KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PENGUMUMAN NOMOR : 94/KPU-Kab-011.329047/VII/2015 TENTANG PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2015 Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015, KPU Kabupaten Bandung membuka pendaftaran Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: A.
Persyaratan Calon : 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 178-1945, dan NKRI; 3. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; 4. Berusia paling rendah 25 tahun; 5. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, namun tidak menghalangi penyandang disabilitas; 6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi; 13. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota, selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati Bandung atau Calon Wakil Bupati Bandung; 14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubenur untuk calon Bupati; Belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati untuk calon Wakil Bupati ; 15. Berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Bandung sejak ditetapkan sebagai calon; 16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota; 17. Memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati Bandung kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, atau kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung bagi anggota DPRD Kabupaten Bandung;
Page 1 of 5
18 19. 20.
Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon; Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon; Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS;
B.
Persyaratan Pencalonan : 1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri apabila didukung paling sedikit 227.004 Pemilih yang tersebar di lebih dari 16 kecamatan (Pasangan Calon Perseorangan yang dukungannya belum mencapai jumlah minimal berdasarkan hasil verifikasi PPS, diberi kesempatan perbaikan tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2015). 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila memperoleh paling sedikit 10 kursi atau memperoleh paling sedikit 419.207 suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2014.
C.
Dokumen yang Harus Dilampirkan: 1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya; 2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya; 3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK, yang dilengkapi dengan: 1)
2)
3) 4) 5)
6) 7)
8)
9)
Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; Surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; Fotokopi surat pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai TNI, Polri, dan PNS; Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, dan PNS; Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN/BUMD; Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN/BUMD; Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota; Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
Page 2 of 5
10) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; 11) Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Polres Bandung; 12) Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; 13) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Bale Bandung; 14) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Bandung; 15) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar; 16) Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK; 17) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 18) Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; 19) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung yang ditandatangani Pasangan Calon; 20) Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan; 21) Rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 22) Rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan; 23) Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy; 24) Bagi calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, wajib menyerahkan; a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan; b. Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Polres Bandung.
Page 3 of 5
25) Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik, wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan; 4.
Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
5.
Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6.
Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi: 1) 2)
3)
4)
5)
6) 7.
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2KWK Parpol; Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol; Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan Dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi: 1) Berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan; 2) Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya formulir Model B.1-KWK Perseorangan; 3) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4- KWK Perseorangan; 4) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; 5) Fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; 6) Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan; 7) Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon, wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Model BA.5-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.
Page 4 of 5
Page 5 of 5
