2015

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN1 Oleh : Morais Barakati2 ABSTRAK Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif lalu dilakukan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum; sebagaimana jenis, obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesepakatan dunia internasional, namun dalam tatanan prakteknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga masih terus berlanjut. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri dan juga tentunya bagi masyarakat yang lingkungannya tercemar. Hak asasi manusia untuk mewujudkan perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan sebagai pendorong perkembangan ilmu pengetahuan hukum nasional maupun internasional karena hak asasi manusia sifatnya universal. Kata kunci: lingkungan, pencemaran, hak asasi manusia, pembangunan, berkelanjutan. PENDAHULUAN Hakikatnya sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Selain itu, pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Sehingga pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus 1

Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108073

88

diseimbangkan dengan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Sehingga, perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peningkatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Undang-Undang No.23 Tahun 1997, yaitu tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah nampak secara jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum penataan 3 lingkungan hidup. Dibandingkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas kedua Undang-Undang tersebut berbicara tentang Penataan Lingkungan Hidup namun perbedaan mendasar dari kedua Undang-undang tersebut dimana UndangUndang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup tahun 2009 lebih mengedepankan aspek Perlindungan Lingkungan hidup dan tidak hanya melihat dari aspek Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Undang-Undang Pengelolahan Lingkungan Hidup sebelumnya. Hukum Acara Lingkungan adalah hukum yang menetapkan dan mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan sebagai akibat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Di dalam UndangUndang No.23 Tahun 1997, hukum acara lingkungan ini disebutkan dalam Bab VII Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1), (2) serta Pasal 34 ayat (1), (2). Selanjutnya pada Undang-Undang Perlindungan 3

UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 1999.

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 diatur didalam BAB XIII Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 85 ayat (1) huruf a s/d d, (2), (3) dan Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 87 ayat (1), (2), (3), (4) Pasal 88, 89 ayat (1), (2) Pasal 90 ayat (1),(2) Pasal 91 ayat (1), (2), (3) Pasal 92 ayat (1), (2), (3) huruf a s/d c Pasal 93 ayat (1) huruf a s/d c ayat (2), Pasal 94 ayat (1),(2) huruf a s/d k, (3), (4), (5), (6) dan Pasal 95 ayat (1), (2), Pasal 96 huruf a s/d f yang pengaturannya secara konkrit ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.4 Hukum Perdata Lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan hak dan kewajiban orang yang satu terhadap yang lain, maupun kepada negara, khususnya dalam peran sertanya bagi pelestarian kemampuan lingkungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup tahun 2009 diatur dalam Bab X tentang Hak pasal 65 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan pasal 66; Kewajiban pasal 67,68 huruf a,b,c kemudian larangan pasal 69 ayat 1 huruf a s/d j dan ayat 2; Peran Masyarakat pasal 70 ayat (1),(2),(3), dan Pengawasan dan Sanksi Adminstratif Pasal 71 ayat (1),(2),(3) Pasal 72,73,74 ayat (1),(2),(3) Pasal 75,76,77,78,79,80 ayat (1) huruf a s/d g ayat (2) huruf a s/d c,81,82 ayat (1),(2) dan pasal 83. Hukum Pidana Lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan (hidup), siapa sajakah yang dapat dipidana, dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 97, 98 ayat (1), (2), (3), Pasal 99 ayat (1), (2), (3), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), (2). Hubungan fungsional langsung antara perlindungan lingkungan dan perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia diterima secara luas.5 Hubungan tersebut merupakan 4

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009. 5 M. Mc Dougal et al., Human Rights and World Public Order, hlm. 38.

hubungan yang kompleks karena kerapkali dipahami secara keliru, dan tentu saja, kadangkala, digambarkan secara tidak benar. Jadi, berlawanan dengan opini yang sering disuarakan.6 Prinsip dari rancangan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Lingkungan yang menyatakan bahwa “hak asasi manusia, lingkungan yang terdengar ekologis, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian bersifat intradependen dan tidak dapat dibagi”. Sangat tidak jelas apakah tujuan yang mendasari norma-norma perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan sangat lengkap atau benar-benar tidak dapat dipisahkan.7 Sama halnya, usulan agar kepentingan individu atau bersama dalam perlindungan lingkungan secara konsep sebaiknya digolongkan menurut “hak asasi manusia lingkungan”internasional yang substantif, atau masih menjadi pertanyaan apakah sebagai masalah hukum internasional saat ini, kini ada hak asasi manusia atas lingkungan bersih. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesepakatan dunia internasional, namun dalam tatanan prakteknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga masih terus berlanjut. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya membawa berbagai dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri dan juga tentunya bagi masyarakat yang lingkungannya tercemar.8 Untuk itu, hukum hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat atau terkandung normanorma perlindungan hak asasi manusia yang secara bersamaan perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan bersama sebagai konsep hak asasi manusia lingkungan internasional yang substantif. Pengendalian ini terdiri dari pencegahan dan penanggulangan sampai pengaturan atau penetapan nilai-nilai sebagai sarana untuk mencapai tertib dalam pengelolaan lingkungan 6

R. Desgagne, Integrating Environmental Values into the European Convention on Human Rights, American Journal of International Law, Jilid 89, 1995, hlm. 263-294. 7 Ibid, hlm. 41. 8 A’an Efendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 9.

89

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 diperlukan hukum, yang disebut hukum lingkungan. Hak asasi manusia untuk mewujudkan perlindungan lingkungan pembangunan berkelanjutan dan sebagai pendorong perkembangan ilmu pengetahuan hukum nasional maupun internasional karena hak asasi manusia sifatnya universal. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. METODOLOGI PENELITIAN Obyek dalam penelitian “perspektif konsep hukum hak asasi manusia dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan” untuk itu peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapidengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum.9 Tahap selanjutnya analisis data, bahan/data yang terkumpul diidentifikasi atau dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsepkonsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang dituangkan dalam bab sebelumnya HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Istilah pembangunan berkelanjutan mulai mendapat perhatian besar negara-negara di dunia sejak dilaksanakannya konferensi PBB di Stockholm tahun 1972. Konferensi ini menempatkan tema pembangunan berkelanjutan sebagai persoalan yang

9

Soemitro Sonni Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 18

90

fundamental dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan.10 Di Indonesia, istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dimuat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun masih menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan”. Pasal 3 menentukan “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebut istilah pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 3), yakni “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”11 Menurut Otto Soemarwoto pembangunan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi12. Emil Salim menyatakan, bahwa “pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup.13 Lima dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pertama, konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan. Kedua, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, 10

UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 11 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Pasal 1 Angka 3). 12 Otto Soemarwoto, Op Cit, hlm. 6 13 Emil Salim, Op Cit, hlm. 184-185

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 melainkan yang mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga,konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat,konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup. Kelima, konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terhadap adanya ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara berkembang dan negara maju.14 Berdasarkan uraian tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang luas, tidak saja dimensi lingkungan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan hukum. Mengenai dimensi lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah konsep abstrak harus menjiwai seluruh aspekaspek pembangunan di Indonesia, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.15 Konsep pembangunan berkelanjutan makin populer pada tahun 1980-an dalam strategi Konservasi Dunia yang dikaitkan dengan persoalan konservasi sumber daya alam beserta implikasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian dikaji secara mendalam pada konferensi tingkat tinggi PBB yang dihadiri oleh 154 negara anggota di Rio de Janeiro, Brazil pada 3-14 Juni 1992, yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.16 Menurut Koesnadi Hadjasoemantri,dari Konferensi Rio diperoleh dua hasil utama, antara lain yakni:pertama, KonferensiRio telah mengaitkan dengan sangat tepat dua pengertian kunci, yaitu pembangunan seluruh 14

Tjuk Kuswatojo, Penerapan Agenda 21 di Indonesia, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung, 1996, hlm. 1-2 15 Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Op Cit, hlm. 76 16 Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan- lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 38

bumi dan perlindungan lingkungan. Kedua, jalan yang dilalui kini telah diterangi oleh penerang baru yaitu semangat (spirit) Rio yang meliputi tiga dimensi yaitu dimensi intelektual, dimensi ekonomi dan dimensi politik.17 Pemerintah berupaya mewujudkankonsepkonsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada tahun 2009 memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu penyelamatan lingkungan hidup, tahun 1982 Indonesia melahirkan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Salah satu pertimbangan diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah karena kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2009 secara resmi kita memiliki undang-undang baru di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan,yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini sebelumnya telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna Terbuka. Dengan pengundangan Undang-Uundang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, UndangUndang tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997) secara resmi telah dicabut dan kini berlaku semua ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang 17

Koesnadi Hardjasoemantri dalam Syasurhuda Bethan, Op Cit, hlm. 79

91

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Seperti dinyatakan oleh Sarwono Kusumaatmadja sebagai wakil pemerintah dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 22 Agustus 1997, Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial dibandingkan Rancangan Undangundang yang diajukan oleh pemerintah; tidak hanya dari jumlah pasal, dari 45 menjadi 52, namun juga beberapa hal prinsip mengalami perubahan seperti halnya perubahan pada pasal kelembagaan, termasuk kewenangan Menteri Lingkungan, impor B3, hak-hak prosedural seperti halnya hak gugat organisasi lingkungan, dan pencantuman dasar hukum bagi gugatan perwakilan.18 Apa yang diatur Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut sejujurnya sampai Undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, belum maksimal mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikan hak asasi manusia dalam upaya mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, kekhawatiran tersebut terjawab manakalah dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yang berisi XVII BAB dan 127 Pasal yang secara detail mengakomodir kepentingan masyarakat dimaksud,sangat diharapkan implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009,oleh Pemerintah dapat dilaksanakan secara maksimal. Sejak Undang-Undang No.32 Tahun 2009 diundangkan pada Oktober 2009 sampai dengan saat ini, penegakan hukum merupakan titik kelemahan kita dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh konkrit yang menggambarkan kelemahan tersebut adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang pokok persoalannya adalah tidak dilaksanakannya berbagai ketentuan atau penyiapan lahan dan hutan

tanpa bakar. Berdasarkan pengalaman Indonesia selama 13 tahun dalam melaksanakan Undang-Undang No.32 Tahun 2009, ketidakberdayaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan yang bersifat teknis, semisal pembuktian dan kurang terampilnya penegak hukum. Menurut Surna T. Djajadiningrat pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan: 1. Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut. 3. Suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras. 4. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan. 5. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus-menerus jawaban-jawaban baru. 6. Suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut. 7. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri.19 Hal ini berarti bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan hari ini, sehingga pembangunan berkelanjutan akan bersandar pada kemauan politik. Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut: 1. Kondisi sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi

18

19

Sarwono Kusumaatmadja, Hukum Lingkungan Indonesia,Sinar Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 16

92

Suma T. Djajadiningrat, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I No. 1/1994, ICEL, Jakarta, hlm. 6

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 secara berkesinambungan. Bagi sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resource), perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya alam ini tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resource), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya. 2. Kualitas lingkungan. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal-balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan makaakan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas. 3. Faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan.20 Mengingat ketiga faktor tersebut di atas, maka upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan. Hal itu dilakukan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. 2.

Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Kewajiban negara untuk mengijinkan dan memfasilitasi partisipasi publik dalam urusan lingkungan, salah satunya, jelas tercermin dalam praktek perjanjian yang luas, sejumlah besar resolusi dan deklarasi dari berbagai konferensi multilateral, dan juga kebijakan operasional dari bank pembangunan multilateral.21 Selanjutnya, partisipasi publik

juga merupakan bahan utama untuk menilai dampak lingkungan (EIA), kebutuhan yang telah diakui secara khusus dalam banyak instrumen hukum internasional. Sebaliknya, yang disebutkan belakangan mengesankan bahwa kini EIA dibutuhkan sebagai sejenis hukum adat.22Maka ini, mungkin tepat untuk disimpulkan bahwa sebagai konsep normatif, “partisipasi publik” meluas di luar konteks sempit penilaian dampak lingkungan dan dalam pengertian yang lebih luas ini tersirat kewajiban hukum negara secara umum di tingkat internasional. Begitu pula, logis untuk mengasumsikan bahwa tuntutan atas partisipasi publik dalam urusan lingkungan berhubungan dengan hak asasi manusia yang diakui.23 Keberhakkan atas informasi dan remedi tepat untuk mengangkat pertanyaan yang agak kompleks tentang efektivitas sesungguhnya atau potensial di tingkat internasional. Pertanyaan ini, perlu diingat, timbul untuk latar belakang dua sumber normatif hukum lingkungan dan hukum hak asasi manusia internasional keduanya yang memenuhi pengharapan masyarakat mengenai dapat ditegakkannya hak prosedural ini. Dengan berfokus, pertama-tama pada keadaan hukum lingkungan internasional, mungkin sulit untuk memperdebatkan bahwa sebagai masalah hukum adat internasional saat ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar individu atau kelompok dan semacamnya diberi akses ke informasi dan remedi lingkungan. Pada saat bersamaan, kecenderungan saat ini dalam pengambilan keputusan hukum lingkungan dan meningkatkan pengungkapan poin dukungan publik terhadap munculnya kewajiban negara semacam itu (dan juga tentang pelaku-pelaku lain, seperti, contohnya bank pembangunan multilateral).24 Setiap kesempatan, kewajiban ini tidak menyiratkan hak apa pun yang dapat diselipkan oleh individu itu sendiri dalam latar internasional dan tentu saja, mungkin akan merasa sebagai dimiliki oleh negara lain, bukan milik individu maupun kelompok untuk siapa 22

Resolasi, Ibid Ibid 24 L. Sohn, the Stockholm Declaration on The Human Environment, Jurnal, Jilid I/14, hlm. 423-424 23

20

Ibid, hlm. 6-7 Resolasi, Ibid

21

93

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 manfaat utama tersebut mungkin mereka tetapkan.25 Pendeknya, kewajiban negara untuk memberi dampak pada ketentuan tentang penjagaan prosedural lingkungan tidak dapat diangkat di tingkat internasional oleh individu atau kelompok itu sendiri, jika mereka tidak benar-benar berhubungan dengan hak asasi manusia yang diakui atau tunduk kepada prosedur tinjauan supranasional khusus sebagaimana ada, contohnya, di Masyarakat Eropa.26 Jadi, “penegakan” atas kewajiban akan dibiarkan dilakukan oleh negara lain melalui proses tuntutan diplomatik dengan asumsi bahwa negara lain cukup termotivasi unluk membahas isu tersebut, pada badan pembangunan dalam setiap bantuan yang mungkin mereka tangani dengan negara bersangkutan, atau pada pelaku, badan dan organisasi lain, yang menggunakan beragam cara, termasuk tekanan politik dan ekonomi. Selanjutnya, hingga sejauh bahwa efektivitas dari penjagaan informatif dan remedi, sebagaimana dilakukannya, bergantung pada apakah yang disebutkan belakangan dapat dimuat dalam ketentuan hak asasi manusia yang ditetapkan, ada alasan atas adanya beberapa kekurangpuasan. Perjanjian hak asasi manusia yang penting benar-benar mengakui hak atas informasi dan remedi. Jadi, hak atas akses ke informasi mendapatkan jaminan, baik dalam SIPOL maupun dalam instrumen hak asasi manusia regional, seperti Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.27 Landasan legal ini diperkuat oleh Pasal 7 (1) Undang-Undang No.39/1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang teiah diterima oleh negara Republik Indonesia”.28 Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat

tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan.29 Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilainilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.” Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.30 Norma hukum lingkungan yang berorientasi pada penggunaan sumber-sumber lingkungan hidup dan didukung dengan orientasi pertumbuhan ekonomi terbukti telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal ini hukum lingkungan memandang lingkungan sebagai objek pembangunan. S.T. Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan Hukum Lingkungan Klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar secara terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Orientasi Hukum Lingkungan modern pada lingkungan menunjukkan sifat dan wataknya dari lingkungan itu sendiri. Dengan orientasi tersebut maka Hukum Lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.31 Berkaitan dengan hal di atas, N.H.T. Siahaan menyatakan ada beberapa hal yang penting diketahui, yakni pertama,hukum lingkungan menjadi dasar dan pedoman dari segala pengelolaan lingkungan. Keseluruhan aspekaspek yang diatur oleh hukum lingkungan guna tercapainya keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Kedua, kekuasaan pengelolaan di tangan negara. Ketiga,mengatur interaksi lingkungan dan interaksi manusia dengan manusia. Keempat,keserasian sebagai

25

Ibid, hlm. 425 Konfederasi PBB tentang Lingkungan Manusia, UN Doc, 1972, hlm. 42 27 Op Cit, hlm. 425 28 UU No. 39/1999, Pasal 17 ayat (1). 26

94

29

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Op Cit, hlm. 1-2 30 Ibid, hlm. 2 31 Munadjat Danusaputro, Ibid, hlm. 36

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 asas pengelolaan lingkungan. Kelima 32 berasaskan keberlanjutan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang represif dilakukan melalui penerapan sanksi. Pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan.33 Konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan dalam konteks Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur secara komprehensif yang meliputi pengawasan sendiri dengan melaporkan hasilnya ke instansi terkait, dan bersifat terbuka bagi masyarakat; pengawasan utama oleh inspektur dari instansi pemberi izin; pengawasan kedua dari instansi propinsi atau pemerintah (pusat) apabila instansi pertama gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawasan lainnya adalah pengawasan eksternal atau pengawasan publik. Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan publik terbuka dan seluas mungkin, terutama memberlakukan mekanisme keberatan apabila prosedur perizinan dan masukan masyarakat diabaikan oleh instansi penerbit izin. Tentu saja untuk mengefektifkan pengawasan diperlukan strategi penghukuman yang tepat dari mulai pemberlakuan sanksi yang teringan (peringatan satu, dua, dan tiga) sampai dengan pencabutan izin. Sanctioning strategy ini diperlukan untuk menghindari pemberian sanksi yang didasarkan pada kesewenang-wenangan. Dalam hal pengawasan Pasal 22-24 UndangUndang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997, secara yuridis normatif tidak mencerminkan konsep pengawasan yang komprehensif, mengingat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tidak 32

Ibid, hlm. 53-59 MenLH, Jakarta, Op Cit

33

berlaku bagi semua jenis izin lingkungan. Pengawasan yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup hanya sebatas pada izin pembuangan limbah ke media lingkungan. Hal ini terjadi karena status kelembagaan Kemeneterian Lingkungan Hidup sebagai Kementerian Negara yang non departemental merupakan hambatan institusional dalam melakukan pengawasan lingkungan. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tidak dapat direalisir Kementerian Lingkungan Hidup termasuk di daerah karena hambatan organisatoris Kementerian Lingkungan Hidup selain itu pula belum diterbitkannya pengaturan kelembagaan yang bersifat terpadu. Apabila dibandingkan dengan Pasal 71 ayat (1),(2),(3) Pasal 72,Pasal 73,Pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4) UUPPLH 2009 Pengawasan melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan pada semua izin yang berkaitan dengan Pengelolahan lingkungan hidup,dan tidak terbatas pada hambatan organisatoris dimana dalam segala tingkatan Pemerintah (Menteri,Gubernur,Bupati/Walikota) Wajib melakukan pengawasan terhadap semua bentuk izin lingkungan hidup dimana pengaturan izin tersebut diatur secara khusus dalam PP No.27 Tahun 2012. Nampaknya substansi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga belum mampu menjadi alternatif pengawasan terpadu. Adanya pengaturan dalam Bab XII menunjukkan jika dalam undangundang terbaru menginginkan adanya kerjasama yang terpadu dalam setiap jenjang pemerintahan. Menurut hemat penulis pengaturan mengenai pengawasan tersebut dirasakan belum menunjukkan eksistensi peran Kementerian Lingkungan Hidup karena pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan. Kata pendelegasian menunjukkan kewenangan yang sudah didelegasikan kepada delegans menjadi tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab gelegator. Oleh karena itu,penulis mengajukan sebuah konsep alternatif yang terintegratif dari pengembangan konsep hukum administrasi lingkungan yang ditawarkan dalam tulisan ini. Konsep pengawasan yang baik dalam

95

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan berhasil apabila mengimplementasikan konsep pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Menteri Lingkungan dan Penataan Ruang, Gubernur; Bupati/Walikota pada level daerah. Konsep pengawasan terpadu ini, baik pengawasan yang bersifat pengawasan sendiri maupun pengawasan publik, yang hasilnya dapat diketahui oleh publik secara terbuka. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan secara baik, mengedepankan keterpaduan antar lini akan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi lingkungan. Konsep pengawasan tersebut apabila dilakukan dengan baik, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran dapat dihindari. eksistensi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan aspek substansi, dalam menunjang pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan dan lingkungan hidup dapat terintegrasi dalam konteks pengelolaan lingkungan apabila masyarakat dapat berperan secara aktif, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun setelah pengambilan keputusan. Dalam tataran teoritis-praktis, peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dapat digolongkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1). Secara prosedur administratif, misalnya dalam pembuatan Amdal, prosedur dan perencanaan perizinan, pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan administratif; 2). Pemberian informasi kepada masyarakat.34 Dalam rangka informasi, masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang memadai atas suatu proses pengambilan keputusan, terutama pihak-pihak yang merupakan calon yang berkaitan dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan, Amdal. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka eksistensi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup memiliki dua bentuk peran, yaitu: masyarakat tidak hanya

sebagai keputusan, yang berperan sebagai obyek penerima belaka dari atas secara pasif (top-down), tetapi masyarakat sebagai subyek dalam bentuk yang lebih aktif dan dinamis. Keaktifan dan kedinamisan masyarakat tercermin bukan saja dari sumber informasi, tetapi memiliki bergaining position untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dengan demikian, semua kepentingan yang mengacu kepada hak-hak hidup seharusnya mendapat ruang yang cukup dan adil dalam semua jaringan interaksinya, termasuk dalam pengambilan keputusan. Konsep teoretik tersebut diatas berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep tersebut sewajarnya masuk dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum diatur secara komprehensif. Di samping itu, konsep peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya sentral mengharmoniskan kepentingan pembangunan dengan lingkungan hidup. Pengaturan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak masyarakat. Bilamana disebutkan secara garis besar, hak-hak demikian dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : (a). Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat Pasal 65 ayat (1); (b). Hak berperan serta dalam lingkungan (Pasal 70); (c). Hak mendapat/memiliki Informasi (Pasal 62 Ayat 2); (d). Hak berkesempatan sama dan seluas-luasnya (Pasal 65 Ayat 4).35 Apabila mencermati secara seksama, berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari TAP MPR RI Nomor XVII / MPR/ 1998 tentang HAM yang menyatakan: “Bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang

34

35

Koesnadi, Op Cit

96

Pasal 65 ayat (1) a) dan b), Ibid

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 baik dan sehat”.36 Kemudian keluarlah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 Ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”37 (sama dengan pengaturan dalam UUPPLH). Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 merumuskan hak termaksud dalam Pasal 28 H Ayat 1.38 PENUTUP A. Kesimpulan a. Pembangunan lingkungan berkelanjutan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang mewujudkan perbedaan dengan pembangunan konvensional yang pada pemakaian sumber daya alam,dampak pembangunan terhadap lingkungan, memperhitungkan kepentingan generasi masa depan, berwawasan jangka panjang, dan memperhitungkan kurangnya sumber daya alam akibat proses pembangunan. b. Konsep hukum hak asasi manusia dalam pembangunan lingkungan hidup sebagai hak dasar untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan,di tingkat nasional hak asasi manusia bermuara pada perlindungan lingkungan dengan maksud untuk mempertahankan kepentingan hak asasi manusia seutuhnya, mengingat hal demikian menjadi sangat penting bagi efektivitas hak asasi manusia, karena itu hal tersebut adalah kewajiban hukum negara secara umum di tingkat nasional dalam urusan lingkungan hidup yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang diakuinya. Dengan demikian perlu adanya perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan kerusakan sebagai dampak negatif dari pembangunan lingkungan konvensional; untuk itu dalam mewujudkan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun 36

Pasal 28 Piagam HAM, bagian dari TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998, Op Cit 37 Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Op Cit 38 UUD 1945, Op Cit

generasi masa depan yang sejahtera, sejak dini diperlukan keseriusan Pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup,tidak hanya dalam tatanan pembaharuan peraturan-peraturan, tetapi lebih memperhatikan implementasi dilapangan dari peraturanperaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana uraian dan tujuan hakiki Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Saran a. Diharapkan adanya peran masyarakat secara aktif dalam melestarikan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, yang berwawasan sumber daya alam, termasuk hayati demi generasi sekarang dan generasi masa depan dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia, berkesinambungan; berkeselarasan; berkeserasian dan berkeadilan. b. Diharapkan kepada pemegang kebijakan dan stakeholder hendaknya dalam penegakan hukum lingkungan termasuk dari pemberian ijin yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus benarbenar diperhatikan sesuai dengan administrasi lingkungan dan terhadap pelanggaran serta penegakan hukumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelanggaran lingkungan hidup, dan diharapkan kepada pemerintah dapat menerapkan secara konsisten peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DAFTAR PUSTAKA M. Mc Dougal et al., Human Rights and World Public Order. R. Desgagne, Integrating Environmental Values into the European Convention on Human

97

Lex et Societatis, Vol. III/No. 8/Sep/2015 Rights, American Journal of International Law, Jilid 89, 1995. A’an Efendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2012. Soemitro Sonni Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Soemarwoto Otto, 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. __________,2005. Menyinergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan, Publiser of Choice 8f,Ecoherart, Yogyakarta. Salim Emil, 1991. Pembangunan Berkelanjutan (Strategi Alternatif dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan), Artikel, Prisma, Jakarta, LP3ES. __________, 1991. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Keenam, LP3ES, Jakarta. __________, 2010. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Kompas Gramedia, Jakarta. Tjuk Kuswatojo, Penerapan Agenda 21 di Indonesia, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung, 1996. Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkunganlingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Sarwono Kusumaatmadja, Hukum Lingkungan Indonesia,Sinar Gramedia, Jakarta, 1999. Suma T. Djajadiningrat, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I No. 1/1994, ICEL, Jakarta. Danusaputro St. Munadjat, 1986. Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V, Sektoral Jilid 5Bina Cipta, Bandung. _________, Hukum Lingkungan, 1981. Buku I: Umum, Binacipta, Bandung. L. Sohn, the Stockholm Declaration on The Human Environment, Jurnal, Jilid I/14. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.

98