2015)

PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKIP (PERMENPAN-RB No. 12/2015)

Disampaikan oleh : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Jawa Tengah

GARIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH

7 MISI :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

RPJMD PROV. JATENG 2013-2018 (PERDA JATENG No.5/2014) 1. Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno –berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”; 4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; 5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; 7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

SASARAN: 1. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan; 2. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yg jelas; 3. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran IKM; 4. Terwujudnya kelembagaan PTSP; 5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; 6. Terwujudnya peny. pemerintahan bebas dari KKN; 7. Tercapainya LKD opini WTP; 8. Terwujudnya SPIP; 9. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yg mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas.

“mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi!”

2

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Sumber daya manusia aparatur

SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Peraturan Perundang-undangan undangan Pengawasan

Akuntabilitas

Hasil Yang Ingin Dicapai

Area Perubahan

Organisasi

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

SAKIP DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Dokumen Perencanaan Induk

RPJP DAERAH

S-AKIP SPPN SPKN

KERANGKA EKO. MAKRO DAERAH

RENSTRA SKPD

RPJMD

RKT

RENJA

RKA

KUA/PPAS

PK/TAPKIN

RKO

DPA

APBD

MONEV KEG

RFK

LAKIP

LAPORAN LAKS. KEG

LRA SKPD

LKPD

LPPD

EVALUASI AKIP

WAS INTERNAL

REVIU LKPD

AUDIT LKPD OLEH BPK

EKPPD

PENGUKURAN

KINERJA

PERDA LKPJ KEPALA DAERAH

RKPD

5

1 2 3 4 5 6

Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

Komitmen Pimpinan dan seluruh staf Instansi.

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat.

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran & tujuan yg telah ditetapkan.

Berdasarkan suatu sistem yg menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.

Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

SIKLUS MANAJEMEN KINERJA PERENCANAAN STRATEGIS (Renstra, RKT, PK)

IKU Plan

Action

EVALUASI & PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Check

PENGUKURAN KINERJA

IKU

Do PELAPORAN KINERJA (LKJIP)

IKU

IKU

PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA SUDAH EFEKTIF ???

DASAR HUKUM EVALUASI AKIP UU 25/2004 TENTANG SPPN; UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; PP 8/ 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH; PP 39/2006 TENTANG TATA CARA DAL & EVAL. LAKS. REN. BANG.; INPRES 7/1999 TENTANG AKIP diganti PERPRES 29/2014 TENTANG S-AKIP; PERMENPAN 12/2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERGUB JATENG 23/2013 TENTANG JUKLAK EVAL. AKIP PROVINSI JAWA TENGAH. 9

DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA EVALUASI SISTEM AKIP LKjIP sebagai alat evaluasi organisasi bersifat “Self Assesment”, sehingga diperlukan umpan balik dari pihak luar yang obyektif untuk perbaikan di masa mendatang; Akuntabilitas merupakan salah satu sasaran utama Reformasi Birokrasi. Kepala Daerah perlu mengetahui perkembangan efektifitas pembangunan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di bawah kepemimpinannya saat ini.

HASIL EVALUASI

mendorong setiap SKPD untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitasnya dalam rangka pencapaian kinerja organisasinya sesuai Renstranya masing-masing.

TUJUAN EVALUASI AKIP Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

METODOLOGI EVALUASI Menggunakan teknik “criteria referrenced survey” yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya (tool : Lembar Kriteria Evaluasi)

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari evaluator dan supervisor.

RUANG LINGKUP EVALUASI Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan pencapaian kinerja Instansi Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi; Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi; Evaluasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyampaikan Laporan Kinerja

TEKNIK EVALUASI AKIP TINJAUAN/STUDI DOKUMENTASI • Saran Hasil Evaluasi AKIP sebelumnya (Pelaksanaan saran, kendala/hambatan pelaksanaan saran) • Dokumen Perencanaan terdiri dari Renstra, RKT, DPA dan PK (ada atau tidak ada, menilai keterkaitan antar dokumen dan dengan dokumen RPJMD serta IKU) WAWANCARA • Partisipasi dan Co-Evaluation • Konsultatif PENGHITUNGAN DAN PENGUKURAN DATA/STATISTIK • Pengukuran Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). • Pelaporan Kinerja/LAKIP 15

KERANGKA LOGIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Internal dan Eksternal) PENGUNGKIT (80%)

HASIL (20%)

IIMPLEMENTASI SISTEM AKIP Plan

PERENCANAAN KINERJA (30 )

Do

PENGUKURAN KINERJA (25)

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5)

Check

PELAPORAN KINERJA (15)

BENCHMARK KINERJA (5)

Action

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5)

KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (5)

EVALUASI KINERJA (10)

PERBAIKAN 16

PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

DAN

PEMBELAJARAN

PERUBAHAN BOBOT PENILAIAN NO

ASPEK

1

Perencanaan Kinerja

35%

30%

2

Pengukuran Kinerja

20%

25%

3

Pelaporan Kinerja

15%

15%

4

Evaluasi Kinerja

10%

10%

5

Capaian Kinerja

20%

20%

100%

100%

Total

SEBELUM SESUDAH

SUB KOMPONEN a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 12,5% c. Implementasi 7,5% a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4% a. Pemenuhan evaluasi 2% b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5% d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5%

KATEGORI PENILAIAN HASIL EVALUASI (SCORING) NO

KATE GORI

SEMULA

MENJADI

1

AA

>85-100

>90-100

Sangat Memuaskan

2

A

>75-85

>80-90

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3

BB

-

>70-80

Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4

B

>65-75

>60-70

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

5

CC

>50-65

>50-60

Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

6

C

>30-50

>30-50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7

D

0-30

0-30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu perbaikan yang sangat mendasar

INTERPRETASI

1. ASPEK PERENCANAAN KINERJA (BOBOT 30%) A. I. a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 11 12 13 14 15 16 17 18

PERENCANAAN KINERJA (30%) PERENCANAAN STRATEGIS (10%) PEMENUHAN RENSTRA (2%) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah disusun Renstra SKPD telah disusun RPJMD/Renstra telah memuat tujuan Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) Tujuan telah disertai target keberhasilannya Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat sasaran Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat target tahunan RPJMD/Renstra telah menyajikan IKU RPJMD/Renstra telah dipublikasikan KUALITAS RENSTRA (5%) Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik Sasaran telah berorientasi hasil Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan Dokumen RPJMN/Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD Dokumen RPJMD/Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 19 Dokumen RPJMD/Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun 20 berjalan 21 Dokumen RPJMD/Renstra telah direviu secara berkala

1. ASPEK PERENCANAAN KINERJA (BOBOT 30%) II. a. 1 2 3 4

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun PK telah menyajikan IKU PK telah dipublikasikan

b. 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) Sasaran telah berorientasi hasil Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja ditetapkan dengan baik Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan 14 dilakukan dalam rangka mencapai kinerja c. 15 16 17 18

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III 19 dan IV

2. ASPEK PENGUKURAN KINERJA (BOBOT 25%) B. PENGUKURAN KINERJA (25%) I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal 2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya 3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja 4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan II. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 III. 15 16 17

KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik IKU telah cukup untuk mengukur kinerja IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan 18 (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment 19 IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara 20 berkala

3. ASPEK PELAPORAN KINERJA (BOBOT 15%) C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 Laporan Kinerja telah disusun 2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu 3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam website 4 Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP 5 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU II. 6 7 8

PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan 9 realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

10 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya 11 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 12 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) 13 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan 15 kegiatan organisasi 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

4. ASPEK EVALUASI INTERNAL (BOBOT 10%) D. EVALUASI INTERNAL (10%) I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja 2 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya 3 Evaluasi program telah dilakukan 4 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan 5 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan 6 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan Evaluasi akuntabilitas kinerja atas kabupaten/kota telah dilaksanakan 7 (pertanyaan ini hanya berlaku untuk Provinsi) II. KUALITAS EVALUASI (5%) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan 8 pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB 9 Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang 10 reguler dan bertahap 11 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat 12 dilaksanakan Hasil evaluasi Propvinsi atas akuntabilitas kinerja kabupaten/kota telah disupervisi oleh Kementerian PAN dan RB 13 (pertanyaan ini hanya berlaku untuk Provinsi) Supervisi hasil evaluasi Provinsi atas akuntabiltas kinerja kabupaten/kota telah ditindak lanjuti 14 (pertanyaan ini hanya berlaku untuk Provinsi) 15 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat 16 dilaksanakan 17 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan 18 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja 19 Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan 20 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode

5. ASPEK PENCAPAIAN SASARAN (BOBOT 20%) E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) 1

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) Target dapat dicapai

2

Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

3

Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

4

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) Target dapat dicapai

5

Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

6

Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan BENCHMARK KINERJA (5%)

7

Kinerja Bidang Kesehatan

8

Kinerja Bidang Pendidikan

9

Kinerja Bidang Ketenagakerjaan

10 Kinerja Bidang Sosial 11 Kinerja Bidang Ekonomi KINERJA LAINNYA (5%) 12 Inisiatif dalam pemberantasan korupsi 13 Inovasi dalam manajemen kinerja 14 Penghargaan-penghargaan lainnya

KRITERIA PENILAIAN EVALUASI AKIP Dari setiap sub-komponen penilaian, dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Jawaban atau isian atas pertanyaan/isian dapat berupa nilai absolute dan nilai relatif, tergantung dari materi pertanyaan. Nilai absolute dapat berupa jawaban/isian ya/tidak untuk pertanyaan2 yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Nilai relatif berupa jawaban/isian a/b/c/d/e untuk pertanyaan2 yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya bersifat kualitatif. Untuk nilai absolute, setiap jawaban “Ya” diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” diberikan nilai 0. Untuk nilai relatif, untuk masing-masing jawaban a/b/c/d/e, secara umum penilaian didasarkan pada “judgement” Evaluator (0; 0,25; 0,5; 0,75, 1).

TABEL PENILAIAN RELATIF (QUALITATIF) JAWABAN

RENTANG

KRITERIA NILAI

Hampir semua kriteria terpenuhi

90% - 100%

a

1

Sebagian besar kriteria terpenuhi

75% - 90%

b

0,75

Sebagian kriteria terpenuhi

40% - 75%

c

0,5

Sebagian kecil kriteria terpenuhi

10% - 40%

d

0,25

Sangat kurang memenuhi kriteria

< 10%

e

0

PENGECUALIAN ATAS PENILAIAN CAPAIAN KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT DAN OUTCOME)

JAWABAN RENTANG KRITERIA NILAI Rata-2 realisasi melampaui target > 100% a 1 Rata-2realisasi sesuai target = 100% b 0,75 Rata-2realisasi mendekati target 80% - 100% c 0,5 Rata-2realisasi tidak mencapai target 50% - 80% d 0,25 Rata-2realisasi target sangat kurang < 50% e 0 PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA

JAWABAN Peningkatan capaian sangat tinggi Peningkatan capaian tinggi Peningkatan capaian agak tinggi Peningkatan capaian cukup Peningkatan capaian rendah

RENTANG KRITERIA NILAI > 150% a 1 120% - 150% b 0,75 80% - 120% c 0,5 50% - 80% d 0,25 0% < 50% e 0

UNTUK MENJAGA OBYEKTIFITAS PROSES DAN PENILAIAN HASIL EVALUASI REVIU BERJENJANG

Reviu tingkat 1

• dilakukan di masing-masing Tim Evaluator • dipimpin oleh Ketua Tim.

Reviu tingkat 2

• dilakukan dalam bentuk Forum Panel lintas Tim • untuk menentukan nilai final, peringkat dan kategori.

KATEGORI PENILAIAN HASIL EVALUASI (SCORING) No

Nilai

Kategori

Karakteristik Instansi

1.

>85-100 Memuaskan (AA)

2.

>75-85 Sangat Baik (A) Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3.

>65-75 Baik (B)

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4.

>50-65 Cukup (memadai) (CC)

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5.

>30-50 Kurang (C)

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6.

0-30

Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen (D) kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan bersifat sangat mendasar.

30

PERMASALAHAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM AKIP Target tidak ditetapkan secara benar, masih berorientasi output/ bukan outcome Inkonsistensi dan ketidak selarasan antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, IKU, Renstra-SKPD, RKT, RKA/DPA-SKPD dan PK), Dokumen-dokumen perencanaan belum pernah dilakukan reviu/evaluasi. Tidak ada hubungan kausalitas antara tujuan/sasaran dengan Program/Kegiatan Indikator kinerja tidak relevan, tidak dapat diukur secara obyektif, Pemantauan Pengukuran terhadap pencapaian target indikator Kinerja belum dilakukan secara rutin dan berkala. LKJIP masih melaporkan pelaksanaan kegiatan, bukan melaporkan pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis secara self-assesment masih kurang Penyusunan dokumen penganggaran tidak mempedomani Renstra, RKT dan Renja. Belum ada pemberian reward and punishment berdasarkan evaluasi kinerja internal yang memadai. 31

DRAFT HASIL EVALUASI SAKIP KAB.PEMALANG TH. 2015 NILAI TOTAL

NILAI KAB. PEMALANG

A. PERENCANAAN KINERJA

30,00

22,02

B. PENGUKURAN KINERJA

25,00

12,75

C. PELAPORAN KINERJA

15,00

10,11

D. EVALUASI INTERNAL

10,00

6,73

E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI

20,00

15,13

100,00

66,74

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

JUMLAH

MASIH MENUNGGU HASIL REVIU DARI TPN/MENPAN-RB !!!!

AGAR NILAI HASIL EVALUASI LEBIH BAIK 1. Kesungguhan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan, reviu dan perbaikan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (result oriented); 2. Perkembangan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU); 4. Pengukuran capaian kinerja utama dan pengungkapan informasi capaian kinerja lain; 5. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program (khususnya program-program strategis yang diprioritaskan). 6. Keterkaitan seluruh komponen-komponen aspek perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya. 7. Meningkatkan transparansi informasi instansi pemerintah. 8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

TERIMA KASIH