MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 41/PUU-XIII/2015
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 22 APRIL 2015
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 41/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Zainal Arifin ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 22 April 2015 Pukul 13.42 – 13.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Wahiduddin Adams 3) Suhartoyo Fadzlun Budi SN
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Zainal Arifin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Heru Setiawan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB 1.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Persidangan Perkara Nomor 41/PUU-XIII/2015 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat siang, Saudara-Saudara. Hari ini kita akan melaksanakan Sidang Perbaikan Permohonan dari Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96. Saya mohon untuk Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini? Silakan.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Heru Setiawan, Kuasa dari Pemohon. Sebelah kanan saya adalah Pemohon Prinsipal langsung.
3.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Karena Anda sudah menyerahkan permohonan perbaikannya, silakan dijelaskan secara ringkas mana yang telah diperbaiki? Silakan.
4.
PEMOHON: MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami hanya akan bacakan pokok-pokok perbaikan permohonan saja. Yang pertama, terkait dengan saran dan nasihat untuk memperkuat legal standing dan penajaman kerugian konstitusional. Untuk memperkuat legal standing dalam perbaikan permohonan sudah ditambahkan uraian bahwa Pemohon selaku advokat pembayar pajak, dilampiri dengan bukti NPWP yang concern terhadap isu penegakan hukum dan keadilan. Memiliki kedudukan hukum selaku penegak hukum, sebagaimana diakui dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (bukti P-13). Dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (bukti P-12), di mana Pemohon mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam membela kepentingan hukum klien, Pemohon tidak hanya berkutat pada kepentingan klien, tetapi juga mendorong tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. 1
Jika di dalam putusan-putusan MK sebelumnya telah menerima legal standing NJO atau LSM yang menguji undang-undang karena memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang mencantumkan bahwa NJO atau LSM tersebut concern terhadap isu-isu kepentingan publik dalam undang-undang yang diuji, maka menurut Pemohon, seharusnya MK juga menerima legal standing Pemohon karena kedudukan hukum Pemohon diatur dan diakui dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 maupun Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Di mana dalam salah satu poin sumpah advokat disebutkan bahwa demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Kemudian di dalam perbaikan, Pemohon juga memperkuat kerugian konstitusional selaku pribadi yang rentan dan berpotensi mendapatkan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening karena dianggap memiliki hubungan dengan tersangka atau terdakwa, meskipun Pemohon adalah pihak yang beriktikad baik. Di dalam permohonan perbaikan, Pemohon melampirkan beberapa kasus terkait dengan pihak-pihak yang beriktikad baik, yang bukan “pemain” juga mendapatkan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening, sebagaimana dalam kasus penyitaan tanah mertua Anas Urbaningrum ... Anas Urbaningrum dan pemblokiran rekening anak Andi Mallarangeng. Di sinilah mekanisme praperadilan dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menguji dan mengontrol, apakah upaya paksa tersebut abuse of power atau tidak. 5.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Terkait nasihat untuk memperkuat posita dan meng-explore pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, Pemohon memasukkan dalam perbaikan. Mulai dari memasukkan beberapa artikel contoh kasus penyitaan dan pemblokiran rekening terhadap pihak-pihak ketiga yang beriktikad baik. Untuk analisis pertentangan pasal-pasal yang diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon sudah memasukkannya dalam halaman 31 sampai dengan halaman 34 dari permohonan. Terkait nasihat untuk mempelajari putusan-putusan MK sebelumnya, Pemohon sudah mempelajari berbagai putusan MK sebelumnya terkait dengan praperadilan. Mulai dari Putusan MK Nomor 67 Tahun 2014, Putusan Nomor 102 Tahun 2013, Putusan Nomor 136 2
Tahun 2014, Putusan Nomor 78 Tahun 2013, Putusan Nomor 5 Tahun 2008, Putusan Nomor 16 Tahun 2011, dan Putusan Nomor 65 Tahun 2011. Dari putusan-putusan tersebut, Pemohon memasukkan Putusan Nomor 65 Tahun 2011, di mana dalam pertimbangannya putus ... di mana dalam pertimbangan putusannya tersebut, MK mengakui pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya praperadilan, diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tetapi di dalam KUHAP sendiri, membatasi bahwa upaya hukum praperadilan terhadap penggeledahan dan penyitaan hanya bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, itu pun hanya terkait dengan permintaan ganti rugi. Karena ada pembatasan secara limitatif terhadap objek praperadilan dan siapa saja yang bisa mengajukan sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian, maka pihak-pihak lain yang beriktikad baik dan dirugikan atas upaya paksa tersebut, berpotensi ditolak permohonannya … berpotensi ditolak permohonan praperadilannya dengan alasan tidak termasuk dalam objek maupun subjek praperadilan. Ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana sebagaimana ketentuan a quo yang dimohonkan pengujian untuk memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam mengajukan praperadilan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiadaan kaidah hukum mengakibatkan hakim praperadilan menolak permohonan praperadilan, dengan alasan tidak masuk dalam objek dan subjek permohonan praperadilan. Pemohon berpendapat bahwa yang dimohonkan pengujian adalah permasalahan konstitusionalitas norma dan bukan persoalan penerapan hukum. Supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan panafsiran terhadap praperadilan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk dimaknai termasuk pula wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan me … dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan. Pemaknaan tersebut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menghindari tafsir yang terkait dengan objek praperadilan. Demikian, Yang Mulia.
3
6.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Anda mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-13, ya?
7.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Ya, Yang Mulia.
8.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya sahkan. KETUK PALU 1X Ya, kami akan menyerahkan perkara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Anda akan diberitahu bagaimana kelanjutan permohonan ini, apakah langsung akan dilanjutkan ke Pleno atau tidak. Karena ada juga beberapa pengujian undang-undang yang mirip dengan apa yang Anda ajukan, ya. Masih ada yang akan disampaikan?
9.
KUASA HUKUM PEMOHON: HERU SETIAWAN Saya cukup, Yang Mulia.
10.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup, ya. Kalau sudah tidak ada yang dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB Jakarta, 22 April 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
