PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 254/PER-BALITBANGKP/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Starategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019;
Mengingat
:
1.
Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111);
3.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019.
Pasal 1 Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 2 Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan anggaran Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019. Pasal 3 (1) Renstra Balitbang KP sebagai pedoman bagi Lingkup Balitbang KP yang terdiri dari : a. Indikator Kinerja Program Unit Eselon I Balitbang KP b. Indikator Kinerja Kegitan Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP; dan c. Kerangka Pendanaan BalitbangKP. (2) Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini.
a.n. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 7 Desember 2015 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI Lembar Pengesahan Kabag Program dan Kerja Sama
Lampiran I Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Renstra Balitbang KP) Tahun 2015 – 2019 tentunya tidak terlepas dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi panduan utama dalam penyusunan Renstra Balitbang KP. Renstra KKP sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019. Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasonal serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Dari pernyataan Visi KKP tersebut, terdapat tiga pilar yang menjadi Misi KKP yaitu: Kedaulatan (sovereignty) ,Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity). Aspek Misi Kedaulatan (Sovereignty) berusaha mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Misi Keberlanjutan (Sustainability) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Misi Kesejahteraan (Prosperity) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
I-1
Salah satu tujuan pembangunan KP dari aspek misi kesejahteraan (prosperity) terkait dengan peranan Balitbang KP adalah mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan. Arah kebijakan terkait dengan tujuan Balitbang KP memiliki langkah operasional sesuai Renstra KKP adalah sebagai berikut: a) Litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD, rekayasa teknologi dan geneitka induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan, dll), b) Litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam), c) Litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan, d) Litbang sumberdaya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut, dll), e) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan, f) Peningkatan Knowledge Base Management System. Renstra KKP secara eksplisit menyebutkan tentang paradigma pembangunan kelautan dan perikanan yang terdiri dari: (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimakud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Balitbang KP dalam menyusun Renstra Balitbang KP merujuk pada Permen KP No. 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019. Implikasinya, Balitbang KP menyusun Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019 juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.
I-2
B. KONDISI UMUM Dalam Renstra KKP, telah memberikan penekanan terhadap kondisi umum kinerja dari Balitbang KP. Hal ini terlihat pada indikator jumlah hasil litbang yang inovatif pada tahun 2014 mencapai 105 hasil litbang, yang terdiri dari 29 litbang produk biologi, 25 litbang komponen teknologi, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang bangun, 10 model kelembagaan/ pengelolaan/pengolahan garam. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan tersebut memiliki kebaharuan sebagian atau kebaharuan seluruhnya, yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis IPTEK. Kondisi umum hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang KP relatif beragam dari kegiatan Litbang perikanan terkait stok ikan, perikanan budidaya, teknologi kelautan dan perikanan, sumberdaya laut dan pesisir, pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan. Balitbang KP juga melakukan kegiatan Litbang terkait kondisi sosial ekonomi KP.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Tangkap Balitbang KP memperkirakan potensi perikanan laut yang teridentifikasi yaitu sekitar 7,3 juta ton, sementara produksi perikanan tangkap tahun 2014 telah mencapai 6,2 juta ton. Pada umumnya tingkat pengusahaan sudah berada pada tahapan fully exploited dan over exploited, walaupun demikian beberapa kelompok spesies dan spesies tertentu pada beberapa WPP masih dalam tahapan moderate seperti ikan demersal di Samudra Hindia Selatan Jawa (WPP 573), Teluk Tomini – Laut Seram (WPP 715), Laut Sulawesi (WPP 716) dan Samudra Pasifik (WPP 717). Pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil masih dapat dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian mengingat fishing ground perikanan demersal pada WPP tersebut relatif sempit. Pemanfaatan kelompok spesies pelagis kecil yang masih dalam tahapan moderate berada di Laut Sulawesi (WPP 716), Samudra Pasifik (WPP717) serta Laut Arafura dan Laut Timor (WPP 718). Hasil penelitian pemanfaatan ikan peruaya jauh seperti tuna dan bill fish telah dikomunikasikan dengan organisasi pengelola perikanan regional seperti Indian Ocean Tuna Comission (IOTC), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan West and Central Pacific Tuna Commission (WCPFC). Tingkat pengusahaan
I-3
tuna mata besar (big eye tuna) dan madidihang (yellow fin tuna) di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sudah berada dalam tahapan fully exploited hingga over exploited. Sedangkan tingkat pengusahaan ikan cakalang (skip jack) masih dalam tahapan moderate. Pengembangan perikanan cakalang masih dapat dilakukan akan tetapi perlu digunakan alat tangkap yang selektif agar tidak mengganggu stok ikan madidihang dan tuna mata besar yang sudah berada dalam tahapan over exploited. Kajian stok terhadap masing-masing grup spesies perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala yang meliputi aspek biologi, dinamika dan eksploitasinya. Hasil kajian ini merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi dasar pengelolaan perikanan spesies tersebut. Disamping itu, dalam upaya peningkatan pemulihan potensi perlu juga untuk segera mencoba penerapkan hasil rekomendasi Balitbang KP adalah hal “open closed season system” untuk di beberapa WPP yang memiliki tingkat pemanfaatan sudah pada titik fully exploited. Tentunya untuk mengurangi dampak sosial yang tinggi, konsep ini dapat dilakukan pada saat tertentu, utamanya pada musim dimana nelayan tidak melaut dan tentunya hanya pada daerah-daerah yang diindikasikan sebagai spawning ground. Waktu pelaksanaan open closed season system-pun tidak terlalu lama dalam satu tahun. Hasil simulasi Balitbang KP menunjukkan peningkatan jumlah tangkapan secara sangat signifikan. Penelitian pada perairan umum daratan yang meliputi beberapa perairan lebak lebung Sumatera Selatan, estuari, badan sungai, danau dan waduk telah menghasilkan informasi ilmiah yang berkaitan dengan aspek biologi, karakteristik habitat, potensi, penyebaran serta keanekaragan hayati. Habitat ikan belida telah dipahami di perairan Sungai Mahakam, Sungai Barito, Kaimantan Tengah, Indragiri Hilir (Riau) dan Bangka Belitung. Penelitian sumberdaya ikan di kawasan estuari Sungai Musi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dari 95 jenis ikan sebagian besarnya merupakan ikan laut dan hanya sebagian kecil saja ikan air tawar. Beberapa paket kebijakan dalam hal pengelolaan perairan umum daratan telah dihasilkan dan disosialisasikan. Penelitian yang berkaitan dengan pemacuan stok (stock enhancement) telah dilaksanakan di perairan umum daratan maupun perairan pantai. Stocking ikan bilih di Danau Toba (Sumatra Utara) dan ikan patin siam di Waduk Gajah Mungkur (Wonogiri-Jawa Tengah) memberikan hasil baik, yang ditandai dengan populasinya yang dapat memijah dan berkembang dengan
I-4
baik. Perairan umum daratan lain yang dipilih sebagai tempat penelitian pemacuan stok adalah Danau Teluk (Jambi), Waduk Koto Panjang (Riau), Danau Sentani dan Sungai Moro (Papua), Waduk Jatiluhur (Purwakarta-Jawa Barat) dan Danau Limboto (Gorontalo). Di perairan pantai, kegiatan litbang yang berkaitan dengan rehabilitasi habitat dan pengkayaan stok telah dilaksanakan di Teluk Jakarta, Teluk Saleh (Nusa Tenggara Barat) dan Pantai Jemeluk (Bali). Pemacuan stok teripang pasir (Holoturia scabra) telah dilaksanakan di Daerah Perlindungan Laut (DPL) Gosong Pramuka dan Pulau Pamegaran, di Teluk Jakarta. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa pertumbuhan teripang meningkat 0,5% walaupun persentase tertangkap kembalinya rendah karena migrasi teripang ke perairan yang lebih dalam.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Produksi nasional perikanan budidaya tahun 2014 telah mencapai 14,52 juta ton. Produksi perikanan didukung oleh penyediaan lahan, benih, input budidaya seperti pakan, pupuk, obat-obatan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta sistem usaha budidaya yang didukung oleh unsurunsur kelembagaan produsen, permodalan, penyuluhan, penanganan hasil dan pemasaran. Kelayakan lahan untuk marikultur dan tambak telah dihasilkan oleh kegiatan mandiri di beberapa daerah seperti di Sulawesi, Kalimantan, Pantai Utara Jawa dalam kaitannya dengan revitalisasi tambak. Melalui tim penguji, Menteri Kelautan dan Perikanan telah melepas beberapa jenis ikan baru yaitu ikan Nila Srikandi, udang galah GI Macro (Genetically Improved Macrobrachium rosenbergii), dan Lele Mutiara. Perbenihan ikan laut dilakukan baik untuk mencari jenis-jenis baru maupun melengkapi komponen teknologi budidaya yang masih harus diteliti pada berbagai jenis ikan seperti kerapu, beronang, udang, ikan hias dan bahkan tuna ekor kuning. Penerapan Culture Based Fisheries (CBF) yang memanfaatkan blooming plankton akibat eutrofikasi khususnya dari limbah (sisa pakan) Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Juanda Jatiluhur (Purwakarta-Jawa Barat) mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Berbagai penelitian pakan telah mengindentifikasi berbagai bahan baku pakan di berbagai daerah sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang terus mengalami kenaikan harga, yang mendorong usaha budidaya ikan kurang diminati akibat biaya produski yang tinggi. Disamping itu, berbagai upaya telah dilakukan I-5
dengan memperkenal formulasi pakan ikan lokal dan revitalisasi mesin pakan yang ada di masyarakat di sekitar pembudidaya. Beberapa penelitian substitusi bahan baku pakan impor telah dihasilkan mulai dari informasi ketersediaan bahan baku pakan lokal, teknik substitusi dan performansi produksi ikan yang diberi pakan terbuat dari bahan baku lokal. Teknik fermentasi dilakukan untuk meningkatkan nutrisi bahan baku pakan seperti dengan fermentasi limbah pertanian dan perikanan. Penelitian kesehatan ikan dan lingkungan telah berhasil membuat bahan vaksin dan cara-cara untuk mengurangi ancaman berbagai penyakit ikan. Bahan pembuatan vaksin tersebut diantaranya yaitu bahan vaksin untuk mencegah penyakit akibat bakteri hydrophyla dan streptococcus. Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat (iptekmas) sebagai media penerapan hasil litbang perikanan budidaya telah dilakukan di berbagai daerah antara lain di Jembrana-Bali pada budidaya tiram mutiara, ikan nila BEST di Kabupaten Pacitan-Jawa Timur, udang galah di Kabupaten SlemanDaerah Istimewa (DI) Yogyakarta, ikan patin di Brebes-Jawa Tengah dan polikultur udang windu-rumput laut-nila di Kabupaten Pinrang-Sulawesi Selatan.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan Telah diperoleh inovasi teknologi dan rekayasa berupa teknologi konservasi, proteksi, eksplorasi dan eksploitasi di pesisir dan laut, dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi karung geotekstil untuk tambak budidaya telah dilakukan di Eretan (Indramayu-Jawa Barat). Riset aplikasi teknologi desalinasi untuk perikanan, riset bahan bakar gas untuk kapal nelayan juga telah dilakukan. Selain itu teknologi buoy pantai untuk pemantauan perairan wilayah budidaya rumput laut, telah di implementasikan di Wakatobi-Sulawesi Tenggara. Teknologi pemantauan kualitas air dan lingkungan budidaya rumput laut dan perikanan telah juga dibangun di Pulau Pramuka (Kepulauan Seribu-DKI Jakarta). Teknologi informasi dan instrumentasi yang sudah dikaji berupa sistem navigasi dan komunikasi (navkom) untuk kapal ikan kurang dari 30 GT (Gross Tonnage), uji teknologi akustik untuk ancho di tambak udang intensif (MarosSulawesi Selatan), dan teknologi turbin arus laut untuk membangkitkan tenaga listrik.
I-6
Teknologi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang telah dikaji dan diuji antara lain: optimalisasi desain kapal ikan di pantai utara (pantura) Jawa, Bali dan Sulawesi. Pengembangan Sistem Kapal Pengawas Perikanan Indonesia (SKIPI) juga telah dilakukan. Kajian pemanfaatan Deep Sea Water (DSW) juga telah selesai dilakukan dan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K)-KKP. Telah dilakukan kajian terhadap kelayakan dermaga perikanan terapung. Pada akhir periode tahun 2014, telah diresmikan fasilitas INDESO (Infrastructure Development of Space Oceanography) Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memajukan sektor perikanan dan kelautan, telah diciptakan teknologi yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi lokal. Kegiatan ini diarahkan dalam rangka memperkenalkan dan menyediakan teknologi ramah lingkungan (green technology) bagi kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk bantuan implementasi teknologi untuk masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil berupa listrik tenaga surya di Kampung Laut (Cilacap-Jawa Tengah), di Gesing (Gunung Kidul-DI Yogyakarta), dan Pulau Owi-Papua, serta energi alternatif teknologi hibrid (angin dan surya) di Gunung Kidul. Telah diperkenalkan paket teknologi desalinasi air laut menjadi air tawar di GesingGunung Kidul dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan (ProbolinggoJawa Timur).
Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kajian WPP sejak tahun 2007 – 2014 dan telah diverifikasi dan difinalisasi oleh institusi terkait antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (Mabes TNI AL), Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros)-TNI AL serta Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dilanjutkan penyusunan Peraturan Menteri (PerMen) tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesai (WPP RI) untuk disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2009 PerMen WPP RI disahkan dengan Nomor: PER.01/MEN/2009 yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan konservasi serta penelitian dan pengembangan perikanan yang ada di laut. Selain itu, telah dilakukan pula kajian batas aktual Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan negara tetangga yang lebih diarahkan pada I-7
kegiatan yang menghasilkan produk-produk operasional, berupa peta-peta WPP operasional, di samping status batas maritim Indonesia menjadi penting ketika harus dilakukan pengawasan dan pengelolaan perikanan, terutama perikanan tangkap, agar terhindar dari kesalahpahaman antar negara yang berujung pada konflik regional. Pembangunan atlas nasional menjadi penting jika mengingat kurangnya data aktual dan yang “membumi” sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Pada saatnya nanti, atlas nasional kelautan disusun sebagai agenda tahunan mengikuti perkembangan data. Pemantauan anomali tinggi muka air laut di perairan Indonesia menghasilkan data base parameter-parameter dinamika laut secara spasial dan temporal. Data base ini akan berguna bagi kajian perkiraan daerah fishing ground. Penelitian toponimi melalui kajian unsur rupa bumi teluk dan tanjung telah dilakukan di Teluk Bungus (Padang-Sumatera Barat) dan dihasilkan Panduan Survei Toponim Maritim, Format Pangkalan Data, Database Toponim Teluk dan Tanjung. Eksplorasi dasar laut Kawasan Timur Indonesia (KTI) dilakukan dengan metoda termografik seismik telah menghasilkan informasi geodinamika zona subduksi dan sebaran naiknya materi panas dari dalam bumi serta diketahui potensi keberadaan gunung api di bawah laut dan aktifitas hidrotermal.
Hasil Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
Pengolahan
Produk
dan
Iptek yang dikembangkan melalui inovasi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan adalah untuk mendukung pengembangan industri berbasis pemanfaatan sumberdaya biota perairan, terutama dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing. Hasil penelitian komponen teknologi yang telah dijadikan paket teknologi di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Paket teknologi pemanfaatan mikroorganisme laut pada industri pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan limbahnya. Paket teknologi mekanisasi proses pengeringan dan pemisahan filtrat rumput laut dihasilkan masing-masing melalui rekayasa alat pengering rumput laut dan rekayasa alat pemisah filtrat rumput laut. (2) Paket teknologi pengolahan ekstraksi khitin dan khitosan yang dibuat dari cangkang udang dan rajungan/kepiting telah diterbitkan dalam bentuk buku panduan yang dilengkapi dengan analisis ekonomi, dan I-8
digunakan sebagai pedoman untuk pengolahan/ekstraksi khitin dan khitosan dalam bentuk unit pengolahan skala pilot plant. Paket teknologi ini telah dirakit dengan pola pengembangan “model satelit” dan telah disebarluaskan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dalam bentuk Training For Trainers (TOT). (3) Paket teknologi produksi gelatin dari kulit ikan nila, tuna dan kakap merah dalam skala pilot plant berikut analisis pembiayaan produksi gelatin telah dihasilkan pula. Pengolahan ikan asap yang baik telah dihasilkan melalui perbaikan teknologi pengolahannya dengan telah dikembangkannya alat pembuatan asap cair food grade berikut teknik aplikasi asap cair pada pengolahan ikan asap. Penelitian pengolahan ikan asap dengan asap cair menghasilkan produk ikan asap yang tidak mengandung bahan karsinogenik polyaromatic hydrocarbon (PAH). Pemakaian asap cair ini praktis serta bebas polusi. Di sisi lain, telah diperoleh isolat bakteri laut penghasil enzim protease yang tahan panas, kadar garam tinggi dan asam berikut teknologi pemanfaatannya dan strategi pengembangannya. (4) Paket teknologi alternatif untuk penanggulangan kerusakan dan kemunduran mutu produk perikanan telah dihasilkan dengan memanfaatkan bahan alami hasil ekstraksi buah picung (Pangium edule) dan daun sirih (Piper betle). Dalam upaya memanfaatkan limbah dari industri pengolahan rumput laut telah dihasilkan desain alat pengolah limbah padat dan cair dari industri tersebut. Sedangkan untuk paket teknologi pengolahan rumput laut, diantaranya telah diperoleh paket pembuatan saus tomat rumput laut (karaginan), skin lotion alginat, bahan pengental textile printing, tepung es krim alginat, serbuk dan tablet effervescent, pengharum ruangan dengan substitusi rumput laut dan briket arang dari limbah rumput laut. Berbagai hasil penelitian pengolahan produk perikanan dan pemanfaatan biota perairan untuk kesehatan manusia dihasilkan berbagai paket teknologi dan informasi, diantaranya paket teknologi pengolahan fillet ikan patin dalam skala pilot, paket pengolahan bakso dengan bahan baku surimi yang ke dalamnya ditambahkan rumput laut dalam skala pilot, paket teknologi pengolahan sosis berbahan baku surimi dalam skala pilot, paket teknologi dan informasi pemanfaatan bahan bioaktif dari rumput laut (alga hijau, alga coklat), spons laut dan karang lunak sebagai obat anti kanker
I-9
(kanker payudara, serviks dan paru-paru), konsep Supplier Approval Program (SAP) untuk tuna sashimi melalui perbaikan cara penanganan di atas kapal dan pelatihan SAP, paket teknologi pengawetan, penyamakan dan pengolahan kulit ikan (hiu, pari, kakap, ikan mas, nila dan sebagainya) untuk bahan kerajinan/industri, pengolahan ikan patin, dan pengolahan rumput laut menjadi agar-agar maupun agarosa. Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjawab berbagai isu terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan. Dinamika pendapatan dan pengeluaran rumah tangga perikanan merupakan isu nasional untuk memantau perkembangan perekonomian rumah tangga perikanan. Perkembangan indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan cenderung meningkat dengan laju 0,7% dan 0,6%. Indeks pengeluaran rumah tangga perikanan meningkat dengan laju 0,5%. Analisis Nilai Tukar Perikanan (NTP) nelayan dan pembudidaya ikan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Indeks NTP nelayan > 100, artinya harga yang diterima lebih tinggi dari harga yang dibayar. Indeks NTP pembudidaya ikan < 100 menunjukkan harga yang diterima lebih rendah dari harga yang dibayar. Hal ini menunjukkan kebijakan ekonomi nasional terhadap nelayan lebih efektif dan perikanan budidaya belum terformulasikan dengan baik. Pada tahun 2010, rata-rata pendapatan nelayan berkisar antara Rp. 7,9 juta/nelayan/tahun - Rp. 86 juta/nelayan/tahun sedangkan pendapatan pembudidaya ikan berkisar Rp. 18 juta – Rp. 53 juta per rumah tangga perikanan. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan variabel yang mempengaruhi pendapatan nelayan, sementara itu harga pakan akan mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan. Pada Januari 2010 masyarakat Indonesia, dikejutkan dengan perkembangan dinamika ekonomi regional dan global tentang integrasi pasar seperti Asean-China Free Trade Area (ACFTA). Integrasi ini merupakan tantangan dan peluang bagi Indonesia, dengan ACFTA usaha perikanan di dalam negeri harus melakukan efisiensi agar dapat bersaing, mengingat harga jual ikan dari Cina 10 – 20% lebih murah dibandingkan dengan produk ikan sejenis dari dalam negeri. Sebaliknya bagi pengusaha ACFTA merupakan peluang berdagang yang lebih luas. Agar surplus perdagangan perikanan Indonesia dapat terjamin, maka usaha perikanan Indonesia harus efisien (dengan menghilangkan biaya tinggi) dan harga ikan pada tingkat konsumen harus memadai. Terkait dengan ACFTA maka tenaga kerja perikanan I - 10
Indonesia (Anak Buah Kapal/ABK) harus disertifikasi persyaratan International Labour Organization (ILO).
sesuai
dengan
Pada sisi lain, untuk mendorong perkembangan usaha perikanan dan kelautan dan efisiensi usaha dilakukan berbagai langkah pemberdayaan dengan membangun kemitraan usaha dengan pola public private partnership, mutual benefit dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada usaha pergaraman di Sumenep (Pulau Madura-Jawa Timur) dan Jeneponto-Sulawesi Selatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan, produktifitas lahan, mutu garam dan harga garam. Di Cilincing-Jakarta Utara pemberdayaan dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bhakti Anisa dengan memanfaatkan berbagai bantuan dana dari berbagai perusahaan swasta yang ada di Cilincing. Selanjutnya, untuk mempercepat alih teknologi perikanan maka dilakukan kajian aksi di wilayah Sapta Mitra Pantura (Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang-Jawa Tengah) karena wilayah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dari sisi potensi, permasalahan dan kebijakan yang dibuat, sehingga pembangunan diprioritaskan berdasarkan potensi masing-masing daerah kabupaten. Dari penelitian ini diperoleh pola pengelolaan sumberdaya perikanan di Waduk Malahayu-Brebes sebagai sentra produksi ikan di Jawa Tengah dan perspektif model minapolitan berbasis sumberdaya perairan umum di Waduk Jatiluhur-Purwakarta di Jawa Barat.
C. POTENSI Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang pantai 95.181 km dan luas lautnya 5,4 juta km2. Bila sumberdaya kelautan dinilai dari potensi perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum, budidaya tambak, budidaya air tawar dan bioteknologi kelautan bisa mencapai sekitar US$ 82 milyar per tahun. Namun, sampai saat ini, belum tercipta suatu negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat karena potensi sumberdaya alamnya belum secara optimal menjadi sumber daya ekonomi yang riil. Penelitian dan pengembangan diperlukan bagi pembangunan ekonomi kelautan secara terpadu agar sumber kekayaan laut itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Wilayah perairan Indonesia memiliki sumberdaya perikanan baik yang ada di laut maupun di perairan daratan yang bermakna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Flora-fauna perairan Indonesia sebagai sumber plasma nutfah merupakan megabiodiversity yang belum dimanfaatkan I - 11
secara optimal termasuk dikonservasikan sebagai sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia kini dan masa datang. Pada saat ini Balitbang KP yang tugas dan fungsinya sebagai institusi strategis nasional hanya didukung oleh 19 satuan kerja yang terdiri atas Sekretariat Badan, empat Pusat Litbang, tiga Balai Besar, delapan Balai Penelitian dan lima Loka Penelitian. Kelembagaan Balitbang KP ini mengalami perubahan sehingga struktur organisasi Balitbang KP dapat digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balitbang KP
Sumber: Permen KP No. 23 Tahun 2015 Selain struktur organisasi, faktor penentu keberhasilan litbang yaitu adanya sarana dan prasarana, yang harus memadai. Sarana dan prasarana yang ada di unit-unit kerja Balitbang KP diantaranya yaitu: a. Litbang perikanan tangkap memiliki: laboratorium biologi, data, limnologi, dan oseanografi, serta kapal penelitian. Untuk kegiatan Litbang perikanan budidaya, Balitbang KP memiliki: laboratorium basah, biologi, kimia,
I - 12
penyakit, bioteknologi, multi species hatchery, biosecurity hatchery, pakan, patologi dan kesehatan ikan, nutrisi dan bioteknologi, tanah, air dan biologi, feed processing, pakan alami, reproduksi, basah (hatchery) dan pakan alami. b. Pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta kolam uji alat kelautan dan perikanan, stasiun bumi penerima data satelit National Oceanic and Atmospheric Administration-the Advanced Very High Resolution Radiometer (NOAA-AVHRR), Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS) Ocean Data, stasiun pengamat pasang surut, Automatic Weather Station (AWS) dan laboratorium alam mangrovedan fasilitas INDESO. c. Litbang sumberdaya laut dan pesisir memiliki laboratorium data kelautan, kualitas perairan, stasiun pengamatan kualitas perairan dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap. d. Litbang pengolahan produk dan bioteknlogi dilengkapi oleh laboratorium kimia, instrument, bioteknologi, bioassay, mikrobiologi, sensoris, pengolahan produk, mekanisasi proses dan data. e. Litbang sosial ekonomi kelautan dan perikanan memiliki laboratorium data. Inisiasi Balitbang KP menuju ‘center of excelent’ di kawasan regional mulai diperoleh pada akhir RPJMN II melalui peningkatan peran litbang sebagai pusat kepakaran internasional dan regional. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan gedung IMFRDMD yang berlokasi di Palembang dan INDESO yang berlokasi di Perancak, Bali. IMFRDMD (The Inland Fishery Resources Development and Management Department) sebagai Pusat Penelitian Perikanan Perairan Umum Regional yang ditetapkan sebagai Fifth Department SEAFDEC. Salah satu bentuk kesepakatan adalah pendirian Gedung IFRDMD yang berlokasi di Kompleks Jakabaring, Palembang. Adapun Sistem Pemantauan Berbasis Satelit (INDESO = Infrastructure Development of Space Oceanography). INDESO merupakan proyek yang dibiayai menggunakan Soft Loan dan Grant dari AFD (Agence Francaise de Development) dan kontribusi Pemerintah Indonesia. Tujuan dari pembangunan dan pengadaan infrastruktur berbasis teknologi satelit dan pemodelan laut adalah menyediakan disain dan implementasi untuk operasionalisasi sistem oseanografi di Indonesia, serta menjamin alih teknologi untuk model oseanografi, IT dan pusat data kelautan Asia Pasifik (APEC/ AsiaPacific Economic Cooperation).
I - 13
Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan sesuai dengan golongan terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Balitbang KP menurut Golongan Tahun 2011 – 2014 (Orang) GOLONGAN I II III 2011 46 351 800 2012 38 323 779 2013 36 308 768 2014 32 294 807 Sumber: Balitbang KP, 2015 TAHUN
IV 184 190 191 206
TOTAL 1,381 1,330 1,303 1,339
Sesuai dengan Tabel 1.1 di atas, maka jumlah golongan I dan II dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami penurunan. Sedangkan jumlah pegawai pada golongan III dan IV dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 sampai dengan 2014 penurunan jumlah golongan I dan II disebabkan karena pegawai pada golongan tersebut mengalami purna bakti. Sedangkan jumlah pegawai golongan III disebabkan oleh kenaikan pangkat baik itu jabatan fungsional maupun jabatan struktural, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pegawai golongan IV dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 Golongan IV sebanyak 206 orang, Golongan III sebanyak 807 orang, Golongan II sebanyak 294, dan Golongan I sebanyak 32 orang. Selain berdasarkan golongan, terdapat kecenderungan adanya peningkatan kualitas SDM Balitbang KP berdasarkan tingkat pendidikan. Sesuai dengan Tabel 1.2, maka Pegawai Balitbang KP dari tahun 2010 sampai dengan 2014, menurut tingkat pendidikan dari SD-SMA, mengalami penurunan/stagnan, adapun pegawai dengan pendidikan D4 sampai dengan S3 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, jumlah pegawai Balitbang KP menurut tingkat pendidikan mengalami penurunan dari jenjang SD sampai dengan SLTA hal ini karena pegawai pada tingka pendidikan tersebut mengalami purna bakti, sedangkan peningkatan jumlah pegawai dari tingkat pendidikan D3 sampai dengan S3 selain disebabkan oleh kriteria pendidikan dalam penerimaan pegawai baru (CPNS) minimal D3 juga, banyak pegawai yang mengikuti tugas belajar atau ijin belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikan dalam menunjang tugas dan fungsinya.
I - 14
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Balitbang KP menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014 (Orang) TAHUN SD SMP SMA 2010 52 29 382 2011 55 30 389 2012 47 25 366 2013 41 26 356 2014 1 0 357 Sumber: Balitbang KP, 2015
D2 7 7 7 7 7
D3 107 91 90 88 89
D4 28 27 29 28 36
S1 413 428 385 370 398
S2 289 282 300 303 300
S3 54 56 69 72 84
Dari sisi usia, jumlah pegawai Balitbang KP menurut usia didominasi oleh pegawai yang relatif muda yaitu sejumlah berusia 26-35 tahun sebanyak 468 orang, sedangkan jumlah pegawai yang pada usia lebih dari 56 tahun sebanyak 142 orang. Gambaran tentang distribusi pegawai di lingkungan Balitbang KP menurut usia dapat ditunjukkan Tabel 1.3 berikut ini: Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Balitbang KP menurut Usia Pegawai Tahun 2010 – 2014 (Orang) TAHUN <25 26-35 36-45 2010 45 450 330 2011 56 505 332 2012 105 386 361 2013 12 468 362 2014 11 394 416 Sumber: Balitbang KP, 2015
46-55 401 406 467 389 376
>=56 95 62 11 72 142
Tabel 1.4 memperlihatkan jumlah pegawai fungsional di Balitbang KP lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai non-fungsional. Dari tahun 2010 hingga tahun 2012 perbandingan antara pegawai fungsional dan nonfungsional relatif stagnan, yaitu 1 : 2. Adapun mulai tahun 2013, jumlah fungsional Balitbang KP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan selain program peningkatan kualitas SDM difokuskan pada diklat fungsional juga adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja dengan grade berbeda berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
I - 15
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Balitbang KP Menurut Jenisnya Tahun 2010 – 2014 (Orang) Jenis Pegawai 2010 2011 Fungsional 478 478 Non Fungsional 831 831 Sumber: Balitbang KP, 2015
2012 473 830
2013 653 829
2014 713 829
Potensi pengembangan Balitbang KP di masa depan juga dipengaruhi oleh kecenderungan peningkatan anggaran Balitbang KP. Pendanaan Balitbang KP telah meningkat dari Rp 301,6 milyar (tahun 2010) menjadi Rp 576,8 milyar (tahun 2014), namun besaran angka tahun 2014 hanya sekitar 8,80% dari total keseluruhan anggaran KKP pada tahun 2014. Potensi lainnya, pengembangan Balitbang KP semakin penting dalam proses pengambilan kebijakan di lingkup kementerian. Pentingnya Litbang sebagai Basis Kebijakan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar yang apabila dapat dikelola secara benar akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa dan negara sepanjang masa. Sesuai amanah konstitusi, perintah undangundang dan trend global yang direkomendasikan dalam berbagai konvensi dan resolusi internasional yang berlaku, maka pembangunan kelautan dan perikanan harus dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Implementasi secara benar konsep pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan diharapkan akan mampu mewujudkan perairan yang bersih, sehat, asri dan lestari serta produktif sehingga dapat memberi manfaat banyak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya tahan ekonomi bangsa sepanjang masa. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan, dan tetap memberi kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, dalam situasi krisis multi dimensi pada tahun 1997 yang lalu. Potensi ekonomi ini diyakini masih dapat dikembangkan lebih jauh dengan menekan praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing, destructive fishing, irresponsible aquaculture serta dengan memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah produk dan merehabilitasi habitat perikanan yang rusak.
I - 16
Berdasarkan statistik perikanan dunia yang dilansir oleh Food and Agricultural Organization (FAO, 2014), produksi total perikanan Indonesia termasuk tumbuhan laut menempati peringkat kedua di dunia setelah China. Potensi produksi perikanan Indonesia ini di masa depan akan dapat terus meningkat mengingat potensi budidaya perairan (aquaculture) diyakini masih dapat ditingkatkan produksinya secara signifikan pada tahun-tahun mendatang. Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan masih membutuhkan komitmen dalam bentuk kebijakan yang kuat berbasiskan litbang (research based policy) dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Dengan demikian, penyelenggaraan litbang dan keberadaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang handal adalah kunci utama dalam implementasi research based policy dimaksud. Aspek Legal Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Indonesia menyadari secara penuh pentingnya litbang dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Kesadaran itu telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu terdapat pasal-pasal yang menekankan hal berikut: a. Pentingnya pembangunan ekonomi didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. b. Memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak bagi setiap orang dalam mengembangkan dirinya. Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu buah undang-undang yang mengatur sistem kelitbangan, yaitu Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disahkan dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki delapan misi pembangunan. Misi kedua di antara kedelapan misi tersebut yaitu Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, yang pencapaiannya antara lain dengan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Sedangkan misi ke tujuh yaitu, Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, pencapaiannya antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. “Strategi untuk menjadi negara maju adalah dengan memadukan pendekatan
I - 17
sumberdaya alam, iptek dan budaya (knowledge-based, resource based and culture-based development)”, strategi tersebut dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada silaturrahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Masyarakat Ilmiah di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), SerpongTangerang, Januari 2010. Pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan sehingga dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Sedikitnya terdapat tiga undang-undang yang mengamanatkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu: a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, mengamanatkan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal. b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengamanatkan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal. c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi the United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, mengamanatkan agar Negara-negara melakukan penelitian ilmiah kelautan serta pengembangan dan alih teknologi kelautan. D. PERMASALAHAN Pada bagian sebelumnya, kita telah ditunjukkan tentang potensi yang sangat besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Urgensi kebijakan yang didasarkan oleh kegiatan penelitian serta aspek legal telah menuntut peranan yang lebih besar dari Balitbang KP dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, peranan Balitbang KP dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia juga menghadapi sejumlah permasalahan utama, antara lain: (1) Gambaran potensi kelautan dan perikanan yang besar belum memberikan peranan yang terlalu signifikan dari Balitbang KP. Rekomendasi bagi pengelolaan perikanan tangkap, budidaya laut, pemanfaatan wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, dan I - 18
kelautan serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan laut masih belum banyak yang teradopsi oleh para pengguna sebagai bahan kebijakan. Padahal, penyelesaian berbagai permasalahan kelautan yang terus berkembang dan lebih kompleks harus terus dilakukan melalui kebijakan yang diambil berbasiskan iptek hasil penelitian. Terlebih-lebih dalam menghadapi perubahan iklim global diperlukan adanya cara-cara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim tersebut. (2) Pemanfaatan ikan lokal sebagai komoditas budidaya masih belum diperhatikan secara serius dibanding dengan perhatian terhadap ikan-ikan introduksi dari luar negeri. Sasaran KKP untuk kenaikan per tahun pada 2009 – 2014 dari ikan-ikan lain non unggulan cukup tinggi sebesar 13,72% tetapi lebih rendah dari ikan introduksi lele (35,10%); nila (27,09%) dan udang vaname (15,90%). Rumput laut yang sasaran produksinya pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton dengan kenaikan per tahunnya 32,18% masih belum diikuti dengan upaya peningkatan konsumsi oleh industri dalam negeri. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan pemasaran hasil budidaya rumput laut pada pemasaran rumput laut kering ke luar negeri yang harganya ditentukan pembeli. Sasaran hasil perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton (tahun 2014) dari 4,8 juta ton (2009) belum diikuti oleh kemandirian penyediaan pakan yang tidak tergantung pada impor bahan baku komponen pakan utama (tepung ikan, kedelai, tepung terigu, vitamin dan mineral), penyediaan benih yang cukup melalui pemuliaan induk, dan pengelolaan lingkungan budidaya yang baik dan bertanggungjawab. Unsur-unsur yang diperlukan dalam kesisteman usaha kelautan dan perikanan belum berjalan seperti yang diharapkan seperti di antaranya peran penyuluhan dan akses atau komunikasi terhadap teknologi, permodalan, pembinaan kelembagaan di tingkat produsen, pemasaran dan distribusi hasil. Peningkatan kapasitas Balai Benih Ikan (BBI) baik ikan air tawar maupun pantai masih harus dilakukan di berbagai daerah. (3) Pembangunan kelautan dan perikanan sudah disadari harus dilakukan secara berkelanjutan agar sumberdayanya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan cara-cara pengelolaan yang dilakukan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Namun demikian, hasil penelitan dan pengembangan sampai saat ini belum sepenuhnya menjadi landasan bagi bahan kebijakan berbasis hasil litbang.
I - 19
(4) Saat ini faktor organisasi dan kelembagaan masih menjadi kendala bagi Balitbang KP dalam tahun-tahun awal pelaksanaan kegiatan Balitbang KP dalam Kabinet Kerja. Hal ini mengingat belum selesainya proses perbaikan struktur organisasi Lingkup Balitbang KP. Selain itu, proses penyesuaian juga menjadi tantangan untuk dipercepat agar target kinerja Balitbang KP dapat tercapai. (5) Masih terbatasnya jangkauan pelayanan unit kerja Balitbang KP karena sebaran lokasinya belum sepadan dengan luasnya wilayah kerja pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia yang memerlukan penanganan litbang. Kondisi ini diperparah oleh domisili unit-unit kerja litbang tersebut yang secara geografis tidak tersebar secara merata. Hal lain yang masih menjadi permasalahan organisasi yaitu sampai dengan akhir periode RPJM Nasional II masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di luar Balitbang KP yang melaksanakan tugas litbang, atau menghasilkan produk litbang. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, maka UPT yang melakukan litbang semestinya kedudukannya berada di bawah badan yang mempunyai tugas di bidang litbang. Keberadaan UPT yang menghasilkan iptek di bawah unit eselon I di luar Balitbang KP menjadi kendala bagi Balitbang KP dalam mengoptimalkan dukungannya. Seharusnya iptek adalah output spesifik bagi Balitbang KP dan dijadikan masukan bagi unitunit eselon I lainnya. (6) Masih dijumpai adanya kelemahan dalam research management di tingkat institusi dan peneliti (mulai dari pembuatan proposal sampai dengan pelaporan dan diseminasi hasil) termasuk pembinaan aset teknologi dan sumberdaya manusia iptek. Kegiatan litbang bersama atau terintegrasi masih belum terbangun dengan baik seperti kegiatan lintas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Eselon II pada topik tertentu yang memerlukan network. Contoh penelitian yang memerlukan kebersamaan yaitu penelitian yang terkait dengan peningkatan produksi agar Indonesia menjadi penghasil perikanan terbesar, revitalisasi perikanan, perubahan iklim global, pengembangan sistem usaha kelautan dan perikanan serta penanggulangan kemiskinan. (7) Hingga akhir tahun 2014 sejumlah sarana dan prasarana iptek penunjang litbang telah dibangun di 14 UPT litbang. Namun demikian kelengkapan sarana-prasarana tersebut masih harus ditingkatkan, mengingat umurnya yang sudah tua, sehingga besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi, serta sudah tidak up-to-date untuk mengikuti perkembangan kebutuhan litbang.
I - 20
(8) Pengembangan sarana dan prasarana iptek kelautan dan perikanan harus dikelola dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Saat ini baru satu UPT telah mendapatkan akreditasi dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) dan dua laboratorium uji telah mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 17025:2005. Laboratoriumlaboratorium uji yang belum terakreditasi menyebabkan laboratorium uji di Balitbang KP belum sepenuhnya dipercaya oleh pengguna jasa. Sejumlah permasalahan di atas menjadi pekerjaan rumah bagi Balitbang KP untuk dapat terus berkembang menjadi center of excellence dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. E. LINGKUNGAN STRATEGIS Perkembangan suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategisnya. Begitu pula dengan Balitbang KP yang menghadapi perubahan dan isu strategis yang perlu dihadapi untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Langkah pertama bagi Balitbang KP dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis adalah upaya komunikasi, diseminasi dan difusi hasil litbang harus selalu ditingkatkan agar keluaran (output) hasil penelitian segera terbentuk menjadi outcome melalui penerapannya di tingkat pengguna sehingga manfaat serta dampak keberadaan Balitbang KP lebih dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Upaya yang mentransfer keluaran iptek dan inovasi litbang menjadi outcome menjadi tantangan ke depan terutama dalam rangka mendukung sistem usaha yang kuat di kawasan minapolitan, mengembangkan kewirausahaan pelaku usaha, memperkuat kelembagaan kelompok usaha, membentuk dan mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan penelitian. Kesemuanya itu harus menghasilkan produksi perikanan yang sangat tinggi sesuai dengan visi KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selain itu, tantangan ke depan yaitu dukungan litbang harus diperhatikan pula terhadap penyediaan iptek pada adaptasi terhadap dampak perubahan iklim global, globalisasi perdagangan, krisis keuangan global, dan penyelesaian batas maritim. Upaya-upaya ini hendaknya berdampak pada penanggulangan kemiskinan, revitalisasi perikanan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk menjalankan itu semua pelaksanaan good-governance baik di Balitbang KP maupun di mitra kerja harus terus diimplementasikan. Agar tercipta kehandalan hasil pengujian laboratorium di lingkup Balitbang KP yang
I - 21
diterima oleh pengguna, akreditasi laboratorium litbang dan akreditasi lembaga litbang harus ditingkatkan. Model-model penerapan iptek untuk tujuan lainnya seperti membangun prototipe industri, pengembangan kawasan atau pengelolaan ekosistem ke depan harus dibangun terutama dalam mengimplementasikan prototipe pada skala industri dan komersial. Lembaga nonstruktural seperti publishing house, komisi rekomendasi iptek dan tim analis kebijakan harus terus dibina keberadaannya atau dibangun bila belum terbentuk. Keberadaan lembaga nonstruktural ini diharapkan dapat membantu mempercepat pembentukan keluaran. Pembinaan sistem enumerasi, program observer dalam pengumpulan perikanan tangkap berbagai komoditas terutama komoditas yang menjadi perhatian dunia dalam pengelolaannya harus terus dikembangkan. Pembinaan jaringan kerja yang sudah terbentuk ke depan harus terus dilakukan seperti Indonesian Network Fisheries Genetic Research and Development (INFIGRAD), Indonesian Network Fisheries Health Management (INFHEM), Network Sosial Ekonomi Perikanan (Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economic Research Network), Indonesian Fish Nutrition (IFN) Network, dan Network Pengelolaan Sumberdaya Ikan yaitu Indonesian Fisheries Resources and Environment Management Network (INFREM) yang kesemuanya dilahirkan oleh Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani). Demikian pula jaringan-jaringan penelitian yang terkait dengan kelautan seperti mitra bahari, jaringan kerja dalam pembangunan galangan kapal atau jaringan lainnya yang dibangun oleh Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI).
Isu-isu Strategis Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, walaupun dalam struktur organisasi litbang merupakan unsur penunjang yang tidak langsung mengelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan, litbang berperan menjadi pendorong penerapan teknologi dan alternatif kebijakan dalam kesisteman pengelolaan suatu sistem usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam merespon sejumlah isu yang berkembang, peran litbang dan iptek yang dihasilkan menjadi sangat vital. Sebagai contoh dalam merespon isu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, maka kebijakan berbasis litbang harus dikembangkan. Selain isu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang merupakan strategi dalam menjalankan arah kebijakan KKP terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan kontribusi hasil litbang dan iptek yang dihasilkannya, yaitu antara lain: a. Pengembangan minapolitan dan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), yang merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi. Sasaran minapolitan yaitu (a) meningkatkan ekonomi rumah tangga kelautan dan perikanan, (b) menambah usaha kelautan dan perikanan menengah ke atas menjadi I - 22
berdaya saing, dan (c) menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional. b. Pengembangan enterprenuership menuju technopreneurship, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan nilai, produksi, produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (good governance). Para pelaku usaha kelautan dan perikanan dipenuhi kebutuhannya dalam melengkapi saranaprasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan teknologi serta informasi. Demikian pula, kemampuannya ditingkatkan dalam menjalankan co-management pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. c. Pengembangan networking. Penciptaan dan penguatan jaringan kerja baik secara internal, antar pusat-daerah, lintas sektor, komunitas bisnis, ilmuwan, dan kerjasama internasional dilakukan untuk identifikasi dan penyelesaian masalah yang sangat beragam. Perlunya komunikasi dan saling memberdayakan antar anggota jaringan serta masih adanya keterbatasan dana, sarana/prasarana litbang menjadi dasar dari pengembangan jaringan kerja tersebut. d. Teknologi dan inovasi sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pengembangan produk, bioteknologi kelautan, teknologi kelautan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim harus dikembangkan dalam rangka pengelolaan kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab. e. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi perikanan perlu diprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan per kapita dan penyediaan lapangan kerja. f. Pengembangan energi: Sasaran Kebijakan Energi Nasional tahun 2025 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006) yaitu agar peran energi baru dan terbarukan lainnya, termasuk biomasa menjadi lebih dari 5%. Pemanfaatan mikroalga, rumput laut atau arus dan ombak laut untuk energi terbarukan menjadi tantangan litbang kelautan dan perikanan ke depan. Teknologi hemat energi untuk industri kelautan dan perikanan diperlukan untuk efisiensi usaha. g. Perubahan iklim global: Dalam menghadapi dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan peran laut dalam perubahan iklim diperlukan antisipasi dan kiat-kiat cara beradaptasi pada dampak yang terjadi. h. Globalisasi perdagangan menuntut perbaikan standar mutu produk, manajemen dan pengelolaan sumberdaya serta daya saing produk. i. Perwujudan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang maju, kuat mandiri dan berbasiskan kepentingan nasional memerlukan peran iptek yang lebih besar dalam menjawab isu di maksud.
I - 23
j. Perwujudan Bangsa Indonesia yang berdaya saing menghendaki peningkatan peran iptek dalam peningkatan daya saing bangsa terutama pada jumlah HaKI dan penerapan hasil penelitian pada skala komersial dan industri. k. Krisis keuangan global menuntut adanya peningkatan daya tahan sektor kelautan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang bisa terjadi setiap saat. l. Penyelesaian batas maritim antar negara memerlukan dukungan data ilmiah terkini sebagai bahan bernegosiasi dengan negara tetangga yang terkait.
I - 24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI Sebelum menjelaskan tentang Visi Balitbang KP Periode 2015 – 2019, penting pula kita perhatikan pertimbangan yang digunakan dalam penentuan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP mempertimbangkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Renstra KKP secara tegas menyatakan Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Kata ‘Mandiri’ dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Kata ‘Maju’ dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kata ‘Kuat’ diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. ‘Berbasis kepentingan nasional’ dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Visi KKP tersebut, Balitbang KP menyusun Visi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 yaitu: “Center of Excellence (Pusat Kepakaran) sebagai sumber inovasi IPTEK dan opsi kebijakan untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan”. Balitbang KP dalam visi tersebut secara eksplisit mendukung pencapaian Visi KKP melalui peranannya sebagai sumber inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, atas prinsip research based policy, II - 1
Balitbang KP juga ikut memberikan pandangannya tentang opsi kebijakan yang dapat diambil KKP dalam mendorong kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
B. MISI Perumusan Misi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 mengikuti logika yang sama dalam penyusunannya, yaitu memperhatikan Misi KKP Tahun 2015 – 2019 serta menerjemahkan dari Visi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019. Di dalam Renstra KKP, disebutkan bahwa penyusunan Misi KKP mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: 1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi
II - 2
manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama. Secara ilustratif, tiga pilar Visi KKP yang menjadi Misi KKP Tahun 2015 – 2019 dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut ini: Gambar 2.1 Tiga Aspek Visi yang Menjadi Misi KKP 2015 - 2019
KEDAULATAN (Sovereignty)
VISI
Pembangunan Kelautan dan Perikanan
KEMAKMURAN (Prosperity)
KEBERLANJUTAN (Sustainability)
Sumber: Renstra KKP, 2015
Berdasarkan Visi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 serta Misi KKP Tahun 2015 – 2019 di atas, maka Balitbang KP menyusun Misi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: Meningkatkan peran IPTEK dalam mendukung Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pernyataan Misi di atas secara jelas menunjukkan bahwa Balitbang KP memainkan peranan yang penting untuk aspek kemakmuran (prosperity) melalui inovasi IPTEK namun di sisi lain, Balitbang KP juga memberikan dukungan pengambilan kebijakan bagi pencapaian aspek Misi KKP lainnya.
II - 3
C. TUJUAN Perumusan Tujuan Pembangunan Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 mempertimbangkan komponen tujuan dalam Renstra KKP yang didedikasikan untuk Balitbang KP capai pada tahun 2015 – 2019. Selain itu, Tujuan Pembangunan Balitbang KP disusun berdasarkan Misi Balitbang KP Tahun 2015- 2019. Dalam Renstra KKP, menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka dinyatakan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: Kedaulatan (Sovereignty), yakni : 1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan Keberlanjutan (Sustainability), yakni : 3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut 4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan Kesejahteraan (Prosperity), yakni : 6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat 7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan Renstra KKP juga secara eksplisit menggambarkan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan itu dalam bentuk Gambar 2.2 berikut ini:
II - 4
Gambar 2.2 Tujuan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019
TUJUAN Kedaulatan (Sovereignty)
K e se jaht e r aan ( P r o sp e r it y )
Keberlanjutan
1
2
(Sustainabiltiy)
Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
6
3
Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4
Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5
Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
7
Mengembangan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
Sumber: Renstra KKP, 2015 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Balitbang KP menyusun tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari sudut pandang nilai strategis Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: 1) Memperkuat kapasitas – kapabilitas, sinergi dan integrasi sumberdaya menuju lembaga Litbang bertaraf internasional. 2) Menyelenggarakan Litbang Kelautan dan Perikanan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (good governance) untuk: a. Memperkuat basis data dan menyempurnakan manajemen data dan informasi nasional untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. b. Memperkuat inovasi IPTEK yang berorientasi pada mutu, daya saing, keamanan pangan dan kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan. c. Menyediakan rekomendasi dan opsi kebijakan yang implementatif. 3) Mempercepat pemanfaatan hasil Litbang IPTEK dengan pendekatan Research Extension Linkage (REL) dan pendekatan Research Company Linkage (RCL) dalam membangun sistem bisnis atau kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang produktif, kuat dan berbasis IPTEK.
II - 5
D. SASARAN STRATEGIS Renstra KKP Tahun 2015 – 2019 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
CUSTOMERRS PERSPECTIVE
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
GambarPETA 2.3 Peta Strategi KKP Tahun 2015 - 2019 STRATEGI KKP 2015-2019 SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat KP
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
PERUMUSAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
PENGAWASAN KEBIJAKAN
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif
HUMAN CAPITAL
INFORMATION CAPITAL
ORGANIZATION CAPITAL
FINANCIAL CAPITAL
SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian
SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, e isien, dan berorientasi pada layanan prima
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara e isien & akuntabel
1. Stakeholders Perspective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja : a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019. b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
II - 6
2. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja : a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019. b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019. Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja : a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019. b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019. c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019. d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019. e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019. f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019. g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019. 3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni : a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019. II - 7
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019. 4. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni : a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019. b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019. c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019. d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
II - 8
Berdasarkan sasaran strategis KKP di atas, Balitbang KP kemudian menindaklanjutinya pula dengan menyusun dalam kerangka Balanced Score Card (BSC) Balitbang KP. Kerangka BSC ini disusun untuk membentuk Peta Strategi Level 1 Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 seperti yang tergambar pada Gambar 2.4 berikut ini: Gambar 2.4 Peta Strategi Level 1 Balitbang KP Tahun 2015 – 2019
Gambar 2.4 di atas memperlihatkan bahwa dari sisi Stakeholders Perspective, Balitbang KP mengikuti strategi di tingkat KKP mengingat secara khusus, tujuan pembangunan KKP dalam Tahun 2015 – 2019 juga merujuk pada pencapaian aspek Misi Kesejahteraan yang terkait langsung dengan stakeholders perspective. Selain itu, peranan Balitbang KP selama ini juga lebih pada pemberian dukungan kepada Unit Eselon I Lingkup KKP lainnya. Dari sisi customer perspective, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dari Unit Eselon I Lingkup KKP dan pihak lainnya memiliki sejumlah sasaran strategis berupa : 1. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan 2. Meningkatnya hasil penyelenggaran Litbang dan layanan iptek yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP 3. Meningkatnya produk KP hasil inovasi litbang KP
II - 9
Dari sisi Internal Process Perspective, sebagai upaya untuk mendapatkan keluaran bagi pemenuhan kebutuhan stakeholders, dengan sasaran strategis berupa: 1. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan kebijakan pembangunan KP yang implementatif berdasarkan data dan informasi ilmiah 2. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif 3. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Litbang, dan Layanan Iptek KP
dan
kapabilitas
4. Terselenggaranya Pengendalian litbang KP Aspek Learn and Growth Perspective memberikan masukan tentang upaya penguatan organisasi dalam pencapaian target sesuai tujuan yang ditetapkan melalui sasaran strategis berupa: 1. Tersedianya ASN Balitbang KP yang kompeten dan professional 2. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses 3. Terselenggaranya reformasi birokrasi 4. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
Sasaran strategis yang dihasilkan dari analisis BSC ini kemudian disesuaikan pula dengan Tujuan Pembangunan KP yang dilakukan oleh Balitbang KP Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Balitbang KP menetapkan Sasaran Strategis Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Balitbang KP Tahun 2015 - 2019
1
TUJUAN Memperkuat kapasitas – kapabilitas, sinergi dan integrasi sumberdaya menuju lembaga Litbang bertaraf internasional.
SASARAN 1.1 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya dan layanan IPTEK Litbang Kelautan dan Perikanan (Pembangunan sarana dan kelembagaan Litbang KP, jejaring dan kemitraan Litbang) 1.2 Terselenggaranya dukungan manajemen Litbang dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
II - 10
2
TUJUAN Menyelenggarakan Litbang Kelautan dan Perikanan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (good governance)
2.1
2.2 2.3 2.4
3
Mempercepat 3.1 pemanfaatan hasil Litbang IPTEK dengan pendekatan Research Extension Linkage (REL) dan pendekatan Research Company 3.2 Linkage (RCL) dalam membangun sistem bisnis atau kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang produktif, kuat dan berbasis IPTEK
SASARAN Tersedianya data dan informasi ilmiah sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, terpadu dan pemanfaatannya secara berkelanjutan Tersedianya Sistem Informasi di Sentra Nelayan Terwujudnya hasil Litbang yang inovatif dan implementatif di bidang kelautan dan perikanan. Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah Litbang kelautan dan perikanan. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (Litbang) dan layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mendukung kesejahteraan masyarakat KP Terwujudnya pengelolaan inovasi dan alih teknologi kelautan dan perikanan.
II - 11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum membahas tentang arah kebijakan dan strategi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019, penting pula kita tunjukkan arah kebijakan dan strategi KKP Tahun 2015 – 2019. Arah kebijakan KKP ini menjadi arahan bagi Balitbang KP dalam menyusun arah kebijakan dan strategi Balitbang KP Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra KKP, arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan merujuk pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 20152019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita. Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1. Kebijakan Pokok a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 2. Kebijakan Lintas Bidang a. Pengarusutamaan Gender b. Pembangunan Kewilayahan
III - 1
c. Adaptasi Perubahan Iklim d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional juga diidentifikasi dalam Renstra KKP Tahun 2015 – 2019. Strategi yang diambil oleh KKP secara ringkas untuk pelaksanaan kebijakan pokok dan kebijakan lintas bidang tersebut dapat terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Strategi KKP Tahun 2015 – 2019 NO KEBIJAKAN NO STRATEGI Kebijakan Pokok 1 Membangun kedaulatan 1.1 Memberantas IUU Fishing yang mampu menopang 1.2 Meningkatkan sistem pengawasan kemandirian ekonomi SDKP terintegrasi dalam pengelolaan 1.3 Mengembangkan sistem sumberdaya kelautan dan karantina ikan, pembinaan mutu, perikanan dan pengendalian keamanan hayati ikan 2 Menerapkan prinsip2.1 Mengoptimalkan Pemanfaatan prinsip pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir sumberdaya kelautan dan 2.2 Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 perikanan yang Wilayah Pengelolaan Perikanan bertanggung jawab, Negara Republik Indonesia berdaya saing, dan (WPPNRI) berkelanjutan 2.3 Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap 2.4 Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD) 2.5 Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan 2.6 Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan 2.7 Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan 2.8 Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut 2.9 Membangun Kemandirian PulauPulau Kecil 3 Meningkatkan 3.1 Memberi Perlindungan kepada pemberdayaan, daya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan saing, dan kemandirian Petambak Garam dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
III - 2
NO 3
KEBIJAKAN Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan
Kebijakan Lintas Bidang 4 Pengarusutamaan Gender 5
Pembangunan Kewilayahan
6
Adaptasi Perubahan Iklim
7
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
NO STRATEGI 3.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan 3.3 Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan 3.4 Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 3.5 Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan 4.1 Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP 5.1 Mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah 6.1 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 6.2 Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim 7.1 Membangun budaya kerja yang profesional 7.2 Meningkatkan kualitas pengawasan internal
Sumber: Renstra KKP, 2015 Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni : 1. 2. 3. 4.
Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
III - 3
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita kemudian dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.
a. b. c. d. e. f. g.
Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah: Membangun Gerakan Nelayan Hebat Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM
Disamping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain: a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture Practices. b. Pemberantasan IUU fishing. c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALITBANG KP Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan dan strategi KKP maka Balitbang KP menetapkan arah kebijakan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan yang akan dilakukan oleh Balitbang KP. Penetapan arah kebijakan ini juga mengacu kepada Visi dan Misi serta Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pengembangan Balitbang KP Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: III - 4
1. Litbang berawal dan berakhir pada pengguna (starts from and ends with the users) Bahwa kegiatan Litbang mulai usulan hingga produk yang dihasilkan diorientasikan pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Hal ini penting agar penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Sekaligus untuk merubah pandangan orang selama ini, bahwa Litbang hanya berorientasikan pada kepentingan pelaksana Litbang. Dibentuk dan dianggarkannya kegiatan Litbang tidak lepas dari kepentingan nasional dan anggaran negara yang dihimpun dari masyarakat. 2. Litbang harus market driven dan market driving, sekaligus policy driven. Dalam era global saat ini, tidak cukup hanya mengandalkan pada keanekaragaman dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki, namun harus juga dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam segala aspek terutama produkproduk yang dihasilkan. Oleh karena itu, Litbang harus mampu memberikan opsi dan hasil IPTEK yang mampu mengetahui dan mengikuti trend maupun arah dan perkembangan pasar baik dalam negeri maupun pasar global. Di samping itu, harus juga didorong sehingga mampu mempengaruhi pasar tersebut, karena Indonesia memiliki modal dasar yang kuat (sumberdaya alam dan jumlah manusianya). Dengan demikian, Indonesia bukan hanya sebagai pasar namun juga sebagai pelaku yang mengarahkan dan juga mengendalikan pasar itu sendiri. Litbang Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari strategi dan kebijakan pembangunan nasional, begitu pula dengan Balitbang KP sebagai bagian dari unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan kementerian dan lembaga teknis yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu, program dan kegiatan Litbang KP harus mengikuti dan mendukung arah, prioritas dan goal dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini sudah bukan lagi era dimana kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kepentingan peneliti dan perekayasa saja.
III - 5
3. Hasil Litbang menunjang kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Saat ini lingkungan alam dunia sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim global, yang diakibatkan dari akumulasi perbuatan manusia yang telah mengganggu keseimbangan ekosistem dengan eksploitasi berlebih. Mulai dari persoalan over fishing, IUU Fishing, kerusakan lingkungan karena pembangunan dan pencemaran baik domestik maupun lainnya, termasuk perusakan pada ekosistem dengan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, Litbang dituntut untuk memberikan data dan informasi yang ilmiah, rekomendasi dan opsi kebijakan yang implementatif, termasuk inovasi-inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan namun dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah kegiatan ekonomi di masyarakat. Hal ini, dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan yang apabila tidak menjadi perhatian akan rusak dan akan kehilangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, dimana sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 4. Litbang KP nasional yang inovatif. Pelaku Litbang di bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya di Balitbang KKP namun juga terdapat di kementerian dan lembaga pemerintah di luar KKP, termasuk perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi, Balitbangda, LSM termasuk pelaku Litbang swadaya di masyarakat, dan juga di industri atau swasta. Era saat ini, perlu dihimpun dan disinergikan seluruh unsur pelaku Litbang KP untuk efisiensi dan efektivitas, menghindari tumpang tindih sekaligus memperkuat Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan Sistem Inovasi Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya saing nasional maupun daerah pada era pasar global saat ini. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkembangkan dan dibangkitkan inovasi nasional Indonesia, melalui sinergi dan integrasi dalam bentuk kerjasama dan kemitraan Litbang KP dengan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya Litbang yang ada untuk menjadi lebih kuat dan menghasilkan produk Litbang yang inovatif dan berdaya saing.
III - 6
Dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada Tahun 2015 – 2019, Balitbang KP mempunyai satu program dan delapan kegiatan. Program yang digunakan yaitu Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan kinerja atas pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab unit Eselon I yaitu Balitbang KP, sedangkan keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II Lingkup Balitbang KP. Detail pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balitbang KP dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut ini:
NO 1
Tabel 3.2 Program PROGRAM NO Program Penelitian 1.1 dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan 1.2 Perikanan 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
dan Kegiatan Balitbang KP KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Perekayasaan Alat dan Mesin Kelautan dan Perikanan Penelitian Sumberdaya Lahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi Kelautan dan Perikanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Balitbang KP juga melakukan penetapan pula terhadap fokus kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2015 – 2019. Kegiatan Balitbang KP dalam periode tersebut akan difokuskan pada sejumlah kegiatan antara lain: 1. Litbang Pemetaaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Kedaulatan. 2. Litbang untuk Mendukung Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya KP. 3. Litbang Mendukung Produktivitas dan Daya Saing. 4. Pengembangan Knowledge Management System. 5. Pengembangan Kapasitas Inovasi Litbang.
III - 7
C. KERANGKA REGULASI Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang digunakan dalam mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra KKP Tahun 2015 – 2019, untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 20152019, memerlukan pula kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi : 1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni (a) RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), (b) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (c) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) RUU tentang Zona Tambahan Indonesia, (e) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, (f) RUU tentang Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indoensia terkait pasal 24 ayat 3 mengenai pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terkait dengan beberapa indikator yang belum terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kepemilikan, kewajiban penghitungan dampak negatif dalam pemanfaatan SDA-LH, keterlibatan masyarakat adat, perempuan dan kaum marginal, mekanisme penyelesaian konflik adat, mekanisme penyelesaian masalah masa lalu, dan penindakan perlakuan diskriminatif). 2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni (a) RPP tentang Kapal Perikanan, (b) RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, (c) RPP tentang Pembudidayaan Ikan, (d) RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan, (e) RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP tentang Pengawasan Perikanan, (g) RPP tentang Izin lokasi dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (h)
III - 8
RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut Nasional, (j) RPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (k) RPP tentang Izin Lokasi di laut yang Berada di Wilayah Perairan dan Wilayah perairan yuridiksi, (l) RPP tentang Kriteria, persyaratan dan mekanisme pendirian, dan/atau penempatan bangunan di laut, (m) RPP tentang Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, (o) RPP tentang Izin Lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, (p) RPP tentang Pendirian Bangunan Laut, (q) RPP tentang Pusat Fasilitas Kelautan, (r) RPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, (s) RPP tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan, (t) RPP tentang Gasetir Pulau, (u) RPP tentang Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v) Revisi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. 3. Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) dan Rancangan Keputusan Presiden (R. Keppres), yakni (a) R. Perpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, (b) R. Perpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF), (c) R. Perpres tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (d) R. Perpres tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (e) R. Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, (f) R. Perpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (g) R. Perpres tentang Rencana Zonasi Laut, Selat dan Teluk, (h) R. Keppres Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), dan (i) R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan PulauPulau Kecil. Kerangka regulasi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh KKP tersebut secara eksplisit memberikan tanggungjawab satu tugas kerangka regulasi kepada Balitbang KP bersama dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Litbang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Target pelaksanaan dari Perpres ini diharapkan selesai pada tahun 2016 serta merupakan hasil pembahasan bersama Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Ristek dan Dikti, serta LIPI. Namun demikian, seiring dengan fungsi dukungan dari
III - 9
Balitbang KP dalam penyusunan opsi kebijakan kepada KKP, Balitbang KP juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyusunan opsi kebijakan untuk melaksanakan perencanaan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh KKP dalam Renstra KKP Tahun 2015 – 2019. Selain menyusun kerangka regulasi seperti yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Renstra KKP, Balitbang KP juga menyusun regulasi pada tingkatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Rencana regulasi yang akan disusun oleh Balitbang KP sebagai penanggungjawab dalam bentuk Permen KP tersebut antara lain: 1) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Potensi Stok Ikan. 2) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP – PUD). 3) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Produk Rekayasa Genetika (PRG). 4) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Data Litbang. Kerangka regulasi yang telah dijelaskan di atas merupakan pekerjaan rumah dari kebutuhan regulasi yang mendesak. Perkembangan kebutuhan regulasi ini pada prinsipnya akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan program legislasi di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. KERANGKA KELEMBAGAAN Pencapaian kinerja yang dilakukan Balitbang KP didukung pula dengan perubahan kelembagaan terkait struktur organisasi Balitbang KP. Kerangka kelembagaan sendiri merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dalam kaitannya dengan kerangka kelembagaan Balitbang KP, pedoman dalam penyusunan kelembagaan juga memperhatikan target kinerja dan struktur kelembagaan yang ada di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
III - 10
Renstra KKP Tahun 2015 – 2019 menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni: 1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari production oriented ke people oriented. 2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi. 3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku. 4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified function, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan. 5. Tata laksana dan sumber daya aparatur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penaatan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelengkapan organisasi Balitbang KP termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balitbang KP dapat terlihat pada Gambar 1.1 pada bagian sebelumnya. Satuan Kerja Balitbang KP di tingkat pusat telah mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2015. Perubahan nomenklatur ini tentunya memerlukan sejumlah langkah penyesuaian sehingga sejak Tahun 2016 kinerja Balitbang KP dapat terus ditingkatkan oleh organisasi yang efektif. Struktur organisasi Balitbang KP di tingkat pusat secara lengkap dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini. Hingga akhir Tahun 2015, Balitbang KP masih melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai bentuk struktur organisasi Balitbang KP pada tingkatan UPT Balitbang KP. Kompleksitas tugas dan fungsi Balitbang KP menyebabkan agenda penetapan struktur organisasi di tingkat UPT menjdi sangat mendesak dilaksanakan di awal Tahun 2016. Kelembagaan Balitbang KP selanjutnya diharapkan mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tingkat kementerian.
III - 11
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satker Pusat Balitbang KP
III - 12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Sebelum membahas tentang target kinerja Balitbang KP, ada baiknya kita memperlihatkan target kinerja di tingkat KKP sebagai landasan pencapaian kinerja Balitbang KP. Renstra KKP Tahun 2015 – 2019 menyatakan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1
Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP
40,5
42
45
47,5
51
2
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
CUSTOMERS PERSPECTIVE SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP
3
Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)
4
Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri
70
73
76
81
87
5
10
15
20
25
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 5
Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan
0,20
0,29
0,39
0,57
0,65
6
Nilai peningkatan ekonomi KP
0,59
0,69
0,79
0,90
1,00
7
Produksi perikanan (juta ton)
24,12
26,04
30,29
32,93
39,97
8
Produksi garam rakyat (juta ton)
3,3
3,6
3,8
4,1
4,5
9
Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)
5,86
6,82
7,62
8,53
9,54
10
Konsumsi ikan (kg/kap/thn)
40,9
43,88
47,12
50,65
54,49
11
Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)
5
7,5
10
12,5
15
IV - 1
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
7
7,5
8
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif 12
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
6
6,5
SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan 13
Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)
70
76
82
89
95
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif 14
15
Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)
56,6
65,9
71,2
81,36
83,3
70
73
76
81
87
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS 7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 16
Indeks kompetensi dan integritas
65
77
75
80
85
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses 17
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
40
50
60
70
100
SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 18
Nilai Reformasi Birokrasi KKP
BB
BB
A
A
AA
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel 19
20
Nilai kinerja anggaran KKP
Opini atas Laporan Keuangan KKP
Baik
Baik
Baik
(8090)
(8090)
(8090)
Sangat Baik (>90)
Sangat Baik (>90)
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Sumber: Renstra KKP, 2015 2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balitbang KP Berdasarkan analisis Balanced Score Card (BSC) Balitbang KP, kita telah mengetahui bahwa Balitbang KP tidak memiliki indikator kinerja pada stakeholders perspective karena hal ini mengacu pada target sasaran strategis kementerian. Selain itu, Balitbang KP lebih memberikan dukungan kepada pengguna produk dan jasa Balitbang terutama Unit Eselon I Lingkup KKP.
IV - 2
Berdasarkan hasil analisis BSC, maka kita dapat mengetahui indikator sasaran strategis Balitbang KP seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balitbang KP SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
CUSTOMERS PERSPECTIVE SS 1. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
1
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
11 WPP
11 WPP
11 WPP
5 KPP PUD
6 KPP PUD
6 KPP PUD
11 WPP
11 WPP
7 KPP PUD
7 KPP PUD
SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaraan litbang dan layanan iptek yang mendukung daya saing produksi dan pemanfaatan SDKP
2
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri (Buah)
50
76
104
119
143
3
Jumlah Inovasi Kelautan Perikanan yang Diadopsi (Buah)
59
75
90
100
110
dan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS 3. Tersedianya Rekomendasi dan Masukan kebijakan pembangunan KP yang implementatif berdasarkan data dan informasi 4
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan (Buah)
36
45
60
5
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
6
6,5
7
75
90
7,5
8
SS 4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif 6
Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)
70
76
82
89
95
SS 5. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang, dan Layanan Iptek KP 7
Persentase Jumlah Sarana Prasarana Litbang Terfasilitasi (%)
75
80
85
90
95
8
Persentase Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
75
80
85
90
95
IV - 3
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Balitbang KP yang Terfasilitasi (%)
2015
2016
2017
2018
2019
56,6
65,9
71,2
81,36
83,3
70
73
76
81
87
SS 6. Terselenggaranya Pengendalian litbang KP 9
10
Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS 7. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian 11
Indeks kompetensi dan integritas
65
77
75
80
85
SS 8. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses 12
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
40
50
60
70
100
SS 9. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi KKP yang berkepribadian 13
Nilai Reformasi Birokrasi Balitbang KP
BB
BB
A
A
AA
Sangat Baik (>90) WTP
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel 14
15
Nilai kinerja anggaran Balitbang KP
Opini atas Balitbang KP
Laporan
Keuangan
Baik
Baik
Baik
(8090)
(8090)
(8090)
Sangat Baik (>90)
WTP
WTP
WTP
WTP
Indikator kinerja sasaran strategis ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk target kinerja program dan kegiatan di tingkat unit Eselon I Balitbang KP dan Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP.
3. Indikator Kinerja Program Sesuai petunjuk yang diberikan dalam Renstra KKP, Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Renstra KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang IV - 4
merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, termasuk Balitbang KP. Selanjutnya, indikator kinerja di tingkat unit Eselon I Balitbang KP dapat ditunjukkan pada Lampiran I. 4. Indikator Kinerja Kegiatan Renstra KKP menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, dalam hal ini Unit Eselon II Lingkup Balitbang KP, sebagaimana terlihat pada Lampiran II. B. KERANGKA PENDANAAN Balitbang KP dalam melaksanaan program dan kegiatannya melakukan pengelolaan penganggaran yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas dan sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Renstra KKP telah mengidentifikasi bahwa sumber pendanaan pembangunan berasal dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Renstra KKP juga menekankan bahwa pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Terkait dengan Renstra Balitbang KP, secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan dapat ditunjukkan pada Lampiran III.
IV - 5
BAB V PENUTUP Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra Balitbang KP ini disusun untuk menjabarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balitbang KP Tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
a.n.
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
V-1
Lampiran II Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA PROGRAM UNIT ESELON I BALITBANG KP SASARAN
INDIKATOR
2015 11 WPP 5 KPP PUD
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 11 11 11 WPP WPP WPP 6 KPP 6 KPP 7 KPP PUD PUD PUD
2019 11 WPP 7 KPP PUD
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
Meningkatnya Hasil Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat KP
Jumlah Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan yang Terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri
50
76
104
119
143
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan
36
45
60
75
90
L-1
Jumlah Inovasi Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi
59
a.n.
75
90
100
110
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
Lembar Pengesahan Kabag Program dan Kerja Sama Kabag Hukum dan Kepegawaian
L-2
Lampiran III Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT ESELON II LINGKUP BALITBANG KP KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
SASARAN Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
INDIKATOR
SATUAN
Jumlah Rekomendasi Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Diterbitkan
KTI
2015 5
65
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 6 6 6
65
65
2019 6
65
65
L-3
KEGIATAN
SASARAN
Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 13 10 10
Jumlah Data dan Informasi Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket
2015 10
2019 10
Jumlah Bahan Usulan HKI Daya Saing dan Bioteknologi KP
Paket
1
1
1
1
1
Jumlah Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket
8
12
18
20
25
Jumlah Komponen Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Paket
8
8
7
8
8
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket
1
1
1
1
1
L-4
KEGIATAN
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
SASARAN
Tersedianya Rekomendasi dan analisis Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif di Bidang Sosek KP Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek di
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 1 1
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Daya Saing dan Bioteknologi KP Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan
Paket
2015 1
Paket
15
11
13
13
16
Jumlah Rekomendasi Sosial Ekonomi KP
Paket
-
6
7
9
9
Jumlah Data dan/atau Informasi Sosek KP Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP
Paket
2
10
15
19
24
30
30
30
30
30
Model
2
4
8
10
15
Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial Ekonomi KP yang Terfasilitasi
Paket
1
1
1
1
1
KTI
2019 1
L-5
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
2015
TARGET KINERJA 2016 2017 2018
2019
Bidang Sosial Skonomi KP
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah
Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosek KP
Paket
1
1
1
1
1
Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan
Paket
20
21
21
21
22
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya
WPP
11
11
11
11
11
L-6
KEGIATAN
SASARAN
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Perikanan
INDIKATOR
SATUAN
2015 8
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 8 8 8
2019 8
Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya
KPP
Jumlah Konservasi Habitat dan/atau Sumberdaya Ikan Jumlah Data dan Informasi Litbang Perikanan Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan
Paket
5
5
5
5
5
Paket
41
41
41
41
41
320
332
320
320
320
Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan
Paket
3
3
3
3
3
Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan
Paket
85
76
75
75
74
Jumlah Komponen Inovasi Perikanan
Paket
32
32
32
32
32
KTI
L-7
KEGIATAN
SASARAN Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 11 11 11
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket
2015 11
2019 11
Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan
Paket
11
11
11
11
11
Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan
Paket
18
10
15
18
20
Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya
Kawasan
5
5
5
5
5
Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut
WPP
5
5
5
5
5
Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Laut dan Pesisir
Paket
5
8
8
8
8
L-8
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Karya Tulis Ilmiah Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir
Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang inovatif
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir
SATUAN KTI
Jumlah Bahan Usulan Paket HKI Sumberdaya Laut dan Pesisir
2015 45
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 45 45 45
2019 45
1
1
1
1
1
Jumlah Inovasi Teknologi Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket
10
15
20
25
30
Jumlah Komponen Inovasi Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket
5
8
10
13
15
Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket
2
2
2
2
2
L-9
KEGIATAN
Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 2 3 4
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir
Paket
2015 2
2019 4
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengelolaan Inovasi dan alih Teknologi KP yang Implementatif
Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Alih Teknologi
Paket
0
7
7
7
7
Terwujudnya Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Jumlah Teknologi yang direkomendasikan
Paket
0
10
10
10
10
Jumlah Adopsi dan/atau kerjasama Iptek
Buah
59
75
90
100
110
Jumlah Usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional
Buah
3
6
10
12
15
Jumlah Teknologi yang Dikomersilkan
Paket
0
1
1
2
2
Jumlah Penyegaran Teknologi KP
Paket
6
12
24
34
34
L - 10
KEGIATAN
Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan LayananPengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket
2015 0
Jumlah Dukungan Teknis Pengeloaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
Paket
0
1
1
1
1
Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
Paket
3
4
13
13
13
Jumlah Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
Paket
1
3
3
4
4
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
KTI
32
32
32
32
32
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Instrumentasi KP
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 3 1 1
SASARAN
2019 1
L - 11
KEGIATAN
SASARAN Tersedianya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Instrumentasi KP
Tersedianya Sistim Informasi di Sentra Nelayan Hasil Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP (Quick Wins) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Instrumentasi KP
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 2 3
Jumlah Bahan Usulan HKI Instrumentasi KP
Paket
2015 0
2019 4
Jumlah Inovasi Teknologi Instrumentasi KP
Paket
7
6
6
6
6
Jumlah Komponen Inovasi Instumentasi KP
Paket
4
4
4
4
4
Jumlah (kumulatif) Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan (Quick Wins)
Unit
20
30
15
20
15
Jumlah Prasarana/Infrastruktur Instrumentasi KP
Paket
1
1
0
0
0
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket
0
5
5
5
5
L - 12
KEGIATAN
Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
SASARAN
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 1 1
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi kelautan dan perikanan
Paket
2015 1
2019 1
Jumlah Rekomendasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Paket
0
4
6
8
10
Jumlah Kawasan Kelautan dan Perikanan yang Terpetakan Sumberdaya Lahannya
Kawasan
3
4
6
11
11
Jumlah Data dan Informasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Paket
2
2
2
3
5
Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
KTI
15
15
15
15
15
L - 13
KEGIATAN
SASARAN Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas Litbang dan Layanan
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 1 1
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Paket
2015 1
2019 1
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Perencanaan Program, Anggaran dan Pengembangan Kerjasama
Paket
1
1
1
1
1
Dokumen
3
3
3
3
3
Pengelolaan Data, Informasi, Pemantauan dan Pengendalian
Dokumen
3
3
3
3
3
Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM serta Fasilitasi Produk Hukum
Dokumen
3
3
3
3
3
L - 14
KEGIATAN
SASARAN
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek
Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran
INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 3 3 3
Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan, Administrasi Rumah Tangga dan BMN Jumlah Fasilitasi Dukungan Strategis Balitbang KP
Dokumen
2015 3
2019 3
Dokumen
6
6
6
6
6
Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP yang Terfasilitasi Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%)
Paket
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
- Litbang Iptek Perikanan - Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
1
1
1
1
1
- Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
1
1
1
1
1
L - 15
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR - Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
SATUAN
2015 1
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 1 1
2019 1
- Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
0
1
1
1
1
- Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
1
1
1
1
1
- Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP
1
1
1
1
1
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
- Litbang Iptek Perikanan - Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
1
1
1
1
1
- Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
1
1
1
1
1
Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)
L - 16
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
SATUAN
- Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan
2019 1
- Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
1
1
1
1
1
- Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
1
1
1
1
1
- Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP
1
1
1
1
1
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP
1
1
1
1
1
a.n.
Lembar Pengesahan Kabag Program dan Kerja Sama Kabag Hukum dan Kepegawaian
2015 1
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 1 1 1
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
L - 17
Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor 254/PER-BALITBANGKP/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 LAMPIRAN IV KERANGKA PENDANAAN BALITBANG KP KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KP Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Jumlah Rekomendasi Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Diterbitkan Jumlah Data dan Informasi Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2015 762.22
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 1,025.13 1,438.50 1,500.00
2019 1,550.00
TOTAL 2015 - 2019
LOKASI
6,275.86
21.16
21.61
51.52
62.10
45.43
201.82
5.65
6.63
5.64
6.69
6.55
31.17
2.60
2.26
2.62
3.05
2.92
13.45
0.20
0.16
0.16
0.19
0.19
0.89
2.86
4.21
2.86
3.46
3.44
16.83
DKI
DKI, DIY
DKI
L - 18
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan Penerapan/ Pemanfaatan Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Jumlah Bahan Usulan HKI Daya Saing dan Bioteknologi KP Jumlah Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Jumlah Komponen Inovasi Teknologi Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Daya Saing dan Bioteknologi KP Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan Tersedianya Rekomendasi dan analisis Kebijakan KP berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Sosial Ekonomi KP
2015
2016
ALOKASI (Rp MILIAR) 2017 2018
2019
TOTAL 2015 - 2019
LOKASI
5.09
6.47
7.77
10.44
12.39
42.16
0.34
0.31
0.31
0.36
0.35
1.66
DKI
2.62
4.07
5.67
7.60
9.46
29.41
DKI
2.14
2.09
1.80
2.48
2.59
11.10
DKI
10.42
8.51
38.10
44.97
26.49
128.48
7.80
5.00
34.25
40.25
21.80
109.10
DKI, DIY
2.62
3.51
3.85
4.72
4.69
19.38
DKI, DIY
14.81
20.23
30.77
42.54
54.76
163.10
4.00
6.78
8.38
10.93
12.49
42.58
L - 19
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Sosial Ekonomi KP Jumlah Data dan/atau Informasi Sosial Ekonomi KP Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif di Bidang Sosial Ekonomi KP Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek di Bidang Sosial Skonomi KP Jumlah Sarana Prasarana Litbang Sosial Ekonomi KP yang Terfasilitasi Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosial Ekonomi KP Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang Implementatif Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah
2015 3.15
-
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 2.20 2.60 2.99
2019 3.49
TOTAL 2015 - 2019 14.43
LOKASI DKI
3.00
3.45
4.56
4.97
15.99
0.76
1.50
2.25
3.28
3.92
11.72
DKI
0.09
0.08
0.08
0.10
0.10
0.45
DKI
5.99
8.00
16.00
23.00
32.70
85.69
5.99
8.00
16.00
23.00
32.70
85.69
4.82
5.45
6.38
8.61
9.58
34.84
1.74
1.60
1.76
2.22
2.32
9.63
DKI
3.08
3.85
4.63
6.38
7.26
25.20
DKI
222.21
177.90
315.86
415.09
449.43
1,580.48
86.86
101.17
117.93
158.55
177.88
642.39
DKI
L - 20
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi Perikanan serta Habitat Sumberdaya, Potensi Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya Jumlah Konservasi Habitat dan/atau Sumberdaya Ikan Jumlah Data dan Informasi Litbang Perikanan Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan
Terwujudnya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Perikanan Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan Jumlah Inovasi Teknologi Perikanan
2015 15.75
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 20.64 22.32 27.74
2019 30.25
TOTAL 2015 - 2019 116.69
LOKASI DKI
44.00
52.80
63.36
87.44
99.45
347.05
Sumsel
6.72
6.72
8.06
11.13
12.66
45.29
3.90
3.90
4.68
6.46
7.35
26.28
15.51
16.15
18.61
24.69
27.07
102.02
Jabar
0.98
0.96
0.90
1.10
1.11
5.05
DKI, Jabar, Bali
45.08
39.77
43.31
54.12
54.77
237.04
0.61
0.75
0.83
1.04
1.09
4.32
33.82
28.34
30.56
37.77
37.46
167.96
DKI, Bali
DKI
L - 21
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah Komponen Inovasi Perikanan
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Perikanan
2015 10.64
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 10.68 11.92 15.31
2019 16.22
TOTAL 2015 - 2019 64.77
LOKASI DKI, Jabar
90.27
36.97
154.63
202.41
216.78
701.06
51.50
21.20
102.79
133.27
140.63
449.39
DKI, Sumsel, Jabar, Bali
38.77
15.77
51.83
69.14
76.14
251.66
DKI, Sumsel, Jabar, Bali
48.22
235.66
457.97
250.50
248.02
1,240.37
18.56
20.65
26.67
34.71
37.16
137.75
12.44
10.00
13.50
17.25
18.53
71.72
DKI
Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya
1.73
3.00
3.50
4.60
4.91
17.74
DKI
Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut
2.90
4.00
5.00
6.90
7.63
26.43
DKI
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Kewilayahan, Dinamika dan SD Laut dan Pesisir Jumlah Rekomendasi Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan
L - 22
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah Data dan/atau Informasi Sumberdaya dan Laut dan Pesisir Karya Tulis Ilmiah Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir
2015 1.35
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 3.50 4.50 5.75
2019 6.00
TOTAL 2015 - 2019 21.09
LOKASI Sumbar
0.14
0.15
0.17
0.21
0.10
0.77
13.58
17.34
22.80
32.95
37.01
123.67
Jumlah Bahan Usulan HKI Sumberdaya Laut dan Pesisir
0.08
0.09
0.10
0.17
0.22
0.65
Jumlah Inovasi Teknologi Sumberdaya Laut dan Pesisir Jumlah Komponen Inovasi Sumberdaya Laut dan Pesisir
9.00
11.25
15.00
21.56
24.53
81.34
4.50
6.00
7.70
11.21
12.26
41.68
16.08
197.67
408.50
182.85
173.86
978.96
11.16
190.17
400.00
172.50
163.50
937.33
DKI, Sumbar
4.92
7.50
8.50
10.35
10.36
41.63
DKI, Sumbar
3.60
62.23
71.82
90.89
86.40
314.94
Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir yang inovatif
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir Jumlah Sarana Prasarana Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang IPTEK Sumberdaya Laut dan Pesisir Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
DKI, Sumbar
DKI
DKI
L - 23
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
2015
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengelolaan Inovasi dan alih Teknologi KP yang Implementatif Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Alih Teknologi Terwujudnya Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP Jumlah Teknologi yang direkomendasikan Jumlah Adopsi dan/atau kerjasama Iptek
Jumlah Penyegaran Teknologi KP
ALOKASI (Rp MILIAR) 2017 2018
2019
TOTAL 2015 - 2019
-
3.48
3.82
4.62
4.59
16.51
-
3.48
3.82
4.62
4.59
16.51
52.50
62.50
79.35
74.67
272.62
-
5.00
5.00
5.75
5.45
21.20
-
37.50
40.50
46.00
41.97
165.97
-
2.00
3.00
3.45
4.36
12.81
-
2.00
2.00
4.60
4.36
12.96
6.00
12.00
19.55
18.53
59.68
6.25
5.50
6.93
7.14
25.82
3.60
Jumlah Usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional Jumlah Teknologi yang Dikomersilkan
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan LayananPengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Dukungan Teknis Pengeloaan Inovasi dan Alih Teknologi KP
2016
3.60
-
LOKASI
DKI
DKI Bali, Sulsel, Jabar, Gorontalo Bali, Sulsel, Jabar
Bali, Sulsel, Jabar, Gorontalo
0
2.5
1
1.15
1.09
5.74
DKI, Bali, Sulsel, Jabar, Gorontalo
0
3.75
4.5
5.77875
6.0495
20.08
DKI, Bali, Sulsel, Jabar, Gorontalo
L - 24
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Litbang Instrumentasi KP Jumlah Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan Jumlah Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan Tersedianya Hasil Litbang yang Inovatif di Bidang Instrumentasi KP Jumlah Bahan Usulan HKI Instrumentasi KP Jumlah Inovasi Teknologi Instrumentasi KP Jumlah Komponen Inovasi Instumentasi KP Tersedianya Sistim Informasi di Sentra Nelayan Hasil Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP (Quick Wins)
2015
2016
ALOKASI (Rp MILIAR) 2017 2018
2019
TOTAL 2015 - 2019
LOKASI
82.06
130.58
74.12
87.91
87.13
461.79
5.92
10.13
19.19
23.25
23.19
81.67
5.70
9.00
18.00
21.85
21.80
76.35
DKI
0.12
1.05
1.11
1.31
1.30
4.88
Bali
0.10
0.08
0.08
0.09
0.09
0.44
Bali, Sultra
8.37
9.40
10.84
13.64
14.04
56.29
0.50
1.00
1.73
2.18
5.41
DKI
6.71
7.42
8.21
9.95
9.90
42.19
DKI
1.67
1.48
1.63
1.97
1.96
8.70
DKI, Sultra
3.00
3.00
2.00
1.15
1.09
10.24
-
L - 25
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah (kumulatif) Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan (Quick Wins)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Instrumentasi KP Jumlah Prasarana/Infrastruktur Instrumentasi KP Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Instrumentasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Instrumentasi kelautan dan perikanan Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan KP Berdasarkan Data dan Informasi Ilmiah Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Jumlah Rekomendasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
2015 3
2016 3
ALOKASI (Rp MILIAR) 2017 2018 2 1.15
64.77
108.04
50.83
72.11
-
42.09 -
TOTAL 2015 - 2019 10.24
2019 1.09
49.88 -
48.81 -
LOKASI DKI
313.59 122.95
DKI
29.32
29.32
33.72
31.96
124.32
DKI, Bali, Sultra
13.93
6.61
12.77
16.16
16.85
66.33
DKI, Bali, Sultra
21.73
10.79
37.16
48.71
49.80
168.18
4.59
6.43
8.19
12.63
12.96
44.80
1.20
1.80
2.76
3.38
9.14
-
DKI
L - 26
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Jumlah Kawasan Kelautan dan Perikanan yang Terpetakan Sumberdaya Lahannya Jumlah Data dan Informasi Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Jumlah Karya Tulis Ilmiah Bidang Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
2015 1.44
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 1.60 2.40 5.06
2019 4.80
TOTAL 2015 - 2019 15.30
LOKASI
3.11
3.59
3.95
4.77
4.75
20.16
Bali
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.20
Bali, Sultra
17.14
4.36
28.97
36.08
36.84
123.38
Jumlah Sarana dan Prasarana, serta Kelembagaan Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
13.20
0.75
25.00
31.05
31.61
101.61
DKI, Bali, Sultra
Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
3.94
3.61
3.97
5.03
5.23
21.77
DKI, Bali, Sultra
348.44
366.14
399.29
502.26
529.03
2,145.17
20.55
33.16
36.48
46.15
55.33
191.67
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan
Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas Litbang dan Layanan
L - 27
Pusat
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR Pengelolaan Perencanaan Program, Anggaran dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Data, Informasi, Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan SDM serta Fasilitasi Produk Hukum Pengelolaan Keuangan, Ketatausahaan, Administrasi Rumah Tangga dan BMN
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Litbang dan Layanan Iptek Jumlah Fasilitasi Dukungan Strategis Balitbang KP Jumlah Sarana Prasarana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP yang Terfasilitasi Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balitbang KP (%) Litbang Iptek Perikanan
2015 2.91
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 5.33 5.87 7.42
2019 8.90
TOTAL 2015 - 2019 30.44
LOKASI
8.93
15.00
16.50
20.87
25.02
86.32
5.68
6.04
6.64
8.40
10.07
36.83
3.02
6.79
7.47
9.45
11.34
38.08
45.25
30.26
32.03
38.91
38.55
185.01
Pusat
282.64
302.72
330.78
417.20
435.15
1,768.50
Pusat
188.38
212.12
227.80
285.61
291.72
1,205.63
115.13
137.41
147.75
182.46
185.93
768.68
L - 28
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
2015 10.10
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 8.64 9.80 17.25
2019 19.08
TOTAL 2015 - 2019 64.86
14.76
16.41
17.56
21.61
21.91
92.25
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
10.68
13.02
13.31
15.65
15.17
67.82
4.73
5.91
6.53
8.22
8.58
33.96
19.35
16.12
17.74
22.44
23.39
99.04
Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP Persentase pemenuhan layanan perkantoran Balitbang KP (%)
4.73
4.23
4.48
5.46
5.48
24.38
8.92
10.39
10.64
12.54
12.17
54.65
94.26
90.60
102.98
131.59
143.44
562.87
52.80
52.48
59.79
73.37
79.42
317.86
3.91
3.44
4.30
8.05
10.63
30.33
Litbang Iptek Perikanan
Litbang Iptek Sumberdaya Laut dan Pesisir
L - 29
LOKASI
KEGIATAN
SASARAN
INDIKATOR
2015 8.12
ALOKASI (Rp MILIAR) 2016 2017 2018 8.43 9.27 11.73
2019 12.23
TOTAL 2015 - 2019 49.79
Litbang Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP Penelitian dan Pengembangan Instrumentasi KP
2.01
2.62
3.02
3.99
4.35
15.98
3.70
1.97
2.18
2.74
2.86
13.44
7.33
6.10
6.72
8.49
8.86
37.50
Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP
3.70
3.38
3.72
4.72
4.92
20.43
12.70
12.17
13.99
18.51
20.17
77.54
a.n.
Lembar Pengesahan Kabag Program dan Kerja Sama Kabag Hukum dan
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS BADAN,
INDRA SAKTI
L - 30
LOKASI
