2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA KAMIS, 22 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 107/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 7 ayat (2)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Su’ud Rusli 2. Marselinus Edwin Hardian ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Kamis, 22 Oktober 2015, Pukul 14.23 – 15.39 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto Patrialis Akbar Maria Farida Indrati Manahan MP Sitompul Wahiduddin Adams I Dewa Gede Palguna

Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Marselinus Edwin Hardian 2. Boyamin Saiman 3. Su’us Rusli B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Harjadi Jahja 2. Kurniawan Adi Nugroho 3. Sigit N. Sudibyanto C. Ahli dari Pemohon: 1. Andi M. Asrun 2. Jana Liliani Setiawan 3. Aidul Fitriciada Azhari D. Saksi dari Pemohon: 1. Saurip Kadi 2. Bambang Sugiarto 3. Anton Medan E. Pemerintah: 1. Heni Susila Wardoyo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan hari ini izinkan kami memperkenalkan satu per satu rombongan dari kami. Untuk Pemohon Prinsipal hari ini hadir, yang pertama Bapak Su’ud Rusli, yang kedua Bapak H. Boyamin Saiman, kemudian yang ketiga Bapak Marselinus Edwin. Kemudian untuk Saksi-saksi, yang pertama ada Bapak H. Muhammad Ramdhan Effendi atau yang sering dikenal dengan Bapak Anton Medan. Yang kedua, Bapak Mayjen Purn. Saurip Kadi, yang ketiga Bapak Bambang Sugiarto, Beliau petugas lapas dari Porong Jawa Timur. Kemudian untuk Ahli, Yang Mulia. Yang pertama ada Bapak Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum, dari UMS Surakarta. Yang kedua, Ny. Dra. Janna Liliani Setiawan, Psikolog. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Andi Asrun, S.H., M.H., mungkin nanti menyusul, Yang Mulia karena masih acara dari KY. Kemudian untuk Kuasa Hukum, yang pertama saya sendiri Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H. Yang kedua sebelah kiri saya, Bapak Harjadi Jahja, S.H., M.H. Kemudian sebelah kanan saya, Bapak Kurniawan Adi Nugroho, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Kuasa Presiden?

4.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, kami dari Kementerian Hukum dan HAM Heni Susila Wardoyo dan beberapa … dibantu beberapa teman. Terima kasih.

1

5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadwal persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Ahli dan Saksi Pemohon ya tadi sudah disebutkan ada tiga Ahli dan tiga Saksi. Yang hadir baru dua ahli dan tiga saksi. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya baik untuk Ahli maupun Saksi, silakan. Semua berdasarkan agama Islam kecuali Ibu Dra. Janna Liliani ya. Ya, Ahli dua orang ya, juru sumpah Kristen. Ya, untuk yang Kristen silakan Yang Mulia Pak Manahan.

6.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Untuk Ahli yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

7.

SELURUH AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Untuk yang beragama Islam, mohon Yang Mulia Dr. Wahiduddin.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

11.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 2

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi ikuti lafal yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

13.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

14.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, mohon kembali ke tempat dulu, terima kasih. Sebelum kita mendengar keterangan Ahli dan Saksi, perlu disampaikan bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan dari Kuasa Para Pemohon, minta supaya Mahkamah memanggil Menteri Sekretaris Negara untuk dijadikan sebagai Pihak Terkait. Jadi begini, ini kan kaitannya dengan masalah apa … permohonan grasi yang kebetulan ini kaitannya dengan Kuasa Presiden. Jadi, antara apa … Menkumham ya yang mewakili Presiden sekarang ini, ya satukesatuan dengan Menteri Sekretaris Negara. Jadi, nanti ya mungkin bisa disampaikan bahwa ada permohonan ini. Dan nanti, beberapa pertanyaan ini … ada dua, tiga, empat, a, b, c, pemberian grasi kepada Corby, pada … nanti bisa langsung ke sana saja ya, Kuasa Pemohon, nanti. Ya karena ini Mahkamah menganggap bahwa Menkumham dan Mensesneg itu sama, ya jadi diwakili oleh Menkumham. Jadi, tidak dikabulkan oleh Mahkamah. Jadi, nanti bagaimana apa … yang tadi ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, entah melalui surat atau gimana. Ya, baik. Kita dengarkan dulu keterangan Ahli. Siapa yang didahulukan?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang pertama, Bapak Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

3

17.

AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHARI Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya menyampaikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Secara umum, Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang berbunyi, “Permohonan grasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut, dipandang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan (5) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Pihak Pemerintah selaku Termohon telah memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon pada sidang tertanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak prerogatif presiden, yaitu hak istimewa oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintah direntang sedemikian luas, sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan diberikan hak prerogatif dalam memberikan grasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dengan banyaknya permohonan grasi yang diajukan serta adanya upaya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan, sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan birokratis. Sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Grasi yang substansinya mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi, termasuk mengenai pengaturan permohonan grasi yang diajukan hanya paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Majelis Hakim Yang Mulia. Berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya perkenankan saya untuk memberikan keterangan sebagai berikut. 4

Pertama. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut harus dipahami secara sistematik dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai dasar pertimbangan dan perbedaan mengenai tujuan dari kekuasaan Presiden yang terkait dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden memberi grasi dan rehabilitasi harus berdasarkan pada pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan, “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Sementara itu ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis yang diberikan oleh presiden pada DPR. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden adalah sematamata untuk tujuan hukum dan keadilan, sementara pemberian amnesti dan abolisi adalah untuk tujuan kepentingan politik nasional. Termasuk tujuan untuk menjaga integrasi nasional dan mempertahankan kedaulatan negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kekuasaan presiden untuk memberikan grasi harus didasarkan semata-mata pada tujuan hukum dan keadilan. Tidak disimpangkan untuk kepentingan lain, atau direduksi menjadi kepentingan administrasi. Keterangan pemerintah selaku Termohon yang menyatakan bahwa permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis sehingga dilakukan pembatasan waktu sebagaimana dalam ketentuan … diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menunjukkan bahwa pemberian grasi oleh presiden telah direduksi menjadi persoalan administrasi dan mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. Ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh presiden, kecuali harus berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 yang memberikan pembatasan terhadap permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan tetap adalah 5

bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memberikan pembatasan apa pun, terutama dalam hal permohonan grasi kecuali dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Majelis Hakim Yang Mulia. Kedua. Bahwa kekuasaan presiden memberi grasi adalah kekuasaan konstitusional yang tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan yang lain. Dengan mengambil perbandingan pada presidensialis Amerika atau sistem presidesil Amerika, William F. Duker dalam tulisannya The President’s Power to Pardon of Constitutional History yang dimuat dalam William and Mary Law Review volume 8 nomor 3 tahun 1977 halaman 475 menyebutkan bahwa this power is not among the most awesome powers of the American chief executive, it is, at best, his most benevolent power. Pada bagian lain tulisannya Duker menyebutkan juga kekuasaan presiden memberi grasi merupakan an apparently benign executive gift that cannot be taked by the other branches of government. Artinya kekuasaan presiden untuk memberikan grasi bukan hanya merupakan kekuasaan yang mengagumkan, tetapi kekuasaan presiden yang paling baik hati (he is the most benevolent power) yang merupakan suatu hadiah yang diberikan eksekutif yang tidak dapat dikontrol, tidak dapat diperiksa (unchecks) oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Sementara itu Hakim Agung Marshal yang terkenal dengan putusannya dalam kasus Marbury vs Madison yang melahirkan lembaga judicial review mendefinisikan kekuasaan presiden dalam memberikan grasi melalui penafsiran yudisial dalam kasus United States melawan Wilson sebagai berikut. A pardon is an act of grace, proceeding from the power entrusted with the execution of the laws, which exempts the individual, on whom it is bestowed, from the punishment the law inflicts for a crime he has committed. It is the private, though official act of the executive magistrate, dimuat dalam William F. Duker halaman 507. Artinya suatu pengampunan dalam hal ini pemberian grasi adalah suatu tindakan mengasihi atau kasih sayang (an act of grace) dari seorang presiden untuk melanjutkan atau melaksanakan kekuasaanya yang dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan eksekusi hukum, yang membebaskan seorang individu, yang memperoleh pengampunan tersebut dari hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan. Hakim Marshal menyebutkan bahwa kekuasaan tersebut bersifat pribadi (private). Sekalipun merupakan tindakan resmi dari presiden dalam kapasitas sebagai hakim … kapasitas hakim dalam … sebagai hakim dalam kapasitas eksekutif (the executive magistrate). Pengertian yang diberikan oleh Hakim Marshal menunjukkan bahwa adanya karakter pribadi (private character) dalam kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang diwujudkan dalam suatu karunia kasih sayang (grace). Sehingga sekalipun secara resmi diputuskan oleh presiden dalam 6

wewenangnya sebagai the executive magistrate tetapi sepenuhnya tergantung pada kebaikan hati (it’s benevolent of the president) sebagai pribadi. Dengan karakter yang bersifat pribadi tersebut, maka kekuasaan presiden untuk memberi grasi tidak dapat dicampuri oleh cabang-cabang kekuasaan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut akan bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden dalam memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung ungkapan kasih sayang yang lahir semata-mata dari kebaikan hati presiden. Berdasarkan pengertian kekuasaan pengampunan (pardon power) dalam sistem presidensial Amerika tersebut, maka adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang membatasi pengajuan permohonan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah putusan memperoleh kekuatan tetap adalah bertentangan dengan hakikat kekuasaan presiden untuk memberikan grasi yang bersifat pribadi dan mengandung kebaikan hati untuk mengkaruniakan kasih sayangnya kepada individu warga binaan. Yang ketiga. Bahwa adanya perubahan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu menjadi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang membatasi permohonan grasi paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan. Memperoleh kekuatan hukum tetap adalah menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak didasarkan pada koherensi dengan norma dan hakikat dari kekusaan konstitusional presiden dalam memberikan grasi sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan semata-mata didasarkan pada pertimbanganpertimbangan kebijakan atau politik hukum pemerintah terutama pertimbangan yang bersifat administratif. Padahal ketentuan mengenai pemberian grasi oleh presiden jelas tidak … jelas tidak dapat didasarkan pada kebijakan hukum yang bersifat berubah-ubah karena kekuasaan presiden dalam memberikan grasi diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan konstitusional yang memiliki karakter pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain atau dikurangi oleh kepentingan-kepentingan lain termasuk kepentingan yang bersifat administratif. Dengan demikian, perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Grasi tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan yang sesuai dengan norma dan hakikat filosofis kekuasaan presiden sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, menurut pandangan saya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi, “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud 7

pada ayat (1) tidak dapat dibatasi oleh tenggang waktu tertentu adalah sudah sesuai dengan norma dan hakikat kekuasaan presiden yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, demikianlah keterangan yang saya dapat saya berikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. 18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Berikut Ibu Dra. Jana Liliani Setiawan. Silakan.

19.

AHLI DARI PEMOHON: JANA LILIANI SETIAWAN Selamat siang dan salam sejahtera. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankanlah saya menyampaikan materi mengenai pertobatan berdasarkan keahlian dan pengalaman saya sebagai berikut. 1. Bahwa bertobat berasal dari kata tobat. Dalam bahasa Inggris istilahnya repentance, artinya berhenti berbuat dosa dan berubah. Bertobat merupakan kata kerja yang secara harfiah artinya berubah pikiran dan dalam pengertian rohani berarti berubah pikiran kepada hal yang lebih baik atau sungguh-sungguh berubah atau menyesal atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan, atau pun dosa yang tekah diperbuatnya, dan berbalik kepada ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. 2. Bahwa pertobatan dimulai dari kesadaran yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Selain melahirkan pengakuan, pertobatan yang sungguh-sungguh menuntun kepada penghentian perbuatan dosa dan mulai aktifnya penurutan, diibaratkan seperti kapal yang sedang berlayar ke arah yang salah. Bertobat artinya putar haluan menuju ke arah yang benar, bukan hanya berhenti dan terombang-ambing di tengah lautan kehidupan. 3. Bahwa menurut Sigmund Freud dalam teori psikodinamikanya, rasa bersalah digambarkan sebagai akibat dari konflik antara dua komponen kepribadian, yaitu ego dan super ego. Ego yang bekerja berdasarkan prinsip realitas cenderung ingin melakukan hal-hal memuaskan keinginan atau naluri manusiawinnya yang bersifat pribadi, sementara super ego yang merupakan standar moral yang diperoleh melalui pendidikan orang tua dan lingkungan sosial maupun ajaran agama cenderung bertindak sebagai sensor yang bersifat menyalahkan. Dengan demikian, super ego atau biasa disebut dengan hati nurani merupakan sensor moral yang berfungsi seperti 8

pagar yang membatasi seseorang agar tidak berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Ketika seseorang melangkahi pembatasan … pembatas itu, maka alarm hati nurani akan berbunyi membisikan kesalahan yang telah dilakukan. 4. Bahwa ketika seseorang menyadari telah berbuat suatu kesalahan, maka hati nurani akan menggerakkannya untuk mengakui kesalahan tersebut. Rasa bersalah yang terus dipendam dapat merusak jiwa seseorang. Sebaliknya rasa bersalah yang diakui dan dimaafkan akan membuat jiwa terasa bebas. 5. Bahwa pertobatan adalah suatu pengalaman rohani yang hanya bisa dipahami oleh pribadi yang mengalaminya merupakan hasil dari pergumulan batin, terkadang merupakan sebuah pergumulan yang panjang. 6. Bahwa sebagian orang mengalami proses pertobatan yang ringkas dan tidak rumit, tetapi sebagian lagi membutuhkan waktu yang lama sebelum akhirnya bertobat setelah melalui jalan yang berbelit. Persoalannya kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersedia bagi masing-masing orang untuk bertobat. Dengan demikian jelas bahwa pertobatan tidak bisa diukur dengan waktu, ada yang seketika setelah melakukan kesalahan, ada yang butuh waktu beberapa bulan, bahkan ada juga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. 7. Bahwa ciri pertobatan yang sungguh-sungguh ialah. 1. Kesedihan karena kesadaran yang mendalam. Bahwa ternyata kesalahannya telah mempermalukan dan menghancurkan hati Allah. 2. Pengakuan yang sungguh-sungguh atas kesalahan yang sudah dilakukan, dan; 3. Tekad untuk berbalik dari kesalahan itu dan terjadi reformasi atau perubahan perilaku dalam hidupnya. 8. Bahwa seseorang yang telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan sungguh-sungguh sudah bertobat dari dosanya akan menunjukkan perubahan perilaku dari kecenderungan melakukan kejahatan kepada kecenderungan berbuat kebaikan, serta berusaha menjadi teladan bagi orang lain. 9. Bahwa salah satu indikator adanya perubahan perilaku menjadi baik sehingga dapat dikatakan orang tersebut telah benar bertobat adalah apabila seseorang mampu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk juga berbuat lain ... berbuat baik serta bertobat. 10. Bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh dari seorang pelaku kejahatan dibarengi dengan pemberian maaf oleh keluarga korban akan dapat menenteramkan hatinya dan dapat semakin memotivasi untuk berbuat kebaikan, sehingga kecil kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan jahatnya. 11. Bahwa menurut pandangan B. Veresme [Sic!] orang-orang yang telah bertobat lebih terbuka untuk peyakinan tentang hidup baru yang 9

harus mereka jalani, sehingga mereka lebih mudah menerima saran dan membuat mereka juga lebih mudah menerima tanpa kritis tatanan ajaran dan praktik keagamaan, serta perilaku baru. Ini disampaikan oleh William S. seorang psikolog Inggris dalam bukunya The Battle for (suara tidak terdengar jelas). 12. Bahwa apabila dilakukan pemantauan dan pembinaan yang terarah kepada pelaku kejahatan yang telah sungguh-sungguh bertobat, maka akan dapat menghilangkan motivasi perilaku jahat yang sebelumnya pernah dilakukan dan terbentuk ... terbentuk pola perilaku baik yang baru. 13. Bahwa pelaku kejahatan yang telah merasa bersalah dan menyatakannya secara berulang-ulang, menyesali perbuatannya, dan tidak melakukan pembelaan diri meskipun terdapat alasan untuk itu merupakan indikasi yang menunjukkan kesungguhan hatinya yang tulus untuk bertobat. 14. Bahwa pertobatan yang tulus dari pelaku kejahatan dapat dilihat dari perilaku baik yang telah ditunjukkannya, melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada para narapidana lain serta keinginan mengabdi kepada negara dan berguna bagi masyarakat. Yang terakhir. Setelah sidang ini nanti selesai, saya akan melakukan psikotes dan interview kepada Saudara Su’ud Rusli dan hasilnya akan kami serahkan kepada Majelis Hakim melalui pengacara Su’ud Rusli. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. 20.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ya, lanjut ke Saksi. Siapa yang lebih dulu? Pak Saurip Kadi, ya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan pada Bapak Muhammad Ramdhan Effendi atau Bapak Anton Medan.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, Bapak Anton, ya. Silakan di podium. Bisa di sana juga, sama saja. Mau dituntun dengan pertanyaan atau langsung?

23.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Selamat siang, salam sejahtera, mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Ya, Hakim MK yang 10

saya muliakan, syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian. Bapak Hakim, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan sebagai ... pertama saya kenal keluarga korban dan cukup baik. Yang kedua, dengan Su’ud Rusli juga saya selalu membina, termasuk Bapak Patrialis Akbar, tahu persis. Saya bekas binaan Beliau. Yang ketiga, saya menyampaikan sejak tahun 1994, saya sudah dipercaya oleh Pak (suara tidak terdengar jelas) untuk berdakwah dari lapas ke lapas, rutan ke rutan. Pertama, saya ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yang sesungguhnya Gunawan Santoso atau Ahin, saya panggilnya Ahin, itu teman baik juga, bekas istrinya Ang Shui Yin atau Alis Anggono, juga teman baik. Saya terakhir ketemu di Singapura, tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu di Pantai Mutiara lagi makan. Saya pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, “Alah sudahlah Koh Anton.” Katanya, “Kalau Tuhan saja maafin kita, kenapa kita enggak maafin.” “Jadi kamu ikhlas untuk memberikan maaf?” “Kalau untuk si gila itu, si Ahin, saya enggak ada maaf. Yang lain terserah, saya maafin semua.” Maksudnya bekas suaminya, si Santosa. Saya Tanya, “Rusli ini kan, Su’ud ini prajurit.” “Enggak, saya enggak dendam karena sial itu suami saya itu si Ahin itu.” Jadi dia dendam betul sama suaminya, sama Su’ud ini dia maafin. Yang kedua, saya ingin sampaikan pengalaman saya. Saya ini pertama kali dihukum enam tahun penjara di penjara Binjai usia 12 tahun. Lalu pembakaran Komdak Metro Jaya tahun 1976 waktu belum ada KUHAP, yang ada KUHP. Orang ditahan sewenang-wenang, saya kena 4 tahun di situ, lahir nama Anton Medan. Lalu keluar lagi, masuk lagi, total saya dihukum 27 tahun, saya jalani 18 tahun 7 bulan. Akhirnya dengan berbagai pembinaan yang saya dapati, timbul kesadaran. Nah, dari perjalanan saya di dalam lapas selama 18 tahun 7 bulan di 14 lapas dan selama saya dakwah di dalam, saya sangat memprihatinkan sekali melihat status narapidana, khususnya hukuman mati. Saya kasih contoh, Pak Patrialis Akbar pun tahu, mungkin Pak Petan sama Koh Liong baru 26 tahun baru dieksekusi. Lalu Bahar, 46 tahun kagak dieksekusi, mati sendiri di Cilacap, sekarang ini masih banyak sekali di dalam. Ini kita tidak hanya menyiksa pelaku kejahatannya, tapi keluarganya juga. Saya pikir kok kita kejam banget, coba berikan statusnya agak jelas. Kenapa? Su’ud Rusli ini 3 tahun lebih di tahanan Blitar, saya terakhir merampok 16 toko emas 26 nasabah, melibatkan 3 ABRI, sampai di Poncol itu komunikasi dunia luar susah setengah mati, contohnya sampai Edi Sampak kabur dari Poncol, sekarang ada di LP Kosambi, Cirebon, dari tahun 1981. Nah, ini kan tidak menyiksa narapidana saja, tapi juga keluarga, anak, istri. Nah, komunikasinya mereka susah, kayak Rusli ini kan dia dari angkatan, 11

bagaimana kok dibatasi 1 tahun, 3 tahun lebih kok dia enggak bisa komunikasi dengan luar. Jadi saya katakan dalam ajaran Islam, Allah katakan, (Saksi menggunakan bahasa Arab), walaupun dosa yang kita lakukan penuh langit dan bumi, kalau kalian mau bertobat, Allah pasti menerima taubatmu. Saya minta Hakim Yang Mulia, kita ini di penjara besar, penjara kecil Nusakambangan, Salemba, Porong, penjara kecil, kita penjara besar. Kita akan hadapi pengadilan akhirat, mudah-mudahan kita hadapi pengadilan ini ... apa ... tempat persidangan ini tidak hanya membawa undang-undang, tapi bawa hati nurani. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 24.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Anton. Siapa lagi berikutnya?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO Yang kedua Bapak Mayjen Purnawirawan Saurip Kadi.

26.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

27.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal karena bicara tentang tentara di Republik ini sampai hari ini belum menjadi pengatahuan umum sehingga kiranya perlu saya menyampaikan sedikitnya tiga hal. Yang pertama, sebagaimana di kehidupan di tempat lain, di sipil, di tentara juga mengenal apa yang namanya keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kehidupan supremasi sipil, ada kehidupan supremasi militer. Menjadi keyakinan kami, saya, dan adik-adik saya, termasuk sekarang yang lagi aktif karena diturunkan secara sistematik, dan mohon maaf, saya menyimpang sedikit, saya pernah sekolah di Amerika, sekolah tentara, ternyata juga sama di negara lain karena itu sekolah-sekolah dari beberapa Negara, kami meyakini kebenaran walaupun harus membunuh sekalipun manakala supremasi sipil sudah tidak bisa jalan, maka kehidupan supremasi militer, dimana perintah adalah hukum tertinggi, kalau dalam supremasi sipil Yang Mulia sudah tahu pasti bahwa hukum adalah panglima, tetapi kalau di tentara perintah adalah hukum tertinggi. Itu sebagai kebenaran.

12

Kebenaran ini kemudian, Yang Mulia, dikaitkan dengan masalah yang kedua, yaitu nilai-nilai yang kami yakini. Dari nilai yang filsafati … ulangi, dari nilai keillahian, nilai filsafati, sampai nilai operasional. Yang saya maksudkan, Yang Mulia, walaupun dengan membunuh sekalipun, kami meyakini itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan, untuk tegaknya hukum. Maka, Yang Mulia, tidak ada kami merasa kemudian berdosa apalagi mohon maaf, kami merasa takut untuk dipenjara kalau kami harus melaksanakan perintah. Inilah nilai keillahian. Kemudian, sapta marga dan sumpah prajurit dengan rincinya dan ternyata sapta marga dan sumpah prajurit, Yang Mulia, tidak hanya di Indonesia, tapi ini universal. Memang yang menciptakan kita, tetapi dengan bahasa lain di negara lain juga seperti itu. Yang pertama adalah di sana ada nilai filsafati tentang keadilan dan kebenaran. Tapi di dalam tataran nilai operasional bahkan didahului dengan demi Allah dan ini undang-undang di republik ini luar biasa, yang tidak beragama Islam pun harus demi Allah. Saya bersumpah, salah satu sumpahnya adalah setia, hormat, serta taat pada atasan dengan tak membantah perintah atau putusan. Yang Mulia, secara umum di mana pun, di negara mana pun dikenal asas tidak ada bawahan yang salah, kecuali atasan, atasanlah atau perwira yang salah. Dan dalam konteks ini, Yang Mulia, saya ingin menjelaskan hal yang ketiga tentang pengorganisasian. Karena tentara itu dibikin ibaratnya kayak darah putih, Yang Mulia, kalau dalam tubuh kita, itu tidak menggunakan aturan. Dia ketika darah merah tidak berhasil, ini keyakinan semua prajurit, Yang Mulia. Itu kemudian dia dengan caranya kemudian menghantam penyakit. Maka di dalam aturan kehidupan, Yang Mulia, sebelum melaksanakan tugas negara dalam sehari-hari, kita juga dikenal apa yang namanya perintah atasan. Undang-undang kemudian membenarkan kalau perintah itu tidak benar, maka ada delapan hari untuk mengajukan keberatan, tetapi selama delapan hari itu juga sebelum diputuskan oleh atasan, ya, kamu perintah saya ubah atau tidak, tapi ia wajib melaksanakan perintah itu. Yang jadi soal adalah untuk melaksanakan ini semua karena kepentingan negara diwakili oleh unit-unit, dimana unit-unit dipimpin oleh perwira-perwira, kepada perwiralah negara ini kemudian mempercayakan. Yang Mulia, dalam tataran organisasi kalau perwira begitu mendapat perintah ia mempunyai kesempatan sepertiga waktu dari saat perintah dikeluarkan sampai dengan pelaksanaan perintah. Tapi kalau prajurit, Yang Mulia, dia tidak boleh ada berpikir sekali pun. Bagaimana mungkin, Yang Mulia, kalau perintah tembak, kemudian berpikir, lho ini yang saya tembak punya anak, punya istri. Bubar itu semua, Yang Mulia. Itulah makanya, Yang Mulia, di sana diatur, diatur di dalam pengorganisasian sampai ke tingkat yang kecil. Saya tahu, saya mendengar, saya diminta, dan saya datang karena saya harus membela 13

si prajurit ini. Republik ini terlalu kejam, Yang Mulia, bagaimana mungkin ada bawahan masuk penjara gara-gara melaksanakan tugas. Ia harus masuk penjara kalau ia kesalahannya sendiri atau ia menyimpang ketika ia melaksanakan tugas. Dan ini banyak, Yang Mulia. Bagaimana mungkin seorang kopral kemudian dihukum pelanggaran HAM, ini negara terlalu kejam, perwiranya yang harus dihukum, Yang Mulia, maka saya mau datang ke sini karena saya ingin menjelaskan kepada Yang Mulia. Yang Mulia, seorang prajurit dalam artian bawahan, yaitu mulai bintara, peltu ke bawah, itu senjata tidak bisa dibawa pulang, Yang Mulia. Kalau seorang kopral, seorang prajurit senjatanya umumnya adalah laras panjang. Kalau ia pengawal, maka ia senjatanya pistol. Baik pistol maupun laras panjang, itu seluruhnya dikunci, ada tempatnya, Yang Mulia. Dan itu ada seorang bintara yang bertanggung jawab. Tidak bisa kemudian dibawa keluar, kecuali dalam latihan dan dalam tugas, itu boleh. Tapi kalau di luar itu, ndak boleh. Maka, Yang Mulia, kalau si Kopral II ini bukan dalam medan perang sampai bisa mengantungi senjata dan peluru, mustahil, Yang Mulia, kalau bukan karena perintah. Yang kedua. Yang bersangkutan ternyata bawahan dari terpidana yang Letnan II. Persoalannya adalah bukan hanya sekedar bawahan, tetapi dia anggota langsung dalam kesatuan itu, Yang Mulia. Maka ia berangkat meninggalkan kesatuan, meninggalkan anak, istri, mengawal yang bersangkutan semata-mata tugas. Ia tidak boleh kemudian menanyakan, “Ini tugas apa, Pak?” Karena itu kewenangan pemerintah. Boleh saja tanya, tetapi perwiranya bisa mengatakan, “Sudah, kamu laksanakan saja.” Karena kalau di tingkat bawah tidak dijadikan mesin, Yang Mulia, ia bukan tentara, tetapi ia gerombolan tanpa kode etik, tanpa disiplin. Terima kasih, Yang Mulia. 28.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Ya, untuk yang terakhir, Pak Bambang. Silakan.

29.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami mewakili dari Lapas Porong. Kebetulan Saudara Su’ud Rusli hampir delapan tahun ditempatkan di Lapas Porong dan kebetulan pertama kali yang menerima Saudara Su’ud Rusli, mulai penggeledahan badan sampai ke karantina blok itu kebetulan saya yang antar.

14

Mohon izin, saya sampaikan fakta-fakta yang ada selama Su’ud Rusli, Saudara Su’ud Rusli ini di Lapas Porong. Akan saya bacakan di sini, Yang Mulia. Bahwa Su’ud Rusli merupakan warga binaan yang ada di Lapas Porong. Masuk di Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada tanggal 11 Juli 2008. Jadi, sampai saat ini hampir delapan tahun. Pada periode tersebut yang menjabat sebagai kalapas adalah Bapak Kusnin. Setelah melalui serangkaian ketentuan tentang cara penerimaan warga binaan, yang bersangkutan masuk dalam blok karantina. Kemudian setelah itu ditempatkan di dalam blok yang maksimum security ada di blok D. Selama di blok D, Su’ud Rusli itu dengan kesadaran sendiri membantu di rumah sakit lapas, terutama di poli gigi. Saudara Su’ud Rusli di situ bertanggung jawab mengawasi warga binaan lain yang memerlukan perawatan dan pengobatan. Yang bersangkutan selama dalam kepemimpinan Bapak Kusnin. Yang bersangkutan menjadi koordinator kebersihan lapas. Kemudian pada tahun 2010 pada saat Bapak Nur Achmad Santosa, Bc. IP., S.H., M.Si. menjadi Kalapas di Porong, dibentuklah suatu kegiatan admisi orientasi, dimana program-program dalam admisi orientasi tersebut, Saudara Su’ud Rusli dipercaya sebagai semacam ketua dalam pembinaan tersebut. Ada saya lampirkan surat pengangkatan dari kalapas saat itu. Di sini pun juga akan saya … ada saya lampirkan juga surat penghargaan dari Bapak Kalapas Pak Nur Achmad Nur Santosa pada saat itu. Pada tahun 2010 itu yang dilakukan Saudara Su’ud Rusli adalah memberikan program kedisiplinan dan pengenalan lingkungan kepada warga binaan permasyarakatan, memberikan pelatihan baris-berbaris kepada warga binaan permasyarakatan. Sebagai koordinator pembinaan prikehidupan warga binaan permasyarakatan. Sebagai koordinator kegiatan pembuatan perkapalan yang saat itu bekerja sama dengan Unmuh. Sebagai koordinator kegiatan pertanian dan perikanan. Sebagai pembina kegiatan kepramukaan di Cibubur. Kebetulan saat itu saya yang ngawal juga di Cibubur. Warga binaan 12 orang. Atas pelatihan dari Saudara Su’ud, dengan prestasi menjadi juara II nasional. Kemudian sebagai pembina upacara kesedaran nasional setiap tanggal 17. Di situ sampai saat ini tetap dilakukan setiap bulan. Tanggal 17, Saudara Su’ud Rusli selalu melatih teman-teman warga binaan lain untuk sebagai pengibar bendera. Kemudian pada tahun 2012 pada saat kepemimpinan Pak Nur juga, melatih ibu-ibu dharma wanita Lapas Kelas I Surabaya dalam rangka menciptakan lomba yel-yel, dan Alhamdulillah menjadi juara I seJawa Timur. Setelah itu pada tugas-tugas tersebut di atas, masih terus dilanjutkan, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan lapas. Yakni, mulai pada masa kepemimpinan Bapak Kalapas, Pak Bambang 15

Sumardiono, pada tahun 2013, hingga kepemimpinan saat ini yaitu Bapak Kalapas, Bapak Prasetyo (2014-sekarang). Dan salah satunya yang ada terwujud, yaitu menjadi pelatih warga binaan narapidana terorisme atas nama Hisyam alias Umar Patek. Di sini juga saya lampirkan pernyataan surat tulisan tangan sendiri dari Umar Patek bagaimana bahwa Saudara Su’ud Rusli melatih Saudara Umar Patek untuk jadi pengibar bendera, dan bagaimana Saudara Umar Patek diberi keyakinan oleh Su’ud Rusli mengenai cinta tanah air. Dengan Saudara Su’ud Rusli di situ di pertanyaan itu juga Saudara Umar Patek ini bercerita bagaimana dia diyakinkan tentang NKRI. Kemudian dengan binaan Saudara Su’ud Rusli ini, Umar Patek dengan beraninya walaupun ditentang oleh para radikalis yang di luar tetap dengan berani, dengan keyakinan, akhirnya mengibarkan bendera pada hari kebangkitan nasional dan diekspose sampai berita di luar negeri. Kemudian juga hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun ini diekspose juga, itu juga berkat campur tangan dari Saudara Su’ud Rusli. Jadi pada intinya sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai hari ini tanggal 22 Oktober 2015, selama saya di Lapas Porong, saya di sana menjalankan tupoksi saya salah satunya adalah menjalankan fungsi intelejen yang saya laporkan langsung kepada bapak kalapas bahwa Saudara Su’ud Rusli tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas Porong. Kami ulangi, Yang Mulia, bahwa mulai 11 Juli 2008 sampai tanggal 22 Oktober 2015, Saudara Su’ud Rusli tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Porong. Jadi pada intinya dapat kami ringkas bahwa Saudara Su’ud Rusli ini selama di Lapas Porong selalu berkelakuan baik, bisa bekerja sama, dan juga membantu lapas, membantu dinas dalam menjalankan program-program di lembaga pemasyarakatan. Mungkin itu, Yang Mulia, yang saya sampaikan, kurang-lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb. 30.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Bambang. Kuasa Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin di dalami?

31.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi tidak ada dan juga Ahli tata negara tidak ada karena kami menganggap kita tidak ingin saling menggurui karena apa pun, Yang Mulia, kami anggap manusia-manusia (suara tidak terdengar jelas) kalau Ibu Maria Farida Indrati mungkin paham itu. Jadi kami tidak akan ada pendalaman.

16

Terus yang untuk psikolog, saya ada pendalaman sedikit, Yang Mulia. 32.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

33.

PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Berkaitan dengan apakah perilaku seseorang yang berkaitan dengan dominasi itu bisa mempengaruhi yang didominasi, setidaktidaknya yang tua mendominasi yang muda atau atasan kepada bawahan sehingga setidak-tidaknya si pelaku itu tidak mandiri atau bahasa yang lebih keren lagi tidak utuh jiwanya untuk melakukan sesuatu. Kira-kira hanya itu, Yang Mulia, untuk psikolog. Terima kasih.

34.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Nanti sekaligus, nanti saja. Dari Kuasa Presiden, ada yang ingin disampaikan?

35.

PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO Cukup, Yang Mulia. Karena di dalam keterangan presiden sesungguhnya sudah cukup jelas, Yang Mulia.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari meja Hakim? Oh, ini ada mantan bosnya. Silakan, Pak Yang Mulia.

37.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau tanya kepada Saudara Bambang, ya, sebagai Kalapas, ya. Memang kalau orang Kalapas itu bicaranya seperti itu. Apakah Saudara mengetahui kapan diputusnya perkara Pak Su’ud ini? Pakai mik coba.

38.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Mohon, izin, Yang Mulia.

39.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. 17

40.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Untuk putusan grasi, Yang Mulia?

41.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan, putusan perkaranya.

42.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Mohon izin. Untuk putusan perkara karena ini bukan bagian dari saya, saya kurang mengerti, Yang Mulia.

43.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke.

44.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Siap.

45.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Waktu Saudara Su’ud Rusli 11 Juli 2008 (...)

46.


47.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalapas Porong, apakah Saudara mengetahui sudah berapa tahun Saudara Rusli berada di luar? Artinya, ditahan di tempat lain sebelum masuk ke Porong.

48.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Siap, Yang Mulia. Kebetulan saat itu saya sebagai KPLP jadi bukan sebagai pembinaan, jadi masalah untuk administrasi saya kurang mengerti. Pada saat itu saya hanya mendengar saja, Yang Mulia, itu sekitar tiga tahun lebih.

49.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Berarti setelah tiga tahun di luar (...) 18

50.


51.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baru Su’ud Rusli masuk ke Lapas Porong.

52.


53.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini kan berkaitan dengan permohonan Su’ud Rusli, ya.

54.


55.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Karena ini kan yang dijadikan keberatan itu masa untuk mengajukan permohonan grasi itu hanya satu tahun, jadi kita ingin tahu.

56.


57.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke. Saya ingin tahu, sekarang sebagai Kalapas? Saudara sebagai Kalapas?

58.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Saya di sana sebagai Kasi Pelaporan dan Tata Tertib, Yang Mulia, mewakili Bapak Kalapas. Inggih, kebetulan saya selama Su’ud Rusli di sana sudah empat kalapas, Bapak Yang Mulia. Jadi saya lebih mengenal Su’ud Rusli.

59.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, ini hanya pengetahuan Saudara saja.

19

60.


61.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apakah banyak narapidana yang di Lapas Porong itu baru mengetahui putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu lebih dari satu tahun, ada tahu enggak Saudara?

62.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SUGIANTO Mohon izin, Yang Mulia. Untuk itu saya kurang paham.

63.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kurang paham ya?

64.


65.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau begitu saya enggak bisa lanjutkan.

66.


67.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih.

68.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Yang Mulia Pak Palguna dulu.

69.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya mau tanya pada Saksi Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi. Ini menarik keterangannya, terus terang saya baru tahu itu kalau bahwa perintah atasan itu begitu mengikatnya, ya. Jadi ada dua pertanyaan saya. Apakah tidak boleh membantah perintah atasan itu, juga termasuk untuk soal-soal yang 20

berada di luar tugas? Itu satu. Kemudian yang kedua, dan apakah itu juga sifatnya universal? Apakah juga tidak boleh membantah perintah atasan itu? Jadi yang pertama itu tergantung jawabannya, Pak Jenderal. Apakah tidak boleh membantah perintah atasan itu termasuk untuk soalsoal di luar dinas yang diketahui oleh si bawahan itu sendiri bahwa itu sesungguhnya adalah bukan tugasnya, termasuk itukah? Dan kemudian yang kedua apakah … kalau ya. Apakah ketentuan itu juga berlaku universal? Itu pertanyaan saya. Karena kan Pak Jenderal Saurip Sukardi pernah sekolah di Amerika toh? Salah satu lulusan terbaik konon dari situ ya. 70.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, untuk Saksi silakan langsung boleh.

71.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, paham daripada sumpah dengan mengatasnamakan demi Allah itu tidak dipisah-pisahkan ini perintah apa. Apalagi kalau terhadap terpidana ini. Dia berangkat itu tidak mungkin maunya dia, apalagi dia membawa pistol. Berarti ini ada perintah dinas, perintah tugas. Masalah kemudian yang memerintah salah, urusannya perwiranya, Yang Mulia. Bukan menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan. Seperti itu, Yang Mulia.

72.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena saya … ini di film ya, Jenderal ya. Karena ada bawahan yang tahu bahwa itu salah kemudian dia jawab, “Yes, Sir. But no, Sir.” Itu gimana?

73.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Undang-undang, Yang Mulia. Undang-undangnya saya lupa, tetapi itu undang-undang lama tentang HDT. Di situ diberi hak untuk mengajukan keberatan dan itu diajarkan kepada mulai sekolah tamtama artinya private prajurit, sampai ke perwira. Jadi semuanya tahu bahwa kalau ini tidak benar dan bertentangan dengan hati nurani, dia punya hak untuk mengajukan. Tetapi ketentuan undang-undang itu juga delapan hari tetapi perintah tetap dilaksanakan sampai dengan diputuskan. Apakah perintah itu dicabut atau diteruskan. Andai diteruskan, “Kamu tetap melaksanakan perintah.” Walaupun sang perwira tahu kalau ini perintahnya salah, maka itu otomatis menjadi tanggung jawab perwira, Yang Mulia. Termasuk di dalam 21

penyimpangan tugas karena di situ terkhusus masalah yang terpidana ini, Yang Mulia. Dia itu mengawal, bukti mengawal bukan menemani, dia membawa pistol. Dia keluar dari kesatrian. Artinya jelas-jelas perintah. Perintah ini tidak harus dengan tertulis. Perintah di dalam kesatuan yang langsung dengan kedip mata saja sudah mengerti bahwa itu perintah, Yang Mulia. Apalagi lisan, “Kamu ikut saya, kamu bawa senjata.” Dan bagian senjata pasti diperintah. Dia seorang sersan. Itu si Kopral II X itu supaya bawa senjata. Penyimpangan terhadap dinamika di lapangan, Yang Mulia. Apalagi kalau bersamaan dengan perwira tersebut, tanggung jawab perwira, Yang Mulia. Bukan tanggung jawab yang bersangkutan karena perintahnya itu mengawal. 74.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan itu universal ya?

75.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Itu otomatis tidak ada bawahan yang salah tetapi perwiranya yang salah.

76.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Seluruh dunia berlaku seperti begitu?

77.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Seluruh dunia, Yang Mulia.

78.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan silakan.

79.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Memang tertarik saya juga mau bertanya lebih jauh lagi kepada Saksi Pak Saurip Kadi ya. Memang ada hukum perang itu ada ya. Namun dalam hal ini yang Saksi kemukakan tadi, itu kan dalam dunia kemiliteran. Misalnya dalam keadaan perang, seperti itu. Tapi bagaimana kalau ini adalah situasinya menghadapi rakyat atau masyarakat sipil, apakah berlaku ketentuan yang Saksi terangkan tadi, disiplin militer yang begitu ketatnya itu perintah atasan harus dilaksanakan? Ini kan harus melihat juga situasi dan kondisi terhadap mana kita harus melakukan disiplin militer yang … yang tadi. Itu satu pertanyaan ke Pak Saurip Kadi. 22

Kemudian, kepada Saksi Ahli Pak … Pak Azhari, ya. Memang tadi sudah dijelaskan dalam keterangan Ahli. Bahwa memang pemberian grasi itu adalah hak dari Presiden, seperti namanya grace ya, seperti berkat, begitu, ya. Jadi, itu adalah hak yang sangat prerogatif dari Presiden sendiri, tidak bisa dihalangi oleh apa dan siapa pun. Namun memang dalam praktiknya, kadang-kadang ini lain dalam pengetrapannya karena kadang-kadang itulah yang digunakan orang kalau … kalau tujuan yang pertama gagal. Artinya apa? Kalau permohonan PK-nya misalnya tidak dikabulkan, baru dia mengajukan ini. Apakah … apa kira-kira hubungannya dalam dua situasi tadi itu? Dia mengakui kesalahannya atau tidak mengakui kesalahannya, hubungannya dengan pemberian grasi tadi? Itu pertanyaan saya kepada Ahli. Terima kasih. 80.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Untuk Ahli nanti, Saksi dulu. Silakan.

81.

SAKSI DARI PEMOHON: SAURIP KADI Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, untuk menjadi periksa, Yang Mulia, prajurit itu tahu persis bahwa di depan musuh itu bersenjata dan ada pelurunya. Kalau ia mendekat akan ditembak dan mati, kalau kena kepala atau badannya, dada. Maka, Yang Mulia, sebelum melaksanakan tugas di home based pun, di pangkalan pun, dalam keadaan damai pun, ia harus melaksanakan tugas, harus melaksanakan sumpah prajurit. Dan kebetulan, Yang Mulia, sumpahnya tidak ada. Waktu di medan operasi, setia, hormat, serta taat kepada atasan. Kalau di dalam keadaan tertib sipil, maka ada ketentuan lain. Tidak ada, Yang Mulia. Jadi, ini harus dilatihkan terus-menerus karena tugasnya itu … ya memang kalau dari sisi keberadaban, bisa dikatakan tidak biadab. Wong manusia kok dibunuh? Risikonya juga kematian, Yang Mulia. Makanya, ia harus terbiasa, harus dilatih terus-menerus, tidak boleh kemudian membantah perintah. Itulah makanya, Yang Mulia, peran seorang perwira sangat menentukan. Dan itulah, makanya yang melantik adalah kepala negara. Karena kepadanya … kalau di Magelang, Yang Mulia, kami menyimpang sedikit. “Tegak/tidaknya Republik Indonesia ini,” kata Pak Sarwedi, “Tergantung pakunya Pulau Jawa. Pakunya Pulau Jawa adalah tidar. Yang dimaksud adalah kalian-kalian, wahai Perwira.” Kalau perwiranya kemudian melempar tanggung jawabnya kepada bawahannya, seolah-olah bawahannya ini yang salah. Bawahan boleh, Yang Mulia, dihukum, boleh, tetapi kalau dia menyimpang dari SOP, menyimpang dari perintah, silakan. Tapi kalau dia melaksanakan pengawalan, kemudian komandannya keadaan terancam, maka ia sudah 23

dilatih untuk mengawal, ia diberi senjata untuk digunakan, bukan untuk pameran, Yang Mulia. Terima kasih. 82.

KETUA: ANWAR USMAN Ada tambahan untuk Pak Kiai Anton dari Yang Mulia.

83.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Anton … Pak Anton, Pak Anton ini teman lama saya. Saya sudah pernah ke rumah dia sama Beliau juga, jalan-jalan. Saking dekatnya ya, Pak Anton, ya? Pak Anton, saya ingin tahu. Pak Anton pernah enggak mengajukan grasi?

84.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Saya enggak pernah dihukum mati.

85.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kan grasi itu kan tidak hanya hukuman mati. Tapi, Pak Anton pernah mengajukan, enggak?

86.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Enggak pernah, enak sih di LP. Saya dengan petugasnya dekat.

87.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Saya ingin tahu, Pak Anton setelah berapa tahun waktu dalam tahanan itu mengetahui putusannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?

88.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Dulu di Komando Jihad, di Jalan Listrik ada, Jalan Listrik, Medan. Itu Komando Jihad Tim Sajubir banyak, ya. Terus, Azhar di LP … apa … Sukamiskin, Salman, terus Cipinang, banyak sekalilah. Saya malah ketemu sampai Kali Sosok juga. Saya di 14 LP.

24

89.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya … enggak, maksud saya, Pak Anton mengetahui putusan mempunyai kekuatan hukum tetap itu, hanya di tingkat pertama atau masih ada banding kasasi?

90.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Sudah sampai kasasi.

91.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sampai kasasi. Pak Anton baru mengetahui putusan kasasi setelah ditahan berapa tahun?

92.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Sudah 10 tahun lebih.

93.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baru ada pemberitahuan putusan kasasi?

94.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Kasasi.

95.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, begitu?

96.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Ya, belum lagi grasi.

97.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, ya.

98.

SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Sampai selesai begitu lama.

25

99.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak, maksudnya saya ingin tahu, tenggang waktunya itu.

100. SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Tenggang waktunya … yang kita kasihan anak, istrinyalah itu… 101. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya kalau Pak Su’ud ini kan setelah tiga tahun, kemudian baru dapat informasi putusannya demikian sehingga (…) 102. SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Ya kalau undang-undang mengatur bahwa satu tahun lewat tidak bisa ajukan grasi, ini enggak benar karena Poncol ya, Guntur juga saya tahu, itu tahanan militer itu lebih parah banget, disiksa betul sama militer. Jadi mereka tiga tahun lebih sana contoh konkrit itu, Edi Sampak sana enggak bisa komunikasi, akhirnya kabur. Kan kita tahu Edi Sampak yang tembak orang kodim di Cianjur dihukum mati, sampai sekarang sudah 38 tahun di LP Cirebon, enggak dieksekusi. 103. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, baik. Ya jadi Pak Anton sendiri mengalami setelah 10 tahun baru dapat informasi putusannya sekian, putusan punya kekuatan hukum dari Mahkamah Agung? 104. SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Ya. 105. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, Terima kasih. 106. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ada satu pertanyaan untuk Ibu Jana dan satu untuk Pak Azhari tadi. Silakan, Ibu Jana.

26

107. AHLI DARI PEMOHON: JANA LILIANI SETIAWAN Mengenai perilaku atasan apakah selalu mendominasi bawahannya? Tidak selalu, tergantung dari pola hubungan … pola hubungan atasan dengan bawahan. Jadi biasanya kalau di dalam suatu hubungan yang kepemimpinannya itu bersifat otoriter, itu biasanya memang perilaku atasan sangat itu mendominasi. Dalam arti bawahan itu tidak bisa menolak perintah dari atasan atau dalam suatu keluarga, itu ayah atau ibu yang pola kepemimpinannya otoriter, itu biasanya anak tidak berani membantah. Berbeda dengan sekarang, pola hubungan suatu keluarga dimana kepemimpinannya lebih bersifat demokratis, lebih banyak mendengarkan anak atau di dalam suatu lingkungan dimana hubungan atasan bawahan sifatnya lebih demokratis, itu mungkin bawahan bisa menampilkan self assertiveness, jadi di dalam istilah psikologi, self assertiveness itu adalah suatu kemampuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi haknya, kemampuan untuk menolak suatu … suatu perintah yang tidak sesuai dengan hati nuraninya tanpa membuat orang lain itu merasa sakit hati. Tetapi berbeda dengan kepemimpinan di militer … mengingat di militer itu perintah mutlak harus dituruti oleh bawahan, sehingga walaupun bawahan mempunyai self assertiveness yang tinggi tapi karena aturannya memang seperti itu jadi mungkin memang mau tidak mau dominasi atasan itu sangat berpengaruh. Demikian, Yang Mulia. 108. KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Terakhir Pak Dr. Azhari. 109. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHARI Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pandangan saya karena (…) 110. SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Saya Yang Mulia, saya mau ke airport, saya permisi dulu. 111. KETUA: ANWAR USMAN Oh ya. 112. SAKSI DARI PEMOHON: ANTON MEDAN Tadi kan setengah dua katanya, ya Pak, ya maaf sebelumnya. Terima kasih.

27

113. KETUA: ANWAR USMAN Ya Terima kasih, Pak. Silakan, oh ya. 114. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHARI Terima kasih, Yang Mulia. Dalam pandangan saya karena memang pemberian grasi ini terkait dengan kebaikan hati dari presiden dan bersifat pribadi, maka sangat tergantung pada presiden sendiri. Tetapi tentu saja kalau kita bandingkan dengan PK, PK ini kan pada dasarnya tidak … belum mengakui bersalah. Nah grasi, grace, itu artinya memang berkat, itu harus ada pengakuan bersalah. Nah ini kalau kita melihat pada ketentuan kita, ini sama sebenarnya dengan Belanda. Belanda itu juga sama bahwa pemberian grasi oleh royal degree, mereka menyebut, itu berdasarkan consideration of court. Berdasarkan pertimbangan hakim, pertimbangan pengadilan, di kita pertimbangan Mahkamah Agung. Pertimbangan pengadilannya tentu berdasarkan seperti tadi laporan-laporan bahwa memang menimbulkan kebaikan dan dalam istilah agama tadi pertobatan, dari situlah maka bisa diberikan grasi itu. Jadi tetap saja dasarnya adalah pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan UndangUndang Dasar Tahun 1945, tetapi pertimbangan hakim ini karena katanya kalimat memperhatikan, didasarkan pada perbaikan ya, perilaku. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Permasyarakatan ya, saya kira. Tujuan Undang-Undang Permasyarakatan kita tidak lagi penjeraan ya, tetapi sudah merupakan … tujuannya sudah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Manakala tujuan ini sudah terpenuhi, sudah diperlihatkan oleh para warga binaan, tentu saja adalah hak prerogatif atau hak kontitusional presiden untuk memberikan kebaikan hatinya kepada warga binaan agar memperoleh pengampunan begitu. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 115. KETUA: ANWAR USMAN Baik … apa namanya … ada satu lagi ya, tapi ini sudah jam setengah empat dan kebetulan sudah ada keterangan tertulis. 116. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Mohon maaf Yang Mulia. Jika berkenan mungkin satu kali sidang yang untuk memberikan kesempatan yang belum menyampaikan dan mungkin kami memang akan rencana menambah lagi untuk ahli. Jadi, mohon untuk berkenan untuk sekali lagi sidang anu kesaksian.

28

117. KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu ya. Baik. 118. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Terima kasih, Yang Mulia. 119. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik kalau begitu. Berapa orang selain dari Pak Asrun? 120. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Tambah dua lagi, Yang Mulia. Hukum acara pidana dan hukum adat. Terima kasih. 121. KETUA: ANWAR USMAN Oh, begitu ya. Oh, baiklah. Baik, nanti ya cv-nya diserahkan ya untuk terakhir nanti ya. 122. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Siap, Yang Mulia. Siap. 123. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. 124. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Namun mohon maaf, Yang Mulia. Sebenarnya berkaitan dengan permohonan Pihak Terkait itu karena kemarin pihak pemerintah belum menjawab poin kami yang 36 dan di 37 di permohonan berkaitan dengan praktik pemberian grasi. Jadi, sebenarnya sih apa saja mungkin kami boleh tapi mohon di juga dijawab jadi jangan sekedar menolak, tapi bahwa praktik pemberian grasi pada pemerintahan SBY pernah ada tidak ada pendapat Mahkamah Agung. Terus yang sekarang untuk OPM itu melebihi dari satu tahun, itu bahkan empat tahun dan juga berkaitan dengan terhadap keputusan penolakan grasi terhadap Su’ud Rusli. Itu kalau dari berita-berita itu mestinya tidak memenuhi syarat formal, tapi kenyataannya putusannya ditolak dan kemudian di diktumnya juga seakan-akan tidak terdapat cukup alasan. Nah, ini sebenarnya harusnya nampaknya di kementerian sekretariat negara ini nampaknya mudah29

mudahan saya salah gitu antara ditolak dan tidak diterima ini tidak ada bedanya begitu, Yang Mulia. Sehingga kami berharap kalau memang tidak diterima karena alasan tidak memenuhi syarat formil lebih dari satu tahun itu sehingga kami kan masih berpeluang untuk mengajukan kembali jika ini dikabulkan. Terima kasih, Yang Mulia. 125. KETUA: ANWAR USMAN Jadi, untuk Kuasa Presiden sudah dicatat tadi dan mungkin nanti sekaligus dengan surat ini yang dari pihak Pemohon nanti kami akan sertakan kopinya untuk ditanggapi nantinya. Ya, baik silakan ada tambahan dari, Yang Mulia. 126. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, dari pemerintah supaya jangan salah paham nanti. Ini kan ada beberapa yang belum dijawab. Kalau memang masih berkenan, silakan jawab. Yang kedua, ini kan ada surat dari Pemohon minta Pihak Terkait, tapi Mahkamah tidak mengabulkan karena pemerintah itu satu kesatuan. Nah, foto kopinya bisa diminta nanti, coba direspons ya, kita juga ingin tahu kondisi yang sebenarnya ya. Terima kasih, Pak. 127. KETUA: ANWAR USMAN Baik. 128. PEMOHON: BOYAMIN SAIMAN Juga mohon dicatat juga terutama yang berkaitan dengan penolakan grasi terhadap Su’ud Rusli karena sepengetahuan kami yang diberitakan itu adalah terhadap yang melebihi dari satu tahun dianggap tidak memenuhi syarat formil. Sehingga tidak memasuki perkara pertimbangan Mahkamah Agung, tapi ternyata yang keluar di untuk Su’ud Rusli itu ditolak dan dianggap tidak ada alasan. Nah, nampaknya ini perlu digarisbawahi sebenarnya ini seharusnya tidak diterima atau ditolak, gitu. Itu yang barangkali di kementerian sekretariat negara yang bagian grasi ini dipersamakan saja ditolak, ditolak. Padahal itu sepengetahuan kami itu berkaitan dengan yang sebelumnya adalah tidak memenuhi syarat, mestinya kan tidak diterima gitu. Mohon itu bisa diajwab juga oleh Pemerintah. Terima kasih. 129. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Sudah dicatat, ya? Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu sidang ini ditunda sampai hari Senin tanggal 2 November 2015 jam 30

14.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari … masih dari Pemohon. Ya, baik. Sebelum sidang ditutup, terima kasih Pak Jenderal dan Pak Bambang termasuk para ahli. Terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB Jakarta, 23 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

31

2015

Recommend Documents