2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (V)

JAKARTA KAMIS, 1 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 89/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian [Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan [Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Alissa Q Munawaroh Rahman 2. Hari Kurniawan 3. Malang Corruption Watch (MCM), dkk ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait (V) Kamis, 1 Oktober 2015 Pukul 11.18 – 12.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Julius Ibrani 2. Erwin Natosmal Oemar 3. Syarifuddin B. Ahli dari Pemohon: 1. Rimawan Pradiptyo C. Pemerintah: 1. Nasrudin 2. Umar Aris 3. Hary Kriswanto 4. Djoko Sasono 5. Yuyun Endah Wahyuningrum 6. Eddi 7. Sri Lestari D. Pihak Terkait (Polri): 1. Sam Budi Gustian 2. M. Taslim 3. Bakharuddin 4. Bambang Husadi 5. Chrysnanda 6. Agung Makbul 7. Sis Mulyono 8. Risben

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dalam Perkara Nomor 89/PUUXIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon yang hadir siapa?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Selamat siang, Yang Mulia. Pada hari ini yang hadir sebagai Kuasa Hukum, saya Erwin Natosmal, sedangkan sebelah, Julius Ibrani, Kuasa Hukum. Sedangkan Ahli yang bisa hadir di persidangan hari ini Bapak Dr. Rimawan Pradiptyo, Pakar Hukum Ekonomi Kriminal dari Universitas Gadjah Mada.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ada 5 Ahli rencananya yang kami harapkan dapat bergabung untuk memberikan keterangan pada hari ini. Namun karena beberapa hal, cuma ada satu Ahli yang bisa hadir. Dua Ahli memberikan keterangan tertulis, sedangkan 2 Ahli memohon kepada Yang Mulia untuk diberikan waktu … memberikan keterangan susulan.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang hadir siapa? Saya persilakan, Pak Nasrudin.

6.

PEMERINTAH: NASRUDIN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili Presiden, dari sebelah kiri saya, Bapak Dr. Umar Aris, Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Perhubungan, Bapak Hari Kriswanto, Sesdirjen Perhubungan Darat, Bapak Djoko Sasono, Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Ibu Yuyun Endah Wahyuningrum, Direktur BSTP, dan Bapak Eddi, Direktur LLAJ, dan dari sebelah kanan saya ini, Ibu Sri Lestari, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Terima kasih, Yang Mulia. 1

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari Pihak Terkait, saya persilakan.

8.

PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pihak Terkait, saya Brigjen Pol. Budi Gustian, dari sebelah kanan AKBP Taslim, Kasubdit Reginden Mabes Polri, Dr. Bakharuddin, Dirlantas Polda Bengkulu, Brigjen Bambang Husadi, Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Dr. Chrysnanda, Pengajar PTIK, Dr. Agung Makbul dari Divisi Hukum, Kombespol Sis Mulyono dari Divisi Hukum, dan Kompol Risben dari Korlantas Polri. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon dan kemudian keterangan tambahan Pihak Terkait yang diminta oleh Majelis dan kita sudah menerima pendapat keterangan Ahli dari Pemohon yang sifatnya tertulis tidak bisa hadir. Yang pertama, dari siapa ini, Pemohon?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Yang pertama dari (…)

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yeni Sucipto?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Yeni Sucipto, Sekjen Fitra.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terus kemudian yang kedua?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Yang kedua, kami minta dari Masyarakat Transportasi Indonesia.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT MTI ini ya? 2

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ini yang tertulis ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Tertulis.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian yang bisa hadir Pak Rimawan Pradiptyo, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, saya persilakan untuk maju terlebih dahulu diambil sumpahnya, Pak Rimawan. Pak Rimawan beragama Islam, ya. Saya mohon berkenan Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk mengambil sumpah.

22.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

23.

AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan kembali ke tempat, terima kasih, Yang Mulia. Majelis menentukan, Pihak Terkait dulu untuk memberikan keterangan tambahan. Silakan Pak Sam, silakan. Bisa di kiri atau di kanan, terserah. 3

25.

PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan tambahan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pihak Terkait atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Republik Indonesia, menindaklanjuti Perintah Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 16 September 2015 dan menanggapi Keterangan Saksi Pemohon Saudara Kusbandono, Pihak Terkait Pelayanan Surat Izin Mengemudi untuk penyandang cacat, izinkan Polri memberikan keterangan tambahan secara tertulis sebagai berikut. Pernyataan Pemohon Saudara Hari Kurniawan menyatakan hak konstitusinya dirugikan oleh karena pemohonannya untuk mendapatkan SIM tidak dilayani. Atas pernyataan ini, Polri menjelaskan bahwa pernyataan itu tidak benar dan tidak berasalan karena penyandang cacat diamodir oleh Pasal 80 huruf e Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bagi penyandang cacat untuk mengemudikan kendaraan khusus diberikan SIM D. Sampai saat ini Polri telah menerbitkan SIM D di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 1.441 lembar. Bukti 1 terlampir. Kepemilikan SIM pada dasarnya sudah merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1). Namun demikian, guna mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan ketenteraman umum, maka hak asasi setiap warga negara juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan setiap orang menjalankan hak dan kebebasannya. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Izin secara filosifis adalah merupakan kebolehan atas sesuatu yang dilarang. Mengemudikan ranmor di jalan pada dasarnya dilarang oleh negara oleh karena dapat membahayakan jiwa raga, harta benda, ketika ranmor dioperasionalkan di jalan. Oleh sebab itu, SIM tidak serta merta dapat diberikan kepada setiap orang melainkan diberikan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan secara jelas negara mengaturnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pernyataan Pemohon Saudara Hari Kurniawan bahwa tidak dilayani oleh karena belum ada petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan sarana uji praktik lapangan, atas pernyataan ini, Polri menanggapi bahwa pernyataan itu tidak benar. Syarat-syarat untuk mendapatkan SIM sebagai pedoman teknis dan petunjuk 4

pelaksanaan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dijabarkan dalam Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Berikut dengan lampirannya dan Keputusan Kakorlantas Nomor KEP72/XII/2013 tentang SOP Bidang Regiden, bukti 2, 3, dan 4 terlampir dengan penjelasan ringkas sebagai berikut. Syarat untuk mendapatkan SIM diatur dalam Pasal 24 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 yang meliputi syarat. a. Usia b. Administrasi c. Kesehatan Hal ini mendasari pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan usia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap Kaporli Nomor 9 Tahun 2012. Syarat batasan usia ini dimaksudkan adalah dipastikan bahwa pemegang SIM harus memiliki kematangan berpikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar sesuai dengan norma undang-undang, sedangkan tujuan adalah guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan ketika berkendaraan dioperasionalkan di jalan. Persyaratan administrasi diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 32 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Selanjutnya persyaratan kesehatan meliputi kesehatan jasmani, kesehatan rohani … dan rohani. Kesehatan jasmani sesuai Pasal 35 meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan. Kesehatan meliputi kemampuan kedua mata berfungsi dengan baik, mampu melihat dalam jarak sekurang-kurangnya (suara tidak terdengar jelas) meter, baik menggunakan alat bantu melihat maupun tidak, tidak buta warna, parsial maupun total serta luas lapangan pandang mata normal dengan sudut pandang 120 sampai dengan 180 derajat. Tujuan dari syarat penglihatan adalah untuk memastikan bahwa pengemudi mampu mengendalikan ranmor dan menghindari terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain serta mampu memahami rambu-rambu perintah larangan atau petunjuk baik berupa simbol, angka, huruf maupun lampu isyarat. Yang terhormat Yang Mulia, untuk syarat kesehatan pendengaran yaitu kemampuan mendengar dengan jelas bisikan dengan satu telinga tertutup untuk setiap telinga dengan jarak 20 cm dari daun telinga dan kedua membran telinga harus utuh. Syarat ini adalah untuk memastikan bahwa pengemudi mampu mengenali perintah, larangan, dan/atau petunjuk yang diberikan melalui suara. Contohnya klakson atau semboyan 35 kereta api ketika kereta api akan melewati lintasan tidak berpalang, sirine ambulan dan/atau mobil pengawalan polisi, dan sebagainya. Kesehatan fisik atau perawakan diukur dari tekanan darah dalam batas normal tidak ditemukan keganjilan fisik yang dapat menghambat

5

seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor secara baik dan benar. Sementara untuk kesehatan rohani sebagaimana diatur dalam Pasal 36 meliputi kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian dan kemampuan penyesuaian diri, stabilitas emosi, dan ketahanan kerja. Sementara kemampuan konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian dan/atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Sementara kecermatan adalah kemampuan untuk melihat situasi dalam keadaan secara cermat, sehingga tidak salah dalam mempersepsikan kondisi jalan. Sementara pengendalian diri adalah kemampuan mengendalikan sikapnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dan kemampuan penyesuaian diri adalah kemampuan mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri, sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apa pun yang terjadi di jalan saat mengemudi. Sementara stabilitas emosi diukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan untuk mengontrol emosi pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi. Dan ketahanan kerja adalah kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan. Syarat kesehatan jasmani dan rohani dalam proses ujian dilaksanakan oleh dokter sebagai ahli di bidang kesehatan dan psikologi sebagai ahli di bidang kesehatan rohani. Selanjutnya putusan bahwa seorang calon pengemudi memenuhi syarat kesehatan atau tidak adalah sepenuhnya domain ahli. Polri hanya menjadikan surat keterangan sebagai syarat dalam proses penerbitan SIM. Syarat kesehatan jasmani dan rohani yang diatur dalam perkap 9 adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum berlaku di dunia internasional yang didasarkan pada kajian illmiah dunia kesehatan, jasmani, dan rohani. Persyaratan ini pada dasarnya memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan saja, buta warna. Apabila sudah ditemukan teknologi alat bantu bagi penyandang buta warna dapat mengenali rambu larangan, perintah petunjuk atau mengenali isyarat lampu sinar pengatur lalu lintas, sudah barang tentu syarat tidak buta warna dapat dievaluasi dan penyandang cacat buta warna dapat dilayani untuk mendapatkan SIM. Selanjutnya, selain persyaratan usia, administrasi, kesehatan jasmani, rohani, peserta SIM … uji SIM dipersyaratkan pula harus lulus ujian teori dan ujian praktik mengemudi yang bertujuan untuk mengenali

6

… menggali dimensi kompetensi calon pengemudi yang meliputi dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dan dimensi sikap. Ujian teori dilaksanakan untuk menggali dimensi kompetensi calon pengemudi diatur dalam Pasal 57 Perkap Nomor 9 Tahun 2012 dan ujian teori dilaksanakan dengan cara manual atau menggunakan sistem AudioVisual Integrated System atau dikenal di kalangan kepolisian sebagai AVIS sebagai sarana ujian secara elektronik. Polri telah menyiapkan sekitar 5000 bank soal yang diberikan kepada calon pengemudi secara acak dengan standar kelulusan yang ditetapkan dan berlaku umum. Ujian praktik tujuannya adalah untuk menggali dimensi keterampilan dan sikap lalu lintas di jalan yang meliputi praktik simulator, praktik pada lokasi disiapkan maupun praktik di jalan umum. Ujian keterampilan simulator diatur dalam Pasal 58 Perkap 9 Tahun 2012. Ujian praktik lapangan diatur Pasal 60 Perkap 9 yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu ujian praktik 1 dilaksanakan di area uji yang telah disiapkan dan ujian praktik di lapangan atau di jalan umum. Ujian praktik 1 diatur dalam Pasal 61 dan ujian praktik 2 diatur dalam Pasal 62 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, sedangkan simulasi tempat ujian praktik telah diatur dalam lampiran perkap. Untuk ujian praktik 2 diatur dalam Pasal 64 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain. Huruf a, mengemudikan ranmor dengan sempurna sampai dengan huruf k melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemidaan, pengidentifikasian, dan prakiraan keputusan dalam pelaksanaannya pada saat melaksanakan kendaraan di jalan umum. Selain persyaratan bagi calon pengemudi, juga diatur secara jelas regulasi terkait dengan sarana prasarana sebagai berikut. Bagi petugas uji SIM yang harus memenuhi syarat-syarat kompetensi menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam regulasi penerbitan SIM secara keseluruhan. Adanya petugas Polri yang memberikan pernyataan bahwa ada … bahwa ada petunjuk teknis dan lapangan adalah merupakan sebuah kesalahan. Jadi kalau ada … kemarin mengatakan petugas belum ada petunjuk teknis dan lapangan adalah merupakan suatu kesalahan yang menunjukkan yang bersangkutan tidak profesional dan akan dilakukan evaluasi atas keberadaannya sebagai penguji SIM. Secara keseluruhan, persyaratan dimaksud di atas adalah untuk menjamin hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan dari ancaman gangguan ketertiban umum dan sekaligus dalam upaya mendukung kinerja penegakan hukum oleh Polri. Untuk sarana praktik bagi penyandang cacat, secara jujur Polri belum mampu menyiapkan dengan alasan kemampuan anggaran negara masih terbatas. Prioritas diutamakan pada sarana uji SIM secara umum, belum tersedia seperti 7

bus, dump truck, alat berat, dan sebagainya, itu pun belum tersedia. Guna efektivitas dan efesiensi untuk penyandang cacat selama ini, Polri menggunakan kendaraan yang sudah familiar bagi calon pengemudi oleh karena sudah dimodifikasi secara khusus sesuai kebutuhan atau kecacatannya. Atas hal ini, Polri menyampaikan permohonan maaf dan selanjutnya ke depan Polri menjadikan prioritas untuk diadakan tentu dengan didahului oleh pengidentifikasian kebutuhan sesuai kecacatan yang ragamnya sangatlah banyak. Kemudian atas pertanyaan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim, apakah ada pembedaan syarat dan ujian SIM D dengan SIM lainnya? Polri menyatakan tidak ada pembedaan oleh karena kendaraan bagi penyandang cacat juga dioperasionalkan di jalan umum karena di jalan umum belum ada jalur khusus penyandang cacat, sehingga berlaku ketentuan umum. Kecuali dalam hal nantinya negara menyiapkan jalan khusus bagi penyandang cacat, maka persyaratan dapat dilakukan evaluasi. Apabila dipertanyakan, mengapa di Polres Jember dapat dilaksanakan, sementara di Tuban tidak? Perbedaan itu lebih pada alasan subjektif petugas yang tentu harus dievaluasi oleh Polri terhadap petugas pelaksananya. Polri menyatakan selama ini cukup akomodatif atas kritik, saran, dan masukan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui lembaga ombudsman. Sebagai lembaga penjamin pelayanan publik terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, pernyataan saksi Pemohon Saudara Kusbandono yang berharap untuk mendapatkan legalitas ketika mengemudikan kendaraan di jalan, Polri menyatakan bahwa Polri dapat memahami suasana hati itu, akan tetapi Polri dalam memberikan legalitas atau menerbitkan SIM harus mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan sebagaimana amanat Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Apabila Polri tidak mentaatinya, maka Polri dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pernyataan saksi yang menyatakan bahwa saksi belum pernah menabrak, namun sudah ditabrak berkali-kali. Atas pernyataan ini Polri harus menjelaskan bahwa kehati-hatian, taat aturan, dan tata cara berlalu lintas di jalan adalah milik semua pihak. Keistimewaan atau prioritas sesuai peraturan perundangan hanya diberikan pada pejalan kaki dan kereta api menurut Undang-Undang Lalu Lintas. Hal inilah yang menjadikan dapat dipastikan apabila kecelakaan terjadi pada lintasan kereta api berpalang kesalahan dipastikan terletak pada prosedur pelintasan kereta api. Petugas penutup palang, dan/atau petugas memberikan informasi, dan/atau masinis yang harus membunyikan klakson atau semboyan 35 pada jarak tertentu sebelum melewati lintasan pada jarak tertentu yang tetap … telah ditetapkan, sehingga 8

penyidik pun … penyidikannya pun dilaksanakan penyidik reserse kriminal, bukan penyidik polisi lalu lintas. Kesimpulan akhirnya, Polri menyatakan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan saksi sepenuhnya adalah pada tataran atau merupakan hal yang bersifat implementatif, bukan terkait dengan materi yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembatasan sesuai syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bukanlah bermaksud mempersulit atau membuat diskriminasi melainkan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, serta terpeliharanya ketertiban umum, menjalankan atau menaati ketentuan yang ditetapkan negara. Bukan hanya kewajiban Polri, sudah barang tentu juga harus ditaati oleh instansi lain selain Polri termasuk dalam hal proses permintaan SIM bagi calon pengemudi kendaraan bermotor di jalan. Sekian, Yang Mulia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Sam. Berikutnya saya persilakan, Ahli dari Pemohon, Pak Rimawan. Ini slide-nya banyak untuk supaya bisa agak dipercepat ya, diringkas.

27.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Baik, Yang Mulia.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

29.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Assalamualikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf suara saya agak hilang karena agak sakit, Yang Mulia. Berikut adalah tayangan yang akan kami berikan sesuai dengan keahlian kami. Kami berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Keahlian kami adalah pada bidang crime economics atau law and economics dan kami memiliki jam terbang sebagai peneliti di bidang law and economics dan pernah bekerja di Inggris di universitas di University Of York dengan klien adalah pemerintah Inggris yaitu adalah home office beberapa kantor kepolisian dan juga (suara tidak terdengar jelas).

9

Yang kami akan bawakan di sini adalah bahwa peningkatan profesionalisme dan kewibawaan kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum. Kami akan langsung. Nah, kami akan masuk dulu kepada visi misi dari apa yang ada di negeri yaitu adalah kita kembalikan lagi kepada tujuan NKRI. Di dalam tujuan NKRI tentunya pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah menjadi dasar dari tujuan itu dan … namun demikian, ada satu permasalahan mendasar yang nantinya akan perlu kita cermati dan terkait dengan nanti fungsi Polri yang seharusnya semakin dikuatkan dari hari ke hari, semakin diprofesionalkan dari hari ke hari. Problem utama yang kita miliki saat ini adalah setiap kali kita mengatakan tentang pembangunan ekonomi, kita selalu masuk kepada tujuan nomor dua yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum, tapi ini akan membawa implikasi yang cukup panjang. Seharusnya kita tidak hanya fokus pada memajukan kesejahteraan umum, tapi juga yang nomor satu yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Implikasi dari existing strategy terkait dengan maksimalisasi kesejahteraan adalah bahwa persatuan Indonesia dianggap sebagai given atau prerekuisit untuk mencapai maksimalisasi kesejahteraan. Pertanyaan berikutnya adalah justru yang berbahaya yaitu adalah siapa yang harus disejahterakan? Yang disejahterakan adalah masyarakat. Lalu pertanyaan berikutnya yang lebih berbahaya lagi adalah masyarakatnya tinggal di mana? Yaitu adalah sebagian besar di Jawa Bapak, Ibu sekalian. Dengan demikian, fokus pembangunan seringkali hanya diberatkan di Jawa dan ini sudah terjadi sejak zaman orde baru sampai sekarang, sementara saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa itu seolah-olah hanya sekadar indekos di negeri ini. Ini yang akan … berikutnya yang akan kami tunjukkan adalah bagaimana cita-cita kami yaitu adalah memunculkan apa yang disebut konsep sebagai NKRI 3015. Ini bukan salah cetak, Yang Mulia. Ini memang betul NKRI 3015 karena kami mengimpikan Indonesia tetap bertahan seperti sekarang ini untuk 1000 tahun yang akan datang. Tidak ada satu negara yang bertahan ratusan tahun atau ribuan tahun tanpa masyarakatnya, akademisinya, yudikatifnya, eksekutifnya, politisinya berpikir bahwa negara itu bisa bertahan selama 1000 tahun. Yang perlu kita lakukan adalah do anything necessary (lakukan segala yang perlu untuk membuat Indonesia tetap bertahan seperti sekarang ini selama 1000 tahun mendatang). Dengan cara apa? Menciptakan incentive compatibility untuk tetap menjadi bagian NKRI. Bangga menjadi bagian NKRI dan senang … dan sejahtera menjadi bagian NKRI, itu sebabnya pembangunan harus mulai dari lingkaran luar Indonesia, sehingga tujuan mulai dari RPJN … RPJP dan lain sebagainya, ini yang harus didorong.

10

Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, ini tidak akan tercapai ketika korupsi masih besar di negeri ini. Kami tunjukkan betapa bahaya laten korupsi banyak sekali dan kami memiliki naskah akademik untuk Prakarsa Bulak Sumur Anti Korupsi yang kami mengatakan di sana adalah tidak ada satu negara maju pun yang korupsinya masih tinggi. Tidak mungkin terjadi. Keberlangsungan NKRI terancam justru karena maraknya korupsi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan peran Polri? Peran Polri kami anggap sebagai salah satu trisula dari penanggulangan korupsi bersama-sama dengan kejaksaan, KPK, untuk mengemban tugas berat dalam penangulangan korupsi. Dan ini ada di dalam Prakarsa Bulak Sumur Anti Korupsi yang kami launch tanggal 10 Maret 2015 dan Deklarasi Gerakan Anti Korupsi Lintas Alumni Perguruan Tinggi yang baru dideklarasikan 29 September 2015. Terkait dengan visi, misi, maka saya ingin memberikan kesaksian sebagai berikut. Terdapat kesalahan mendasar bagaimana cara mengetahui ... memahami tentang visi, misi. Yang benar bukan visi, misi, tetapi misi, visi. Ini didasarkan pada catatan dari pakar di bidang organisasi yaitu adalah Pak T. Hani Handoko yang merupakan kolega kami dan juga ada di buku Kaplan dan Norton tahun 2004. Jadi, misi adalah mengapa kita ada, visi adalah kita ingin menjadi apa atau siapa. Dari situlah kita munculkan nilai-nilai atau apa yang kita percayai, diturunkan ke dalam penetapan tujuan, diturunkan kepada pemilihan strategi, dan akhirnya pada penganggaran. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Polri ataupun visi misi Polri, maka kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 34 yaitu, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Itu harus diturunkan dalam bentuk undang-undang dan kalau kami lihat dari visi dan misi dari Kepolisian Republik Indonesia, visinya mengatakan, “Terwujudnya pelayanan Kamtibnas prima, tegaknya hukum, keamanan dalam negeri mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.” Misi ini dijabarkan di dalam 8 poin yang sangat fokus pada penegakan hukum. Tantangan ke depan dari kepolisian adalah sangat kompleks, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah kompleksitas jenis dan intensitas tindak pidana, semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperlukan kepolisian dan profesional … kepolisian yang profesional dan berwibawa untuk menghadapi tantangan besar tersebut. Tugas kepolisian fokus pada

11

penanggulangan kejahatan dan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, agar kinerja kepolisian efektif dan efisien. Kita bisa melihat di sini berbagai macam tantangan ke depan ada kejahatan terorisme, korupsi, fraud, cybercrime, human trafficking, drugs trafficking, maupun pelanggaran HAM dalam hal ini misalkan KDRT dan lain sebagainya yang di masa lalu tidak masuk di dalam kejahatan, sekarang menjadi masuk di dalam kejahatan. Ini semua karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga pemahaman kita terhadap hukum. Dengan demikian, apa yang terjadi adalah tugas dari kepolisian, justru semakin berat dari hari ke hari, dan ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah baik dari sumber pendanaan ataupun dari sisi remunerasi untuk membuat kepolisian yang profesional dan berwibawa. Berikut adalah bagaimana peningkatan profesionalisme melalu division of labour. Division of labour dalam konsep ekonomi adalah pembagian tugas Bapak-Ibu sekalian atau Yang Mulia. Kinerja suatu lembaga akan optimal jika dipenuhi tiga hal. Pertama, memiliki tujuan yaitu adalah misi dan visi yang jelas, artinya dia memiliki clear purpose. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Yang ketiga adalah konsisten dengan fokus pada tujuan tersebut. Ketika ketiga hal ini dipenuhi, maka ke depan tidak akan ada keraguan profesionalisme dalam konteks kepolisian akan semakin baik dari hari ke hari. Profesionalisme kepolisian akan meningkat jika kepolisian fokus pada visinya yaitu adalah Kamtibmas prima yaitu tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap. Kepolisian perlu dibebaskan dari fungsi administratif agar fokus pada pencapaian misi dan visi. Dukungan sumber daya dari pemerintah terutama dari Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme polisi. Dengan demikian, yang terjadi adalah bagaimana meminimalisasi conflict of interest, misalkan kepolisian di sini sebagai yang menerbitkan SIM 4, tapi pada saat yang bersamaan kepolisian adalah juga yang harus menegakkan hukum terutama di jalan-jalan. Ini (suara tidak terdengar jelas) akan menciptakan conflict of interest dan ini bisa dikurangi dengan cara kepolisian hanya fokus pada fungsi penegakan hukum karena dari hari ke hari jenis pelanggaran hukum yang harus ditangani itu bukan semakin kecil, tapi semakin banyak dan semakin kompleks. Berikut adalah perbandingan sistem SIM antara SIM di Indonesia dan SIM di negara maju, Yang Mulia. SIM di Indonesia mulai dikenalkan pada mereka yang 17 tahun ke atas, hal yang serupa terjadi di negara maju yaitu adalah umur 16 atau 17 tahun ke atas. Di negara-negara Eropa adalah suatu hal yang jamak untuk memberikan hadiah ulang tahun ke 16 itu adalah biaya mendapatkan SIM. Mengapa? Karena biaya mendapatkan SIM mahal. Bukan administrasinya yang mahal, tapi yang mahal adalah biaya untuk latihannya karena latihannya harus berulang12

ulang dan tidak mudah untuk mendapatkan SIM, sehingga sering kali orang harus melakukan ujian SIM berkali-kali. Yang mahal apanya? Latihannya, bukan biaya administrasinya. Kemudian, perbandingan sistem SIM di Indonesia hanya berlaku 5 tahun sekali, sementara di negara-negara maju berlaku seumur hidup. Tes ulang hanya diberlakukan kepada para manula yaitu adalah mereka yang berumur 70 ... 65 atau 70 tahun ke atas. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengetahui apakah refleksinya masih cukup layak bagi yang bersangkutan untuk mengendarai di ... di jalan-jalan. Jadi, intinya di sini adalah kita harus menanyakan lagi sebagai negara yang maju, kita adalah bagian dari negara maju Bapak-Ibu sekalian, kita adalah ... GDP kita adalah 10 besar di dunia, kita mulai berpikir bukan sebagai negara berkembang, tapi sebagai negara maju dan di dalam negara maju kita melihat bahwa yang namanya SIM harus berlaku seumur hidup. Di sisi yang lain adalah penggunaan sistem poin dan denda pelanggaran yang sangat mahal. Di Indonesia sistem poin tidak berlaku. Itu yang menyebabkan mengapa orang di luar negeri sangat taat dalam menjalankan lalu lintasnya karena setiap kali ada pelanggaran, maka poinnya akan dikurangi dan pada satu titik tertentu dapat dicabut. Kemudian, proses yang mudah dan juga administrasi pembuatan SIM yang sebenarnya cukup murah di Indonesia. Nah, di sisi yang lain di negara maju juga murah dari sisi administrasinya, tetapi sulit untuk mendapatkan karena harus comply dengan requirement untuk keahlian dalam berkendara yang sangat tinggi sekali dan ini bukan diterbitkan oleh kepolisian. Praktik baik dari pengurusan SIM di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan SIM sebagai ... tidak ada yang dari kepolisian. Hal yang sama juga terkait dengan pencatatan atau registrasi dari mobil. Registrasi kendaraan bermotor kalau di Inggris itu adalah di DVLA, itu di Ministry of Transportation. Namun demikian ... dan hukuman di sini kalau kita tunjukan bagaimana hukuman bagi pengemudi yang tanpa lisensi, misalkan di Inggris itu bisa dicabut … apa namanya ... SIM-nya bisa dicabut. Begitu SIM dicabut, maka yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan SIM lagi. Nah, ini jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun demikian, apakah kemudian dengan hilangnya hak administratif ini tadi akan mengurangi kemampuan deteksi dari kepolisian? Saya jawab tidak. Kebetulan kami … apa ... klien kami dulunya ketika kami bekerja 5 tahun di Inggris adalah home office use justice board dan juga kepolisian di Inggris. Kami mendapatkan akses kepada PNC. PNC adalah Police National Computer dan untuk mendapatkan akses itu kami harus memiliki access code ataupun juga security clearance. 13

Apa yang ada di dalam PNC? Di situ adalah data interfacing atau penggabungan database dari berbagai instansi. Yang pertama adalah adanya catatan kriminalitas. Kemudian, jenis hukuman pidana ataupun perdata yang pernah diberikan kepada seseorang, kepemilikan kendaraan yang ini dimiliki oleh Department of Transport atau DVLA. Kemudian adalah SIM dan serta hukuman yang terkait dengan hukuman lalu lintas dan bahkan kepemilikan senjata. Di satu sisi ini memiliki PNC ketika kita mendapatkan ... membaca PNC, Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi adalah seolah-olah seorang offender itu betul-betul ditelanjangi. Bahkan di sana akan tertulis misalkan berapa kali yang bersangkutan pernah menabrak, berapa kali yang bersangkutan pernah menggunakan obat ... obat-obat terlarang, bahkan di sana ada juga apakah di tubuhnya ada tatonya dan tatonya bentuknya apa, bahkan piercing-nya seperti apa, di lokasi mana itu ada, temannya siapa, ada. Dan kemudian ada criminogenic factor itu juga ada. Kalau kita lihat database di Kepolisian Indonesia, informasi yang dikumpulkan untuk para offenders, ini sebenarnya sudah sangat lengkap sekali, Yang Mulia, sangat lengkap. Saya mengatakan tidak kalah dengan yang di Inggris, hanya saja yang menjadi permasalahan hampir semuanya masih manual dan belum dibangun yang namanya PNC ataupun juga yang dibangun sistem yang integratif di daerah-daerah ataupun tingkat nasional, sehingga kurang mendukung efektivitas kerja dari Bapak-Bapak/Ibu Kepolisian yang ada. Berikutnya adalah di setiap ... ini adalah lesson learned lagi adalah bagaimana di setiap kota, setiap PFA (Police Force Area) dan pemda di Inggris itu mengembangkan apa yang disebut dengan data interfacing ber-basic ... berbasis geografical information system. Jadi modelnya adalah GIS dan di sini akan menggabungkan antara data kriminalitas dengan kondisi yang ada di wilayah itu. Jadi, jenis dan intervensi kriminalitas di setiap wilayah, bahkan di setiap di level ward, ward itu adalah RT kalau di tempat kita, mudah dimonitor. Jenis dan intensitas kriminalitas di setiap waktu selama 24 jam dapat diketahui dengan mudah. Dengan demikian, polisi dan pemda sangat terbantu dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penindakan atau pun juga pencegahan terhadap kejahatan. Satu hal yang paling memusingkan bagi polisi di Inggris adalah ketika mendekati liburan sekolah, ketika liburan sekolah kriminalitas tinggi karena anak-anak yang biasanya masuk sekolah tidak masuk dan kemudian memiliki waktu yang bebas nah ini biasanya kriminalitasnya tinggi, Bapak-Ibu sekalian. Waktu yang sangat rawan bagi kriminalitas untuk ya, misalkan shoplifting dan lain sebagainya itu adalah pukul 15.00 dan pukul 17.00. Mengapa? Karena pada saat itulah anak-anak sekolah selesai, mereka pulang ketika pulang kadang sambil mengambil sesuatu, dan lain sebagainya.

14

Dengan demikian, mereka mengetahui dengan benar apa yang terjadi pada setiap jam, apa yang terjadi di setiap jam, di daerahnya di daerah mana, itu yang kemudian kami membuat di University of York kami menciptakan York Index of Public Safety. Berikutnya adalah ini adalah contoh kira-kira dari area yang dimana kami pernah tinggal yaitu adalah di Hull, di Hull, kalau di sepak bola ada Hull City, ya. Itu adalah peta yang peta itu bisa diakses, BapakIbu sekalian, di polisi ... policeuk.co.uk dan di sana kita tinggal memasukkan kode area, lalu munculah seperti ini dimana di situ ketahuan sekali ... diketahui apa yang terjadi offences pada bulan Juli 2015. Dan di sana di kanan itu nanti informasi yang diperoleh adalah apakah kriminalitas itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari atau subuh itu akan dengan cepat terdeteksi. Dengan demikian, deployment dari polisi untuk meminimalisasi kriminalitas itu dengan mudah sekali diperoleh. Nah, apa yang terjadi di sini yaitu adalah yang kita ... yang kami ingin kembangkan adalah bagaimana kita mengembangkan aspek institusi atau rule of the game yang ada di negara Indonesia. Ciri, perbedaan ciri mendasar antara negara maju dan negara berkembang itu adalah pada aspek institusi atau rule of the game. Di negara maju, rule of the game sangat kuat, di negara berkembang itu compangcamping, sehingga dengan demikian apa yang kita katakan sebagai aspek institusi itu adalah aspek nonpasar yang akan mendukung mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah a tip of iceberg atau gunung es yang harus didukung oleh mekanisme nonpasar atau pengembangan institusi. Di negara maju, ini sangat diperhatikan dan kalau buku terakhir yang terkait dengan Why Nation Fail karangan Daron Acemoğlu mengatakan keberhasilan suatu negara apakah menjadi miskin atau menjadi kaya, apakah dia negara yang gagal atau tidak adalah terletak pada aspek institusi. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah gambaran apa yang terjadi di Indonesia. Kita memiliki pasarnya dua yaitu adalah pasar formal dan pasar informal dimana pasar informal menguasai 60% perekonomian Indonesia, namun di sisi yang lain kita aspek institusinya masih compang-camping. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun institusi dan salah satu strategi membangun institusi adalah dengan memperkuat profesionalisme kepolisian, profesionalisme aparat penegak hukum, dan ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Demikian dari kami, wasallamualaikum wr. wb. 30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb. Baik, Pak Rimawan saya persilakan duduk kembali. Dari Pemohon, apakah ada yang akan ditanyakan atau 15

dimintakan penjelasan lebih lanjut dari Pemohon ... dari Ahli? Pak Rimawan, tolong dikumpulkan terlebih dahulu, nanti seluruh pertanyaan bisa dijawab, ya. Dari Pemohon dulu, silakan. 31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Kami cukup, Yang Mulia.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Baik, kalau begitu dari Pemerintah?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS IBRANI Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia? Mohon izin?

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS IBRANI Satu saja, satu saja?

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, tadi cukup. Yang satu enggak cukup?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS IBRANI Ya, kurang, Yang Mulia. Mohon izin?

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kok, enggak kompak begitu kuasanya?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS IBRANI Belum latihan, Yang Mulia.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh ya. Harus kompak, ya.

16

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS IBRANI Terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas arahannya. Satu pertanyaan saja kaitannya dengan konteks ke-Indonesia-an apa yang Ahli jelaskan, bagaimana dengan orientasi pelaksanaan administrasi dalam bidang transportasi itu sendiri? Apakah mekanisme, konsep, serta teknis pelaksanaan di Indonesia? Itu bagaimana orientasinya? Lalu di pengalaman Ahli 5 tahun di Inggris, penelitian di University of York dengan klien pemerintah dan juga kepolisian bagaimana orientasinya, sehingga kami bisa membaca arahnya seperti apa kewenangan administrasi dalam bidang transportasi ini? Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Ya, baik, dari Pemerintah, saya persilakan.

43.

PEMERINTAH: NASRUDIN Cukup, Yang Mulia.

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Dari Pihak Terkait ada? Silakan.

45.

PIHAK TERKAIT(POLRI): BAKHARUDDIN Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

47.

PIHAK TERKAIT(POLRI): BAKHARUDDIN Yang terhormat, Ketua Majelis Hakim. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada saksi Ahli, tadi beliau mencita-citakan NKRI yang lebih baik. Mungkin agak lupa dengan bentuk negara kita yang kepulauan, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Pasal 32 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, salah satu urusan yang tidak diberikan kepada daerah adalah terkait dengan keamanan. Nah, sementara kami memandang bahwa terkait dengan … tadi kita sepakat mungkin juga Ahli juga sepakat dengan uraian-uraiannya bahwa keberadaan SIM dan sebagainya itu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hajat hidup seluruh 17

tumpah darah Indonesia. Artinya, tadi sudah disampaikan oleh Polri bahwa SIM tidak serta-merta diberikan kepada semua orang. Nah, apakah tidak justru membahayakan dengan konsep NKRI kalau seandainya menyangkut masalah SIM atau regident ranmor diberikan kepada instansi lain. Instansi mana yang kira-kira lebih tepat dibandingkan Polri yang memiliki hubungan vertikal yang tidak otonomi daerah? Kita Polri adalah kepolisian negara tersentralisasi, artinya bersifat vertikal. Nah, lembaga negara mana yang … institusi mana yang kira-kira lebih tepat dibandingkan Polri? Yang kedua, apakah justru tidak berbahaya terhadap keutuhan NKRI kalau seandainya nanti SIM atau STNK yang berlaku 5 tahun dikeluarkan Jawa Tengah tidak berlaku di Jawa Barat, misalnya. Atau nanti mutasi kendaraan yang dari Jakarta sampai ke Kalimantan begitu sulitnya koordinasi. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, saya gembira mendengarkan keterangan Dr. Rimawan, saya doakan mudah-mudahan menjadi presiden Republik Indonesia karena cita-citanya bagus sekali tentang NKRI ini. Saya ingin menjelaskan sedikitlah terkait dengan penegakan hukum. Dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum itu dipengaruhi ada 3 yang saya pahami. Ada hukum itu sendiri, ada penegak hukum, dan ada budaya hukum. Nah, ini tidak bisa lalu sertamerta apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam proses penegakan hukum seakan-akan Polri menjadi satu kesalahan. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami bersama, saya juga ingin memberikan satu pemahaman bahwa regident ranmor sangat penting bagi Polri. Kasus bom, pengungkapan Bom Bali, Bom Australia, Bom Kedutaan, itu bersumber dari nomor mesin dan nomor angka. Saya informasikan pada saksi Ahli bahwa saat ini Korlantas Polri sudah memiliki database kendaraan bermotor secara seluruh Indonesia dan ini alhamdulillah sangat membantu dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam rangka mengidentifikasi kendaraan-kendaraan bermotor, baik yang dijadikan objek … menjadi objek kejahatan maupun sebagai alat kejahatan. Yang terakhir, mungkin di forum ini kami informasikan bahwa ada kasus yang sedang ditangani. Jadi, berawal dari kendaraan bermotor, dirazia di jalan dalam rangka menekan upaya kriminalitas terhadap kejahatan kendaraan, ditemukan ternyata STNK-nya meragukan. Setelah kita cross-check ke database, kita dapati datanya adalah mobilnya merupakan mobil Riau tahun 2010, dokumennya itu adalah punya Lampung, milik leasing, kemudian datanya data Metro Jaya. Setelah kita cek itu tidak terdata di Polri alias dipalsukan oleh para pelaku kejahatan. Ini begitu cepat kita identifikasi karena memang terkoordinasi dengan baik dan kita memiliki database yang baik yang bisa kami sampaikan. Demikian. Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

18

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Walaikumsalam. Dari meja Hakim ada? Dari sisi kiri terlebih dahulu, Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

49.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli, ini menarik ini keterangan yang disampaikan ini dan termasuk visi Anda. Saya cuma ingin menanyakan satu hal. Anda pernah enggak melakukan penelitian yang kemudian bisa kita bagi melalui persidangan ini tentang modelmodel kepolisian di berbagai negara? Dan kemudian dari model itu, dari model itu, ada konteksnya terhadap kewenangan kepolisian itu punya, enggak? Kalau ada barangkali ini penting karena misalnya ada di dalam sistem ketatanegaraan yang saya sendiri tidak memahami, mungkin Ahli memahami, ya. Ada penekanan-penekanan tertentu yang mungkin karena pengaruh geografis, juga pengaruh untuk negara atau model kepolisian secara umumnya, itu yang misalnya. Bahkan kalau tidak salah penamaan kepangkatan di kepolisian itu pun mencerminkan kepolisian. Misalnya, ada dulu kita pernah menyebutkan ada istilah superintendent, dan sebagainya, ya yang sekarang kita kembali ke ini. Itu ada konteksnya kan, dengan keamanan, sehingga kita bisa melihat persoalan yang diajukan oleh permohonan ini secara lebih luas lagi. Jadi, tidak hanya semata-mata misalnya kalau ini kan, kita melihat, database itu menarik buat saya ya, buat kami di Mahkamah ini. Tapi yang … yang misalnya yang kaitan yang lain, dalam konteks misalnya dengan upaya untuk yang tadi disinggung juga oleh Pihak Terkait, dalam konteks misalnya untuk penegakan criminal justice system bagaimana kalau itu dikeluarkan misalnya dari kewenangan kepolisian atau … itu lebih mendorong ataukah justru lebih memperkuat apa … penguatan criminal justice system ini? Kalau ada data yang semacam itu misalnya, kalau pun tidak bisa dijawab sekarang, akan sangat berguna bagi Mahkamah kalau bisa Ahli memberikan rangkaian secara tertulis. Terima kasih, Pak Ketua.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Mulia Dr. Suhartoyo, saya persilakan.

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli Pak Rimawan, saya awalnya tertarik ini dengan gambar wayang di depan ini dan ternyata memang keterangan Saudara 19

banyak yang agak berbau filosofis, ya meskipun pada akhirnya saya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih konkret saja. Begini, Pak Rimawan, kalau Anda memisahkan fungsi lembaga kepolisian menjadi dua dari fungsi yaitu fungsi penegakkan hukum dan fungsi administrasi, kemudian di fungsi penegakan hukum, Anda mempunyai konsep-konsep bagaimana meningkatkan profesionalitas itu. Tapi di sisi lain, Anda kemudian tidak equal, kok ujug-ujug kemudian Anda minta supaya fungsi administrasi itu di … di … dikeluarkan dari fungsi kepolisian yang … yang satunya. Artinya, sementara Anda tidak ajukan konsep yang menjadi menurut saya penyeimbang, kenapa Anda tidak lebih baik mengajukan konsep-konsep untuk pembenahan kalau memang itu Anda kaitkan tadi dengan masalah-masalah korupsi di negara kita? Anda juga … saya juga sepakat dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Palguna dan Pihak Terkait tadi bahwa memangnya Anda punya konsep lembaga lain yang menurut Anda bersih? Sedangkan Pemohon saja yang ketika awal persidangan menunjuk sebuah lembaga, akhirnya dihilangkan itu. Nah, saya melihat itu ada keraguan. Artinya, kalau kemudian itu diserahkan ke Mahkamah, Mahkamah bisa menabrak prinsip-prinsip ultrapetita atau ultravires. Barangkali Anda punya konsep. Tapi kalau Anda masih sepakat bahwa kepolisian ini juga bisa dipertahankan untuk kepentingan administrasinya ini dengan saya mengacu keterangan Saudara di halaman 7, “Bahwa dukungan sumber daya dari pemerintah perlu ditingkatkan,” artinya itu juga bagian untuk administrasi. Barangkali ajukan konsep saja. Jadi, Anda juga sportif dan fair ketika menilai kinerja kepolisian itu, jangan hanya di bagian penegakan hukum saja yang … yang kita kemudian kita berikan support supaya ada profesionalitas di sana, sementara administrasi saya kira karena ini mengurusi barang mati, saya kira lebih … lebih mudah. Kalau soal integritas moral, barangkali itu di mana pun saya kira juga sulit kita hindarkan, Pak Rimawan, di … apa … institusi apa pun di negara kita ini untuk konteks sekarang ini. Terima kasih, Pak Ketua. 52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Dari sisi kanan ada? Kalau tidak ada, tambahan dari saya untuk Ahli. Yang pertama yang perlu saya mintakan penjelasan lebih lanjut, apakah punya dampak positif atau negatif keterkaitan tadi yang sudah ditunjukkan oleh Pihak Terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kriminal, baik bom bunuh diri di Kedutaan Australia maupun yang terakhir yang menarik itu pembunuhan di Garut? Itu terungkap berkat keterpaduan proses administrasi nomor kendaraan 20

yang dikeluarkan oleh Polri dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Kalau itu dipisahkan, padahal kita tahu dalam konteks sekarang itu koordinasi antarlembaga di Indonesia sangat sulit dilakukan, sehingga kalau itu kita pisahkan antara pengadministrasian SIM dan registrasi identifikasi regident-nya kendaraan itu akan menyulitkan dalam prosesproses penegakkan hukum di Indonesia. Saya minta pandangan yang lebih baik karena tersentralistik atau di tangan satu Polri saja itu membutuhkan suatu upaya yang lebih dibanding kalau itu malah dipisahkan. Itu satu. Kemudian yang kedua. Saya … ini kebetulan ahli adalah ahli di bidang ekonomi, tapi tadi dikatakan juga tahu sedikit mengenai hukumnya. Kita itu menguji suatu undang-undang dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, jelas di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada ketentuan yang rigid yang bisa kita pakai patokan untuk mengatakan ini itu salah atau ini benar. Dikelola oleh Polri salah, dikelola oleh Polri benar, atau dikelola non-Polri itu salah atau juga itu benar. Itu wilayah yang abu-abu. Nah, kalau Saudara tahu praktik di negara-negara lain apakah memang di dalam konstitusinya sudah ditetapkan? Itu kan, enggak mungkin itu. Makanya hal-hal yang semacam ini karena itu sangat bermanfaat, kita itu melihat apakah norma pengaturan masalah SIM dan STNK itu diberikan ke Polri itu salah? Salah dari sisi konstitusi ya, kalau salah dari segi implementasi itu bukan pengujian norma, gitu. Makanya tadi Para Hakim juga menyinggung kalau itu usulan-usulan yang bersifat anu maka ada perbaikan-perbaikan usulan saja, konsep bagaimana perbaikan yang bisa dilakukan antara administrasi dengan … apa namanya ... penegakan hukumnya supaya terpadu dan kemudian kalau dikaitkan termasuk di dalam permohonan yang disinggung selama ini mungkin ada kebocoran-kebocoran dalam penanganan itu di tubuh Polri. Lah, itu kalau dipindahkan ke institusi lain apa ya enggak bocor? Gitu. Itu satu pertanyaan yang sangat menarik, ya. Apakah kita lebih baik mengusulkan saja di Polri supaya jangan ada kebocoran kalau sudah itu dan juga dengan pertimbangan bahwa selama ini Polri sudah melakukan upaya-upaya dari A sampai Z-nya mengenai sarana dan prasarana yang berhubungan dua kewenangan administrasi di bidang itu tadi. Saya kira itu nanti Ahli bisa menambahkan dalam penjelasannya, saya persilakan. Prof. Maria, saya persilakan Yang Mulia. 53.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Saya hanya melihat pada permohonan ini tidak pada Ahli tadi. Ada perbedaan yang sangat besar, jadi Kuasa Hukum ya, tanda tangan Kuasa Hukum itu saya kok, melihatnya seperti ditandatangani oleh satu 21

orang dalam perbaikan permohonan karena ini berbeda sekali dengan permohonan yang awal, ya. Ini sama sekali ini sangat beda, ya untuk yang perbaikan permohonan itu saya melihat pada tanda tangan yang sangat jauh berbeda dan kalau saya melihat ini seperti satu orang yang tanda tangan. 54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik itu. Jadi, saya minta klarifikasi atas dasar apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria, ya. Itu tanda tangan perbaikan permohonannya, jadi kalau ini misalnya hanya ditandatangani dan terbukti ini bermain-main ya, ini juga sangat bahaya karena kita tidak bisa melalui institusi peradilan yang sangat mulia ini kemudian Pemohon juga memalsukan tanda tangan atau patut diduga melakukan pemalsuan tanda tangan, ya karena antara permohonan awal dengan perbaikan permohonannya itu kan, bisa dicek nanti. Jadi, harus sangat berhati-hati betul. Saya mohon Pihak Terkait bisa melihat itu, nanti coba lihat apakah itu ... karena kita juga jangan sampai di dalam forum yang mulia ini di Mahkamah Konstitusi terjadi hal-hal yang tidak senonoh begini, ya. Itu nanti saya minta klarifikasi dari Pemohon ya, atas dasar apa yang ditemukan oleh Yang Mulia Prof. Maria. Saya persilakan Ahli dulu, nanti yang terakhir klarifikasi dari Pemohon.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Saya bisa klarifikasi.

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti dulu, saya sudah bilang Ahli menjawab dulu Pemohon nanti setelah itu klarifikasi, ya. Saya silakan Ahli dulu.

57.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan dan juga pertanyaan tadi. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon kaitannya dengan konteks di Indonesia. Jadi, bagaimana sebenarnya orientasinya … perbedaan antara orientasi di Indonesia dengan di luar negeri. Yang menarik kemudian adalah kalau kita lihat fakta bahwa mengapa SIM hanya bisa berlaku selama 5 tahun di Indonesia, sementara di negara-negara maju itu berlaku seumur hidup. Nah, ini adalah memang dua sistem yang berbeda, tetapi akan menyebabkan efektivitas … apa ... ketaatan dalam berkendara, itu yang berbeda juga. 22

Salah satu bidang keahlian kami adalah (suara tidak terdengar jelas) dan di situ jelas sekali bahwa sistem yang berbeda akan menciptakan insentif orang yang berbeda dalam mengikuti … apa namanya ... mentaati hukum atau tidak, problem dengan kalau kita harus me-update SIM selama 5 tahun sekali. Ini sebenarnya pertanyaannya kemudian ada beberapa pertanyaan praktis yang perlu ditanyakan ketika seseorang mendapatkan SIM pada umur 17 tahun, apakah kemampuan motoriknya dan juga kognitifnya atau psikomotor dan semuanya itu semakin memburuk ketika di usia 22? Tentu saja tidak. Nah, sehingga ketika di … sistem di luar negeri, di negara-negara maju. Ini didasarkan pada satu sistem dimana ketika seseorang sudah mendapat … memiliki SIM untuk mendapatkan SIM itu tidak mudah, tetapi juga kemungkinan untuk potensi hilangnya hak memiliki SIM ini mudah karena akan bisa dipotong dengan … apa namanya … pemotongan poin tadi. Dan ketika tes lagi, perpanjangan SIM hanya dilakukan pada saat manula dimana secara kedokteran dipahami bahwa ketika orang sudah pada usia manula, pada usia 65 ataupun 70 sering kali kemampuan motorik dan lain sebagainya jauh berkurang, sehingga ini … kalau ini tidak dilakukan tes lagi, maka itu akan membahayakan keselamatan umum. Itu yang terkait dengan pertanyaan dari Pihak Pemohon. Yang kedua adalah terkait dari pertanyaan dari Pihak Terkait khususnya adalah bahwa kita pahami bahwa negara kita adalah bentuk kepulauan dan juga ada desentralisasi. Kebetulan kami bekerja di Inggris yang itu adalah bentuk negara kepulauan juga dan pernah juga bekerja di Jepang, itu adalah negara kepulauan juga. Namun, mereka menggunakan sistem SIM yang sama, Bapak. Yaitu adalah dengan cara SIM-nya sekali seumur hidup diberikan, kemudian 65 tahun baru dilakukan pengujian lagi dan tidak diterbitkan oleh Kepolisian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini tidak membahayakan? Tampilan kami tadi yang terkait dengan PNC sebenarnya adalah upaya meningkatkan detection rate dari Kepolisian. Selama data itu ada di Kepolisian dan bisa diakses Kepolisian terkait dengan PNC tadi, maka tidak masalah registrasi itu sebenarnya di luar Kepolisian sebenarnya. Nah, memang ada masalah mendasar dari sisi desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia menurut hemat kami terlalu kebablasan, sehingga dari … apa namanya … kewenangan dari pemda itu begitu besarnya. Ini yang perlu menjadikan pemikiran kita bersama, sehingga ketika masalah yang ada sekarang adalah, Bapak, adalah kami kemarin ada mahasiswa dari Makassar yang kemudian komplain ketika mengatakan, “Saya harus memperpanjang SIM, saya harus balik ke Makassar.”

23

Padahal yang bersangkutan adalah di Yogya waktu itu. Nah, kami tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi seharusnya tidak ada masalah ketika kita mau memperpanjang di mana pun karena toh nanti yang akan mengeluarkan adalah lembaga yang sama. Dan di sinilah diperlukan yang namanya single identity number yang diperlukan sistem pencatatan kependudukan, sehingga tidak perlu lagi kita memiliki sama KTP yang 5 tahunan. Bahkan di Inggris tidak ada KTP, Bapak. Di tahun 1950, KTP di Inggris itu dihapuskan oleh Sir. Winston Churchill, perdana menteri ketika itu karena mereka … beliau mengatakan, “Tidak saatnya lagi kita membawa identity card seperti halnya zaman perang.” Namun demikian bahwa seseorang tidak memiliki identity card tidak ada masalah karena ada single identity number dan ketika orang berpindah rumah, maka yang perlu dilakukan hanyalah mencatatkan pada 3 hal. Pertama, kepada tempat di mana dia bekerja. Yang kedua adalah mencatatkan kepada pihak perbankan. Yang ketiga adalah kepada NHS atau BPJS-nya Inggris. Setelah itu semuanya akan di … secara otomatis akan diperbaiki karena semuanya menggunakan single identity number. Ini yang tidak terjadi di Indonesia, kita belum memiliki dan ini harus didorong. NIK itu tidak boleh kemudian di … apa … single identity number ini harus didorong. Dan sekarang ini menurut informasi yang kami terima, sudah 206 juta data yang bersih untuk NIK dan ini perlu kita dorong lebih lanjut karena inilah prasyarat bagi suatu negara maju untuk berkembang yaitu memiliki database yang kuat. Nah, yang kami … terima kasih tadi Bapak bahwa sudah ada … terkait dengan ranmor sudah ada database di seluruh Indonesia, ini alhamdulillah sekali. Yang kami dorong adalah bagaimana kalau database untuk seluruh Indonesia untuk ranmor ini kemudian diinterface dengan NIK, Bapak? Nah, kalau itu sudah di-interface dengan NIK, kemudian kita akan interface dengan database yang lain. Bahkan kalau diperlukan itu bisa dikaitkan dengan SID BI yaitu adalah Sistem Identifikasi Debitur BI. Mengapa? Karena seringkali ini adalah kalau kita mulai dari masalah … apa … pendeteksian kejahatan. Bisa jadi mulainya dari situ. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana kita memaknai koordinasi? Koordinasi memang di sini bisa dilakukan dengan difasilitasi dengan database tadi. Ini yang akan mendorong kerja sama instansi sebenarnya. Salah satu masalah lain yang itu adalah didasarkan pada riset kami mengapa instansi di Indonesia itu tidak … apa … modelnya silau-silau, koordinasi sulit? Mohon maaf, Bapak. Satu hal yang menjadi masalah kita adalah sistem penggajian kita belumlah rasional. Di publik sektor terdapat 3 sistem … apa namanya … penggajian yang ini berbeda 180 derajat. Di

24

satu sisi kita memiliki KPK, OJK, dan BI yang sudah menggunakan single salary system. Kemudian di sisi yang lain, kita masih memiliki Kementerian Pendidikan misalkan yang belum reformasi birokrasi ataupun juga yang di pemda, di tengah ada yang menggunakan reformasi birokrasi. Namun, itu semua belum menggunakan single salary system. Di negara-negara maju, sistem penggajian apakah di swasta maupun di negeri semuanya menggunakan single salary system. Dengan demikian, akuntabilitasnya bisa terjaga dan apa yang terjadi? Karena dengan menggunakan single … dengan menggunakan single salary system, maka yang terjadi adalah dorongan untuk melakukan koordinasi ini akan berjalan dengan cepat. Bagaimana dengan keutuhan NKRI? Kami khusus terkait dengan masalah registrasi ini tadi kewenangan registrasi sebenarnya tidak berdampak pada keutuhan NKRI, bagi kami tidak ada masalah, selama catatannya adalah ada database yang menghubungkan seperti PNC tadi yang itu dimiliki diakses oleh Kepolisian dan itu kemudian di-supply dengan oleh lembaga-lembaga lain yang terkait. Nah, apakah ada instansi mana yang lebih baik? Nah, ini tentunya kami tidak bisa memberikan instansi mana yang lebih baik. Bisa jadi kita menciptakan institusi baru ataukah itu diberikan kepada institusi lain, misalkan dulu kita tidak pernah mengenal yang namanya OJK, sekarang kita mengenal adanya OJK. Dulu kita tidak mengenal namanya KPPU, sekarang kita mengenal adanya KPPU. Menurut saya adalah apa yang harus dilakukan adalah do anything necessary untuk membuat negara ini bertahan selama seribu tahun. Terkait dengan database untuk seluruh bangsa Indonesia ini yang tadi kami coba lakukan dan ini sangat baik sekali, tapi prasyaratnya itu tadi, Bapak ysitu adalah bagaimana mengembangkan database yang consolidated database yang ini bisa dikembangkan dan ini akan meningkatkan … apa namanya … detection rate. Jadi, jangan salah bahwa di dalam PNC itu juga nomor registration juga ada di sana. Jadi, semuanya ada, semuanya ada. Problem … salah satu problem yang mungkin Bapak-Ibu sekalian perlu … Yang Mulia juga perlu pahami adalah di Indonesia ini banyak no men’s land, Bapak. No men’s land itu adalah banyak hal yang seharusnya diselia, tidak ada penyeilia. Salah satu contoh adalah BPJS kesehatan. Mengapa? Di dalam BPJS kesehatan itu problem utama adalah adanya potensi fraud. Untuk bisa mengidentifikasi potensi fraud tidak cukup dengan kondisi yang ada sekarang yang ada di BPJS yaitu adalah … apa namanya … ada pengawas internal dan eksternal, itu tidak cukup. Apa yang diperlukan untuk mengawasi fraud di BPJS adalah seorang tenaga ahli, tenaga… apa namanya … penyidik yang dia juga memiliki kemampuan tidak hanya

25

forensik, tetapi mendalami juga ilmu kedokteran. Ini yang ada di FBI, kalau di Inggris … di Amerika. Harapannya adalah kekuatan seperti ini juga ada di Polri yaitu adalah penyidik yang memiliki kemampuan penyidikan yang bagus, tetapi juga memahami masalah medical, masalah kesehatan, sehingga tahu persis bahwa potensi fraud itu dengan mudah itu bisa diidentifikasi. Hingga saat ini, ini masih merupakan (suara tidak terdengar jelas) yang belum … yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana untuk memenuhi kebutuhan seperti ini. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bapak … dari Yang Mulia Dewan, Pak Dewa I … I Dewa Gede Palguna. Apakah kami memiliki riset terkait dengan konsep terkait dengan perbandingan antar negara … kepolisian di berbagai negara. Kalau pertanyaannya kami punya riset atau belum, kami harus berani menjawab, itu belum kami lakukan riset, Pak. Namun ada beberapa jurnal yang menjelaskan mengenai hal itu. Riset yang paling besar untuk bidang law and economic itu ada di Inggris, Amerika, dan juga di Australia itu yang berkembang sangat kuat. Dan bahkan juga di Skandinavia. Nah, sistem di negara-negara tersebut memang intinya mereka tidak fokus pada masa … untuk jasa-jasa ini … apa tadi … registrasi, fungsi registrasi … administrasi itu tidak banyak, yang banyak adalah mereka adalah pada penegakan hukum, misalkan apakah mereka Kepolisian di Inggris misalkan, itu menertibkan … mengeluarkan SKCK? Tidak, mereka tidak mengeluarkan SKCK, tapi mereka cukup, jadi misalkan dari pengalaman kami ketika kami mendapatkan pekerjaan di Inggris karena kami tidak memiliki beasiswa ketika itu yaitu adalah kami apply. Lalu kemudian, dari apply kemudian disortir sekitar kalau … katakanlah waktu itu hanya untuk mendapatkan satu pekerjaan, lima orang dipanggil untuk wawancara. Setelah selesai wawancara paginya, sorenya kami sudah mengetahui apakah yang mendapatkan pekerjaan atau tidak. Lalu, esok harinya kami bargaining tentang gaji. Setelah itu gaji disepakati yang bersangkutan akan … yang pembuat … yang pemilik pekerjaan akan mengatakan, “Baik, ini kami akan cek dari record kriminalitas Anda.” Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah University of York dan juga di University of Limerick karena saya pernah bekerja di dua tempat ketika itu di Irlandia, mereka yang melakukan checking kepada kepolisian bagaimana tentang record kriminalitas saya. Ketika itu tidak ada, maka bisa diteruskan kontrak. Tetapi kalau ada sedikit saja, itu tidak akan bisa bekerja. Nah, ini yang menarik kemudian Bapak-Ibu sekalian bahwa sistem misalkan SKCK yang banyak di Indonesia, tetapi kalau di luar negeri tidak. Jadi, SKCK checking-nya adalah bukan kepada pelamar, tetapi kepada orang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan inkuari terkait dengan kebersihan dari seseorang terkait dengan pidana

26

itu adalah dilakukan oleh si pemilik pekerjaan, bukan oleh Pemohon … apa namanya … pelamar pekerjaan. Lalu bagaimana tentang konteks ke masalah system criminal justice kita? Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai criminal justice, sebenarnya penegakan hukum tidak ada bedanya antara di luar negeri dengan di Indonesia. Mungkin yang membedakan antara rekanrekan kepolisian di luar negeri adalah mereka menggunakan perang … apa namanya … teknologi-teknologi yang ada ketika itu sedemikian rupa. Basisnya adalah basis database dan sistem pembelajaran mereka adalah menggunakan learning from the offenders, sehingga mereka melakukan reset yang sangat mendalam, mengapa seseorang melakukan tindak pidana dan ketika orang sudah memiliki offending carrier, pertanyaan berikutnya adalah mengapa pada suatu titik mereka setop? Kami pernah menangani apa yang disebut dengan prolific offenders. Ketika saya melihat datanya, saya tidak percaya. Tapi faktanya memang demikian yaitu adalah ternyata yang namanya prolific offenders kalau di Inggris ada orang yang sering melakukan pidana berkali-kali. Ini bahkan setiap hari mereka melakukan attempted burglary lima kali sehari. Attempted burglary untuk lima kali sehari. Ini suatu hal yang kita sering sulit untuk … apa … beyond our comprehension, sulit untuk memahami, tapi itulah yang terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah faktor apa yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan bisa terlibat dalam kejahatan? Lima … melakukan kejahatan lima kali sehari. Di sinilah peran dari ekonom, psikolog, sosiolog, antropolog kemudian bekerja sama dan bahkan kita juga menggandeng teman-teman dari geografi untuk menciptakan geographical information system, ataupun juga misalkan terkait dengan CCTV dan lain sebagainya yang itu harus bekerja sama dengan rekanrekan di teknik, itu untuk mengembangkan berbagai macam sistem untuk melakukan (suara tidak terdengar jelas) atau penegakan hukum. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita … saya tadi katakan profesionalisme kepolisian harus ditingkatkan dan juga harus mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah. Tanpa itu sulit, Pak. Sulit sekali, ya. Ini yang kami bisa jelaskan dan jika nanti diperlukan untuk riset tentang model kepolisian, mungkin kami akan bisa carikan dari literatur review yang kami miliki, Bapak. 58.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mungkin termasuk juga, ya. Karena begini … maaf, mohon izin, Pak Ketua. Mungkin termasuk juga kalau ada datanya itu karena kita kan, menganut constitutional police. Misalnya saya tahu juga, Anda lama di Inggris, saya enggak tahu major di Inggris itu punya kewenangan langsung ndak untuk perintah kepada polisi? Major. Major atau ini. Kan, nanti itu pasti ada dampaknya karena berbeda. Kita kan, menganut 27

constitutional police dan polisi di Indonesia walaupun dia sendirian di jalan, dia tetap polisi. Misalnya beda dengan misalnya tentara kalau enggak komando kan, enggak boleh. Tapi kalau polisi kan, beda kita. Sendirian pun kalau di jalan dia tetap bisa bertindak sebagai polisi, kan? Nah, yang seperti itu bagaimana di negara … kalau ada perbandingan-perbandingan misalnya termasuk yang itu, ya. Terima kasih kalau bisa data itu disampaikan. 59.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Baik, Bapak. Mungkin bisa saya jawab untuk terkait … oh ya, kalau di Inggris sistemnya berbeda, Bapak, dengan di Amerika. Di Amerika sistemnya adalah major … major itu adalah memiliki kewenangan yang sangat kuat, sehingga kepolisian ada di bawah major. Tetapi di Inggris tidak, di Inggris tidak. Jadi, kewenangan kepolisian itu terlepas dari kewenangan major, tetapi koordinasi, ya. Nah, di sana di level daerah itu kalau di level pusat ada youth justice board, di level bawah ada yang namanya youth justice team yang itu adalah terkait dengan untuk masalah pencegahan kriminalitas remaja. Nah, apa yang mereka lakukan itu berkoordinasi dengan kepolisian khususnya untuk masalah pencegahan. Kalau kita bicara tentang crime prevention, Bapak-Ibu sekalian, maka yang dilakukan adalah sebagian besar adalah justru melakukan intervention itu kepada PAUD, di anak-anak dari PAUD, Bapak. Bahkan di sana kami pernah melakukan evaluasi terhadap SSP yaitu adalah program yang namanya Safer School Partnership, Bapak. Yaitu adalah seorang petugas kepolisian bekerja full time di sekolah yang memiliki … yang ada di daerah kumuh dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, lalu dibantu oleh dua pekerja sosial dan kami menunjukkan bahwa dengan adanya petugas kepolisian yang ada di situ, itu adalah efektif. Tidak saja menurunkan kriminalitas, tapi juga menurunkan angka bully. Nah ini satu hal yang kami coba informasikan, Bapak, menurut riset kami, riset antara Prof. Roger Bowles dengan kami. Di tahun 2005, kami menemukan di Inggris bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara korban bullying dengan likelihood menjadi offender ketika yang bersangkutan sudah dewasa. Jadi, ini bullying itu menjadi konsen dari para polisi bahkan kalau di Inggris. Nah, ini Bapak yang membedakan antara mereka, antara … meskipun kita bicara negara barat, antara Inggris dengan Amerika itu berbeda dan saya masih ingat pembicaraan kami di bulan Agustus tahun 2007, Prof. Roger Bowles sebagai direktur memberikan kepada saya satu makalah yang mengatakan, “Wan, coba ini di (…)

28

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira lebih difokuskan, Pak.

61.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Siap.

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

63.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Baik, Pak. Jadi saya akan langsung kepada pertanyaan Pak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia. Jika penegakan hukum dan administrasi ini dikeluarkan, lalu mengapa tidak ada pembenahan untuk misalkan korupsi? Apakah ada lembaga yang bersih dan lain sebagainya. Kembali, Bapak. Yang kita akan hadapi atau yang kita sedang hadapi sekarang adalah untuk penegakan hukum berbagai macam hukum, berbagai macam pidana itu berkembang. Tidak saja tidak semakin surut, tapi semakin kompleks. Itu yang terjadi, sehingga demikian karena kompleksitas penanganan tindak pidana inilah yang menurut hemat kami harus dilakukan divison of labour, pembagian pekerjaan antara kepolisian dengan lembaga lain. Mungkin kepolisian lebih fokus kepada masalah penegakan hukum. Mengapa? Karena ini hal yang berkembang dari hari ke hari. Cyber crime tidak pernah kita pikirkan mungkin di tahun 1970, tapi sekarang ada. KDRT tidak pernah kita perhitungkan di tahun 1980, tapi pemahaman kita tentang HAM itu meningkat, sehingga kemudian KDRT masuk di dalam salah satu pidana. Hal yang sama juga terjadi pada misalkan pelacuran dan lain sebagainya. Ketika di Inggris misalkan aktor Hugh Grant itu ditangkap karena dia yang bersangkutan melakukan apa yang disebut dengan kerb crawling. Kerb crawling itu adalah menawar seorang PSK. Jadi, menawar seorang PSK itu adalah bagian dari kriminalitas. Sementara di banyak negara PSK yang di-prosecuted, tetapi orang yang menawar tidak meskipun offense gravity hanya dua. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan yang tidak bisa kita hentikan.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jangan terlalu ke mana-mana. Ini begini, Pak Rimawan. Sebenarnya Anda … yang Anda katakan itu kan, sebenarnya juga sama 29

persis dengan apa yang ada di kepolisian saat ini, artinya bahwa kalau Anda menghendaki ada unit-unit penegakan hukum yang tidak bercampur aduk dengan administrasi, bukannya sistem kerja polisi sekarang juga seperti itu? Di bidang penegakan hukum penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana umum dan khusus seperti yang Anda ilustrasikan itu kan, berbeda jauh dengan bagian lantas yang memang secara khusus menangani masalah regident dan SIM, STNK itu. Artinya mestinya ini menjadi jawaban bahwa keraguan itu mestinya tidak beralasan kalau … kalau ternyata sudah ada unit-unit yang sistem kerja yang mempunyai fungsi-fungsi yang … bagaimana menurut pendapat Anda. Singkat saja. 65.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Baik, Bapak. Ini adalah ketika seperti kalau ini yang ditanyakan, maka kita akan kembali kepada organisasi. Di dalam suatu organisasi ketika tupoksi kita itu demikian banyak, maka fokus kita itu juga akan berkurang. Kalau kita di satu sisi harus fokus kepada masalah penindakan hukum, tapi di sisi yang lain tadi masalah kriminalitas, di sisi lain juga memberikan administrasi … jasa administrasi dan lain sebagainya, maka dari dalam … dalam hal pengambilan keputusannya itu juga akan jauh lebih kompleks di semua lini daripada kalau kemudian fokus hanya untuk penindakan hukum saja. Ini yang kami … apa … cermati, Bapak, karena ini memang tidak … tidak mudah.

66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Tadi dari saya, kalau administrasi ini dipisahkan itu apakah tidak menyulitkan dalam penegakkan hukum karena contohcontoh tadi dari Pihak Terkait ada keterkaitan yang sangat erat penegakan hukum dengan pengadministrasian di bidang kendaraan dan SIM itu tadi.

67.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Baik, Bapak Yang Mulia. Seperti tadi kami katakan bahwa satu hal yang belum ada di negeri kita adalah apa yang disebut dengan PNC tadi. Itu adalah database tadi. Kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi itu bukan terletak pada apakah yang bersangkutan memberikan layanan registrasi atau tidak, tapi adalah lebih kepada akuisisi data. Selama data diketahui, selama transparansi dari sistem pencatatan registrasi (…)

30

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya sudah bisa menangkap. Kemudian yang saya kedua … yang kedua apakah juga di negara-negara lain itu yang dipisahkan itu di dalam konstitusinya memang menghendaki dipisahkan atau tidak?

69.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Nah, untuk seperti itu kami tidak memiliki pemahaman, Bapak.

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mulia.

71.

Baik. Karena itu intinya di situ sebetulnya. Saya persilakan, Yang

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ahli, saya ingin satu hal saja mungkin agak lebih tegas, ya. Jadi, persoalan registrasi register kendaraan bermotor ini termasuk juga masalah SIM itu menurut Ahli, apakah itu termasuk apa enggak dalam kualifikasi persoalan ketertiban masyarakat? Atau juga mungkin lebih besar dalam persoalan keamanan. Itu saja.

72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Ahli.

73.

AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO Siap, Bapak. Dikaitkan dengan masalah ketertiban dan keamanan jelas ini tentunya akan terkait. Namun demikian, seperti tadi kami katakan yaitu adalah bagaimana kita harus memberdayakan kepolisian agar profesional dengan fokus pada tupoksi yang lebih fokus, lebih jelas, lebih terukur ini yang perlu kita lakukan. Terima kasih.

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Ahli. Klarifikasi dari Pemohon. Silakan.

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Sebelum klarifikasi, saya ingin … apa … memiliki catatan bahwa terkait beberapa pertanyaan Majelis Hakim dan beberapa Pihak Terkait mengenai kompetensi Ahli soal Pasal 30 ayat (4) nanti akan di ... 31

dijelaskan oleh Ahli kami yang ... yang mempunyai kompetensi di bidang tata negara. 76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, tapi nanti akan saya sampaikan ahli yang berikutnya karena giliran dari Pemohon itu sudah habis, hanya di dua kali persidangan.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya mungkin (...)

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti saya minta Ahli yang belum keterangan tertulis, ya.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Oke, terima kasih. Itu satu hal.

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan.

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Yang kedua, kami memang agak terburu-buru, Yang Mulia, dari awal kami katakan proses ini terburu-buru, tapi bukan berarti kami mengabaikan proses hal detail itu. Itu terbukti dari ada pemberitahuanpemberitahuan mengenai … apa namanya ... perubahan Kuasa Hukum maupun yang tidak kami tanda tangani, kami dari awal proses. Yang kedua, ya, saya pikir.

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi yang tanda tangan ini tegasnya yang tanda tangan bukan yang bersangkutan?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya, ya orangnya langsung itu bisa dikonfirmasi ke masing-masing Kuasa Hukumnya.

32

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu begini, saya minta KTP-nya yang para Kuasa Hukum yang anu, ya.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Siap, Yang Mulia.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT KTP supaya bisa diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Nanti kita akan minta dicek ya. Tapi saya mohon Polri sebagai Pihak Terkait dalam kasus kita meminta klarifikasi identifikasi tanda tangan itu Polri betul-betul bisa independent. Itu artinya nanti keterangan itu kalau memang tanda tangannya autentik, ya katakan autentik, kalau tidak autentik, ya katakan tidak autentik karena ini bisa berakibat bahwa kalau ini palsu, maka permohonan ini gugur, ya. Kemudian urusan palsunya pidana, silakan ini bukan delik aduan, silakan Polri yang menangani, ya. Tapi saya mohon Polri sebagai Pihak Terkait tetap berdiri pada waktu mengindentifikasi apakah tanda tangan ini autentik atau tidak autentik, bisa berdiri pada posisi karena kredibiltas Polri juga dipertaruhkan di sini, ya? Saya berpesan itu.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Baik.

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena kita harus serius, ini menjaga kewibawaan Mahkamah. Kalau ada permohonan yang palsu, itu melecehkan Mahkamah ini.

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Siap.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Para Hakim sepakat bahwa ini harus kita jaga bersama kewibawaan Mahkamah. Oleh karena itu, saya juga minta pada Polri meskipun Polri sebagai Pihak Terkait yang berkenaan dengan permohonan ini, tapi saya mohon Polri bisa tetap independent ya, supaya keterangannya betuk-

33

betul kalau tidak autentik, hasil penelitiannya ... penyidikannya tidak autentik, katakan tidak autentik, kalau autentik, katakan autentik, ya. 91.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Siap.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, nanti setelah kita dapat KTP-nya nanti ada Kepaniteraan yang akan menyerahkan ke Polri di bagian mana, supaya itu bisa dianukan. Nanti akan kita lihat pada persidangan yang akan datang ya, gitu. Paling lambat jadi sebelum pada sidang yang akan datang hasil identifikasi itu sudah betul-betul bisa kita terima, ya karena untuk menentukan kelanjutan persidangan ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, ya gitu. Baik. Pemohon, gitu ya? Kita minta dalam satu-dua hari ini, KTP dari Para Kuasa yang ada di tanda tangan di situ bisa diserahkan ke Kepaniteraan.

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: ERWIN NATOSMAL OEMAR Ya, mungkin paling lambat sidang selanjutnya, Yang Mulia.

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, diserahkan satu-dua hari ini karena kita membutuhkan untuk segera diidentifikasi oleh Polri. Kemudian, Senin ya, KTP-nya, Senin paling lambat, ya. Paling lambat Senin, pukul 12.00 WIB, sehingga kita bisa menyerahkan pada siang hari itu ke Kepolisian untuk diidentifikasi autentik atau tidaknya, ya. Ya, itu nanti Polri ada dua permohonan. Permohonan yang pertama dan perbaikan permohonan, ya. Nanti kita anukan, ya. Ya, kalau begitu juga nanti persidangan itu tidak akan kita lanjutkan dulu sebelum itu, tapi bisa enggak sebelum kita persidangan? Rencana persidangan tanggal 13 Oktober, sudah bisa apa belum, Pak Sam?

95.

PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Siap, kami akan kordinasikan dengan ahli identifikasi dulu, Pak.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 34

97.

PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Karena kami juga bertindak profesional, ahlinya adalah ahli identifikasi.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Di bidang identifikasi itu, ya.

99.

PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Siap. Kami akan kordinasikan secepatnya mudah-mudahan bisa.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, karena kalau ... kalau hari Senin itu kita baru memperoleh datanya, hari Senin tanggal 5 ya ... Senin, tanggal 5 itu langsung siangnya kita serahkan ke bagian identifikasi itu kepada Polri, tanggal 13 kita sidang. Jadi, sebelum tanggal 13 saya mohon bisa sudah ada keterangan identifikasi itu, ya. Baik, maka kita akan tetap menyelenggarakan persidangan, hasilnya … apa … nanti tanggal 13 Oktober itu. Baik. Seluruh rangkaian persidangan ini sudah selesai dan saya tadi sudah katakan kepada Pemohon bahwa Ahli yang belum menyampaikan supaya ke anu ... keterangan tertulis, ya karena jatah dari persidangan untuk Pemohon, Ahli Pemohon sudah habis karena sudah diberi kesempatan dua kali, ternyata baru ini, ya. Kemudian, Pemerintah sudah mengajukan surat akan mengajukan dua orang ahli, Dr. Maruarar Siahaan dan Dr. Dian Puji Simatupang, betul, Pemerintah? Silakan. Betul, ya? Betul. Baik, kalau begitu saya juga akan tanya kepada Pihak Terkait. Pihak Terkait akan mengajukan ahli? 101. PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Siap, akan mengajukan ahli. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa ahli? 103. PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Kami siapkan 9, Yang Mulia. 35

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sembilan? Wah, banyak sekali, lima saja cukuplah. 105. PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Lima, siap, lima. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya berimbang semuanya, ya. 107. PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Siap, Yang Mulia. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lima. Baik, Pihak Terkait lima ahli. 109. PIHAK TERKAIT(POLRI): SAM BUDI GUSTIAN Siap. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini akan kita dengar pada sidang yang berikutnya. Baik. Sebelum syaa tutup, saya terima kasih kepada Pak Rimawan yang telah memberikan keterangannya pada persidangan ini. Dan pada pihak pemerintah, Presiden dua orang ahli supaya didatangkan pada persidangan yang akan datang.

36

Sidang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Oktober 2015, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan dua keterangan ahli dari pihak pemerintah. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB Jakarta, 1 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

37