitusional orang per orang yang telah dijamin konstitusi tersebut. Dengan singkat dapat dikatakan, apakah keputusan pemerintahan dalam regeling tersebut bertentangan dengan konstitusi, menyimpang dari tujuan, makna, dan pengertian yang ditetapkan konstitusi. Proses interpretasi terhadap makna konstitusi yang harus dijabarkan dalam keputusan pembuat undang-undang dalam kebijakan dan norma yang disusun, dapat diukur dengan standar ukuran yang boleh jadi tidak sama atau bervariasi yang menyebabkan satu norma dapat dikatakan atau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau unconstitutional yang dapat bersifat null and void atau nietigheid dan incompatible atau (suara tidak terdengar jelas) atau tidak sesuai dengan hukum dasar. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam hal MK berpendapat permohonan beralasan, maka MK menyatakan materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Formula putusan yang sederhana ini dalam praktik mendapat berbagai varian dengan pernyataan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan dengan (suara tidak terdengar jelas) yang kurang-lebih mirip dengan pernyataan unvereinbar yang disebut (suara tidak terdengar jelas) dalam praktik MK Jerman. Ketika materi atau substansi suatu norma yang diajukan untuk diuji MK dan dipersyaratkan bahwa Pemohon menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan, timbul pertanyaan, apa yang menjadi ukuran bagaimana pengujian dilakukan, sehingga MK sampai pada satu kesimpulan mengabulkan atau menolak suatu permohonan pengujian? Sudah barang tentu, ada pedoman atau prinsip yang harus dijadikan pegangan. Dengan mana fakta-fakta yang diajukan mendukung pendapat bahwa norma yang diuji memang menyimpang, tidak serasi, atau secara diametral bertentangan dengan konstitusi. Uji materi pasal kewenangan Polri dalam registrasi kendaraan dan pemberian SIM. Masalah konstitusionalitas norma sesungguhnya tidak selalu mempersoalkan apakah suatu undang-undang mengandung substansi yang buruk dirumuskan secara tidak cermat atau tidak jelas, serta menimbulkan kemungkinan tidak efisien dan menjadikan penyelenggara tidak profesional. Masalah-masalah demikian tidak menjadi fokus perhatian dalam menilai konstitusionalitas norma, melainkan hal demikian adalah merupakan bagian dari implementasi undang-undang yang seyogianya merupakan kebijakan yang terbuka dari pembuat undang-undang terkait dengan legal drifting yang lebih baik dan rumusan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan memberikan kemudahan. Apalagi ketika dikatakan bahwa tiap negara dengan sejarah dan perkembangan secara sosial politik sendiri akan mempengaruhi cara 5

pengorganisasian kewenangan dari lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk, maka meskipun praktik-praktik yang diadopsi di negara lain penting sebagai suatu perbandingan, tetapi adalah menjadi kedaulatan tiap negara untuk menentukan lembagalembaga negara yang diberi kewenangan tertentu secara berbeda dengan negara lain. Faktor sejarah kelembagaan dan kewenangan yang turut menentukan sikap dan penerimaan atas peletakan kewenangan lembaga mana yang dianggap berhak untuk melaksanakan kewenangan tertentu, in casu registrasi kendaraan dan pemberian SIM merupakan hal yang secara universal diterima. Best practices dalam arti profesionalitas dan efisiensi dalam penyelenggara manajemen dan administrasi kewenangan itu tentu saja dapat diterima dengan cara yang sama manfaat dan keberhasilannya tanpa mempersoalkan lembaga negara mana yang ditentukan untuk menyelenggarakannya. Apakah seandainya penyelenggaraan kewenangan demikian tidak efisien, tidak profesional, dan tidak nyaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka konfigurasi penyusunan kewenangan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, sepanjang konstitusi memberikan dasar yang cukup bagi undang-undang yang dibentuk sebagai sumber kewenangan atributif kepada lembaga bersangkutan. Dalam kasus ini, Pemohon merujuk Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Sejarah kepolisian di Indonesia sejak masa kependudukan kolonial dengan rumusan tugas yang amat luas dan menjadi bahan perdebatan ketika proses reformasi berlangsung yang mewujud dalam pemisahan Polri dari ABRI atau TNI, mengalami perbincangan yang intensif dalam rapat-rapat BP MPR. Saya kira Yang Mulia seorang daripada Hakim Konstitusi turut serta di dalam perdebatan itu secara efektif. Fungsinya yang sangat beragam di samping fungsi penegakan hukum dalam penyelidikan, penyidikan, terdapat juga di antaranya fungsi kepolisian umum yang merupakan bagian dari administrasi negara sebagaimana tergambar dari sejarah masa kolonial ketika Polri pernah berada di bawah het departement van binnenlands bestuur yang menurut hemat saya menggambarkan apa yang disebut dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bagian dari tugas mengayomi dan melayani masyarakat. Kata menjaga keamanan sendiri merupakan kosa kata yang memiliki makna yang sangat luas. Apalagi kita … jika kita melihatnya sebagai padanan kata security yang boleh memasuki wilayah-wilayah kepentingan masyarakat yang harus dijaga keamanannya. 6

Bidang-bidang yang ada bukanlah sesuatu yang terpisah satu sama lain, sehingga jikalau kepentingan negara menuntut bahwa fungsi penyidikan dan penyelidikan dalam tahap perkembangan jenis kejahatan yang dihadapi, maka kebutuhan penguasaan data akan sangat terkait dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian yang satu dengan yang lain. Hasilnya menjadi demikian jika kita berbicara tentang kewenangan registrasi kendaraan dan pemberian izin mengemudi. Standard of constitutional review. Ketika kita bicara tentang uji konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang, maka sebelum menyatakan satu norma konstitusional atau tidak, tentu timbul pertanyaan apakah ukuran pengujian atau standard of review yang diterapkan dalam proses pengujian tersebut. Pastilah dalam menentukan ukuran tersebut ada prinsip-prinsip dalam proses penafsiran yang diterapkan. Dilihat dari permohonan Pemohon, maka ukuran yang dipakai Pemohon adalah: 1. Tugas Polri dilihat dari rumusan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai ukuran konstitusi. Namun, tugas kepolisian hendak ditafsirkan dari sudut tujuannya untuk tertib dan tegaknya hukum secara lebih sempit dengan alasan demi efisiensi, profesionalisme, dan perbandingan dalam best practices negaranegara lain. 2. Tugas melayani masyarakat harus terkait dengan tugas keamanan dan ketertiban, dan terminologi melayani masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai fungsi Polri sendiri karena jika demikian, dapat diciptakan tugas-tugas baru. 3. Secara gramatikal, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebut, “Kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ukuran atau standar review dalam pengujian undang-undang, dalam teori dan praktik adalah ada/tidaknya pertentangan atau kesesuaian norma yang diuji dengan konstitusi yang mendapatkan guideline, satu bimbingan dari metode interpretasi. Suatu metode interpretasi yang digunakan secara tunggal dalam memperoleh pemaknaan norma konstitusi atau norma hukum pada umumnya, disamping bertentangan dengan prinsip konstitusi, tidak pernah memadai untuk memperoleh makna norma konstitusi sebagaimana dimaksudkan kalau dilakukan dengan satu metode interpretasi tunggal. Bahkan dengan doktrin yang dikenal tentang the structural unity of the constitution. Diperoleh prinsip bahwa konstitusi harus diberlakukan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga tiap norma dalam pasal-pasal batang tubuh konstitusi tidak dapat dilepaskan dan ditarik secara tunggal keluar dari struktur konstitusi itu dan ditafsirkan secara berdiri sendiri, melainkan ditafsir sedemikian rupa, sesuai dengan prinsip konstitusi dan maksud dari pembentuk Undang7

Undang Dasar Tahun 1945. Kecenderungan tafsir gramatrikal secara tunggal semata, meskipun tampak jelas tidak selalu menunjukkan makna konstitusi yang dimaksudkan. Oleh karenanya merujuk pada prinsip konstitusi tentang pembagian dan pemisahan kewenangan lembaga, sejarah, dan faktor sosial politik sebagai konteks yang meliputi penafsiran yang dilakukan, kita akan dapat menemukan maksud pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dilihat dari sejarah faktor sosial politik dan akses data dalam menjalankan fungsi kepolisian dalam menegakkan ketertiban dan hukum, tidak berkelebihan dalam konteks saat ini, sehingga saya tidak melihat pertentangan tugas dan kewenangan kepolisian dalam registrasi kewenangan kendaraan bermotor dan pemberian SIM sebagai bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan registrasi dan pemberian SIM memiliki relevansi dengan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dilihat dari sejarah Kepolisian Indonesia dan kebutuhan keamanan dalam rangka penegakan hukum saat ini. Sebagai kesimpulan, Yang Mulia, saya akan menutup keterangan saya dengan: 1. Pertentangan atau kesesuaian norma yang diuji dengan konstitusi tidak dilihat dari baik/buruknya implementasi tugas dan kewenangan yang dirumuskan dalam satu norma karena hal demikian bukanlah masalah konstitusionalitas norma. 2. Prinsip konstitusi tentang the structural unity of the constitution menyebabkan tidak boleh satu norma ditarik keluar dari struktur konstitusi dan ditafsirkan secara berdiri sendiri. 3. Norma yang dimohonkan pengujiannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setidak-tidaknya merupakan kebijakan atau legal policy yang terbuka bagi pembuat undangundang dilihat dari konteks sejarah, kebutuhan saat ini, dan konsolidasi kelembagaan. Bapak Majelis dan seluruh Anggota Yang Terhormat, demikian yang dapat saya kemukakan dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. 20.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Selanjutnya.

21.

AHLI DARI PEMERINTAH: LA ODE HUSEN Yang Terhormat Majelis Konstitusi Yang Mulia, Yang Terhormat dari unsur Pemerintah, Yang Terhormat Pemohon, dan Pihak Terkait. 8

Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan saya menyampaikan keterangan terkait dengan keahlian saya di bidang tata negara dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Keterangan yang saya ingin sampaikan yang pertama ini saya … ada keterangan tertulis yang saya sudah bikin. Namun, yang saya ingin sampaikan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keterangan tertulis yang saya sudah buat. Yang pertama, landasan pemikiran dari apa yang saya ingin sampaikan ini adalah saya beranjak dalam suatu konsepsi negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Sebagai negara hukum, tentu negara hukum yang saya maksud di sini adalah negara hukum abad 21. Negara hukum di abad 21 adalah negara hukum yang bertipe negara hukum bertanggung jawab. Dalam arti kata, negara tidak hanya sekadar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga tidak hanya sekadar menyelenggarakan kesejahteraan umum, tapi negara dituntut untuk bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terwujudnya kesejahteraan umum, dan dapat dituntut pertanggungjawaban ketika keamanan dan ketertiban itu tidak terlaksana, dan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Itu yang pertama. Kemudian, landasan teori yang kedua yang saya sampaikan adalah dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka landasan teori yang harus digunakan adalah landasan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan teori Reiner Rechtslehre atau the pure theory of law, dimana menurut ajaran teori ini bahwa menganalisa persoalan hukum itu harus dijauhkan dari unsur-unsur non-yuridis. Olehnya itu menurut pendapat saya bahwa dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, unsurunsur non-yuridis patut dikesampingkan karena unsur-unsur non-yuridis itu sudah dipertimbangkan pada saat pembahasan undang-undang. Selanjutnya yang ingin saya memberikan pendapat terkait dengan posisi legal standing atau kedudukan hak gugat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di situ dinyatakan bahwa seseorang bisa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pertama adalah posisi apakah dia mempunyai kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah kerugian yang harus bisa diperhitungkan atau kerugian nyata. Saya berpendapat di sini bahwa kerugian konstitusional yang nyata itu baik material atau immaterial itu harus terurai di dalam permohonan Pemohon. 9

Olehnya itu, berkaitan dengan ini kalau saya membaca materi dari permohonan Pemohon, tidak menguraikan secara nyata tentang apa kerugian konstitusional yang nyata itu, baik material atau immaterial. Kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan atau saya memberikan keterangan terkait dengan norma yang akan diuji. Norma yang akan diuji adalah norma yang ada di undang-undang. Di sini kalau menurut ajaran (suara tidak terdengar jelas) theory bahwa setiap undang-undang itu selalu diderivasi oleh norma hukum yang lebih tinggi. Saya berpendapat ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini adalah norma konstitusi yang menderivasi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, dalam hal ini menderivasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menderivasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga atau keterangan yang ingin saya berikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah kewenangan yang orisinal, kewenangan yang atributif, dan kewenangan yang atributif ini selalu diikuti dengan kewenangan delegasi dan mandat. Dalam hal ini, kewenangan atribusi kepolisian Negara Republik Indonesia, baik yang disebutkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini Pasal 30 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan yang orisinal atau kewenangan atributif. Dari kewenangan atributif ini kemudian mengalir kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Sehubungan dengan itu, telah keluar peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 khususnya Pasal 15 ayat (2) poin b dan poin c yang diujikan di forum yang terhormat ini dan Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan Raya ini telah keluar peraturan perundang-undangan dalam... sebagai bentuk delegasi yang diberikan oleh kewenangan yang orisinal tadi. Olehnya itu, kewenangan pengujian dalam permohonan Pemohon ini menjadi kabur ketika telah ada pendelegasian kewenangan yang dituangkan dalam bentuk peraturan Kapolri tentang pemberian surat izin mengemudi, dan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, sehingga ini sangat sumir dan kabur permohonan ini kalau kita melihat bahwa kewenangan delegasi itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Kapolri dan peraturan Kapolri adalah sebuah bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang diakui oleh UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa kewenangan yang diujikan dalam hal ini kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) poin b dan poin c tentang ... dalam hal ini kewenangan dalam hal pemberian surat izin mengemudi 10

kendaraan bermotor dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, tidak menghilangkan hak-hak konstitusional warga Indonesia dalam hal menikmati keamanan dan ketertiban masyarakat. Olehnya itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) poin b dan poin c, dan ketentuan-ketentuan sepanjang yang berkaitan surat izin mengemudi dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu tidak akan menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa ketentuan yang diujikan oleh Para Pemohon itu tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 22.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Prof. Berikutnya, Saksi dipersilakan. Apa mau dituntun dengan pertanyaan atau langsung?

23.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD ZUBAIR Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis, Bapak Ketua … Para Anggota Majelis Hakim Terhormat dan para hadiri sekalian. Kehadiran saya di sini sebagai saksi, kebetulan saya sebagai … jadi nama saya dulu. Nama saya Ahmad Zubair, pekerjaan sehari-hari adalah supir dan saya adalah Ketua Serikat Supir Makassar. Menyangkut material ini, kebetulan yang dibuka adalah masalah SIM, STNK, dan itu berkaitan langsung dengan kehidupan aktivitas kami. Dan selaku pelaku transportasi, kami bukan cuma menggunakan SIM dan STNK, tetapi kami juga menggunakan produk-produk lain seperti contoh (suara tidak terdengar jelas) dan (suara tidak terdengar jelas). Saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa buat kami masalah SIM dan STNK itu kalaupun ada kurang karena mungkin tidak sempurna karena kami manusia … hanya manusia, tetapi semua sudah bagus kalau masalah SIM dan STNK. Artinya, kami sudah ada punya kendala di lapangan tentang itu. Yang kedua, hanya kalau persoalan (suara tidak terdengar jelas) itu masih selalu muncul persoalan. Contoh, kadang saya terakhir ini yang teman-teman keluhkan itu kita bantu supaya dia tekan Kadis 11

Perhubungannya itu waktu (suara tidak terdengar jelas) pengesahan saja, itu sampai 3 bulan tidak selesai. Hanya soal pengesahan (suara tidak terdengar jelas) kartu pengawasan itu. Nah, tapi kalau kita di STNK, saya kira enggak ada masalah, semua cepat. Saya cuma mau … bisa cerita bahwa kebetulan saya alhamdulillah saya PD jadi orang, dalam artian saya pada waktu mengurus SIM, pertama, saya mengikuti prosedur normal dan saya membayar sesuai dengan apa yang saya miliki … apa yang ketentuan yang digariskan. Dan cuma satu yang saya ingin gariskan juga bahwa alhamdulillah saya dalam kehidupan untuk orang tua itu selalu ditanamkan untuk selalu ikut aturan, selalu ikuti prosedur normal. Jadi, saya tidak pernah takut saya ikuti seleksi, gitu toh, tes tertulis, tes praktik. Namanya juga ketentuannya harus begitu. Dan ada pengalaman yang menarik pada saat perpanjangan kedua, kebetulan … mohon izin, Yang Mulia bahwa waktu itu terlambat saya perpanjang. Di saat terlambat saya perpanjang izin saya, SIM saya itu, saya sempat ditanya, “Ini bagaimana? “Kamu harus ikut SIM tertulis, ujian tertulis. Kalau tidak, ya bayar saya Rp15.000,00.” Tetapi waktu itu saya sebagai supir angkot, Rp15.000,00 itu gede. Saya pikir masa ujian tertulis saja takut. Saya layani, saya ikuti ujian tertulis. Alhamdulillah lulus juga, selesai. Bahkan terakhir kami di Serikat Supir Makassar tahun 2006 akhir, berkat dukungan ada sponsor dari pihak Telkomsel waktu itu, kami men … dan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Makassar, kami dengan teman-teman mengurus SIM kolektif, itu 250 lembar dan juga seluruh teman yang ikut. Yang ikut tes itu lebih 500, ya. Tapi yang lulus cuma 250 dan itu prosesnya panjang. Terus terang panjang, tapi saya senang karena di situ ada pembinaan, ada contoh-contoh bagaimana teman-teman saya saya ajak untuk ikuti tes tertulis, tes praktik bahkan sesudah selesai, sudah dapat SIM, kita dituntun lagi untuk keliling kota dan di situ ada instruktur yang menggambarkan bagaimana perilaku di jalan dalam berkendara. Sementara itu yang saya bisa gambarkan, Bapak Majelis. Assalamualaikum wr. wb. 24.

KETUA: ANWAR USMAN Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat. Dari Kuasa Presiden, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut dari keterangan dua ahli dan satu saksi? Silakan.

25.

PEMERINTAH: NASRUDIN Cukup, Yang Mulia, dari Pemerintah.

12

26.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup. Dari Kuasa Pemohon? Silakan.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan kepada yang kami hormati Prof. Maruarar dan Prof. La Ode. Menarik pernyataan Profesor Maruarar mengenai konfigurasi politik menentukan hukum itu sendiri. Namun Prof, saya … pertanyaan saya langsung. Tentu dalam konstitusi kita ada prinsip-prinsip penting yang tidak bisa kita bantah yaitu soal check and balances. Nah, pertanyaannya, sejauh mana Prof melihat pentingnya check and balances dalam penyusunan proses perundang-undangan itu sendiri? Nah, salah satu argumentasi kami soal undang-undang ini ketika kepolisian … apa … kewenangan untuk arbitrasi kemudian bergabung dengan kewenangan penegakan hukum? Nah, bagaiman Prof melihat itu. Satu hal. Yang kedua, masih pada Prof. Maruarar, fungsi registrasi kendaraan bermotor dan SIM itu sendiri menurut Prof ini turunan dari fungsi atau tugas. Kalau tugas, dalam teks mana kira-kira diturunkan dalam konstitusi. Satu hal … dua. Yang ketiga kepada Prof. La Ode pertanyaan saya, pernyataan Prof. La Ode tadi mengingatkan saya juga kepada pernyataan dari Kelsen mengenai kepastian hukum. Nah, yang salah satu yang kami lihat … yang kami lihat dalam perbandingan dalam permohonan ini ketika ada perkembangan mengenai kewenangan kepolisian sebagaimana konstitusi dan Undang-Undang Kepolisian. Dalam konstitusi disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang kemudian mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban, bidang hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat … mempunyai tugas melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani, dan menegakkan hukum. Nah, namun dalam Undang-Undang Kepolisian ada penjabaran yang begitu luas misalnya kewenangan kepolisian tidak hanya … fungsi kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga … tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga menegakkan hukum, terus perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Nah, bagaimana Prof melihat pergeseran itu dilihat dalam kaca mata Kelsen lagi? Satu. Dua, saya hampir sama dengan Prof. Maruarar. Menurut Prof. La Ode kewenangan registrasi kendaraan bermotor dan SIM itu sendiri turunan konstitusi dalam teks yang mana? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

13

28.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

29.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Ketua. Saya ingin ke Prof. La Ode. Ada di angka 3 di makalah, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyakarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Polri menjadi salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oleh karena itulah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi sinkronisasi perundang-undangan secara horizontal dan secara vertikal tidak dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu satu hal. Pak Prof. Ahli bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu mengatur tentang tugas kepolisian sebagai turunan dari tugas-tugas di bidang keamanan dalam negeri. Nah, pada tahun 2008 kita mempunyai Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Di kementerian negara disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan. Ada tiga urusan tertentu. Kemudian, disebutkan di sini urusan pemerintahan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, transmigrasi, transportasi, informasi, dan selanjutnya. Dari pernyataan Prof tadi, saya ingin minta ketegasan bahwa karena di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan di konsideransnya itu, lalu lintas bagian dari sistem transportasi nasional, sementara urusan pemerintahan itu disebutkan di dalam UndangUndang Kementerian ini ada keamanan, ada transportasi. Nah, saya ingin minta penegasan bahwa urusan di bidang registrasi ini masuk dalam keamanan atau masuk dalam transportasi? Kalau Undang-Undang Lalu Lintas ini menyebutkan lalu lintas bagian sistem transportasi nasional. Ini Undang-Undang Tahun 2008. Nah, saya ingin minta ketegasan dari Ahli karena di angka 3 ini 14

disebutkan ini bahwa ini fungsi pemerintahan di bidang keamanan, sementara Undang-Undang ini mengatakan lalu lintas ini adalah bagian dari sistem transportasi nasional. Nah, ini apakah terkait bidang registrasi ini masuk transportasi atau masuk di keamanan atau titik beratnya pada Undang-Undang Nomor 22 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 38 ... 39 Tahun 2008 ini, saya minta ketegasannya. Terima kasih. 30.

KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia, Prof. Maria.

31.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Saya tujukan kepada Prof. La Ode. Di dalam akhir dari permohonan Pemohon disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak mengatur fungsi dalam tugas kepolisian negara secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam perkembangan ketatanegaraan tugas dan fungsi kepolisian banyak diatur dalam undang-undang meskipun demikian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur secara tegas tugas dan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pascaamandemen menyebutkan bahwa kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pemohon mengatakan secara gramatikal sangat jelas bahwa tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum harus dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika ada tugas-tugas kepolisian yang tidak dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya. Nah, dalam keterangan Prof. pada butir keempat, di sini dikatakan bahwa kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, builtd in dengan tugas Polri dalam memberikan perlindungan dalam arti polisi wajib menjaga masyarakat agar terhindar dari bahaya dan gangguan yang mengancam jiwa raga dan harta benda mereka. Tapi kemudian, Prof. mengatakan juga selanjutnya, “Oleh karena itu kewenangan Polri dalam menjalankan registrasi dan identifikasi kendaran bermotor dan memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam bidang keamanaan dan ketertiban masyarakat.”

15

Jadi, Pemohon mengatakan bahwa ini perlu dipertimbangkan konstitusionalitasnya, tapi dalam butir keempat ini menyatakan tidak menghilangkan hak konstitusional masyarakat. Saya mohon penjelasan ini dan untuk Prof. Bapak ... Prof. Maruarar ... Dr. Maruarar, saya anggap sudah profesor, ya. Prof mengatakan kewenangan-kewenangan Polri ini atributif dari konstitusi. Tapi saya mau mengatakan, apa sih, bedanya tugas dan fungsi yang berisfat atributif tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Lalu Lintas? Kadang-kadang orang berpikir bahwa tugas dan fungsi itu sama atau berbeda? Nah, saya mohon klarifikasi dalam hal ini sehubungan dengan masalah atribusi kewenangan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Terima kasih. 32.

KETUA: ANWAR USMAN Selanjutnya, Yang Mulia Pak Patrialis.

33.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih Pimpinan. Pertama, saya ingin mendalami dari Prof. Maruarar terhadap naskah yang sudah disampaikan tadi, tentu ini berkaitan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara ya, memang tadi dikatakan bahwa kepolisian merupakan lembaga pemerintahan oleh Pak Maruarar. Di dalam konstitusi disebutkan sebagai alat negara, eksplisit menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian dampak tugas, yang diberikan oleh konstitusi di dalam melaksanakan posisinya sebagai alat negara. Yang saya ingin dalami adalah, apakah dengan gabungan tugas di dalam konstitusi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum yang diberikan oleh konstitusi itu dikaitkan dengan tugas-tugas kepolisian yang diberikan oleh undang-undang yang diajukan oleh permohonan uji materilnya hari ini, apakah tugas-tugas kepolisian dengan tambahan, bukan dengan tambahan ... dengan tugastugas yang saya sampaikan tadi akan menyimpangi, mengurangi atau menganggu posisi Kepolsian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara? Ataukah sebaliknya ... ataukah sebaliknya, justru dengan tugastugas registrasi dan penerbitan surat izin mengemudi yang diberikan kepada kepolisian oleh undang-undang, justru itu merupakan tugastugas konstitusional yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian. Jadi, dari dua perspektif kita ingin melihat masalah ini. Kalau misalnya katakanlah ya, kalau itu merupakan tugas-tugas konstitusional karena memang ada kaitannya seperti yang dikatakan oleh Prof. Maruarar tadi, maka tentu itu bukan merupakan kebijakan hukum 16

atau kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang, tapi justru malah harus melekat, ini saya ingin perdalam dari Prof, tapi kalau memang itu mengganggu, di mana makna mengganggu tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang yang berkenaan dengan register dan pembuatan SIM itu. Itu yang ingin saya dalami karena sekitar konstitusi. Kemudian kepada Ahli Prof. La Ode tadi mengatakan bahwa makna Indonesia sebagai negara hukum itu tadi diterjemahkan juga adalah ... juga harus memiliki tanggung jawab, jadi tidak hanya sekedar menjaga tapi justru mewujudkan, ini jauh lagi melompatnya ya, jauh lagi melompatnya, yang berkenaan dengan kamtib. Bahkan juga mengaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mendalami korelasi pernyataan Ahli mengenai negara hukum yang bertanggung jawab itu dengan tugas-tugas registrasi dan penerbitan SIM yang diberikan kepada kepolisian, apa korelasinya itu, ada hubungan apa enggak itu. Saya ingin meyakinkan betul itu … apa ... ingin mendapatkan suatu keyakinan. Yang kedua, saya melanjutnya yang disampaikan oleh Pak Wahiduddin Adams tadi karena tugas-tugas kepolisian ini berkaitan dengan persoalan keamanan. Apa bahayanya menurut Ahli apabila persoalan-persoalan register kendaraan bermotor ini justru tidak ditangani oleh pihak kepolisian yang kaitannya dengan adanya satu penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana kejahatan yang memakai kendaraan bermotoror. Jadi, apa kira-kira bahayanya, plusnya apa. Tapi demikian juga apakah Ahli juga melihat ada enggak kekurangan kalau persoalan tugas register ini diberikan kepada kepolisian, jadi ada plus minusnya. Kalau memang ada silakan, kalau enggak, ya, terserah. Saya kira itu saja, terima kasih. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

35.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Ada beberapa saya minta pandangan dari Prof. Maruarar berkenaan dengan ... dikaitkan dengan dari sisi atau perspektif penafsiran tadi kalau sebuah konstitusi artinya ketika kemudian dilakukan penafsiran dan dikaitkan dengan standar daripada sisi penafsiran itu sendiri yang tidak punya ukuran atau parameter yang sama. Kemudian oleh karena itu, bisa berakibat pada ... tadi Prof mengatakan null and void atau (suara tidak terdengar jelas). Dan ... tapi ada juga yang dibuat alternatif tidak sesuai dengan hukum dasar. 17

Artinya saya minta penegasan apakah ini kemudian akibat hukumnya itu mestinya null and void dengan sendirinya batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan, artinya harus melalui proses dilakukan pembatalan. Prof. Maruarar pasti tidak asing dengan istilah ex nunc ex tunc itu kan. Saya mohon penjelasannya. Satu itu. Kemudian yang kedua ke Prof. La Ode, ya. Tadi kalau tidak salah ada penjelasan dari Bapak tentang ... ini persoalannya menjadi kabur karena sebenarnya rohnya ada pada peraturan pelaksanaan tadi kalau tidak salah, tapi saya buka-buka di makalah Bapak tidak ketemu atau belum ketemu ini. Saya minta penjelasan, ya karena kan, ini Pemohon juga punya hipotesa-hipotesa mempersoalkan bahwa yang dipersoalkan adalah an sich adalah norma perundang-undangan, bukan peraturan pelaksana yang dimaksudkan oleh Anda tadi. Terima kasih, Prof. 36.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada, Yang Mulia, Prof. Aswanto.

37.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin penegasan saja dari Ahli Bapak Prof. La Ode, ya. Ini kalau kita lihat norma yang ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum. Kalau kita compare dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 dan sebenarnya ini yang dipersoalkan oleh para Pemohon. Kalau kita coba compare dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan, pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau kita melihat dua norma itu, norma yang ada pada Pasal 30 dan norma yang ada pada Pasal 22, kira-kira tafsir apa yang paling tepat digunakan, sehingga kita bisa me-judge bahwa sebenarnya persoalan pengurusan SIM dan ... apa ... STNK itu adalah bagian dari pelayanan masyarakat, gitu? Itu yang perlu ketegasan dari Prof. Saya juga ingin me ... apa ... meminta informasi dari saksi, saksi tadi menyampaikan banyak hal, saksi ikut tes pengambilan SIM tahun berapa, Pak? 2007, ya? Itu melalui tes? Tes apa saja yang Bapak lakukan?

38.

KETUA: ANWAR USMAN Pakai mik, ya. Itu diberitaacarakan. 18

39.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD ZUBAIR Ada tes tertulis, kemudian sesudah itu tes praktik.

40.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke.

41.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD ZUBAIR Tapi sebelumnya itu ada pemeriksaan kesehatan dulu.

42.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, ada satu yang saya mau gali tadi. Ini jangan sampai ... karena ini adalah sidang terbuka, Pak ya. Perlu klarifikasi, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak berani melakukan pengambilan SIM secara prosedural atau prosedur resmi. Apa yang Bapak maksud itu Bapak berani melalui prosedur resmi? Ini sidang terbuka, bisa didengar oleh ... didengar oleh, diikuti banyak orang dan ini perlu diluruskan, Pak, sehingga orang bisa ... karena orang bisa menafsir bahwa ada prosedur resmi, berarti jangan-jangan ada tidak resmi, begitu? Tolong diklarifikasi itu, Pak ya. Nanti saja.

43.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Nanti, nanti saksi. Nanti, terakhir. Baik, disilakan para Ahli.

44.

AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Bapak Ketua. Saya sepertinya mengulang masamasa di Mahkamah Konstitusi ini, seperti tiap hari kemudian belajar secara mendalam dan mencatat seluruh apa yang terjadi dan tidak pernah berhenti bertumbuh perkembangan pengetahuan ini. Dan kalau bisa saya menjawab secara umum barangkali mungkin kalau diperlukan yang lebih detail, tertulis bisa kami sajikan, tetapi secara umum saya ingin menjawab bahwa di dalam soal check and balances dalam pembentukan atau disebutkan tadi penyusunan perundang-undangan tentu saja mekanisme itu sudah sungguh banyak, mulai dari apa yang disebutkan usul-usul perubahan yang dimaksudkan di dalam prolegnas yang boleh sekarang ini secara demokratis kita boleh dan kemudian dalam rapat dengar pendapat seluruhnya proses yang ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, saya kira itu adalah suatu check 19

and balances yang bisa dimana rakyat itu boleh memberikan suatu masukan atau memberikan check terhadap proses penyusunan undangundang, tetapi yang paling ... paling prinsip lagi sebenarnya setelah terbentuk ya, inilah mekanisme di MK ini dimana individu boleh tampil merupakan suatu indikator demokrasi yang paling tinggi di dalam check dan balances, bukan hanya antara MK secara lembaga dengan penyusun undang-undang, pembuat undang-undang, tetapi justru trigger mechanism daripada kewenangan MK itu ada pada orang per orang atau kalau di dalam Undang-Undang MK disusun dalam 4 kategori yang boleh memohon tentang pengujian undang-undang. Saya kira dari sudut apa yang dikatakan dari manakah kita mengatakan bahwa registrasi kendaraan dan SIM itu merupakan turunan daripada fungsi atau ... apa ... rumusan dari konstitusi? Memang banyak sekali kita tidak menemukan secara jelas, secara tegas, secara ... apa namanya ... expressis verbis bahwa konstitusi memberikan satu rumus yang bisa kita tarik dengan sendirinya adanya satu kewenangan. Oleh karena itulah, maka dalam menafsirkan konsti … dalam membuat undang-undang semua orang juga baik pemerintah maupun pembu … DPR itu harus melakukan interpretasi terhadap undangundang. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, oleh karena dia tidak selalu tegas, maka sebenarnya kalau boleh saya menggunakan teori daripada seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jerman yang pernah hadir di sini, dia mengatakan mereka harus membuat satu apa yang disebut ruang yang disebut constitutional boundaries dari teks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan mana mereka di situ akan memiliki suatu kewenangan. Kalau di dalam Bahasa Inggrisnya barangkali leeway, artinya keleluasaan dia di ruang yang ditafsirkan itu untuk membuat satu undang-undang dan kalau masih dianggap di dalam batas itu, maka akan dikatakan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itulah, saya melihat bahwa kalau dirumuskan Pasal 30 ayat (4) yang oleh Pemohon ditafsirkan secara gramatikal dan dalam tujuan dengan arah daripada sebagai … apa namanya … lembaga di bidang keamanan, maka kita tidak melihat secara demikian, tetapi juga secara menyeluruh dalam konstitusi itu karena kita katakan bahwa tidak boleh kita tarik Pasal 30 dari satu konstruksinya itu sendirian. Tidak, dia harus ada di dalam keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan konstitusi di dalam melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau seandainya kita mengatakan bahwa ini memang sesuatu yang tadi dipermasalahkan secara luas, apakah ini perlu atau lebih baik berada di tafsir tadi di undang-undang bahwa lalu lintas jalan adalah bagian dari sistem transportasi, tentu saja ini bukan lagi masalah

20

konstitusi karena ini adalah merupakan apa yang disebutkan organ daripada pemerintah itu sendiri. Presiden boleh mengatakan, “Saya hendak mengubah ini, saya mengusulkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Kepolisian menjadi begini.” Tetapi tidak lagi menjala … masalah konstitusi karena yang kita persoalkan tadi, constitutional boundaries itu akan meletakkan apakah memang pembuat undang-undang dengan keleluasaan yang dia tafsirkan dari bunyi konstitusi itu melanggar? Saya kira tidak. Itu yang menyebabkan saya agak kekeuh dalam melihat bahwa Presiden, baik menteri, juga bawahan Presiden, Polri diletakkan di bawah Presiden. Dia bisa mengatakan, “Wah, saya berubah pendapat.” Berarti ini adalah masalah bagaimana melaksanakan undangundang itu dan mengubah undang-undang. Tidak perlu harus dilihat dari konstitusinya, tetapi kewenangan dia sudah diberikan dalam hal itu. Tetapi kebijakan publik yang saya katakan itu, ini yang terdapat sampai saat ini. Barangkali kalau Pemohon memiliki pendapat yang begitu sama dengan banyak orang. Ya, saya kira kalau di Australia ada namanya komisi perubahan hukum itu, kita bisa masukkan di sana. Atau sekarang kita membuat satu draft untuk kita masukkan di DPR sebagai suatu bagian dari prolegnas. Saya kira kalau misalnya kita melihat seluruh permasalahan ini, saya intinya hanya satu saja, apakah ini masalah konstitusi saja yang kita permasalahkan? Saya kira tidak. Presiden bisa hari ini tanpa mengubah konstitusi, tanpa menyatakan ini bertentangan, pembuat undang-undang mengatakan bersama-sama dengan Presiden atau Presiden sendiri mengambil inisiatif atau DPR sudah saatnya mengubah, it’s okay. Tidak perlu mengatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi karena bunyi Pasal 30 tidak selalu harus ditafsir sebagai Pemohon. Dia merupakan suatu hal yang sangat luas. Barangkali Pak Patrialis juga Yang Mulia, saya tadi keliru menyebutkan ikut juga dalam perdebatan di Badan BP MPR tentang ini, dan Pak Palguna yang juga di naskah itu tertulis dengan jelas bagaimana perdebatan tentang ini. Apakah ini bagian dari pemerintahan? Sejarah masa lalu mengatakan begitu. Oleh karena itu, apakah ada pengaruhnya terhadap interpretasi? Saya mengatakan ada, sehingga bunyi daripada undang-undang itu kemudian menjadi demikian. Tetapi undang-undang juga bisa berubah tanpa mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya kira ini yang menjadi pokok saya, selebihnya nanti saya mohon … saya lampirkan tambahan daripada keterangan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

21

45.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Selanjutnya, Prof. La Ode, silakan.

46.

AHLI DARI PEMERINTAH: LA ODE HUSEN Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama dari … pertanyaan dari Pemohon, yang mempertanyakan tentang pandangan yang saya kemu … telah saya sampaikan beranjak dari suatu Reiner Rechtslehre dari yang … dari teori Hans Kelsen. Dalam ajaran Hans Kelsen itu menyatakan bahwa hukum itu harus dijauhkan dari anasir-anasir non-yuridis atau unsur-unsur nonyuridis. Saya konsisten mengikuti pendapat itu ketika kita berbicara tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena undang-undang itu, sekali lagi saya nyatakan, unsurunsur non-yuridis yang berkaitan dengan undang-undang itu sudah dibahas, sudah diselesaikan pada saat pembuatan undang-undang. Itu kita bisa baca dalam risalah pembuatan setiap undang-undang. Di sana diperdebatkan unsur-unsur non-yuridis. Olehnya itu ketika kita berbicara di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, maka unsur-unsur non-yuridis itu kita kesampingkan. Terkait dengan pertanyaan ini, teori Hans Kelsen itu tidak hanya berhenti pada Reiner Rechtslehre. Tapi kemudian mengalir teori berikutnya adalah The Stufenbau Theory. Teori tentang peraturan perundang-undangan yang tersusun secara berjenjang, mulai dari basic norm, kemudian constitutionals norm, lalu general norm, particular norm, and particular concritiside norm. Dan itu baik dalam tradisi civil law maupun common law sudah mulai mengikuti jenjang norma itu. Ini kita bisa baca dalam berbagai referensi yang muncul di negara-negara anglo saxon, baik … khususnya referensi dari Inggris. Di sana kita melihat mereka mulai mendukung atau sependapat dengan teori Hans Kelsen itu. Olehnya itu, ketika dipertanyakan bagaimana kaitannya dengan fungsi kepolisian, lalu check and balances-nya di mana? Fungsi kepolisian mengalir dari konstitusi itu sendiri, khususnya mengalir dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, saya berpendapat bahwa dengan demikian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini telah menjadi suatu power bagi terlaksananya … terlaksananya aturan-aturan hukum di republik ini. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjadi power dari peraturan perundangundangan. Artinya apa? Undang-undang sebenarnya bisa memaksakan … ditaatinya peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan check and balances ini, memang di dalam undang-undang … dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ ditegaskan, ya bahwa 22

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang melaksanakan … yang memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum itu. Kalau kita bicara tentang ajaran check and balances yang pertama fungsi kepolisian ini sudah dikontrol langsung melalui konstitusi. Kemudian, dikontrol langsung oleh undang-undang itu sendiri. Artinya fungsi kepolisian itu terbatas pada undang-undang yang sudah dibuat. Jadi itu yang pertama, check and balances yang pertama. Kemudian, dalam rangka implementasi fungsi Kepolisian. Di sana juga ada pemisahan fungsi, ada fungsi keamanan, ada fungsi penegakan hukum, kemudian fungsi lalu lintas, itu sudah di … secara internal Polri itu sudah ada fungsi-fungsi kepolisian yang melaksanakan baik fungsi keamanan, ketertiban masyarakat, fungsi ketertiban hukum termasuk fungsi lalu lintas. Itu ada pembagian fungsi di dalam, sehingga kalau ada pembagian fungsi seperti itu dalam kaitannya pengujian ini, fungsi dalam hal atau kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pemberian Surat Izin Mengemudi dan register dan identitas dalam kendaraan bermotor. Itu tidak akan mengganggu fungsi kepolisian yang lain, berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, termasuk penegakan hukum. Di sana memang secara internal itu sudah diadakan pemisahan kewenangan di lingkungan internal Polri, itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan pandangan atau pendapat … Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa transportasi bagian dari urusan lalu lintas. Saya memang sependapat dengan itu. Tetapi dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, mohon maaf bukan 2008 tapi 2009, itu sudah melakukan pembagian kewenangan urusan Pemerintah ini. Urusan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, di sana sudah diadakan pemisahan kewenangan, pembagian kewenangan yaitu kewenangan … di bidang jalan dilakukan oleh kementerian tersendiri. Kemudian, kewenangan sarana dan prasarana jalan juga itu sudah ada kementerian tersendiri. Kemudian, kewenangan sarana dan prasarana lalu lintas juga kementerian tersendiri. Kemudian, pemberian surat izin mengemudi dan registrasi, dan identifikasi nomor kendaraan bermotor, ini juga diatur … diberikan kewenangan, dalam hal ini kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, memang kewenangan kepolisian dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban itu diwujudkan dalam bentuk berbagai tindakan … tindakan preventif seperti yang saya sampaikan di sini. Tindakan preventif, termasuk pemberian surat izin mengemudi dan register, dan identifikasi kendaraan bermotor ini adalah suatu upaya preventif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sampai dengan penegakan hukum.

23

Olehnya itu, saya berpendapat bahwa meskipun kewenangan dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan surat izin mengemudi diberi kepada kepolisian, itu tidak menghilangkan hak konstitusi Pemohon dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selebihnya dari pertanyaanpertanyaan Majelis Hakim Yang Mulia, itu saya akan ikutkan dalam jawaban secara tertulis. Terima kasih. 47.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih, Prof. Terakhir dari Saksi, silakan.

48.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD ZUBAIR Terima kasih, Yang Mulia. Jadi … terima kasih pertanyaan dari Pak Majelis Hakim. Jadi begini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya merasakan, kita melihat di masyarakat kita, dalam contoh dalam pengurusan SIM, banyak dan pada umumnya selalu ingin gampang, cepat, dan enteng, tidak mau mengikuti prosedur. Kenapa saya mengatakan itu? Karena begini, ini kami pernah mengurus SIM kolektif tahun 2006, kebetulan ada sponsor waktu itu. Dan hasil koordinasi karena … saya kan, selalu kadangkala teman-teman itu datang (…)

49.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak usah panjang-lebar yang saya mau ringkas saja. Tadi Bapak mengatakan berani secara resmi. Yang saya mau informasi, apa ada yang tidak resmi, gitu?

50.

SAKSI DARI PEMERINTAH: AHMAD ZUBAIR Ya. Artinya kan, kadang mereka ada yang pergi mengurus, tapi tidak mau ikuti prosedur, akhirnya membayar lebih dari ketentuan yang ada. Begitu maksudnya, Prof. Siap.

51.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Untuk Ahli dan Saksi dari Kuasa Presiden sudah selesai, ya? Sudah cukup, ya. Untuk berikutnya, ahli atau saksi dari Pihak Terkait, ada? Untuk sidang berikutnya, ada berapa orang? Silakan.

24

52.

PIHAK TERKAIT (POLRI): CONDRO KIRONO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Pihak Terkait, Polri akan menghadirkan ahli sebanyak tiga orang yaitu Prof. Gede Panca, Prof. Markus, dan Pak Tri Cahyono, P.hD. Kemudian, untuk saksi fakta ada satu orang yaitu dari penyandang cacat yang sudah memiliki SIM.

53.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.

54.

PIHAK TERKAIT (POLRI): CONDRO KIRONO Terima kasih, Yang Mulia.

55.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, untuk sidang berikutnya. Sebelum sidang ini ditutup, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, Mahkamah telah menerima surat atau keterangan ya, dari Ahli Pemohon atas nama Pak Zainal Arifin Mochtar, ya. Keterangan tertulis sudah kami terima. Kemudian, ada permohonan dari Pengurus Pusat Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, ya yang meminta kepada Mahkamah untuk bisa diterima sebagai Pihak Terkait. Oleh karena persidangan ini sudah berjalan sedemikian jauh, artinya beberapa proses tahapan sudah dilewati, maka permohonan ini tidak bisa kami kabulkan dan Mahkamah memberi kesempatan kepada Pihak Purnawirawan Polri untuk bisa menyampaikan keterangan ad informandum. Hal lain yang ingin kami klarifikasi. Pada persidangan yang lalu, Mahkamah meminta kepada Kuasa Pemohon untuk bisa menyerahkan KTP, ya. Kemudian, Mahkamah juga menerima surat, ya. Namun, untuk … sebelum kami masuk ke masalah surat yang kami terima tertanggal 5 Oktober 2015, ya mohon jawaban dari Kuasa Pemohon mengenai permintaan Mahkamah untuk … apa pun jawabannya, nanti akan dicatat dalam Berita Acara. Silakan untuk KTP. Ya, untuk KTP dulu. Masalah surat, nanti berlanjut, ya.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Kami sebenarnya sudah mengirimkan surat pernyataan pada Yang Mulia, pada 5 Oktober. Tapi pada intinya, kami menyatakan bahwa itu di luar hukum acara Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat secara mutlak 25

bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor (suara tidak terdengar jelas) tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan, hal-hal teknis demikian. Menurut kami, itu sudah selesai dalam tahap panel ... tahap panel, jadi belum ada dalam sejarah MK hal-hal limitatif yang demikian, kemudian diperiksa lagi dalam tahap Pleno. Menurut kami, jikapun ada masalah seharusnya itu diselesaikan pada tahap panel. Kira-kira itu poin kami sebagaimana dimaksud. 57.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi, apa pun jawabannya akan dicatat dalam Berita Acara, tapi sebenarnya Mahkamah memiliki pandangan yang lain ya, tapi itu pandangan Kuasa Pemohon ya, boleh-boleh saja. Kemudian begini, tadi sudah disinggung surat 5 Oktober itu ya, ini atas nama Kuasa Hukum Pemohon tetapi tidak ditandatangani, pertanyaannya ... pertanyaan pertama, apa benar surat ini? Yang tidak ditandatangani.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Betul, Yang Mulia. Kami sepakat bahwa kami akan membuat format seperti ini.

59.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi betul ya, bahwa (...)

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya, dari kami. Terima kasih.

61.

KETUA: ANWAR USMAN Pertanyaan berikutnya kenapa tidak ditandatangani?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ini soal teknis … apa … kan, waktu sangat pendek, ada beberapa kuasa hukum yang tidak bisa dapat... waktunya cuma dua hari kami punya waktu dan kami tentu tidak ingin mengulangi … apa namanya... artinya soal teknis yudisial saja termasuk hari ini sebenarnya semua kuasa hukum ingin datang, tadi ada beberapa di atas, saya pikir sudah terlambat, tapi karena teknis lagi kemudian (...)

26

63.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, itu jawaban dari Kuasa Pemohon yang sebenarnya ya, bisa saja atas nama seluruh Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani satu orang, tapi sudahlah, itu jawaban dari Pemohon. Kemudian begini, ada juga beberapa materi yang disampaikan dalam surat ini, untuk itu Mahkamah meminta kepada Kuasa Pemohon bisa menghadirkan prinsipalnya pada sidang berikutnya, ya. Sudah jelas, ya? Ya, baik. Kepada (...)

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU NANDANG Mohon izin, Yang Mulia. Mohon maaf sekali, saya potong pembicaraanya.

65.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU NANDANG Apakah yang dimaksud Prinsipal itu keseluruhan Prinsipal atau seluruh Pemohon karena salah satu Pemohon berada di luar negeri sampai pada bulan Oktober selesai bahkan. Jadi, dari hari ini, kami menyatakan yaitu atas nama Alisa Q Munawaroh alias Alisa Wahid. Itu mungkin yang akan kami sampaikan sementara atau mungkin hanya yang bisa hadir dari beberapa Pemohon yang ada di dalam permohonan? Terima kasih, Yang Mulia.

67.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Sudah jelas jadi kecuali yang masih berada di luar negeri, ya. Untuk pihak terkait ya, ya kebetulan Pihak Terkait adalah Polri, gitu ya. Mahkamah menerima surat tanggal 8 Oktober 2015, ini hanya minta penegasan saja, apakah surat ini terkait hasil persidangan yang lalu? Silakan.

68.

PIHAK TERKAIT (POLRI): CONDRO KIRONO Betul, Yang Mulia. Jadi, ini terkait dengan persidangan tanggal 1 Oktober yang lalu dan itu sudah ditindaklanjuti. Terima kasih, Yang Mulia.

27

69.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, Terima kasih. Kemudian, untuk sidang berikutnya ya, mungkin ini ya, para Kuasa Hukum Pemohon ya, kebetulan ya, boleh dikatakan masih adikadik kami, masih para junior. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ya, baguslah disampaikan melalui surat ya, tidak perlu kita ini keluarlah, gitu ya. Mari kita jaga Mahkamah ini secara bersama-sama, kan kita punya bersama Mahkamah ini. Untuk sidang berikutnya dengan ... untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pihak Terkait, maka sidang ditunda ya, ditunda hari Kamis tanggal 22 Oktober pukul 11.00 WIB. Untuk kedua Ahli, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih atas keterangannya, begitu juga untuk Saksi. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB Jakarta, 13 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

28