2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 60/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 8 JUNI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015 PERKARA NOMOR 60/PUU-XIII/2015 PERIHAL 



Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang [Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang [Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015 1. Mohammad Ibnu 2. Fahatul Azmi Bahlawi 3. Octianus, dkk. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIII/2015 1. M. Fajroel Rachman 2. Saut Mangatas Sinaga 3. Victor Santoso Tandiasa ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 8 Juni 2015, Pukul 13.33 – 14.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Syukri Asy’ari Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015: 1. Mohammad Ibnu B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015: 1. Aji Pahruroji 2. Mustolih Siradj 3. Ridwan Darmawan C. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015: 1. Fadjroel Rachman D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015: 1. Unoto Dwi Yulianto 2. Christoffel Malau 3. Johannes Huka 4. Ade Yan Yan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 58,60/PUUXIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Hari ini, acara kita adalah perbaikan permohonan ya, perbaikan permohonan. Silakan nanti Saudara masing-masing garis besarnya saja. Pokok masalahnya kan kemarin sudah disampaikan, jadi kita sudah paham dan sekarang yang diperbaiki itu yang mana. Kecuali kalau memang ada perubahan total. Ya, jadi yang diperbaiki saja disampaikan supaya lebih efisien waktunya. Silakan perkenalkan diri dulu yang Perkara Nomor 58 yang hadir siapa?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: MUSTOLIH SIRADJ

PERKARA

NOMOR

58/PUU-

PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Assalamualaikum wr. wb. 3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb.

4.


Terima kasih Yang Mulia. Dari Tim Perkara Nomor 58, saya Mustolih, sebelah kiri saya Ridwan Darmawan, sebelah kanan saya Ibnu, sebelah kanannya lagi Aji. Terkait dengan (…) 5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, perkenalkan diri dulu saja ya.

6.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ya.

1

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah cukup ya?

8.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

NOMOR

60/PUU-

Ya, cukup. 9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekarang Perkara Nomor 60 silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: UNOTO DWI YULIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Veritas Law Firm mewakili Prinsipal. Saya Unoto Dwi Yulianto, sebelah kiri saya Dr. Christoffel Malau, sebelah kanan saya Johannes Huka, dan yang paling kanan Prinsipal Fadjroel Rachman. Di belakang ada rekan kami, Saudara Ade Yan H.S., Yang Mulia. Terima kasih. 11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, sekarang silakan Perkara Nomor 58 jelaskan perubahanperubahannya. Silakan.

12.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Dari beberapa poin yang disarankan oleh Yang Mulia ada beberapa … tiga hal penting yang kemudian kita revisi. Secara keseluruhan yang pertama adalah terkait dengan permohonan uji formil, itu kita hapus atau kita tarik. Kemudian yang kedua adalah perincian tentang status dari legal standing Para Pemohon berikut mempertegas dan merinci akibat-akibat kerugian konstitusional yang berpotensi kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penarikan atau penghapusan uji formil, maka berimplikasi terhadap penghapusan atau meniadakan petitum terhadap permohonan uji formil. Demikian, Yang Mulia.

2

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR ya.

14.

Baik, sangat simpel ya, terima kasih. Silakan Perkara Nomor 60,


NOMOR

60/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, terkait dengan pemberi kuasa. Kami ingin menegaskan bahwa pemberi kuasa mengatasnamakan organisasi, yakni Gerakan Nasional Calon Independent dan kami sudah perbaiki. Fazrul Rahman di sini selaku Ketua Umum GNCI, Saut Mangata Sinaga juga Sekretaris Umum GNCI dan Viktor Santoso (Bendahara Umum GNCI). Di dalam pendahuluan, Yang Mulia. Kami ada tambahan. Kami mengutip disertasi Dr. Retno Saraswati tentang rekonseptualisasi hak konstitusional calon perseorangan menuju pemerintahan daerah yang efektif dengan promotor Prof. Dr. Arief Hidayat yang hari ini sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa terdapat beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan. Yang di antaranya ada sanksi jika calon perseorangan akan mundur, tetapi tidak ada sanksi bagi calon partai politik yang mundur. Sanksi dalam bentuk nominal rupiah, Yang Mulia. Ini menurut disertasinya. Yang kedua (…) 15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi sanksi lain ada kan?

16.


NOMOR

60/PUU-

NOMOR

60/PUU-

Ya, sanksi lain ada. 17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sanksi rupiah?

18.


Sanksi denda, Yang Mulia. Terus ada juga berkaitan dengan perbedaan antara aturan calon perseorangan di Nangroe Aceh Darussalam yang sampai hari ini masih 3% dan juga di wilayah di luar 3

Nangroe Aceh Darussalam yang ketentuannya 6,5% sampai 10%. Artinya ada perbedaan antara Aceh dan wilayah di luar Aceh. Kemudian mengenai legal standing, Yang Mulia. Kami ingin menegaskan bahwa setelah kami rembukan dengan Prinsipal, kami memutuskan mengatasnamakan Gerakan Nasional Calon Independent dan GNCI sudah pernah mengikuti … ikut serta dalam persidangan di MK dengan atas nama GNCI pada saat perkara kasus Pilkada Aceh, Yang Mulia. 19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau ada nomornya kan lebih cepat nanti kita mengeceknya.

20.


NOMOR

60/PUU-

NOMOR

60/PUU-

Nomor 35/PUU-VIII/2010 dimana (…) 21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Katanya pilkada?

22.


PUU (pengujian undang-undang), Yang Mulia. Maaf. 23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan pilkada berarti, ya?

24.


NOMOR

60/PUU-

Ya. Di mana pengurus GNCI sebagai Pemohon … GNCI Aceh dan GNCI sebagai organisasi menjadi Pihak Terkait dalam perkara tersebut. 25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, Pihak Terkait, ya?

26.


NOMOR

60/PUU-

Ya. 4

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

28.


NOMOR

60/PUU-

Kami juga lampirkan bukti-bukti aktifitas organisasi terkait GNCI, baik itu pelatihan, workshop advokasi, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi calon-calon yang akan maju dalam pemilukada melalui jalur independent, Yang Mulia. Karena ini atas nama organisasi GNCI dan bukan atas nama pribadi Prinsipal Fadjroel Rachman, maka simulasi yang kami gunakan dahulu menggunakan Provinsi Kalimantan Selatan sudah kami ubah supaya tidak ada tendensi kepentingan pribadi menjadi beberapa provinsi dan kota yang di antaranya kami buatkan simulasi bahwa calon perseorangan itu ternyata lebih berat persyaratannya daripada calon partai politik, yakni di Sumatera Barat … Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI, dan Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Bandung. 29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kota bukittinggi, bukan kabupaten.

30.


NOMOR

60/PUU-

Ya, Yang Mulia. Kota Bukittinggi, mohon maaf. 31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Pak Fadjroel sekarang enggak jadi calon? Pakai … pakai mik, Pak, biar kita ada penegasan saja.

32.

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIII/2015: RACHMAN

FADJROEL

Baik, Yang Mulia. Saya akhirnya dengan … perundingan dengan pihak pengacara, ternyata memang menurut pihak pengacara bahwa akan lebih masuk akal kalau ini semacam perjuangan untuk independent secara nasional. Karena sebelumnya juga GNCI itu memperjuangkan untuk independent di Aceh dan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebelumnya ketika masa Pak Lalu Ranggalawe maupun juga waktu

5

pengajuan presiden independent juga atas nama organisasi. Jadi, lebih konsisten dalam perjalanannya. Begitu, Pak. Terima kasih. 33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. Jadi, mundur jadi calon, ya? Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, bisa maju juga. Silakan lanjutkan.

34.


NOMOR

60/PUU-

Baik, Yang Mulia. Kami ingin mempertegas bahwa di aturan yang lama, persyaratan calon dari partai politik yang semula 15% kursi menjadi 20% kursi, hanya naik 33%, Yang Mulia. Sedangkan kalau dihitung dari jumlah suara sah yang semula 15% menjadi 25%, naiknya hanya 80%. Sedangkan calon perseorangan, dari yang semula 3% menjadi 6,5%, dia naik 115%. Artinya, ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap persyaratan calon independent. Yang kedua, berkaitan dengan bahwa calon perseorangan itu mengumpulkan dukungan menggunakan dana pribadi. Sedangkan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, calon dari partai politik itu menggunakan anggaran APBN atau anggaran negara melalui pemilu legislatif. Sehingga calon anggota DPRD atau calon anggota legislatif itu hanya memiliki … yang seharusnya hanya memiliki fungsi legislatif … legislasi, budgeting, dan pengawasan, mendapatkan fungsi tambahan, yakni dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ketiga. Bahwa kenapa kami mengajukan gugatan permohonan ini, Yang Mulia? Karena dalam persyaratan calon perseorangan, itu menggunakan tolok ukur atau parameter jumlah penduduk. Sedangkan calon partai politik menggunakan parameter suara sah. Dan menurut kami, ini diskriminasi, Yang Mulia. Yang ketiga … eh, yang keempat. Bahwa seperti kami tegaskan tadi, ada perbedaan antara jumlah persyaratan pilkada di Aceh dengan daerah lain. Karena persoalan yang muncul adalah apakah daerah Aceh bukan wilayah Indonesia? Atau Indonesia bukan bagian dari Aceh? Sehingga harus ada perbedaan syarat calon perseorangan antara Aceh dengan daerah lainnya di Indonesia? Atau, apakah syarat 3% jumlah dukungan termasuk dalam bingkai keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam? Sehingga harus berbeda dengan daerah lainnya? Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa Mahkamah tidak menampikkan adanya otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, namun calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk di dalam keistimewaan 6

Pemerintah Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Fakta hukum lainnya Provinsi Papua (…) 35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Putusan nomor berapa?

36.


NOMOR

60/PUU-

Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010, Yang Mulia. 37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya?

38.


NOMOR

60/PUU-

Masih dalam pertimbangannya, “Fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus juga memberlakukan calon perseorangan dalam pemilukada.” Artinya, meskipun sama-sama ada otonomi khusus, ternyata berbeda antara Aceh dengan Papua, Yang Mulia. Oleh karenanya ketika itu Mahkamah Konstitusi membatalkan pesyaratan calon independent di Aceh yang hanya diperbolehkan satu kali. Tetapi waktu itu tidak sempat dibatalkan mengenai 3%-nya karena masih berlaku 3%. Nah, menurut kami, pembuat undang-undang tidak ada alasan substantif atas dinaikkannya syarat dukungan minimal calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan. Setelah kami telusuri dari beberapa literature dan dokumen, ada beberapa alasan yang pertama kenapa dinaikkannya syarat dukungan? Yakni menghemat anggaran biaya. Alasan tersebut menjadi tidak relevan karena tambahan biaya yang dikeluarkan negara atas keterlibatan calon perseorangan sangat tidak signifikan karena hanya menambah ukuran kertas yang akan dicoblos. Hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada. Kedua. Alasan dinaikkannya persyaratan untuk memperkuat legitimasi karena dilaksanakan satu putaran. Alasan ini juga tidak tepat menurut kami karena legitimasi bukan diukur berdasarkan sedikitnya pasangan calon, akan tetapi berdasarkan dukungan yang masyarakat berikan kepada pasangan calon pada saat pemilihan.

7

Ketiga. Alasan efektifitas pemerintahan. Karena semakin banyaknya pasangan calon, akan semakin terfragmentasi kekuatan politik di DPRD, sehingga akan menyulitkan kepada daerah bekerja karena disibukkan dengan partai politik di DPRD. Alasan ini terbantahkan dengan banyaknya kepala daerah yang terpilih dari jalur perseorangan dan hingga kini tidak ada masalah signifikan dalam kekuatan … kekuatan politik di DPRD. Karena hal tersebut hanyalah masalah komunikasi politik kepala daerah terpilih dengan berbagai pemangku kebijakan. Keempat. Politik uang. Dengan asumsi semakin banyaknya pasangan calon yang percaya politik uang bisa memenangkan pilkada, maka dengan semakin banyak calon kepala daerah, maka akan semakin banyak politik uang yang beredar. Tentu alasan tersebut di luar nalar logika karena politik uang merupakan tindak pidana, sehingga siapa saja pelakunya bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum dan tugas semua elemen masyarakat, baik pemerintah daerah maupun penegak hukum untuk mencegah politik uang tersebut. Sehingga menurut kami alasan-alasan dinaikkannya persentasi tersebut tidak relevan. Dan yang selanjutnya bahwa karena rujukan atau parameter jumlah penduduk tidak bisa digunakan karena berbeda dengan parameter dari calon partai politik, maka harus ada solusi menurut kami yang dikedepankan, Yang Mulia, atau untuk memecahkan kebutuhan tersebut. Apakah dari jumlah dihitung dari jumlah DPT atau dihitung jumlah dari suara sah? Menurut kami kalau dihitung dari jumlah DPT, maka DPT bisa ditetapkan, tetapi faktanya masyarkat berubah-ubah. Fakta di lapangan berubah-ubah. Artinya, anak yang sebelumnya belum berumur 17 tahun, ketika DPT itu ditetapkan, tetapi pada saat akan pencoblosan sudah 17 tahun. Begitu pula anak yang belum menikah, ternyata ketika akan pencoblosan sudah menikah. Maka oleh karenanya perlu ukuran yang fix dan tidak bisa berubah-ubah, yaitu perolehan suara sah pemilu legislatif yang terakhir. Sama seperti partai politik. Kami tidak keberatan dengan angka yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dari 6,5% sampai dengan 10%, tetapi alangkah baiknya juga jika tidak hanya 3%, tetapi tetap kami berpendirian bahwa yang paling tepat sebagai parameter adalah jumlah suara sah, Yang Mulia. 39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana yang lebih besar jumlahnya itu?

40.


NOMOR

60/PUU-

Jumlah penduduk, Yang Mulia.

8

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jumlah penduduk, oke.

42.


NOMOR

60/PUU-

Jumlah penduduk. Kemudian, ada DPT. Kemudian, ada suara sah. Kemudian, ada suara kursi. Karena ketika suara kursi, ada suara sah yang hilang partai politiknya tidak dapat kursi, Yang Mulia. 43.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

44.


NOMOR

60/PUU-

Kami membuat simulasi di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sekitar 5.000.000, kalau menggunakan 20% kursi, itu harus 13 kursi. Jika menggunakan partai … jalur partai politik menggunakan 25% suara sah, itu sejumlah 600.000 atau 11% jumlah penduduk. Sedangkan perseorangan yang diwajibkan oleh undang-undang itu 8,5% dari jumlah penduduk, jumlahnya 458.000. Artinya, hanya selisih sedikit, Yang Mulia. 45.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Selisihnya sedikit, tapi maunya yang kecil juga kan?

46.


NOMOR

60/PUU-

Ya, ya. Karena masalahnya, Yang Mulia, ingin kami tegaskan bahwa calon perseorangan itu mengumpulkan door to door dukungan dari masyarakat untuk memilih dan itu sudah tersegmentasi (…) 47.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya.

9

48.


NOMOR

60/PUU-

Bahwa dia harus mendukung calon tersebut (…) 49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah paham, sudah paham. kita sudah punya pengalaman.

50.


NOMOR

60/PUU-

Oleh karena itu, Yang Mulia. Kami dalam petitumnya, dalam pokok perkara mohon agar Yang Mulia bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilukada Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya kecuali sepanjang ditambahkan frasa akumulasi perolehan sah pemilu legislatif yang terakhir sebagaimana syarat pencalonan dari jalur partai politik sehingga bunyi Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menjadi … dianggap dibacakan hanya ditambahkan dari akumulasi perolehan suara sah pemilu legislatif yang terakhir, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia. 51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Lama juga belajarnya kelihatannya ini. Ini timnya tim besar, ya. Baik, jadi 60 kami sudah memahami semua perbaikan-perbaikan. Saya kembali sedikit ke Perkara Nomor 58 tadi, coba highlight-nya saja atau mengenai penegasan legal standing tadi, sedikit saja.

10

52.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ya, Yang Mulia. Terima kasih. Beberapa yang kemudian kita rinci adalah terkait dengan legal standing (…) 53.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, untuk meyakinkan saja. Di mana itu ininya?

54.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Saya bacakan sedikit, Yang Mulia. 55.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dijelaskan saja, dijelaskan. Kalau dibacakan … jelaskan saja.

56.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Bahwa kemudian memang ketika … apa … Para Pemohon ini … apa … undang-undang Pasal 5 … 158 ayat (1) ini dan ayat (2) ini diberlakukan kemudian Para Pemohon selaku pemilih yang semestinya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi terlanggar karena sarana pengujian kesalahan dalam pemilukada yang tadinya … apa … terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif menjadi ruang … ruang geraknya menjadi terbatas. Begitu, Yang Mulia. 57.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Makanya kita ini … ya, berarti mau kembali kepada TSM.

58.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ya. Begitu, Yang Mulia. 59.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, ya. Ini memang ada yang enggak mau TSM, ada yang mau TSM. Enggak ada tambahan? Silakan. 11

60.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

NOMOR

58/PUU-

Ya, Majelis. Saya tambahkan bahwa Para Pemohon ini seluruhnya adalah mahasiswa hukum dan kebetulan karena mahasiswa hukum jadi konsen terhadap persoalan-persoalan keadilan dan demokratisasi. Nah, ketika tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa Pasal 158 ini akan menghalangi keadilan bagi teman-teman Pemohon ini dan kebetulan posisinya adalah di Tangerang Selatan di mana pada tahun sebelumnya pernah terjadi pilkada di Tangsel dan kemudian ada putusan yang mengharuskan … apa … padahal selisihnya cukup besar dan mengharuskan pilkada ulang, gitu. Akibat dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sehingga kalau kemudian ini … apa … peluang ini dihilangkan lewat pembatasan 2%, 1,05%, dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah penduduk, nah maka ini akan menciderai atau merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Sehingga penegasannya kenapa Para Pemohon mengajukan pengujian ini adalah akibat potensial terlanggar hak konstitusionalnya jika pembatasan ini memang tetap diberlakukan. Demikian, Yang Mulia. 61.

KETUA: PATRIALIS AKBAR tadi.

62.

Di situ ya, pintu masuknya ya. Gate-nya itu yang kita maksudkan

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

NOMOR

58/PUU-

NOMOR

58/PUU-

NOMOR

58/PUU-

Baik, Majelis. 63.

KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: AJI PAHRUROJI

PERKARA

Izin menambahkan sedikit, Yang Mulia. 64.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, masih ada yang menambahkan. Silakan.

65.


PERKARA

Sedikit saja, Yang Mulia. Kita Para Pemohon sebelumnya memang sebagian besar selain masuk (suara tidak terdengar jelas) sebagai LSM 12

(suara tidak terdengar jelas) korupsi di Tangerang Selatan. Dari pengalaman pengawasan kita di pilkada khusus di Tangerang Selatan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran secara TSM terjadi di Tangerang Selatan. Yang menjadi permasalahan 158 ayat (1) dan ayat (2) ini adalah kalau ini diterapkan, ketika ada pelanggaran-pelanggaran ditemukan, ini menjadi sarananya tertutup. Artinya kami (suara tidak terdengar jelas) tidak lakukan, tidak mempunyai fungsi lagi untuk menguji kesalahan. Kami tidak mempunyai sarana untuk dapat menguji kesalahan penghitungan suara. Seandainya saja ada pasangan calon yang menang selisih dari 2% maksimal, padahal pasangan calon yang lain mempunyai temuan-temuan secara valid bahwa terjadinya penggelembungan dan rekapitulasi ini menjadi pembuktian yang valid tidak berguna karena sarana permohonannya di MK ditutup karena melebihi batasan persentasi dari 158 ini. 66.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik.

67.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Kira-kira (suara tidak terdengar jelas) begitu, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. 68.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi agak lebih jelas, ya. Oke, ini Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna mau minta klarifikasi.

69.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon Perkara Nomor 58 dulu ya satu. Saya minta klarifikasi saja karena ada pernyataan Anda yang jangan-jangan bukan ini maksudnya sebenarnya. Coba lihat halaman 9 itu, ya. Itu kan halaman 9 yang angka 4 itu, itu kan kelanjutan dari halaman sebelumnya ya bahwa potensi kerugian konstitusional Para Pemohon ada sebagai berikut. Sampailah ke angka 4. Coba kita baca, ya. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka Para Pemohon secara nyata terlibat upaya pembiaran perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemilukada yang dimenangkan oleh pasangan yang … apa … benar maksudnya memang begitu?

13

70.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Izin jawab, Yang Mulia. Ya, maksudnya memang ini bagian dari korelasi poin-poin sebelumnya (…) 71.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

72.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Bahwasanya kalau kami tidak melakukan … tidak mempunyai hak untuk menguji, kami beranggapan secara otomatis kami terlibat dalam pembiaran. Artinya, harusnya kami bisa melakukan advokasi terhadap kesalahan-kesalahan itu. Karena memang aturannya membatasi, ya secara tidak langsung kami ikut dalam pembiaran. 73.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu dia maksudnya. Berarti Anda ada itu tadi dua … dua potong kata itu yang saya maunya … tiga potong kata itu. Secara tidak langsung berarti ikut melakukan pembiaran, gitu kan?

74.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Kira-kira begitu. 75.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kan Anda enggak langsung melakukan pembiaran, kan. Anda hanya secara tidak langsung berasumsi bahwa kalau Anda tidak mengajukan permohonan ini, secara tidak langsung (…)

76.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ya. 77.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu kan.

14

78.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

NOMOR

58/PUU-

Ya. 79.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kan begitu maksudnya kan.

80.


PERKARA

Betul. 81.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu, sebab kalau begini nanti kan beda lho artinya itu dua dengan … walaupun kelihatannya sederhana. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Kemudian yang Nomor 60/PUU-XIII/2015, maaf Yang Mulia.

82.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan-silakan, Pak.

83.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebenarnya sudah … sudah … sudah bagus ya mungkin ya, saya enggak mau menggunakan kata sempurna untuk alasan ini, tetapi di … di petitum permohonan saja, itu kan di petitum yang bullet apa … poin ketiganya itu ya, tanda checklist ketiga, itu kan Anda meminta ini konstitusional bersyarat kan, ya kan. Mestinya waktu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga pengecualian yang di konstitusional bersyarat itu berlaku, tapi di atasnya Anda tidak menyertakan persyaratan itu. Jadi, bagaimana … kan kalau menyatakan bertentangan nanti itu dihapus di bawahnya dinyatakan tidak mengikat kecuali diartikan begini, apakah … ya mumpung sekarang masih perbaikan mungkin sekarang maksudnya adalah bahwa persyaratan yang ada pasal itu ya Pasal 41 yang tadi Anda bacakan itu, kecuali … apa namanya … kecuali sepanjang ditambahkan frasa itu masuk juga di butir pertama, ya. Coba, coba mengerti enggak maksud saya?

84.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pakai mik, pakai mik. 15

85.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Sebab begini, kalau … kalau butir poin keduanya itu kan petitum Anda yang kedua menyatakan, “Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada dan seterusnya bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945.” Sampai di situ kan?

86.


NOMOR

60/PUU-

Ya. 87.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak ada kecuali diarti … dimaknai begini, kan enggak … Anda enggak menyebutkan itu. Tapi di poin keduanya ketika Anda meminta untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Anda menyatakan syarat itu. Padahal syarat itu kan berlaku dua-duanya juga. Dia bertentangan karena akibat bertentangan itulah makanya dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali kalau dimaknai begini, maksudnya gitu kan?

88.


NOMOR

60/PUU-

Ya. ya, Yang Mulia. 89.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, sekarang saja karena enggak ada waktu lagi untuk memperbaiki berarti persyaratan kecuali yang di nomor dua itu juga berlaku di poin yang kedua ini. Itu maksudnya, apa begitu?

90.


NOMOR

60/PUU-

Ya. Betul, Yang Mulia. Diperbaiki di persidangan ini. 91.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jangan-jangan maksudnya lain. Ya, supaya nanti … nanti jadi kabur permohonanya kalau enggak begitu kan. Kalau permohonannya kabur kan Anda sudah tahu lalu putusannya apa jadinya kan.

16

92.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ada ex aequo et bono, Yang Mulia. 93.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul, ex aequo et bono. Kalau Hakimnya enggak melakukan itu bagaimana, kalau kurang bijaksana Hakimnya gimana.

94.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. 95.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, tapi itu anu saja karena perbaikan terakhir jadi … oke, jadi saya anggap ini renvoi ya.

96.


PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ya. 97.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Di angka kedua. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

98.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini baik benar ini, Hakimnya ini. Sampai dibimbing begitu. Baik. Bapak ada, Pak? Silakan, Pak. Pak Sitompul ya mau menyampaikan. Silakan, Yang Mulia.

99.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. terima kasih, Pak Ketua. Hanya menegaskan saja ke Nomor 58/PUU-XIII/2015 ini dalam petitum, itu pokoknya aturan itu dianggap tidak berlaku, begitu saja ya. Pertanyaannya apakah tidak ada alternatif lain, misalnya sekian persen seharusnya sekian persen begitu ya. Apakah ini langsung seluruhnya? Seperti itu nampaknya ya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Padahal mungkin saja ada alasan khusus dari pembuat undang-undang membuat itu misalnya. Jadi, artinya argumentasi itu coba dicari alternatifnya supaya permohonan ini punya 17

… punya satu logika yang sejajar dengan maksud daripada pembuat undang-undang. Barangkali begitu. Satu lagi. Data yang diperoleh dari putusan-putusan, misalnya di pengadilan … saya ulangi putusan Mahkamah Konstitusi di … terkait dengan putusan Pilkada Tebing Tinggi barangkali, terus kemudian di Sumatera Selatan ini, apakah dalam putusan itu … ya kan saya belum baca putusannya itu ada memang disebut itu presentasi itu? Coba nanti dijelaskan. Barangkali itu sementara. Ya, silakan. 100. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan. 101. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: AJI PAHRUROJI

PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Pertama kita jawab dulu tentang yang masalah tidak mengikat secara hukum 158. Ya, kalau untuk khusus Pasal 181 ayat (2) menurut kami dengan pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terlebih dahulu, ada banyak temuan-temuan sengketa PHPU di daerahdaerah seperti Sumsel dan beberapa contoh yang kita masukkan dalam permohonan, itu melebihi dari 2% dan itu … itu artinya mereka menang lebih 2%, tapi ditemukan dalam … dalam proses persidangan dengan PHPU di Mahkamah Konstitusi terjadi penggelembungan rekapitulasi atau dengan cara-cara yang tidak halal atau cara melawan secara hukum ... secara melawan hukum. Artinya, menurut kami angka 0,5 sampai 2% ini sangat tidak relevan dengan pengalaman yang pernah terjadi. Kalau kami memang diminta oleh Majelis Yang Mulia, kira-kira yang relevan yang gimana? Pertama, menurut kami ini bukan ranah kami, selaku Pemohon untuk mengubah norma hukumnya, menurut kami ini ada di lembaga legislatif. Tapi, kalaupun kami diminta pendapat, menurut kami angka 0,5% sampai 2% itu masih sangat kemungkinan terjadi pelanggaran TSM di sana. Kalau mungkin kalau sampai 10% sampai 15% mungkin ya masuk akal karena sudah sangat terlalu jauh sekali. Tapi kalau 0,5% sampai 2%, ini menurut kami banyak sekali terjadi. Yang menjadi bahaya kalau ada menang sampai 0,2%, lalu pertemukan TSM di sana, tapi tidak bisa diajukan, artinya kami melihat berarti kompetisi para calon pilkada ini, calon kepala daerah ini tidak lagi nanti secara affair. Mereka akan berlomba-lomba bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, terutama di sini panitia TPS sampai dengan PPK, pengalaman kami penggelembungan suara terjadi sangat banyak sekali, bahkan luar biasa penggelembungan suaranya. Para kompetisi ini tidak lagi nanti berkompetisi secara affair, mereka lebih tendensi berkompetisi

18

melalui dengan cara-cara yang tidak halal, penggelembungan suara contohnya. Karena kalau sudah menang dari 2%, mereka sudah percuma. Kalaupun lawan punya alat bukti yang cukup dan valid, dia tidak punya kesempatan ke MK, kalau untuk yang poin itu begitu, Yang Mulia. Kalau untuk yang ... kalau yang untuk contoh apa ... putusan ini ... dalam ... dalam putusannya kami menghitung ini selisih suaranya, contoh Sumsel itu 3,91%. Ini putusan yang disidangkan dalam PHPU MK tahun 2013. Ada juga di Kabupaten Bengkulu Selatan, itu juga tidak sampai 3,30%. Artinya, Pasal 158 ayat (1), ayat (2) ini menjadi tidak relevan sebetulnya jika dipaksakan, 0,5% sampai 2%. Sementara ada contoh-contoh yang sudah pernah terjadi, di putusan itu jelas disebutkan ada selisihnya, tapi bisa ... tapi dimenangkan si Pemohonnya. Artinya, dia kalah sampai dengan 3,91% di Sumsel, dia kalah juga sampai 3,30% di Bengkulu Selatan, tapi dimenangkan. Artinya, ada potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu yang dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif, yang sampai angka sampai 3,391 bahkan sampai mendekati 4% Yang Mulia. Ini yang menurut kami menjadi bahaya. Bahaya sekali karena kalau cuma sampai pengukuran hanya 2% maksimal dengan jumlah penduduk takarannya di 418 itu, menurut kami menjadi paling bahaya, secara umumnya itu. Para kontestan ini tidak lagi berkompetisi pemilu dengan fair. Tidak lagi mereka melakukan kontrak politik yang baik dengan masyarakat. Artinya, secara tidak langsung walaupun bukan secara ekstrim, enggak perlu lagi mereka terjun kampanye di rakyat. Mereka tinggal konsultasi saja terhadap penyelenggara pemilu. Karena kalau sudah KPU menetapkan di Pleno lebih dari 2%, ya sudah tertutup jalan untuk mereka melakukan sengketa di MK. 102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 103. KUASA HUKUM PEMOHON XIII/2015: AJI PAHRUROJI

PERKARA

NOMOR

58/PUU-

Ini menjadi bahaya sekali, Yang Mulia. Artinya, demokrasi kita menjadi demokrasi yang fiktif karena dimenangkan dengan cara yang tidak halal. Kira-kira begitu. 104. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, baik, baik. Jadi sudah paham kita ya. Jadi perbaikan permohonan hari ini sudah kita cukupkan Perkara Nomor 58 dan 60.

19

Sebelum kita akhiri, Perkara Nomor 58 apa betul mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, betul? 105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

NOMOR

58/PUU-

Ya, Yang Mulia, betul. 106. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi sementara ini kita terima dulu ya buat bahan kita di RPH dan kita sahkan ya? 107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

NOMOR

58/PUU-

NOMOR

58/PUU-

Baik. 108. KETUA: PATRIALIS AKBAR KETUK PALU 1X Perkara Nomor 60, P-1 sampai dengan P-4? 109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN Baru sampai 4, Yang Mulia. 110. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baru sampai 4, ya, oke nanti boleh dilanjutkan lagi. Tapi ini paling enggak pertimbangan awal ya 111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

NOMOR

58/PUU-

Baik. 112. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita sahkan dulu. KETUK PALU 1X 20

Baik, jadi hari ini sudah selesai, dan nanti kami akan laporkan ke RPH karena memang banyak sekali ini perkara pilkada ini banyak sekali, gitu. Kami laporkan bagaimana nasibnya perkara ini, nanti tinggal menunggu informasi ya, tapi kan penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi kalau sudah enggak ada lagi, hari ini sidang ini kita selesai dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB Jakarta, 8 Juni 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d.

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

21

2015

Recommend Documents