2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP), PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (IKAPI), HIMPUNAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA (HKPI), DAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN) (V)

JAKARTA KAMIS, 2 JULI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 69 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Tato Suwarto ACARA Mendengarkan Keterangan Komisi Informasi Pusat (KIP), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (V) Kamis, 2 Juli 2015 Pukul 11.14 – 12.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Gede Dewa Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Tato Suwarto 2. Agus Subekti

(Staf)

B. Pemerintah: 1. Budijono 2. Nasrudin 3. Tri Rahmanto C. Pihak Terkait: 1. Azet Hutabarat 2. Yusuf Sungkar 3. Lukman Sembada 4. Evy Trisulo 5. Agus

(HKPI) (HKPI) (HKPI) (KIP) (KIP)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 50/PUUXIII/2013 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, yang hadir? Silakan.

2.

PEMOHON: TATO SUWARTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

4.

PEMOHON: TATO SUWARTO Yang hadir dari Pemohon adalah saya sendiri Tato Suwarto selaku pendiri pemegang saham dan Direktur PT Bahtera Mas, Jalan Nusantara selaku debitur, debitur pailit. Didampingi oleh staf bernama Agus Subekti. Demikian, terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, yang hadir siapa?

6.

PEMERINTAH: NASRUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya Nasrudin dan sebelah kiri saya, Pak Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian kita juga anu ... Pihak Terkait. Yang hadir dari mana ini? Silakan.

1

8.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. terima kasih, Yang Mulia. Kami bertiga di sini dari Terkait, yaitu dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT HKPI, ya?

10.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) HKPI, ya, organisasi profesi. Nama saya Azet Hutabarat. Di sebelah kanan saya Bapak Yusuf Sungkar dan di sebelah kiri saya, Pak Lukman Sembada. Terima kasih.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Ada beberapa Pihak Terkait yang kita undang, sudah dua kali tidak hadir, jadi ini yang terakhir kita mendengarkan Pihak Terkait dari HKPI. Saya persilakan untuk memberikan keterangan di mimbar, ya.

12.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari HKPI dengan rasa terhormat menghadiri persidangan yang berbahagia di pagi hari ini, sehubungan dengan persoalan hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan kami sudah menerima undangan beserta materi apa yang menjadi keberatan daripada Pemohon. Kami dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia sebagai organisasi ... salah satu organisasi kurator yang ada di Indonesia dan sudah mendapat pengesahan dari pemerintah menyatakan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, nama kurator yang ada, sebagaimana yang diadukan di sini, jadi bagian dari materi ini adalah memang anggota kami dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan pendapat kami, Yang Mulia. Pertama, berkenaan dengan uji materi yang disampaikan oleh Pemohon, yaitu terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Menurut hemat kami, ada tiga poin yang terpenting ingin kami sampaikan pada persidangan hari ini. Pertama adalah apa yang dimohonkan ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila Pasal 69 ayat (2) ini diterima, oleh karena Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini 2

memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Kepailitan. Jadi pasal ini tidak berdiri sendiri. Keterkaitan pertama adalah apabila kita mengacu kepada Pasal 24 Undang-Undang Nomor ... ayat (1) daripada undang-undang ini yang menyatakan, “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Sehingga jika Pasal 69 ayat (2) ini menjadi keberatan, tentu akan berbenturan dengan ketentuan yang ada. yang diatur dalam Pasal 24 ini ayat (1). Jadi debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan kewenangan itu diberikan kepada kurator oleh undang-undang. Yang kedua, esensi dari kehilangan hak daripada debitur untuk mengurus haknya ini secara nyata menjadi asas yang kuat daripada Undang-Undang Kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yaitu kepailitan ... Pasal 1 ayat (1), “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurus dan membereskannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Tentu apa yang menjadi keberatan dari Pemohon ini adalah materi yang sangat penting, mengikat, dan terkait dengan Pasal 1 ayat (1), tidaklah mungkin kurator dapat melakukan atau tidak melakukan, sebagaimana yang menjadi keberatan apabila pasal ini tidak ada. Kemudian Pasal 107. Pasal 107 ayat (1) menyatakan, “Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutupi biaya kepailitan dan/atau bila penahanannya atau mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun pada putusan pailit dinyatakan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 69 ayat (2) karena tugas kurator adalah mengurus dan melakukan pemberesan. Sangat sulit di lapangan apabila kurator harus meminta persetujuan debitur pailit dalam arti organ-organ PT badan hukum yang pailit tersebut apabila keputusan ini penting untuk melindungi kepentingan para kreditur. Sekali lagi kepentingan kurator adalah untuk kepentingan para kreditur. Jadi apabila kurator itu ingin mengambil sebuah keputusan untuk menjual aset pailit sebagian untuk kepentingan debitur ... untuk kepentingan kepailitan dalam arti seluruhnya, maka apabila Pasal 69 ayat (2) ini menjadi dasar keberatan, akan sulit diterapkan, Yang Mulia. Karena kembali lagi bahwa kepailitan ini adalah untuk kepentingan (suara tidak terdengar jelas) pailit dimana dibitur dan kreditur termasuk di dalamnya. Sulit bagi kurator apabila ada problem dimana harus mendapat persetujuan dari organ PT. Kemudian, Yang Mulia. Kaitan yang terakhir adalah dalam Pasal 185. Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ayat (1) menyatakan, “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang3

undangan.” Bagaimana mungkin ada kepastian hukum yang dapat berjalan dan bisa menyelesaikan proses hukum kepailitan berjalan jika kurator harus mendapatkan persetujuan dulu daripada debitur pailit dalam hal ini organ PT untuk dapat melakukan likuidasi terhadap aset. Jika harus mendapat persetujuan, maka kurator tidak bisa melikuidasi karena bisa saja debitur pailit dalam hal ini organ PT tidak menyetujui langkah kurator itu. Itulah sebabnya undang-undang ini menegaskan kembali bahwa tugas kurator mengurus dan memberesi, tapi diawasi oleh hakim pengawas. Itu materi kami yang pertama, Yang Mulia. Yang kedua, kami akan menyampaikan dari aspek tanggung jawab karena apa yang disampaikan oleh Pemohon dari materi keberatan uji materi ini adalah berkenaan dengan tanggung jawab kurator dan keberatannya. Sesungguhnya Undang-Undang Kepailitan telah mengatur dan memberi regulasi yang nyata dan jelas terhadap apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kurator karena kurator tidak ... tidaklah mungkin dapat sempurna menyelesaikan penyelesaian itu, pengurusan dan pemberesan, sehingga memang dibutuhkan sebuah rambu-rambu yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh kurator. Tetapi yang (suara tidak terdengar jelas) esensi adalah mengenai tanggung jawab itu jelas sekali sudah diatur dalam Pasal 72 bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan, melaksanakan tugas pengurusan, dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Penekanan undangundang di sini adalah harta pailit budel untuk kepentingan kreditur dan debitur, tidak bisa untuk kepentingan salah satu pihak, mohon maaf, termasuk hanya debitur semata. Tapi ini adalah kepentingan seluruhnya. Jika memang kurator nyata terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap pengurusan dan pemberesan, maka tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada kurator, tidak saja kepada debitur pailit, tapi juga kepada kreditur pailit. Selanjutnya, Yang Mulia. Sebetulnya dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang ini telah menentukan tentang sejauh mana tanggung jawab kurator yang harus dijalankan, kita menyadari bahwa ada ketentuan Pasal 66 dimana kurator memang diawasi oleh hakim pengawas, tapi juga dia hakim pengawas dapat meminta persetujuan pengadilan, dalam hal ini adalah majelis hakim pemutus untuk menilai bahkan ketentuan yang lain juga mengatur segala penetapan harus dibuat dan diketahui oleh pengadilan sehingga segala proses langkahlangkah hukum yang diambil oleh kurator nyata harus diketahui dan sepengetahuan hakim pengawas dan pengadilan. Selanjutnya, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi keberatan daripada Pemohon terhadap uji meteri pasal ini, setelah kami pelajari bahwa ini berkenaan dengan beberapa aspek seperti disebutkan dalam pasal … halaman 39.

4

Ketiga. Bahwa keberatan terhadap Pasal 69 ayat (2) mengandung makna kewenangan kurator untuk merahasiakan pelaksanaan tugasnya dalam pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan. Saya pikir ini menjadi meteri yang menjadi penting untuk kami underline karena kurator tidak bisa melakukan langkah yang sifatnya rahasia. Dia harus terpublikasi. Kenapa? Pasal 77, Undang-Undang tentang Kepalitan telah tegas menyatakan bahwa kurator harus membuat laporan kepada hakim pengawas per triwulan dan laporan itu harus dapat diketahui publik secara cuma-cuma. Jadi semua langkah kurator kalaulah ada yang keberatan baik debitur, kreditur, atau pun pihak ketiga, dia harus diketahui oleh hakim pengawas dan terpublikasi sehingga tidak ada yang dirahasiakan. Pada penutup daripada penyampaian kami pagi ini, Yang Mulia, kami akan menyampaikan bahwa sesungguhnya kami dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia telah menerima surat tertanggal 26 Mei 2015. Surat ini ditandatangani oleh ... surat ini tidak tertandatangani, namun nama yang tertera adalah Tato Suwarto, PT Batamas Jala Nusantara dalam pailit. Kami berterima kasih kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang menyurati berikut dokumentasi yang kami terima sebagai alat pelengkap bukti-bukti. Dan saat ini, kami sudah menyiapkan melalui dewan kehormatan kode etik yang akan menguji pengaduan yang disampaikan oleh karena saat ini kami terhalang yang bersangkutan sedang duka cita oleh orang tuanya meninggal. Kami belum bisa, mungkin menunggu waktu proses, kami akan segera memanggil yang bersangkutan, dan akan mengkaji, memeriksa pengaduan ini. Dan bila terbukti, maka akan ada sanksi secara organisasi. Mungkin demikian penutup dari kami, Yang Mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. 13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pihak Terkait dari KIP, sudah hadir? Saya persilakan untuk memperkenalkan dulu siapa yang hadir.

14.

PIHAK TERKAIT: EVY TRISULO (KIP) Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami di sini, nama Evy, Pak, Evy Trisulo, salah satu Komisioner dari Komisi Informasi Pusat, dan didampingi oleh Tenaga Ahli (suara tidak terdengar jelas), Saudara Agus. Terima kasih.

5

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan langsung saja, Ibu, siapa yang akan memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait KIP?

16.

PIHAK TERKAIT: EVY TRISULO (KIP) Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

18.

PIHAK TERKAIT: EVY TRISULO (KIP) Yang terhormat Anggota Majelis Yang Mulia Majelis Konstitusi, semua pihak. Dan kami sampaikan Komisi Informasi Pusat mendapat panggilan tertanggal 24 Juni 2015 untuk sidang pada hari ini. Pada sidang panggilan yang sebelumnya, kami menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena ada satu kegiatan yang bersamaan. Dalam pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, izinkan kami berdasarkan substansi dari keterbukaan informasi publik menyatakan keterangan terkait dengan pasal yang disampaikan dalam berkas yang kami terima bersamaan dengan panggilan sidang. Terhadap perkara ini kami menyampaikan tiga hal. Pertama, pertama dari sisi nanti kami melihat dari sisi debitur. Kemudian, yang dimaksud dengan kuratornya. Dan yang terakhir, terkait dengan esensi bagaimana tentang tujuan dan esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikorelasikan terhadap permohonan perkara a quo. Dan dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa yang pertama, kami memperhatikan terkait dengan definisi dari debitur itu sendiri yang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa dalam disebutkan debitur di sini adalah terkait dengan orang yang mempunyai hutang karena perjanjian. Di sini, kemudian kami mencoba langsung mengaitkan dengan definisi yang dimaksudkan dengan hutang, kemudian ada suatu klausul yang dimaksud dengan jumlah uang dan harta kekayaan. Mengkorelasikan dengan keterbukaan informasi publik, kami langsung menghubungkan dengan Pasal 17 di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam hal huruf H angka 3 disebutkan bahwa mencakup dengan informasi yang terkait dengan aset, kemudian rekening seseorang, maka itu merupakan dari informasi yang dikecualikan itu yang kami coba mengkorelasikan dan mendapatkan perhatian terkait 6

dengan perkara ini. Kemudian, kami juga melihat dari situ bahwa kepailitan kami memperhatikan definisi dari Undang-Undang Nomor 37 juga, berarti di situ menyangkut terkait dengan semua kekayaan debitur pailit. Artinya, semua kekayaan yang itu tadi menyangkut dengan jumlah uang, harta kekayaan yang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 17-nya itu adalah yang dimaksudkan dengan aset. Itu yang pertama ingin kami sampaikan, Majelis Hakim Yang Mulia. Kemudian dari sisi kurator. Kurator secara dari definisi 37 itu sudah ... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan satu jabatan yang diangkat oleh pengadilan. Kami menyikapi dari sisi pengadilan dan seterusnya yang kemudian harus melaporkan ke hakim pengawas, yaitu Pasal 74 dan seterusnya. Mengaitkan dengan bahwa hakim pengawas adalah ... di sini adalah yang di ... merupakan bagian dari pengadilan. Dan di sini pengadilan, kami menegaskan, menggarisbawahi sesuai dengan Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan di sini adalah merupakan bagian dari badan publik. Ini yang kemudian kami mengkorelasikan bahwa kalau sudah menjadi bagian dari badan publik, maka harus menjalankan dari amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Pasal 7 tentang kewajiban dari badan publik. Di situ badan publik harus menyediakan dan mengumumkan terkait dengan informasi-informasi yang dengan ... yang berkategori terbuka di informasi dengan segala media, baik itu media elektronik maupun non-elektronik. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kurator. Nah, dalam hal ini, apakah yang dimaksudkan dengan apa ... tugas dari kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 yang diperkarakan dalam persidangan kali ini. Ini kami juga melihat. Kemudian pada esensi yang ketiga, yaitu kaitan dari tujuan atau esensi lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini Pasal 3, kami menyebutkan bahwa tujuan dari esensi ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini keputusan pailit yang merupakan bagian dari putusan pengadilan, kita menarik bahwa itu adalah bagian dari kebijakan yang menyangkut publik. Artinya, di sini bahwa karena menyangkut aset seseorang dalam perkara, maka debitur pailit bisa dikategorikan menjadi bagian-bagian yang mendampak kepada suatu kepentingan-kepentingan publik. Namun, dari tiga hal yang kami sampaikan tadi dari sisi debitur, kurator, dan esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian kami memperhatikan juga terkait dengan menyangkut aset dari seseorang itu tadi bahwa meskipun Pasal 17 menyebutkan hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, namun demikian di Pasal 18-nya menyatakan bahwa hal tersebut apabila atas persetujuan dari yang bersangkutan, maka hal tersebut bukan merupakan dari 7

kategori informasi yang dikecualikan. Itu merupakan satu pasal yang menyebutkan bahwa ada hal-hal tertentu yang dikecualikan dalam informasi publik yang hanya 10 jenis, tetapi ada satu persyaratan khusus di mana harus dapat dibuktikan bahwa orang yang meminta itu atau individu yang menyangkut terkait dengan aset atau pun rekening pribadinya itu memberikan suatu persetujuan. Korelasinya terhadap ... apa namanya ... tugas dari kurator yang kemudian seperti yang disampaikan dalam berkas yang kami terima, itu dalam permintaan apabila memang yang bersangkutan menyatakan melakukan satu permintaan terkait dengan yang memiliki hubungan dengan aset-asetnya, sudah tentu itu merupakan suatu informasi yang dapat diberikan oleh mereka yang ditunjuk oleh konstitusi, yaitu dalam hal ini c.q. kurator berdasarkan pengadilan dan seterusnya. Tetapi apabila hal tersebut tidak memiliki satu hubungan dan dia tidak bisa menunjukkan satu kebutuh apa ... hubungan terhadap aset atau kekayaan yang diperkarakan, maka hal tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan. Artinya, di sini bahwa pada prinsipnya aset-aset yang disengketakan yang dimaksud dalam Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 37 memang benar merupakan hak dari informasi seseorang yang harus memiliki hubungan terhadap aset-aset atau kekayaan rekening itu sendiri. Intinya adalah seperti itu. Dan bila kita memperhatikan juga dengan pasal-pasal yang berikutnya dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut, sebenarnya dalam Pasal 74 juga sudah disebutkan bahwa kurator akan memberikan laporan dan seterusnya kepada hakim pengawas secara terbuka. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada ... ada arah untuk ke sana untuk melakukan satu laporan yang bersifat terbuka yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Namun demikian, apabila dalam proses, itu masih dalam proses, itu belum bisa dilakukan pembukaan atau membuka informasi yang dimaksud. Itu merupakan pandangan kami dari sisi keterbukaan informasi terkait dengan Pasal 69 yang disengketakan dalam persidangan hari ini. Demikian yang bisa disampaikan dari Komisi Informasi Pusat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu. Silakan duduk kembali. Berikutnya dari meja Hakim, apakah ada yang … silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

8

20.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada HKPI, ya. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan debitur yang memang untuk kepentingan seluruhnya, kadang-kadang dia menjadi didudukkan kepada suatu … apa namanya … keadaan yang sangat paling rendah, ya. Nah, kembali dulu kepada peraturan yang sebelum undangundang ini, di mana kita tahu ini kan berasal dari Perpu, ya. Perpu, terus kemudian ada undang-undang lagi, setelah itu ada perbaikan. Namun, walaupun telah ada perbaikan-perbaikan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 … 2004 ini, ya, apakah Saudara ini yang sudah pengalaman sebagai kurator dan pengawas … saya ulangi, kurator dan … apa namanya ... pengurus, ya, apakah merasa ada hambatanhambatan Saudara selaku kurator melaksanakan tugas bila kita lihat dari peraturan atau pasal-pasal, ya, dari Undang-Undang Kepailitan dan … apa namanya ini ... kepailitan ini yang Saudara itu diperhadapkan kepada suatu kesulitan, dalam hal misalnya seperti menghadapi debitur, terutama ya, terutama debitur. Mungkin kalau kreditor, kan kurang. Itu dihubungkan dengan adanya sifat dari putusan yang serta-merta. Hambatan-hambatan apa dalam hal ini yang Saudara alami dan bagaimana jalan keluarnya dalam praktik yang Saudara lakukan agar itu kelihatan keseimbangan antara debitur dengan para kreditor? Ini barangkali pertanyaan saya mohon dijelaskan, terima kasih.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Yang berikutnya Yang Mulia Dr. Suhartoyo, saya persilakan.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Masih kepada Pihak Terkait ya, Himpunan Kurator dan Pengurus. Tadi yang disampaikan tentang pandangannya menanggapi permohonan Pemohon terhadap Pasal 69. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa ketika Pasal 69 ayat (2) itu dipersoalkan kemudian sebagaimana yang dimaui Pemohon, Anda mengatakan bahwa nanti bisa menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kemudian oleh Himpunan Kurator dan Pengurus tadi dikaitkan dengan Pasal 24 dan Pasal 107. Artinya di situlah yang mempunyai ... yang menegaskan tentang legal standing seorang kurator mempunyai posisi yang sangat kuat. Barangkali hal ini bisa dipahami, ya, namun ketika kemudian dihadapkan persoalan bahwa ada putusan pengadilan yang “tidak normal, artinya mungkin yang Bapak katakan tadi mungkin tidak 9

persoalan ketika putusan itu sudah klir ya, ya kan? Tinggal debitur pailit akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ataukah mengajukan peninjauan kembali nantinya setelah putusan kasasi turun. Tapi pada persoalan yang kemudian muncul misalnya putusan itu terhadap putusan yang tidak dihadiri debitur pailit, yaitu putusan verstek. Ini saya kira ada persoalan-persoalan yang mestinya Anda juga harus perlu kaji kembali, artinya jangan kemudian serta-merta Anda mengatakan, “Wah, kalau begitu permohonan Pemohon itu serta-merta adalah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.” Tapi coba kalau kita pahami, ada putusan yang tidak normal, artinya putusan itu verstek. Memang dari awal debitur pailit itu tidak pernah tahu bahwa ada putusan itu, sehingga dia tidak punya akses untuk mengajukan upaya verzet terhadap putusan verstek itu. Barangkali pengadilan juga ada pemberitahuan oleh juru sita atau kalau alamat tidak diketahui kan biasanya melalui pemberitahuan umum, melalui surat kabar kan? Tapi bisa juga debitur pailit tidak membaca surat kabar atau barangkali di alamat … kalau di alamat tidak ketemu yang bersangkutan langsung, kan disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Bisa juga lurah atau kepala desa tidak menyampaikan, sehingga akses debitur pailit ini tidak bisa menyampaikan perlawanan atau keberatan terhadap putusan verstek tadi. Dalam hal ini, apakah dari pihak Himpunan Kurator dan Pengurus juga apakah tidak bisa memahami bahwa seharusnya ada toleransi. Kalau tidak dari pengadilan yang memberitahukan, dari kurator dong karena kurator sejak ada putusan itu meskipun putusan verstek, kan sudah bisa action, kan? Toh, Anda juga akhirnya akan mengajak debitur pailit, kan? Paling tidak untuk rapat-rapat mungkin juga kalau ada perdamaian untuk homologasi misalnya kan, pasti ada akses untuk menghadirkan pihak debitur pailit, kan? Nah, ketika bisa menghubungi atau bisa ada akses berkomunikasi dengan debitur pailit, tentunya debitur pailit akan mendapatkan akses bahwa ternyata ada putusan yang dijatuhkan secara verstek bagi dia. Nah, dia dengan akses itu dia bisa mengajukan paling tidak mencari kepastian ke pengadilan untuk mengajukan verzet. Jadi apakah kalau ada hal yang demikian, Anda juga masih tidak sepakat, kalau memang persetujuan tidak boleh, okelah. Tapi kalau pemberitahuan? Bagaimana? Kalau pemberitahuan dari sisi keadilan? Anda mungkin hari ini sebagai kurator, besok mungkin Anda juga bisa jadi kuasa hukum daripada debitur pailit yang akan duduk di sebelah sana yang hartanya akan serta-merta akan “disikat” saja oleh pengadilan atau dalam hal ini oleh balai harta peninggalan atau oleh kurator. Saya minta pandangan Anda karena barangkali dengan pemberitahuan dari Anda, sejak ada Putusan Verstek itu, itu debitur pailit bisa mengajukan perlawanan. Yang semestinya delapan hari sejak pemberitahuan resmi dari pengadilan paling lambat ataukah paling tidak 10

delapan hari sejak ada penyitaan kalau kita mengikuti hukum acara konvensional? Dan saya kira kalau tata cara penyitaan pasti mengikuti hukum acara konvensional kan. Tidak bisa kurator jalan sendiri menyita, kan enggak bisa kan. Berarti harus menggunakan tangan-tangan dari juru sita pengadilan. Coba diberi wawasan, pandangan Anda tentang hal ini apakah juga … kalau persetujuan okelah. Tapi kalau yang pemberitahuan tadi, apakah Anda juga tidak sepakat dalam hal ini? Terima kasih, Pak Ketua. 23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Ada lagi?

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mengajukan sedikit, Yang Mulia.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya persilakan Yang Mulia Pak Palguna.

26.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sedikit dari yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Itu kan anu … sebenarnya memang itu juga yang mau saya tanyakan. Cuma ini bukan hanya wawasannya yang kami minta, mungkin praktiknya juga karena kebetulan yang … yang di “yang dilaporkan secara tidak langsung oleh (suara tidak terdengar jelas)” ini kan anggota dari Anda. Yang saya tanyakan itu begini. Apakah dalam praktiknya Anda dari pihak HKPI ini straight betul berpegang pada pasal yang 69 ayat (2) ini, yaitu bahwa sekadar memberitahukan pun tidak. Atau kah sebenarnya Anda memberitahukan saja sehingga kurator yang dilaporkan itu hanya bagian dari penyimpangan saja, gitu misalnya. Dari praktik yang selama ini sudah Anda lakukan. Terutama yang kaitannya dengan putusan verstek tadi, itu penting sekali menurut saya untuk dijelaskan karena bagaimana nanti debitur pailit ini akan mengajukan upaya hukumnya berupa verzet terutama ya. Kalau dia tidak tahu bahwa sudah ada putusan verstek itu, itu saja. Jadi saya mau meminta praktiknya bagaimana di organisasi Anda ini, terima kasih.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Pak, dari HKPI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hakim. 11

28.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Kami akan menjawab pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia. Pertama, berkenaan dalam praktik, Pak. Jujur harus kami katakan dalam pelaksanaan praktik, sulit sekali tentunya secara emisional debitur pailit itu ketika menerima kehadiran kurator langsung welcome. Meskipun Pasal 24 ayat (2) mengatakan putusan itu zero tolerance. Diputus jam 11.00 sekarang, berlakunya tadi pagi 00.00. Kita mengenal dengan istilah zero tolerance. Memang sulit, Pak, itu. Tapi saya mau mengatakan, sejauh ini pengalaman kami jika kita dapat bersosialisasi dengan debitur pailit, tentu itu bisa dilakukan. Pengalaman saya sendiri mungkin juga ada teman-teman saya. Debitur pailit tentu melihat kenyataan. Bayangkan saja ketika kurator masuk kalau mengikuti ketentuan Pasal 1 ayat (1) sita umum ... kepailitan adalah sita umum, kita dengan seketika mengambil rekeningnya, menyimpan uangnya, dan seketika besoknya tanda tangan debitur pailit di bank crowded, yang berlaku tanda tangan kurator. Kemudian seluruh asetnya dikuasai oleh kurator. Bahasa undang-undang di sini kaitan ke Pasal 99 menguasai ini enggak sepenuhnya diambil. Tapi lebih kepada memverifikasi karena kita tidak tahu. Bisa saja ada barang pihak ketiga di dalam. Itulah undangundang memberikan kewenangan kepada kurator melakukan verifikasi dalam waktu yang ditentukan karena siapa pun yang mengklaim barang yang ada di dalam aset budel pailit. Tentu kita tidak percaya tanpa melalui proses mekanisme verifikasi. Kita periksa, kita lihat buktinya, oh benar, kita kembalikan karena mohon maaf, Pak. Pengalaman kami ketika kurator masuk, banyak, Pak, aset yang sudah beralih, Pak. Tentu kepastian dan kepentingan seluruh pihak yang ada dalam debitur pailit bisa terabaikan. Bahkan kami terkadang harus mengambil langkahlangkah yang tepat dengan melibatkan beberapa rekan-rekan tim karena kita enggak bisa menjaga aset budel pailit 24 jam. Kita bekerja sama dengan aparat agar ada barang-barang yang ada di dalam wilayah budel pailit tidak beralih karena sejak zero tolerance tadi, kami bertanggung jawab. Kalau besok kami diadukan, mungkin ada kendaraan benda bergerak yang keluar tanpa sepengetahuan kami. Ya berlaku Pasal 72, kurator bertanggung jawab terhadap kerugian budel pailit. Jadi tanggung jawab kami bebannya berat memang tapi kembali lagi pertanyaannya sejauh apa dan bagaimana dalam praktik? Kami selalu sosialisasi Pak, itu penting. Ketika kita memahami bahwa penekanannya adalah kami kurator hanya melakukan pengurusan dan pemberesan. Kita tidak terlibat dalam persoalan hukum karena itu adalah domain pengadilan. Itu wilayah hakim, pengadilan yang memutuskan materi perkara. Kami hanya mengurus pengurusan dan pemberasannya saja.

12

Seperti apa pengurusan dan pemberesan? Itulah yang kami kerjakan. Terhadap materinya kami tidak bisa. Kami tidak boleh berada di pihak debitur. Kami tidak boleh berada di pihak kreditur. Kami tidak boleh berada di pihak ketiga. Kami benar-benar harus independent. Karena kalau tidak independent, susah. Dalam praktik, kepailitan tidak akan pernah sukses berlangsung sehingga berakhirnya kepailitan jika kuratornya tidak independent. Itu mungkin pertanyaan … menjawab pertanyaan yang pertama dari Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Jadi, dalam praktik memang sulit, Pak. Tapi, komunikasi yang terus kami lakukan juga dengan pengadilan, kita berharap itu bisa berlangsung dan pengalaman kami dalam … butuh proses waktu itu kebanyakan debitur menerima. Tapi kami tidak terlibat dalam aspek perkara, kami hanya intens terhadap pengurusan dan pemberesan secara profesional saja. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, berkenaan dengan yang pertanyaan Pak … Yang Mulia Pak Hartoyo. Kami mau menekankan, Pak, sekali lagi bahwa kurator tidak terlibat dalam materi perkara, kita hanya mengurusi dan memberesi terhadap putusan … kami hanya pelaksana putusan pengadilan. Pengadilan yang memutuskan, kami hanya pelaksana. Ini juga terjadi ketika ada aset budel pailit di satu tempat di Republik ini. Karena Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa kepailitan adalah sita umum. Ya, memang uit ver baar, tapi bukan berarti kita kuasai semua, enggak. Kita verifikasi dulu. Kalau memang bukan ada yang punya debitur pailit atau bukan punya budel pailit, harus dikembalikan. Nah, ada 190 sekian unit condotel dan kemudian pihak debitur atau pihak kreditur apa … pihak ketiga mengatakan tidak seluruhnya punya budel pailit, kami mengatakan fungsi kurator di situ pentingnya. Kami memverfikasi, Pak. “Oke, kalau memang Anda punya, silakan tunjukkan buktinya, kita verifikasi.” Kalau klir dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang, 60 hari, kita harus kembalikan. Jadi, makna sita umum dalam arti kepailitan adalah sita umum di sini enggak dikuasai semua, tapi lebih memastikan karena kurator orang baru. Siapa yang berhak atas apa yang dimiliki? Itu yang terpenting. Berkenaan dengan materi perkara, kami tidak terlibat, Pak. Tapi sosialisasi, wajib. Kalau kita mendengar ada kurator yang sulit memasuki aset budel pailit, sampai harus mengerahkan aparat keamanan, ya memang dibutuhkan sosialisasi, Pak. Ini menjadi tanggung jawab kami dan ini merupakan tantangan kurator. Kalau kita mampu bersosialisasi, sukses, Pak. Berkenaan dengan materi verzet dan upaya hukum lainnya, kami tidak bisa intens di sana, Pak. Kami hanya pelaksana undang-undang. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kami mengumumkan dalam dua harian surat kabar. Dan Undang-Undang 13

Pasal 24 ayat (2) mengatakan zero tolerance. Jadi, tidak diumumkan pun, kepailitan secara hukum sudah jatuh terhadap yang bersangkutan. Dna tugas kami memverifikasi, enggak langsung main likuidasi, enggak. Tahapannya jelas. Seperti itu, Yang Mulia, untuk yang kedua. 29.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pandangan Anda bagaimana konkretnya? Artinya, apakah Anda keberatan kalau harus ada pemberitahuan? Apa tentang tugas kurator terhadap debitur pailit?

30.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Baik. Terima kasih, Pak. Kami (…)

31.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Konkretnya seperti apa?

32.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Kami kalau datang … mendatangani debitur pailit (…)

33.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memberitahukan?

34.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Kita pasti membawa surat.

35.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya bahwa ketika frasa atau norma yang ... pasal yang ada di ... Pasal 69 ada pilihan persetujuan dan/atau misalnya ... dan/atau, kan itu? Memberitahukan, berarti Anda bagaimana? Kalau Anda tidak setuju, tapi kok action Anda ada ... ada perbuatan memberitahukan? Kan artinya tidak linier kalau (...)

36.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Terima kasih.

14

37.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Anda keberatan. Artinya ... dan bahkan saya ... saya tambahkan referensi bahwa dari AKPI waktu itu Asosiasi Kurator dan Pengurus, dia juga akhirnya bisa memahami. Bagaimana? Mahkamah ingin pandangan Saudara dari (...)

38.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pemahaman kami, Pasal 69 ayat (2), “Dalam melakukan tugasnya, kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terhadap terlebih dahulu kepada debitur ataulah salah satu organ, meskipun dalam hal keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan, demikian dipersyaratkan.” Menurut pemahaman kami dan dalam praktik yang disebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan keputusan (decided), ya. Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Pandangan kami, no.

39.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, kalau pemberitahuan saja?

40.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Sebentar, saya selesaikan dulu, Yang Mulia. Boleh? Baik. Jika ada keputusan … karena di sini menyebutkan, “Persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.” Tentu karena ini badan hukum, mungkin adalah perseroan, PT, gitu ya. Nah, kalau informasi yang ditanyakan, kami wajib menyampaikan kepada beliau, kepada debitur pailit, “Ini kami hanya melaksanakan putusan pengadilan yang sifatnya uit ver baar. Kalau tidak setuju, ada upaya hukum. Tapi terhadap materinya, tidak. Tapi yang kami maknai dari Pasal 69 ayat (2) ini, jika ada keputusan yang mau diambil oleh kurator, yang mana apabila tidak pailit, itu harus melalui persetujuan debitur pailit, organ, PT mungkin, atau kalau pribadi punya dia, itu harus persetujuan … maka itu tidak berlaku, Yang Mulia. Itu dalam pemahaman kami. Terima kasih. Baik. Yang ketiga (...)

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Satu lagi dari Yang Mulia Pak Palguna.

15

42.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Baik, terima kasih. Pak Palguna.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sama ini.

44.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Ya. Dalam praktik, apakah kira straight melaksanakan Pasal 69 ayat (2), saya sudah sampaikan di awal, banyak tragedi pengalaman kami. Kalau kita juga terlalu straight, enggak sukses juga, Yang Mulia. Menguasai modal pailit, kita dihalangi. Apalagi pabrik oleh karyawan. Kita dihahalangi oleh pihak-pihak tertentu untuk tidak masuk. Bahkan ada kurator yang sudah bertahun-tahun tidak bisa memasuki modal pailit, sehingga harus menggunakan Pasal 99 undang-undang ini, yaitu meminta juru sita pengadilan untuk menyita lebih dahulu. Artinya sosialisasi penting.

45.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu yang saya maksud. Artinya, praktiknya Anda ketika melaksanakan tugas itu, walaupun misalnya tidak diharuskan oleh undang-undang, gitu, ya. Seperti tadi yang Anda kutip itu, dalam hal menyangkut badan hukum misalnya, tapi sekedar pemberitahuan itu kepada pihak yang terhadapnya akan tindakan Anda akan terkenai itu. Anda beritahukan apa enggak?

46.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Baik, Pak. Terima kasih.

47.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Gimana? Itu (…)

48.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Secara teknisnya, kurator enggak bisa mengambilkan keputusan itu sendiri, dia tentu harus izin hakim pengawas, itu yang pertama. Meskipun Pasal 69 ayat (2) ini melekat, tapi dia tidak bisa sewenangwenang, dia harus melalui persetujuan hakim pengawas ini. Ibaratnya kalau di dalam PT kurator ini direktur, hakim pengawas adalah komisaris. Dia melalui persetujuan hakim pengawas. 16

Kemudian, jika ada putusan yang dianggap penting, yang menyangkut kepentingan budel, harusnya budel, ya. Tentu Pasal 9 ... 69 ayat (2) ini bisa diterapkan oleh kurator, tapi karena hakim pengawas adalah selaku pihak yang mengawasi, tentu harus tahu hakim pengawas. Karena kenapa? Ada Pasal 74 nantinya yang mewajibkan kurator melaporkan setiap step yang dia kerjakan selama dia bekerja dan diketahui oleh publik. Oke, Yang Mulia, mohon maaf. Mungkin ada kesulitan juga, tapi enggak bisa di-general, mungkin. Jika segala keputusan harus diinformasikan kepada debitur pailit atau siapa pun termasuk kreditur atau pun pihak ketiga. Tapi kemudian, keputusan ini dapat mengganggu pelaksanaan, mungkin saja ini terganggu. Tapi kalau tidak puas terhadap langkah yang bisa diambil ... setiap langkah yang diambil oleh kurator, itu harus melalui persetujuan hakim pengawas. Ada keputusan yang mau diambil di dalam PT yang penting dalam pailit. Dia harus persetujuan hakim pengawas dulu. Dalam praktik kami, akan sangat sulit kalau tidak ada pengawas mengetahui. Karena hakim pengawas adalah salah satu komponen dalam ilmu kepailitan yang dapat mengganti kurator. Sementara itu, Yang Mulia. Terima kasih. 49.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kan juga ada pengecualian, ketika kurator melakukan tindakan tanpa izin hakim pengawas juga masih bisa kan?

50.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Pengalaman kami, Yang Mulia.

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Masih bisa, sepanjang apa yang Anda lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada kesalahan, menjadi tanggung jawab pribadi. Ada pengecualian yang di Undang-Undang Kepailitan. Anda mestinya harus tahu itu ada … justru toleransi yang sangat besar untuk Anda itu.

52.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Terima kasih, Yang Mulia.

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Diatur kan, ada kan di situ?

17

54.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Pasal 72 jelas.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

56.

PIHAK TERKAIT: AZET HUTABARAT (HKPI) Tapi saya mengatakan dalam praktik. Karena sekarang, Pak. Dengan era yang keterbukaan sekarang, hakim tidak mau tidak tahu apa-apa, resiko untuk dia. Saya berapa kali ditunjuk menjadi kurator, ketika bertemu dengan hakim pengawas, pertama kali yang disampaikan, ”Kamu harus (suara tidak terdengar jelas) sampaikan kepada saya, apa yang kamu mau lakukan?” Itu, Yang Mulia. Karena kalau tidak ke kurator, kreditur, debitur, pihak ketiga bisa langsung ke debi ... hakim pengawas, Yang Mulia. Dan media semua terbuka, bisa membaca koran. Langkah-langkah yang tidak diketahui oleh hakim pengawas, itu hakim pengawas bisa tersinggung secara manusiawi, gimana, Yang Mulia. Jadi pengalaman praktiknya sulit bagi kurator tanpa diketahui oleh hakim pengawas, terima kasih.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Cukup, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Pihak Terkait HKPI dan KIP yang telah memberikan keterangan pada persidangan pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih. sebelum akhiri … mengakhiri persidangan, maka perlu saya sampaikan pada Pemohon dan yang mewakili Presiden. Bahwa rangkaian persidangan ini sudah selesai. Yang terakhir, Majelis hanya menerima kesimpulan, ya, jadi sudah tidak ada persidangan lagi. Kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan ini, Pihak Pemohon dan Pemerintah dapat menyerahkan paling lambat pada hari Kamis, 2 Juli Tahun 2015. Loh, maaf, maaf. Jumat, 10 Juli Tahun 2015. Jadi kesimpulan dapat diserahkan di Kepaniteraan, tidak ada persidangan kembali, hari Jumat, 10 Juli Tahun 2015, ya. Pak Tato sudah … anu, ya. Cukup, ya. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, cukup? Sekali lagi terima kasih pada HKPI dan KIP yang telah memberikan keterangan pada persidangan ini.

18

Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB Jakarta, 2 Juli 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19