MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 8 JULI 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [Pasal 20 ayat (3) beserta penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Paian Siahaan 2. Yati Ruyati ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 8 Juli 2015 Pukul 09.17 WIB – 09.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) I Dewa Gede Palguna 3) Wahiduddin Adams Yunita Rhamadani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Yati Ruyati 2. Paian Siahaan 3. Ruyati Darwin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Chrisbiantoro 2. Tioria Pretty 3. Yati Andriani
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.17 WIB 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 75/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, siapa yang hadir? Saya persilakan.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISBIANTORO Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dari sebelah saya yang paling kiri, Saudari Pretty Tioria selaku Kuasa Pemohon. Kemudian, saya sendiri Chrisbiantoro selaku Pemohon. Kemudian … maksud saya Kuasa Pemohon. Kemudian, sebelah kanan saya, Bapak Paian Siahaan selaku Pemohon dari keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Kemudian, Ibu Ruyati Darwin selaku Pemohon, orang tua dari Eten Karyana, korban tragedi Mei 1998. Kemudian, ada Ibu Yati Andriani SH … SHI selaku Kuasa Pemohon. Demikian, Majelis, Para Pihak Pemohon dan Kuasa Pemohon yang hadir.
3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sidang pada pagi hari ini adalah sidang kedua dengan agenda untuk menerima perbaikan dari Pemohon. Menurut catatan kami, perbaikan permohonan baru dimasukkan pada pagi hari ini. Betul?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISBIANTORO Betul, Majelis Hakim.
5.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih lewat 14 hari, enggak? Belum lewat, ya. Baik. Karena catatan kami sampai tadi sebelum persidangan kita belum terima, tapi Saudara telah memasukkan perbaikan permohonan, ya. Kita terima pada hari ini juga tadi pagi, sehingga saya persilakan Saudara … secara tertulis sudah kami terima. Jadi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Silakan pokok-pokoknya saja atas apa yang diperbaiki karena Saudara sudah mendapat nasihat dari sidang yang pertama. 1
Apakah semua nasihat sudah Saudara penuhi? 6.
KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISBIANTORO Sudah, Majelis.
7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah. Silakan pokok-pokok perbaikan apa yang sudah diperbaiki dalam perbaikan permohonan ini. Saya persilakan.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISBIANTORO Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Sesuai dengan saran dan catatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dalam persidangan sebelumnya, secara garis besar kami memperbaiki permohonan kami ke dalam tiga kategori yang pertama adalah sistematika permohonan yang juga menjadi salah satu masukan dari Majelis Hakim. Kemudian, konsistensi posita dan petitum. Dan yang ketiga adalah petitum. Untuk catatan-catatan turunan dari tiga garis besar yang kami sampaikan, rekan salah Saudari … rekan saya Saudari Pretty Tioria akan menyampaikan poin-poin yang lebih detail.
9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan yang paling penting adalah perbaikan petitumnya saja. Silakan, apa yang Anda minta dalam permohonan ini.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Terima kasih, Majelis Hakim. Sesuai dengan saran dari sidang sebelumnya, kami memperbaiki konsistensi posita kami dengan petitum, terutama kami tekankan di poin nomor 14.
11.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Dan di poin 16.
2
13.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Mengenai kerugian konstitusional kami.
15.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Terhadap batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar alasan kami meminta petitumnya yaitu untuk mendapatkan tafsir konstitusional bersyarat atas Pasal 20 ayat (3) dan penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM.
17.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Demikian, Majelis.
19.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan petitumnya Anda bacakan. Itu pada halaman 13 itu.
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Ya.
21.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Petitum.
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Petitum kami, meminta agar Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM ditafsirkan sebagai berikut. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik 3
segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk yang jelas sebagaimana Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pengadilan HAM. 23.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan (…)
25.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi yang tinta hitam itu yang anu, ya?
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Ya.
27.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Permintaan Saudara, ya?
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Betul.
29.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Disertai petunjuk yang jelas, gitu?
30.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Ya.
31.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian (…)
32.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Kemudian (…)
4
33.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Pada petitum huruf b-nya. 3b … 2b, ya? Atau 3b?
34.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY 2b.
35.
KETUA: ARIEF HIDAYAT 2b? Ya, baik.
36.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Itu adalah penjelasan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM. Kami memohon tafsir agar dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kurang lengkap adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan pada pasal dan Penjelasan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pengadilan HAM untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
37.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup?
38.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Cukup, Majelis Hakim.
39.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Terima kasih. Saudara mengajukan bukti tambahan. Yang kemarin juga seluruhnya belum disahkan. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9, ya? Betul?
40.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Betul, Majelis Hakim.
41.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian ada yang belum dileges dan masih fotokopi? Nanti supaya dilengkapi, ya.
5
42.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Ya, Majelis Hakim Yang Mulia.
43.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang bukti P-6 juga bukti fisiknya belum ada, ya. Jadi, ini yang sudah lengkap saya sahkan. Yang belum lengkap nanti akan kita sahkan pada … Anda susulkan, ya. Baik. Yang sudah lengkap, saya sahkan. KETUK PALU 1X
Baik, ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup? 44.
KUASA HUKUM PEMOHON: TIORIA PRETTY Majelis Hakim.
45.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup. Kalau begitu, perlu saya sampaikan pada Para Pemohon, Kuasanya, dan Prinsipal bahwa setelah sidang yang kedua ini perbaikan permohonan Saudara, baik secara tertulis maupun yang sudah ditambahkan secara lisan, sudah diterima oleh Majelis Panel dan akan kita laporkan pada sidang RPH ya, RPH. Untuk kelanjutannya bagaimana, nanti kita akan memberitahukan kepada Saudara lewat Kepaniteraan, ya. Cukup? Ada lagi yang akan disampaikan?
46.
KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISBIANTORO Cukup, Majelis.
47.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Baik. Jadi, silakan Anda nanti menunggu panggilan dari Kepaniteraan tentang kelanjutan perkara ini, ya. Kita bertiga akan melaporkan pada sidang atau Rapat Permusyawaratan Hakim.
6
Ya, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.25 WIB Jakarta, 8 Juli 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
7
