2015

ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 55/VII/KIP-PS-A/2015

1. IDENTITAS (1.1) Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 55/VII/KIP-BKL.PSI/2015 yang diajukan oleh: Nama

: Edy Novriansyah dan Zetriansyah

Pekerjaan

: Swasta

Alamat

: Jl. Sepakat RT.23 RW.06 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Didalam persidangan dikuasakan kepada Zetriansyah, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2015. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Jalan Jend. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma Di dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh: Mirin Ajib, SH.MH, Dostom Hutabarat ,SH, Fajar Muttaqien, SH dan Medy Heriyanto, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/

/PU/2015

tertanggal 26 Agustus 2015 dari Ahmadin, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

(1.2) Telah membaca surat-surat Pemohon ; Telah mendengar keterangan Pemohon ; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon ; Telah mendengar keterangan Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

informasi

publik tertanggal 27 Juli 2015yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu pada Tanggal 27 Juli 2015 dan di registrasi dengan Nomor : 55/VII/KIP-BKL.PSI/2015 Tanggal 28 Juli 2015 B. Kronologis (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma

melaluisurat

Nomor :

Sekretaris Dinas

04/ISTIMEWA/IV/2015

Tanggal 27 April 2015 dengan tanda bukti terima surat tertanggal 27 April 2015. Adapun Informasi yang diminta adalah : a. Realisasi Anggaran (DAU dan DAK) Tahun 2013 dan 2014 b. Dokumen Tindak lanjut LHP BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Seluma Tahun 2013 dan 2014 c. Dokumen Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dan 2014 d. Kontrak dan Juknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Mekar Jaya dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- yang dikerjakan CV. Sarah Handika Tahun Anggaran 2015 e. Kontrak dan Juknis dalam kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Komplek Perkantoran dengan nilai Rp. 2.369.000.000,- yang dikerjakan CV. Wijaya Perdana Tahun Anggaran 2015. (2.3) Bahwa permohonan Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat pernyatan keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma melalui surat Nomor13/ISTIMEWA/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 21 Mei 2015. (2.4) Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditanggapi dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiaan sengketa informasi ke KIPBengkulu.

(2.5) Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, KIP Bengkulu telah meregistrasi permohonan dengan register perkara Nomor :55/VII/KIPBKL.PSI/2015Tanggal 28 Juli 2015. (2.6)

Bahwa terhadap sengketa a quo telah diadakan persidangan pertama pada tanggal

27 Agustus 2015 melalui surat panggilan sidang Nomor : 067/VIII/KIP-BKL/PN-PS/2015 dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 11 Agustus 2015, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. (2.7) Bahwa sengketa a quo diajukan berdasarkan pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)

juncto Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki tentang PPSIP), maka atas saran Majelis dilanjutkan dengan proses mediasi. (2.8) Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) hurup c, mediasi dinyatakan gagal oleh Tri Susanti, SH selaku mediator pada Tanggal 21September 2015 dan selanjutnya majelis komisioner melanjutkan proses ajudikasi. (2.9) Bahwa berdasarkan Pasal 49 Perki tentang PPSIP, maka selanjutnyasengketa a quo dilakukanpersidangan kedua pada Tanggal 13 Oktober 2015melalui surat panggilan sidang Nomor : 113/KIP-BKL/PN-PS/X/2015dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 5 Oktober 2015,persidangan ketiga pada Tanggal 26 Oktober 2015 melalui surat panggilan sidang Nomor : 128/KIP-BKL/PN-PS/X/2015 dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 15 Oktober 2015, persidangan keempat Tanggal 3 November 2015 melalui surat panggilan sidang Nomor : 143/KIP-BKL/PN-PS/X/2015 dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 27 Oktober 2015 serta persidangan kelima Tanggal 16 November 2015 melalui surat panggilan sidang Nomor : 151/KIP-BKL/PN-PS/XI/2015 2015 dengan tanda bukti pengiriman surat melalui Pos Tanggal 9 November 2015. Seluruh jadwal persidangan tersebut hanya dihadiri Pemohon. C. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (2.10)Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP Bengkulu karena tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang dimohon oleh Pemohon.

D. Tujuan Permohonan Informasi Publik (2.11) Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan: - Permintaan akses dokumen guna keperluan melakukan kontrol sosial sebagai tanggung jawab peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi - Sebagai wujud peran serta masyarakat guna memperoleh akses informasi sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). E. Petitum (2.12) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian informasi kepada KIP Bengkulu meminta agar menyatakan demi hukum informasi yang diminta Pemohonmerupakan informasi terbuka untuk umum dan wajib diberikan kepada Pemohon. F. Alat Bukti Keterangan Pemohon (2.13) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon ajukan dalam kapasitas sebagai individu/pribadi

yangdiajukan

Pemohon yang dibuktikan

dengan identitas berupa KTP. 2. Bahwa benar permohonan informasi publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat Nomor : 04/ISTIMEWA/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 dengan bukti tanda terima surat Tanggal 27 April 2015 yang diantar langsung oleh Pemohon. 3. Bahwa karena Permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan surat

pernyataan

keberatan

kepada

Termohon

melalui

surat

Nomor

:

13/ISTIMEWA/V/2015 tertanggal18 Mei 2015 dengan tanda bukti pengiriman melalui Pos tertanggal21 Mei 2015. 4. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon juga tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulu pada Tanggal 27 Juli 2015. 5. Bahwa Pemohon mengakui pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD tidak mengenal petunjuk teknis (Juknis), sehingga yang dibutuhkan adalah hanya dokumen kontrak sesuai dengan permohonan informasi pada hurup d dan e.

Surat-Surat Pemohon (2.14)Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1

Fotocopy

surat

permohonan

informasi

Nomor: 04/ISTIMEWA/IV/2015 tertanggal 27 April

publik

2015yang ditujukan

kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma. Surat P-2

Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 27 April 2015.

Surat P-3

Fotocopy

surat

pernyataankeberatan

tertanggal,18 Mei 2015

Nomor:13/ISTIMEWA/V/2015

yang ditujukan kepadaKepala

Dinas Pekerjaan

UmumKabupaten Seluma. Surat P-4

Fotocopy tanda bukti pengiriman surat pernyatan keberatan melalui Pos tertanggal 21 Mei 2015

Surat P-5

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)a.n

Edy Novriansah NIK.

1771062411760002 dan a.n Zetriansyah NIK. 1771062105840003 Surat P-6

Surat/formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulu tertanggal27 Juli2015 dan diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu tanggal 27 Juli 2015.

Keterangan Termohon (2.15) Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut : 1. Termohon mengakui tidakmenerima surat permohonan informasi yang disampaikan Pemohon. 2. Termohon mengakui menerima surat pernyataan keberatan yang disampaikan pemohon. 3. Termohon mengakui bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon berada dalam penguasaan Termohon namun untuk hurup d dan e masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Surat-surat Termohon (2.16) Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : Bukti T-1

Surat Kuasa No.600/

/PU/2015, tanggal 26Agustus 2015

KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon (2.17) Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya meminta agar permohonan informasi publik yang diajukan dapat diberikan kepada Pemohon. Kesimpulan Termohon (2.18) Bahwa Termohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan. FAKTA PERSIDANGAN (2.19) Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar permohonan mengajukan permohonan informasi ke Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Selumapada Tanggal 27 April 2015 melaluisuratNomor : 04/ISTIMEWA/IV/2015. 2. Bahwa benar permohonan mengajukan surat pernyataan keberatan informasi ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor : 13/ISTIMEWA/IV/2015. 3. Bahwa benar Termohon tidak mengakui menerima permohonan dan hanya menerima surat pernyataan keberatan atas informasi namun tidak ditanggapi. 4. Bahwa benardokumen yang diminta oleh Termohon berada dalam penguasaan Termohon. 5. Bahwa benar Termohon hanya hadir dalam persidangan pertama sehingga tidak memberikan pendapat atau keterangan secara lengkap. 6. Bahwa benar informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah : a.

Realisasi Anggaran (DAU dan DAK) Tahun 2013 dan 2014.

b.

Dokumen tindak lanjut LHP BPK pada Dinas Pekerjaan Umum SelumaTahun 2013 dan 2014.

c.

Dokumen pelaksanaan perjalanan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dan 2014.

d.

Dokumen kontrak dan Juknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Mekar Jaya dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- yang dikerjakan CV. Sarah Handika Tahun Anggaran 2015.

e.

Kontrak dan Juknis dalam kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Komplek Perkantoran dengan nilai Rp. 2.369.000.000,- yang dikerjakan CV. Wijaya Perdana Tahun Anggaran 2015.

3. PERTIMBANGAN HUKUM (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal

1

angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) UU KIPjuncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Perki tentang PPSIP. (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki tentang PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan KIPBengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan

hukum

(legal

standing)

Pemohon

untuk

mengajukan

permohonan

penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki tentang PPSIP, KIPBengkulu mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP dinyatakan: Pasal 1 angka 4 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan

Pasal 26 ayat 1 huruf a Komisi

Informasi

bertugas:

menerima,

memeriksa,

dan

memutuskan

permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 UU KIP 1. Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). 2. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat 1 Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut : 1. Bahwa benar permohonan informasi publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat Nomor : 04/ISTIMEWA/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 dengan bukti tanda terima surat Tanggal 27 April 2015 yang diantar langsung oleh Pemohon. 2. Bahwa karena Permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan surat

pernyataan

keberatan

kepada

Termohon

melalui

surat

Nomor

:

13/ISTIMEWA/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 dengan tanda bukti pengiriman melalui Pos tertanggal 21 Mei 2015. 3. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon juga tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Pemohon

mengajukanpermohonan

penyelesaian

sengketa

informasi

publik

ke

KIPBengkulu pada Tanggal 27 Juli 2015. (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.4) sampai dengan paragraph (3.6) Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo

berada dalam kompetensi

absolut KIPBengkulu dan oleh karenanya KIPBengkulu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang PPSIP : Pasal 6 ayat (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(3.10) Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis.Contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat Pertama, Kodim, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Parpol tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah tingkat

Kabupaten/Kota, RSU tingkat

Kabupaten /Kota atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya. (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan : Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pasal 209 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Sekretariat Daerah ; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan Penjelasan Pasal 209 ayat (2) huruf d Yang dimaksud dengan dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 217 ayat (1) Dinas sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentukuntuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 218 (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala. (2). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (3). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 282 (1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3). Administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3.13) Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP 41 Tahun 2007), Pasal 14 ayat (1), disebutkan :Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP 41 Tahun 2007, disebutkan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (3.15) Menimbang bahwa pertanggungjawaban Dinas Daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (5)

PP

41

Tahun

2007,

disebutkan

Kepala

Dinas

berkedudukan

danbertangggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

di

bawah

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.9) sampai paragraph (3.15) Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di Kabupaten/Kota sehingga merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota. (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.16) KIPBengkulu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dinyatakan bahwapemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3.19) Menimbang bahwa berdasarkan Perki tentang PPSIP : Pasal 1 angka 7 Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf a Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonansebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. (3.20) Menimbang bahwa Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonanpenyelesaian sengketa informasi di KIPBengkulu.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyerahkan identitas sebagaimana dalam surat P-5, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf (3.18) sampai paragraf (3.20) Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

standing) dalam sengketa a quo . C. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Termohon (3.22) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUKIP dinyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (3.23) Menimbang bahwa uraian pada paragraf (3.11) sampai dengan paragraph (3.16) berlaku secara mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam sengketa a quo. (3.24) Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (3.23) maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat (legal standing) dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pangajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. (3.25) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon

dalam

persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5). (3.26)Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 22 ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 36 (1). Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2). Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan keberatan yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3.27) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang PPSIP : Pasal 5 Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Pasal 13 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. (3.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi (Surat P-1), keberatan (Surat P-2) serta permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Surat P-3) sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.14). (3.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.25) sampai paragraf (3.28), Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat(1) dan (2) UU KIPjunctoPasal 13 huruf b Perki tentang PPSIP dalam sengketa a quo.

4. PENDAPAT MAJELIS (4.1) Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh informasi publik merupakan Informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik tersebut kepada Publik, hal ini berdasarkan UU KIP : Pasal 1 angka 2 Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu

Badan Publik

yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan

penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik laiannya yang sesuai dengan undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (4.2) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi pemohon, diperoleh fakta bahwa informasi yang diminta sebagaimana telah diuraikan pada paragraf (2.2) (4.3) Menimbang bahwa KIPBengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa

a quo. Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : Terhadap Dokumen Realisasi Anggaran (DAU dan DAK) Tahun 2013 dan 2014. (4.4) Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik tersebut kepada publik, berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 1 angka 2 Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim,dan/ atau diterima oleh suatu

Badan Publik

yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan

penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik laiannya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.

Pasal 2 1.

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

2.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

3.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

4.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pasal 9 (1). Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4.5)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Selanjutnya disebut Perki tentang SLIP) : Pasal 11 ayat (1) huruf b: Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Nama program dan kegiatan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan

4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 5 : Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksaan anggaran di daerah, rencana kerja anggaran dan lain-lain. Pasal 11 ayat (1) huruf c : Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup c : Yang dimaksud dengan laporan narasi adalah narasi output program dan/atau kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi : 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 3. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan. Pasal 11 ayat (1) huruf d : Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Rencana dan laporan realisasi keuangan 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Daftar asset dan investasi Pasal 13 ayat (1) hurup c dan d: (1). Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas : c.

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, personil dan keuangan, antara lain angka 3 dan 4:

3.

Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

4.

Data statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan paragraph (4.5) Realisasi Anggaran (DAU dan DAK) tahun 2013 dan 2014adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh Termohon selaku Badan Publik. Terhadap Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Seluma Tahun 2013 dan 2014. (4.7) Menimbang berdasarkan Pasal 9 ketentuan UU KIP : Pasal 9 (1). Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang SLIP : Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c : b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Nama program dan kegiatan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup c : Yang dimaksud dengan laporan narasi adalah narasi output program dan/atau kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi : 1. Capaian kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut; 2. Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan 3. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.7) sampai dengan paragraph (4.8) Dokumen tindak lanjut LHP BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Seluma Tahun 2013 dan 2014adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaoleh Termohon selaku Badan Publik. Terhadap Dokumen Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dan 2014. (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 9 (1). Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat (1) hurup a : Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat yang meliputi : a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang SLIP : Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 : Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 5 : Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksaan anggaran di daerah, rencana kerja anggaran dan lain-lain. Pasal 11 ayat (1) huruf d: Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Rencana dan laporan realisasi keuangan 2. Neraca Pasal 13 ayat 1 Huruf c, d dan o Setiap Badan publik wajib menyediakan Informasi publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas; c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11. d. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Keuangan antara lain angka 3 anggaran Badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangan. o. Informasi publik lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.10) sampai paragraph (4.11),Dokumen perjalanan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dan 2014 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat oleh Termohon selaku Badan Publik.

Terhadap Dokumen kontrak : a. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Mekar Jaya dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- yang dikerjakan CV. Sarah Handika Tahun Anggaran 2015. b. Kegiatan Pembangunan Tugu Simpang Komplek Perkantoran dengan nilai Rp. 2.369.000.000,- yang dikerjakan CV. Wijaya Perdana Tahun Anggaran 2015. (4.13) Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan dalam persidangan yang dimaksud dengan kontrak adalah kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dengan penyedia barang/jasa dan tidak termasuk Petunjuk Teknis (Juknis) sebagaimana permohonan Pemohon karena anggaran bersumber dari APBD. (4.14) Menimbangbahwa sebagaimana Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden N0. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada pasal 1 angka 22 disebutkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. (4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.13) sampai dengan paragraf (4.14) majelis berpendapat bahwa dokumen sengketa a quo yang diminta oleh pemohon adalan dokumen surat perjanjian kerja antara Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dengan penyedia barang dan jasa sebagaimana diuraikan dalam paragraph (2.19) angka 6 hurup d dan e. (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 6 UU KIP 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan Pasal 9 (1). Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. (2). Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 11 hurup a, c , d, e : (1). Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi : a. Daftar seluruh informasipublik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasukinformasi yang dikecualikan; c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik. e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan Perki tentang SLIP disebutkan Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkalaInformasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, i dan f : b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Nama program dan kegiatan 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya ; i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Pasal 13 ayat (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: c.

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pasal 11.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Huruf c : Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan. Pasal 13 ayat (1) Huruf d, e, i dan o : d. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan, antara lain : 3. anggaran Badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangan. e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya. i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik. o. Informasi publik lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUKIP.

Pasal 17 ayat (1) dan (3) : (1). PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik. (3). Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan. (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf (4.13) sampai dengan paragraf (4.17) maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen Kontrakyang dimohonkan Pemohonsebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.13) adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

KESIMPULAN Berdasarkan uraian paragraph dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan : 1.

KIPi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan

a quo 2.

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.

3.

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

4.

Batas waktu Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi ke KIP Bengkulu.

AMAR PUTUSAN Memutuskan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian

diputuskan

dalam

Rapat

Permusyawaratan

Majelis

Komisioner

yaitu

Mirzan P.Hidayat, S.Sos selaku Ketua Merangkap Anggota, Emex Verzoni, SE dan

Firmansyah, SE masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin Tanggal 28

Desember 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 7 Januari 2016 oleh Majelis

Komisioner

yang nama-namanya tersebut diatas,

dengan didampingi oleh Shaumul Khamsi, SP sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Mirzan P.Hidayat, S.Sos Anggota Majelis

Emex Verzoni, SE

Anggota Majelis

Firmansyah, SE

Panitera Pengganti

Shaumul Khamsi, SP