2015

PUTUSAN Nomor: 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 819/K-G1/PSI/KI-JBR/VIII/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

: Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Pembela Kebenaran (LSM BAPEKA)

: Pondok Sukatani Permai Jl. Anggur Raya No. 13 Sukatani Tapos Kota Depok

yang di dalam persidangan diwakili oleh: Nama

Alamat

: Ir. Ibrahim Djoened Hutapea, MH

: Jl. Yupiter Barat VI Blok N II No. 37 Rt 07/02 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama

Alamat

: SDN Cibuluh 6 Kota Bogor

: Asrama Brimob, Jalan KS. Tubun, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

yang di dalam persidangan Sumiarti, S.Pd selaku Kepala SDN Cibuluh 6 Kota Bogor member Kuasa dengan nomor: 421.2/015/CIBG/I/2015 kepada : Nama

Alamat

[1.2]

: Asep Haryono

: Ciherang Hegarsari Rt 03/01 Kelurahan Ciherang Kecamatan Dermaga Kota Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Desember 2014 dengan registrasi sengketa nomor 819/K-G1/PSI/KI-JBR/VIII/2014.

Kronologi

[2.2]

Pada tanggal 28 Juni 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala Sekolah SDN Se Kota Bogor berupa:

1. Permintaan salinan dokumen pertanggung jawaban Dana BOS, BSM, APBS th. 2010 sampai th. 2011 serta bantuan dari APBD Kotamadya dan Provinsi meliputi, kwitansi pembelanjaan. 2. Biaya yang diminta siswa (orang tua) saat pendalaman materi untuk menempuh Ujian Nasional tahun ajaran 2010-2011 dan tahun ajaran 2011-2013 dan tahun ajaran 2012-2013 dan buku pendalaman materi.

[2.3] [2.4]

3. Data siswa dan judul buku (mata pelajaran) buku BSE yang sudah dipinjamkan kesiswa tahun ajaran 2011-2012 dan tahun ajaran 20122013 serta rincian dan ujian nasional yang diterima dari APBD dan dari APBN tahun ajaran 2010-2011 dan 2011-2012.

Pada tanggal 27 Juli 2014 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretris Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor. Pada tanggal 26 Desember 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan nomor 818/K-G1/PSI/KI-JBR/VIII/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5]

Atasan PPID tidak menanggapi keberatan pemohon.

[2.6]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Petitum

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.7]

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 29 Januari 2015 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada kepala sekolah SD Se Kota Bogor dan atas permintaan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor dan atas keberatan tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban. Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 2 dari 8

3. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 Pemohon mengajukan surat keberatan terhadap SDN di Kota Bogor sebagai tembusan Kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2013 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor.

[2.8]

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 29 Januari 2015 Pemohon menjawab pertanyaan Majelis Komisioner bahwa surat keberatan yang dijadikan alasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah surat keberatan yang dikirim Pemohon tertanggal 27 Juli 2013.

Surat-Surat Pemohon [2.9]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 Bukti P-2 Bukti P-3 Bukti P-4 Bukti P-5

[2.10]

Salinan surat permintaan informasi publik kepada Kepala Sekolah SDN Se Kota Bogor yang ditandatangani oleh Ir. H. Johnny Pasaribu selaku Direktur Eksekutif tertanggal 28 Juni 2013. Salinan Akta Notaris oleh Iwan Sutanto, SH. M.Kn

Salinan surat keberatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor yang ditandatangani oleh Johnny Pasaribu selaku Direktur Eksekutif tertanggal 27 Juli 2013 Salinan surat keberatan terhadap SDN di Kota Bogor kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 September 2013 Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11]

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 29 Januari 2015 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2013 Termohon menerima surat permintaan informasi publik dari LSM BAPEKA

2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permintaan informasi publik . Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 3 dari 8

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan surat dan keterangan tertulis.. Kesimpulan Pemohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1]

Menimbang bahwa Permohon tidak menyampaikan kesimpulan

[3.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

[4.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP), yaitu tidak ditanggapinya permohonan informasi.

Kesimpulan Termohon

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3]

[4.4] [4.5]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (3), pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) dan (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan badan publik tingkat kabupaten/kota, dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Desember 2013 dan diregistrasi dengan nomor 819/K-G1/PSI/KI-JBR/VIII/2014 Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan Nomor: Und248/PA/PSI/KI-JBR/I/2015 dan Und249/PA/PSI/KI-JBR/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015 untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal tanggal 29 Januari 2015.

Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 4 dari 8

[4.6]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon

[4.7]

[4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala Sekolah SDN Se Kota Bogor dan atas permintaan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban.

2. Bahwa benar surat keberatan Pemohon kepada Sekretaris Dinas Pendidikan (PPID) Kota Bogor tertanggal 27 Juli 2013 dijadikan acuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. [4.9]

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Menimbang berdasarkan

Pasal 35 ayat (1) UU KIP menyebutkan: Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan: Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 5 dari 8

Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyatakan: Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 PERKI tentang PPSIP menyatakan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak: a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.10]

[4.11]

[4.12]

Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c PERKI tentang PPSIP menyatakan: Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi; c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu: 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, karena permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9]. Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 6 dari 8

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon

[4.13]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

[4.14]

Menimbang Termohon adalah bukan Badan Publik.

[4.15]

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.

Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

5. KESIMPULAN dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

6. AMAR PUTUSAN

[6.1]

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Dengan demikian dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Budi Yoga Permana selaku Ketua merangkap Anggota, Dan Satriana dan Anne Friday Safaria masing masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh para pihak.

Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 7 dari 8

Ketua Majelis ttd

Anggota Majelis ttd (Dan Satriana)

(Budi Yoga Permana)

Petugas Kepaniteraan ttd

Anggota Majelis ttd

(Anne Friday Safaria)

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 2 Februari 2015 Petugas Kepaniteraan

(Adi Setiadi Ramdhani)

Putusan 369/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/2015

Halaman 8 dari 8