2015

VOLUME 2

Penanganan Bidang Air Minum / 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

DAFTAR ISI

6 / Latar Belakang 13 / Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 19 / Diagram Penanganan Bidang Air Minum 26 / Rencana Kegiatan 2015-2019

Penanganan Bidang Air Minum

Latar Belakang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

UU SEKTOR

UU PEMERINTAHAN

UU 7/2004 Sumber Daya Air

UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

PENGATURAN INVESTASI

-

PP 16/2005 Pengembangan SPAM

-

-

Permendagri 23/2006: Tarif PDAM PP 41/2007: Organisasi Perangkat Daerah Permendagri 67/2007: BLUD

Permen Teknis SNI SKKNI

Gambar 1 Peraturan dan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan SPAM

6

-

Perpres 67/2005: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpes 29/ 2009: Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Permen PU 12/2010: Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM

Kondisi Eksisting Keluaran kegiatan penanganan air minum tahun 2010-2014 dilihat dari kenaikan akses cakupan pelayanan, yaitu jumlah masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses air minum. Pencapaian cakupan pelayanan air minum di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang terlihat pada Gambar 2. Dari Sumber BPS tahun 2013, cakupan akses aman nasional adalah sebesar 67,73%. Pada tahun 2014, diperkirakan akses aman nasional akan mencapai 70,5%.

(Presentasi Cakupan Akses Aman)

90 80 70

59,87

60 53,26

50 40

76

76,95

63,4

65,05

52,15

53,39

81,8

79,34

70,5

67,73

59,1

56,17

46,61

30 20 10 0 2010

2011

2012

2013

2014

(Tahun)

Perkotaan Gambar 2 Pencapaian Akses Aman Air Minum 2010-2014 (Sumber data: BPS (tahun 2010-2013), perhitungan (tahun 2014)

Nasional Perdesaan

7


Selama pelaksanaan penanganan air minum 2010-2014, terdapat tantangan dan kendala, seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 Tantangan dan Kendala dalam Penyelenggaraan SPAM

8

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

AIR MINUM TANTANGAN PENGEMBANGAN

PROGRAM AIR MINUM AMAN & BERKELANJUTAN

SPAM

Akses air minum aman nasional (2013) baru

67,7%

- Jaringan perpipaan: 17,9% - Bukan Jaringan perpipaan: 49,8% - Perkotaan: 79,3% - Perdesaan: 56,2% Idle capacity 37.900 Liter/detik NRW nasional: 33% Keterbatasan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m3 /det Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%) PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%)

Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan dan Perdesaan

- SPAM  - SPAM 

Regional: 31 Kawasan, 10.850 lpd dan 1.085.000 SR Perkotaan SPAM IKK: 2.825 IKK, 84.750 lpd dan 8.475.800 SR  SPAM Ibukota pemekaran dan perluasan perkotaan: 12.540 lpd dan 6.131.000 SR - SPAM berbasis masyarakat:  15.104 Desa, 30.208 lpd, dan 9.666.560 SR - SPAM Kawasan Khusus  Kumuh perkotaan: 5.610 lpd dan 561.000 SR  Nelayan: 560 lpd dan 56.000 SR  Rawan Air: 5.496 lpd dan 1.758.720 SR - SPAM PDAM Terfasilitasi  Bantuan Program PDAM: 174 PDAM  Pengembangan jar. SPAM MBR: 5.503 kawasan - SPAM Non PDAM Terfasilitasi  Bantuan Program UPTD: 50 UPTD  Pengembangan jar. SPAM MBR: 1.352 kawasan

2016

73,7%

Peningkatan akses aman Alternatif sumber pembiayaan Kapasitas kelembagaan Penerapan NSPK

Program Fisik (2015-2019)

Platform Sasaran Mencapai 100% 2015

Strategi Pelaksanaan:

-

100%

SASARAN 2015-2019

- Penyediaan air baku - Kemitraan - Inovasi teknologi Program Non Fisik (2015-2019)   





 

Penyehatan PDAM pada 100% PDAM Kurang Sehat dan Sakit KKN Tematik untuk SPAM perdesaan di Indonesia Alternatif sumber pembiayaan • Penyiapan dokumen pra-FS Regional di 23 lokasi • Penyiapan CSR di 3.441 lokasi • Penguatan institusi dan tools FIAMSI Penguatan tools Rencana Pengamanan Air Minum di 176 PDAM Sehat Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent di 32 provinsi untuk penurunan NRW & efisiensi energi Pendampingan penyusunan RISPAM di 354 kab/kota Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi 49.700 RT

78,8%

2017

84,8%

2018 92,1%

2019 100%

Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui

60% 40% jaringan perpipaan: 27.733.280

SR

bukan jaringan perpipaan terlindungi: 1.920.361 Rumah Tangga

100% PDAM Sehat PROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)

Sumber Pembiayaan APBN Air baku KPS & B-to-B Pinjaman Perbankan CSR APBD PDAM DAK TOTAL

Rp (T)

33.899 18.199 20.153 11.446 17.351 119.287 18.119 15.397 253.850

% 13% 7% 8% 5% 7% 47% 7% 6% 100%

9


Target 2015-2019 Dalam rangka percepatan peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Indonesia, Pemerintah telah menetapkan sasaran 100-0-100 dalam RPJMN 2015-2019, yaitu terpenuhinya 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan terpenuhinya 100% akses sanitasi di tahun 2019. Target peningkatan air minum per tahun terlihat pada Gambar 4. 100 100 92.1 80

(Persen Cakupan)

60

40

20

84.8

78.8 70.3 47.9

29.7

73.7 48.4

59,7

40.3

25.3 26

22.4 0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Tahun) Gambar 4 Target Akses Aman Air Minum menuju 100%

Aman - Perpipaan Aman - Bukan Perpipaan Tidak Aman Aman

10

Peningkatan akses menuju 100% meliputi 60% peningkatan akses melalui perpipaan dan 40% akses bukan jaringan perpipaan (BJP). Tren akses air minum melalui SPAM BJP semakin lama akan semakin menurun karena akan dipenuhi melalui jaringan perpipaan. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan target adalah sebagai berikut: a. Konsumsi air minum di perkotaan: 120 L/orang/hari b. Konsumsi air minum di perdesaan: 60 L/orang/hari c. Kebutuhan air baku: 128 m3/detik (untuk jaringan perpipaan di perkotaan) d. PDAM sehat 100% e. NRW 20% f. Pemanfaat idle capacity 75% Tentunya dalam memenuhi target tersebut, diperlukan kerjasama antar stakeholder terkait (unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan biaya investasi yang tidak sedikit.

11


Pola Penanganan

I. PENGATURAN

1

•

Penyusunan Peraturan Perundangan dan Pedoman

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1 2 3 4 5 6 7

•Pembinaan Perencanaan SPAM •Pembinaan Pelaksanaan Konstruksi SPAM •Penyehatan PDAM & Pembinaan Kelembagaan Non-PDAM •Pembinaan Peningkatan Akses Investasi •Pembinaan Penerapan Good Governance •Pembinaan Penerapan RPAM •Pemenuhan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

III. PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI SISTEM EKSISTING

1 2 3 4 5

•Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM eksistingz •Penurunan Non Revenue Water (NRW) •Penyerapan Idle Capacity •Konsep NEW WATER HIBAH •Peningkatan Efisiensi Energi

IV. PEMBANGUNAN BARU

1 2 3 4

•SPAM Regional •SPAM Perkotaan •SPAM Berbasis Masyarakat •SPAM Kawasan Khusus

V. PENINGKATAN SPAM BJP

1 2

•Peningkatan kualitas fisik SPAM BJP •Peningkatan kualitas air dari SPAM BJP

Gambar 5 pola penanganan air minum

12

Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 Kebutuhan Pembiayaan

8% SUMBER

2%

RP (T)

%

APBN

53,802

21%

Air baku

16,082

6%

KPS & B to B

10,551

4%

Pinjaman Perbankan

10,343

4%

CSR

18,783

7%

APBD

119,918

47%

PDAM

18,967

7%

DAK

5,404

2%

APBD

253,850

100%

PDAM

TOTAL

21% APBN

47%

6% 4% 8%

4%

AIR BAKU KPS PINJAMAN PERBANGKAN CSR

Gambar 6 Kebutuhan Pembiayaan Penanganan Air Minum

Kebutuhan biaya untuk menganani air minum 2015-2019 adalah sebesar Rp 253,85 Triliun yang bersumber dari berbagai sumber pembiayaan baik APBN maupun Non APBN (Gambar 6).

13


Skenario Pembiayaan Penanganan Bidang Air Minum Pada RPJMN 2015-2019, dana APBN yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sektor air minum hanya sebesar Rp 33,899 Triliun. Sehingga diperlukan skenario pembiayaan untuk menyesuaikan dengan realisasi besaran APBN. Gambaran kebutuhan dan realisasi dana APBN terlihat pada tabel 1.

URAIAN Kebutuhan Ideal Realisasi Pagu (RPJMN 20152019)

2015 7,4 T

5,3 T

APBN (AIR MINUM-DJCK) 2016 2017 2018 7,7 T

11,4 T

12,2 T

6,2 T

6,8 T

7,5 T

2019

TOTAL

15 T

53,8 T

8,1 T

33,9 T

Tabel 1 Gambaran Kebutuhan Ideal dan Realisasi Dana APBN 2015-2019

Dari Kebutuhan dana investasi total ideal, keterlibatan swasta melalui KPS, B to B, pinjaman perbankan, dan CSR adalah sebesar 15%. Merespon realisasi APBN Cipta Karya berkurang sebanyak 8%, maka diperlukan dorongan lebih besar upaya peran serta swasta, dalam hal ini diharapkan dari KPS dan B to B, juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tabel 2, terdapat sandingan dana investasi total antara kebutuhan ideal dan realisasi APBN khususnya untuk DJCK sesuai RPJMN 2015-2019 dan porsi pembiayaan per sumber pembiayaan.

14

Realisasi APBN (DJCK) sesuai RPJMN 2015-2019

Kebutuhan Ideal APBN (DJCK) Sumber Pembiayaan

Rp (triliun)

%

Sumber Pembiayaan

RP (triliun)

%

APBN

53.802

21%

APBN

33.899

13%

Air baku

16.082

6%

Air baku

18.199

7%

KPS & B-to-B

10.551

4%

Pinjaman Perbankan

10.343

4%

KPS & B-to-B Pinjaman Perbankan

20.153 11.446

8% 5%

CSR

18.783

7%

CSR

17.351

7%

APBD

119.918

47%

APBD

119.287

47%

PDAM

18.967

7%

PDAM

18.119

7%

DAK

5.404

2%

DAK

15.397

6%

253.850

100%

TOTAL

253.850

100%

TOTAL

Tabel 2 Sandingan Kebutuhan Ideal APBN dan Realisasi APBN

Dengan ketersediaan dana APBN 2015-2019 sebesar Rp 33,899 Triliun, maka perlu disusun skenario pesimis dimana ketersediaan dana lainnya juga mengikuti tren ketersediaan dana sebelumnya, yaitu hanya terpenuhi Rp 100,1 Triliun, serta penyediaan air baku berdasarkan RPJMN hanya sebesar 67 m3/detik. Mengikuti tren tersebut perlu dilakukan demand management dalam wujud penyesuaian pola konsumsi masyarakat. Asumsi kebutuhan air minum ditentukan sebagai berikut: a. 120 L/org/hr (5% Penduduk Kota) b. 100 L/org/hr (95% Penduduk Kota) c. 60 L/org/hr (Seluruh Penduduk Desa)

15


Sehingga pencapaian akses air minum per tahun sampai 2019 menjadi seperti pada Gambar 7.

APBN CK Rp.33,9 Trilyun

Non APBN Rp.100,1 Trilyun

Non APBN Rp. Rp 100,1 Trilyun SUMBER PEMBIAYAAN

APBN CK Rp 33,9 Trilyun

URAIAN

(Trilyun)

Air baku SUMBER PEMBIAYAAN KPS B to B Air baku Pinjaman Perbangkan KPS & B-to-B CSR Pinjaman Perbankan CSRAPBD PDAM APBD PDAM DAK DAK Total TOTAL

15,0 12,6 100,1

31,5 15,0 12,6 100,1

APBN (AIR MINUM-DJCK) 2015

2016

2017

2018

2019

74,77 %

79,08 %

83,33 %

87,53 %

91,81 %

Penambahan akses

4,44%

4,31%

4,25%

4,20%

4,28%

Penambahan BJP per tahun

0,76%

0,75%

0,74%

0,73%

0,72%

APBN CK (Rp)

6,8 T

6,8 T

6,8 T

6,8 T

6,8 T

Non APBN (Rp)

20,2 T

20,2 T

20,2 T

20,2 T

20,2 T

BJP (Rp)

3,9 T

3,9 T

3,9 T

3,9 T

3,9 T

Rencana pencapaian akses

Gambar 7 Skenario Pencapaian Air Minum dengan Pendanaan Pesimis

16

19,0 RP (trilyun) 20,0 19,0 1,0 20,0 1,0 1,0 31,5 1,0

Pembiayaan APBN TA. 2015 APBN TA 2015 untuk penanganan bidang air minum adalah sebesar Rp 6,79 T terdiri atas Rp 5,26 T Pagu Reguler dan Rp 1,53 T APBNP untuk kompensasi penghematan Subsidi BBM. Rincian alokasi APBN 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Uraian Output/Sub Output *)

Satuan (a)

REGULER Vol a

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Alokasi

TAMBAHAN APBN-P

PENGHEMATAN Vol a

Alokasi

Vol a

Alokasi

TOTAL Vol a

1.400.000.000

Alokasi

5.361.941.970

96.905.966

6.665.036.004

12

92.489.214

479.405

12

92.009.809

5

6.418.900

27.833

5

6.391.067

Layanan Perkantoran

bulan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan

bulan

- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

bulan

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NSPK

- Penyusunan Rancangan UndangUndang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Air Minum

RUU/ RPP

0

-

- Penyusunan Standar/Pedoman/Kriteria (SPK) Bidang Air Minum

SPK

0

-

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM

lap

- Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda

356

204.002.815

115

63.796.094

470

251.737.948

lap

107

60.333.494

107

60.333.494

- Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Dunia Usaha

lap

8

3.462.600

8

3.462.600

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja bidang SPAM

lap

205

36

11.671.702

239

121.506.155

114.528.034

16.060.961

4.693.581

SPAM Regional

ltr/dt

1500

290.616.997

400.000

1500

290.216.997

SPAM Perkotaan

ltr/dt

3780

2.221.336.074

4.465.096

115

472.549.096

3925

2.698.350.266

3780

2.221.336.074

4.465.096

115

472.549.096

3925

2.698.350.266

0

-

100.000.000

2174

524.981.701

100.000.000

0

100.000.000

385.621.829

1274

690.583.100

- SPAM IKK

ltr/dt

- SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan

ltr/dt

SPAM Berbasis Masyarakat

ltr/dt

- Pamsimas

ltr/dt

SPAM di Kawasan Khusus

ltr/dt

- SPAM Kawasan Kumuh Perkotaan

ltr/dt

159.203.595

0

159.203.595

- SPAM Kawasan Nelayan

ltr/dt

4.163.095

0

4.163.095

2174 1304

431.579.263 313.113.927

6.597.562 8.152.656

0

17

Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Air Minum

RPP

0

-

0

-

Penanganan- Penyusunan Bidang Air Minum Standar/Pedoman/Kriteria (SPK) Bidang Air Minum

SPK

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM

lap

- Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda

115

63.796.094

470

251.737.948

lap

107

60.333.494

107

60.333.494

- Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Dunia Usaha

lap

8

3.462.600

8

3.462.600

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja bidang SPAM

lap

205

36

11.671.702

239

121.506.155

204.002.815

1500

290.216.997

115

472.549.096

3925

2.698.350.266

115TAMBAHAN 472.549.096 APBN-P

3925

2.698.350.266 TOTAL

16.060.961

114.528.034

4.693.581

SPAM Regional

ltr/dt

1500

290.616.997

400.000

SPAM Perkotaan

ltr/dt

3780

2.221.336.074

4.465.096

- SPAM IKK

ltr/dt Satuan (a) ltr/dt

3780

2.221.336.074 REGULER

4.465.096 PENGHEMATAN

Uraian-Output/Sub Output *) SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan SPAM Berbasis Masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan - PamsimasAir Minum

ltr/dt

Vol a

Alokasi

2174

ltr/dt

Vol a

0 Vol a

Alokasi

100.000.000 1.400.000.000 100.000.000

2174 0

524.981.701 6.665.036.004 100.000.000

Alokasi

Vol a

Alokasi

431.579.263 5.361.941.970

6.597.562 96.905.966

0

92.489.214 313.113.927

479.405 8.152.656

Layanan Perkantoran SPAM di Kawasan Khusus

bulan ltr/dt

385.621.829

12 1274

92.009.809 690.583.100

Pembayaran Gaji dan Tunjangan - SPAM Perkotaan Kawasan Kumuh

bulan ltr/dt

159.203.595

0

159.203.595

- SPAM Kawasan Nelayan dan - Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan - SPAM Kawasan Rawan

ltr/dt bulan

4.163.095

0

4.163.095

222.255.139

30

222.255.139

366.361.279

5 613

6.391.067 1.983.067.431

16.547.750

124

338.390.209

349.813.529

0 625

1.644.677.222

Air/Perbatasan/Pulau Terluar Pengembangan Peraturan Sistem Penyediaan Minum SPAM PDAM Air Terfasilitasi

12 1304

ltr/dt

30

NSPK Kws.

5 619

6.418.900 1.681.662.830

6

27.833 64.956.678

- BantuanRancangan Program PDAM - Penyusunan UndangUndang dan Rancangan Peraturan - Pengembangan Jaringan SPAM Pemerintah Bidang MBR Air Minum

Kws. RUU/ RPP Kws.

122

333.088.521

1

11.246.062

SPAM Non PDAM Terfasilitasi - Penyusunan (SPK) Standar/Pedoman/Kriteria - Bantuan Program Non-PDAM Bidang Air Minum - Pengembangan Jaringan SPAM MBRPengawasan Pembinaan dan

kws.

0

-

SPK kws.

0

-

Pengembangan SPAM Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi - Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda Sistem Pelaporan secara Elektronik (eMonitoring) Kapasitas - Fasilitasi Penguatan

497

1.348.574.309

5

53.710.616

3 133

kws. lap Kab/ Kota lap

356

Lap

813

204.002.815

16.060.961

1.779.498

0

-

115

63.796.094

470

251.737.948

0

-

107

60.333.494

107

60.333.494

813

1.777.112

8

3.462.600

8 10

3.462.600 1.302.060

36

11.671.702

239 176

121.506.155 1.836.689

2.386

Masyarakat danBermotor Dunia Usaha Kendaraan

lap Unit

11

1.598.760

296.700

Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Pengolah DataKinerja dan bidang SPAM Komunikasi

lap Unit

205 176

114.528.034 1.836.689

4.693.581 0

Regional Peralatan SPAM dan Fasilitas Perkantoran

ltr/dt Unit

1500 130

290.616.997 753.969

400.000 296.700

1500 156

290.216.997 1.050.669

SPAM Perkotaan Gedung/Bangunan

ltr/dt M2

3780 300

2.221.336.074 225.000

4.465.096 0

115

472.549.096

3925 300

2.698.350.266 225.000

3780

2.221.336.074

4.465.096

115

472.549.096

3925

2.698.350.266

0

-

100.000.000

2174

524.981.701

100.000.000

0

100.000.000

385.621.829

1274

690.583.100

- SPAM IKK

ltr/dt

- SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan

ltr/dt

SPAM Berbasis Masyarakat

ltr/dt

- Pamsimas

ltr/dt

SPAM di Kawasan Khusus

ltr/dt

- SPAM Kawasan Kumuh Perkotaan

ltr/dt

159.203.595

0

159.203.595

- SPAM Kawasan Nelayan

ltr/dt

4.163.095

0

4.163.095

- SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

ltr/dt

222.255.139

30

222.255.139

SPAM PDAM Terfasilitasi

Kws.

619

1.681.662.830

6

64.956.678

366.361.279

613

1.983.067.431

- Bantuan Program PDAM

Kws.

122

333.088.521

1

11.246.062

16.547.750

124

338.390.209

Tabel 3 Pembiayaan APBN dan APBNP TA 2015

18

356

2174 1304

431.579.263

6.597.562

313.113.927

0

8.152.656

30

3

Diagram Penanganan Bidang Air Minum Strategi Strategi penyediaan air minum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peningkatan Akses Aman Air Minum Peningkatan Kemampuan Pendanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peningkatan Penyediaan Air Baku Pengembangan dan Penerapan NSPK Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat Inovasi Teknologi

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai 100% akses air minum di 2019, dalam hal ini melalui Direktorat Pengembangan Air Minum dan BPPSPAM dijabarkan dalam diagram seperti pada Gambar 8. Fungsi Turunan HOW

Project Scope : Tercapainya Akses Air Minum Aman 100%

Menyusun Tata Laksana/ Administrasi

Fungsi Dasar : Meningkatkan TURBINLAKWAS

Menyusun SOP Pembinaan Teknik

Menyusun Bentuk Kelembagaan

Melaksanakan

Mengevaluasi

Menyempurnakan

WHY Gambar 8 Diagram Pencapaian Akses 100% Air Minum

19


Kinerja Fungsional Fungsionalisasi SPAM merupakan kinerja turunan dari kinerja teknis dan kelembagaan, sehingga kinerja fungsional tidak dapat dipisahkan dari kinerja teknis dan kelembagaan. Problem statement dan upaya pendekatannya dijabarkan lebih rinci dalam penyusunan SOP teknis dan kelembagaan.

Kinerja Teknis

Dalam penanganan SPAM, problem statement kinerja teknik adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

20

Masih ditemukan kualitas bangunan SPAM yang tidak memenuhi kualitas dan esteem value; Belum adanya standar spesifikasi (Standar Nasional) untuk teknologi inovasi (teknologi membran); Belum diaplikasikannya SMM pengawasan pelaksanaan konstruksi; Terbatasnya tenaga ahli yang qualified dalam perencanaan dan supervisi; Keterbatasan sumber air baku; Lamanya proses memperoleh ijin baru-perpanjangan SIPA karena kembali memerlukan konsultasi publik; Keterbatasan dan mahalnya sumber energi; Terbatasnya data jaringan perpipaan eksisting dalam rangka peningkatan kinerja; Belum adanya standar kualifikasi perusahaan untuk KPS/B to B; Belum adanya pedoman kontrak konstruksi untuk KPS/B to B; dan Belum adanya pedoman pemberian SIPPA untuk KPS/B to B.

Upaya yang dilakukan dalam penyusunan SOP Teknik antara lain: 1.

Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang Readiness Criteria, termasuk persyaratan ketersediaan SDM dan biaya operasional pemeliharaan dan kesedian menerima aset terbangun oleh Pemda; 2. Menyusun dan memproses Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-penilaian DED yang memenuhi persyaratan Green SPAM); 3. Bekerjasama dengan Balitbang menyusun standar Kualitas Bangunan SPAM dengan memasukkan esteem value dan menyusun standar untuk spesifikasi teknologi inovasi; 4. Bekerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk mempercepat penyelenggaraan training dan sertifikasi tenaga ahli perencanaan dan supervise; 5. Mempercepat persiapan dan pelaksanaan program SPAM Regional dan SWRO serta mendorong percepatan pembangunan embung, waduk, dan IWRM (konservasi SDA); 6. Mendorong PDAM untuk membentuk DMA (aset dan jaringan pipa) melalui pilot project untuk direplikasi oleh Pemkab/kota dalam rangka penurunan NRW dan pemanfatan idle capacity; 7. Bekerjasama dengan Kemendagri melakukan pengendalian realisasi DDUB dan komitmen pemda untuk peningkatan pengelolaan SPAM dalam rangka merealisasikan SPM sesuai UU 23/2014; 8. Perlu adanya koordinasi antara Kementerian PU-PR, Kemenkes, dan Kemendagri dalam penyusunan skenario dan langkah-langkah pencapaian akses BJP terlindungi; 9. Mendorong aplikasi SMM pengawasan pelaksanaan konstruksi secara konsekuen dengan membentuk unit quality assurance; dan 10. Sosialisasi dan advokasi pemahaman peran Badan Usaha pengembangan SPAM.

21


Kinerja Kualitas Sama seperti kinerja fungsional, kinerja kualitas tidak dapat terlepas dari kinerja teknis, terutama untuk menentukan bagaimana kualitas air minum yang dihasilkan dari sistem terbangun.

Kinerja Administrasi

Permasalahan dalam kinerja administrasi atau tata laksana adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

22

Belum adanya legalisasi Readiness Criteria; Belum adanya legalisasi Readiness Criteria untuk KPS/B to B; Belum adanya pedoman/tata laksana dukungan APBN untuk SPAM Regional, perluasan SPAM Perkotaan; Belum adanya pedoman/tata laksana dukungan APBN untuk KPS/B to B; Belum adanya kriteria bantuan APBN terhadap ke Kabupaten/Kota dan Provinsi; Belum adanya kriteria tentang SPAM untuk kepentingan strategis nasional (lampiran UU 23 th. 2014); Belum dilegalisasikannya Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED yang memenuhi persyaratan Green SPAM); Belum dilegalisasikannya Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Jakstrada; dan Belum adanya legalisasi peraturan tentang dukungan APBN untuk penyehatan PDAM.

Upaya pendekatan dalam penyusunan tata laksana/administrasi adalah sebagai berikut: 1.

Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang pedoman/kriteria SPAM untuk kepentingan strategis nasional, dan tata laksana dukungan APBN untuk SPAM Kab/Kota dan Regional, serta perluasan SPAM Perkotaan; 2. Menyusun dan memproses Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Jakstrada; 3. Bekerjasama dengan Ditjen SDA me-review proses permohonan perizinan SIPA, terutama untuk perpanjangan SIPA agar lebih sederhana dan singkat; 4. Bekerja sama dengan K/L terkait dan PLN mengupayakan penerapan TDL yang lebih rendah utk PDAM mengacu pada penerapan TDL yang diterapkan pada PT KAI; 5. Bekerja sama dengan K/L terkait dan Pertamina mengupayakan harga BBM bersubsidi untuk PDAM dan HIPAM; 6. Menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang pengelolaan SPAM melalui penerbitan Permen PUPR; 7. Menyusun dan memproses Permen PUPR tentang persyaratan pemekaran kelembagaan PDAM dan pembentukan UPT/BLUD Penyelenggaraan SPAM; 8. Melengkapi juknis investasi (KPS dan B to B) yang lebih operasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan KPS dan B to B; 9. Bekerjasama dengan Kemenkeu melakukan review peraturan tentang batasan kewenangan serah terima aset (Menkeu: s.d Rp 100 M; Presiden: Rp 100-500 M; DPR > Rp 500 M); 10. Menyusun dan memproses pedoman pengawasan berjenjang penyelenggaraan SPAM sesuai UU 23/2014; dan 11. Melaksanakan pengawasan berjenjang sesuai pengaturan dalam batang tubuh UU 23/2014.

23


Kinerja Kelembagaan Problem statement kinerja kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

24

Belum adanya persyaratan ketersediaan SDM dan biaya operasional pemeliharaan oleh Pemkot/Pemkab/PDAM; Belum adanya pengaturan persyaratan pemekaran kelembagaan PDAM; Belum direalisasikannya komitmen pendanaan DDUB oleh Pemda; Masih banyaknya Pemkab/Pemkot belum bersedia menerima aset terbangun; Masih tingginya tingkat NRW (33%) dan idle capacity; 49% PDAM kurang sehat dan sakit, 70% PDAM belum FCR; Komitmen Pemda masih rendah dalam mendukung pengelolaan SPAM; Masih rendahnya komitmen Pemkab/Kota dalam melaksanakan alternatif pembiayaan SPAM melalui perbankan, KPS, dan B to B (karena regulasi yang ada masih bersifat makro sehingga belum adanya standar penyusunan kontrak dan FS utk B to B); Masih banyaknya K/L yang terkait penyelenggaraan AM sehingga terjadinya overlap kebijakan; Masih lamanya proses serah terima aset karena batasan kewenangan yaitu tahapan kewenangan Menteri Keuangan (s.d Rp 10M), Presiden (Rp 10-100 M), DPR (diatas Rp 100M); Masih banyak PDAM yang belum menyelesaikan utangnya (sebanyak 62 PDAM; 28 diantaranya masuk PUPN); Belum adanya skenario dan langkah-langkah pencapaian akses BJP terlindung, di lain pihak sasaran BJP terlindungi sebesar 40% dari total akses 100% tahun 2019; Terbatasnya kapasitas tim pengadaan Badan Usaha untuk proyek-proyek KPS di daerah; Belum adanya Unit Kerja yang mengawal kinerja capaian melalui dana APBD prov/kab/kota, swasta, BUMN/BUMD, atau pinjaman perbankan; Belum adanya Center of Excellent Nasional bagi pelaku Badan Usaha di sektor Air Minum (wadah konsultasi permasalahan terkait penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dan BUMN/BUMD; dan Belum adanya pemahaman yang sama mengenai peran Badan Usaha untuk pengembangan SPAM di tingkat pusat maupun daerah karena pejabat pusat/ daerah sering berpindah/berubah.

Upaya pendekatannya adalah: 1. 2. 3.

Bersama Kemenkeu menetapkan lembaga yang memiliki otoritas penyehatan PDAM; Adanya Tim Pengadaan Badan Usaha di tingkat Nasional yang dapat mendampingi tim KPS di daerah; dan Melakukan persiapan pembentukan Center of Excellent Penyelenggaraan SPAM di tingkat nasional.

25


Rencana Kegiatan 2015-2019 Kegiatan Pembangunan 2015-2019 Berdasarkan kebutuhan pendanaan sebesar Rp 253 Triliun dengan realisasi APBN sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar Rp 33,899 Triliun (Tabel 2), maka exercise tanggung jawab pembangunan SPAM untuk masing-masing sumber dana dijelaskan pada tabel berikut: Output 2015-2019 (lokasi/kawasan) Platform Pelayanan Air Minum SPAM Regional

Satuan kawasan

SPAM Perkotaan a. SPAM IKK

kecamatan

b. SPAM Ibu Kota Pem ekaran/Perluasan Perkotaan b.1 SPAM Ibu kota Pem ekaran

kecamatan

b.2 SPAM Perluasan Perkotaan b.2.1 Penam bahan kapasitas eksisting

APBN

KPS

10

-

-

340

-

-

-

1,864

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

55

198

67

-

b.2.2 Penurunan NRW

kawasan

39

1,951

SPAM di Kawasan Khusus a. SPAM Kws Kum uh Perkotaan

kawasan

b. SPAM Kws Nelayan

kawasan

c. SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

b. Pengem bangan Jaringan SPAM MBR

b. Pengem bangan Jaringan SPAM MBR Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi (Tur)binwas

-

DAK

-

-

-

-

-

621

-

2,825

-

-

-

-

6

6

-

556

278

-

-

-

-

-

-

3,637

-

-

2,408

-

-

95

-

31

4

973

-

TOTAL

40

-

29 360

973

2,847

-

2,030

-

-

9,059

-

-

15,104

-

-

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

484

-

-

561

95

-

-

-

129

-

-

164

-

-

-

667

-

1,001

-

-

-

-

-

-

-

-

PDAM

174

-

-

-

174

174

-

174

Kawasan

522

-

-

-

2,989

996

996

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

Kawasan

106

-

-

623

374

-

249

Kabupaten

410

-

-

410

410

-

-

SPAM Non-PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program Non-PDAM

18

PDAM

desa

SPAM PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program PDAM

0

-

-

kawasan

desa

APBD

-

kecamatan

a. PAMSIMAS

7

14

CSR

-

b.2.1 Pem anfaatan Idle SPAM Berbasis Masyarakat

Pinjaman Perbankan

Non-PDAM

Provinsi

50

50

-

34

224 1,832

5,503 50 1,352 410 34

Penyediaan Air Baku

TOTAL

5,787

2,163

1,075

Tabel 4 Pembagian Tanggung Jawab Masing-masing Sumber Pembiayaan (Output Lokasi/Kawasan)

26

3,441

16,780

2,165

3,223

33,366

Output 2015-2019 (L/detik) Platform Pelayanan Air Minum SPAM Regional SPAM Perkotaan a. SPAM IKK b. SPAM Ibu Kota Pem ekaran/Perluasan Perkotaan b.1 SPAM Ibu kota Pem ekaran b.2 SPAM Perluasan Perkotaan b.2.1 Penam bahan kapasitas eksisting

APBN

Pinjaman Perbankan

KPS

PDAM

APBD

CSR

TOTAL

DAK

4,778

2,426

-

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,920

18,630

-

-

-

-

-

-

-

-

420

-

-

-

1,080

-

240

3,500 10,200

1,650

10,850 84,750 1,740 -

-

-

-

-

-

-

5,940

2,850

-

180

180

-

10,800

b.2.1 Pem anfaatan Idle

670

-

9,730

-

5,560

2,780

9,730

28,470

b.2.2 Penurunan NRW

390

19,510

-

-

-

400

-

20,300

-

-

-

-

-

-

-

7,274

-

-

4,816

18,118

-

-

SPAM Berbasis Masyarakat a. PAMSIMAS SPAM di Kawasan Khusus

30,208

-

-

-

-

-

-

-

-

a. SPAM Kws Kum uh Perkotaan

770

-

-

-

4,840

-

-

5,610

b. SPAM Kws Nelayan

238

-

-

-

323

-

-

560

c. SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

492

-

-

-

2,001

-

3,003

5,496

SPAM PDAM Terfasilitasi

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Bantuan Program PDAM

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Bantuan Program Non-PDAM

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,228

15,006

4,816

88,169

21,990

12,973

SPAM Non-PDAM Terfasilitasi

Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi (Tur)binwas Penyediaan Air Baku TOTAL

128,278

128,278 25,604

198,784

Tabel 5 Pembagian Tanggung Jawab Masing-masing Sumber Pembiayaan (Output Liter/Detik)

27


Output 2015-2019 (tambahan SR atau RT)

Platform Pelayanan Air Minum SPAM Regional SPAM Perkotaan a. SPAM IKK b. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan b.1 SPAM Ibu kota Pemekaran b.2 SPAM Perluasan Perkotaan b.2.1 Penambahan kapasitas eksisting

APBN

Pinjaman

KPS

350,000 1,020,000

Perbankan

CSR

APBD

PDAM

DAK

TOTAL

477,750

242,550

-

14,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,592,000

1,863,000

-

-

-

-

-

-

-

-

42,000

-

-

-

108,000

-

24,000

165,000

-

-

-

-

-

-

594,000

285,000

-

18,000

18,000

-

1,085,000 8,475,000 174,000 1,080,000

b.2.1 Pemanfaatan Idle

67,000

-

973,000

-

556,000

278,000

973,000

2,847,000

b.2.2 Penurunan NRW

39,000

1,951,000

-

-

-

40,000

-

2,030,000

SPAM Berbasis Masyarakat a. PAMSIMAS SPAM di Kawasan Khusus a. SPAM Kws Kumuh Perkotaan b. SPAM Kws Nel a ya n c. SPAM Ka wa s a n Ra wa n Ai r/Perba ta s a n/Pul a u Terl ua r SPAM PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program PDAM b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR SPAM Non-PDAM Terfasilitasi

2,327,680

-

-

-

-

-

-

-

-

1,541,120

5,797,760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,000

-

-

-

484,000

-

-

9,666,560 561,000

23,750

-

-

-

32,250

-

-

56,000

157,440

-

-

-

640,320

-

960,960

1,758,720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR

-

-

-

-

-

-

-

-

49,700

-

-

748,264

1,122,396

-

-

1,920,361

4,318,570

3,022,750

1,500,550

2,289,384

14,365,426

2,199,000

1,957,960

29,653,641


-

27,733,280 Tabel 6 Pembagian Tanggung jawab Masing-masing Sumber Pembiayaan (Output Sambungan Rumah)

28

Budget (Rp Milyar)

Platform Pelayanan Air Minum SPAM Regional

APBN

CSR

APBD

PDAM

DAK

TOTAL

3,644

1,850

-

112

-

-

SPAM Perkotaan

-

-

-

-

-

-

-

-

a. SPAM IKK

6,861

-

-

-

42,655

14,211

-

63,727

-

-

-

-

-

-

-

294

-

-

-

183

-

41

b. SPAM Ibu Kota Pem ekaran/Perluasan Perkotaan b.1 SPAM Ibu kota Pem ekaran b.2 SPAM Perluasan Perkotaan b.2.1 Penam bahan kapasitas eksisting

2,395

Pinjaman Perbankan

KPS

1,146

8,001

518

-

-

-

-

-

-

-

4,531

2,174

-

137

137

-

8,126


463

-

7,422

-

4,241

2,121

7,422

21,669

b.2.2 Penurunan NRW

219

11,977

-

-

-

246

-

12,442

-

-

-

-

-

-

-

-

15,444

-

-

11,458

43,106

-

-

70,009

SPAM Berbasis Masyarakat a. PAMSIMAS SPAM di Kawasan Khusus a. SPAM Kws Kum uh Perkotaan b. SPAM Kws Nelayan c. SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar SPAM PDAM Terfasilitasi

-

-

-

-

-

-

-

-

512

-

-

-

3,692

-

-

4,204

157

-

-

-

246

-

-

403

1,068

-

-

-

4,884

-

7,330

13,283

-

-

-

-

-

-

-

-

794

-

-

-

191

159

-

1,144

1,408

-

-

-

3,142

997

460

6,007

-

-

-

-

-

-

-


141

-

-

-

34

-

28


246

-

-

-

785

249

115

1,395

-

-

-

5,893

8,839

-

-

14,731

a. Bantuan Program PDAM b. Pengem bangan Jaringan SPAM MBR SPAM Non-PDAM Terfasilitasi


2,751

7,038

9,789

18,199 52,098

204

18,199 20,153

11,446

17,351

119,287

18,119

15,397

253,850

Tabel 7 Pembagian Budget Masing-masing Sumber Pembiayaan

29


Dari total APBN DJCK untuk sektor air minum sebesar Rp 33,899 Triliun, maka pembagian per tahun adalah sebagai berikut: OUTPUT & SUB OUTPUT TOTAL SPAM Regional

Satuan

Volume (Lpd) Total

SR Total

2015

2016

Budget (Rp M) 2017 2018

2019

Total

kawasan

3.500

350.000

415

442

235

501

801

2.395

kecamatan

10.200

1.020.000

1.245

1.326

1.453

1.418

1.419

6.861

kawasan

420

42.000

-

76

40

86

92

294 1.146

SPAM Perkotaan a. SPAM IKK b. SPAM Ibu Kota Pem ekaran/Perluasan Perkotaan b.1 SPAM Ibu kota Pem ekaran b.2 SPAM Perluasan Perkotaan b.2.1 Penam bahan kapasitas eksisting

kawasan

1.650

165.000

-

265

282

301

297


kawasan

670

67.000

-

120

108

136

99

463

b.2.2 Penurunan NRW

kawasan

390

39.000

-

41

54

69

55

219

7.274

2.327.680

2.364

2.509

3.222

3.548

3.802

15.444

SPAM Berbasis Masyarakat a. PAMSIMAS

desa

SPAM di Kawasan Khusus a. SPAM Kws Kum uh Perkotaan

kawasan

770

77.000

107

114

108

100

84

512

b. SPAM Kws Nelayan

kawasan

238

23.750

40

35

29

29

25

157

desa

492

157.440

159

194

239

227

249

1.068

c. SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar SPAM PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program PDAM b. Pengem bangan Jaringan SPAM MBR

PDAM Kawasan

332

190

136

82

54

794

180,50

286,64

273,28

313,43

354,54

1.408

SPAM Non-PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program UPTD b. Pengem bangan Jaringan SPAM MBR

UPTD

Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi (Jumlah RT) Kab/Kota Total (Fisik) Turbinwas + Layanan Perkantoran Total (Fisik + Turbinwas + Layanan Perkantoran)

Tabel 8 Pembagian Budget per Tahun APBN 2015-2019

30

-

Kawasan

14

41

54

33

141

-

57,33

54,66

62,69

70,91

246

4.842

5.669

6.274

6.927

7.435

31.148

423

499

553

615

661

2.751

5.265

6.168

6.827

7.542

8.096

33.899

49.700

Kegiatan Turbinwas 2015-2019

NO

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

KEGIATAN PENGATURAN Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang Readiness Criteria, termasuk persyaratan ketersediaan SDM dan biaya operasional pemeliharaan dan kesediaan Pemda menerima aset terbangun Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang pedoman/kriteria SPAM untuk kepentingan strategis nasional, dan tata laksana dukungan APBN untuk SPAM Kab/Kota dan Regional, serta perluasan SPAM Perkotaan Mereview Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian DED) Menyusun dan memproses Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Jakstrada Bekerja sama dengan Balitbang menyusun standar kualitas bangunan SPAM dengan memasukan esteem value dan menyusun standar untuk spesifikasi teknologi inovasi Bekerja sama dengan Ditjen SDA mereview proses perizinan SIPA, terutama untuk perpanjangan SIPA agar lebih sederhana dan singkat Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait dan PLN mengupayakan penerapan TDL yang lebih rendah untuk PDAM mengacu pada penerapan TDL yang diterapkan pada PT. KAI Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait, dan Pertamina mengupayakan BBM bersubsidi untuk PDAM dan HIPPAM Menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang pengelolaan SPAM melalui penerbitan Permen PUPR Kerjasama dengan Kemendagri menyusun dan memproses Pengaturan tentang kriteria kelayakan Penyelenggara SPAM (PDAM, UPT, BLUD) Melengkapi Juknis Investasi (KPS dan B to B) yang lebih operasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan KPS dan B to B Fasilitasi Penyiapan dan pilot project aplikasi Performance Based Contract dalam penyelenggaraan SPAM (NRW reduction, energy efficiency, life cycle cost reduction) Bekerja sama dengan Kemenkeu melakukan review peraturan tentang batasan kewenangan serah terima aset (Menkeu: s.d Rp 100M; Presiden: Rp 100M-500M; DPR > Rp 500M) Menyusun dan memproses pedoman pengawasan berjenjang

2015

2016

2017

2018

2019

31

Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait dan PLN mengupayakan penerapan TDLAir yang lebih rendah untuk PDAM mengacu pada Penanganan Bidang Minum penerapan TDL yang diterapkan pada PT. KAI Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait, dan Pertamina mengupayakan 8. BBM bersubsidi untuk PDAM dan HIPPAM Menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) 9. bidang pengelolaan SPAM melalui penerbitan Permen PUPR Kerjasama dengan Kemendagri menyusun dan memproses 10. Pengaturan tentang kriteria kelayakan Penyelenggara SPAM (PDAM, UPT, BLUD) Melengkapi Juknis Investasi (KPS dan B to B) yang lebih operasional 11. sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan KPS dan B to B Fasilitasi Penyiapan dan pilot project aplikasi Performance Based 12. Contract dalam penyelenggaraan SPAM (NRW reduction, energy NO efficiency, life cycle cost reduction) KEGIATAN PENGATURAN Bekerja sama dengan Kemenkeu melakukan review peraturan Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang Readiness 13. tentang batasan kewenangan serah terima aset (Menkeu: s.d Rp Criteria, termasuk SDM dan biaya 100M; Presiden: Rppersyaratan 100M-500M;ketersediaan DPR > Rp 500M) 1. operasional pemeliharaan kesediaan Pemda menerima Menyusun dan memproses dan pedoman pengawasan berjenjangaset terbangun urusan wajib penyelenggaraan SPAM sesuai UU 14. pelaksanaan Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang 23/2014 (lingkup, pengawas, frekuensi, dan sanksi) pedoman/kriteria SPAM untuk kepentingan strategis nasional, dan PEMBINAAN 2. tata laksana dukungan APBN untuk SPAM Kab/Kota dan Regional, Bekerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk mempercepat serta perluasan SPAM Perkotaan 1. penyelenggaraan training dan sertifikasi tenaga ahli perencanaan Mereview Petunjuk dan supervisi SPAM Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian DED) SPAM Regional dan Mempercepat persiapan dan pelaksanaan Menyusun memproses Perdirjen tentang Petunjukembung, Teknis 2. SWRO sertadan mendorong percepatan pembangunan 4. Penyusunan Dokumen Jakstrada waduk dan IWRM (konservasi SDA) Bekerja sama Balitbang menyusun standar kualitaspipa) Fasilitasi PDAMdengan untuk membentuk DMA (aset dan jaringan 5. bangunan dengan value dan menyusun 3. melalui pilotSPAM project untuk memasukan replikasi olehesteem Pemkab/kota dalam standarpenurunan untuk spesifikasi inovasi idle capacity rangka NRW teknologi dan pemanfaatan Bekerja sama dengan Ditjen SDAlembaga mereviewotoritas proses untuk perizinan SIPA, Bersama K/L terkait menyiapkan 4. 6. terutama untuk perpanjangan SIPA agar lebih sederhana dan penyehatan PDAM singkat Bekerjasama dengan Kemendagri melakukan pengendalian Memfasilitasi K/L terkait danuntuk PLN mengupayakan realisasi DDUBPerpamsi, dan komitmen pemda peningkatan 5. 7. penerapan TDL yang lebih rendah untuk PDAM mengacu pada pengelolaan SPAM dalam rangka merealisasikan SPM sesuai UU penerapan TDL yang diterapkan pada PT. KAI 23/2014 Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait, Pertamina mengupayakan Fasilitasi penyusunan skenario dandan langkah-langkah pencapaian 8. 6. BBM bersubsidi untukbersama PDAM dan akses BJP terlindungi K/LHIPPAM terkait Menerapkan (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Kajian bentukSKKNI Unit Pengadaan tingkat nasional untuk KPS dan B to B 9. 7. bidang pengelolaan melalui penerbitan Permen PUPR SPAM Regional antar SPAM provinsi KerjasamaPemda dengan Kemendagri menyusun dan memproses Membina dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan 8. 10. (RISPAM, Pengaturan tentang kriteria kelayakanDED) Penyelenggara SPAM Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian (PDAM, UPT, BLUD) PENGAWASAN B) yang lebihkonstruksi operasional Melengkapi Juknis Investasi (KPS dan B to Menyelenggarakan SMM Pengawasan pelaksanaan 1. 11. secara sehingga dapat memberikan kepastianunit hukum pelaksanaan konsekuen dengan membentuk Quality AssuranceKPS dan B to B Melaksanakan pengawasan berjenjang pelaksanaan urusan wajib Performance Based Fasilitasi PenyiapanSPAM dan pilot project aplikasi 2. penyelenggaraan sesuai UU 23/2014 (lingkup, pengawas, 12. frekuensi, penyelenggaraan SPAM (NRW reduction, energy Contract dalam dan sanksi) efficiency, life cycle cost reduction) Bekerja sama dengan Kemenkeu melakukan review peraturan 13. tentang batasan kewenangan serah terima aset (Menkeu: s.d Rp 100M; Presiden: Rp 100M-500M; DPR > Rp 500M) 32 Menyusun dan memproses pedoman pengawasan berjenjang 7.

Kegiatan Turbinwas 2015-2019 (lanjutan)

2015

2016

2017

2018

2019

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KEGIATAN PENGATURAN Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang Readiness Criteria, termasuk persyaratan ketersediaan SDM dan biaya operasional pemeliharaan dan kesediaan Pemda menerima aset terbangun Menyusun dan memproses Permen/Perdirjen tentang pedoman/kriteria SPAM untuk kepentingan strategis nasional, dan tata laksana dukungan APBN untuk SPAM Kab/Kota dan Regional, serta perluasan SPAM Perkotaan Mereview Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian DED) Menyusun dan memproses Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Jakstrada Bekerja sama dengan Balitbang menyusun standar kualitas bangunan SPAM dengan memasukan esteem value dan menyusun standar untuk spesifikasi teknologi inovasi Bekerja sama dengan Ditjen SDA mereview proses perizinan SIPA, terutama untuk perpanjangan SIPA agar lebih sederhana dan singkat Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait dan PLN mengupayakan penerapan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Penanggung Jawab

Subdit Rentek

Subdit Rentek, Subdit SPAM Khusus & Kemitraan

Dit.PAM, BPPSPAM (Bid. KKP) BPPSPAM (Bid. KKP)

Subdit SPAM Khusus & Kemitraan

Subdit PPK

Subdit PPK

33

Kab/Kota dan Regional, serta perluasan SPAM Penanganan Bidang Air Minum Perkotaan Mereview Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen 3. Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian DED) Menyusun dan memproses Perdirjen tentang Petunjuk 4. Teknis Penyusunan Dokumen Jakstrada Bekerja sama dengan Balitbang menyusun standar kualitas bangunan SPAM dengan memasukan esteem 5. value dan menyusun standar untuk spesifikasi teknologi NO KEGIATAN Feb inovasi Bekerja sama dengan Ditjen PENGATURAN SDA mereview Menyusun dan proses memproses perizinan SIPA, terutama Permen/Perdirjen tentang 6. untuk perpanjangan SIPA Readiness Criteria, termasuk agar lebih sederhana dan persyaratan ketersediaan 1. singkat SDM dan biaya operasional Memfasilitasi Perpamsi, K/L pemeliharaan dan terkait dan Pemda PLN kesediaan menerima mengupayakan aset terbangun penerapan TDL yang lebih untuk 7. Menyusun dan rendah memproses PDAM mengacu pada Permen/Perdirjen tentang penerapan TDL yang pedoman/kriteria SPAM diterapkan pada PT.strategis KAI untuk kepentingan Memfasilitasi K/L nasional, danPerpamsi, tata laksana 2. terkait, danAPBN Pertamina dukungan untuk SPAM 8. mengupayakan BBM Kab/Kota dan Regional, bersubsidi untuk SPAM PDAM dan serta perluasan HIPPAM Perkotaan Melengkapi Juknis Investasi Mereview Petunjuk Teknis (KPS dan B toDokumen B) yang lebih Penyusunan 3. operasional sehingga dapat Perencanaan (RISPAM, Bisnis 9. memberikan kepastian DED) Plan, FS, DED-Penilaian hukum pelaksanaan KPS dan Menyusun dan memproses B to B Perdirjen tentang Petunjuk 4. Fasilitasi PenyiapanDokumen dan pilot Teknis Penyusunan aplikasi Performance project Jakstrada Based Contract dalam Bekerja sama dengan penyelenggaraan SPAM 10. Balitbang menyusun standar (NRW reduction, energy kualitas bangunan SPAM efficiency, life cycle cost dengan memasukan esteem 5. reduction) value dan menyusun standar Menyusun dan memproses untuk spesifikasi teknologi pedoman pengawasan inovasi berjenjang pelaksanaan Bekerja sama dengan Ditjen urusan wajib proses SDA mereview 11. penyelenggaraan SPAM perizinan SIPA, terutama 6. sesuai perpanjangan UU 23/2014 (lingkup, untuk SIPA pengawas, frekuensi, dan agar lebih sederhana dan sanksi) singkat PEMBINAAN Memfasilitasi Perpamsi, K/L 34 Bekerjasama dengan Ditjen terkait dan PLN Bina Konstruksi untuk mengupayakan penerapan

Kemitraan

Dit.PAM, BPPSPAM (Bid. KKP) BPPSPAM (Bid. KKP)

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (lanjutan)

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Subdit SPAM Khusus & Kemitraan Penanggung Jawab

Subdit PPK Subdit Rentek Subdit PPK

Subdit Rentek, Subdit SPAM Subdit PPK Khusus & Kemitraan

BPPSPAM (Bid. Dit.PAM, AKLIP & Bid. KKP), BPPSPAM (Bid. Subdit SPAM KKP) Khusus dan Kemitraan BPPSPAM (Bid. Subdit KKP) PPK, BPPSPAM (Bid. PEKP & Bid AKIP) Subdit SPAM Khusus & Kemitraan

Subdit PPK Subdit PPK

Subdit PPK

8.

9.

diterapkan pada PT. KAI Memfasilitasi Perpamsi, K/L terkait, dan Pertamina mengupayakan BBM bersubsidi untuk PDAM dan HIPPAM Melengkapi Juknis Investasi (KPS dan B to B) yang lebih operasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan KPS dan B to B Fasilitasi Penyiapan dan pilot project aplikasi Performance Based Contract dalam penyelenggaraan SPAM (NRW reduction, energy efficiency, life cycle cost KEGIATAN reduction) PENGATURAN Menyusun dan memproses Menyusun dan memproses pedoman pengawasan Permen/Perdirjen tentang berjenjang pelaksanaan Readiness Criteria, termasuk urusan wajib persyaratan ketersediaan penyelenggaraan SPAM SDM dan operasional sesuai UU biaya 23/2014 (lingkup, pemeliharaan dan dan pengawas, frekuensi, kesediaan Pemda menerima sanksi) aset terbangun PEMBINAAN Menyusun dan memproses Bekerjasama dengan Ditjen Permen/Perdirjen tentang Bina Konstruksi untuk pedoman/kriteria SPAM mempercepat untuk kepentingan training strategis penyelenggaraan nasional, dan tenaga tata laksana dan sertifikasi ahli dukungan APBN untuk SPAM perencanaan dan supervisi Kab/Kota dan Regional, SPAM serta perluasan persiapan SPAM Mempercepat Perkotaan dan pelaksanaan SPAM Mereviewdan Petunjuk Regional SWROTeknis serta Penyusunan Dokumen mendorong percepatan Perencanaan (RISPAM, Bisnis pembangunan embung, Plan, FS,dan DED-Penilaian DED) waduk IWRM (konservasi Menyusun dan memproses SDA) PerdirjenPDAM tentang Petunjuk Fasilitasi untuk Teknis Penyusunan Dokumen membentuk DMA (aset dan Jakstrada jaringan pipa) melalui pilot Bekerja untuk sama replikasi dengan oleh project Balitbang menyusun Pemkab/kota dalam standar rangka kualitas bangunan SPAM penurunan NRW dan dengan memasukan esteem pemanfaatan idle capacity value danK/L menyusun Bersama terkait standar untuk spesifikasi teknologi menyiapkan lembaga inovasi otoritas untuk penyehatan Bekerja sama dengan Ditjen PDAM SDA mereviewdengan proses Bekerjasama perizinan SIPA, terutama Kemendagri melakukan untuk perpanjangan SIPA pengendalian realisasi DDUB agar lebih sederhana dan komitmen pemdadan untuk singkat peningkatan pengelolaan Memfasilitasi SPAM dalam Perpamsi, rangka K/L terkait dan PLNSPM sesuai UU merealisasikan mengupayakan penerapan

Subdit PPK

BPPSPAM (Bid. AKLIP & Bid. KKP), Subdit SPAM Khusus dan Kemitraan

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (lanjutan) 10. NO

11. 1.

1. 2.

3.

4.

2.

3.

5. 4.

5. 6.

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Subdit PPK, BPPSPAM (Bid. PEKP & Bid AKIP)

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Penanggung Jawab

Subdit PPK Subdit Rentek

Subdit Wilayah I Subdit Rentek, dan Subdit Subdit SPAM Wilayah II Khusus & Kemitraan

Subdit SPAM Dit.PAM, Khusus & BPPSPAM (Bid. Kemitraan, Satker KKP) Strategis SPAM BPPSPAM (Bid. KKP) Subdit PPK, BPPSPAM Subdit SPAM Khusus & Kemitraan Subdit PPK, BPPSPAM (Bid PEKP & Bid KKP)

Subdit PPK Subdit Rentek, Subdit Wilayah I dan Subdit Subdit PPK II Wilayah

35

SPAM Mempercepat persiapan dan pelaksanaan SPAM Penanganan Bidang Air Minum Regional dan SWRO serta mendorong percepatan 2. pembangunan embung, waduk dan IWRM (konservasi SDA) 3. Fasilitasi PDAM untuk membentuk DMA (aset dan jaringan pipa) melalui pilot project untuk replikasi oleh Pemkab/kota dalam rangka penurunan NRW dan pemanfaatan idle capacity 4. Bersama K/L terkait menyiapkan lembaga otoritas untuk penyehatan NO KEGIATAN Feb PDAM PENGATURAN 5. Bekerjasama dengan Menyusun dan memproses Kemendagri melakukan Permen/Perdirjen tentang pengendalian realisasi DDUB Readiness Criteria, termasuk dan komitmen pemda untuk persyaratan ketersediaan peningkatan pengelolaan 1. SDM dan biaya operasional SPAM dalam rangka pemeliharaan dan merealisasikan SPM sesuai UU kesediaan Pemda menerima 23/2014 aset terbangun 6. Fasilitasi penyusunan skenario Menyusun dan memproses dan langkah-langkah Permen/Perdirjen pencapaian aksestentang BJP pedoman/kriteria SPAM terlindungi bersama K/L untuk kepentingan strategis terkait nasional, dan tatadalam laksana 2. 7. Membina Pemda dukungan APBN untuk SPAM Penyusunan Dokumen Kab/Kota dan (RISPAM, Regional,Bisnis Perencanaan serta perluasan SPAM DED) Plan, FS, DED-Penilaian Perkotaan Mereview Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen 3. Perencanaan (RISPAM, Bisnis Plan, FS, DED-Penilaian DED) PENGAWASAN Menyusun dan memproses 1. Menyelenggarakan SMM Perdirjen tentang Petunjuk Pengawasan pelaksanaan 4. Teknis Penyusunan Dokumen konstruksi secara konsekuen Jakstrada dengan membentuk unit Bekerja Assurance sama dengan Quality Balitbang menyusun standar kualitas bangunan SPAM dengan memasukan esteem 5. value dan menyusun standar untuk spesifikasi teknologi inovasi Bekerja sama dengan Ditjen SDA mereview proses perizinan SIPA, terutama 6. untuk perpanjangan SIPA agar lebih sederhana dan singkat Memfasilitasi Perpamsi, K/L 36 terkait dan PLN mengupayakan penerapan

Subdit SPAM Khusus & Kemitraan, Satker SPAM Strategis

Subdit PPK, BPPSPAM

Detail Pelaksanaan Kegiatan 2015 (lanjutan)

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Subdit PPK, BPPSPAM (Bid Penanggung PEKP & Bid KKP) Jawab

Subdit Rentek, Subdit Wilayah I dan Subdit Subdit Rentek Wilayah II

Subdit Rentek Subdit Rentek, Subdit SPAM Subdit Rentek, Khusus & Subdit SPAM Kemitraan Khusus & Kemitraan, Subdit Wilayah I, Subdit Wilayah II, Dit.PAM, BPPSPAM (Bid BPPSPAM (Bid. PEKP & Bid AKIP KKP) Subdit Wilayah I, BPPSPAM (Bid. Subdit Wilayah II, KKP) Satker SPAM Strategis Subdit SPAM Khusus & Kemitraan

Subdit PPK

Subdit PPK

Lampiran Capaian dan Target Akses Aman Air Minum 100% Per Provinsi

Data Proyeksi Cakupan Akses Air Minum Provinsi No 1

2

3

4

Provinsi Aceh

2014

2015

2016

2017

2018

2019

62.4

75.1

80.0

85.0

90.0

95.0

Jaringan Perpipaan

15.1

23.0

25.8

31.3

39.3

48.8

59.3

Bukan Jaringan Perpipaan

47.3

52.1

54.3

53.8

50.8

46.3

40.7

Akses Tidak Aman

37.6

24.9

20.0

15.0

10.0

5.0

67.8

73.6

78.9

84.2

89.4

94.7

Jaringan Perpipaan

20.1

25.0

29.0

35.0

43.0

53.0

63.5


47.7

48.6

49.9

49.1

46.4

41.7

36.5

Akses Tidak Aman

32.2

26.4

21.1

15.8

10.6

5.3

66.7

74.6

79.7

84.7

89.8

94.9

Jaringan Perpipaan

24.6

29.8

32.3

36.3

41.8

49.3

57.8


42.1

44.8

47.4

48.5

48.1

45.6

42.2

Akses Tidak Aman

33.3

25.4

20.3

15.3

10.2

5.1

74.4

81.2

84.9

88.7

92.5

96.2

Sumatra Utara

Sumatra Barat

Riau Jaringan Perpipaan

5

2013

100

100

100

100

4.7

8.8

11.8

17.3

24.8

34.3

44.3


69.6

72.4

73.2

71.4

67.7

62.0

55.7

Akses Tidak Aman

25.6

18.8

15.1

11.3

7.5

3.8

60.6

71.5

77.2

82.9

88.6

94.3

Jambi

100

Jaringan Perpipaan

16.4

26.7

29.7

35.2

42.7

52.2

62.2


44.1

44.7

47.4

47.6

45.9

42.1

37.8

Akses Tidak Aman

39.4

28.5

22.8

17.1

11.4

5.7

-

37


No

Provinsi

6 Sumatra Selatan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

56.9

67.4

Jaringan Perpipaan

14.2

22.7

25.7

31.2

38.7

48.2

58.2


42.7

44.7

48.2

49.2

48.2

45.2

41.8

Akses Tidak Aman

43.1

32.6

73.9

26.1

80.4

19.6

87.0

13.0

93.5

100

6.5

-

36.8

52.8

62.2

71.7

81.1

90.6

100

Jaringan Perpipaan

11.3

17.7

20.7

26.2

33.7

43.2

53.2


25.5

35.1

41.5

45.4

47.4

47.3

46.8

Akses Tidak Aman

63.2

7 Bengkulu

8 Lampung Jaringan Perpipaan

54.2

9.4

-

66.8

73.4

80.1

86.7

93.4

100

47.2

37.8

28.3

18.9

4.3

9.0

12.0

17.5

25.0

34.5

44.5


49.8

57.7

61.4

62.5

61.7

58.8

55.5

Akses Tidak Aman

45.8

9 Kepulauan Bangka Belitung

65.0

71.1

76.9

82.7

88.5

94.2

Jaringan Perpipaan

4.2

7.2

10.2

15.7

23.2

32.7

42.7

65.2

61.5

57.3


60.8

Akses Tidak Aman

35.0

10 Kepulauan Riau

38

2013

33.2

63.9 28.9

26.6

66.7 23.1

19.9

67.0 17.3

13.3

11.5

6.6

100

5.8

100

73.6

61.7

69.4

77.0

84.7

92.3

Jaringan Perpipaan

29.3

23.6

26.6

32.1

39.6

49.1

59.1


44.2

38.1

42.7

44.9

45.0

43.2

40.9

Akses Tidak Aman

26.4

38.3

30.6

23.0

15.3

7.7

-

Provinsi

No

11 DKI Jakarta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

92.5

93.7

95.0

96.2

97.5

98.7

Jaringan Perpipaan

43.2

47.2

51.2

57.2

65.2

74.2

83.2


49.3

46.6

43.8

39.1

32.3

24.6

16.8

7.5

6.3

5.0

3.8

2.5

1.3

-

64.4

67.8

74.2

80.7

87.1

93.6

100

Jaringan Perpipaan

13.5

13.8

15.8

21.3

29.3

38.8

49.8


50.8

54.0

58.4

59.4

57.8

54.8

50.2

Akses Tidak Aman

35.6

Akses Tidak Aman 12 Jawa Barat

6.4

-

71.3

76.5

81.2

85.9

90.6

95.3

100

Jaringan Perpipaan

21.3

22.7

25.2

29.7

37.7

48.2

59.2


50.0

53.8

56.0

56.2

52.9

47.1

40.8

Akses Tidak Aman

28.7

9.4

4.7

79.3

80.4

84.3

88.2

92.2

96.1

Jaringan Perpipaan

14.2

17.4

21.9

27.9

35.9

45.4

55.9

60.3

56.2

50.7

44.1

7.8

3.9

13 Jawa Tengah

14 DIY Bukan Jaringan Perpipaan

65.1

Akses Tidak Aman

20.7

15 Jawa Timur Jaringan Perpipaan

23.5

63.0 19.6

25.8

18.8

62.4 15.7

19.3

14.1

11.8

12.9

100

-

74.0

78.7

83.0

87.2

91.5

95.7

18.4

20.9

25.4

31.4

38.9

48.4

58.9

55.8

52.6

47.4

41.1

8.5

4.3

-

85.9

92.9

100


55.7

Akses Tidak Aman

26.0

16 Banten

32.2

100

64.5

57.8 21.3 64.7

57.6 17.0 71.8

12.8 78.8

100

Jaringan Perpipaan

10.4

11.6

14.6

20.1

27.6

37.1

47.1


54.1

53.1

57.2

58.7

58.3

55.8

52.9

Akses Tidak Aman

35.5

35.3

28.2

21.2

14.1

7.1

-

39


No

Provinsi

17 Bali

2014

2015

2016

2017

2018

2019

89.8

90.8

92.6

94.5

96.3

98.2

Jaringan Perpipaan

41.9

43.0

46.0

51.5

59.0

68.5

78.5


21.5

47.9

47.7

46.6

42.9

37.3

29.6

Akses Tidak Aman

10.2

9.2

7.4

5.5

3.7

1.8

18 Nusa Tenggara Barat

100

-

55.0

64.8

71.8

78.9

85.9

93.0

Jaringan Perpipaan

17.6

22.2

25.2

30.7

38.2

47.7

57.7


37.4

47.7

45.3

42.3

Akses Tidak Aman

45.0

19 Nusa Tenggara Timur

42.6 35.2

46.6 28.2

48.2 21.1

14.1

100

7.0

100

51.7

69.6

75.7

81.8

87.8

93.9

Jaringan Perpipaan

14.6

33.8

37.3

42.8

49.8

58.8

68.8


37.2

35.8

38.4

39.0

38.0

35.1

31.2

Akses Tidak Aman 20 Kalimantan Barat

48.3

30.4

24.3

18.2

12.2

6.1

-

63.2

74.1

79.2

84.4

89.6

94.8

Jaringan Perpipaan

11.0

20.6

23.6

29.1

36.6

46.1

56.1


52.2

53.0

48.7

43.9

Akses Tidak Aman

36.8

21 Kalimantan Tengah

53.4 25.9

55.6 20.8

55.3 15.6

10.4

100

5.2

100

48.0

60.5

68.4

76.3

84.2

92.1

Jaringan Perpipaan

17.6

26.2

29.2

34.7

42.2

51.7

61.7


30.5

42.0

40.4

38.3

Akses Tidak Aman

52.0

22 Kalimantan Selatan

34.3 39.5

39.2 31.6

41.6 23.7

15.8

7.9

-

62.1

70.3

76.3

82.2

88.1

94.1

Jaringan Perpipaan

33.7

40.6

43.6

49.1

56.6

66.1

76.1


28.4

31.5

28.0

23.9

Akses Tidak Aman

37.9

23 Kalimantan Timur

40

2013

29.7 29.7

32.7 23.7

33.1 17.8

11.9

100

5.9

100

80.0

79.8

83.9

87.9

91.9

96.0

Jaringan Perpipaan

47.0

45.5

48.5

54.0

61.5

71.0

81.0


33.0

33.9

30.4

25.0

19.0

Akses Tidak Aman

20.0

8.1

4.0

34.3 20.2

35.4 16.1

12.1

-

No

Provinsi

24 Sulawesi Utara

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

67.2

73.7

79.0

84.2

89.5

94.7

Jaringan Perpipaan

18.9

24.1

27.1

32.6

40.1

49.6

59.6


48.3

49.4

45.1

40.4

Akses Tidak Aman 25 Sulawesi Tengah Jaringan Perpipaan

32.8

51.9 21.0

51.6 15.8

10.5

5.3

-

55.8

70.1

76.1

82.1

88.0

94.0

14.7

24.2

27.2

32.7

40.2

49.7

59.7

47.9

44.3

40.3


41.2

Akses Tidak Aman

44.2

26 Sulawesi Selatan

49.6 26.3

100

67.0

45.9 29.9 75.1

48.9 23.9 80.1

49.4 17.9 85.1

12.0 90.0

100

6.0

-

95.0

100

Jaringan Perpipaan

20.7

30.5

33.5

39.0

46.5

56.0

66.0


46.3

44.6

46.6

46.1

43.5

39.0

34.0

Akses Tidak Aman

33.0

27 Sulawesi Tenggara Jaringan Perpipaan

14.9

10.0

5.0

-

72.0

82.2

85.8

89.3

92.9

96.4

28.4

31.4

36.9

44.4

53.9

63.9

52.4

48.5

42.6

36.1

7.1

3.6

100


53.2 28.0

53.8 17.8

54.4 14.2

10.7

100

55.0

65.4

72.3

79.3

86.2

93.1

29.4

32.4

37.9

45.4

54.9

64.9

40.8

38.2

35.1

Jaringan Perpipaan

23.7


31.2

Akses Tidak Aman

45.0

29 Sulawesi Barat

19.9

18.8

Akses Tidak Aman 28 Gorontalo

24.9

42.1

36.1 34.6 61.6

40.0 27.7 69.3

41.4 20.7 77.0

13.8 84.6

6.9

-

92.3

100

Jaringan Perpipaan

10.9

20.1

23.1

28.6

36.1

45.6

55.6


31.3

41.5

46.2

48.4

48.6

46.8

44.4

Akses Tidak Aman

57.9

38.4

30.7

23.0

15.4

7.7

-

41


No

Provinsi

30 Maluku Jaringan Perpipaan

2016

2017

2018

2019

74.1

80.5

87.0

93.5

14.1

22.3

25.3

30.8

38.3

47.8

57.8

48.8

45.7

42.2

43.5 42.4

45.3 32.4

48.8 25.9

49.8 19.5

13.0

6.5

100

-

59.7

72.1

77.7

83.2

88.8

94.4

21.5

36.3

39.3

44.3

50.8

59.3

68.8

38.0

35.1

31.2


38.2

Akses Tidak Aman

40.3

32 Papua Barat

2015

67.6


Jaringan Perpipaan

2014

57.6

Akses Tidak Aman 31 Maluku Utara

67.2

35.8 27.9 78.3

38.4 22.3 82.6

38.9 16.8 87.0

11.2 91.3

100

5.6

-

95.7

100

Jaringan Perpipaan

16.0

24.2

27.2

32.2

38.7

47.2

56.7


51.2

54.1

55.4

54.8

52.6

48.5

43.3

Akses Tidak Aman

32.8

33 Papua Jaringan Perpipaan

42

2013

44.1

21.7 66.6

17.4 73.3

13.0 80.0

8.7

4.3

-

86.7

93.3

100

6.1

17.9

20.9

26.4

33.9

43.4

53.4


38.1

48.7

52.4

53.5

52.7

49.9

46.6

Akses Tidak Aman

55.9

33.4

26.7

20.0

13.3

6.7

-

43

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan T. +6221-72796578 E. [email protected] http://ciptakarya.pu.go.id

2015

Recommend Documents